Latest Post



Pada hari Minggu Pagi tanggal 15 Oktober 2017 di kegiatan Car Free Day di Gubernuran Jambi, WALHI Jambi bersama kawan-kawan melakukan kegiatan Soft Campaign "Satu Foto Satu Suara untuk Penyelamatan Iklim" sekaligus untuk merayakan momentum HUT WALHI ke 37th.

Global Day Of Action sebenarnya adalah momen yang pas untuk kita menyuarakan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, karena aksi ini dilakukan serentak hampir di seluruh penjuru dunia. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang mempengaruhi iklim saat ini jika kita lebih mengetahuinya sudah sangat memprihatikan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya alam, namun saat ini banyak yang mengolah ataupun mengambil sumber daya alam kita ini berasal dari investor maupun perusahaan asing. Kami berharap Pemerintah bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan jika menyangkut tentang alam dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang memberikan dampak negatif kepada rakyat Indonesia.



Rudiansyah Direktur ED WALHI Jambi saat memberikan materi


Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Jambi (UNJA) menggelar Seminar Nasional Kendala dan Tantangan Implementasi Perda No.2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi. Kegiatana ini berlangsung di lantai 3 Gedung Rektorat UNJA, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Muarojambi, Jambi, Selasa (10/10).
Seminar yang dimulai dari pukul 08:00 WIB hingga Pukul 16:00 WIB itu menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintahan, akademisi, perusahaan, dan lembaga penggiat lingkungan. Dalam forum ini lah dikupas dan dikaji apa yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan Perda No.2 tahun 2016 Provinsi Jambi.
Berbagai unsur narasumber itu antara lain Staf Ahli Gubernur Jambi yang memaparkan terkait lahirnya Perda No.2 tahun 2016, dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Staf Ahli Badan Restorasi Gambut (BRG), Asosiasi Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIKI), Dirreskrimsus Polda Jambi, Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi Danrem 042 Gapu, akademisi Fakultas Hukum Unja, public relation PT Wirakarya Sakti (WKS), Dekan Fakultas Kehutan Unja, dan Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(Walhi) Jambi.
Dalam pemaparannya Staf Ahli Gubernur Jambi Isni Jamal mengatakan, bahwa lahirnya Perda Karhutla ini untuk mengatasi masalah kabut asap yang terjadi pada 2015 lalu, yang telah memakan korban dan jutaan rakyat terpapar asap agar tidak terulang lagi. Oleh karena itu dipaparkannya, kebakaran hutan dan lahan dalam 2 tahun terakhir yaitu 2016-207 ini sudah tidak separah tahun 2015. Selain dianggap pengaruh dari kebijakan Perda no. 2 tahun 2016 tersebut, hal tersebut juga berkat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla yang terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan selama 2017 ini saja, dikatakannya, water bombing sudah 2.000 kali beroperasi di Provinsi Jambi.
Namun untuk implemetasi Perda ini di lapangan tentu bukan lah perkara yang mudah dan tanpa tantangan. Seperti disampaikan oleh Direktur WALHI Jambi Rudiansyah, dalam pemaparan materinya yang berjudul Perspektif Masyarakat dan Penggiat Lingkungan Hidup Terhadap Perda Karutla Provinsi Jambi No 2 Tahun 2016, bahwa problem besar mengenai kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Jambi adalah tata kelola sumber daya alam.
"Kalau tidak diperbaiki tata kelola ini, maka itu tidak akan tercapai pengendalian karhutla ini. Jadi kalau misalnya yang mendapatkan izin dalam wilayah itu, merela hanya memikirkan bagaimana sawit mereka bisa berkembang dan tumbuh dengan baik saja, tidak peduli ada titik api di sekitaran areal mereka," papar Rudi.
Walhi Jambi juga melihat pemerintah yang berperan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemegang izin di Provinsi Jambi saat ini masih lemah. Salah satu contoh temuan di Kabupaten Muarojambi ada perkebunan sawit di lahan gambut yang dalamnya lebih dari 3 meter, sedangkan di dalam aturan izinnya tidak diperbolehkan.
"Ada juga yang membuat bendungan setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Itu bagaimana izin lingkungannya. Ini fakta yang kami temukan di lapangan," ungkapnya.
Tidak adanya celah bagi kearifan lokal atau tradisi membakar dalam persiapan lahan perkebunan oleh masyarakat di dalam Perda ini, juga masih menjadi persoalan yang sangat pelik, sebab sangat merugikan petani-petani kecil. Menurut Walhi Jambi, Perda No 2 Tahun 2016 tersebut memang sudah cacat hukum, karena sudah melangkahi Undang-undang di atasnya yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar, selama ada kaerifan lokal di daerah tersebut.
Menurut Rudi, penegakan hukum harus menjadi pririoritas di dalam penanganan kasus karhutla ini. Siapapun itu menurutnya, tanpa penegakan hukum pencegahan karhutla akan menjadi omong kosong.
"Proses intimidasi terhadap petani itu semakin meningkat, yang ditangkap oleh satgas sesuai intruksi presiden atau gubernur aja. Sekecil apa pun api jika itu potensi karhutla segera ditangkap orangnya," kata Rudi.
"Secara niat Perda ini baik. Namun pengimplementasiannya juga perlu pengkajian lebih dalam," pungkasnya. (Hajrin)

Sumber : sinarjambi.com



Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum formal dan peraturan yang berlaku di negara ini membuat sebagian masyarakat dihadapkan pada ketakutan terhadap hukum yang bisa menjerat mereka kapan saja, hal seperti ini dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum itu sendiri untuk mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyrakat akan hukum. Terlebih lagi masyarakat yang berada di kawasan hutan dan masyarakat yang terlibat konflik di kawasan hutan,baik konflik antara masyarakat dan pemegang izin atau masyarakat dengan negara. Hak – hak mereka sebagai warga negara tidak pernah diakui oleh negara. 

Abdullah saat sesi kontrak belajar
Penguasaan sumber daya alam oleh Industri skala besar seperti Perkebunan , Hutan Tanaman Industri Tambang dan Restorasi Ekosistem telah memicu lahirnya konflik, Tidak adanya transparansi dan pelibatan masyarakat ketika merencanakan pembangunan suatu industri adalah salah satu dari sekian banyak penyebab konflik Sumber daya alam yang ada di Indonesia, atas dasar investasi dan atas nama negara, hak – hak masyarakat atas sumber daya alam yang ada dirampas dan tercerabut oleh kepentimgan – kepentingan modal yang bersumber dari luar.

Pada tanggal 7-8 Oktober 2017 WALHI Jambi mengadakan Pelatihan Hukum Kritis, Resolusi Konflik , Gender dan HAM Serta Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara, yang bertempat di Aula Desa Pemayungan kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Pelatihan ini di isi oleh 3 Narasumber antara lain Musri Nauli dari Yayasan Keadilan Rakyat, Zubaidah dari Beranda Perempuan, dan Dwi Nanto dari ED WALHI Jambi.

Konflik yang terjadi antara masyarakat yang berada di sekitar konsesi sudah berlangsung lama, dan hal ini belum menemukan titik terang penyelesaian. Pola perusahaan dalam merampas sumber daya alam yang ada dilakukan dengan bermacam – macam cara, dimulai dengan mendekati dan  memanfaatkan tokoh masyarakat dan perangkat Desa hingga pejabat – pejabat yang berwenang dan penentu kebijakan  bahkan melibatkan pihak keamanan untuk mengkriminalisasikan yang mempertahankan haknya.

(dari kiri ) Musri Nauli - Zubaidah - Dwi Nanto pemateri Pelatihan

Tanpa mendengarkan dan mendiskusikan dengan masyarakat yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan, mengelola dan menguasai sumber daya alam yang ada,pihak perusahaan merampas dan menggusur lahan pertanian dan perkebunan masyarakat dengan tameng izin yang dikantongi dan para aparat keamanan yang dibayar.

Abdullah selaku koordinator kegiatan mengatakan "Pelatihan ini diadakan untuk memberikan pemahaman tentang Hukum Kritis dan mengupas  persoalan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat dan juga tidak lupa untuk membangun strategi bersama tentang hak atas tanah dan resolusi konflik di wilayah Desa / kelompok masing – masing".

Isu keadilan Gender juga saling berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusaia,dan dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Istilah gender mengemuka lantaran ada sesuatu yang diperjuangkan. Gender sebagai konstruksi sosial budaya yang membedakan peran perempuan dan laki-laki telah berimplikasi pada ketidakadilan dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, politik, sumber daya alam dan budaya. Dampak lebih lanjutnya adalah memunculkan subordinasi, marginalisasi, stereotype, beban ganda, dan bahkan menempatkan perempuan pada “zona rentan” tindak kekerasan dan sebagainya.

Suasana saat pelatihan berlangsung
Peraturan dan perundangan terkait penghormatan terhadap kaum perempuan sudah jelas diatur oleh Negara, dalam Undang – undang no 7 tahun 1984 dijelaskan bahwa : Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki–laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan.

Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria.

"memperkuat pemahamanan masyarakat tentang isu Gender serta menambah     pemahamanan masyrakat  tentang UU penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga termasuk di dalam tujuan di adakan pelatihan ini" terang Abdullah.

Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

"salah satu harapannya adalah peserta memiliki kemampuan membangun strategi yang akan dipakai dalam proses – proses yang ditempuh menuju penyelesaian konflik dan juga tersusunnya strategi bersama dan jaringan yang luas dalam perjuangan yang akan dilaksanakan." tutup Abdullah


Foto Bersama Peserta Pelatihan 

Aksi Hari Tani 25/9/2017

Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional sudah dikenal oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan  hidupnya dari hasil pertanian, baik di provinsi jambi maupun di wilayah – wilayah lain yag ada di Indonesia, pola – pola tradisional yang ada dalam masyarakat dalam membuka lahan pertanian yang ada tidak terlepas dari pengaturan yang ada didalam masyrakat itu sendiri, tata cara  pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang ada di satu wilayah berubah sejak masuknya industry skala besar, Perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan. Hal ini tentuya sangat berdampak dan berpengaruh pada kebiasaan dan tata cara yang ada dalam masyarakat, kemampuan  masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian yang ada juga dipengaruhi oleh modal.

Perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan hutan yang ada tidak pernah memperhatikan bahkan mentaati aturan atau tata cara pengelolaan sumber daya alam yang telah ada di masyarakat, dengan tameng perizinan dari pemerintah penguasaan seluruh sumber daya alam yang ada di suatu wilayah Desa tetap dilakukan.

Tidak ada kawasan yang luput untuk diolah ketika mendapatkan perizinan , inilah yang terjadi pada fase  awal maraknya perizinan pengelolaan sumber daya alam yang ada, “tidak ada rimbo yang tidak bisa di tutuh, tidak ada rantau yang tidak bisa di tempuh”  ketika teknologi dan modal yang disertai lahirnya kebijakan yang salah arah dan tidak mengakomodir apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan secara tradisional.

Konflik sosial yang terjadi adalah akibat dari akumulasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang salah dan muaranya adalah konflik sumber daya alam yang terjadi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kunci dari semua permasalahan  ini adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak pernah memperhatikan dann mengakomodir serta mendengar atau melihat langsung  apa yang terjadi sebenarnya dibawah, pemerintah dan perusahaan seharusnya menyampaikan secara benar ke bawah terkait rencana – rencana pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa, agar masyarakat dapat menentukan pilihan terhadap bagaimana sumber daya alam yang ada di wialyah mereka akan dikelola.

Masuknya industry skala besar, Perkebunan Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan juga merupakan awal perubahan pola pengelolaan sumber daya alam yang ada, pembukaan lahan dengan cara – cara tradisional dinilai tidak lagi efektif, bahkan masyarakat cenderung disalahkan ketika mengelola lahan dengan cara bakar atau juga dikenal dengan istilah “Merun “ di Jambi, padahal jika kita runut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bermula sejak maraknya industry pengelolaan sumber daya alam dengan  pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar, akan tetapi lagi – lagi rakyatlah yang dituding sebagai penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, sedangkan perusahaan yang lahan dan konsesi nya terbakar tidak ditindak, karena investasi yang ditanam oleh mereka sudah sangat besar dan pemerintah juga takut untuk menindak Karena persoalan hukum yang akan dihadapi ketika perusahaan dengan segala caranya akan berusaha lolos dari proses hukum yang akan dijalani.

Banyak dari petani yang mengeluhkan kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah, kalangan aktivis dan NGO pun banyak yang mengkritisi terlebih lagi dengan kebijakan yang tidak pro rakyat, dan tidak mengakomodir apa yang telah menjadi kebiasaan dalam pola – pola pertanian yang sudah ada dan tidak memerlukan modal yang besar dalam pengelolaan lahan pertanian mereka. (Abdullah)




Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Beranda Perempuan, Istitut Pemberdayaan Masyarakat (INSPERA), Perkumpulan Hijau (PH), Front Mahasiswa Nasional (FMN) Jambi, Mapala Gitasada Unbari, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Lembaga Adat SAD Pangkalan Ranjau, Perkumpulan Walestra, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), KKI Warsi, Lembaga Tiga Beradik (LTB), Mitra Aksi, Grind Sick, Bem Unbari, Masyarakat Dusun 3 Sepintun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jambi, Senin 25/9/2017

JAMBI - Dalam rangka merayakan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke 57 tahun 2017, Koalisi Hari Ketiadaan Tanah menggelar aksi massa. Titik kumpul aksi yakni di kawasan air macur, depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Massa akan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kantor Gubernur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Senin (25/9).

Massa yang terlibat dalam aksi ini merupakan perwakilan dari Suku Anak Dalam (SAD) dan kaum tani dari Sungai Bahar, kaum tani dari Kabupaten Tebo, Tanjab Barat, Muaro Jambi, dan elemn-elemn mahasiswa dan NGO. Total jumlah massa kurang lebih 600 orang.

Pauzan Pitra, koordinator aksi menyatakan bahwa isu yang diangkat dalam aksi ini adalah mengenai masalah-masalah umum kaum tani di Indonesia, dan masalah khusus dari perwakilan kaum tani dan masyarakat adat yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

“Masalah umum yang dialami kaum tani di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan tanah akibat dimonopoli oleh kekuatan industri-industri besar yang menguasai jutaan hektar. Sementara mayoritas populasi masyarakat di pedesaan menguasai tanah sangat terbatas dan menjadi buruh tani. Untuk masalah khusus, kaum tani berhadapan dengan diskriminasi Perda Karhutla Jambi, dimana kaum tani terhambat berladang karena dilarang merun, bahkan sudah banyak yang ditangkap,” jelas Pauzan.

Frandody dari Serikat Tani Tebo (STT) mengungkapkan bahwa pemerintah harus menghentikan monopoli tanah, melalui perwujudan Reforma Agraria Sejati, dimana distribusi tanah dilakukan dengan tepat sasaran. Distribusi yang dimaksud tentu sangat jauh berbeda dengan konsep Reforma Agraria Jokowi-JK yang sama sekali tidak mengurangi monopoli tanah oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Refroma Agraria Sejati itu menjamin tidak ada kaum tani yang tidak memiliki tanah. Hal itu beriringan dengan pengurangan penguasaan tanah yang berlebihan seperti yang saat ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jambi, terutama SinarMas Grup,” Tegas Dodi.

Selain menyoal ketimpangan penguasaan tanah, koalisi ini juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pendapatan kaum tani dengan memberi jaminan kepastian harga komoditas kelapa sawit dan karet yang menjadi sandaran mayoritas kaum tani di Jambi.

Rudiasnyah, Direktur Walhi Jambi menjelaskan bahwa monopoli penguasaan tanah dan sumber-sumber agrarian tidak hanya menyangkut ketimpangan, tapi juga menyebabkan kehancuran alam.

“Kabut asap tahun 2015 lalu bukti paling dekat diingatan kita. Belasan perusahaan terbukti terbakar dan menyumbang asap tebal yang menyebabkan jutaan orang terkena masalah paru-paru, bahkan kehilangan nyawa,” tegas Rudi.

Momentum HTN merupakan peringatan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang yang menyerukan bahwa setiap kaum tani harus memiliki tanah secara adil. Peringatan HTN Tahun ini diperingati dengan berbagai cara oleh berbagai gerakan tani di – lebih dari – provinsi di Indonesia.

###

Untuk referensi:

Pauzan   0852 6698 2770
Dodi       0823 7142 5487
Rudi       0813 6669 9091

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.