Latest Post


Masyarakat Karang Mendapo vs PT.Krisna Duta Agroindo (Sinar Mas Group)
Pada Tanggal 10 September 2008 sekitar pukul 08.00 WIB masyarakat sebanyak ± 450 orang melakukan pendudukan lahan. Mobilisasi massa dengan menggunakan transportasi darat sekitar 5 truck dan 5 colt pickup melalui jalur lidung. Sesampai di lokasi masyarakat melakukan penahanan terhadap 2 truck yang sedang mengangkut TBS dari lahan milik masyarakat desa karang mendapo. Setelah melakukan penahanan terhadap truck yang mengangkut hasil buah sawit, masyarakat melanjutkan aksinya dengan melakukan panen raya di lokasi lahan masyarakat desa karang mendapo. Jumlah total panen sekitar 45 ton TBS selama 2 hari ini dan proses panen akan terus dilakukan masyarakat sampai terpanennya semua lahan yang di reklaiming. Selain itu, Walhi Jambi akan melaporkan PT. KDA dan Koperasi Tiga Serumpun atas penipuan luas lahan masyarakat yang tidak sesuai dengan temuan di lapangan kepada pihak kepolisian, dalam hasil pemetaan terdapat penggelpan lahan sekitar 400 Ha yang sebagiannya di kalim menjadi lahan inti milik PT. Krisna Duta Agroindo. Aksi reklaiming langsung didampingin oleh Walhi Jambi. 


DEPARTEMEN KEHUTANAN
SUMBER BENCANA EKOLOGIS DI PROPINSI JAMBI


Jambi adalah propinsi di Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 5.100.000 Ha dimana sekitar 40% ( kurang lebih 2.428.315 Ha ) merupakan kawasan hutan yang terbentang dari Taman Nasional Kerinci Seblat di sebelah Barat sampai Taman Nasional Berbak disebelah Timur. Kawasan hutan itu berfungsi sebagai area tangkapan air (water chactment area) dan sebagai tempat hidup fauna dan flora langka seperti Harimau Sumatera, Gajah, Tapir, Raflesia Arnoldi, Amorpopalus Titanum, anggrek hutan, bunga kantung semar dan lain sebagainya. Hutan di Jambi berfungsi juga sebagai tempat hidup Orang Rimba dan tempat ribuan orang-orang Melayu Jambi menggantungkan hidupnya.



Oleh danie_rimba

1. Pengantar
Orang Rimba Bukit 12 adalah komunitas/masyarakat hukum adat yang tinggal secara semi nomaden di kawasan hutan Bukit 12 Propinsi Jambi.Orang Rimba disebut komunitas semi nomaden karena kebiasaannya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan Orang Rimba dari satu tempat ke tempat lainnya disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1.melangun, 2. menghindari musuh, dan 3. membuka ladang baru. Bagi orang yang belum tahu, melangun adalah tradisi Orang Rimba meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu apabila ada salah satu kerabat yang meninggal dunia.
Orang Rimba tinggal di pondok-pondok yang mereka sebut sesudungon yaitu bangunan sederhana yang terbuat dari kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal.


(Hari Air Sedunia 22 Maret 2008)

Air dan kehidupan tidak bisa terpisahkan. Membicarakan air berarti membicarakan kehidupan. Pernyataan itu harus tegas dan menjadi perhatian setiap kompnonen bangsa. 

Pernyataan ini sengaja disampaikan sebagai bentuk sikap Walhi Jambi. Sebagai sikap sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup, Walhi Jambi secara konsisten menyatakan bahwa persoalan air merupakan persoalan pengelolaan sumber daya. Banjir, kekeringan, penggundulan hutan, pencemaran dan berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam merupakan bentuk sikap pongah manusia didalam melihat alam. Manusia yang ditakdirkan sebagai pemimpin didunia dan mempunyai akal pikiran yang tidak terdapat didalam jenis ciptaan Tuhan lainnya, disatu sisi dapat menjadi perusak lingkungan. Kerusakan alam lebih cepat dan lebih berbahaya daripada daya dukung lingkungan dalam membenahi alam. Manusia juga dengan berbagai akal pikiran ternyata juga menjadi salah satu sebab dalam merusak alam. Manusia juga yang paling merasakan dampak langsung dari salah kelola sumber daya alam. 


”Ini adalah Wajah dari Rejim Eksploitasi dan Deforestasi yang Terpimpin”

Hutan Indonesia tak reda dirundung malang. Eksploitasi kawasan hutan terus saja terjadi. Walau kemudian, hutan dan alam ”menjawab” proses penistaan terhadap diri mereka oleh tangan rakus manusia dengan ”isyarat” bencana ; banjir dan tanah longsor, yang menelan korban manusia, harta benda juga menimbulkan efek penambahan angka kemiskinan serta kemorosotan ekonomi makro-mikro. Akan tetapi, pemangku kepemimpinan di negeri ini seperti tak bergeming atas kondisi hutan dan alam, juga isyarat bencana yang terjadi. Mereka terus saja memproduksi ke-tak-bijakan yang sarat dengan watak eksploitatif dan membuka jalan terhadap aksi-aksi deforestasi.

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (selanjutnya akan disebut PP No 2/2008), merupakan perwujudan dari ke-tak-bijakan pemerintah yang menegasikan etika dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan sebagai salah satu sektor utama yang harus dirawat dan dilestarikan. PP No 2/2008 dengan sangat telanjang menunjukkan kemana pemerintah yang berkuasa saat ini berpihak ; yaitu hanya kepada pihak pemodal dan pengusaha besar, juga pemerintah ini telah menyimpuhkan mandat rakyat yang dipercayakan kepada mereka kehadapan rejim kapitalisme global dengan kompensasi-kompensasi materi yang pada ujungnya menambah kesengsaraan rakyat dan destruksi lingkungan.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.