Latest Post

Dalam PDLH hari ini, saya harus melaporkan perkembangan SHI sebagai amanat organisasi. Sikap ini selain dari amanat organisasi juga didasarkan agar Walhi Jambi berada dalam cita-citanya mewujudkan organisasi rakyat Didalam mandat PNLH Mataram, Walhi telah mengambil sikap sebagai organisasi yang mempersiapkan diri sebagai pemain politik . Sebagai pemain politik, peran yang dilakukan Walhi lebih tegas dalam mempersiapkan cita-cita Walhi . Langkah-langkah yang dilakukan lebih sistematis dan mempunyai alat ukur yang jelas terhadap sikap politik Walhi. Terlepas dari perdebatan tentang Sikap politik Walhi, secara organisasi Walhi telah menetapkan dan mengamanatkan seluruh komponen Walhi untuk bersikap dalam menentukan berpolitik. Sehingga terhadap pengingkaran sikap politik Walhi merupakan sikap pengingkaran secara organisasi. Dengan kata lain, bahwa sikap politik Walhi merupakan sikap organisasi yang merupakan perintah konstitusi Walhi. 

Joint press release by World Rainforest Movement, Watch Indonesia, Walhi Jambi, Grupo de Reflexion Rural, Biofuelwatch and African Biodiversity Network

5th December 2007 - Bali
Six organisations from North and South will be presenting evidence about the catastrophic impact of large-scale biofuel production on the climate and ecosystems, communities and food sovereignty at a UNFCCC side event on 6th December.
Speakers from Indonesia, Argentina, Uruguay, Uganda and the UK will speak about “Biofuels, Climate Change and Climate Justice”. They will discuss the increase in deforestation and thus greenhouse gas emissions in the global South due to the growing demand for biofuels, the displacement of local communities, loss of food security and food sovereignty as biofuel crops replace food production and push up the price of food, and the impact of increased agro-chemical use for biofuels on people, biodiversity and the climate.
Stella Semino of Grupo de Reflexion Rural, Argentina says “My country is a perfect example of what industrial agriculture implies: deforestation, rural exodus, soil deterioration, loss of biodiversity, high agrochemical imputs, water pollution, disastrous effects on human and animal health, and direct human right abuses. With the growing demand for biofuel, this situation will be exacerbated.”



Kresna Duta Agroindo adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Besar Sawit di bawah bendera Sinar Mas Group. terletak di Kabupaten Sarolangun Bangko, yang sekarang di mekarkan menjadi 2 kabupaten Merengin dan Sarolangun, dengan rincian izin ; Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian tanggal 27 September 1986 No.RC.210/331/MENTAN/IX/1986, surat Keputusan Menteri Pertanian No.727/kpts/KB.00510/II/1987, perusahaan ini di tetapkan sebagai Perusahaan INTI, membangun perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan POLA PIR-TRANS dengan luas 20.000 Ha, yang terdiri dari INTI Perusahaan ± 6000 Ha, PLASMA ± 14.000 Ha.

KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Konferensi Rakyat Jambi yang dilaksanakan di Asrama Haji Jambi, 31 Agustus – 2 September 2007 dengan tema “Rakyat Berdaulat Mengelola SDA”. Acara ini difasilitasi oleh Walhi Jambi yang diikuti oleh 98 orang perwakilan rakyat yang menjadi korban konflik PSDA dari 5 kabupaten yakni Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi adapun permasalahan yang di hadapi terkait isu perkebunan, pertambangan, Kehutanan, masyarakat adat dan bencana ekologis yang tersebar dibeberapa kabupatn dan kota di Propinsi Jambi. 
Dalam Konferensi ini dilakukan pembahasan yang mendalan dan terfokus terhadap persoalan perkebunan, hutan, pertambangan , dan eksistensi masyarakat adat terhadap sumber daya alam mereka, serta dampak bencana ekologis akibat kebijakan salah urus alam, berdasarkan hasil rumusan dalam Focus Group Discussion (FGD) konflik PSDA tiap kabupaten di Jambi.
Menyatakan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah Jambi terdapat beberapa konflik PSDA sektoral dan subtansi yakni :


M. Musri Nauli, SH, Dewan Daerah Walhi Jambi

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.(Pasal 5 ayat (1) UU no. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

Indonesia ditegur oleh negara-negara tetangga, karena tidak bisa mengatasi asap. Berita luar negeri yang menghiasi media massa telah mempermalukan kita di dalam pergaulan internasional. Memang kata-kata pantas terhadap berita itu, adalah MEMALUKAN. Namun pertanyaan umum yang sering kita dengar, apakah kita masih mempunyai rasa malu ?
Dalam pergaulan internasional, Indonesia sering dikecam oleh berbagai persoalan yang sering berulang-ulang. Pada masa orde baru, Indonesia sering dikecam karena sering melakukan pelanggan HAM. Pers dibreidel. Partai hanya dimungkinkan berdirinya 3 partai. Semua organisasi “dipaksa” monoloyalitas kepada doktrin “Pembangunan”, doktrin “Pancasila”, yang sebenarnya bentuk pengekangan di zaman modern. Birokrasi korup, semua urusan mesti menggunakan uang. Lembaga peradilan tidak mandiri, Parlemen tukang stempel dan berbagai pengekangan demokrasi.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.