TENTANG KAMI


WALHI Jambi sepenuhnya sadar bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marjinalisasi dan pemiskinan. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup harus didudukkan sebagai masalah sosial. Sehingga, gerakan lingkungan hidup perlu mentransformasikan dirinya menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, guru, kaum profesional, pemuda, pelajar, remaja, anak-anak dan kaum perempuan. 

Menyadari tantangan tersebut, WALHI Jambi berubah menjadi organisasi publik yang tidak hanya beranggotakan organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun juga memberikan peluang seluas-luasnya kepada perseorangan yang peduli dan berminat terlibat serta mendukung gerakan lingkungan hidup khususnya di Jambi. Hal ini bertujuan mendorong percepatan gerakan lingkungan hidup menjadi gerakan sosial yang luas. Dengan demikian, perseorangan dan publik umum sekarang dapat bergabung menjadi anggota Walhi Jambi dan terlibat secara aktif di dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup di Jambi.



Sejarah singkat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Jambi merupakan sebuah forum Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang beranggotakan Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Masyarakat Sipil dan Individu yang peduli terhadap Kelestarian Lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Walhi Daerah Jambi didirikan di Kota Jambi pada tangga 18 Agustus 1998. Kelahirannya berawal dari keprihatinan atas masalah-masalah lingkungan hidup serta ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang diakibatkan oleh timpangnya pembangunan di Provinsi Jambi.

Sejak awal pendiriannya, Walhi Jambi menyadari bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam upaya memajukan suatu bangsa. Gagasan dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kesadaran, wawasan dan pengetahuan, dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dan kepentingan strategis dari komunitas-komunitas/organisasi rakyat. Belajar dari berbagai pengalaman di lapangan, WALHI Jambi kemudian memfokuskan kegiatan pada advokasi, kampanye, penggalangan jaringan dan aliansi, riset, pendidikan dan penguatan organisasi rakyat dengan menempatkan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari gerakan komunitas-komunitas/organisasi rakyat itu sendiri.

Sebagai lembaga dan sekaligus jaringan bagi komunitas-komunitas/organisasi rakyat independen lainnya. Walhi Jambi berupaya memfasilitasi penumbuhan berbagai organisasi dan gerakan sebagai suatu kesatuan penguatan komunitas. Dengan demikian, program dan kegiatan pokok WALHI Jambi melingkupi:
  1. Advokasi dan kampanye publik;
  2. Pengembangan jaringan dan aliansi strategis;
  3. Penelitian, penerbitan dan penyebaran informasi;
  4. Penguatan komunitas-komunitas/organisasi rakyat melalui pendidikan dan pengorganisasian;
  5. Penguatan internal kelembagaan organisasi; dan
  6. Respon Bencana


Saat ini WALHI Jambi memiliki 11 (SeBelas)  organisasi anggota yang terdiri dari 4 (Empat) Organisasi Pecinta Alam, yaitu: Mapala Gema Cipta Persada, Mapala Himapastik Stikes, O-PPA Gita Buana Club, KPKA Rimba Negeri Jambi dan 7 (dua) Organisasi Masyarakat sipil, yaitu: Yayasan Keadilan Rakyat, dan Lembaga Tiga Beradik, Perkumpulan Hijau, Walestra, G – Cinde, Beranda perempuan, dan Inspera.  Walhi Jambi senantiasa menerima keanggotaan individu terutama bagi masyarakat yang gigih memperjuangkan keadilan lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Dan, secara berkala akan melakukan verifikasi keanggotaannya, baik keanggotaan organisasi maupun individu.


Forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI di tingkat Nasional adalah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali. Sedangkan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Daerah/Provinsi adalah Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) yang juga dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Forum PDLH berwenang untuk menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban Eksekutif Daerah dan Dewan Daerah; mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen WALHI Daerah selama 1 (satu) periode kepengurusan; serta merumuskan strategi dan kebijakan dasar WALHI Daerah.

Setiap tahun, WALHI Jambi juga menyelenggarakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) sebagai forum konsultasi antar komponen WALHI Jambi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam setiap forum pertemuan dan kegiatannya, WALHI Jambi secara tegas dilarang menerima sumbangan atau hibah dari perorangan/lembaga/institusi yang terbukti sebagai perusak lingkungan seperti Bank Dunia, Perusahaan HPH, Perusahaan Pertambangan, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Palm Oil Plantation) dan Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
[disqus][facebook][blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.