Gambaran Konflik Lahan Masyarakat Desa Sogo, Desa Seponjen, Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit


Gambaran umum kasus

Desa Sogo
Situasi yang diharapkan oleh masyarakat Desa Sogo agar proses pembangunan perkebunan kemitraan bersama PT. Makmur Bina Bestari yang mengantongi izin no 32 bulan Juni tahun 2007, ternyata tidak berjalan dengan baik.
Di tanggal 11 Oktober 2010, oknum masyarakat Desa Tanjung yang bernama Abu Bakar Jidin menyerahkan lahan kepemilikan Desa Sogo kepada PT. Bukit Bintang Sawit dengan memberikan kepemilikan surat-surat yang dinyatakan oleh masyarakat Desa Sogo tidak sah.
Sehingga dengan adanya penyerahan lahan tersebut, PT.BBS secara terang-terangan menguasai dan menggarap lahan masyarakat Desa Sogo.
Ditanggal 27 September 2007 Bupati Muaro Jambi Burhanudin Mahir memberikan izin ganda dilokasi yang sama, dengan mengeluarkan SK yang didalamnya memberikan izin  No 507 Tahun 2007 kepada PT. Bukit Bintang Sawit untuk bisa melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit diwilayah Desa Seponjen.
Tuntutan masyarakat Desa Sogo terkait konflik yang sedang berlangsung :
PT.BBS harus segera mengembalikan lahan seluas 1000 ha yang saat ini sudah ditanami oleh PT. BBS dengan tanaman sawit kepada masyarakat Desa Sogo.

Kelurahan Tanjung
Dirasa haknya sudah dijual oleh kelompok lain kepada PT.BBS (Bukit Bintang Sawit), pada tanggal 1 Juni 2012 perwakilan masyarakat yang tidak menjual yang diwakilkan oleh M.Yunus Bakar, M. Diah dan Saidi, melakukan pertemuan dengan pihak PT. BBS.
Pertemuan yang dilakukan melibatkan langsung HUMAS PT.BBS (Herman) dan pada pertemuan tersebut pihak perusahaan menganggap lahan yang saat ini dikuasai perusahaan sudah dilakukan proses jual beli yang sah.
Ditanggal 25 April 2014, kelompok Yunus Cs yang beranggotakan 30 KK  dinyatakan oleh pemerintah Kelurahan Tanjung merupakan kelompok yang belum mendapat ganti rugi/tidak mau menjual lahan ke PT.BBS. keterangan tersebut dikuatkan dalam pertemuan antara pihak perusahaan PT.BBS, Pemerintah Kecamatan Kumpeh Ilir, Pemerintah Kelurahan Tanjung dan Pemerintah Desa Seponjen.
Tuntutan masyarakat Kelurahan Tanjung (Yunus Cs) kepada PT.BBS
PT.BBS harus segera mengembalikan lahan seluas 100 hektar kepada masyarakat Kelurahan Tanjung 25 KK (Yunus Cs)


Desa Seponjen
Ditahun 2007 tertanggal 09 Maret, masyarakat Desa Seponjen melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan sawit lainnya yang bernama PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS). Perjanjian tersebut menyepakati  akan diadakan kerjasama dalam bentuk kemitraan antara masyarakat Desa Seponjen dengan PT. BBS.
Setelah dilakukan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, ditahun yang sama juga pihak PT.BBS melanggar perjanjian yang diibuat, dengan cara melakukan proses pembelian lahan kepada sebagian masyarakat 157 KK.
Dari sejumlah 157 KK hanya tersisa 76 KK saja yang masih tidak mau menjual lahan mereka kepada pihak PT.BBS. sampai ditahun 2015, masyarakat yang masih bertahan untuk tidak menjual tanah kepada pihak PT.BBS tersisa 28 KK.
Sejumlah 28 KK tersebut sampai saat ini masih berpegang pada kesepakatan awal antara masyarakat dan PT.BBS, yang didalamnya menyatakan bahwa kedua belah pihak bersedia bekerjasama dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kemitraan.
Tuntutan masyarakat Desa Seponjen
PT.BBS harus segera mengembalikan lahan seluas lahan masyarakat lain yang sudah dilakukan penjualan dengan dikalikan sejumlah 28 KK yang berjumlah kurang lebih 176,4 ha

Resume Konflik 41 KK Dusun Pulau Tigo (Desa Seponjen)
Dusun pulau Tigo merupakan bagian desa seponjen, dari sejumlah 41 KK dusun pulau Tigo memiliki lahan seluas 300 ha yang saat ini juga telah dirampas oleh PT. BBS tanpa ada proses ganti rugi dan komunikasi.
Lahan seluas 300 ha yang dimiliki oleh 41 KK dalam sejarah kepemilikannya didapatkan dari proses tebas pancung yang telah disetujui oleh kepala Desa Seponjen.
Tuntutan masyarakat Dusun Pulau Tigo :
Sejumlah 41 KK menuntut kepada pihak PT. BBS untuk mengembalikan hak tanak seluas 300 ha kepada 41 KK.

Peta  Masyarakat yang Memiliki Hak
Dalam hitungan jumlah kepala keluarga di 3 desa yang telah dirugikan oleh PT. BBS, mencapai 594 kepala keluarga. Sedangkan luasan objek konflik yang saat ini telah dikuasai oleh PT. BBS mencapai 1.576 hektar.
Dari besaran jumlah kepala keluarga yang yang dirugikan oleh PT. BBS mencapai 594 KK, maka diatas kertas jumlah jiwa akan mengalami penambahan 3 kali lipat, jika hitungan masuk ke dalam jumlah istri dan anak.
Dalam kalkulasi yang cepat, jika menggunakan tambahan jiwa 1 istri dan 1 anak dari 594 KK, maka jumlah angka yang keluar adalah 1.935 jiwa yang memiliki hak untuk menuntut dikembalikannya lahan seluas 1.576 hektar oleh pihak PT. BBS.
Selain memilki kekuatan masa yang cukup terbilang banyak, 3 desa yang saat ini sedang menuntuk hak atas tanah dikembalikan oleh PT. BBS, juga memiliki kekuatan dokumen konflik yang menjadi dasar sebagai tuntutan.

Beberapa dokumen tersebut diantaranya adalah :
1. Desa Seponjen
Kelompok 28 KK dengan tuntutan lahan 176 hektar
a. Berita acara kerja sama kemitraan antara masyarakat dengan PT.BBS yang tidak terealisasi
b. Bukti tanda tangan jual beli lahan yang tidak melibatkan masyarakat 28 KK
Dusun Pulau Tigo jumlah penuntut 41 KK dengan tuntutan lahan seluas 300 hektar
2. Desa Sogo dengan tuntutan seluas 1000 hektar
Berita acara rapat batas wilayah kelurahan Tanjung dengan Desa Sogo 4 November 2008. Yang menyatakan batas Desa Sogo dengan Kelurahan Tanjung berawal dari simpang medang kedarat meuju lubuk terjun gajah (yg saat ini diklaim oleh kelompok datuk subak sebgai wilayah Kelurahan Tanjung dan dijual kepada PT. BBS)
Surat pernyataan Penyerahan lahan oleh kepala Desa Sogo kepada PT. MBB seluas 2000 hektar untuk dimitrakan.
SK Bupati Muaro Jambi Nomor 32/Tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada PT. Makmur Bina Bestari (MBB) seluas 6000 hektar  di Desa Sogo, Desa Sungai Aur, Desa Jebus, Desa Gedong Karya, Desa Seponjen dan Kelurahan Tanjung.
3. Kelurahan Tanjung dari 25 KK dengan luasan tuntutan 100 hektar
Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung on 474.4/42/IV/KTJ/2014 yang menerangkan bahwa, 30 KK dikelurahan Tanjung yang tidak menerima uang ganti rugi dari PT. BBS

Upaya-upaya yang sudah dilakukan :
1. Pada tanggal 9 Januari 2015 telah diadakan antara masyarakat dan pihak PT.BBS dan dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa.
2. Pada tanggal 23 Februari 2015 masyarakat mengirim surat pengaduan yang dikirimkan ke instansi Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai pusat, termasuk KOMNASHAM
3. Pada tanggal 17 Maret 2015 masyarakat mendatangi BPN Provinsi Jambi untuk mempertanyakan HGU PT. BBS
4. Pada tanggal 26 Maret 2015, KOMNAS HAM memberikan balasan surat pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat Desa Seponjen. Surat tersebut berisi peringatan agar merespon permintaan masyarakat yang diberikan oleh KOMNAS HAM kepada pihak PT. BBS dan pemerintah Provinsi Jambi.
5. Pada tanggal 08 Apri 2015 BPN Provinsi Jambi memfasilitasi pertemuan antara pihak PT.BBS dan masyarakat Desa Seponjen. Dari prtemuan tersebut disepakati oleh pihak perusahaan yang bersedia untuk bermitra dengan masyarakat Desa Seponjen sebanyak 28 KK.
Dari kesepakatan tersebut, pihak perusahaan menjanjikan dalam 1 bulan untuk memberikan kejelasannya. Namun sampai saat ini, pihak perusahaan belum memberikan jawaban kepada masyarakat Desa Seponjen.
6. Melakukan aksi bersama 3 desa pada tanggal 15 September 2015 di gedung DPRD Provinsi Jambi dengan jumlah masa aksi 1000 orang. Mediasi aksi yang dilakukan bersama DPRD menghasilkan kesepakatan bersama untuk membentuk tim pansus penyelesaian kasus 3 desa, namun sampai di awal tahun 2016 tim PANSUS yang di janjikan tidak terealisasi dan konflik belum terselesaikan.
7. Pertemuan dengan KLHK  19 Januari 2016
Pertemuan di KLHK dilakukan diruang pertemuan  DITJEN perhutanan sosial dan kemitraan yang di pimpin langsung oleh kepala DITJEN (Hadi Daryanto). Pertemuan dilakukan dalam beberapa sesi, sesi pertama penyampaian masyarakat terkait konflik dan penyerahan dokumen konflik oleh masyarakat 3 desa kepada DITJEN.
Hasil yang didapat :
a. KLHK Melalui DITJEN Perhutanan sosial dan kemitraan (Hadi Daryanto), merekomendasikan langkah-langkah yang akan di Lakukan KLHK, diantaranya adalah:   Membentuk tim mediator dalam rangka penyelesaian konflik antara 3 Desa dengan PT. BBS
b. KLHK akan membuat surat yang ditujukan kepada Menteri ATR/BPN, untuk menghentikan proses pengeluaran SK HGU PT. BBS dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat 3 desa.
8. Pengaduan ke RSPO, WILMAR dan MUSIM MAS 15 Februari 2016, dengan ditindak lanjuti oleh pihak WILMAR untuk melakukan investigasi kelapangan.
[disqus][facebook][blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.