2021

 A. Profil Desa Renah Kasah

 Desa Renah Kasah secara administratif berada di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa Renah Kasah adalah salah satu desa peyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Nama Renah Kasah diambil dari sejarah nama ”Renah Basah” atau tempat basah yang merupakan bagian jalan menuju desa yang hampir selalu terendam air karena merupakan daerah rawa-rawa. Agar Iebih mudah diingat maka, nama desa disebut sebagai Renah Kasah.

Topografi Desa Renah Kasah merupakan dataran tinggi yang bergelombang dan datar dengan tekstur tanahnya yang lempung sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk menanami sayur-sayuran dan padi sawah. Sebagian kecil juga memiliki kolam untuk perikanan dan berkebun kayu manis. Tanah subur ini karena berada di kaki Gunung Kerinci. Secara geografls, desa ini terletak pada posisi 01°48’35.7” LS dan 101°21’50.9” BT dengan ketinggian 1539 meter dari permukaan laut. Desa Renah Kasah mempunyai tiga dusun, yaitu Dusun l, Dusun ll, Dusun Ill. Untuk mencapai desa, dapat melalui satu jalan darat dengan menggunakan sepeda bermotor. Jarak desa dengan ibukota kabupaten yaitu 63 km dengan waktu tempuh diperkirakan 2 jam dengan ongkos Rp. 100.000. Jumlah penduduk Desa Renah Kasah adalah 562 orang dengan komposisi Iaki-Iaki 276 orang dan perempuan 286 orang yang terdiri dari 162 kepala keluarga (KK). Fasilitas umumnya yang ada di Desa Renah Kasah yaitu 1 Masjid, 1 Kantor Desa, 1 Sekolah Dasar, Pos Kesehatan Desa dan Pos Penyuluhan.

Secara adminstratif Desa Renah Kasah berbatasan langsung dengan kawasan, wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di bawah kaki Gunung Kerinci. Adapun batas-batas desa:

  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pauh Tunggi
  2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Tinggi
  3. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah TNKS
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sampun

Lanskap Desa Renah Kasah yang dikelilingi bukit yang masih hijau pepohonannya, lalu dialiri sungai yang membelah desa serta hamparan sawah yang menghijau disekitar pemukiman ditambah dengan hawa yang sejuk tentu membuat segar mata memandang. Selain di Desa Renah Kasah juga terdapat “Goa Kasah” yang sudah banyak dikenal masyarakat kecamatan Kayu Aro namun belum terkelola dengan baik. Potensi keindahan lanskap dan kekayaan pemandangan sangat layak apabila desa Renah Kasah dikembangkan menjadi desa ekowisata yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi nilai ekonomi kepada masyarakat dan tentunya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan TNKS. Namun masih terkendala belum ada jaringan listrik PLN.

Hamparan tanaman padi sawah yang dibudidayakan oleh masyakat Desa Renah Kasah adalah salah satu kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki masyarakat kerinci yaitu beras padi payo kerinci. Beras padi payo kerinci ini adalah padi endemik kerinci yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang seiring berkurang area persawahan, namun masyakarat Desa Renah Kasah tetap bercocok tanam beras padi payo kerinci. Dengan tanah subur, masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pokok panganya seperti beras, sayur-sayuran dan lauk pauk, sedangkan kebutuhan minyak sayur, garam dan bahan bakar dibeli di pasar kayu aro.

B. Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) Desa Renah Kasah

Secara umum, desa-desa peyangga berbatasan dengan kawasan hutan tentu memiliki kendala yang hampir sama yaitu kebutuhan vital akan listrik. Begitu juga dengan Desa Renah Kasah yang hanya bisa dilalui satu jalan yang melintasi Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat juga belum tersambung jaringan listrik dari PLN, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan desa. Namun berkat adanya kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan United Nations Development Programme (UNDP) mendapatkan dukungan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bank Jambi melakukan kegiatan Market Transformation through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung perencanaan dan implementasi aksi mitigasi perubahan iklim di sektor pembangkit energi dan penghematan energi untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan. Dengan sasaran kegiatan di desa yang belum tersambung dengan jaringan listrik PLN. Dengan kriteria ini maka terpilihlah Desa Renah Kasah sebagai salah satu penerima bantuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dengan adanya pembanguan PLTM di Desa Renah Kasah diharapkan dapat mengembangkan potensi yang berlimpah menuju desa peyangga yang sejahtera dan dapat mengurangi ketergantungan dengan kawasan hutan.

Sumber air PLTMH Desa Renah Kasah dari dalam kawasan TNKS, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Pemanfaatan Air Dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, maka sebelum dilakukan pembangunan PLTMH Balai Besar menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNKS kepada Pemerintah Desa Renah Kasah Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Nomor: SK.136/T.1/TU/KSA/05/2019 tentang tentang Pemberian IPEA kepada Pemerintah Desa Renah Kasah Kec. Kayu Aro Kab. Kerinci,  Provinsi Jambi Di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi PTN Wilayah I Kerinci, Resort Kerinci Utara Tanggal 10 Mei 2019. Tindak lanjut surat keputusan tersebut adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai berikut, yaitu:

  1. Pembangunan PLTMH;
  2. Peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan pengurus desa dan operator PLTMH;
  3. Pemetaan partisipatif area dikelola oleh masyarakat dan pengukuran tingkat degradasi lahan;
  4. Restorasi atau penanaman kembali hutan;
  5. Pengamanan dan patroli; serta
  6. Penyusunan dokumen rekaman proses dan lesson learned (pelajaran yang bisa dipetik) dari seluruh proses yang berlangsung.

Kegiatan pembangunan dan pelaksanaan PLTMH Desa Renah Kasah sebagai berikut:

  1. Pembangunan instalasi IPEA berupa Mikrohidro serta fasilitas sarpras penunjang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana bantuan program MTRE3.
  2. Tingkat pemanfaatan debit air yang digunakan PLTMH yaitu 50 ltr/dtk.
  3. Produksi energi IPEA Pemerintah Desa Renah Kasah pada tahun 2019 yaitu sebesar ± 30.
  4. Pemerintah Desa menujuk dua orang tenaga teknisi yang bertanggung jawab dalam peroses perbaikan, pemungutan iuran bulanan, perawatan mesin dan bendungan.
  5. A/n Sudirman alamat Dusun satu RT 01.
  6. A/n Yosi alamat Dusun tiga Rt 03.
  7. Produksi energi listrik PLTMH digunakan untuk kebutuhan masyarakat desa yaitu fasilitas umum (Masjid, Sekolah, Kantor Desa, Puskesmas Pembantu, dan Pos Penyuluhan Desa) serta untuk mengaliri rumah dari 102 KK rumah tangga sebesar KWH 450.
  8. Setiap pemegang amper listrik dibebankan biaya token pulsa yang dikelola langsung oleh BUMDES, besaran token pulsa yang dibayarakan tergantung jumlah KWH yang digunakan setiap harinya dari setiap KK/Rumah tangga.
  9. Setiap pemegang amper listrik dibebankan biaya bulanan untuk operasional Operator Rp.20.000/amper/bulan.
  10. Secara bersama masyarakat Renah kasah sepakat untuk menghidupkan listrik mulai pukul 16.00 wib-09.00 wib. (jika ada hajatan dan aktivitas pesta perkawaian dan hari-hari besar biasanya listrik dihidupkan selama 24 Jam. Dalam satu minggu akan dilakukan 2 kali pemadaman listrik dan dilakukan pada siang hari.
  11. Perawatan PLTMH dilakukan secara bergotong royong dan jika terjadi kerusakan pipa, pembersihan bendungan, dan kendala-kendala lainya, perbaikan akan dilakukan melalui bantuan masyarakat perdusun.

Berdasarkan hasil pendampingan dan wawancara dengan masyarakat Desa Renah Kasah, masyarakat sangat bersyukur dan terbantu adanya aliran listrik dari PLTMH, desa menjadi terang dan dapat melakukan aktivitas yang lebih baik.

C. Pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) PLTHM Desa Renah Kasah

Salah satu dari enam program Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerici Seblat tentang pemberian IPEA Desa Renah Kasah adalah Restorasi/Penanaman Kembali Hutan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meilhat komitmen dan keinginan masyarakat dalam melindungi daerah tangkapan air (Catchment Area) PLTMH dan juga untuk melihat kaloborasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan TNKS. Kegiatan restorasi ini dilaksanakan menggunakan dana hibah dari Global Environment Facility (GEF), UNDP juga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekowisata (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan kegiatan “Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumateran Landscape” (proyek Sumatran Tiger). Kegiatan restorasi ini bertujuan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi habitat satwa penting di kawasan TNKS, di mana pemulihan populasi Harimau Sumatra menjadi indikator keberhasilannya. Proyek Sumatran Tiger dalam hal ini berperan dalam mendukung pendanaan program dan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan TNKS di sekitar lokasi PLTMH Desa Renah Kasah.

Kegiatan restorasi di Desa Renah Kasah berada di sekitar sumber air PLTMH yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat seluas ± 51,236  Ha. Istilah restorasi ini dikenal dengan nama kegiatan Pemulihan Ekosistem. Kegiatan Pemulihan Ekosistem (PE) ini berdasarkan pada serasi dengan Peta Zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat berada di Zona Rehabilitasi, sehingga pelaksanaan PE dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan PE Desa Renah Kasah merupakan salah satu bentuk kalobaratif yang sangat baik dan layak dijadikan Role Model pemulihan ekosistem. Kolobaratif kegiatan PE melibatkan para pihak yaitu Masyarakat Desa Renah Kasah, Pemerintah Desa Renah kasah, LSM Lokal Jambi “Walestra”, LSM Internasioanl Sumatran Tiger UNDP dan pemangku kawasan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dalam pelaksanaan PE harus memiliki dasar hukum yang kuat, agar pelaksanaan mempunya tujuan yang jelas dan terukur maka dilakukan Kemitraan Konservasi dengan masyarakat Desa Renah Kasah, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam Peraturan ini Kemitraan Konservasi salah satu bentuknya adalah Kemitraan Konservasi dengan Kelompok Tani Hutan. Untuk itu dengan pendampingan LSM Walestra dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat maka dibentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) Renah Kasah Lestari sebagai pelaksana Pemulihan Ekosistem di Catchment Area PLTMH. Setelah terbentuk KTH maka dilakukan Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dengan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Renah Kasah Lestari Nomor: PKS.03/T.1/BTU/REN/02/2020 Nomor: 01/KTH-RKL/2/2020 tentang Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Desa Renah Kasah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci  seluas ± 51,236 Ha pada Zona Rehabilitasi.

Jumlah tanaman dalam kegiatan PE sebanyak 1.480 batang/Ha dengan kegaitan yaitu Pembibitan, Penanaman, dan Pemeliharaan dengan jenis tanaman yang ditanam merupakan hasil diskusi dengan KTH Renah Kasah Lestari. Jenis tanamaan tersebut adalah Medang-medangan, Kemian, Kulit Manis, Surian, dan Alpukat.

Dengan menjaga kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat Masyarakat Desa Renah Kasah telah merasakan manfaat yang luar biasa, Desa Renah Kasah menjadi terang benderang yang dulu gelap gulita. Aliran listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang sumber airnya berasal dari pepohanan dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ini, membuat aktivitas masyarakat meningkat dan mengurangi kesenjangan informasi yang sangat pesat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Harapan besar adalah adanya kaloboratif yang baik sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Salam Konservasi!!!!

DOKUMENTASI PENDAMPINGAN PLTMH DAN KEMITRAAN KONSERVASI

DESA RENAH KASAH KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI

Lokasi sebelum kegiatan Pemulihan Ekosistem

Persemaian/pembibitan untuk penanaman

Penanaman kegiatan Pemulihan Ekosistem

Proses penanaman

Pendampingan Penguatan Kelompok

Pendampingan Penyusunan RKT PLTMH Desa Renah Kasah

Pemantauan PLMTH Masyarakat, BBTNKS dan Sumatran Tiger UNDP

Pemantauan Sumber Air PLMTH Desa Renah Kasah

 

Sumber :

tnkerinciseblat.or.id

 



Jambi, 1 Mei 2021 - UU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya digadang-gadang akan meningkatkan daya tarik berinvestasi di Indonesia karena penyederhanaan perizinan berusaha dan investasinya.Pemerintah sebagai pencetus UU ini juga sudah pasti menyadari potensi besar dampak yang diterima masyarakat dari perombakan sistem yang ditawarkan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh, petani, nelayan dan masyarakat adat merupakan kelompok rentan yang paling berdampak.jika Belum lagi sistem ekologis yang terancam akibat penyederhanaan perizinan bagi investor. 


Agenda besar reforma agraria merupakan harapan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan mereka, dijadikan lip service oleh pemerintah, padahal UU ini ideologi dan pasal-pasalnya justru bertentangan dengan tujuan reforma agraria, karena melegitimasi monopoli dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elit bisnis. UU ini memiliki agenda terselubung hendak mengobrak-abrik prinsip-prinsip pokok UUPA 1960, mendorong liberalisasi pasar tanah sehingga membahayakan keselamatan petani, buruh tani dan masyarakat agraris di pedesaan. 


Pandemi COVID-19 yang merebak sejak 2020 lalu, telah menampilkan wajah asli dari kapitalisme yang rakus dan bengis. Jutaan buruh dipecat atas nama efisiensi, ribuaan hektar lahan warga direnggut, sementara Omnibus dikebut untuk disahkan setelah banyak protes terjadi dan menelan puluhan korban jiwa akibat kekerasan aparat. 


Ekspansi dan eksploitasi sumberdaya alam oleh korporasi - korporasi transnasional dengan menggunakan tenaga kerja ( Buruh) murah menjadi persoalan yang serius dan harus segera diselesaikan. Dengan modal besar , eksploitasi sumber daya alam dan sumberdaya manusia terus terjadi, diaminkan oleh rezim pro investasi melalui pengesahan UU cipta kerja (Omnibus law) ditengah pandemi pengesahan UU cipta kerja terkesan terburu-buru dan lupa bahwa bahwa rakyat Indonesia sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemic, selain itu penghancuran sumberdaya alam, perampasan tanah, pemutusan hubungan kerja terus terjadi, lalu sebenarnya pemerintah berpihak kepada siapa, rakyat, pemodal, atau oligarki yang nyaman dan bertengger dengan kedok birokrasi. 


2020 telah lewat, dan 2021 sudah setengah jalan. Bagi buruh, petani dan rakyat kampung kota hal yang sama dan lebih buruk masih akan menanti mereka. Gelombang pemecatan, perampasan lahan dan penggusuran masih akan terus terjadi di tengah-tengah merebaknya pandemi. Lalu bagaimana dengan para pemodal? Akan ada banyak ceruk-ceruk kapital yang akan dikonversi jadi nilai lebih ke kantung-kantung mereka. Tidak percaya? Coba tengok Omnibus Law yang sudah disahkan itu. Ada banyak sekali jaminan dan kepastian hukum dan finansial untuk merampas lahan, memecat buruh dan menggusur pemukiman. 


Jika turun ke jalan adalah sesuatu yang sulit dan membahayakan. Sudah saatnya melakukan mogok massal di tempat kerja; di pabrik; di rumah; dan di mana pun!!! 


Bangun Front Persatuan Nasional


Hidup Rakyat Indonesia

 


Jambi 22 April 2021- Peringatan Hari Bumi yang berlangsung setiap tahun pada tanggal 22 April, adalah salah satu cara bagaimana kita sebagai salah satu makhluk hidup yang berdiam dan tinggal di muka bumi ini untuk selalu ingat dan tergugah, bahwa bumi yang semakin tua dan renta menopang kita harus tetap kita jaga. Membicarakan bumi, berarti kita juga pasti membicarakan mahluk hidup didalammya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan, yang berada disatu lingkaran ekosistem lingkungan hidup.

 

Dipropinsi Jambi,  hak atas lingkungan hidup yang sehat dari waktu kewaktu semakin menurun secara kualitasnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berbanding lurus dengan hilangnya hak atas hidup yang sehat di Provinsi Jambi, dipengaruhi oleh buruknya pengelolaan dan lemahnya upaya perlindungan lingkungan hidup yang ada.

 

Beberapa kasus yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan hilangnya hak atas lingkungan yang sehat, disebabkan dari lepasnya kewajiban Pemerintah dan kelompok industri dalam praktek pengelolaan lingkungan hidup.[1]

 



Fakta-Fakta dan Peristiwa

 

Dalam prakteknya, skema-skema rekayasa alam baik itu digunakan untuk kepentingan industri perkebunaan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri [HTI] di Provinsi Jambi, tidak berbanding lurus dengan penerapan teknologi pengamannya. Sehingga dalam periode awal pembukaan industri sawit maupun HTI pada era tahun 1997-2000, banyak menyebabkan peristiwa-peristiwa kecelakaan yang berdampak pada bencana ekologi yang terjadi pada saat ini, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).[2]


 

Siklus Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Jambi

Periode Tahun

Peristiwa KARHUTLA

1997 – 2000

              4 Tahun 1 perisiwa Karhutla

2000 – 2006

2 Tahun 1 Peristiwa Karhutla

2006 – 2010

1 Tahun 1 Peristiwa Karhutla

2010-2019

1 Tahun 2 Peritiwa Karhutla

 

Dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan terakhir di Provinsi Jambi ditahun 2019 lalu saja, setidaknya ada seluas 165.186,58 hektar lahan terbakar di 46 konsesi perusahaan [sawit dan HTI], dengan komposisi diwilayah gambut 114.900,2 hektar dan non gambut 50.286.38 hektar.[3]

 

Selain mengakibatkan hilangnya hak atas hidup yang bersih dan sehat akibat peristiwa Karhutla, peristiwa karhutla juga telah merugikan secara ekonomi yang menimpa masyarakat, khususnya kerugian ekonomi masyarakat di kelas menengah kebawah.

 

Dalam analisis terkait dampak kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ditahun 2019 di Provinsi Jambi, WALHI Jambi menemukan angka kerugian berjumlah Rp 145. 296.440.005.040. Kerugian tersebut dimunculkan dari beberapa sektor terdampak, diantaranya adalah, kerugian lingkungan, kesehatan, pendidikan, pedagang kaki lima dan pariwisata.

 

Selain fakta kebakaran hutan dan lahan yang menandai turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi, fakta kerusakan lainnya yang muncul adalah  akibat pengelolaan lingkungan hidup pada sektor pertambangan.


Dari hasil pengujian KOMPAS ditiga anak sungai Batanghari [sungai Mesumai, Sungai Merangin di Kabupaten Merangin dan Sungai Tembesi di Kabupaten Sarolangun], menyatakan bahwa kandungan air di ketiga sungai tersebut saat ini sudah tercemar oleh mercuri. Dengan hasil yang didaptkan adanya kadar logam berat disungai tembesi mencapai 0,001/1, besi 1,39mg/1 dan arsenic 0,001 mg/1. Disungai mesumai, kadar merkuri 0,0008 mg/1, arsenic 0,002 mg/1.

 

Pengujian kualitas air sungai Batanghari juga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di 16 titik. DLH Provinsi Jambi menemukan kadar air sungai Batanghari kini tercemar berat kelas D yang diduga akibat aktifitas buangan penambangan emas tanpa izin [PETI].


Dan ironisnya, fakta bahwa kualitas air sungai Batanghari telah tercemar, tidak menghentikan pihak Pemerintah untuk mendistribusikan air racun ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Jambi melalui PDAM Tirta Mayang, yang saat ini memiliki konsumen hampir mencapai 70 ribu keluarga.

Jika menggunakan pendekatan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 soal bahan baku air minum, batas aman merkuri 0,001 mg/l, arsenik 0,005 mg/l, dan besi 0,3 mg/l. Artinya bahwa, pembiaran proses terjadinya bencana kemanusiaan akibat mengkonsumsi air racun di Kota Jambi, telah berlangsung dan terus dilangsungkan sampai saat ini.

 


Selain menurunnya kualitas lingkungan yang dibuktikan dengan munculnya bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan dan pencemaran air di sungai Batanghari, peristiwa banjir yang terjadi terus menerus terjadi di setiap tahunnya, juga turut menjadi pelengkap.

 

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema mengkosentrasikan pembangunan pada skema memproduksi sumber daya alam secara berlebihan, bukan hanya menjadi isapan jempol. Hak pengelolaan wilayah yang diberikan kepada pihak industry, tidak berbanding lurus dengan upaya mitigasi dan pemulihan yang menjadi resiko penyebabnya.

 

Wacana upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar lingkungan akan menjadi bagian dari upaya mitigasi, ternyata masih menjadi mimpi yang tak kunjung datang. Factor penentu dari penguasaan wilayah kelompok industry di Provinsi Jambi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, disebabkan wilayah konsesi berada diwilayah yang  bukan peruntukannya.

 

Wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pemulihan karena mengalami kebakaran, seperti wilayah hidrologi gambut sungai Batanghari-sungai kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi, saat ini hampir secara keseluruhan tertutup izin perkebunan kelapa sawit dan industry kehutanan.

 

Melihat situasi terkini dan proyeksi kedepan yang ada di Provinsi Jambi, rekomendasi yang penting dilakukan adalah, mereorganisasi kembali seluruh kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini. Agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup dan hak atas hidup yang sehat di Propinsi Jambi, bisa dipastikan dengan baik. Selesai

 

 

 

Direktur Eksekutif  WALHI Jambi

 

Abdullah  0811-7454-744



[1] Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi  dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa  sampai tahun 2018 saja ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi

[2] Data dari dokumen riset ekosistem rawa gambut yang disusun oleh WALHI Jambi Tahun 2015, yang menemukan fakta dilapngan bahwa Siklus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dimulai pada awal periode Tahun 1997. Temuan dari riset ini juga yang menguatkan bahwa dimulainya aktivitas industri perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri HTI berbanding lurus dengan peristiwa dimulainya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

[3] Data tersebut berhasil dianalisis oleh WALHI Jambi dengan menggunakan sumber dan dianalisis dari satelit landsat 8 dan Sentinel 2 pada periode 1 Agustus-31 Oktober  2019.



Jambi, 9 April 2021. Peralihan tampuk kepemimpinan WALHI Jambi sudah dilakukan dan mengahasilkan pemimpinan baru untuk periode kepengurusan 2021-2025. Adalah Abdullah, pemimpin terpilih dari salah satu putra terbaik yang lahir dari proses kaderisasi WALHI Jambi.

Dalam menjalankan kerja-kerja selama kurun waktu 4 tahun kedepan [2021-2025], WALHI Jambi bersama kepemimpinan Abdullah, dipastikan akan menghadapi tantangan penyelamatan sumber daya alam yang sangat berat di Provinsi Jambi. Hal tersebut salah satunya dikuatkan dengan mandat-mandat penyelamatan sumber daya alam yang dimunculkan dalam proses laporan pertangungjawaban pada peralihan kepengurusan WALHI Jambi periode 2017-2021 menuju periode 2021-2025 lalu.

Dalam mandat yang dimunculkan, masih kuatnya keberpihakan Pemerintah kepada kelompok industry ekstraktif, dengan dibuktikan tidak seriusnya pemerintah daerah dalam upaya mendorong penyelesaian konflik sumber daya alam dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan di Provinsi  Jambi.

Keberpihakan tersebut muncul, disebabkan karena sampai saat ini, pemerintah daerah masih meletakan peningkatan ekonomi daerah pada aktifitas industry ekstraktif. Sehingga upaya penyelesaian konflik dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan, terus terabaikan sampai saat ini.

Dalam hal upaya penyelesain konflik sumber daya alam, setidaknya ada 16 desa dampingan yang dimandatkan oleh kepengurusan WALHI Jambi 2017-2021 kepada kepengurusan WALHI Jambi 2021-2025, untuk terus diperjuangkan. Dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang menjadi prioritas penyelesain konflik tersebut, berada di 11 desa yang berkonflik dengan perusahaan di kawasan hutan [HTI]  dan 5 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu upaya Untuk melakukan kerja-kerja mendorong penegakan hukum pada pelaku kejahatan sumber daya alam  di Provinsi Jambi, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah juga mendapatkan mandat dari kepengurusan sebelumnya untuk melanjutakan proses gugatan terhadap dua perusahaan HPH yang wilayah konsesinya terbakar pada tahun 2015 dan 2019 lalu.

Selain itu juga, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah akan terus melakukan upaya mendorong kebijakan terhadap 22 perusahaan [HTI, HPH dan perusahaan sawit], untuk serius melakukan restorasi gambut diwilayah konsesinya. 

Jika melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di Jambi saat ini secara utuh, tentu peristiwa-peristiwa diatas hanyalah bagian kecil yang muncul akibat  buruknya penguasaan dan tata kelola korporasi yang ada di Provinsi Jambi.

Namun pada era baru WALHI Jambi kedepannya, upaya memastikan keselamtan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, tetap menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama komponen WALHI Jambi dan rakyat Jambi itu sendiri, tutur Abdullah.

Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan WALHI, yang terus menyuarakan pentingnya untuk memperjuangkan keadilan antar generasi benar-benar terwujud, hingga penyelenggaran kehidupan di bumi ini berakhir pada waktu yang telah ditentukan, sambungnya.  selesai




Kontak Person :

Abdullah  Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0811-7454-744


 


Jambi, 26 Maret 2021. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2015-2019 lalu, terus terjadi secara berulang-ulang pada setiap tahunnya. Dalam catatan karhutla Monitoring Sistem [SiPongi] yang dirilis oleh Website KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada tahun 2015 seluas 115.634,34 hektar, tahun 2016 seluas 8.281,25 hektar, tahun 2017 seluas 109,17 hektar, tahun 2018 seluas 1.577,75 hektar dan tahun 2019 seluas 56.593,00 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Provinsi Jambi, terjadi dibanyak wilayah izin konsesi perusahaan diantaranya adalah, PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada [HPH] yang berada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini diperkuat oleh penyampaian Muhammad Isa, tim pemadam dari Manggala Agni BTNBS (Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang). Untuk di lokasi izin PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada, pada  tanggal 9 Oktober 2019 masih ada titik api yang diupayakan untuk dipadamkan.[1]

Peristiwa terjadinya kebakaran lahan diwilayah konsesi PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada, juga dibenarkan oleh kepala Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, bernama Bapak Akmal.

Dari penyampaian yang diberikan oleh Bapak Akmal kepada tim WALHI Jambi, bahwa PT. Putra Duta Indahwood telah mengalami kebakaran lahan di tahun 2015 dan 2019. Disampaikan oleh Bapak Akmal juga, peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di PT. Putra Duta Indahwood pada tahun 2019, merupakan kebakaran yang sangat merugikan masyarakat Desa Pematang Raman.[2]

Hal tersebut dikarenakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT. Putra Duta Indahwood pada tahun 2019 lalu, mengakibatkan ikut terbakarnya lahan perkebunan sawit masyarakat Desa Pematang raman yang dimitrakan dengan PT. Bara Eka Prima seluas 400 hektar, dengan umur tanaman sawit 12 tahun.

Dari hasil analisis WALHI Jambi menggunakan data Karhutla yang bersumber dari Geoportal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesai, PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indahwood mengalami kebakaran lahan yang berulang. Penghitungan kebakaran yang terjadi, dihitung mulai pada periode tahun 2015 – 2019, dengan angka-angka luasan kebakaran sebagai berikut.[3]

Tabel angka luasan peristiwa Karhutla sepanjang 2015-2019 dikonsensi PT. PDI dan PT. PBP

 No

Nama Perusahaan

Luas Areal terbakar (Ha)

Total

2015

2016

2017

2018

2019

1

PT. Putra Duta Indah Wood

4.392,17

1.827,65

0

0

20.850,29

27.070,11

2

PT. Pesona Belantara Persada

6.122,56

1.673,48

0

606,22

20.693,46

29.095,72

Jumlah

10.514,73

3.501,13

0

606,22

41.543,77

56.165,83

 

Pada rekam jejak penegakan hukum karhutla tahun 2015 di Provinsi Jambi, kita disuguhkan dengan lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum pada kelompok perusahaan yang izinnya terbakar.

Situasi penegakan hukum karhutla pada tahun 2015 kemudian dilakukan juga ditahun 2019 lalu, dengan proses dan upaya yang tidak terlalu berbeda jauh dan dengan hasil penegakan hukum yang sama.

Melihat belum maksimalnya upaya Pemerintah dalam proses penegakan hukum bagi pelaku KARHUTLA, khususnya bagi pihak-pihak perusahaan, maka sudah seharusnyalah para pihak seperti NGO dan pihak lainnya untuk ikut mendorong penegakan hukum yang seharunya dilakukan.

Dan dengan melihat situasi tersebut diatas, maka WALHI selaku organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, akan melakukan upaya gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbukti terbakar diwilayah konsesinya. selesai

 

Kontak Person :

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0813- 6669-9091



[1] Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Muaro Jambi Masih Kebakaran, Petugas Kesulitan Padamkan Api di Konsesi PT PDI, https://jambi.tribunnews.com/2019/10/09/muaro-jambi-masih-kebakaran-petugas-kesulitan-padamkan-api-di-konsesi-pt-pdi.

[2] Informasi peristiwa kebakaran lahan dikonsesi PT. Putra Duta Indahwood yang merugikan masyarakat Desa Pematang Raman, disampaikan kepada tim WALHI Jambi pada kegiatan temu kampung 27 November 2020 dikantor Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh WALHI Jambi dalam rangka untuk memverifikasi data dan informasi terkait peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi diwilayah konsesi PT. Putra Duta Indahwood.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.