2021



Jambi, 1 Mei 2021 - UU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya digadang-gadang akan meningkatkan daya tarik berinvestasi di Indonesia karena penyederhanaan perizinan berusaha dan investasinya.Pemerintah sebagai pencetus UU ini juga sudah pasti menyadari potensi besar dampak yang diterima masyarakat dari perombakan sistem yang ditawarkan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh, petani, nelayan dan masyarakat adat merupakan kelompok rentan yang paling berdampak.jika Belum lagi sistem ekologis yang terancam akibat penyederhanaan perizinan bagi investor. 


Agenda besar reforma agraria merupakan harapan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan mereka, dijadikan lip service oleh pemerintah, padahal UU ini ideologi dan pasal-pasalnya justru bertentangan dengan tujuan reforma agraria, karena melegitimasi monopoli dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elit bisnis. UU ini memiliki agenda terselubung hendak mengobrak-abrik prinsip-prinsip pokok UUPA 1960, mendorong liberalisasi pasar tanah sehingga membahayakan keselamatan petani, buruh tani dan masyarakat agraris di pedesaan. 


Pandemi COVID-19 yang merebak sejak 2020 lalu, telah menampilkan wajah asli dari kapitalisme yang rakus dan bengis. Jutaan buruh dipecat atas nama efisiensi, ribuaan hektar lahan warga direnggut, sementara Omnibus dikebut untuk disahkan setelah banyak protes terjadi dan menelan puluhan korban jiwa akibat kekerasan aparat. 


Ekspansi dan eksploitasi sumberdaya alam oleh korporasi - korporasi transnasional dengan menggunakan tenaga kerja ( Buruh) murah menjadi persoalan yang serius dan harus segera diselesaikan. Dengan modal besar , eksploitasi sumber daya alam dan sumberdaya manusia terus terjadi, diaminkan oleh rezim pro investasi melalui pengesahan UU cipta kerja (Omnibus law) ditengah pandemi pengesahan UU cipta kerja terkesan terburu-buru dan lupa bahwa bahwa rakyat Indonesia sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemic, selain itu penghancuran sumberdaya alam, perampasan tanah, pemutusan hubungan kerja terus terjadi, lalu sebenarnya pemerintah berpihak kepada siapa, rakyat, pemodal, atau oligarki yang nyaman dan bertengger dengan kedok birokrasi. 


2020 telah lewat, dan 2021 sudah setengah jalan. Bagi buruh, petani dan rakyat kampung kota hal yang sama dan lebih buruk masih akan menanti mereka. Gelombang pemecatan, perampasan lahan dan penggusuran masih akan terus terjadi di tengah-tengah merebaknya pandemi. Lalu bagaimana dengan para pemodal? Akan ada banyak ceruk-ceruk kapital yang akan dikonversi jadi nilai lebih ke kantung-kantung mereka. Tidak percaya? Coba tengok Omnibus Law yang sudah disahkan itu. Ada banyak sekali jaminan dan kepastian hukum dan finansial untuk merampas lahan, memecat buruh dan menggusur pemukiman. 


Jika turun ke jalan adalah sesuatu yang sulit dan membahayakan. Sudah saatnya melakukan mogok massal di tempat kerja; di pabrik; di rumah; dan di mana pun!!! 


Bangun Front Persatuan Nasional


Hidup Rakyat Indonesia

 


Jambi 22 April 2021- Peringatan Hari Bumi yang berlangsung setiap tahun pada tanggal 22 April, adalah salah satu cara bagaimana kita sebagai salah satu makhluk hidup yang berdiam dan tinggal di muka bumi ini untuk selalu ingat dan tergugah, bahwa bumi yang semakin tua dan renta menopang kita harus tetap kita jaga. Membicarakan bumi, berarti kita juga pasti membicarakan mahluk hidup didalammya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan, yang berada disatu lingkaran ekosistem lingkungan hidup.

 

Dipropinsi Jambi,  hak atas lingkungan hidup yang sehat dari waktu kewaktu semakin menurun secara kualitasnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berbanding lurus dengan hilangnya hak atas hidup yang sehat di Provinsi Jambi, dipengaruhi oleh buruknya pengelolaan dan lemahnya upaya perlindungan lingkungan hidup yang ada.

 

Beberapa kasus yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan hilangnya hak atas lingkungan yang sehat, disebabkan dari lepasnya kewajiban Pemerintah dan kelompok industri dalam praktek pengelolaan lingkungan hidup.[1]

 



Fakta-Fakta dan Peristiwa

 

Dalam prakteknya, skema-skema rekayasa alam baik itu digunakan untuk kepentingan industri perkebunaan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri [HTI] di Provinsi Jambi, tidak berbanding lurus dengan penerapan teknologi pengamannya. Sehingga dalam periode awal pembukaan industri sawit maupun HTI pada era tahun 1997-2000, banyak menyebabkan peristiwa-peristiwa kecelakaan yang berdampak pada bencana ekologi yang terjadi pada saat ini, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).[2]


 

Siklus Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Jambi

Periode Tahun

Peristiwa KARHUTLA

1997 – 2000

              4 Tahun 1 perisiwa Karhutla

2000 – 2006

2 Tahun 1 Peristiwa Karhutla

2006 – 2010

1 Tahun 1 Peristiwa Karhutla

2010-2019

1 Tahun 2 Peritiwa Karhutla

 

Dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan terakhir di Provinsi Jambi ditahun 2019 lalu saja, setidaknya ada seluas 165.186,58 hektar lahan terbakar di 46 konsesi perusahaan [sawit dan HTI], dengan komposisi diwilayah gambut 114.900,2 hektar dan non gambut 50.286.38 hektar.[3]

 

Selain mengakibatkan hilangnya hak atas hidup yang bersih dan sehat akibat peristiwa Karhutla, peristiwa karhutla juga telah merugikan secara ekonomi yang menimpa masyarakat, khususnya kerugian ekonomi masyarakat di kelas menengah kebawah.

 

Dalam analisis terkait dampak kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ditahun 2019 di Provinsi Jambi, WALHI Jambi menemukan angka kerugian berjumlah Rp 145. 296.440.005.040. Kerugian tersebut dimunculkan dari beberapa sektor terdampak, diantaranya adalah, kerugian lingkungan, kesehatan, pendidikan, pedagang kaki lima dan pariwisata.

 

Selain fakta kebakaran hutan dan lahan yang menandai turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi, fakta kerusakan lainnya yang muncul adalah  akibat pengelolaan lingkungan hidup pada sektor pertambangan.


Dari hasil pengujian KOMPAS ditiga anak sungai Batanghari [sungai Mesumai, Sungai Merangin di Kabupaten Merangin dan Sungai Tembesi di Kabupaten Sarolangun], menyatakan bahwa kandungan air di ketiga sungai tersebut saat ini sudah tercemar oleh mercuri. Dengan hasil yang didaptkan adanya kadar logam berat disungai tembesi mencapai 0,001/1, besi 1,39mg/1 dan arsenic 0,001 mg/1. Disungai mesumai, kadar merkuri 0,0008 mg/1, arsenic 0,002 mg/1.

 

Pengujian kualitas air sungai Batanghari juga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di 16 titik. DLH Provinsi Jambi menemukan kadar air sungai Batanghari kini tercemar berat kelas D yang diduga akibat aktifitas buangan penambangan emas tanpa izin [PETI].


Dan ironisnya, fakta bahwa kualitas air sungai Batanghari telah tercemar, tidak menghentikan pihak Pemerintah untuk mendistribusikan air racun ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Jambi melalui PDAM Tirta Mayang, yang saat ini memiliki konsumen hampir mencapai 70 ribu keluarga.

Jika menggunakan pendekatan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 soal bahan baku air minum, batas aman merkuri 0,001 mg/l, arsenik 0,005 mg/l, dan besi 0,3 mg/l. Artinya bahwa, pembiaran proses terjadinya bencana kemanusiaan akibat mengkonsumsi air racun di Kota Jambi, telah berlangsung dan terus dilangsungkan sampai saat ini.

 


Selain menurunnya kualitas lingkungan yang dibuktikan dengan munculnya bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan dan pencemaran air di sungai Batanghari, peristiwa banjir yang terjadi terus menerus terjadi di setiap tahunnya, juga turut menjadi pelengkap.

 

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema mengkosentrasikan pembangunan pada skema memproduksi sumber daya alam secara berlebihan, bukan hanya menjadi isapan jempol. Hak pengelolaan wilayah yang diberikan kepada pihak industry, tidak berbanding lurus dengan upaya mitigasi dan pemulihan yang menjadi resiko penyebabnya.

 

Wacana upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar lingkungan akan menjadi bagian dari upaya mitigasi, ternyata masih menjadi mimpi yang tak kunjung datang. Factor penentu dari penguasaan wilayah kelompok industry di Provinsi Jambi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, disebabkan wilayah konsesi berada diwilayah yang  bukan peruntukannya.

 

Wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pemulihan karena mengalami kebakaran, seperti wilayah hidrologi gambut sungai Batanghari-sungai kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi, saat ini hampir secara keseluruhan tertutup izin perkebunan kelapa sawit dan industry kehutanan.

 

Melihat situasi terkini dan proyeksi kedepan yang ada di Provinsi Jambi, rekomendasi yang penting dilakukan adalah, mereorganisasi kembali seluruh kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini. Agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup dan hak atas hidup yang sehat di Propinsi Jambi, bisa dipastikan dengan baik. Selesai

 

 

 

Direktur Eksekutif  WALHI Jambi

 

Abdullah  0811-7454-744



[1] Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi  dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa  sampai tahun 2018 saja ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi

[2] Data dari dokumen riset ekosistem rawa gambut yang disusun oleh WALHI Jambi Tahun 2015, yang menemukan fakta dilapngan bahwa Siklus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dimulai pada awal periode Tahun 1997. Temuan dari riset ini juga yang menguatkan bahwa dimulainya aktivitas industri perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri HTI berbanding lurus dengan peristiwa dimulainya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

[3] Data tersebut berhasil dianalisis oleh WALHI Jambi dengan menggunakan sumber dan dianalisis dari satelit landsat 8 dan Sentinel 2 pada periode 1 Agustus-31 Oktober  2019.



Jambi, 9 April 2021. Peralihan tampuk kepemimpinan WALHI Jambi sudah dilakukan dan mengahasilkan pemimpinan baru untuk periode kepengurusan 2021-2025. Adalah Abdullah, pemimpin terpilih dari salah satu putra terbaik yang lahir dari proses kaderisasi WALHI Jambi.

Dalam menjalankan kerja-kerja selama kurun waktu 4 tahun kedepan [2021-2025], WALHI Jambi bersama kepemimpinan Abdullah, dipastikan akan menghadapi tantangan penyelamatan sumber daya alam yang sangat berat di Provinsi Jambi. Hal tersebut salah satunya dikuatkan dengan mandat-mandat penyelamatan sumber daya alam yang dimunculkan dalam proses laporan pertangungjawaban pada peralihan kepengurusan WALHI Jambi periode 2017-2021 menuju periode 2021-2025 lalu.

Dalam mandat yang dimunculkan, masih kuatnya keberpihakan Pemerintah kepada kelompok industry ekstraktif, dengan dibuktikan tidak seriusnya pemerintah daerah dalam upaya mendorong penyelesaian konflik sumber daya alam dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan di Provinsi  Jambi.

Keberpihakan tersebut muncul, disebabkan karena sampai saat ini, pemerintah daerah masih meletakan peningkatan ekonomi daerah pada aktifitas industry ekstraktif. Sehingga upaya penyelesaian konflik dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan, terus terabaikan sampai saat ini.

Dalam hal upaya penyelesain konflik sumber daya alam, setidaknya ada 16 desa dampingan yang dimandatkan oleh kepengurusan WALHI Jambi 2017-2021 kepada kepengurusan WALHI Jambi 2021-2025, untuk terus diperjuangkan. Dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang menjadi prioritas penyelesain konflik tersebut, berada di 11 desa yang berkonflik dengan perusahaan di kawasan hutan [HTI]  dan 5 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu upaya Untuk melakukan kerja-kerja mendorong penegakan hukum pada pelaku kejahatan sumber daya alam  di Provinsi Jambi, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah juga mendapatkan mandat dari kepengurusan sebelumnya untuk melanjutakan proses gugatan terhadap dua perusahaan HPH yang wilayah konsesinya terbakar pada tahun 2015 dan 2019 lalu.

Selain itu juga, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah akan terus melakukan upaya mendorong kebijakan terhadap 22 perusahaan [HTI, HPH dan perusahaan sawit], untuk serius melakukan restorasi gambut diwilayah konsesinya. 

Jika melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di Jambi saat ini secara utuh, tentu peristiwa-peristiwa diatas hanyalah bagian kecil yang muncul akibat  buruknya penguasaan dan tata kelola korporasi yang ada di Provinsi Jambi.

Namun pada era baru WALHI Jambi kedepannya, upaya memastikan keselamtan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, tetap menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama komponen WALHI Jambi dan rakyat Jambi itu sendiri, tutur Abdullah.

Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan WALHI, yang terus menyuarakan pentingnya untuk memperjuangkan keadilan antar generasi benar-benar terwujud, hingga penyelenggaran kehidupan di bumi ini berakhir pada waktu yang telah ditentukan, sambungnya.  selesai




Kontak Person :

Abdullah  Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0811-7454-744


 


Jambi, 26 Maret 2021. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2015-2019 lalu, terus terjadi secara berulang-ulang pada setiap tahunnya. Dalam catatan karhutla Monitoring Sistem [SiPongi] yang dirilis oleh Website KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada tahun 2015 seluas 115.634,34 hektar, tahun 2016 seluas 8.281,25 hektar, tahun 2017 seluas 109,17 hektar, tahun 2018 seluas 1.577,75 hektar dan tahun 2019 seluas 56.593,00 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Provinsi Jambi, terjadi dibanyak wilayah izin konsesi perusahaan diantaranya adalah, PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada [HPH] yang berada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini diperkuat oleh penyampaian Muhammad Isa, tim pemadam dari Manggala Agni BTNBS (Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang). Untuk di lokasi izin PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada, pada  tanggal 9 Oktober 2019 masih ada titik api yang diupayakan untuk dipadamkan.[1]

Peristiwa terjadinya kebakaran lahan diwilayah konsesi PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada, juga dibenarkan oleh kepala Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, bernama Bapak Akmal.

Dari penyampaian yang diberikan oleh Bapak Akmal kepada tim WALHI Jambi, bahwa PT. Putra Duta Indahwood telah mengalami kebakaran lahan di tahun 2015 dan 2019. Disampaikan oleh Bapak Akmal juga, peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di PT. Putra Duta Indahwood pada tahun 2019, merupakan kebakaran yang sangat merugikan masyarakat Desa Pematang Raman.[2]

Hal tersebut dikarenakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT. Putra Duta Indahwood pada tahun 2019 lalu, mengakibatkan ikut terbakarnya lahan perkebunan sawit masyarakat Desa Pematang raman yang dimitrakan dengan PT. Bara Eka Prima seluas 400 hektar, dengan umur tanaman sawit 12 tahun.

Dari hasil analisis WALHI Jambi menggunakan data Karhutla yang bersumber dari Geoportal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesai, PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indahwood mengalami kebakaran lahan yang berulang. Penghitungan kebakaran yang terjadi, dihitung mulai pada periode tahun 2015 – 2019, dengan angka-angka luasan kebakaran sebagai berikut.[3]

Tabel angka luasan peristiwa Karhutla sepanjang 2015-2019 dikonsensi PT. PDI dan PT. PBP

 No

Nama Perusahaan

Luas Areal terbakar (Ha)

Total

2015

2016

2017

2018

2019

1

PT. Putra Duta Indah Wood

4.392,17

1.827,65

0

0

20.850,29

27.070,11

2

PT. Pesona Belantara Persada

6.122,56

1.673,48

0

606,22

20.693,46

29.095,72

Jumlah

10.514,73

3.501,13

0

606,22

41.543,77

56.165,83

 

Pada rekam jejak penegakan hukum karhutla tahun 2015 di Provinsi Jambi, kita disuguhkan dengan lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum pada kelompok perusahaan yang izinnya terbakar.

Situasi penegakan hukum karhutla pada tahun 2015 kemudian dilakukan juga ditahun 2019 lalu, dengan proses dan upaya yang tidak terlalu berbeda jauh dan dengan hasil penegakan hukum yang sama.

Melihat belum maksimalnya upaya Pemerintah dalam proses penegakan hukum bagi pelaku KARHUTLA, khususnya bagi pihak-pihak perusahaan, maka sudah seharusnyalah para pihak seperti NGO dan pihak lainnya untuk ikut mendorong penegakan hukum yang seharunya dilakukan.

Dan dengan melihat situasi tersebut diatas, maka WALHI selaku organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, akan melakukan upaya gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbukti terbakar diwilayah konsesinya. selesai

 

Kontak Person :

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0813- 6669-9091



[1] Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Muaro Jambi Masih Kebakaran, Petugas Kesulitan Padamkan Api di Konsesi PT PDI, https://jambi.tribunnews.com/2019/10/09/muaro-jambi-masih-kebakaran-petugas-kesulitan-padamkan-api-di-konsesi-pt-pdi.

[2] Informasi peristiwa kebakaran lahan dikonsesi PT. Putra Duta Indahwood yang merugikan masyarakat Desa Pematang Raman, disampaikan kepada tim WALHI Jambi pada kegiatan temu kampung 27 November 2020 dikantor Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh WALHI Jambi dalam rangka untuk memverifikasi data dan informasi terkait peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi diwilayah konsesi PT. Putra Duta Indahwood.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.