Oktober 2020




E
nergi Baru Terbarukan seharusnya sudah menjadi salah satu program kerja prioritas Calon Gubernur Provinsi Jambi. Semangat meninggalkan energi kotor atau fosil sudah tertuang dalam rencana kerja Presiden Jokowi, bahkan global untuk mendorong EBT  dan ini harus dibuktikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Penggunaan energi dengan bahan bakar energi fosil mempunyai batas pakai karena jumlahnya yang terbatas dan tidak akan bisa di produksi kembali dan memberikan dampak yang signifikan baik terhadap alam maupun masyarakat. 

Dari hasil analisis WALHI Jambi untuk perusahaan batu bara baru 20 persen mereklamasi lubang-lubang raksasa. Itu pun hanya ditutup dengan tanah, tidak melakukan revegetasi. Selain itu pada tahun 2019 terdapat 95 konflik yang terjadi pada sektor pertambangan. PT. Karya Bumi Baratama adalah salah satu contoh perusahaan pertambangan yang berada di Kabupaten Sarolangun yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Aktifitas kegiatan industri perusahaan pertambangan ini telah menyebabkan kerusakan pada lairan sungai, perkebunan masyarakat, intensitas banjir, kerusakan rumah warga, serta polusi udara. 

Dalam debat Cagub salah satu kandidat juga memliki rencana untuk pembangunan PLTU untuk mencukupi kebutuhan energi di provinsi Jambi. Kapasitas pembangkit yang saat ini dimiliki PLN untuk wilayah Jambi, Sumsel, dan Bengkulu adalah sebesar 2.415 Mega Watt (MW), sedangkan daya yang diserap oleh masyarakat baru sebesar 1.333 MW. Dengan kondisi ini, maka PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup besar yakni 1.082 MW atau 81 persen. Melihat kondisi cadangan energi PLN yang cukup besar bisa dipastikan dalam rencana pembangunan PLTU sebenarnya hanya kepentingan investasi dan bukan masyarakat.



Jakarta, 6 Oktober 2020 – Senin, 5 Oktober 2020 DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi  puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat. RUU Cipta Kerja disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Suara penolakan dari berbagai elemen rakyat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, akademisi, pegiat lingkungan hingga organisasi keagamaan tidak menghambat mereka melanjutkan persekongkolan jahat melahirkan produk hukum yang akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup. 


Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebut massifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya. 


 “Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan Negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara Negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja”, tambah Nur Hidayati. 


WALHI mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria. Ketentuan ini semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Beberapa hal krusial tersebut, yaitu penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Mirisnya, RUU cipta kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha.    


WALHI secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil sikap: 

  1. Mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja;
  2. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya;
  3. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  4. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  5. Mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatalan RUU Cipta Kerja;


Turut menyatakan:

1. WALHI Papua

2. WALHI Bali

3. WALHI Maluku Utara

4. WALHI Nusa Tenggara Barat

5. WALHI Nusa Tenggara Timur

6. WALHI Jawa Barat

7. WALHI DKI Jakarta

8. WALHI Jawa Tengah

9. WALHI Jawa Timur

10. WALHI DI Yogyakarta

11. WALHI Kalimantan Barat

12. WALHI Kalimantan Selatan

13. WALHI Kalimantan Tengah

14. WALHI Kalimantan TImur

15. WALHI Sulawesi Tengah

16. WALHI Sulawesi Barat

17. WALHI Sulawesi Selatan

18. WALHI Sulawesi Tenggara

19. WALHI Sulawesi Utara

20. WALHI Riau

21. WALHI Aceh

22. WALHI Bangka Belitung

23. WALHI Bengkulu

24. WALHI Jambi

25. WALHI Lampung

26. WALHI Sumatera Barat

27. WALHI Sumatera Selatan

28. WALHI Sumatera Utara


Narabung:

- edo rakhman +62 813-5620-8763

- wahyu a. perdana 082112395919

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.