September 2020



 GESTUR-Jambi (Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi)

(KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo,WALHI Jambi, STB-Tanjabbar, Perkumpulan Alami)


Jambi, 24 September  2020, Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini telah di tandai dengan aksi demontrasi oleh petani, buruh, masyarakat adat serta mahasiswa di berbagai wilayah di indonesia. Aksi ini adalah respon dari rakyat terhadap Pemerintah dan DPR yang akan segera mengesahkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. UU sapu jagat ini akan menghapus  berbagai ketentuan di dalam UU sebelumnya. Keresahaan terhadap RUU ini bukan tanpa alasan, seperti contoh di dalam persoalan ketenagkerjaan. RUU Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, uang pesangon yang kecil serta ketidak pastian status pekerja. Belum lagi Puluhan UU terkait agraria hendak dihapus, dirubah dan disusun ulang untuk kepentingan elit bisnis. Bahkan agenda ambisius Bank Tanah, yang kita tolak di RUU Pertanahan, kini masuk "gerbong Omnibus Law". Seolah tak cukup, ingin pula pemerintah memberi pemodal hak atas tanah 90 tahun sekaligus.

Saat ini Kondisi penguasaan hak atas tanah telah terjadi ketimpangan yang menyebabkan tidak terbendungnya konflik di sektor agraria. Penguasaan sektor agraria kita telah di dominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar. sehingga masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan jaminan akses atas tanah, menjadi tersingkirkan di tanah mereka sendiri. Hal ini di picu dari pemberian izin yang di berikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha mereka. di banyak tempat pemberian izin tersebut berada di atas tanah-tanah yang sudah di miliki masyarakat secara turun temurun. Sehingga terjadi perebutan wilayah antara masyarakat dan perusahaan yang menyebabkan munculnya konflik. Kondisi ini membuktikan tidak adanya kedaulatan petani untuk mengakses tanah sebagaimana telah di jamin dalam konstitusi. Ketimpangan penguasaan dan  kepemilikan atas tanah yang terjadi di desa-desa,  telah menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi di tengah masyarakat. sebagai contoh, saat ini telah terjadi peralihan status dari petani menjadi buruh tani, bahkan tidak sedikit para petani memilih berkerja di perkebunan-perkebunan milik perusahaan yang dulunya merupakan tanah mereka sendiri.

kebijakan Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan gerakan masyarakat sipil, mulai dari gerakan buruh, gerakan tani (agraria),gerakan masyarakat adat, gerakan mahasiswa serta sikap kritis dari kalangan pakar dan akademisi yang memiliki keberpihakan jelas terhadap agenda-agenda rakyat, tetap saja tidak di gubris oleh pemerintah.

Oleh sebab itu maka Gerakan Suara Tuntutan Rakyat  Jambi menyatakan :

  1. Mendesak Pemerintah dan DPR Segera Batalkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja.
  2. Mendesak Pemerintah Segera MenJalankan Reforma Agraria Sejati Sebagai Agenda Bangsa.
  3.  Stop Kriminalisasi Petani, Masyarakat Adat, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Lingkungan dan Aktivis Agraria.
  4. Cabut Izin Perusahaan Yang Telah Menggusur Tanah Rakyat dan Melakukan Perusakan Lingkungan di Jambi
  5. Hentikan Pendanaan Perusahaan Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Pelanggar HAM
  6. Serta, Evaluasi Semua Izin Perusahaan HTI, Tambang dan Sawit yang ada di jambi.


Narahubung :

Dody (KPA)                         : 0823-7142-5487

Erizal (PPJ)                          : 085380641869

Irmansyah (KPA)                 : 085210828864

 

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” 
Jakarta, 2 September 2020 — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang “berisiko terhadap hutan” sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris. Menurut data yang dirilis forestandfinance.org [1] bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia. Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) [2] yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai 19 milyar Dolar AS dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian 14.3 milyar Dolar AS untuk operasi pulp dan kertas, dan 4,5 milyar Dolar AS untuk operasi sawitnya.

“BRI dan BNI yang tidak memiliki kebijakan publik untuk melarang pembukaan lahan gambut atau penggunaan api oleh klien mereka menjadi pemodal SMG, bank besar Jepang seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga menjadi pemodal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka telah mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial untuk pembiayaan sejak 2018,” ungkap Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif TuK (Transformasi untuk Keadilan) INDONESIA.

Alih-alih memulihkan lahan gambut yang berisiko kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP terus menebangi dan mengeringkan area baru lahan gambut, dengan total luas 3.500 hektar sejak 2018, termasuk kawasan dalam zona perlindungan dan restorasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, investigasi Jikalahari melaporkan tindak pidana PT. Arara Abadi (AA) anak perusahaan APP yang melakukan pembukaan lahan disertai dengan pembakaran yang disengaja pada Juli 2020 kepada kepolisian. Jikalahari menemukan lahan gambut yang masih membara disiapkan untuk penanaman melalui rekaman pesawat tanpa awak yang diambil pada 3 Juli 2020, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi, padahal citra satelit memastikan bahwa daerah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari 2020, data titik api menunjukkan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.

“Pembakaran yang disengaja di areal PT. AA tidak hanya melanggar peraturan di Indonesia tetapi juga melanggar komitmen dan kebijakan publik APP. PT. AA berulang kali melanggar dengan membiarkan kebakaran di konsesinya terjadi setiap tahun sejak 2015, diperkirakan total areal yang terbakar lebih dari 12.000 ha,” ungkap Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Selain kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP memiliki rekam jejak panjang terkait konflik dengan masyarakat dan pelanggaran hak atas tanah, dengan lebih dari 100 konflik aktif [1] dengan masyarakat. PT AA, perusahaan yang diduga sengaja membakar perkebunannya, memiliki sejarah pelanggaran hak masyarakat adat dan melakukan kriminalisasi [2] terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik agar publik yang menyimpan uang di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengetahui kemana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan. Apakah uang mereka diinvestasikan ke pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau malah sebaliknya, diinvestasikan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan hutan dan melakukan penyerobotan lahan warga sehingga mengakibatkan konflik”, pungkas Rudiansyah, Direktur Eksekutif WALHI Jambi.

***

Narahubung:
Berikut adalah tautan selama diskusi yang berlangsung: Facebook

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.