Juli 2020


Alih fugsi lahan menjadi perkebunan skala besar ataupun Kawasan indsutri menyebabkan ancaman ketahanan pangan apalagi munculnya industri ekstra aktif di sekitar ateal pertanian. Mulai dar konflik hingga kriminalisasi dalam upaya penguasaan lahan pertanian.

WALHI Jambi sendiri melihat problem pembangunan industri di Jambi belakangan ini tidak memperhatikan keberlanjutan areal pangan petani. Contoh yang sering terjadi adalah nasib Petani di kampung-kampung seperti yang dialami petani di Desa Lubuk Mandarsyaah, Kabupaten Tebo yang berkonflik dengan perusahaan industri HTI (Hutan Tanaman Industri) group dari Sinar Mas.

Pada kondisi lain, terjadi juga kriminalisasi petani yang berujung pada proses hukum saat mempertahankan wilayah kedaualatan pangannya. Padahal menempatkan petani dalam kedaulatan pangan pemerintah punya perda No 5 tahun 2012 soal ketahanan pangan. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

WALHI Jambi sendiri menghitung luas areal pangan yang produktif di Provinsi Jambi tidak lebih dari 30 hektar, walaupun lebih dari 30 hektar dapat dipastikan mengalami keterancaman. Problem petani sangat luas disamping memastikan produktifitas dan harga berpihak, belum lagi keberpanjutan harus juga diperhatikan. Namun petani tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena keterbatasan informasi. Pemerintah juga harus memastikan akses tata kelola petani di wilayahnya tidak terganggu dengan aktivitas produksi industri


Dalam mencegah Karhutla di Provinsi Jambi kesiapan perusahaan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, karena sebagaimana diketahui, pemerintah sudah melakukan apel siaga karhutla dengan pemegang izin.

Pemerintah harus memastikan semua sarana dan prasarana tersedia, serta cepat tanggap terhadap perusahaan apabila terjadi karhutla di area konsesi dan di sekitar area konsesi. Selain itu juga pemerintah harus secara tegas kalau ini tidak dijalankan, pemegang izin wajib bertanggung jawab, baik terkena sanksi administrasi, perdata, hingga pidana yang dilakukan oleh pemerintah.

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi menegaskan, "Kenapa kita perlu tegaskan ini dan kepastian pemerintah untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi, red) dan audit kepatutan terhadap perusahaan dalam kesiapan dan tanggung jawab terkait karhutla? Agar kasus kejadian karhutla yang sebelumnya tidak terulang-ulang lagi di lokasi yang sama atau justru terjadi di lokasi yang baru," tegasnya.


Kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi, sudah menjadi musim 10 tahun terakhir. Kabut asap pun jadi duka tahunan warga. Hutan dan lahan gambut makin rusak. Dalam prosesnya pengelolaan lahan oleh perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik, puncak di tahun 1997 terjadi kebakaran, gambut tidak lagi menjadi wilayah penyimpanan ini terjadi terus menerus sampai munculnya regulasi perbaikan.

Dari hasil pantauan WALHI Jambi melalui hotspot modis lapan, Provinsi Jambi sejak 1 Juli 2020 hingga 27 Juli 2020, ada 145 hotspot, dengan komposisi tingkat kepercayaan high ada 23 hotspot dan medium 122 hotspot. Terkait apakah hotspot atau titik panas itu menghasilkan karhutla atau tidak, menurutnya, ini memang perlu dicek langsung di lapangan.

Baca Juga : 145 Titik Api Terpantau, Wilayah Gambut di Jambi Rawan Karhutla


Jambi 16 Juli 2020 - Ditengah persoalan munculnya pandemic COVID 19 yang saat ini masih berpotensi banyak membunuh populasi manusia, ditengah semakin banyaknya konflik-konflik tanah yang diakibatkan oleh penguasaan sepihak oleh pihak industry ekstraktif [perusahaan sawit, HTI dan tambang], dan ditengah ancaman, banjir, kebakaran hutan dan lahan  atas dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan secara masif dan sistematik, muncul kebijakan Omnibus Law yang dianggap oleh Pemerintah sebagai kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. 

Setidaknya, ada 12 poin mengapa kebijakan Omnibus Law harus segera dibatalkan, yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap keselamatan rakyat. Yang pada prakteknya, menjurus pada skenario  pelanggaran nilai-nilai lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, Hak Asasi Manusia dan nilai kearifan lokal yang selama ini telah hidup dan tumbuh, baik diwilayah Indonesia secara keseluruhan, maupun Provinsi Jambi secara khsusus. 

  1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. 
  2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. 
  3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law. 
  4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi 
  5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat 
  6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat 
  7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan 
  8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing 
  9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja 
  10. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah 
  11. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual 
  12. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara Negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha 

 Provinsi Jambi yang menjadi salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, bukan hanya akan menerima dampak dari kebijakan Omnibus Law, tetapi secara politik tentu memiliki hak untuk menentukan sikap. Dalam catatan akhir tahun 2019 WALHI Jambi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi, setidaknya ada 156 konflik sumber daya alam yang diwariskan pada tahun 2018 dan  belum terselesaikan hingga tahun 2020. 


Dalam analisis pemetaan aktor keterlibatan konflik yang terjadi, WALHI Jambi masih melihat adanya aktor Perusahaan yang menjadi aktor utamanya. Baik itu konflik yang terjadi di sektor pertambangan, konflik kawasan hutan, maupun konflik diperkebunan. 

Dari situasi pengelolaan sumber daya alam yang tercatat oleh WALHI Jambi, yang berdampak langsung kepada keselamatan rakyat Jambi, sudah semestinya menjadi tanda-tanda bagi seluruh pihak yang memiliki kuasa atas kebijakan politik [DPRD dan Pemerintahan Jambi]. Dengan  menyegerakan untuk bersikap tegas dan bersama rakyat Jambi untuk menolak kebijakan Omnibus Law, agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Selesai 


Narahubung :  
Direktur Eksekutif WALHI Jambi   
Rudiansyah    
Hp [ 0813 6669 9091 ] 



Memasuki Bulan Juni 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah memulai siaga daruat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini diambil setelah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan siaga darurat karhutla awal Juni lalu. Muaro Jambi, wilayah gambut sebaran gambut terbesar serta yang paling beresiko terjadinya karhutla  bersiap menaikkan status ke level siaga darurat. Peningkatan status ini sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi.

Provinsi Jambi dalam catatan BPBD, setidaknya 258 desa di 71 kecamatan masuk dalam daftar daerah rawan karhutla. Sejak Januari-25 Juni 2020, terdapat 269 hotspot terpantau satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20, 120 di wilayah Tanjung Jabung Barat. Lebih 123 hektar lahan di Jambi terbakar.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi mengatakan, “ upaya pembahasan lahan gambut pemerintah saat ini belum sangat maksimal, hingga masih rawan terbakar, dalam tanggung jawab supervisi konsesi perusahaan untuk melakukan restorasi gambut yang di lakukan oleh BRG dari hasil pemantauan WALHI Jambi tidak dijalan dilapangan pekerjaan restorasi di konsesi oleh pemegang ijin”.

Dia mencontohkan, Desa Seponjen, Rukam, Sogo, Tanjung hingga Jebus yang jadi Desa Peduli Gambut tetap terbakar pada 2019. Di Tanjung Jabung Timur, Desa Koto Gedang, Jati Mulyo yang berdampingan dengan konsesi juga terbakar.
Pembahasan lahan gambut tidak bisa hanya pada titik tertentu, terlebih dalam satu kesatuan hidrologi gambut. “Tidak bisa berbasis spot, harus semua dibasahi, termasuk wilayah konsesi perusahaan.”
Keterbatasan kewenangan BRG untuk mengintervensi lahan gambut di kawasan konsesi dianggap jadi masalah selama ini. Terbukti lahan gambut milik konsesi perusahaan tetap kering dan rawan terbakar. Bahkan terjadi kebakaran yang berulang di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak perusahaan tidak siap menghadapi karhutla karena keterbatasan sarana dan prasarana hingga personel.

Baca Juga : Jambi Bersiap Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.