Juni 2020




Setiap datangnya musim kemarau, Provinsi Jambi selalu dihantui oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sejak tahun 1997 yang dimana dimulai dikarenakan pembukaan industri perkebunan secara massif. Dari data Rekapitulasi Sipongi KLHK dari tahun 2015, Provinsi Jambi selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan, di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi seluas 115.634,34        Ha, tahun 2016 seluas  8.281,25 Ha, 2017 seluas 109,17 Ha, 2018 seluas 1.577,75 Ha, 2020 seluas 56.593,00 Ha, dan di tahun 2020 seluas 114,00 Ha.


Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi terbesar di wilayah lahan gambut, hal ini dikarenakan beralih fungsinya lahan gambut menjadi perkebunan HTI dan Perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan struktur gambut tersebut seharusnya basah menjadi kering. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah sampai saat ini masih pada tahap bagaimana cara memadamkan api, tidak pada upaya mendasar bagaimana lahan gambut tersebut agar tidak terbakar, yaitu mengembalikan fungsi lahan gambut itu sendiri seperti semula.

Penegakan hukum yang belum maksimal juga merupakan faktor penyebab utama yang menyebabkan karhutla di Provinsi Jambi terus terulang . Melakukan penegakan hukum yang tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh, baik secara subjek maupun objek, terkait tata kelola di wilayah rentan terjadinya Karhutla di Provinsi Jambi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan isntansi terkait dalam menanggulangi karhutla di Provinsi Jambi.

Dalam catatan WALHI Jambi, peristiwa Karhutla pada tahun 2015, setidaknya telah menghanguskan 80% lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut juga dikuatkan dengan statemen dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah, yang mengaku dari jumlah lahan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80 persen diantaranya terbakar di tahun 2015. Pada rekam jejak penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan di tahun 2015, terlihat jelas lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum. Dimana dari 46 perusahaan yang terbukti pembakar lahan, hanya 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka.

Tangkapan layar dari materi tinggalan arkeologis di Bukit Bulan Jambi. (Liputan6.com / Istimewa)


Karst adalah bagian dari ekosistem. Tangki raksasa penyimpan air bawah tanah. Tempat tinggalnya berbagai jenis flora dan fauna langka. Kawasan mineral yang tak terbarukan dan merupakan wilayah kunci untuk mengetahui sistem hidrologi kawasan. Karst juga menjadi tempat mempelajari masa lalu, karena manusia prasejarah begitu intens dengan karst dengan meninggalkan bukti-bukti kehidupan dalam bentuk gambar dalam tembok-tembok goa, gerabah dan keramik kuno, candi, dan bangunan lain.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menilai, ekosistem karst di Provinsi Jambi khusunya di Bukit Bulan, Kabupaten Sarolangun, saat ini telah menghadapi ancaman oleh kehadiran industri tambang semen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Kawasan karst Bukit Bulan merupakan ekosistem unik yang perlu dilindungi karena mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan ekologi di dalamnya.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Rudiansyah, memastikan ekosistem karst akan hancur oleh kehadiran tambang dan industri semen. Sebab, konsep kerja industri ekstraktif akan mengubah fungsi ekosistem dan alih fungsi kawasan karst, termasuk menyebabkan punahnya habitat flora dan fauna di dalamnya.

Pemberian izin untuk industri semen di kawasan ekosistem karst Bukit Bulan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dinilai terlalu permisif. Kondisi itu bertolak belakang dengan semangat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana ekosistem karst merupakan ekosistem penting yang harus dilindungi.

Baca juga : 
Walhi:Ekosistem Karst Bukit Bulan Jambi Terancam Industri Semen




Upaya melakukan harmonisasi fungsi gambut (lindung dan budidaya) dalam RTRW hingga saat ini masih mengalami kendala. Salah satunya adalah konsistensi. Rencana tata ruang yang menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan atas semua aktivitas pembangunan, termasuk perizinan belum mampu menjadi faktor korektif sekaligus kompas dalam aktivitas pembangunan.

Salah satu faktor penting dalam pencegahan Karhutla adalah pengawasan. Ketentuan hukum sudah jelas bahwa siapa yang mengeluarkan izin maka wajib melakukan pengawasan. Berbagai instrumen pengawasan mulai dari Amdal, izin lingkungan, hingga kewajiban self reporting pemegang izin telah ada. Sayangnya, upaya pengawasan ini terkendala oleh persoalan klasik tentang kecukupan sumber daya pengawas di instansi pemberi izin, baik pusat dan daerah di tengah kuatnya keinginan menghadirkan banyak investasi. Bisa dipastikan bahwa jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kemampuan melakukan pengawasan, selain lemahnya skenario pengawasan. Padahal, pengawasan adalah salah satu pintu masuk penegakan hukum yang bersifat preventif sebelum pelanggaran yang ada mengakibatkan Karhutla.


Baca Juga : 
Jambi Masih Terancam Karhutla, Pemerintah Corong Utama Pencegahan





Provinsi Jambi memiliki luasan gambut sebesar 716.838 hektare. Dari luasan tersebut, berdasarkan analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, sekitar 70 persen atau 400 ribu luas gambut telah dibebankan izin. Gambut merupakan kawasan yang unik. Lahan gambut adalah timbunan pepohonan, rerumputan, jasad hewan, dan sisa-sisa materi ogranik lainnya yang terbentuk selama ribuan tahun silam. Gambut yang berfungsi untuk menyerap karbon serta memiliki ekosistem yang unik dan, justru kini mengalami kerusakan. Gambut telah dieksploitasi oleh industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit skala besar. Kedua industri tanaman monoklutur itu membuka kanal-kanal, mengeringkan air yang menyebabkan alih fungsi lahan gambut yang berdampak negative besar terhadap kehidupan manusia salah satunya asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut.

Beberapa kondisi faktual yang saat ini terjadi yang dapat merusak ekosstem gambut disebabkan beberapa faktor. Yang pertama masifnya pemberian izin kepada pihak industry  tidak didukung untuk menstabilisasi daya dukung gambutnya itu sendiri, pada saat UU PPLH belum disahkan.


Faktor yang kedua terjadinya stigma bahwa gambut itu tidak bisa dikelola masyarakat, dan yang bisa mengelola hanya korporasi dengan membuka kanalisasi serta sebagainya dan membutuhkan modal yang besar. Karena prosesnya tidak terkontrol dengan baik, hingga akhirnya terjadi kebakaran yang sangat parah pertama itu terjadi tahun 1997.

Selanjutnya, faktor yang terparah adalah pemberian izin yang massif serta tidak terkontrol dengan baik, maka dampak kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Selain kebakaran hutan dan lahan, konflik agrarian juga terjadi di akibatkan tumpang tindih perizinan. Kemudian puncak dari kehancuran gambut terjadi lagi pada 2015 yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Gambut tidak lagi menjadi wilayah serapan air yang banyak, tapi lebih banyak mengeluarkan air sehingga relatif rentan terbakar. Itu terus menerus terjadi kebakaran sampai sekarang dan seharusnya tahun 2015 itu pemerintah merefleksi bagaimana model tata kelola lahan gambut, tapi ternyata sistem masih menggunakan pengelolaan spot by spot.

Baca Juga : 
Senjakala Ekosistem Gambut Jambi(Bagian III - Selesai)



Jambi, 12 Juni 2020 Konflik lahan antara masyarakat eks Transmigrasi  Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan perusahaan sawit PT. Indonusa Agromulia (Indonusa Group) mengakibatkan satu orang warga bernama Muhammad Kasim ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ini memperlihatkan pemerintah dan pemerintah daerah tidak serius mengurus konfik yang sudah terjadi selama belasan tahun. Bahkan di atas lahan yang sudah disiapkan sebagai lahan usaha 2 Transmigrasi telah diterbitkan HGU atas nama PT. Indonusa Agromulia (Indonusa Group).

Terbitnya HGU PT. Indonusa tidak pernah diketahui masyarakat.  Secara tiba-tiba  karyawan perusahaan tersebut memperlihatkan photo copy HGU kepada masyarakat.  Sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur , berlokasi di Kecamatan Geragai dan tidak menyebutkan lokasi Desa Atau tempat kebun tersebut, berdasarkan daftar isian 307 dengan No 5066/ 2013 dan daftar isian 208 No 4237 /2013, berdasarkan SK Kepala BPN RI Tanggal 26 Agustus 2013 No 87/ HGU/ BPN RI /2013 dan Surat ukur Tanggal 07 November  2013  No 14 / Tanjung Jabung Timur / 2013  dengan Luas 238, 27 Ha  dengan Penunjuk Warkah No . 4237 / 2013  Diterbitkan Sertipikat atas Nama  PT. INdonusa Agromulia pada Tanggal 18 November 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rusli Yakob , SH, MH dengan Nomor Sertipikat  00014 . PT.Indonusa Agromulia juga anggota GAPKI.

Terdapat kejanggalan dalam proses penerbitan HGU, karena diduga prosesnya tidak diikuti proses pengecekan lokasi yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit.  Padahal  Subdin PKTP Dinas Naker Transmigrasi Provinsi Jambi  mengeluarkan peta Tata Ruang Lahan Usaha II (LU II) yang bersumber dari peta RTSP Th 1997 dan Peta Pengukuran lahan Pemukiman (LP) dan Lahan usaha I Th 2001, dihasilkan Peta pengukuran Lahan Usaha II (LU II) tahun 2005, Di Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai WPP/SKP/SP : XIV/C/I, Lokasi : UPT Lagan Simpang Pandan.

Tidak dilakukannya pengecekan lapangan dan memperhatikan dan data yang diterbitkan oleh Subdin PKTP Dinas Naker Transmigrasi tersebut mengakibatkan HGU bertumpang tindih dengan lokasi persil masyarakat trasnmigrasi Simpang Pandan. Bahkan penguasaannya sudah dilakukan sebelum HGU diterbitkan. Tercatat sebanyak 21 ha lahan usaha II tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, usaha – usaha untuk mendapatkan lahan ini juga terus dilakukan dan dengan harapan agar lahan usaha II yang belum didapat oleh masyarakat dapat dikelola dan segera diterbitkan sertifikat bagi lahan – lahan yang belum dikeluarkan sertifikatnya dan disesuaikan berdasarkan SK yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, SK Bupati Tanjung Jabung Timur no : 459 tahun 2016 tanggal 17 oktober tahun 2016 yang tidak pernah dibatalkan memperlihatkan fakta tidak ada pengurangan luas lahan, baik lahan pekarangan  maupun lahan usaha I dan II, dan hal ini menjadi pertanyaan, atas dasar apa PT. Indonusa Agromulia mengolah dan menanam sawit diatas lahan yang sudah dikeluarkan Peta nya dan ditetapkan sebagai lahan usaha II Transmigrasi UPT Lagan Simpang Pandan.

Terkait permasalahan Lahan Usaha II ini, masyarakat sudah melaporakan hal ini ke pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Timur, difasilitasi oleh SEKDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur (saat itu Masih dijabat Sudirman)  dengan agenda pembahasan permasalahan lahan ini sudah dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat.

Bahkan perwakilan masyarakat juga pernah mengirimkan surat kepada gubernur untuk memfasilitasi pertemuan dan penyelesaian konflik dengan perusahaan. Bertemu dan  berdiskusi dengan Kesbangpol Provinsi Jambi, dan berbagai upaya untuk memperjuangkan bagaiamana lahan usaha 2 Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dapat dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat pun sudah pernah mengirim surat kepada  Presiden hingga Kementrian ATR / BPN, juga kementrian Desa, juga  beberapa instansi lain, sayangnya tidak membuahkan hasil.

Masyarakat yang belum mendapatkan lahan usaha 2 terus berjuang hingga bersepakat untuk menyetop aktivitas perusahaan dan memblokade jalan yang masuk kedalam lahan usaha 2 Transmigrasi, atas aktivitas penyetopan aktivitas  dan blokade jalan inilah masyarakat dilaporkan ke POLRES Tanjung Jabung oleh perusahaan melalui kuasa hukumnya dengan dasar undang – undang no 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan.

Dengan segala konsekuensi untuk mendapatkan kembali lahan usaha 2 masyarakat akan tetap menempuh berbagai macam cara, dengan tetap berpegang pada tuntutan awal perjuangan. Terkait hal tersebut masyarakat menuntut:
  1. Kembalikan Lahan usaha II (LU II) warga masyarakat Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang diserobot oleh PT.INDONUSA AGROMULIA sesuai dengan peta tata ruang trnasmigrasi tahun 2005.
  2. Batalkan HGU PT. Indonusa dan segera terbitkan sertifikat hak milik atas nama masyarakat di lokasi berkonflik. Akhir tahun 2016 kepala Desa Pandan Sejahtera menerima peta tata ruang baru lahan usaha II yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung timur dan sekaligus diinformasikan bahwa sebagian setifikat Lahan usaha II telah terbit dan untuk lahan usaha II yang telah terbit di peta tata ruang yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung Timur di Arsir WARNA HITAM tetapi sertifikat tersebut belum sampai ke tangan  Masyarakat.
  3.  Peta tata ruang  baru Lahan Usaha II di Desa Pandan Sejahtera yang dikeluarkan oleh pihak BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2016 tidak sesuai dengan Peta tata ruang transmigrasi tahun 2005. Terkait hal tersebut, maka harus dilakukan pengembalian tata  ruang lahan usaha II sesuai dengan peta tata ruang lahan Usaha II Transmigrasi tahun 2005
  4. Sertifikat Lahan Usaha II masyarakat  Desa Pandan Sejahtera RT 10 dan RT 13 yang diterbitkan BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2010 sangat merugikan pemilik hak atas tanah karena luas tanah yang dimiliki tidak sesuai dengan sertifikat tanah. Didalam sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2010 luas lahan 45 x 156 M sedangkan dipeta tahun 2005 seluas 45 x225. Kembalikan luasan  lahan usaha II sesuai dengan peta tahun 2005.


Narahubung : Abdullah – WALHI Jambi (0852-6670-3201)




Jambi, 4 Juni 2020. Konflik lahan yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah pada kelompok tani Sekato Jaya dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti (WKS) Group APP Sinarmas terjadi sejak 2007 sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik.

Pada tahun 2007, PT WKS melakukan penggusuran kawasan masyarakat, sebagian merupakan areal produktif pertanian masyarakat. Akibatnya masyarakat mengalami kerugian dari hancurnya areal padi ladang, kebun karet, dan tanaman penghidupan lainnya yang diubah menjadi tanaman akasia HTI PT WKS.

Pada tahun 2013 sebagian masyarakat Desa Lubuk Mandarsah yang tergabung dalam kelompok tani sekato jaya memperjuangkan kembali lahan mereka yang di gusur oleh perusahaan WKS, lahan seluas 1.500 Ha yang menjadi hak masyarakat akan di perjuangkan kembali untuk dikelola menjadi tanaman kehidupan masyarakat. Secara bertahap masyarakat melakukan penanaman tanaman padi, palawija, karet dan tanaman lainnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Merespon kondisi tersebut, PT. WKS melakukan berbagai cara termasuk intimidasi kepada masyarakat mencegah masyarakat menanam di lahan/kebun mereka. Puncaknya adalah Februari 2015 dibunuhnya seorang petani sekaligus aktivis bernama Indra Pelani oleh Security PT. WKS dengan cara disiksa, dibunuh, dan dibuang jauh jasadnya dari pemukiman warga. Hasil investigasi WALHI Jambi bersama Koalisi NGO menunjukkan insiden meninggalnya Indra Pelani melibatkan unsur terencana oleh Security PT WKS. Atas peristiwa tersebut, 5 orang pegawai Security PT. WKS ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijatuhi hukuman. Selain itu, hasil temuan investigas KOMNAS HAM RI mengungkap bahwa PT. WKS terbukti melakukan tindakan pengamanan perusahaan tidak berdasarkan Perkap Kapolri terkait security.

Peristiwa terbunuhnya Indra Pelani ternyata belum merupakan akhir dari intimidasi PT. WKS terhadap masyarakat (KT Sekato Jaya) Desa Lubuk Mandarsah .

Pada Februari-Mei 2020 Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT.WKS yang menggunakan aparat TNI dilakukan saat masyarakat beraktifitas berkebun dan menamam tanaman, perusakan tanaman masyarakat dengan dicabut, penebaran racun menggunakan drone dan penyemprotan racun secara manual menggunakan tabung yang dilakukan oleh pekerja perusahaan PT. WKS.

Bapak Andriyan (Masyarakat) mengatakan “Konflik yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah kelompok tani sekato jaya dengan perusahaan PT. WKS terjadi sudah cukup lama, tindakan kekerasan dan intimidasi kerap saja terjadi terhadap masyarakat, keserius perusahaan untuk menyelesikan konflik sosial itu tidak berjalan di lapangan. Kami meminta Pemerintah untuk segerah menyelesaikan konflik yang kami alami”.

Bapak Halim (Masyarakat) mengatakan, “Tanaman masyarakat yang rusak akibat dari peracunan drone seluas  2 Ha dengan jenis tanaman sawit, pisang, jengkol, cabai dan pohon sialang (madu), jumlah tanaman yang rusak tersebut lebih dari 50 batang. Lahan-lahan yang kami kelola merupakah areal untuk penghidupan kami seluas 1.500 Ha dan kami tidak pernah menggarap dan menggangu lahan perusahaan PT. WKS”.

Pada tanggal 31 Maret 2020, salah satu warga bernama Ahamd dilaporkan oleh PT. WKS ke Polres Tebo dengan tuduhan perambahan dan UU 18 2002 P3H, padahal masyarakat beraktifitas dan berkebun di lahan mereka sendiri, di lahan adat seluas 1.500 Ha.

Bapak Martamis (Masyarakat) menyampaikan, “Karena dalam situasi pandemi Covid 19, pada tanggal 15 April 2020 pihak Polres Tebo mengundang secara lisan warga untuk hadir dan bertemu dengan Kapolres Tebo dengan tujuan silahturahmi. Namun,  dalam pertemuan tersebut hadir juga pihak perusahaan PT. WKS dan beberapa kelompok masyarakat lain yang berkonflik dengan perusahaan PT. WKS. Dalam pertemuan tersebut Kapolres Tebo meminta agar warga bersama-sama menjaga kondisi kondusif dilapangan apa lagi dalam situasi pandemic menahan diri agar tidak terjadi kerusuhan di lapangan pada saat pandemi Covid-19. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan tidak mengganggu tanaman masyarakat dan saling berkomunikasi, jadi pertemuan di Polres Tebo bukanla pertemuan mediasi Konflik”.

Namun, PT. WKS tidak menjalankan hasil kesepakatan di pertemuan tersebut.  PT. WKS tetap melakukan intimidasi dan pengrusakan tanaman masyarakat dengan cara dicabut,  dan penyemprotan racun secara manual menggunakan tabung semprot dilakukan oleh pihak perusahaan PT. WKS. Pada tanggal 28 April 2020 pihak perusahaan PT. WKS Bersama 2 orang TNI melakukan intimidasi kepada warga bernama Bapak Agus yang sedang melakukan aktifitas di kebun, dalam intimidasi tersebut pihak oknum aparat TNI menembakan senjata api keatas sebanyak 2 kali.

Abdullah dari WALHI Jambi yang hadir dalam pertemuan di Polres Tebo pada tanggal 15 April 2020 menyampaikan “Pertemuan di polres sama sekali bukan mediasi konflik yg terjadi antara KT Sakato Jaya dengan PT. WKS, masyarakat datang dan diundang dalam rangka silaturahmi dengan Kapolres yang baru dan juga antisipasi Covid 19, dilatarbelakangi laporan PT.WKS terhadap anggota kelompok tani, dan takut akan terjadi situasi yang bisa menimbulkan keributan /kericuhan di bawah juga kerumunan orang, maka ada inisiatif polres untuk mengundang KT Sakato Jaya dan juga melibatkan pendamping”.

Fran Dodi KPA Wilayah Jambi mengatakan “Hasil pertemuan di Polres Tebo menyepakati dalam berita acara (1). Dalam menyikapi situasi Pandemi covid 19. Untuk sama-sama menjaga situasi agar aman dan tidak ada kerumunan. (2). PT. WKS harus mengevaluasi penggunaan drone yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman masyarakat dan kesehatan bagi masyarakat sekitar, (3). Masyarakat dan pihak perusahaan harus saling berkomunikasi, tetapi setelah pertemuan tersebut pihak PT. WKS masih melakukan intimidasi dan perusakan tanaman masyarakat”.

Sebelumnya, WALHI Jambi bersama dengan beberapa koalisi 90 NGO mengecam tindakan PT WKS terhadap masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Tebo, Jambi dengan mengirimkan surat kepada investor dan pembeli APP di pasar global, meminta mereka untuk menghentikan bisnis dengan APP/Sinarmas.

Narahubung :
1. Andriyan : 0823-8341-6428, Masyarakat Lubuk Mandarsah, KT Sekato Jaya)
2. Abdullah : 0852-6670-3201 (WALHI Jambi)
3. Fran Dodi : 0823-7142-5487 (KPA Wilayah Jambi)

Lihat Kronologis Konflik :





Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.