Januari 2020

Hari Seribu Pohon, Setiap Bulan 200 Hektar Hutan Jambi Alami Pemusnahan
JAMBI – Memperingati Hari Seribu Pohon Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi kembali mengingatkan bahwa setiap bulannya hutan Jambi ini terus mengalami pemusnahan, baik yang disengaja maupun musibah alam.
Seperti yang disampaikan Rudiansyah, selaku Direktur Eksekutif WALHI Jambi pada Kamis kemarin (09/01/2020) yang menyebut setiap bulan, itu terjadi sekitar 200 hektar lahan hutan Jambi mengalami pemusnahan.
“Baik di porestasi langsung, maupun tidak langsung akibat dari bencana ekologis.” Kata Rudiansyah.
Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, Komunitas maupun Pemerintah untuk melakukan upaya, dan menyerukan penanaman pohon itu sebanyak mungkin.
“Karena apa, pemanasan global atau perubahan iklim itu adalah nyata. Jadi itu bukan khayalan atau fiktif belaka, tapi itu nyata. Jadi bagaimana caranya kita melakukan upaya yang nyata ini, untuk bagaimana melakukan penghijauan kembali di wilayah yang sangat kritis dan wilayah yang harus dilindungi.” Jelasnya. (Nrs)


KBRN,Jambi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mendesak jasa keuangan khususnya perbankan tidak mengucurkan bantuan permodalan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kejahatan lingkungan di Provinsi Jambi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Jambi Rudiansyah dalam diskusi bertajuk Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan Potret Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2019 yang berlangsung di salah satu cafe di Kota Jambi hari ini.

Menurutnya, potret kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jambi pada tahun lalu menunjukkan, terjadi bencana ekologi berupa kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak luar biasa merugikan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karhutla yang terjadi , dan selalu berulang setiap tahun tersebut diindikasikan melibatkan sejumlah perusahaan di Jambi. Ironisnya , ungkap Rudiansyah, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi bahkan terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan masih belum tegas.  Bahkan sejumlah perusahaan masih mendapat kucuran bantuan permodalan dari perbankan. Oleh sebab itu Rudiansyah mendesak agar jasa keuangan khususnya perbankan tidak mengucurkan bantuan permodalan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kejahatan lingkungan di Provinsi Jambi. " Perbankan jangan lagi memberikan bantuan permodalan pada perusahaan yang terkait Karhutla. Karena kita lihat ada beberapa perusahaan di Jambi yang areal konsesinya terbakar pada 2015 dan 2019, ternyata mendapat kredit dan bank," ujar Rudiansyah, Kamis (9/1/2020).
Ditambahkannya, perusahaan yang terindikasi tersangkut kasus kebakaran hutan ataupun lahan, seharusnya pembiayaannya oleh perbankan harus direvisi bahkan dihentikan.

Senada dengan Rudiansyah,  Direktur Eksekutif Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Edi Sutrisno membeberkan, dari hasil investigasi yang dilakukan,  secara nasional, termasuk Jambi banyak perusahaan-perusahaan yang terindikasi tersangkut dalam kebakaran hutan dan lahan mendapat kucuran dana dari perbankan untuk operasional dan investasi perusahaan.  Dari 10 besar perbankan yang mengucurkan bantuan permodalan terhadap perusahaan tersebut, ironisnya urutan paling atas merupakan sebuah bank  yang berstatus BUMN. " Dari 10 besar bank yang memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan itu, peringkat pertama justru  sebuah bank BUMN. Inikan lucu, disatu sisi pemerintah gencar mendorong jangan ada Karhutla, ini justru bank yang BUMN malah memberikan kredit pada perusahaan yang terkait Karhutla," ujar Edi Sutrisno. " Perusahaan yang seperti itu, kreditnya harus direvisi, atau dihentikan," ungkapnya.
Sumber : rri.co.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.