2020

 




Jambi, 21 Desember 2020                                                                               

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dahsyat yang terjadi pada tahun 2015 lalu menjadi satu tonggak peristiwa yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2016  mengenai pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG), lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Dalam menyelenggarakan upaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya karhutla serta dampak asap, BRG mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasi restorasi ekosistem gambut seluas 2,6 juta hektar di 7 provinsi prioritas termasuk provinsi Jambi yang mempunyai catatan buruk peristiwa karhutla yang merugikan masyarakat dan negara.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada saat itu Ir. Irmansyah Rachman, memberikan pernyataan bahwa, dari luasan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80% diantaranya mengalami kerusakan akibat bencana asap tahun 2015. Peristiwa karhutla terus berulang di provinsi Jambi, bahkan di tahun 2019 luas area kebakaran mengalami peningkatan tajam dari 3 tahun sebelumnya.

Tabel luasan Karhutla Agustus-Oktober 2019 di Provinsi Jambi .

Luas Terbakar

 

Wilayah Gambut

Non Gambut

165.186,58 ha

114.900,2 ha

50.286.38 ha

 

Dari data luasan kebakaran yang berhasil dikonsolidasikan oleh WALHI dan diolah dengan menggunakan data yang bersumber dari satelit landsat 8 dan Sentinel 2 pada periode 1 Agus - 31 Okt 2019. Untuk membantu dalam menunjukkan indikasi area terbakar di olah metode Normalize Burn Ratio dan Hotspot overlay dengan angka luasan kebakaran 165.186,58 hektar dengan komposisi di wilayah gambut 114.900,2 hektar dan non gambut 50.286.38 hektar.

Sementara itu, upaya pemulihan gambut rusak akibat karhutla di provinsi Jambi, yang ditargetkan untuk dilakukan restorasi oleh BRG, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah 200.772 ha.

Tabel Target Luasan Restorasi di Provinsi Jambi Menurut Peta Indikatif

Luas Yang Akan direstorasi

Kawasan Lindung

Budidaya Tak Berizin

Budidaya Berizin

200. 772 ha

46.415 ha

25.885 ha

128.472 ha

 

Jika dilihat dari target wilayah yang akan direstorasi di atas, 63,9 % area berada di wilayah izin, baik itu izin perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI maupun HPH. “Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengenai pertanggungjawaban bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan harus benar-benar serius ditegakkan”, tegas Rudiansyah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi.

Dari hasil pemantauan lapangan, implementasi restorasi gambut di 8 perusahaan oleh Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi dan WALHI Jambi pada bulan Agustus-November tahun 2020, telah ditemukan fakta-fakta lapangan yang cukup mendasari kenapa peristiwa kebakaran hutan dan lahan terus berulang, khususnya di wilayah konsesi perusahaan.

Berdasarkan dokumen Rencana Tindak Tahunan (RTT) BRG tahun 2018, Rencana Kontijensi BRG 2017, analisa tingkat terjadinya karhutla, peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dan analisa spasial maupun interpretasi visual citra, tim pemantauan menentukan beberapa titik sampel yang menjadi panduan pemantauan restorasi gambut 8 perusahaan. Hasil yang dijumpai di lapangan diantaranya:

1. PT. Pesona Belantara Persada [HPH], dari 10 titik sampel sekat kanal yang telah ditentukan, tim lapangan mendapatkan hasil 10 titik sekat kanal dilapangan. Dengan kondisi berupa 5  titik yang ada sekat kanalnya  dalam kondisi rusak dan 5 titik yang tidak ada sekat kanalnya. Selain sekat kanal, tim juga memantau keberadaan sumur bor yang sebelumnya telah tercantum dalam dokumen perencanaan BRG, dari 5 titik sampel lokasi sumur bor, tim tidak menemukan infrastruktur sumur bor di area tersebut.

2. PT. Putra Duta Indah Wood [HPH], dari 10 titik sampel sekat kanal, tim dapat menemukan 3 sampel sekat kanal dilapngan (SK 3, SK 4, SK 5) dimana hanya 1 sekat kanal (SK 4)  yang ada sekat dengan kondisi rusak.

Untuk titik sampel sumur bor, tim memverifikasi keberadaan 4 titik sumur bor di lokasi perusahaan. Hasilnya, tak satupun su mur bor berhasil ditemui di area tersebut.

3. PT. Bahari Gembira Ria [perusahan perkebunan sawit], dari 8 sampel sekat kanal, tim hanya dapat memverifikasi 5 titik sekat kanal. Dari kelima titik tersebut, tim tidak melihat adanya sekat kanal yang dibangun. Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sumur bor pada PT BGR. 

4. PT. Sumber Nusa Pertiwi [perusahaan perkebunan sawit], dari 5 sampel titik sekat kanal, tim berhasil memverifikasi semua titik dengan hasil tidak ditemukannya infrastruktur sekat kanal pada kelima lokasi tersebut. Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sumur bor pada PT SNP.

5. PT. Wira Karya Sakti [Perusahaan HTI] distrik VII, dari 5 sampel titik sekat kanal, tim memverifikasi ke 5 lokasi tersebut dengan hasil tidak ditemukannya infrasturktur sekat kanal yang dibangun. Sama halnya dengan infrastruktur sumur bor. Dari 5 titik sampel, tim hanya dapat memverifikasi 3 titik dengan hasil tidak ditemukannya infrastruktur sumur bor di ketiga titik yang dikunjungi.

6. PT. Bahana Karya Semesta [perusahaan perkebunan sawit], Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sekat kanal maupun sumur bor di PT BKS, namun tim menemukan 1 titik lokasi sumur bor yang masih terawat.

7. PT. Primatama Kreasi Mas [perusahaan perkebunan kelapa sawit], Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sekat kanal maupun sumur bor di PT PKM, namun tim menemukan 2 titik sekat kanal dengan kondisi, 1 sekat kanal yang tidak berfungsi dan 1 sekat kanal masih berfungsi. Untuk infrastruktur sumur bor, tim menemukan 2 titik lokasi infrastruktur sumur bor, dengan kondisi seluruhnya tidak terawat.

8. PT. Kaswari Unggul [perusahaan perkebunan sawit], dari 5 sampel titik sekat kanal, tim dapat memverifikasi 3 titik lokasi sekat kanal, dengan kondisi tidak terdapat bangunan sekat kanal pada 3 lokasi titik tersebut. Untuk sumur bor, dari 5 titik sampel, tim dapat memverifikasi 3 titik, dengan kondisi tidak terdapat bangunan sumur bor di lokasi.

Dari fakta-fakta temuan pemantauan lapangan di 8 perusahaan, dapat disimpulkan bahwa upaya restorasi gambut yang dilakukan masih lemah. “Seharusnya pihak perusahaan membuktikan keseriusan mereka dalam mendukung upaya restorasi gambut dengan membangun infrastruktur restorasi yang tepat dan sesuai sasaran di wilayah konsesinya,” ujar Feri Irawan, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi dan Direktur Perkumpulan Hijau

Sebagai penutup, Rudiansyah menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan penyelamatan gambut membutuhkan komitmen kuat serta pengawasan ketat para pihak agar tujuan utama pemulihan lahan gambut yang dapat mencegah laju perubahan iklim dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dan tepat sasaran, terutama bagi kemaslahatan masyarakat Jambi”.

 

Narahubung:

  1. Rudiansyah: Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, 0813 6669 9091
  2. Feri Irawan: Direktur Perkumpulan Hijau, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi, 0811 7489 87

 

 



Pada tanggal 4 November 2020, dua puluh empat (24) organisasi masyarakat adat dan HAM bersama Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di bawah prosedur peringatan dini dan tindakan segera yang dimiliki oleh Komite CERD.

 

Laporan ini berfokus pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang diundangkan pada tanggal 3 November oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. UU Cipta Kerja disahkan secara tergesa-gesa dan dapat dilihat sebagai sebuah peraturan yang regresif dan sangat diskriminatif. Undang-Undang ini menjadi salah satu perubahan legislasi yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan disahkan di tengah pandemi Covid-19 tanpa konsultasi dan partisipasi yang memadai dari masyarakat adat.

 

Amandemen menyeluruh terhadap hampir delapan puluh (80) undang-undang, membatalkan perlindungan yang sudah terbatas atas hak-hak masyarakat adat dan memberikan hak istimewa bagi pelaku bisnis, khususnya bagi perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif. Pada saat yang sama, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat telah mandeg pembahasannya selama hampir satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibandingkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

 

Amandemen paling penting yang diusulkan dalam UU Cipta Kerja mencakup antara lain:

 

1.       Pengenalan kembali konsep kolonial terra nullius (‘tanah tak bertuan”) yang memungkinkan Negara Indonesia untuk menolak hak atas tanah masyarakat adat melalui definisi yang sewenang-wenang atas ‘tanah terlantar’ dan juga mendapatkan tanah tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan tanpa kompensasi yang adil.

2.       Kriminalisasi dan pemenjaraan atas praktik-praktik dalam masyarakat hukum adat dan pemberian sanksi yang lebih ringan bagi aktor-aktor korporasi yang menjadi sekedar sanksi administratif atas pelanggaran di bidang lingkungan dan kehutanan.

3.       Penghapusan persyaratan-persyaratan yang sebetulnya sudah lemah dalam implementasi, termasuk persyaratan penilaian dampak lingkungan, yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mendapatkan ijin yang diperlukan untuk melanjutkan kerja di tanah masyarakat adat.

 

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Komite CERD PBB untuk mendesak Indonesia agar mencabut UU Cipta Kerja dan memastikan penghormatan atas hak partisipasi masyarakat adat dalam proses-proses legislasi selanjutnya yang berdampak pada hak-hak masyarakat adat dengan memastikan bahwa produk undang-undang yang baru melindungi hak-hak substantif masyarakat secara penuh dan setara.

 

Juru Bicara

 

"Karena Undang-Undang ini mengenai investasi, ia sama sekali tidak melindungi tanah masyarakat adat. UU ini justru akan mempermudah perusahaan untuk merampas lahan”[1]. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

“Melihat adanya potensi malapetaka diatas, kami meminta Presiden, DPR, dan DPD RI untuk sukarela membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja. Karena, selain cacat dalam proses pembentukannya, UU ini dinilai berisikan pasal-pasal bermasalah”[2]. Linda Rosalina, Campaigner di TuK Indonesia.

“Kami meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan seharusnya menetapkan dan memprioritaskan kebijakan penanganan ancaman Corona”[3]. Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif  Sawit Watch.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

 

Indonesia

 

Norman Jiwan: +62 813 1561 3536

Rukka Sombolinggi: +62 812 1060 7942 

Nikodemus Ale: +62 812 5686 5454

 

UK

 

Angus MacInnes: +44 752 681 9460

 

Daftar organisasi yang menyampaikan laporan:

 

1.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Kalimantan Barat (PW AMAN Kalbar)

3.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Daerah Bengkayang, Singkawang dan Sambas (AMAN BENGSIBAS)

4.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Tano Batak (PW AMAN Tano Batak)

5.       Institut Dayakologi (ID)

6.       Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)

7.       Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH)

8.       Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

9.       Perkumpulan Nurani Perempuan (Women’s Conscience)

10.   Hutan Kita Institute (HaKI)

11.   Perkumpulan Sawit Watch

12.   Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)

13.   Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA)

14.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eksekutif Nasional/Friends of the Earth Indonesia)

15.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat (WALHI Kalbar)

16.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi (WALHI Jambi)

17.   Yayasan Padi Indonesia

18.   Bahtera Alam

19.   Akar Foundation

20.   Nagari Institute

21.   Link-AR Borneo

22.   Perkumpulan Pegiat JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation)

23.   Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

24.   The Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS)

25.   Forest Peoples Programme

 




E
nergi Baru Terbarukan seharusnya sudah menjadi salah satu program kerja prioritas Calon Gubernur Provinsi Jambi. Semangat meninggalkan energi kotor atau fosil sudah tertuang dalam rencana kerja Presiden Jokowi, bahkan global untuk mendorong EBT  dan ini harus dibuktikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Penggunaan energi dengan bahan bakar energi fosil mempunyai batas pakai karena jumlahnya yang terbatas dan tidak akan bisa di produksi kembali dan memberikan dampak yang signifikan baik terhadap alam maupun masyarakat. 

Dari hasil analisis WALHI Jambi untuk perusahaan batu bara baru 20 persen mereklamasi lubang-lubang raksasa. Itu pun hanya ditutup dengan tanah, tidak melakukan revegetasi. Selain itu pada tahun 2019 terdapat 95 konflik yang terjadi pada sektor pertambangan. PT. Karya Bumi Baratama adalah salah satu contoh perusahaan pertambangan yang berada di Kabupaten Sarolangun yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Aktifitas kegiatan industri perusahaan pertambangan ini telah menyebabkan kerusakan pada lairan sungai, perkebunan masyarakat, intensitas banjir, kerusakan rumah warga, serta polusi udara. 

Dalam debat Cagub salah satu kandidat juga memliki rencana untuk pembangunan PLTU untuk mencukupi kebutuhan energi di provinsi Jambi. Kapasitas pembangkit yang saat ini dimiliki PLN untuk wilayah Jambi, Sumsel, dan Bengkulu adalah sebesar 2.415 Mega Watt (MW), sedangkan daya yang diserap oleh masyarakat baru sebesar 1.333 MW. Dengan kondisi ini, maka PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup besar yakni 1.082 MW atau 81 persen. Melihat kondisi cadangan energi PLN yang cukup besar bisa dipastikan dalam rencana pembangunan PLTU sebenarnya hanya kepentingan investasi dan bukan masyarakat.



Jakarta, 6 Oktober 2020 – Senin, 5 Oktober 2020 DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi  puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat. RUU Cipta Kerja disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Suara penolakan dari berbagai elemen rakyat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, akademisi, pegiat lingkungan hingga organisasi keagamaan tidak menghambat mereka melanjutkan persekongkolan jahat melahirkan produk hukum yang akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup. 


Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebut massifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya. 


 “Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan Negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara Negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja”, tambah Nur Hidayati. 


WALHI mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria. Ketentuan ini semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Beberapa hal krusial tersebut, yaitu penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Mirisnya, RUU cipta kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha.    


WALHI secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil sikap: 

  1. Mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja;
  2. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya;
  3. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  4. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  5. Mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatalan RUU Cipta Kerja;


Turut menyatakan:

1. WALHI Papua

2. WALHI Bali

3. WALHI Maluku Utara

4. WALHI Nusa Tenggara Barat

5. WALHI Nusa Tenggara Timur

6. WALHI Jawa Barat

7. WALHI DKI Jakarta

8. WALHI Jawa Tengah

9. WALHI Jawa Timur

10. WALHI DI Yogyakarta

11. WALHI Kalimantan Barat

12. WALHI Kalimantan Selatan

13. WALHI Kalimantan Tengah

14. WALHI Kalimantan TImur

15. WALHI Sulawesi Tengah

16. WALHI Sulawesi Barat

17. WALHI Sulawesi Selatan

18. WALHI Sulawesi Tenggara

19. WALHI Sulawesi Utara

20. WALHI Riau

21. WALHI Aceh

22. WALHI Bangka Belitung

23. WALHI Bengkulu

24. WALHI Jambi

25. WALHI Lampung

26. WALHI Sumatera Barat

27. WALHI Sumatera Selatan

28. WALHI Sumatera Utara


Narabung:

- edo rakhman +62 813-5620-8763

- wahyu a. perdana 082112395919



 GESTUR-Jambi (Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi)

(KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo,WALHI Jambi, STB-Tanjabbar, Perkumpulan Alami)


Jambi, 24 September  2020, Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini telah di tandai dengan aksi demontrasi oleh petani, buruh, masyarakat adat serta mahasiswa di berbagai wilayah di indonesia. Aksi ini adalah respon dari rakyat terhadap Pemerintah dan DPR yang akan segera mengesahkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. UU sapu jagat ini akan menghapus  berbagai ketentuan di dalam UU sebelumnya. Keresahaan terhadap RUU ini bukan tanpa alasan, seperti contoh di dalam persoalan ketenagkerjaan. RUU Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, uang pesangon yang kecil serta ketidak pastian status pekerja. Belum lagi Puluhan UU terkait agraria hendak dihapus, dirubah dan disusun ulang untuk kepentingan elit bisnis. Bahkan agenda ambisius Bank Tanah, yang kita tolak di RUU Pertanahan, kini masuk "gerbong Omnibus Law". Seolah tak cukup, ingin pula pemerintah memberi pemodal hak atas tanah 90 tahun sekaligus.

Saat ini Kondisi penguasaan hak atas tanah telah terjadi ketimpangan yang menyebabkan tidak terbendungnya konflik di sektor agraria. Penguasaan sektor agraria kita telah di dominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar. sehingga masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan jaminan akses atas tanah, menjadi tersingkirkan di tanah mereka sendiri. Hal ini di picu dari pemberian izin yang di berikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha mereka. di banyak tempat pemberian izin tersebut berada di atas tanah-tanah yang sudah di miliki masyarakat secara turun temurun. Sehingga terjadi perebutan wilayah antara masyarakat dan perusahaan yang menyebabkan munculnya konflik. Kondisi ini membuktikan tidak adanya kedaulatan petani untuk mengakses tanah sebagaimana telah di jamin dalam konstitusi. Ketimpangan penguasaan dan  kepemilikan atas tanah yang terjadi di desa-desa,  telah menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi di tengah masyarakat. sebagai contoh, saat ini telah terjadi peralihan status dari petani menjadi buruh tani, bahkan tidak sedikit para petani memilih berkerja di perkebunan-perkebunan milik perusahaan yang dulunya merupakan tanah mereka sendiri.

kebijakan Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan gerakan masyarakat sipil, mulai dari gerakan buruh, gerakan tani (agraria),gerakan masyarakat adat, gerakan mahasiswa serta sikap kritis dari kalangan pakar dan akademisi yang memiliki keberpihakan jelas terhadap agenda-agenda rakyat, tetap saja tidak di gubris oleh pemerintah.

Oleh sebab itu maka Gerakan Suara Tuntutan Rakyat  Jambi menyatakan :

  1. Mendesak Pemerintah dan DPR Segera Batalkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja.
  2. Mendesak Pemerintah Segera MenJalankan Reforma Agraria Sejati Sebagai Agenda Bangsa.
  3.  Stop Kriminalisasi Petani, Masyarakat Adat, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Lingkungan dan Aktivis Agraria.
  4. Cabut Izin Perusahaan Yang Telah Menggusur Tanah Rakyat dan Melakukan Perusakan Lingkungan di Jambi
  5. Hentikan Pendanaan Perusahaan Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Pelanggar HAM
  6. Serta, Evaluasi Semua Izin Perusahaan HTI, Tambang dan Sawit yang ada di jambi.


Narahubung :

Dody (KPA)                         : 0823-7142-5487

Erizal (PPJ)                          : 085380641869

Irmansyah (KPA)                 : 085210828864

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.