2020

 



Pada tanggal 4 November 2020, dua puluh empat (24) organisasi masyarakat adat dan HAM bersama Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di bawah prosedur peringatan dini dan tindakan segera yang dimiliki oleh Komite CERD.

 

Laporan ini berfokus pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang diundangkan pada tanggal 3 November oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. UU Cipta Kerja disahkan secara tergesa-gesa dan dapat dilihat sebagai sebuah peraturan yang regresif dan sangat diskriminatif. Undang-Undang ini menjadi salah satu perubahan legislasi yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan disahkan di tengah pandemi Covid-19 tanpa konsultasi dan partisipasi yang memadai dari masyarakat adat.

 

Amandemen menyeluruh terhadap hampir delapan puluh (80) undang-undang, membatalkan perlindungan yang sudah terbatas atas hak-hak masyarakat adat dan memberikan hak istimewa bagi pelaku bisnis, khususnya bagi perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif. Pada saat yang sama, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat telah mandeg pembahasannya selama hampir satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibandingkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

 

Amandemen paling penting yang diusulkan dalam UU Cipta Kerja mencakup antara lain:

 

1.       Pengenalan kembali konsep kolonial terra nullius (‘tanah tak bertuan”) yang memungkinkan Negara Indonesia untuk menolak hak atas tanah masyarakat adat melalui definisi yang sewenang-wenang atas ‘tanah terlantar’ dan juga mendapatkan tanah tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan tanpa kompensasi yang adil.

2.       Kriminalisasi dan pemenjaraan atas praktik-praktik dalam masyarakat hukum adat dan pemberian sanksi yang lebih ringan bagi aktor-aktor korporasi yang menjadi sekedar sanksi administratif atas pelanggaran di bidang lingkungan dan kehutanan.

3.       Penghapusan persyaratan-persyaratan yang sebetulnya sudah lemah dalam implementasi, termasuk persyaratan penilaian dampak lingkungan, yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mendapatkan ijin yang diperlukan untuk melanjutkan kerja di tanah masyarakat adat.

 

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Komite CERD PBB untuk mendesak Indonesia agar mencabut UU Cipta Kerja dan memastikan penghormatan atas hak partisipasi masyarakat adat dalam proses-proses legislasi selanjutnya yang berdampak pada hak-hak masyarakat adat dengan memastikan bahwa produk undang-undang yang baru melindungi hak-hak substantif masyarakat secara penuh dan setara.

 

Juru Bicara

 

"Karena Undang-Undang ini mengenai investasi, ia sama sekali tidak melindungi tanah masyarakat adat. UU ini justru akan mempermudah perusahaan untuk merampas lahan”[1]. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

“Melihat adanya potensi malapetaka diatas, kami meminta Presiden, DPR, dan DPD RI untuk sukarela membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja. Karena, selain cacat dalam proses pembentukannya, UU ini dinilai berisikan pasal-pasal bermasalah”[2]. Linda Rosalina, Campaigner di TuK Indonesia.

“Kami meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan seharusnya menetapkan dan memprioritaskan kebijakan penanganan ancaman Corona”[3]. Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif  Sawit Watch.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

 

Indonesia

 

Norman Jiwan: +62 813 1561 3536

Rukka Sombolinggi: +62 812 1060 7942 

Nikodemus Ale: +62 812 5686 5454

 

UK

 

Angus MacInnes: +44 752 681 9460

 

Daftar organisasi yang menyampaikan laporan:

 

1.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Kalimantan Barat (PW AMAN Kalbar)

3.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Daerah Bengkayang, Singkawang dan Sambas (AMAN BENGSIBAS)

4.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Tano Batak (PW AMAN Tano Batak)

5.       Institut Dayakologi (ID)

6.       Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)

7.       Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH)

8.       Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

9.       Perkumpulan Nurani Perempuan (Women’s Conscience)

10.   Hutan Kita Institute (HaKI)

11.   Perkumpulan Sawit Watch

12.   Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)

13.   Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA)

14.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eksekutif Nasional/Friends of the Earth Indonesia)

15.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat (WALHI Kalbar)

16.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi (WALHI Jambi)

17.   Yayasan Padi Indonesia

18.   Bahtera Alam

19.   Akar Foundation

20.   Nagari Institute

21.   Link-AR Borneo

22.   Perkumpulan Pegiat JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation)

23.   Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

24.   The Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS)

25.   Forest Peoples Programme

 




E
nergi Baru Terbarukan seharusnya sudah menjadi salah satu program kerja prioritas Calon Gubernur Provinsi Jambi. Semangat meninggalkan energi kotor atau fosil sudah tertuang dalam rencana kerja Presiden Jokowi, bahkan global untuk mendorong EBT  dan ini harus dibuktikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Penggunaan energi dengan bahan bakar energi fosil mempunyai batas pakai karena jumlahnya yang terbatas dan tidak akan bisa di produksi kembali dan memberikan dampak yang signifikan baik terhadap alam maupun masyarakat. 

Dari hasil analisis WALHI Jambi untuk perusahaan batu bara baru 20 persen mereklamasi lubang-lubang raksasa. Itu pun hanya ditutup dengan tanah, tidak melakukan revegetasi. Selain itu pada tahun 2019 terdapat 95 konflik yang terjadi pada sektor pertambangan. PT. Karya Bumi Baratama adalah salah satu contoh perusahaan pertambangan yang berada di Kabupaten Sarolangun yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Aktifitas kegiatan industri perusahaan pertambangan ini telah menyebabkan kerusakan pada lairan sungai, perkebunan masyarakat, intensitas banjir, kerusakan rumah warga, serta polusi udara. 

Dalam debat Cagub salah satu kandidat juga memliki rencana untuk pembangunan PLTU untuk mencukupi kebutuhan energi di provinsi Jambi. Kapasitas pembangkit yang saat ini dimiliki PLN untuk wilayah Jambi, Sumsel, dan Bengkulu adalah sebesar 2.415 Mega Watt (MW), sedangkan daya yang diserap oleh masyarakat baru sebesar 1.333 MW. Dengan kondisi ini, maka PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup besar yakni 1.082 MW atau 81 persen. Melihat kondisi cadangan energi PLN yang cukup besar bisa dipastikan dalam rencana pembangunan PLTU sebenarnya hanya kepentingan investasi dan bukan masyarakat.



Jakarta, 6 Oktober 2020 – Senin, 5 Oktober 2020 DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi  puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat. RUU Cipta Kerja disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Suara penolakan dari berbagai elemen rakyat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, akademisi, pegiat lingkungan hingga organisasi keagamaan tidak menghambat mereka melanjutkan persekongkolan jahat melahirkan produk hukum yang akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup. 


Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebut massifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya. 


 “Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan Negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara Negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja”, tambah Nur Hidayati. 


WALHI mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria. Ketentuan ini semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Beberapa hal krusial tersebut, yaitu penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Mirisnya, RUU cipta kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha.    


WALHI secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil sikap: 

  1. Mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja;
  2. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya;
  3. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  4. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  5. Mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatalan RUU Cipta Kerja;


Turut menyatakan:

1. WALHI Papua

2. WALHI Bali

3. WALHI Maluku Utara

4. WALHI Nusa Tenggara Barat

5. WALHI Nusa Tenggara Timur

6. WALHI Jawa Barat

7. WALHI DKI Jakarta

8. WALHI Jawa Tengah

9. WALHI Jawa Timur

10. WALHI DI Yogyakarta

11. WALHI Kalimantan Barat

12. WALHI Kalimantan Selatan

13. WALHI Kalimantan Tengah

14. WALHI Kalimantan TImur

15. WALHI Sulawesi Tengah

16. WALHI Sulawesi Barat

17. WALHI Sulawesi Selatan

18. WALHI Sulawesi Tenggara

19. WALHI Sulawesi Utara

20. WALHI Riau

21. WALHI Aceh

22. WALHI Bangka Belitung

23. WALHI Bengkulu

24. WALHI Jambi

25. WALHI Lampung

26. WALHI Sumatera Barat

27. WALHI Sumatera Selatan

28. WALHI Sumatera Utara


Narabung:

- edo rakhman +62 813-5620-8763

- wahyu a. perdana 082112395919



 GESTUR-Jambi (Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi)

(KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo,WALHI Jambi, STB-Tanjabbar, Perkumpulan Alami)


Jambi, 24 September  2020, Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini telah di tandai dengan aksi demontrasi oleh petani, buruh, masyarakat adat serta mahasiswa di berbagai wilayah di indonesia. Aksi ini adalah respon dari rakyat terhadap Pemerintah dan DPR yang akan segera mengesahkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. UU sapu jagat ini akan menghapus  berbagai ketentuan di dalam UU sebelumnya. Keresahaan terhadap RUU ini bukan tanpa alasan, seperti contoh di dalam persoalan ketenagkerjaan. RUU Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, uang pesangon yang kecil serta ketidak pastian status pekerja. Belum lagi Puluhan UU terkait agraria hendak dihapus, dirubah dan disusun ulang untuk kepentingan elit bisnis. Bahkan agenda ambisius Bank Tanah, yang kita tolak di RUU Pertanahan, kini masuk "gerbong Omnibus Law". Seolah tak cukup, ingin pula pemerintah memberi pemodal hak atas tanah 90 tahun sekaligus.

Saat ini Kondisi penguasaan hak atas tanah telah terjadi ketimpangan yang menyebabkan tidak terbendungnya konflik di sektor agraria. Penguasaan sektor agraria kita telah di dominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar. sehingga masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan jaminan akses atas tanah, menjadi tersingkirkan di tanah mereka sendiri. Hal ini di picu dari pemberian izin yang di berikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha mereka. di banyak tempat pemberian izin tersebut berada di atas tanah-tanah yang sudah di miliki masyarakat secara turun temurun. Sehingga terjadi perebutan wilayah antara masyarakat dan perusahaan yang menyebabkan munculnya konflik. Kondisi ini membuktikan tidak adanya kedaulatan petani untuk mengakses tanah sebagaimana telah di jamin dalam konstitusi. Ketimpangan penguasaan dan  kepemilikan atas tanah yang terjadi di desa-desa,  telah menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi di tengah masyarakat. sebagai contoh, saat ini telah terjadi peralihan status dari petani menjadi buruh tani, bahkan tidak sedikit para petani memilih berkerja di perkebunan-perkebunan milik perusahaan yang dulunya merupakan tanah mereka sendiri.

kebijakan Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan gerakan masyarakat sipil, mulai dari gerakan buruh, gerakan tani (agraria),gerakan masyarakat adat, gerakan mahasiswa serta sikap kritis dari kalangan pakar dan akademisi yang memiliki keberpihakan jelas terhadap agenda-agenda rakyat, tetap saja tidak di gubris oleh pemerintah.

Oleh sebab itu maka Gerakan Suara Tuntutan Rakyat  Jambi menyatakan :

  1. Mendesak Pemerintah dan DPR Segera Batalkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja.
  2. Mendesak Pemerintah Segera MenJalankan Reforma Agraria Sejati Sebagai Agenda Bangsa.
  3.  Stop Kriminalisasi Petani, Masyarakat Adat, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Lingkungan dan Aktivis Agraria.
  4. Cabut Izin Perusahaan Yang Telah Menggusur Tanah Rakyat dan Melakukan Perusakan Lingkungan di Jambi
  5. Hentikan Pendanaan Perusahaan Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Pelanggar HAM
  6. Serta, Evaluasi Semua Izin Perusahaan HTI, Tambang dan Sawit yang ada di jambi.


Narahubung :

Dody (KPA)                         : 0823-7142-5487

Erizal (PPJ)                          : 085380641869

Irmansyah (KPA)                 : 085210828864

 

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” 
Jakarta, 2 September 2020 — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang “berisiko terhadap hutan” sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris. Menurut data yang dirilis forestandfinance.org [1] bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia. Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) [2] yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai 19 milyar Dolar AS dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian 14.3 milyar Dolar AS untuk operasi pulp dan kertas, dan 4,5 milyar Dolar AS untuk operasi sawitnya.

“BRI dan BNI yang tidak memiliki kebijakan publik untuk melarang pembukaan lahan gambut atau penggunaan api oleh klien mereka menjadi pemodal SMG, bank besar Jepang seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga menjadi pemodal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka telah mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial untuk pembiayaan sejak 2018,” ungkap Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif TuK (Transformasi untuk Keadilan) INDONESIA.

Alih-alih memulihkan lahan gambut yang berisiko kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP terus menebangi dan mengeringkan area baru lahan gambut, dengan total luas 3.500 hektar sejak 2018, termasuk kawasan dalam zona perlindungan dan restorasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, investigasi Jikalahari melaporkan tindak pidana PT. Arara Abadi (AA) anak perusahaan APP yang melakukan pembukaan lahan disertai dengan pembakaran yang disengaja pada Juli 2020 kepada kepolisian. Jikalahari menemukan lahan gambut yang masih membara disiapkan untuk penanaman melalui rekaman pesawat tanpa awak yang diambil pada 3 Juli 2020, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi, padahal citra satelit memastikan bahwa daerah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari 2020, data titik api menunjukkan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.

“Pembakaran yang disengaja di areal PT. AA tidak hanya melanggar peraturan di Indonesia tetapi juga melanggar komitmen dan kebijakan publik APP. PT. AA berulang kali melanggar dengan membiarkan kebakaran di konsesinya terjadi setiap tahun sejak 2015, diperkirakan total areal yang terbakar lebih dari 12.000 ha,” ungkap Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Selain kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP memiliki rekam jejak panjang terkait konflik dengan masyarakat dan pelanggaran hak atas tanah, dengan lebih dari 100 konflik aktif [1] dengan masyarakat. PT AA, perusahaan yang diduga sengaja membakar perkebunannya, memiliki sejarah pelanggaran hak masyarakat adat dan melakukan kriminalisasi [2] terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik agar publik yang menyimpan uang di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengetahui kemana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan. Apakah uang mereka diinvestasikan ke pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau malah sebaliknya, diinvestasikan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan hutan dan melakukan penyerobotan lahan warga sehingga mengakibatkan konflik”, pungkas Rudiansyah, Direktur Eksekutif WALHI Jambi.

***

Narahubung:
Berikut adalah tautan selama diskusi yang berlangsung: Facebook

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi menyebabkan berkurangnya Kawasan hutan serta Kawasan hidrologi Gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hampir setiap tahun merupakan hal yang tidak bisa lagi di anggap enteng oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti kejadi di tahun 2019 yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Di Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat 11.736 hektare terimbas karhutla.

Sementara BMKG Jambi berdasarkan pantauan satelit Lapan, juga memantau ribuan titik panas, yang puncaknya terjadi pada September 2019 sebanyak 4.859 hotspot.

Walhi Jambi sendiri mencatat dampak lebih besar. Hingga 31 Oktober 2019, sekitar 165.186,58 hektare terbakar, sekitar 114.000 hektare di antaranya adalah lahan gambut, sekitar 30.000 hektare di lahan mineral, sedangkan sisanya berada di kawasan lain.

Data-data tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, bagaimana refleksinya terhadap potensi karhutla pada 2020, dan bagaimana pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan?

WALHI Jambi dengan tegas mengatakan dalam konteks Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi harus tegas dalam upaya mitigasi , Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan menindak tegas pelaku pembakaran bahkan perusahaan-perusahaan yang dimana lahannya terbakar harus bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah dan pihak perusahaan juga mesti bertanggung jawab secara materil kepada masyarakat, terutama yang menjadi korban karhutla, jika hal ini tidak dilakukan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pasti akan terjadi di setiap tahunnya.

Baca juga : MOJOK TRIBUN JAMBI Refleksi Karhutla 2019 & Penanggulangan Karhutla 2020, Apa yang Harus Dilakukan?


Alih fugsi lahan menjadi perkebunan skala besar ataupun Kawasan indsutri menyebabkan ancaman ketahanan pangan apalagi munculnya industri ekstra aktif di sekitar ateal pertanian. Mulai dar konflik hingga kriminalisasi dalam upaya penguasaan lahan pertanian.

WALHI Jambi sendiri melihat problem pembangunan industri di Jambi belakangan ini tidak memperhatikan keberlanjutan areal pangan petani. Contoh yang sering terjadi adalah nasib Petani di kampung-kampung seperti yang dialami petani di Desa Lubuk Mandarsyaah, Kabupaten Tebo yang berkonflik dengan perusahaan industri HTI (Hutan Tanaman Industri) group dari Sinar Mas.

Pada kondisi lain, terjadi juga kriminalisasi petani yang berujung pada proses hukum saat mempertahankan wilayah kedaualatan pangannya. Padahal menempatkan petani dalam kedaulatan pangan pemerintah punya perda No 5 tahun 2012 soal ketahanan pangan. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

WALHI Jambi sendiri menghitung luas areal pangan yang produktif di Provinsi Jambi tidak lebih dari 30 hektar, walaupun lebih dari 30 hektar dapat dipastikan mengalami keterancaman. Problem petani sangat luas disamping memastikan produktifitas dan harga berpihak, belum lagi keberpanjutan harus juga diperhatikan. Namun petani tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena keterbatasan informasi. Pemerintah juga harus memastikan akses tata kelola petani di wilayahnya tidak terganggu dengan aktivitas produksi industri


Dalam mencegah Karhutla di Provinsi Jambi kesiapan perusahaan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, karena sebagaimana diketahui, pemerintah sudah melakukan apel siaga karhutla dengan pemegang izin.

Pemerintah harus memastikan semua sarana dan prasarana tersedia, serta cepat tanggap terhadap perusahaan apabila terjadi karhutla di area konsesi dan di sekitar area konsesi. Selain itu juga pemerintah harus secara tegas kalau ini tidak dijalankan, pemegang izin wajib bertanggung jawab, baik terkena sanksi administrasi, perdata, hingga pidana yang dilakukan oleh pemerintah.

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi menegaskan, "Kenapa kita perlu tegaskan ini dan kepastian pemerintah untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi, red) dan audit kepatutan terhadap perusahaan dalam kesiapan dan tanggung jawab terkait karhutla? Agar kasus kejadian karhutla yang sebelumnya tidak terulang-ulang lagi di lokasi yang sama atau justru terjadi di lokasi yang baru," tegasnya.


Kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi, sudah menjadi musim 10 tahun terakhir. Kabut asap pun jadi duka tahunan warga. Hutan dan lahan gambut makin rusak. Dalam prosesnya pengelolaan lahan oleh perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik, puncak di tahun 1997 terjadi kebakaran, gambut tidak lagi menjadi wilayah penyimpanan ini terjadi terus menerus sampai munculnya regulasi perbaikan.

Dari hasil pantauan WALHI Jambi melalui hotspot modis lapan, Provinsi Jambi sejak 1 Juli 2020 hingga 27 Juli 2020, ada 145 hotspot, dengan komposisi tingkat kepercayaan high ada 23 hotspot dan medium 122 hotspot. Terkait apakah hotspot atau titik panas itu menghasilkan karhutla atau tidak, menurutnya, ini memang perlu dicek langsung di lapangan.

Baca Juga : 145 Titik Api Terpantau, Wilayah Gambut di Jambi Rawan Karhutla


Jambi 16 Juli 2020 - Ditengah persoalan munculnya pandemic COVID 19 yang saat ini masih berpotensi banyak membunuh populasi manusia, ditengah semakin banyaknya konflik-konflik tanah yang diakibatkan oleh penguasaan sepihak oleh pihak industry ekstraktif [perusahaan sawit, HTI dan tambang], dan ditengah ancaman, banjir, kebakaran hutan dan lahan  atas dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan secara masif dan sistematik, muncul kebijakan Omnibus Law yang dianggap oleh Pemerintah sebagai kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. 

Setidaknya, ada 12 poin mengapa kebijakan Omnibus Law harus segera dibatalkan, yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap keselamatan rakyat. Yang pada prakteknya, menjurus pada skenario  pelanggaran nilai-nilai lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, Hak Asasi Manusia dan nilai kearifan lokal yang selama ini telah hidup dan tumbuh, baik diwilayah Indonesia secara keseluruhan, maupun Provinsi Jambi secara khsusus. 

  1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. 
  2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. 
  3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law. 
  4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi 
  5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat 
  6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat 
  7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan 
  8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing 
  9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja 
  10. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah 
  11. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual 
  12. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara Negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha 

 Provinsi Jambi yang menjadi salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, bukan hanya akan menerima dampak dari kebijakan Omnibus Law, tetapi secara politik tentu memiliki hak untuk menentukan sikap. Dalam catatan akhir tahun 2019 WALHI Jambi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi, setidaknya ada 156 konflik sumber daya alam yang diwariskan pada tahun 2018 dan  belum terselesaikan hingga tahun 2020. 


Dalam analisis pemetaan aktor keterlibatan konflik yang terjadi, WALHI Jambi masih melihat adanya aktor Perusahaan yang menjadi aktor utamanya. Baik itu konflik yang terjadi di sektor pertambangan, konflik kawasan hutan, maupun konflik diperkebunan. 

Dari situasi pengelolaan sumber daya alam yang tercatat oleh WALHI Jambi, yang berdampak langsung kepada keselamatan rakyat Jambi, sudah semestinya menjadi tanda-tanda bagi seluruh pihak yang memiliki kuasa atas kebijakan politik [DPRD dan Pemerintahan Jambi]. Dengan  menyegerakan untuk bersikap tegas dan bersama rakyat Jambi untuk menolak kebijakan Omnibus Law, agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Selesai 


Narahubung :  
Direktur Eksekutif WALHI Jambi   
Rudiansyah    
Hp [ 0813 6669 9091 ] 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.