2020

Khalisa Khalid (berdiri) saat memimpin konsolidasi kelompok perempuan di Jambi, Rabu (4/3/2020). Dalam konsolidasi itu keluar rekomendasi, yang salah satunya terkait pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan perempuan sebagai aktor ekonomi. (Liputan6.com / Gresi Plasmanto)

Setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women's Day). Bertepatan dengan itu, juga merefleksikan bahwa sampai sekarang masih banyak persoalan yang dialami oleh kelompok perempuan.

"Saya minta semua perempuan, ibu-ibu yang ada di sini mulai menyuarakan apa yang dirasakan (ketidakadilan), apa yang dialami perempuan di kampungnya," demikian yang pertama kali disampaikan Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Khalisa Khalid dihadapan puluhan perempuan.

Dalam sebuah agenda konsolidasi perempuan pejuang lingkungan dan sumber daya alam di Jambi, Rabu (4/3/2020), Khalisa mencoba mendoktrin para perempuan yang hadir mulai menyuarakan ketidakadilan gender yang dialami.

Misalnya kata Khalisa, ketika bicara kerusakan lingkungan hidup, dampak pembangunan yang serampangan, perempuan adalah kelompok rentan yang terdampak lebih besar. Karena, selama ini paradigma pengelolaan kekayaan alam telah menjauhkan peran perempuan.

Hal itu juga dibuktikan hampir dibanyak kesempatan. Kelompok perempuan kerap ditinggalkan dalam setiap rencana pembangunan, baik dari tingkat desa atau kampung hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan masih mengabaikan kelompok perempuan.

Sekarang sudah saatnya mempunyai inisiatif untuk membangun ruang hidup, alternatif ekonomi. Selain itu, perempuan juga harus berinisiatif menyampaikan pendapat dan meyakinkan pemerintah bahwa perempuan juga bisa menjadi aktor ekonomi.

"Kita kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), jadi harus ada bagian atau inisiatif perempuan untuk mengelolanya. Kalau ekonomi perempuan bisa berjalan, maka ini bisa menjadi proteksi untuk ketahanan ekonomi dan pangan," kata Khalisa.

Keadilan gender menurut Khalisa, harus menjadi bagian terintegrasi dalam perjuangan guna mewujudkan keadilan ekologis. Perempuan mempunyai peran yang strategis dalam berbagai bidang, termasuk ambil bagian dalam setiap kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan lingkungan hidup.
"Menyuarakan apa yang perempuan yang alami, saya contohkan apa yang dilakukan ibu-ibu Kendeng (menolak pabrik semen), meski kasus belum selesai dan hasilnya justru ketidakadilan. Bagaimana ibu-ibu Kendeng bisa terus berjuang hingga mendapatkan perhatian dari publik," kata Khalisa.

Dalam sebuah konsolidasi perempuan di Jambi tersebut, Khalisa meminta puluhan perempuan yang hadir supaya dapat memaparkan kondisi yang terjadi di kampungnya masing-masing, baik itu pembangunan, ekonomi atau perampasan hak.

Susilawati, salah seorang perempuan dari Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir dalam konsolidasi itu menyampaikan, bahwa perempuan di desanya telah kehilangan hak kelola atas tanahnya yang sekarang diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dia mengatakan, banyak perempuan di desanya yang kini hanya bekerja sebagai harian lepas di perusahaan setelah mereka tidak bisa menggarap lahan pertanian. Kondisi ini sudah terjadi belasan tahun.

"Sudah 15 tahun lamanya kami meminta hak kami dikembalikan, sudah mengadu kemana-kemana, dan sekarang harus kemana lagi kami mengadu," kata Susilawati.


Rekomendasi

Konsolidasi Perempuan Jambi
Sejumlah perempuan di Jambi usai berkonsolidasi, Rabu (4/3/2020) Dalam konsolidasi itu keluar sejumlah rekomendasi, salah satunya terkait pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan perempuan bisa menjadi aktor ekonomi. (Liputan6.com / Dok Walhi Jambi)

Ketidakadilan dan kesetaraan gender masih jauh dari harapan. Menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 8 (Asia Pasific) terkait kesenjangan gender global.

Sedangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pemberdayaan Gender 2019 menempatkan perempuan sebagai tenaga profesional dengan presentase diangka 35 hingga 55 persen.

Dalam sebuah konsolidasi perempuan pejuang lingkungan hidup dan SDA di Jambi tersebut, para perempuan menyatakan akan terus berjuang mengelola sumber daya alam dengan pengetahuan yang mereka miliki.

Mereka juga saling berdiskusi atas masalah yang mereka hadapi dan mengidentifikasi akar masalah, hingga akhirnya konsolidasi itu menelurkan sejumlah rekomendasi.

Rekomendasi dari hasil konsolidasi perempuan dari pedesaan yang digagas Walhi tersebut, di antaranya adalah mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di wilayah mereka.

Kemudian mereka meminta pemerintah untuk memulihkan alam yang rusak. Dan pemerintah segera mengakui serta melindungi wilayah kelola rakyat dan memfasilitasi dengan menguatkan ekonomi alternatif perempuan.

"Penguatan perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta wilayah kelola rakyat yang berkelanjutan."


Tantangan Kelola Rakyat Ditengah Omnibus Law Cipta Kerja


Direktur Eksekutif Nasional Walhi
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati saat memaparkan pentingnya wilayah kelola rakyat. (Liputan6.com / Gresi Plasmanto)
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya Walhi. Selain dianggap akan mendiskriminasi hak pekerja perempuan, RUU Cipta Kerja ini juga akan semakin mempercepat kerusakan ekologi dan mengancam wilayah kelola rakyat.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan, pemerintah masih terus disibukan dengan RUU Cipta Kerja, yang isinya tidak ada hubungan dengan penciptaan lapangan kerja. Dan justru menghilangkan pekerjaan rakyat yang sudah berproduksi.

Juga Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menurut Nur Hidayati, merupakan sebuah perangkat hukum yang dibuat pemerintah untuk memuluskan investasi skala besar dengan cara membabat regulasi yang ada sebelumnya dan membungkam suara kritis dari rakyat.

"Saya kira masih banyak lagi potensi alam kita yang harus dikelola dengan lebih optimal. Di depan mata ada jutaan model ekonomi, ada jutaan rakyat yang mau produksi, tapi tidak punya akses, 60 persen wilayah daratan dikuasai konsesi dan korporasi," kata Nur Hidayati dalam sebuah Acetival Wilayah Kelola Rakyat di Jambi.

Yaya, begitu Nur Hidayati disapa, mengatakan, ketimbang membuat kebijakan RUU Cipta Kerja, sebaiknya pemerintah memberikan asistensi untuk meningkatkan produksi rakyat hingga akses pasarnya. Terbukti dengan asistensi itu bisa meningkatkan produktifitas dan rakyat mendapatkan harga jual yang lebih baik.

"Asistensi yang seharusnya dilakukan, misalnya soal akses pasar, kita tahu selama ini akses pasar dikuasi kartel, jadi ketika rakyat tidak punya bekingan, maka tidak bisa mengakses pasar, pecuma juga," katanya menjelaskan.

Sudah saatnya komponen masyarakat sipil, termasuk media untuk turut menyuarakan ekonomi rakyat yang telah berhasil. "Kalau enggak terus disuarakan, maka kita akan semakin sulit menandingi wacana pemerintah dari rencana investasi besar itu," kata Nur Hidayati.

Sumber : liputan6.com

KWT Dampingan Walhi Manfaatkan Lidi Sawit dan Bambu Menjadi Kerajinan yang Bernilai


Dalam kondisi sumber daya alam melimpah dan tumbuh suburnya budaya instan, melihat berkah dari alam dan memanfaatkannya adalah kemampuan yang luar biasa.
Seperti kelompok tani dampingan Walhi yang memanfaatkan lidi kelapa sawit dan bambu untuk dimanfaatkan kembali.

Lidi kelapa sawit tak banyak dilihat manfaatnya. Namun, Kelompok Wanita Tani (KWT) Sako Indah, melihat potensi ini. KWT Sako Indah berlokasi di Desa Baung, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun.

Yanti, anggota KWT Sako indah mengatakan, tidak ada yang punya lahan sawit khusus di desa mereka, namun ada yang menanam sawit di pinggiran sungai. Sawit-sawit itu lah yang kemudian lidinya dimanfaatkan.


Ibu-ibu dalam kelompok tani membagi diri dalam empat kelompok.
04032020_Kerajinan dari KWT bimbingan Walhi Jambi
04032020_Kerajinan dari KWT bimbingan Walhi Jambi (Tribunjambi.com/Jaka HB)
"Ada yang guntung atau membersihkan, ada yang membuat polanya dan ada juga yang menganyamnya," ungkap Yanti, Rabu (4/3/2020).

KWT Sako Indah punya empat jenis produk. Ada piring kecil, piring besar, tempat air minum kemasan dan tempat buah yang ukurannya paling besar.

"Kalau piring itu selusinnya Rp 80 ribu. Tempat air minum Rp 50 ribu dan tempat buah Rp 30 ribu," bebernya.

Bahkan peminat produk ini cukup banyak.

"Ada dari Kerinci, Bangko dan Jambi. Biasanya untuk kebutuhan katering," bilang Yanti.
Menurut Yanti, jarak tempat mengambil lidi dari tempat mereka cukup jauh. Sebab mereka tidak ada yang bertani sawit secara besar-besaran.

Selain KWT Sako Indah, ada pula KWT Kunyit Serumpun  yang juga dari Kecamatan Batang Asai. Bedanya, KWT ini memroduksi produk alam berbahan dasar bambu.

Rohana, Ketua Kelompok Kunyit Serumpun mengatakan, pihaknya membuat produk berbahan dasar bambu, seperti tampi beras, pinggan atau piring kecil, ambung (untuk mengkat kayu bakar), sarau untuk menangkap ikan dan tempat air minum kemasan.

"Ambung bisa angkut kayu sampai 25 kg," katanya.

Menurut Rohana, setiap bulannya ada 10 sampai 15 produk yang terjual. Sedangkan proses pembuatannya cukup sulit di awal.

"Tempatnya cukup jauh dan pohonnyakan berduri itu. Harus bersihkan durinya dulu," ungkap Rohana.

Dua KWT ini merupakan sebagian dari 11 pengisi stand di acara Acetival Wilayah Kelola Rakyat Walhi Jambi yang diselenggarakan di pelataran parkir Hotel Golden Harvest.

Dalam acara ini, Walhi menghadirkan panganan lokal petani Jambi dan beberapa pegiat budaya dan seni di Jambi.

Acara ini diselenggarakan Walhi Jambi selama dua hari dari tanggal 3 hingga 4 Maret 2020, yang juga diiringi acara lainnya.

KWT Dampingan Walhi Manfaatkan Lidi Sawit dan Bambu Menjadi Kerajinan yang Bernilai  (Tribunjambi.com/Jaka HB)

Khalisah
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Jambi kembali mengadakan kegiatan workshop, Rabu (4/3/2020) yang mengangkat isu perempuan. Walhi menghadirkan Khalisah Khalid, Koordinator Dispolitik Walhi Nasional menjadi narasumber.
Dalam Work Shop ini,  Khalisah mengatakan bahwa perempuan saat ini memiliki andil dalam ekonomi pembangunan. Termasuk perempuan-perempuan saat ini mengalami kondisi yang sama dalam mengembangkan usaha seperti sumber daya alam. "Situasi perempuan dan sumber daya alam yang dihadapi seluruh perempuan sebenarnya nyaris sama di seluruh wilayah", ujarnya.
Khalisah menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki inisiatif dalam perjuangan membangun ekonomi perempuan seperti pengolahan kerajinan yang diperoleh dari alam. "Kerajinan produk produk dari kayu kemudian juga ada pengolahan jahe. Nah itu harus dilihat sebagai perjuangan mereka", tambahnya.
Perkembangan ekonomi perempuan dijelaskan oleh Khalisah perlu mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Terutama dalam bentuk perizinan. Khalisah juga menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dari perempuan lebih berkelanjutan. "Lebih berapa kelanjutan secara lingkungan misalnya contohnya produk yang dikelola melalui kayu. Itu sebenarnya dalam konteks lingkungan itu menjaga hutan", ujarnya.Khalisah sangat meyakini bahwa ekonomi yang dibangun oleh perempuan lebih berkelanjutan. (sap)
Sumber : jamberita.com

Tingkatkan Potensi UMKM, Ini yang Dilakukan Walhi Jambi di Hotel Golden Harvest


Guna meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi, Walhi Provinsi Jambi menggelar wilayah kelola rakyat masyarakat di Provinsi Jambi. Berbagai rangkaian kegiatan digelar selama dua hari yakni 3-4 Maret, di Hotel Golden Harvest Jambi.

Kegiatan yang digelar diantaranya pameran stand dari perwakilan UMKM dari seluruh Provinsi Jambi dan komunitas dampingan Walhi, dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat.

Ada juga workshop wilayah kelola rakyat yang membahas masalah potensi UMKM yang dihadiri langsung oleh kementrian UKM Republik Indonesia, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Direktur Walhi Pusat.

Dari pantauan Tribunjambi.com stand yang ada di halaman Hotel Golden Harvest tampak menyediakan berbagai potensi UMKM desa. Di antaranya seperti produk lokal, kopi, teh, gelang, tas, dan lainnya.

Dikatakan Rudiansyah Direktur Eksekutif Walhi Jambi bahwa ada dua tujuan rangkaian kegiatan yang digelar oleh Walhi Jambi. Di antaranya meminta dukungan untuk perlindungan wilayah kelola rakyat dan dukungan para pihak mempertahankan potensi alam di Jambi.

“Sehingga masyarakat tidak hanya bergantung dengan industri yang ada di Jambi. Melainkan mampu mendongkrak ekonomi dengan membuat UMKM yang kita dukung untuk terus dipasarkan,” sebutnya.

Menurut Rudiansyah berbagai kegiatan juga digelar dalam dua hari ini. Di antaranya talkshow tentang kegiatan ekonomi perempuan bersama perempuan yang sudah aktif dalam meningkatkan UMKM di Jambi.

“Kita berbagi dan konsolidasi tentang penguatan kapasitas kelompok perempuan yang ada di Provinsi Jambi,” pungkasnya. (Rohmayana)



 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mengadakan Festival Wilayah kelola Rakyat. Festival ini merupakan kegiatan besar yang diadakan Walhi Jambi.
Rangkaian kegiatannya adalah berupa event Workshop wilayah kelolarakyat yang didalamnya nanti mengundang narasumber dari Kementerian Koperasi UKM RI, Dinas Kehutanan provinsi Jambi, praktisi akademisi dan dari Walhi.
Rudiansyah Direktur Eksekutif daerah Walhi Jambi menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk upaya untuk memperoleh dukungan terhadap wilayah kelolarakyat di Provinsi Jambi. "Kenapa ini penting dilakukan adalah aspek keberlanjutan dan aspek kearifan lokal yang telah terjadi di masyarakat dalam pengembangan potensi yang telah dilakukan menjadi modal utama dalam proses menjaga keberlanjutan lingkungan yang ada di masyarakat", ujarnya. (3/3/2020)
Selain dari workshop Walhi Jambi juga mengadakan pameran yang menampilkan produk dari beberapa komunitas penggiat lingkungan dan juga dari organisasi masyarakat. Yang semuanya merupakan murni hasil dari sumber daya alam atau komoditas yang ada di desa.
Selanjutnya Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nurhidayati menjelaskan bahwa wilayah kelolarakyat merupakan konsep tanding yang diajukan oleh Walhi untuk mengubah pembangunan di Indonesia. "Jadi kalau di masa lalu itu pembangunan di tumpukan kepada industri-industri besar padat modal yang utama modal asing, Kami ingin sebenarnya dalam wilayah kelola kelola rakyat ini memunculkan rakyat sebagai aktor utama", ujarnya. (sap)
Sumber : jamberita


Ilustrasi: Lahan gambut yang sehat. (Foto: www.pantaugambut.id)
KBR, Jambi - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menilai mayoritas perusahaan perkebunan di Provinsi Jambi tidak menjalankan program restorasi gambut.
Kalaupun ada yang menjalankan, prosesnya tidak sesuai dengan standar teknis dari Badan Restorasi Gambut (BRG).
Hal itu terungkap setelah Walhi Jambi melakukan pemantauan terhadap delapan perusahaan pemegang izin usaha perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Perusahaan yang dimonitor itu merupakan sampel dari 60 lebih perusahaan perkebunan yang beroperasi di kawasan gambut di Jambi.
"Hampir seluruh kebijakan restorasi gambut tidak dijalankan. Kita memverifikasi, kita tanyakan ke perusahaan apakah mereka mempunyai sekat kanal. Dalam standar BRG (Badan Restorasi Gambut) sekatnya permanen dari beton atau kayu. Jika di musim hujan akan digali, di musim kemarau akan mereka tutup. Artinya menjaga tinggi air itu tergantung atas alat berat mereka. Artinya standar BRG tidak mereka gunakan," kata Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi kepada KBR, Selasa (3/3/2020).
"Kedua, perusahaan membuat sumur bor. Sumur bor (harusnya) dibuat di wilayah yang rentan kebakaran, tetapi yang perusahaan buat hanya di posko atau camp perusahaan saja," lanjutnya.
Selain tidak membangun infrastruktur restorasi, Walhi Jambi juga menemukan banyak perusahaan tidak melakukan penanaman di lahan gambut.
"Perusahaan juga tidak memiliki program pemberdayaan masyarakat agar melakukan usaha tanpa merusak kawasan gambut," tambah Rudiansyah.
Saat ini di Provinsi Jambi terdapat lebih dari 700 ribu hektare lahan gambut. Sekitar dua pertiganya dikuasai oleh perusahaan dan dijadikan perkebunan tanaman industri.
Menurut Direktur Walhi Jambi Rudiansyah, program restorasi gambut yang dijalankan BRG juga tidak menjangkau kawasan-kawasan berizin usaha tersebut.
Editor: Agus Luqman
Sumber :kbr.id


  • Hampir tujuh tahun sejak Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus meneken Perda No.13 tentang Pengangkutan Batubara akhir 2012, jalan khusus batubara tak kunjung terbangun. Sampai sekarang, ribuan truk angkutan batubara masih menjejali jalanan umum.
  • Dalam catatan Mongabay sejak 2017-2019, setidaknya 35 orang meninggal karena kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara. Kecelakaan terjadi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Batanghari, Kota Jambi dan Muarojambi. Jalan di Batanghari, paling mengerikan, lebih 20 orang tewas.
  • Angkutan batubara diprediksi meningkat seiring kenaikan harga batubara. Data Dinas ESDM Jambi, menyebutkan, harga batubara pada Oktober 2019 pada kisaran US$21,19 perton, naik US$1,17 dari bulan sebelumnya.
  • Sekali jalan, sopir truk batubara bisa dapat uang bersih hanya Rp200.000. Banyak supir akhirnya mengangkut batubara kelewat batas untuk dapat setoran, bahkan hampir dua kali lipat. Mereka juga berburu waktu pengangkutan kedua. Kondisi ini, justru menjadi awal petaka, banyak kecelakaan mulai dari sini.

Jalur khusus angkutan batubara di Jambi, tampaknya  hanya jadi janji Pemerintah Jambi. Hampir tujuh tahun sejak Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus meneken Perda No.13 tentang Pengangkutan Batubara akhir 2012, jalan khusus batubara tak kunjung terbangun.
Sampai sekarang, ribuan truk angkutan batubara masih menjejali jalanan umum. “Kalau pagi pas anak sekolah itu puluhan [truk batubara] lewat, kadang miris. Soalnya, habis kejadian mbah [Mbah Senin] itu banyak lagi kecelakaan batubara,” kata Halimah, anak Mbah Senin yang meninggal ditabrak truk batubara pada 2018.
Sampai Oktober 2019, produksi batubara di Jambi mencapai 8,4 juta ton, angka ini sedikit naik dibanding produksi 2017. Lebih dari 2.400 truk pengangkut batubara melintas di jalanan Jambi.
Dalam catatan Mongabay sejak 2017-2019, setidaknya 35 orang meninggal karena kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara. Kecelakaan terjadi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Batanghari, Kota Jambi dan Muarojambi. Jalan di Batanghari, paling mengerikan, lebih 20 orang tewas.
Tepat 5 Agustus 2018, di Jalan Lintas Desa Sungai Buluh, Batanghari, Rabandani, anak sekolah tewas dihantam truk batubara. Kepala Rabandani, remuk.
Warga spotan marah dan memblokir jalan lintas di Desa Sungai Buluh. Tiga hari ratusan truk batubara dihadang tak bisa lewat.
Ratusan supir truk batubara yang kesal balik berontak. Mereka menggeruduk Kantor Bupati Batanghari dan DPRD, menuntut Pemerintah Batanghari merevisi Perda No.13 dan segera membuka jalan yang diblokir warga.
“Kami cuma mau cari makan, bukan mesin pembunuh!” kata seorang supir batubara.
Bambang sudah lima bulan jadi supir batubara. Dia kecewa, setiap kali ada kecelakaan, warga langsung memblokir jalan. “Kalau ada kecelakaan, itu masalah pribadi supir yang nabrak, jangan kami semua kena imbasnya.”
Lima hari berselang, keributan terjadi di Muarojambi. Kabar yang beredar supir batubara menyerang warga dengan kayu di Kumpeh. Kontan emosi warga mendidih. Puluhan truk dirusak. Warga gulingkan satu truk truk bermuatan batubara.
Kapolda Jambi dan Bupati Muarojambi, Masnah Busro, datang meredam emosi warga.
Warga kesal, setelah pukul 06.00 pagi, semestinya tak ada lagi truk muatan batubara lewat jalan Kumpeh. Hasil rapat Pemerintah Muarojambi, awal Juli lalu, angkutan batubara tak boleh melintas pukul 07.00-09.00 pagi dan 16.00-19.00 sore. Di Batanghari, angkutan batubara hanya boleh melintas setelah pukul 06.00 sore.
Banyak supir batubara merasa keberatan dengan aturan ini. “Kita ini juga butuh makan,” kata Bambang, supir truk batubara saat saya temui di Telanai, Kota Jambi.
Sopir angkutan batubara merasa keberatan dengan pembatasan waktu oleh pemerintah. Larangan melintas setelah pukul 06.00 sore di Batanghari dan 06.00 pagi di Kumpeh, membuat para supir harus berburu waktu untuk kejar setoran.
“Sore keluar dari Batanghari, sampai Jalan Baru [Muarojambi] antre soalnya cuma satu jalur, buka tutup. Sampai Kumpeh itu jam 06.00 [pagi] lewat kita sudah disetop gak boleh lewat. Susah, kadang sehari kito gak dapat duit. Kito jugo butuh buat makan.”
Untuk muatan 10 ton, katanya, bisa dapat uang transpor Rp900.000-Rp1 jutaan tergantung aturan perusahaan. Uang itu termasuk jatah solar, makan selama perjalanan, upah bongkar di pelabuhan dan pemilik truk.
Kalau beruntung, Bambang bisa dapat Rp200.000 sekali jalan. “Apesnya kalau ban pecah, gardan patah, truk guling itu gak dapet apa-apa, malah tekor.”
“Kalau kito berduo samo kenek, dibagi lagi hasilnya. Maka, satu trip itu gak cukup kalau berduo,” kata Bambang.
Banyak supir akhirnya mengangkut batubara kelewat batas untuk dapat setoran, bahkan hampir dua kali lipat. Mereka juga berburu waktu pengangkutan kedua. Kondisi ini, justru menjadi awal petaka, banyak kecelakaan mulai dari sini.
Sepanjang 2017, Jalan Lintas Muara Bulian-Kota Jambi, paling banyak makan korban. Pemerintah pernah membuat jalur alternatif melewati Jalan Sri Dadi–Penerokan-Tempino-Talang Duku. Jalur ini lebih panjang. “Tapi orang kampung itu juga nolak truk batubara lewat, katanya jalan jadi rusak,” kata Bambang.
Truk batubara mengalami patah as diduga akibat kelebihan muatan. Banyak truk mengangkut batubara melebihi standar yang ditentutkan. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia
Revisi aturan
Dinas Perhubungan Jambi, mengusulkan revisi Perda No.13 Tahun 2013. Wing Gunariadi, Kabid Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Jambi menyebut, sejak tanggung jawab jembatan timbang di Sarolangun dan Batanghari diambil alih Kementerian Perhubungan pada 2016, isi Perda No.13 tak lagi relevan. Banyak kewenangan Dishub Jambi terpangkas.
Saat ini, mereka menyusun kajian akademik terkait perubahan Perda No.13. Wing bilang, lebih dari separuh isi perda berubah. “Bukan revisi lagi tapi membuat perda baru, karena yang kita revisi lebih 50%.”
Ketika perda baru berlaku, pengawasan angkutan tambang batubara akan mulai dari mulut tambang. Dinas akan memasang stiker yang menunjukkan nama perusahaan pemilik batubara pada setiap truk batubara.
“Kalau dulu bentuk penindakan adalah tilang, kita evaluasi bentuk tilang tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ke depan, penindakan administrasi, yang ditindak perusahaan, apabila dia [supir] melanggar jam operasional. Perusahaan yang kena sanksi.”
Revisi perda ini, katanya, mereka targetkan masuk pembahasan dewan pada 2020. Pada 2021, bisa mulai jalan. Konsekuensi terberat, katanya, pencabutan izin usaha pertambangan.
Kemungkinan lewat jalur sungai? Menurut Wing, pengangkutan batubara melewati jalur sungai justru lebih rumit dan butuh kajian khusus. Masalah sedimentasi, pencemaran, dan pasang surut air sungai harus dihitung.
Rencana pengangkutan tambang batubara lewat jalur sungai sebenarnya telah dirancang jauh sebelum Perda No.13 diteken Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. Pada 2004, dermaga ponton dibangun di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Sarolangun.
Rencananya, dermaga ini untuk mengangkut batubara dari Sarolangun termasuk pengiriman batubara ke PTLU Semaran. Dermaga tak selesai karena korupsi yang menyeret Bupati Sarolangun, Madel.
Wing bilang, revisi Perda13 harus didorong untuk mengatur angkutan batubara sebelum tambah semrawut.
Dia memprediksi, angkutan batubara meningkat seiring kenaikan harga batubara. Data Dinas ESDM Jambi, harga batubara pada Oktober 2019 pada kisaran US$21,19 perton, naik US$1,17 dari bulan sebelumnya.
“Kalau kita tidak dorong sistem ini, kapan lagi? Kita harus tegas juga dengan perusahaan. Selama ini, yang kita salahin transportir [supir], tapi perusahaan kan disuruh bangun jalan lalai ajanunggak-nunggak, kapan bangunnya? Kapan programnya? Kapan progresnya? Nggak jelas.”
Sekda Jambi, M Dianto jelas bilang Pemerintah Jambi, tak punya rencana membangun jalan khusus batubara. Dia berdalih tambang batubara tak menyumbang pendapatan untuk Jambi.
“Mana adolah pemerintah nak bangun jalan khusus batubara sementara pendapatan ndak ado.”
Menurut Dianto, sudah ada investor berniat membangun jalan khusus batubara, karena pemerintah tak punya anggaran.
Benarkah Pemerintah Jambi, tak dapat bagian dari tambang batubara? Badan Keuangan Daerah Jambi mencatat, pada 2017 Pemerintah Jambi mendapat Rp21 miliar dari dana bagi hasil tambang batubara. Pada 2018, naik jadi Rp29 miliar, dan 2019 meningkat Rp38,6 miliar. Pada 2020, diperkirakan dana bagi hasil minimal Rp23 miliar. Pmerintah kabupaten mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari provinsi.
Dana bagi hasil masih kecil kalau dibandingkan angka yang disebut Imron Rosyadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jambi, untuk membangun jalan khusus batubara.
Imron mengaku ditemui Jabar, perwakilan pengusaha yang tertarik investasi jalan tambang batubara. Jalan akan dibangun sepanjang 140 kilometer dan lebar 30 meter mulai dari Pauh, Sarolangun, melewati Batanghari hingga Dusun Mudo, Talang Duku, Muarojambi. Nilai awal pembangunan ini sekitar Rp2,1 triliun.
“Sekarang lagi bergerak, tapi izin resmi ke kita belum ada, kajian lingkungan belum sama sekali. Wacana untuk membangun jalan itu sudah disampaikan ke kita.”
Kabar yang diterima Imron, hingga Agustus lalu, proses pembebasan lahan sudah 65%. Dia tak tahu di mana persis lahan yang sudah dibebaskan sejak 2018.
Rencananya, jalan sepanjang 140 kilometer itu tak hanya untuk angkutan batubara juga angkutan berat lain. Sistemnya, seperti jalan tol yang dikelola swasta. Jalan ini akan jadi solusi mengurangi kerusakan jalan pemerintah dan kecelakaan tinggi karena angkutan batubara.
Imron tak tahu apa nama perusahaan yang bakal investasi Rp2,1 triliun itu. “Nama perusahaan belum ada,” katanya.
Saya mencoba menghubungi Jabar untuk memastikan kebenaran yang dikatan Imron. Jabar tak merespon, pesan singkat dan telepon saya tak dijawab.
Ester Susan menunjukkan foto Jonatan Sitompul putranya yang kala itu berumur 7 tahun tewas setelah ditabrak truk pengangkut batubara. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia
Selain Jabar, ada konsorsium pengusaha tambang batubara yang juga berniat patungan membangun jalan. Kabarnya, ivestasi mencapai Rp1 triliun lebih.
Muktamar Hamdi, Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jambi, mengatakan, empat bulan lalu baru saja mengirimkan surat pada konsorsium, menanyakan perkembangan rencana jalan tambang batubara. Tak ada balasan.
Rencana jalan tambang tampaknya sebatas omongan. Rusdiansyah, Direktur Walhi Jambi, menyebut, pemerintah sembarangan mengeluarkan Perda No.13 tahun 2012, tanpa ada perhitungan matang.
“Harusnya, sudah dihitung dulu sebelum perda itu keluar, berapa biaya bangun jalan khusus itu, siapa yang akan bangun, anggaran dari mana, dampaknya bagaimana. Itu harusnya sudah dipikirkan.”
Lewat pesan WhatsApp Edi Purwanto, Ketua DPRD Jambi bilang, masalah batubara jadi agenda prioritas dewan. “Kita akan evaluasi Perda No.13 Tahun 2012, sampai di mana dan apa kendalanya,” katanya. “Semua stakeholder kita ajak diskusi dan mencari jalan keluar terkait persoalan itu.”
Rudi mengatakan, investasi tambang batubara justru mendatangkan petaka di Jambi. Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, puluhan orang mati kecelakaan. “Dana bagi hasil itu kecil sekali nilainya kalau dibandingkan kerusakan lingkungan dan nyawa yang hilang.”
Pada 2016, seorang anak di Kabupaten Bungo, tewas tenggelam dalam kolam tambang batubara. Banyak kolam tambang menganga.
Rudi bilang, apa yang terjadi sekarang dampak obral izin pemerintah kabupaten.
“Sekarang setelah [kewenangan] beralih ke provinsi, pemerintah kabupaten seperti cuci tangan.”
Dia mendesak Pemerintah Jambi, mengevaluasi semua izin tambang yang ada di Jambi dan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang. “Kalau ada yang bermasalah beri sanksi atau cabut izinnya.”

Keterangan foto utama: Truk pengangkut batubara mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Muarojambi. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia
Kementerian Perhubungan memasang imbauan agar angkutan batubara tak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

Hari Seribu Pohon, Setiap Bulan 200 Hektar Hutan Jambi Alami Pemusnahan
JAMBI – Memperingati Hari Seribu Pohon Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi kembali mengingatkan bahwa setiap bulannya hutan Jambi ini terus mengalami pemusnahan, baik yang disengaja maupun musibah alam.
Seperti yang disampaikan Rudiansyah, selaku Direktur Eksekutif WALHI Jambi pada Kamis kemarin (09/01/2020) yang menyebut setiap bulan, itu terjadi sekitar 200 hektar lahan hutan Jambi mengalami pemusnahan.
“Baik di porestasi langsung, maupun tidak langsung akibat dari bencana ekologis.” Kata Rudiansyah.
Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, Komunitas maupun Pemerintah untuk melakukan upaya, dan menyerukan penanaman pohon itu sebanyak mungkin.
“Karena apa, pemanasan global atau perubahan iklim itu adalah nyata. Jadi itu bukan khayalan atau fiktif belaka, tapi itu nyata. Jadi bagaimana caranya kita melakukan upaya yang nyata ini, untuk bagaimana melakukan penghijauan kembali di wilayah yang sangat kritis dan wilayah yang harus dilindungi.” Jelasnya. (Nrs)


KBRN,Jambi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mendesak jasa keuangan khususnya perbankan tidak mengucurkan bantuan permodalan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kejahatan lingkungan di Provinsi Jambi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Jambi Rudiansyah dalam diskusi bertajuk Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan Potret Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2019 yang berlangsung di salah satu cafe di Kota Jambi hari ini.

Menurutnya, potret kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jambi pada tahun lalu menunjukkan, terjadi bencana ekologi berupa kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak luar biasa merugikan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karhutla yang terjadi , dan selalu berulang setiap tahun tersebut diindikasikan melibatkan sejumlah perusahaan di Jambi. Ironisnya , ungkap Rudiansyah, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi bahkan terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan masih belum tegas.  Bahkan sejumlah perusahaan masih mendapat kucuran bantuan permodalan dari perbankan. Oleh sebab itu Rudiansyah mendesak agar jasa keuangan khususnya perbankan tidak mengucurkan bantuan permodalan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kejahatan lingkungan di Provinsi Jambi. " Perbankan jangan lagi memberikan bantuan permodalan pada perusahaan yang terkait Karhutla. Karena kita lihat ada beberapa perusahaan di Jambi yang areal konsesinya terbakar pada 2015 dan 2019, ternyata mendapat kredit dan bank," ujar Rudiansyah, Kamis (9/1/2020).
Ditambahkannya, perusahaan yang terindikasi tersangkut kasus kebakaran hutan ataupun lahan, seharusnya pembiayaannya oleh perbankan harus direvisi bahkan dihentikan.

Senada dengan Rudiansyah,  Direktur Eksekutif Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Edi Sutrisno membeberkan, dari hasil investigasi yang dilakukan,  secara nasional, termasuk Jambi banyak perusahaan-perusahaan yang terindikasi tersangkut dalam kebakaran hutan dan lahan mendapat kucuran dana dari perbankan untuk operasional dan investasi perusahaan.  Dari 10 besar perbankan yang mengucurkan bantuan permodalan terhadap perusahaan tersebut, ironisnya urutan paling atas merupakan sebuah bank  yang berstatus BUMN. " Dari 10 besar bank yang memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan itu, peringkat pertama justru  sebuah bank BUMN. Inikan lucu, disatu sisi pemerintah gencar mendorong jangan ada Karhutla, ini justru bank yang BUMN malah memberikan kredit pada perusahaan yang terkait Karhutla," ujar Edi Sutrisno. " Perusahaan yang seperti itu, kreditnya harus direvisi, atau dihentikan," ungkapnya.
Sumber : rri.co.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.