2020

 

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” 
Jakarta, 2 September 2020 — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang “berisiko terhadap hutan” sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris. Menurut data yang dirilis forestandfinance.org [1] bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia. Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) [2] yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai 19 milyar Dolar AS dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian 14.3 milyar Dolar AS untuk operasi pulp dan kertas, dan 4,5 milyar Dolar AS untuk operasi sawitnya.

“BRI dan BNI yang tidak memiliki kebijakan publik untuk melarang pembukaan lahan gambut atau penggunaan api oleh klien mereka menjadi pemodal SMG, bank besar Jepang seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga menjadi pemodal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka telah mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial untuk pembiayaan sejak 2018,” ungkap Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif TuK (Transformasi untuk Keadilan) INDONESIA.

Alih-alih memulihkan lahan gambut yang berisiko kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP terus menebangi dan mengeringkan area baru lahan gambut, dengan total luas 3.500 hektar sejak 2018, termasuk kawasan dalam zona perlindungan dan restorasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, investigasi Jikalahari melaporkan tindak pidana PT. Arara Abadi (AA) anak perusahaan APP yang melakukan pembukaan lahan disertai dengan pembakaran yang disengaja pada Juli 2020 kepada kepolisian. Jikalahari menemukan lahan gambut yang masih membara disiapkan untuk penanaman melalui rekaman pesawat tanpa awak yang diambil pada 3 Juli 2020, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi, padahal citra satelit memastikan bahwa daerah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari 2020, data titik api menunjukkan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.

“Pembakaran yang disengaja di areal PT. AA tidak hanya melanggar peraturan di Indonesia tetapi juga melanggar komitmen dan kebijakan publik APP. PT. AA berulang kali melanggar dengan membiarkan kebakaran di konsesinya terjadi setiap tahun sejak 2015, diperkirakan total areal yang terbakar lebih dari 12.000 ha,” ungkap Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Selain kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP memiliki rekam jejak panjang terkait konflik dengan masyarakat dan pelanggaran hak atas tanah, dengan lebih dari 100 konflik aktif [1] dengan masyarakat. PT AA, perusahaan yang diduga sengaja membakar perkebunannya, memiliki sejarah pelanggaran hak masyarakat adat dan melakukan kriminalisasi [2] terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik agar publik yang menyimpan uang di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengetahui kemana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan. Apakah uang mereka diinvestasikan ke pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau malah sebaliknya, diinvestasikan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan hutan dan melakukan penyerobotan lahan warga sehingga mengakibatkan konflik”, pungkas Rudiansyah, Direktur Eksekutif WALHI Jambi.

***

Narahubung:
Berikut adalah tautan selama diskusi yang berlangsung: Facebook

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi menyebabkan berkurangnya Kawasan hutan serta Kawasan hidrologi Gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hampir setiap tahun merupakan hal yang tidak bisa lagi di anggap enteng oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti kejadi di tahun 2019 yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Di Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat 11.736 hektare terimbas karhutla.

Sementara BMKG Jambi berdasarkan pantauan satelit Lapan, juga memantau ribuan titik panas, yang puncaknya terjadi pada September 2019 sebanyak 4.859 hotspot.

Walhi Jambi sendiri mencatat dampak lebih besar. Hingga 31 Oktober 2019, sekitar 165.186,58 hektare terbakar, sekitar 114.000 hektare di antaranya adalah lahan gambut, sekitar 30.000 hektare di lahan mineral, sedangkan sisanya berada di kawasan lain.

Data-data tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, bagaimana refleksinya terhadap potensi karhutla pada 2020, dan bagaimana pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan?

WALHI Jambi dengan tegas mengatakan dalam konteks Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi harus tegas dalam upaya mitigasi , Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan menindak tegas pelaku pembakaran bahkan perusahaan-perusahaan yang dimana lahannya terbakar harus bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah dan pihak perusahaan juga mesti bertanggung jawab secara materil kepada masyarakat, terutama yang menjadi korban karhutla, jika hal ini tidak dilakukan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pasti akan terjadi di setiap tahunnya.

Baca juga : MOJOK TRIBUN JAMBI Refleksi Karhutla 2019 & Penanggulangan Karhutla 2020, Apa yang Harus Dilakukan?


Alih fugsi lahan menjadi perkebunan skala besar ataupun Kawasan indsutri menyebabkan ancaman ketahanan pangan apalagi munculnya industri ekstra aktif di sekitar ateal pertanian. Mulai dar konflik hingga kriminalisasi dalam upaya penguasaan lahan pertanian.

WALHI Jambi sendiri melihat problem pembangunan industri di Jambi belakangan ini tidak memperhatikan keberlanjutan areal pangan petani. Contoh yang sering terjadi adalah nasib Petani di kampung-kampung seperti yang dialami petani di Desa Lubuk Mandarsyaah, Kabupaten Tebo yang berkonflik dengan perusahaan industri HTI (Hutan Tanaman Industri) group dari Sinar Mas.

Pada kondisi lain, terjadi juga kriminalisasi petani yang berujung pada proses hukum saat mempertahankan wilayah kedaualatan pangannya. Padahal menempatkan petani dalam kedaulatan pangan pemerintah punya perda No 5 tahun 2012 soal ketahanan pangan. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

WALHI Jambi sendiri menghitung luas areal pangan yang produktif di Provinsi Jambi tidak lebih dari 30 hektar, walaupun lebih dari 30 hektar dapat dipastikan mengalami keterancaman. Problem petani sangat luas disamping memastikan produktifitas dan harga berpihak, belum lagi keberpanjutan harus juga diperhatikan. Namun petani tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena keterbatasan informasi. Pemerintah juga harus memastikan akses tata kelola petani di wilayahnya tidak terganggu dengan aktivitas produksi industri


Dalam mencegah Karhutla di Provinsi Jambi kesiapan perusahaan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, karena sebagaimana diketahui, pemerintah sudah melakukan apel siaga karhutla dengan pemegang izin.

Pemerintah harus memastikan semua sarana dan prasarana tersedia, serta cepat tanggap terhadap perusahaan apabila terjadi karhutla di area konsesi dan di sekitar area konsesi. Selain itu juga pemerintah harus secara tegas kalau ini tidak dijalankan, pemegang izin wajib bertanggung jawab, baik terkena sanksi administrasi, perdata, hingga pidana yang dilakukan oleh pemerintah.

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi menegaskan, "Kenapa kita perlu tegaskan ini dan kepastian pemerintah untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi, red) dan audit kepatutan terhadap perusahaan dalam kesiapan dan tanggung jawab terkait karhutla? Agar kasus kejadian karhutla yang sebelumnya tidak terulang-ulang lagi di lokasi yang sama atau justru terjadi di lokasi yang baru," tegasnya.


Kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi, sudah menjadi musim 10 tahun terakhir. Kabut asap pun jadi duka tahunan warga. Hutan dan lahan gambut makin rusak. Dalam prosesnya pengelolaan lahan oleh perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik, puncak di tahun 1997 terjadi kebakaran, gambut tidak lagi menjadi wilayah penyimpanan ini terjadi terus menerus sampai munculnya regulasi perbaikan.

Dari hasil pantauan WALHI Jambi melalui hotspot modis lapan, Provinsi Jambi sejak 1 Juli 2020 hingga 27 Juli 2020, ada 145 hotspot, dengan komposisi tingkat kepercayaan high ada 23 hotspot dan medium 122 hotspot. Terkait apakah hotspot atau titik panas itu menghasilkan karhutla atau tidak, menurutnya, ini memang perlu dicek langsung di lapangan.

Baca Juga : 145 Titik Api Terpantau, Wilayah Gambut di Jambi Rawan Karhutla


Jambi 16 Juli 2020 - Ditengah persoalan munculnya pandemic COVID 19 yang saat ini masih berpotensi banyak membunuh populasi manusia, ditengah semakin banyaknya konflik-konflik tanah yang diakibatkan oleh penguasaan sepihak oleh pihak industry ekstraktif [perusahaan sawit, HTI dan tambang], dan ditengah ancaman, banjir, kebakaran hutan dan lahan  atas dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan secara masif dan sistematik, muncul kebijakan Omnibus Law yang dianggap oleh Pemerintah sebagai kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. 

Setidaknya, ada 12 poin mengapa kebijakan Omnibus Law harus segera dibatalkan, yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap keselamatan rakyat. Yang pada prakteknya, menjurus pada skenario  pelanggaran nilai-nilai lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, Hak Asasi Manusia dan nilai kearifan lokal yang selama ini telah hidup dan tumbuh, baik diwilayah Indonesia secara keseluruhan, maupun Provinsi Jambi secara khsusus. 

  1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. 
  2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. 
  3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law. 
  4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi 
  5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat 
  6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat 
  7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan 
  8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing 
  9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja 
  10. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah 
  11. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual 
  12. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara Negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha 

 Provinsi Jambi yang menjadi salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, bukan hanya akan menerima dampak dari kebijakan Omnibus Law, tetapi secara politik tentu memiliki hak untuk menentukan sikap. Dalam catatan akhir tahun 2019 WALHI Jambi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi, setidaknya ada 156 konflik sumber daya alam yang diwariskan pada tahun 2018 dan  belum terselesaikan hingga tahun 2020. 


Dalam analisis pemetaan aktor keterlibatan konflik yang terjadi, WALHI Jambi masih melihat adanya aktor Perusahaan yang menjadi aktor utamanya. Baik itu konflik yang terjadi di sektor pertambangan, konflik kawasan hutan, maupun konflik diperkebunan. 

Dari situasi pengelolaan sumber daya alam yang tercatat oleh WALHI Jambi, yang berdampak langsung kepada keselamatan rakyat Jambi, sudah semestinya menjadi tanda-tanda bagi seluruh pihak yang memiliki kuasa atas kebijakan politik [DPRD dan Pemerintahan Jambi]. Dengan  menyegerakan untuk bersikap tegas dan bersama rakyat Jambi untuk menolak kebijakan Omnibus Law, agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Selesai 


Narahubung :  
Direktur Eksekutif WALHI Jambi   
Rudiansyah    
Hp [ 0813 6669 9091 ] 



Memasuki Bulan Juni 2020 Pemerintah Provinsi Jambi telah memulai siaga daruat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini diambil setelah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan siaga darurat karhutla awal Juni lalu. Muaro Jambi, wilayah gambut sebaran gambut terbesar serta yang paling beresiko terjadinya karhutla  bersiap menaikkan status ke level siaga darurat. Peningkatan status ini sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi.

Provinsi Jambi dalam catatan BPBD, setidaknya 258 desa di 71 kecamatan masuk dalam daftar daerah rawan karhutla. Sejak Januari-25 Juni 2020, terdapat 269 hotspot terpantau satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20, 120 di wilayah Tanjung Jabung Barat. Lebih 123 hektar lahan di Jambi terbakar.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi mengatakan, “ upaya pembahasan lahan gambut pemerintah saat ini belum sangat maksimal, hingga masih rawan terbakar, dalam tanggung jawab supervisi konsesi perusahaan untuk melakukan restorasi gambut yang di lakukan oleh BRG dari hasil pemantauan WALHI Jambi tidak dijalan dilapangan pekerjaan restorasi di konsesi oleh pemegang ijin”.

Dia mencontohkan, Desa Seponjen, Rukam, Sogo, Tanjung hingga Jebus yang jadi Desa Peduli Gambut tetap terbakar pada 2019. Di Tanjung Jabung Timur, Desa Koto Gedang, Jati Mulyo yang berdampingan dengan konsesi juga terbakar.
Pembahasan lahan gambut tidak bisa hanya pada titik tertentu, terlebih dalam satu kesatuan hidrologi gambut. “Tidak bisa berbasis spot, harus semua dibasahi, termasuk wilayah konsesi perusahaan.”
Keterbatasan kewenangan BRG untuk mengintervensi lahan gambut di kawasan konsesi dianggap jadi masalah selama ini. Terbukti lahan gambut milik konsesi perusahaan tetap kering dan rawan terbakar. Bahkan terjadi kebakaran yang berulang di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyak perusahaan tidak siap menghadapi karhutla karena keterbatasan sarana dan prasarana hingga personel.

Baca Juga : Jambi Bersiap Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan




Setiap datangnya musim kemarau, Provinsi Jambi selalu dihantui oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sejak tahun 1997 yang dimana dimulai dikarenakan pembukaan industri perkebunan secara massif. Dari data Rekapitulasi Sipongi KLHK dari tahun 2015, Provinsi Jambi selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan, di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi seluas 115.634,34        Ha, tahun 2016 seluas  8.281,25 Ha, 2017 seluas 109,17 Ha, 2018 seluas 1.577,75 Ha, 2020 seluas 56.593,00 Ha, dan di tahun 2020 seluas 114,00 Ha.


Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi terbesar di wilayah lahan gambut, hal ini dikarenakan beralih fungsinya lahan gambut menjadi perkebunan HTI dan Perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan struktur gambut tersebut seharusnya basah menjadi kering. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah sampai saat ini masih pada tahap bagaimana cara memadamkan api, tidak pada upaya mendasar bagaimana lahan gambut tersebut agar tidak terbakar, yaitu mengembalikan fungsi lahan gambut itu sendiri seperti semula.

Penegakan hukum yang belum maksimal juga merupakan faktor penyebab utama yang menyebabkan karhutla di Provinsi Jambi terus terulang . Melakukan penegakan hukum yang tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh, baik secara subjek maupun objek, terkait tata kelola di wilayah rentan terjadinya Karhutla di Provinsi Jambi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan isntansi terkait dalam menanggulangi karhutla di Provinsi Jambi.

Dalam catatan WALHI Jambi, peristiwa Karhutla pada tahun 2015, setidaknya telah menghanguskan 80% lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut juga dikuatkan dengan statemen dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah, yang mengaku dari jumlah lahan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80 persen diantaranya terbakar di tahun 2015. Pada rekam jejak penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan di tahun 2015, terlihat jelas lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum. Dimana dari 46 perusahaan yang terbukti pembakar lahan, hanya 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka.

Tangkapan layar dari materi tinggalan arkeologis di Bukit Bulan Jambi. (Liputan6.com / Istimewa)


Karst adalah bagian dari ekosistem. Tangki raksasa penyimpan air bawah tanah. Tempat tinggalnya berbagai jenis flora dan fauna langka. Kawasan mineral yang tak terbarukan dan merupakan wilayah kunci untuk mengetahui sistem hidrologi kawasan. Karst juga menjadi tempat mempelajari masa lalu, karena manusia prasejarah begitu intens dengan karst dengan meninggalkan bukti-bukti kehidupan dalam bentuk gambar dalam tembok-tembok goa, gerabah dan keramik kuno, candi, dan bangunan lain.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menilai, ekosistem karst di Provinsi Jambi khusunya di Bukit Bulan, Kabupaten Sarolangun, saat ini telah menghadapi ancaman oleh kehadiran industri tambang semen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Kawasan karst Bukit Bulan merupakan ekosistem unik yang perlu dilindungi karena mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan ekologi di dalamnya.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Rudiansyah, memastikan ekosistem karst akan hancur oleh kehadiran tambang dan industri semen. Sebab, konsep kerja industri ekstraktif akan mengubah fungsi ekosistem dan alih fungsi kawasan karst, termasuk menyebabkan punahnya habitat flora dan fauna di dalamnya.

Pemberian izin untuk industri semen di kawasan ekosistem karst Bukit Bulan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dinilai terlalu permisif. Kondisi itu bertolak belakang dengan semangat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana ekosistem karst merupakan ekosistem penting yang harus dilindungi.

Baca juga : 
Walhi:Ekosistem Karst Bukit Bulan Jambi Terancam Industri Semen




Upaya melakukan harmonisasi fungsi gambut (lindung dan budidaya) dalam RTRW hingga saat ini masih mengalami kendala. Salah satunya adalah konsistensi. Rencana tata ruang yang menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan atas semua aktivitas pembangunan, termasuk perizinan belum mampu menjadi faktor korektif sekaligus kompas dalam aktivitas pembangunan.

Salah satu faktor penting dalam pencegahan Karhutla adalah pengawasan. Ketentuan hukum sudah jelas bahwa siapa yang mengeluarkan izin maka wajib melakukan pengawasan. Berbagai instrumen pengawasan mulai dari Amdal, izin lingkungan, hingga kewajiban self reporting pemegang izin telah ada. Sayangnya, upaya pengawasan ini terkendala oleh persoalan klasik tentang kecukupan sumber daya pengawas di instansi pemberi izin, baik pusat dan daerah di tengah kuatnya keinginan menghadirkan banyak investasi. Bisa dipastikan bahwa jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kemampuan melakukan pengawasan, selain lemahnya skenario pengawasan. Padahal, pengawasan adalah salah satu pintu masuk penegakan hukum yang bersifat preventif sebelum pelanggaran yang ada mengakibatkan Karhutla.


Baca Juga : 
Jambi Masih Terancam Karhutla, Pemerintah Corong Utama Pencegahan





Provinsi Jambi memiliki luasan gambut sebesar 716.838 hektare. Dari luasan tersebut, berdasarkan analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, sekitar 70 persen atau 400 ribu luas gambut telah dibebankan izin. Gambut merupakan kawasan yang unik. Lahan gambut adalah timbunan pepohonan, rerumputan, jasad hewan, dan sisa-sisa materi ogranik lainnya yang terbentuk selama ribuan tahun silam. Gambut yang berfungsi untuk menyerap karbon serta memiliki ekosistem yang unik dan, justru kini mengalami kerusakan. Gambut telah dieksploitasi oleh industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit skala besar. Kedua industri tanaman monoklutur itu membuka kanal-kanal, mengeringkan air yang menyebabkan alih fungsi lahan gambut yang berdampak negative besar terhadap kehidupan manusia salah satunya asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut.

Beberapa kondisi faktual yang saat ini terjadi yang dapat merusak ekosstem gambut disebabkan beberapa faktor. Yang pertama masifnya pemberian izin kepada pihak industry  tidak didukung untuk menstabilisasi daya dukung gambutnya itu sendiri, pada saat UU PPLH belum disahkan.


Faktor yang kedua terjadinya stigma bahwa gambut itu tidak bisa dikelola masyarakat, dan yang bisa mengelola hanya korporasi dengan membuka kanalisasi serta sebagainya dan membutuhkan modal yang besar. Karena prosesnya tidak terkontrol dengan baik, hingga akhirnya terjadi kebakaran yang sangat parah pertama itu terjadi tahun 1997.

Selanjutnya, faktor yang terparah adalah pemberian izin yang massif serta tidak terkontrol dengan baik, maka dampak kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Selain kebakaran hutan dan lahan, konflik agrarian juga terjadi di akibatkan tumpang tindih perizinan. Kemudian puncak dari kehancuran gambut terjadi lagi pada 2015 yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Gambut tidak lagi menjadi wilayah serapan air yang banyak, tapi lebih banyak mengeluarkan air sehingga relatif rentan terbakar. Itu terus menerus terjadi kebakaran sampai sekarang dan seharusnya tahun 2015 itu pemerintah merefleksi bagaimana model tata kelola lahan gambut, tapi ternyata sistem masih menggunakan pengelolaan spot by spot.

Baca Juga : 
Senjakala Ekosistem Gambut Jambi(Bagian III - Selesai)



Jambi, 12 Juni 2020 Konflik lahan antara masyarakat eks Transmigrasi  Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan perusahaan sawit PT. Indonusa Agromulia (Indonusa Group) mengakibatkan satu orang warga bernama Muhammad Kasim ditetapkan sebagai tersangka. Fakta ini memperlihatkan pemerintah dan pemerintah daerah tidak serius mengurus konfik yang sudah terjadi selama belasan tahun. Bahkan di atas lahan yang sudah disiapkan sebagai lahan usaha 2 Transmigrasi telah diterbitkan HGU atas nama PT. Indonusa Agromulia (Indonusa Group).

Terbitnya HGU PT. Indonusa tidak pernah diketahui masyarakat.  Secara tiba-tiba  karyawan perusahaan tersebut memperlihatkan photo copy HGU kepada masyarakat.  Sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur , berlokasi di Kecamatan Geragai dan tidak menyebutkan lokasi Desa Atau tempat kebun tersebut, berdasarkan daftar isian 307 dengan No 5066/ 2013 dan daftar isian 208 No 4237 /2013, berdasarkan SK Kepala BPN RI Tanggal 26 Agustus 2013 No 87/ HGU/ BPN RI /2013 dan Surat ukur Tanggal 07 November  2013  No 14 / Tanjung Jabung Timur / 2013  dengan Luas 238, 27 Ha  dengan Penunjuk Warkah No . 4237 / 2013  Diterbitkan Sertipikat atas Nama  PT. INdonusa Agromulia pada Tanggal 18 November 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rusli Yakob , SH, MH dengan Nomor Sertipikat  00014 . PT.Indonusa Agromulia juga anggota GAPKI.

Terdapat kejanggalan dalam proses penerbitan HGU, karena diduga prosesnya tidak diikuti proses pengecekan lokasi yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit.  Padahal  Subdin PKTP Dinas Naker Transmigrasi Provinsi Jambi  mengeluarkan peta Tata Ruang Lahan Usaha II (LU II) yang bersumber dari peta RTSP Th 1997 dan Peta Pengukuran lahan Pemukiman (LP) dan Lahan usaha I Th 2001, dihasilkan Peta pengukuran Lahan Usaha II (LU II) tahun 2005, Di Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai WPP/SKP/SP : XIV/C/I, Lokasi : UPT Lagan Simpang Pandan.

Tidak dilakukannya pengecekan lapangan dan memperhatikan dan data yang diterbitkan oleh Subdin PKTP Dinas Naker Transmigrasi tersebut mengakibatkan HGU bertumpang tindih dengan lokasi persil masyarakat trasnmigrasi Simpang Pandan. Bahkan penguasaannya sudah dilakukan sebelum HGU diterbitkan. Tercatat sebanyak 21 ha lahan usaha II tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, usaha – usaha untuk mendapatkan lahan ini juga terus dilakukan dan dengan harapan agar lahan usaha II yang belum didapat oleh masyarakat dapat dikelola dan segera diterbitkan sertifikat bagi lahan – lahan yang belum dikeluarkan sertifikatnya dan disesuaikan berdasarkan SK yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, SK Bupati Tanjung Jabung Timur no : 459 tahun 2016 tanggal 17 oktober tahun 2016 yang tidak pernah dibatalkan memperlihatkan fakta tidak ada pengurangan luas lahan, baik lahan pekarangan  maupun lahan usaha I dan II, dan hal ini menjadi pertanyaan, atas dasar apa PT. Indonusa Agromulia mengolah dan menanam sawit diatas lahan yang sudah dikeluarkan Peta nya dan ditetapkan sebagai lahan usaha II Transmigrasi UPT Lagan Simpang Pandan.

Terkait permasalahan Lahan Usaha II ini, masyarakat sudah melaporakan hal ini ke pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Timur, difasilitasi oleh SEKDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur (saat itu Masih dijabat Sudirman)  dengan agenda pembahasan permasalahan lahan ini sudah dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat.

Bahkan perwakilan masyarakat juga pernah mengirimkan surat kepada gubernur untuk memfasilitasi pertemuan dan penyelesaian konflik dengan perusahaan. Bertemu dan  berdiskusi dengan Kesbangpol Provinsi Jambi, dan berbagai upaya untuk memperjuangkan bagaiamana lahan usaha 2 Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dapat dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat pun sudah pernah mengirim surat kepada  Presiden hingga Kementrian ATR / BPN, juga kementrian Desa, juga  beberapa instansi lain, sayangnya tidak membuahkan hasil.

Masyarakat yang belum mendapatkan lahan usaha 2 terus berjuang hingga bersepakat untuk menyetop aktivitas perusahaan dan memblokade jalan yang masuk kedalam lahan usaha 2 Transmigrasi, atas aktivitas penyetopan aktivitas  dan blokade jalan inilah masyarakat dilaporkan ke POLRES Tanjung Jabung oleh perusahaan melalui kuasa hukumnya dengan dasar undang – undang no 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan.

Dengan segala konsekuensi untuk mendapatkan kembali lahan usaha 2 masyarakat akan tetap menempuh berbagai macam cara, dengan tetap berpegang pada tuntutan awal perjuangan. Terkait hal tersebut masyarakat menuntut:
  1. Kembalikan Lahan usaha II (LU II) warga masyarakat Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang diserobot oleh PT.INDONUSA AGROMULIA sesuai dengan peta tata ruang trnasmigrasi tahun 2005.
  2. Batalkan HGU PT. Indonusa dan segera terbitkan sertifikat hak milik atas nama masyarakat di lokasi berkonflik. Akhir tahun 2016 kepala Desa Pandan Sejahtera menerima peta tata ruang baru lahan usaha II yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung timur dan sekaligus diinformasikan bahwa sebagian setifikat Lahan usaha II telah terbit dan untuk lahan usaha II yang telah terbit di peta tata ruang yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung Timur di Arsir WARNA HITAM tetapi sertifikat tersebut belum sampai ke tangan  Masyarakat.
  3.  Peta tata ruang  baru Lahan Usaha II di Desa Pandan Sejahtera yang dikeluarkan oleh pihak BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2016 tidak sesuai dengan Peta tata ruang transmigrasi tahun 2005. Terkait hal tersebut, maka harus dilakukan pengembalian tata  ruang lahan usaha II sesuai dengan peta tata ruang lahan Usaha II Transmigrasi tahun 2005
  4. Sertifikat Lahan Usaha II masyarakat  Desa Pandan Sejahtera RT 10 dan RT 13 yang diterbitkan BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2010 sangat merugikan pemilik hak atas tanah karena luas tanah yang dimiliki tidak sesuai dengan sertifikat tanah. Didalam sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung Timur tahun 2010 luas lahan 45 x 156 M sedangkan dipeta tahun 2005 seluas 45 x225. Kembalikan luasan  lahan usaha II sesuai dengan peta tahun 2005.


Narahubung : Abdullah – WALHI Jambi (0852-6670-3201)




Jambi, 4 Juni 2020. Konflik lahan yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah pada kelompok tani Sekato Jaya dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti (WKS) Group APP Sinarmas terjadi sejak 2007 sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik.

Pada tahun 2007, PT WKS melakukan penggusuran kawasan masyarakat, sebagian merupakan areal produktif pertanian masyarakat. Akibatnya masyarakat mengalami kerugian dari hancurnya areal padi ladang, kebun karet, dan tanaman penghidupan lainnya yang diubah menjadi tanaman akasia HTI PT WKS.

Pada tahun 2013 sebagian masyarakat Desa Lubuk Mandarsah yang tergabung dalam kelompok tani sekato jaya memperjuangkan kembali lahan mereka yang di gusur oleh perusahaan WKS, lahan seluas 1.500 Ha yang menjadi hak masyarakat akan di perjuangkan kembali untuk dikelola menjadi tanaman kehidupan masyarakat. Secara bertahap masyarakat melakukan penanaman tanaman padi, palawija, karet dan tanaman lainnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Merespon kondisi tersebut, PT. WKS melakukan berbagai cara termasuk intimidasi kepada masyarakat mencegah masyarakat menanam di lahan/kebun mereka. Puncaknya adalah Februari 2015 dibunuhnya seorang petani sekaligus aktivis bernama Indra Pelani oleh Security PT. WKS dengan cara disiksa, dibunuh, dan dibuang jauh jasadnya dari pemukiman warga. Hasil investigasi WALHI Jambi bersama Koalisi NGO menunjukkan insiden meninggalnya Indra Pelani melibatkan unsur terencana oleh Security PT WKS. Atas peristiwa tersebut, 5 orang pegawai Security PT. WKS ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijatuhi hukuman. Selain itu, hasil temuan investigas KOMNAS HAM RI mengungkap bahwa PT. WKS terbukti melakukan tindakan pengamanan perusahaan tidak berdasarkan Perkap Kapolri terkait security.

Peristiwa terbunuhnya Indra Pelani ternyata belum merupakan akhir dari intimidasi PT. WKS terhadap masyarakat (KT Sekato Jaya) Desa Lubuk Mandarsah .

Pada Februari-Mei 2020 Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT.WKS yang menggunakan aparat TNI dilakukan saat masyarakat beraktifitas berkebun dan menamam tanaman, perusakan tanaman masyarakat dengan dicabut, penebaran racun menggunakan drone dan penyemprotan racun secara manual menggunakan tabung yang dilakukan oleh pekerja perusahaan PT. WKS.

Bapak Andriyan (Masyarakat) mengatakan “Konflik yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah kelompok tani sekato jaya dengan perusahaan PT. WKS terjadi sudah cukup lama, tindakan kekerasan dan intimidasi kerap saja terjadi terhadap masyarakat, keserius perusahaan untuk menyelesikan konflik sosial itu tidak berjalan di lapangan. Kami meminta Pemerintah untuk segerah menyelesaikan konflik yang kami alami”.

Bapak Halim (Masyarakat) mengatakan, “Tanaman masyarakat yang rusak akibat dari peracunan drone seluas  2 Ha dengan jenis tanaman sawit, pisang, jengkol, cabai dan pohon sialang (madu), jumlah tanaman yang rusak tersebut lebih dari 50 batang. Lahan-lahan yang kami kelola merupakah areal untuk penghidupan kami seluas 1.500 Ha dan kami tidak pernah menggarap dan menggangu lahan perusahaan PT. WKS”.

Pada tanggal 31 Maret 2020, salah satu warga bernama Ahamd dilaporkan oleh PT. WKS ke Polres Tebo dengan tuduhan perambahan dan UU 18 2002 P3H, padahal masyarakat beraktifitas dan berkebun di lahan mereka sendiri, di lahan adat seluas 1.500 Ha.

Bapak Martamis (Masyarakat) menyampaikan, “Karena dalam situasi pandemi Covid 19, pada tanggal 15 April 2020 pihak Polres Tebo mengundang secara lisan warga untuk hadir dan bertemu dengan Kapolres Tebo dengan tujuan silahturahmi. Namun,  dalam pertemuan tersebut hadir juga pihak perusahaan PT. WKS dan beberapa kelompok masyarakat lain yang berkonflik dengan perusahaan PT. WKS. Dalam pertemuan tersebut Kapolres Tebo meminta agar warga bersama-sama menjaga kondisi kondusif dilapangan apa lagi dalam situasi pandemic menahan diri agar tidak terjadi kerusuhan di lapangan pada saat pandemi Covid-19. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan tidak mengganggu tanaman masyarakat dan saling berkomunikasi, jadi pertemuan di Polres Tebo bukanla pertemuan mediasi Konflik”.

Namun, PT. WKS tidak menjalankan hasil kesepakatan di pertemuan tersebut.  PT. WKS tetap melakukan intimidasi dan pengrusakan tanaman masyarakat dengan cara dicabut,  dan penyemprotan racun secara manual menggunakan tabung semprot dilakukan oleh pihak perusahaan PT. WKS. Pada tanggal 28 April 2020 pihak perusahaan PT. WKS Bersama 2 orang TNI melakukan intimidasi kepada warga bernama Bapak Agus yang sedang melakukan aktifitas di kebun, dalam intimidasi tersebut pihak oknum aparat TNI menembakan senjata api keatas sebanyak 2 kali.

Abdullah dari WALHI Jambi yang hadir dalam pertemuan di Polres Tebo pada tanggal 15 April 2020 menyampaikan “Pertemuan di polres sama sekali bukan mediasi konflik yg terjadi antara KT Sakato Jaya dengan PT. WKS, masyarakat datang dan diundang dalam rangka silaturahmi dengan Kapolres yang baru dan juga antisipasi Covid 19, dilatarbelakangi laporan PT.WKS terhadap anggota kelompok tani, dan takut akan terjadi situasi yang bisa menimbulkan keributan /kericuhan di bawah juga kerumunan orang, maka ada inisiatif polres untuk mengundang KT Sakato Jaya dan juga melibatkan pendamping”.

Fran Dodi KPA Wilayah Jambi mengatakan “Hasil pertemuan di Polres Tebo menyepakati dalam berita acara (1). Dalam menyikapi situasi Pandemi covid 19. Untuk sama-sama menjaga situasi agar aman dan tidak ada kerumunan. (2). PT. WKS harus mengevaluasi penggunaan drone yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman masyarakat dan kesehatan bagi masyarakat sekitar, (3). Masyarakat dan pihak perusahaan harus saling berkomunikasi, tetapi setelah pertemuan tersebut pihak PT. WKS masih melakukan intimidasi dan perusakan tanaman masyarakat”.

Sebelumnya, WALHI Jambi bersama dengan beberapa koalisi 90 NGO mengecam tindakan PT WKS terhadap masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Tebo, Jambi dengan mengirimkan surat kepada investor dan pembeli APP di pasar global, meminta mereka untuk menghentikan bisnis dengan APP/Sinarmas.

Narahubung :
1. Andriyan : 0823-8341-6428, Masyarakat Lubuk Mandarsah, KT Sekato Jaya)
2. Abdullah : 0852-6670-3201 (WALHI Jambi)
3. Fran Dodi : 0823-7142-5487 (KPA Wilayah Jambi)

Lihat Kronologis Konflik :






Jambi, 15 Mei 2020, Terjadinya kekerasan berulang di Desa Lubuk Mandarsah, Kabuaten Tebo, Jambi, 90 organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Internasional menyurati investor dan pembeli APP di Eropa dan Amerika Serikat. Surat ini meminta para investor dan buyers tersebut untuk menunda bisnis mereka dengan APP dan afiliasinya sampai perusahaan tersebut terbukti dan terverifikasi membuat perubahan secara radikal dan nyata di lapangan. 

Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi mengatakan “bahwa peristiwa peracunan dengan menggunakan herbisida pembunuh gulma tersebut, dilakukan oleh PT. Wira Karya Sakti (pemasok APP d Jambi) pada pagi hari Tanggal 4 Maret 2020 pada tanaman masyarakat berupa karet, sawit dan sayuran. Akibanya, lebih kurang 2 hektar tanaman karet dan sawit rusak dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.” 

Kejadian ini membuat warga marah dan respon keras masyarakat sipil, apalagi ini bukan kali pertama PT.WKS melakukan kekerasan kepada masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Pada tahun 2015 yang lalu, sekelompok sekuriti PT. WKS terlibat dalam pembunuhan pejuang tani, Indra Pelani. 

Lubuk Mandarsah adalah 1 dari 107 Desa yang berdasarkan studi oleh Koalisi NGO pada tahun 2019 yang lalu, merupakan konflik aktif yang terjadi sejak tahun 2007. Sejak tahun 2013 sebenarnya sudah ada beberapa proses untuk penyelesaian antara masyarakat dan WKS/APP, namun sampai sekarang proses tersebut tidak berjalan dengan baik. PT WKS bahkan beberapa kali melakukan intimidasi kepada masyarakat, termasuk yang terakhir adalah tindakan WKS dan sekuritinya yang didampingi oleh TNI mendatangi satu persatu masyarakat dengan tujuan untuk pendataan masyarakat yang mengelola lahan. Tindakan tersebut bahkan dilakukan sambil mengeluarkan tembakan ke udara. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan dari 90 organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan Internasional, bahwa klaim APP yang hingga Oktober 2019 telah menyelesaikan konflik hingga 49% diduga hanya klaim tanpa didasari bukti yang bisa diverifikasi di lapangan, dan hanya bertujuan untuk mengelabui pasar mereka.  

Untuk itulah, “Kami ingin menegaskan agar para pihak yang selama ini, atau berencana untuk berbisnis dengan APP untuk menunda terlebih dahulu sampai perusahaan ini terbukti memenuhi janjinya sebagaimana mereka janjikan dalam Forest Conservation Policy 2013 untuk menghormati hak-hak masyarakat dan menyelesaikan konflik secara bertanggung jawab, tegas Rudi.” Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk lebih aktif lagi untuk melakukan pengawasan dan terlibat langsung dalam fasilitasi konflik antara HTI dan masyarakat, agar kekerasan oleh perusahaan tidak kembali terulang di kemudian hari. 

Narahubung
Rudiansyah, 0813 6669 9091

Baca surat lengkapnya :


Jambi, 20 April 2020— Wabah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah membawa dunia pada potensi krisis pangan.  Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengeluarkan imbauan kepada seluruh negara untuk berhati-hati menghadapi pandemi ini. FAO memprediksi pada Mei 2020 pemenuhan pangan dunia akan mulai mengalami gangguan supplychain (FAO, April 2020).  Data BPS pun memperlihatkan ancaman yang serupa kepada Indonesia. Ketergantungan kita pada impor kebutuhan pangan masih sangat tinggi. Kondisi ini tentunya melahirkan kekhawatiran bagi rakyat miskin. Bagaimana menyambung hidup ditengah krisis, penurunan pendapatan dan PHK akan menyebab kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan pokok lainnya. Dampak Covid-19 bagi penduduk miskin, termasuk petani ibarat kiamat kecil. 

Menghadapi potensi bencana global ini sudah seyogianya semua pihak bahu membahu saling bantu. Namun, tidak demikian bagi Asia Pulp dan Paper (APP Sinar Mas). Perusahaan raksasa bubur kertas yang pada tahun 2013 menyampaikan komitmen global terkait penghormatan hak-hak masyarakat adat/lokal. Justru, melalui pemasoknya di provinsi Jambi, PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS) menghancurkan sumber pangan masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah, Kebupaten Tebo, Jambi. PT. WKS melakukan tindakan brutal dan diluar nalar kemanusiaan, mereka menabur racun menggunakan pesawat tanpa awak (drone) pada tanaman karet, sayuran dan sawit yang baru ditanam masyarakat.  Perbuatan yang dilakukan pada rabu pagi 4 Maret 2020 mengakibatkan 2 hektar tanaman pangan masyarakat mati. Petani Tebo kehilangan sumber pangan dan mengalami kerugian jutaan rupiah. 

Sebelum peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan masyarakat, beberapa dari mereka yang mencoba menghentikan kegiatan pengerjaan lahan tanpa proses FPIC diatas wilayah konflik juga mendapatkan intimidasi dan pengusiran oleh sekuriti PT. WKS  bersama dua orang yang  salah satunya diduga anggota TNI dan 1 orang tak dikenal, berperawakan menakutkan dan sangat intimidatif. 

Tidak cukup sampai disitu, diwaktu hampir bersamaan perusahaan yang selalu mengklaim sebagai perusahaan yang menghormati hak-hak masyarakat ini, juga melaporkan masyarakat ke kepolisian atas tuduhan pengrusakan hutan.

Tindakan brutal ini adalah kali kedua dilakukan oleh WKS/APP (Asian Pulp and Paper) kepada masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Tahun 2015, seorang petani bernama Indra Pelani dibunuh oleh sekelompok sekuriti PT. WKS. Jasadnya ditemukan dalam kondisi penuh luka tusuk dan pukulan benda tumpul sejauh lebih kurang 8 KM dari pusat desa. 

Menyikapi peristiwa tersebut, WALHI Jambi, KelompokTaniSekato Jaya, SerikatTaniTebo dan KPA Wilayah Jambi menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Tindakan menabur racun melalui udara dengan menggunakan dronemerupakan perbuatan yang membahayakan sekaligus mengancam kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak dan balita. Bagi petani di Desa Lubuk Madrasah ladang bukan sekedar tempat becocok tanam namun juga tempat bersilaturahmi dan bermain bersama keluarga dan anak-anak. Tindakan menabur racu dengan dronesecara tiba-tiba tentunya berakibat fatal bagi masyarakat, terutama anak-anak dan balita. 
  2. Bahwa terhadap perbuatan tersebut APP terbukti gagal memenuhi komitmennya. Kejadian ini jadi salah satu bukti kebohongan APP terhadap klaim penyelesain konflik dan perubahan pola bisnis yang disampaikan kepada masyarakat global;
  3. Terhadap kejadian tersebut, maka kami menuntuk kepada:

  • PT. WKS dan APP untuk bertanggungjawab secara hukum terhadap kejadian pengrusakan dan potensi gangguan kesehatan yang dilakukan di Desa Lubuk Madrasah;

  • Seluruh pihak yang melakukan bisnis dan menggunakan produk APP– Sinar Mas Group untuk menghentikan kerja sama dan konsumsi produk berbahan baku dari aktivitas bisnis group ini sampai terbukti dan terverifikasi telah melakukan perubahan radikal dalam sistem bisnisnya;

  • Mendesak Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo selama masa bencana COVID 19 menghentikan segala kegiatan perusahaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat, dan/atau menyebabkan penyebaran virus ke masyarakat;

  • Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan melakukan proses penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan tindak pidana pengruskan dan lainnya yang dilakukan dengan cara menabur racun melalui udara dengan menggunakan dronedanintimidasidanperusakantanamanmasyarakat. 



Narahubung :
Rudiansyah. WALHI Jambi : 081366699091

M Jais. Ketua Kelompok Sekato Jaya : 0852-1779-2632

Iyan. Serikat Tani Tebo : 0823-8341-6428

FrandDody. KPA Wilayah Jambi : 0823-7142-5487

Wahyu. Eksekutif Nasional WALHI: 0821-1239-5919

Jambi, 14 April 2020 - Di Indonesia, melalui ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan masa darurat bencana Covid-19 hingga 29 Mei 2020. Surat keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2020 lalu, seiring dengan peningkatan jumlah korban. Terhitung 13 April 2020, angka kasus Covid-19 secara nasional sampai saat ini telah mencapai 4.557 kasus yakni 3.778 dalam perawatan, 380 sembuh, dan 399 orang meninggal. 

Berdasarkan Surat Keputusan No.301/Kep/Gub/BPBD/2020 Pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status dari Siaga Darurat  yang sebelumnya dimulai dari 18 Maret hinggga 29 Mei 2020 (73 hari) menjadi Tanggap Darurat  Covid-19 terhitung dimulai pada hari Senin 13 April – 29 Mei 2020. 

Terkait dengan informasi sebaran Pendemi COVID 19 di Provinsi Jambi, data yang dipublis oleh Gugus Tugas Penanganan  COVID-19 Provinsi Jambi pertanggal 14 April 2020, berjumlah 5 orang yang dinyatakan positif, 543 orang dalam pengawasan ODP dan 11 pasien dalam pengawasan. 

Karena pendemik COVID-19 adalah peristiwa yang bukan hanya terjadi disatu daerah saja, bahkan sampai saat ini justru terpusat penyebarannya diwilayah Ibu Kota Negara Indonesia, maka sudah seharusnya secara kebijakan penanganannya juga harus tersentralistik pada Pemerintah Pusat. 

Sampai saat ini, upaya Pemerintah pusat dalam pencegahan penyebaran COVID-19  masih bersifat himbauan, seperti harus berprilaku hidup bersih dan sehat [PHBS] dan melakukan jaga jarak fisik [Social Distancing]. Sedangkan jumlah korban COVID-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi dari waktu kewaktu semakin bertambah. 

Jika kita lihat dari ketentuan regulasi yang sudah ada di Indonesia, penanganan bencana yang kategorinya seperti pendemik COVID-19, sudah bisa diterapkan pada wilayah-wilayah yang disepakati untuk ditentukan, dengan menerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam langkah pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia.  

Berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, karantina wilayah dilakukan jika situasi kesehatan masyarakat dikategorikan darurat salah satunya karena penyakit menular. Dan sesuai UndangUndang karantina juga, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga. 

Masih belum bersedianya pemerintah pusat untuk melakukan karantina beberapa wilayah yang memiliki sebaran pendemik COVID-19, bukan hanya menjadi salah satu penyebab terus bertambahnya korban akibat terjadinya penularan, namun yang menjadi politis adalah, Pemerintah Daerah yang ragu dan takut untuk melakukan karantina wilayahnya. 

Dan yang menjadi celakanya, sumber daya Pemerintah Daerah seperti Provinsi Jambi, sangat sedikit memiliki kelengkapan [Rumah sakit khsus  Pasien COVID-19, Alat Pelindung Diri dan obatobatan] dan tenaga medis jika dihadapkan dengan situasi yang memburuk yang ditandai dengan terus meningkatnya jumlah masyarakat Jambi yang terpapar COVID-19.

Selain belum cukupnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam penanganan COVID-19, sistem dan kebijakan yang dimilikipun masih harus dikoreksi. Seperti soal kebijakan penghitungan korban. Angka  COVID-19 yang diungkap oleh Pemerintah Jambi melalui Tim Gugus Tugasnya, masih dapat dikatakan meragukan dan seakan-akan ingin memperlihatkan kepada kita semua, bahwa Provinsi Jambi masih aman yang justru bisa membuat lalai terkait penanganannya. 

Masih diragukannya informasi angka terkait dengan potensi dan korban COVID-19 yang diproduksi oleh Pemerintah Provinsi  Jambi adalah, sampai saat ini prioritas masih menyuguhkan data terkait dengan Aparatur Sipil Negara yang baru melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan tidak ditindak lanjuti dengan upaya melakukan karantina atau isolasi ditempat yang sudah disediakan. 

Lemahnya sistem dan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Jambi dalam menghadapi pendemik COVID 19, juga diikuti dengan minimnya pengetahuan dasar soal bagaimana memperkuat kekebalan tubuh yang menjadi salah satu factor penting untuk tidak terpapar dari virus Corona secara alami, berbiaya murah dan terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. 

Pada rapat gelar antisipasi dan evaluasi gugus tugas penanganan covid 19 di Provinsi Jambi dikantor BPBD Provinsi Jambi, Sabtu [28/3/20], Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa. 

"Ada dana Rp 11 miliar di tiga instansi, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi Rp 7 miliar, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Rp 2,5 miliar dan BPBD Provinsi Jambi Rp 1,5 miliar.” 

Upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah Jambi selanjutnya, pada penggunaan fasilitas LPMP, BPSDM, Asrama Haji, sebagai tempat penanganan korban, jika julahnya terus meningkat dan melakukan penyemprotan disinfektan pada wilayah-wilayah rentan, seperti rumah –rumah penduduk, kantor pemerintah. 

Alih-alih sumber daya Pemerintah yang dikosentrasikan penuh untuk menghadapi pendemik COVID19, muncul persoalan lainnya yang tidak kalah mengerikan dan saat ini bermunculan di Provinsi Jambi. 

Kebijakan social distancing pada prinsipnya tidak boleh dijauhkan dari kewajiban Pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk memastikan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan. Pemberlakuan  social distancing di Jambi, menurut Bahari Kepala Disnakertrans Jambi, terhitung sejak Sabtu (11/4/2020) telah mengakibatkan sekurang-kurangnya ada 4.008 tenaga kerja yang sudah dirumahkan, 7 orang di PHK dari 48 perusahaan yang ada di Jambi. 

Dari beberapa catatan yang disampaikan diatas, kami masyarakat sipil menyatakan sikapnya sebagaia berikut : 

  1. Memberikan perlindungan dan penghormatan sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, dan Para Pekerja Pendukungnya) yang telah bekerja menjadi garda terdepan melawan pendemik COVID-19. Untuk itu, kami meminta kepada Provinsi Jambi untuk memfasilitasi APD yang lengkap dan banyak bagi tenaga medis. 
  2. Mengajak kepada seluruh masyarakat luas di Provinsi Jambi untuk terus bersama-sama melakukan dan mempraktekan prilaku hidup sehat dan bersih dan mulai menjaga jarak pada kegiatan sosial [Physical Distancing], untuk memutus rantai pendemik COVID-19. 
  3. Meminta kepada  Pemerintah Provinsi Jambi untuk secepatnya menyiapkan inprastruktur penanganan COVID-19 yang memadai. Seperti menyiapkan tempat yang bisa digunakan untuk evakuasi korban. 
  4. Meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk terbuka dalam proses penghitungan angka korban dan melakukan penghitungan potensi korban COVID-19 serta memberikan informasi detil korban untuk bisa memutus mata rantai penularan. 
  5. Meminta kepada Pemerintah Jambi untuk melakukan secepatnya tes masal, yang tentunya bisa diakses oleh semua golongan masyarakat di Provinsi Jambi. 
  6. Menyediakan tempat dan kelengkapan untuk sterilisasi virus COVID-19 yang disediakan difasilitas-fasilitas umum  seperti, pasar, tempat ibadah, sekolah dll. 
  7. Memastikan produksi dan distribusi Alat Pelindung Diri [Masker dan obat-obatan] yang akan dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Jambi, terjamin dipasaran dengan harga yang mampu terjangkau oleh seluruh golongan masyarakat. 
  8. Meminta kepada pihak Pemerintah, baik pusat dan Daerah, untuk secepatnya meralisasikan dana social kepada masyarakat terdampak. 
  9. Meminta kepada Propinsi Jambi dan Kab/Kota, untuk memastikan ketersediaan pangan bagai masyarakat di perdesaan dan perkotaan. 
  10. Meminta kepada Pemerintah agar pengetahuan tentang tata cara menguatkan daya tahan tubuh secara alami [Pengetahuan local/tradisonal/obat/jamu] difasilitasi dan disitribusikan kepada masyarakat Jambi.
  11. Meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota untuk secepatnya melakukan tindakan pencegaahan penyebaran covid-19 dengan cara Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) atau tindakan lain. 

Jambi, 14 April 2020 
Koalisi Komponen WALHI Jambi 
(Perkumpulan Hijau, Lembaga Tiga Beradik, Yayasan Keadilan Rakyat, Beranda Perempuan, Walestra, Inspera, G-cinDe, Gita Buana Club, Mapala Gitasada Unbari, Mapala Himapastik, KPKA Rimba Negeri)

Narahubung :  

0813-6669-9091 : Rudiansyah (Direktur ED WALHI Jambi) 

0813-6639-9190 : Zubaida (Direktur Beranda Perempuan) 

0812-2108-2005 : Feri Irawan (Direktur Perkumpulan Hijau) 

0823-7958-5728 : Hardi Yuda, S. IP (Direktur Lembaga Tiga Beradik)

0822-3036-0023 : Abu (Ketua Mapala Gitasada Unbari) 

0852-6756-7515 : Mahendra (Ketua Gita Buana Club) 

0812-1334-416   : Anis (Ketua Mapala Himapastik HI) 

0852-1082-8864 : Irman (Direktur Yayasan Keadilan Rakyat) 

0821-7797-8059 : Ade Ahmad (Direktur Inspera) 

0822-6935-8188 : Eko Waskito (Direktur G-cinDe) 

0823-7262-9110 : Hendra (Ketua KPKA Rimba Negeri) 

0852-6844-3086 : Riko Kurniawan (Direktur Walestra)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.