Oktober 2019


Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

JAMBI,Upaya memberantas pembalakan liar dalam hutan negara di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan terganjal selama bertahun-tahun. Sebabnya, belum ada penegakan hukum yang terpadu dan maksimal.

Direktur Walhi Jambi Rudiansyah mengatakan aparat penegak hukum berjalan sendiri-sendiri dan setengah hati dalam memberantas. Pada sebagian besar operasi hanya menjaring para pekerja balak, tidak sampai menangkap para dalangnya. Padahal, lanjut Rudi, merekalah yang meraup untung besar di balik praktik liar tersebut.

“Penanganannya tidak tuntas dari hulu ke hilir. Pekerja kayu ditangkap, tetapi para penampung dan pemilik industri pengolahan yang menerima kayu-kayu ilegal tetap leluasa beroperasi,” ujarnya, Senin (7/10/2019).

Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

Pekan lalu, lebih dari 3.000 meter kubik kayu ilegal ditemukan dalam kawasan hutan gambut terbakar di wilayah Sungai Gelam, yang merupakan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin, Provinsi Jambi dan Sumsel. Dalam operasi, tiga pekerja kayu ditangkap, 6 lainnya melarikan diri.

"Penanganannya tidak tuntas dari hulu ke hilir." (Rudiansyah)

Di lokasi itu, jalur penebangan kayu liar mencapai sepanjang 6 kilometer lebih. Jalurnya pun bercabang-cabang.

Di sepanjang jalur, tampak ribuan kayu olahan dan kayu bulan berdiameter hingga 50 centimeter siap dilansir pembalak keluar hutan.

Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi membawa tiga pekerja balak di dekat lokasi kebakaran. Para pekerja yang berinisial SS (39), F (17), dan G (45) itu langsung diterbangkan dalam heli patroli karhutla untuk ditahan di Kota Jambi.

Namun, dalam proses pemeriksaan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan F dilepaskan dengan alasan pelaku masih di bawah umur. “Sehingga akhirnya hanya 2 pelaku yang kami tetapkan tersangka,” jelasnya.

Bestari menyatakan masih fokus menyelesaikan kasus 2 pelaku di atas. Penyidikan belum dapat diperluas mengungkap dan mengejar para auktor di balik pembalakan liar itu. “Kami masih kejar yang ini dulu,” katanya.

Pantauan udara di atas hutan yang menjadi lokasi pembalakan liar itu, terlihat  kebakaran yang sangat luas.  Terpantau pula oleh citra Landsat TM 8 wilayahnya mencakup dua konsesi hutan produksi dan hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan (HPH) di wilayah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

“Saking luasnya kebakaran itu membentang dari timur ke barat seluas 27 kilometer, dari utara ke selatan membara seluas 37 km,” ujar Sukmareni, Asisten Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Sumber : Kompas

Kebakaran hutan dan lahan. Foto: ist
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi sejak 4 bulan terakhir menimbulkan dampak yang cukup parah.
Jambi ditutupi kabut asap dalam waktu yang cukup lama. Indeks Standar Pencemeran Udara (ISPU) di Jambi sendiri sempat mencapai kategori berbahaya.
Sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Karhutla di Jambi. Sejumlah perusahaan juga disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena dianggap tidak bisa mengatasi kebakaran di lahan mereka.
Mengenai persoalan ini, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah mengatakan kalau dalam hal tersangka individu, penegak hukum harus membuka secara jelas siapa pelaku.
Karena menurut dia, ketika yang disebut sebagai pelaku adalah masyarakat, maka masyarakat tradisional lah yang dianggap sebagai pelaku.
“Jangan menjustifikasi kalau itu masyarakat tradisional Jambi. Kalau masyarakat tradisional (membuka lahan) mereka punya cara khusus,” kata Rudiansyah, Senin (7/10).
Masyarakat tradisional mengenal tradisi merun. Tradisi ini merupakan metode pembukaan lahan oleh masyarakat tradisional dengan cara membakar.
Namun, tidak hanya sekedar membakar, ada tata cara dan waktu bagaimana dan kapan lahan itu dapat dibuka dengan cara membakar.
Kata Rudiansyah, dalam pola merun, sebelum dilakukan pembakaran mereka berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan pemilik lahan yang sepadan dengan mereka. Dan sebelum melakukan pembakaran mereka sudah menyiapkan alat pemadaman agar api tidak membesar tak terkendali.
“Belukar dan pohon ditebang, lalu ditumpuk. Kemudian dibakar pertumpukan sehingga apinya tidak melebar kemana-mana. Mereka juga membuat sekat bakar untuk menjaga api. Jadi nggak akan menyebabkan kebakaran meluas,” kata Rudiansyah menambahkan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok Orang Rimba, imbuh Rudiansyah. Metode yang hampir sama dengan nama yang mungkin berbeda.
“Jadi penegak hukum (polisi) harus membuka secara gamblang siapa pelakunya, masyarakat tradisional Jambi apa bukan. Jangan menjustifikasi kalau itu dilakukan masyarakat tradisional Jambi,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda dengan Rudiansyah, Direktur Warsi Rudi Syaf juga mengatakan jika proses membuka lahan yang dilakukan masyarakat tradisional tidak akan menyebabkan kebakaran yang meluas. Karena dalam prosesnya mereka menaati aturan-aturan yang ada.
Masyarakat tradisional, imbuhnya, bukan membuka hutan. Lahan yang dibuka oleh masyarakat tradisional umumnya adalah lahan sesap. Lahan yang memang sudah lama dibiarkan tidak diolah ataupun lahan cadangan kalau ada keluarga baru yang akan membuka ladang baru.
“Umumnya bukan hutan, walaupun bentuknya seperti hutan tapi masih hutan sekunder sedang,” kata Rudi Syaf.
Sama halnya dengan Rudiansyah, Rudi Syaf menyebutkan juka dalam masyarakat tradisional ada yang namanya tradisi merun. Pola merun itu dilakukan di lahan seluas 2 hektare, karena kemampuan petani tidak mampu membukan lahan yang luas.
Dalam pola merun, kata Rudi, masyarkat memilih waktu yang tepat. Tidak sembarang waktu. Pembukaan lahan dengan merun dilakukan masyarakat menjelang musim hujan.
Dan saat melakukan pembakaran, masyarakat akan menjaga api agar tidak melebar. Mereka memastikan yang terbakar hanya tumpukan-tumpukan kayu yang sudah dipisah-pisah oleh mereka.
“Relatif pola yang kayak gitu tidak merambat apinya kemana-mana,” kata Rudi.
Untuk kebakaran yang terjadi beberapa waktu kebelakang, kata Rudi, pelaku membuka lahan mereka yang tidak besar, namun apinya merambat kemana-mana. Dan melihat waktu terjadinya kebakaran hutan, sangat kecil kemungkinan itu dilakukan oleh petani tradisional.
“Itukan (kebakaran) mulainya akhir Juni. kalau untuk petani tradisional belum masanya. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan kepolisian, relatif dari namanya saja bukan petani tradisional jambi. Kalau dilihat dari namanya ya. Dari pengamatan kami di lapangan, sebagian besar bukan petani tradisional,” kata Rudi.
Sementara pola orang rimba atau dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) dalam membuka lahan juga sama dengan petani tradisional.
“Cuma kalau orang rimba waktu dia membakar itu melakukan ritual. Sesuai kepercayaan mereka. Kalau orang melayu tidak ada ritualnya, tapi polanya sama," ujarnya.
Orang rimba kata Rudi, saat membakar mereka membacakan mantra-mantra sambil mengelilingi api agar api itu tidak melebar kemana-mana. Dan tidak memungkinkan itu menjadi penyebab kebakaran akhir-akhir ini.
Menurut dia, dalam bencana kebakaran ini ada campur tangan individu pemilik modal besar. Sehingga dalam penegakan hukum, harus dikejar sampai ke pemilik modal.
“Harusnya di tingkat pengadilan dilanjutkan, kalau ada nama baru ya diproses, dan dikejar lagi,” kata Rudi. (yovy)
Sumber : kumparan.com


JAKARTA- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan penyeledikan terhadap PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT.ABT) berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesinya di Desa Pemayungan, Kecamaan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi. Ternyata di daerah konsesi PT.ABT tersebut bukan hanya lahannya saja yang terbakar namun juga terjadi konflik sosial.

PT. ABT adalah perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan WWF Indonesia secara tidak langsung melalui PT. Panda Lestari.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah mengatakan di daerah konsesi PT.ABT itu juga muncul konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat setempat. "Petugas lapangan mereka melakukan intimidasi kepada warga Pemayungan dan Dusun Simerantihan," kata Rudiansyah kepada Gresnews.com, Sabtu (5/10).

Bahkan WALHI Jambi juga mendapatkan laporan dari masyarakat di Desa Pemayungan, ada seorang ibu yang menjadi korban pemukulan petugas lapangan PT.ABT. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian daerah Jambi pada Minggu 8 September 2019 sekitar pukul 17.22 WIB.

Masyarakat Desa Pemayungan sejak 2016 menolak rencana wilayah mereka dikelola oleh PT. ABT. Masyarakat merasa dirugikan karena sudah bisa dipastikan mereka tidak akan bisa memanfaatkan lagi lahan tersebut untuk dikelola, walaupun ada skema yang ditawarkan kepada masyarakat untuk bermitra dengan PT.ABT, yakni dengan mengganti jenis tanaman yang mereka kelola dengan jenis tanaman kehutanan dan kayu.

Di samping itu, hal lain yang akan muncul adalah pemanfaatan kayu alam untuk pemenuhan kebutuhan akan papan dan perumahan akan dipersulit. Selama ini kayu alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah pasti tidak bisa lagi ditebang dengan alasan masuk ke dalam izin PT.ABT.

Warga Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo, Jambi bahkan pernah melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) proyek restorasi ekosistem ke Komnas HAM di dampingi WALHI Jambi. Penolakan proyek itu dikarenakan masyarakat tak pernah dilibatkan dalam perencanaan proyek restorasi yang dilakukan PT.ABT didukung oleh konsorsium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Jerman, dimulai pada awal 2015. (G-2)

Sumber : Gresnews.com

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah berpendapat, dari rujukan surat tersebut diketahui bagi pemerintah daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan WWF harus segera dievaluasi. (GATRA/Ramadhani/re1)
Jambi, Gatra.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar mengevaluasi kinerja WWF Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi mitra pemerintah.
Hal tersebut dibuktikan dari selebaran dikeluarkan yang dikeluarkannya pada 20 September lalu. Surat bersifat penting ini ditujukan bagi seluruh gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.
"Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan perkembangan kegiatan kerja sama WWF satu tahun terakhir," tulis dalam surat yang langsung ditandatangani menteri tersebut.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah berpendapat dari rujukan surat tersebut diketahui bagi pemerintah daerah yang sudah melakukan kerja sama dengan WWF harus segera dievaluasi, untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja yang dilakukan dalam upaya konservasi. Khususnya dalam bentuk tanggung jawab terhadap wilayah yang terbakar.
Misalnya kebakaran yang terjadi di Hutan Lindung Gambut Londerang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, terbakar yang menjadi wilayah konservasi restorasi kawasan gambut terbesar di Jambi.
"Kita tidak melihat secara signifikan kerja sama itu berdampak baik. Misalnya juga di Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang wilayahnya setiap tahun terbakar, terus konflik sosial dengan masyarakat di sana yang tidak dijalankan dengan baik. Artinya pertanggungjawaban mutlaknya, tidak dilakukan," katanya, Rabu (2/10).
Dalam surat dikeluarkan Menteri LHK itu, disebutkan bahwa dalam orientasi kerja WWF konservasi keanekaragaman hayati berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 360 ditugaskan bahwa urusan konservasi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian bagi kepala daerah untuk tidak menandatangani dengan WWF tanpa berkonsultasi dengan Menteri LHK demi menjaga Yurisdiksi dan Overclaimed keberhasilan kerja sama sebagaimana yang terjadi.
Sumber : gatra.com

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.