September 2019



Lahan PT.BEP Tahun 2015 - Dok.WALHI Jambi

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jambi yang terus meluas Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menyebutkan sejumlah perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran di 2015 lalu pada 2019 kembali terbakar.
Ketua Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan perusahaan tersebut saat ini lahanya terulang kembali terbakar. 
"Untuk PT Bahari Gembira Ria (BGR) , PT Bara Ekaprima (BEP), PT Putra Duta Indowood (PDI), PT Pesona, PT Kaswaru Unggul (KU), tahun 2015 terbakar parah, tahun ini juga terbakar hampir setiap tahun terbakar, ini perusahaan harus di cabut ijin nya, pidana dan perdata,"kata Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, Kamis (26/9/2019).
Selain Itu, di tahun ini sejumlah perusahaan yang lahannya terbakar berdasarkan pantauan WALHI per 16 September 2019. "Kalau hasil analisis sementara WALHI Jambi bersama Walestra pakai citra landsat, perusahaan ini terbakar  BGR, KU, REKI, WKS,"ungkapnya.
Kebakaran yang terjadi di Jambi menurut nya mayoritas berada di lahan gambut dan milik konsesi perusahaan baik itu HTI maupun HPH."Kebakaran mendominasi yg terjadi di wilayah gambut,"sebutnya.
Rudi mendesak agar pihak penegak hukum baik kepolisian maupun KLHK untuk benar benar menegakan perannya sebagaimana mestinya."Iya kita minta proses penegakan hukum harus terbuka dan tegas dalam memberikan sangsi kepada perusahaan yang menyebabkan karhutla, dalam hitungan cepat kita menggunakan analisis citra Sentinel 2 bersama lembaga anggota WALHI Jambi Walestra luas kebakaran sekitar 77.144.04 Ha per tgl 20 September,"tandasnya (isw)
Sumber : Jambione



(KPA Wilayah Jambi, Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi, AGRA, YKR, Perkumpulah Hijau, JMGJ, INSPERA, KPKA Rimba Negeri, Beranda Perempuan, Mapala Gita Sada, SPB, STB-Tanjabbar, STSM, KT-semantung, Serikat Tani Tebo, Talang Mamak, Petani Eco Pakal Olak Kemang, Warsi, Walestra, Serbundo, HIMAPASTIK, GRIND SICK)
                                                                                               
Jambi, 24 September 2019, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  No 5 Tahun 1960, yang telah di lahirkan oleh para petinggi bangsa ini. seharusnya sudah menjadi landasan negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan cara memberi akses kepada masyarakat dan menghapus pola penghisapan atas tanah yang di contohkan kolonial dan menghapus hukum agraria buatan kolonial “domein Verklaring” dan bentuk-bentuk penghisapan lainya. Namun keberpihakan Negara hari ini lebih condong kepada para pemilik modal di bandingkan dengan rakyatnya sendiri. Sehingga tidak heran ketika terjadi konflik agraria rakyat dikorbankan demi investasi modal.


Refoma Agraria yang di bangggakan pemerintah saat ini, rupanya sangat  kontradiksi sekali dengan apa yang tertuang di dalam UUPA 1960. Ramainya pemberitaan media tentang bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah, ternyata sudah di terjemahkan sebagai pelaksanaan Reforma agraria. kenyataannya sertifikat itu hanya sebatas sertifikasi tanah,tanpa merombak struktur ketimpangan penguasaan pemanfaatan kepemilikan atas keadialan sumber-sumber agraria. Sedangkan reforma agraria ialah kewajiban Negara untuk memberikan hak atas tanah kepada rakyat yang tidak memiliki tanah atau petani gurem,nelayan,buruh tani. Sertifikasi tanpa terlebih dahulu menata ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah agar lebih berkeadilan dan mensejahterakan, justru akan menjadi pintu pengukuhan secara legal terhadap ketimpangan yang ada.

Janji pemerintah untuk meredistribusi tanah seluas 9 juta hektar, hanya sebatas janji yang tidak bisa di tepati. Di akhir periode pemerintah yang sebentar lagi akan habis, rakyat di kejutkan dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yang akan di sahkan tepat pada peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2019. Seharusnya, RUUP ini bisa menjadi alat penyelesaian konflik pertanahan. Nyatanya, melalui aturan baru ini pemerintah sedang melakukan pembungkaman terhadap Hak dan Suara kaum tani. Pembentukan Pengadilan Pertanahan dan melahirkan bank tanah sebagai model liberalisasi agraria. Sedangkan konflik agraria (Sangketa Pertanahan) Diselesaikan Melalui Pengadilan Pertanahan” ini sama saja pemerintah melegitimasi Korporasi untuk merampas hak petani, sebagai pemilik yang sah atas tanah secara turun temurun.

Begitupun hak masyarakat Adat atas tanah ulayatnya, sampai hari ini masih banyak kelompok masyarakat adat belum mendapatkan kepastian secara hukum terhadap akses wilayah mereka. Tak jarang luasan izin konsesi perusahaan yang di terbitkan oleh pemerintah, masuk kedalam wilayah masyarakat adat sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan.


Menyikapi hal tersebut sesungguhnya tidak hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab, dibalik semua itu lembaga Pendanaan ataupun Bank juga harus bertanggung jawab atas modal yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan dan pengintimidasi petani. Selain itu juga Bank juga harus melakukan memutus dan menghentikan pendanaan kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang mencapai ±23.000 Ha dan setiap tahun terus terulang.

Maka Aliansi Petani Jambi Berdaulat menyatakan:
  • MENOLAK RUU PERTANAHAN
  • LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI
  • MENDESAK PEMERINTAH SEGERA CABUT IZIN PERUSAHAAN YANG LAHANNYA TERBAKAR
  • MENDESAK PEMERINTAH HARUS SERIUS TANGANI KONFLIK ANTARA SATWA DAN MANUSIA
  • AKUI MASYARAKAT ADAT, SEGERA BENTUK PERDA MHA

Narahubung:
Fransdody (0823-7142-5487)
Abdullah (0852-6670-3201)


Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum
Kebakaran lahan di Tanjab Timur.



JAMBI - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, masih belum dapat dikendalikan.

Dampak dari kabut asap karhutla saat ini dirasakan hampir semua masyarakat baik di Kota Jambi hingga sejumlah kabupaten.

Walhi Jambi sendiri mencatat sejak Januari hingga September 2019, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 23.000 hektar.

Kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi, mulai dari Kabupaten Tebo, Sarolangun, Bungo, Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Muaro Jambi.

Walhi Jambi juga mencatat 3.536 titik api muncul sejak Januari hingga September tahun 2019. Sekitar 16.000 jiwa terdampak Ifeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Dua perusahaan saat ini di segel dan dalam proses penyelidikan, yakni PT MAS (Mega Anugerah Sawit) di Kabupaten Muaro Jambi dan PT ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Kabupaten Tebo.

"Ada empat Perusahaan saat ini dalam proses hukum di Polda Jambi," sebut Dwi Nanto, Divisi Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi, Jumat (20/9/2019).

Dwi Nanto juga menyebutkan, pasca kebakaran tahun 2015 pihaknya terus mensosialisasikan potensi karhutla yang berpotensi besar terjadi karena kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan.

Namun pasca kebakaran ada ketidak seriusan pemerintah untuk mengantisipasi karhutla agar tak terulang. Ini bisa dilihat dengan kondisi pengeringan daerah gambut di beberapa daerah.

Padahal amanat peraturan pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan peraturan presiden nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan tiap perusahaan pemegang konsesi di kawasan gambut agar menjaga ketinggian air 40 centimeter dibawah permukaan.

Belum lagi soal penegakan hukum yang tak berjalan baik  "Dari 46 perusahaan yang lokasinya terbakar tahun 2015 lalu cuma dua yang benar-benar diberikan sanksi. Ini tidak berjalan dengan baik," kata Dwi.

"Kita setuju indikasi dibakar, tapi penindakan hukumnya harusnya lebih ke esensinya jangan hanya pelaku, gambut tidak akan kering kalau tidak dikeringkan, kalau tidak kering tidak akan terbakar. Yang melakukan pengeringan ini juga harus ditindak," sambung Dwi.

(Dedy Nurdin/Tribunjambi.com)

Walhi Jambi Sebut Pemerintah Harus Bangun Rumah Aman Bebas Asap di Desa Terdampak Karhutla
Penanganan Karhutla Harus Dilasanakan Sinergis, Fachrori Pimpin Rapat Terpadu dan Tinjau Aksi

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, sampai saat ini masih menjadi problem yang banyak dikeluhkan.
Bukan hanya harus harus rela kehilangan hijaunya hutan berikut potensi keanekaragaman hayati, tapi dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat di provinsi Jambi juga menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan.

Walhi Jambi menilai pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan keseriusanya menanggulangi dampak kabut asap.

Desakan untuk membuat rumah aman hingga kini belum juga terjawab.

"Semua kekuatan terutama BPBD dikerahkan untuk memadamkan api, disisi lain tidak ada upaya menanggulangi dampak kebakaran. Kalau hanya sekedar membagikan masker itu tidak efektif," kata Dwi Nanto, Divisi Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi dikonfirmasi pada Jumat (20/9/2019).

Kebakaran hutan hampir terjadi tiap tahunnya, pemerintah saat ini harus memberikan konpensasi terutama bagi warga terdampak kabut asap.

Salah satunya mendirikan rumah aman untuk korban kabut asap, terutama di desa-desa yang berlokasi disekitar lokasi kebakaran hutan.

"Yang paling terdampak sebetulnya warga di desa-desa yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Karna partikel berbahaya itu mereka yang merasakan," ujarnya.

"Walhi Jambi mendesak pemerintah harus mengutamakan evakuasi bagi warga terutama di desa-desa yang dekat lokasi kebakaran. Pantauan kami ya di Kumpeh kabupaten Muaro Jambi dan Tanjab Timur," sambungya.

Untuk korban asap yang perlu di selamatkan adalah kelompok rentan, balita, anak-anak, orang tua dan ibu-ibu hamil.

"Rumah aman memang sangat dibutuhkan, bila perlu bukan hanya oksigen tapi juga AC di bangunan yang khusus dijadikan rumah aman tadi. Sejauh ini yang terlihat hanya pembagian masker,"katanya.

"Sampai saat ini belum ada standar penyelamatan bagi korban kebakaran hutan dan lahan, padahal ini merupakan bagian dari bencana. Keseriusan seperti ini yang harusnya ditunjukan pemerintah," pungkas Dwi.



Sumber : tribun jambi




Di Tahun 2019 ini, KLHK menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi mencapai luasan 11.022 hektar.
Terkait dengan proses hukum pihak perusahaan yang mengalami kebakaran diwilayah konsesinya, kepala Kepolisian Daerah [Kapolda] Jambi Irjen Pol Muchlis AS, sampai saat ini baru memeriksa 4 [empat] perusahaan yang konsesinya terbakar di tahun 2019 ini.
Dari 4 [empat[ perusahaan yang mengalami kebakaran dilokasinya tersebut adalah, PT. Mega Anugrah Sawit [MAS] yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, PT. Alam Bukit Tiga Puluh [ABT] berada di Kabupaten Tebo, PT. REKI yang berada di Kabupaten Batanghari dan PT. Wira Karya Sakti [WKS/Sinar Mas Group] yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, pada tiap tahunnya selalu berulang dibeberapa wilayah konsesi perusahaan yang sama. Hal tersebut diakibatkan, belum tersentuhnya akar masalah yang menjadi penyebabnya. Penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang terbakar masih belum maksimal.

Berdasarkan dari data penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Jambi, pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 38 perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar. Sejumlah perusahaan tersebut, disinyalir tidak melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016. Dengan melakukan skema pengeringan lahan dan menyebabkan terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan diwilayah konsesinya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami selaku Aliansi peduli KARHUTLA dan Kabut Asap jambi meminta untuk:
1.  Mendesak Gubernur jambi selaku Kepala daerah provinsi jambi untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan dalam upaya melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran, berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang harus memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah adanya kebakaran hutan.
2.  Mendesak Gubernur Jambi untuk rekomendasi kepada pihak berwenang (yang memberi izin) untuk memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar.
3.   Mendesak Gubernur Jambi untuk serius menangani masalah KARHUTLA dalam hal penanganan pasca kebakaran (penyediaan fasilitas kesehatan, rumah aman dan lain sebagainya) di wilayah terdampak kabut asap.

“Pelaksanaan tuntutan di atas terhitung sejak hari ini hingga paling lambat 15 hari kedepan, Gubernur Provinsi Jambi wajib memproses tuntutan aksi dan menyampaikan hasilnya kepada Aliansi dalam pertemuan yang menghadirkan Perwakilan Aliansi, yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Jambi.”



Selain mendesak Gubernur Jambi, kami Aliansi peduli KARHUTLA dan Kabut Asap jambi memandang dibutuhkannya upaya penegakan hukum secara cepat dan terbuka, dengan mengambil langkah-langkah berikut :
  1. Mendesak KAPOLDA Jambi agar ada tranparansi dalam proses penegakan hukum masalah KARHUTLA.
  2. Demi memaksimalkan upaya penegakan hukum, pihak kepolisian bisa menggunakan pendekatan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya.
  3. Menagih komitmen Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional KARHUTLA pada 06 Agustus 2019 di Istana Negara Republik Indonesia tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.


Massa aksi berjalan menuju Kantor Bupati Kabupaten Tebo

(Serikat Tani Tebo, Serikat Tani Sumay Mandiri, Petani Eco Pakai Desa Olak Kemang, Kelompok Tani Bersatu Jaya, kelompok Tani Sumber Makmur Bersama, Masyarakat Adat Talang Mamak, KPA Wilayah Jambi, Yayasan keadilan Rakyat, WALHI Jambi) 


Tebo, 16 September  2019, Kondisi penguasaan sumber daya alam dan hutan yang timpang, serta tidak adanya kepastian terhadap wilayah kelola rakyat menjadi titik awal munculnya konflik, maraknya pengelolaan kawasan hutan untuk dijadikan wilayah kelola dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup juga berawal dari pembiaran oleh pemerintah, ketika rencana  pengelolaan sumber daya alam dan hutan tidak melibatkan masyarakat yang ada dan hidup di wilayah yang akan dijadikan atau dibangun menjadi perkebunan baik itu HTI atau Sawit ,maka yang terjadi adalah penggusuran wilayah kelola, intimidasi terhadap petani dan penggarap, bahkan kriminalisasi terhadap petani.

Skema perhutanan sosial dan TORA yang diganang rezim ini masih belum bisa menjawab apa yang menjadi tujuan dari skema tersebut yaitu penyelesaian konflik agraria secara adil. Reforma agraria bukan hanya memberikan hak atas lahan, tetapi juga memberi kemudahan atas pasar dan keterampilan. Begitu juga dengan perhutanan sosial, termasuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dimana pemerintah menyediakan bantuan permodalan dan pendampingan.

Massa aksi berkumpul di depan kantor Bupati Tebo

Masyarakat yang hari ini mengelola dan menguasai kawasan hutan atau yang mengusahakan lahan  dan kebun yang berada dalam izin masih dibayang – bayangi teror dari mereka yang bekerja untuk perusahaan atau dari mereka yang mendapatakan izin pengelolaan kawasan tersebut, yang akan terjadi tentunya gesekan yang bisa saja berubah menjadi kerusuhan dan kekacauan terlebih lagi pemerintah tengah gencar untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Pertanahan.

Rancangan Undang-Undang Pertananahan (RUUP), saat ini sedang di bahas oleh DPR RI bersama Pemerintah, tanpa mempertimbangkan situasi sektor agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak. DPR dan Pemerintah bersikukuh mengesahkan RUUP di akhir September tahun ini, sedangkan periode DPR akan segera habis. Sementara  negara saat ini sedang mengalami 5 krisis pokok agraria yakni :
1. Ketimpangan struktur agraria yang tajam 
2. Maraknya konflik agraria struktural 
3. Kerusakan ekologis yang meluas 
4. Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian 
5. Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas. 

RUU Pertanahan seharusnya bisa menjawab 5 persoalan di atas  yang di picu masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP  yang ada, kami memandang bahwa RUUP telah gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU Pertanahan seharusnya  bisa menjadi  alat penyelesaian konflik sektor agraria bidang pertanahan, sebagaimana di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Tap MPR IX Tahun 2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Massa aksi dihadang masuk Kantor Bupati Tebo

Forum Keluarga Besar Petani Tebo meminta  Bupati untuk segera : 
1. Membentuk TIM Gugus Tugas Reforma Agraria di kabupaten TEBO sebagai jalan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten TEBO. 
2. Segera menerbitkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan  Di Lokasi Prioritas Reforma Agraria  dan Rekomendasi Pengurangan izin perusahaan yang berkonflik di wilayah kelola rakyat
3. Menerbitkan rekomendasi pencabutan izin Perusahaan yang tidak aktif dan beroperasi di Kabupaten Tebo
4. Melakukan Evaluasi perizinan di sector Kehutanan dan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang terbakar dikabupaten Tebo
5. Membekukan dan mencabut izin perkebunan sawit yang lahannya terbakar 
6. Hentikan Kriminalisasi, intimidasi dan tindakan represif terhadap petani yang sedang memperjuangkan wilayah kelola rakyat
7. Stop Penggusuran lahan di wilayah Kelola Forum Keluarga Besar Petani Tebo
8. Segera Terbitkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di kabupaten Tebo
9. Memastikan point – point yang menjadi tuntutan Forum Keluarga Besar Petani Tebo dapat direalisasikan cepat, dan menjadikan Tebo sebagai contoh yang baik dalam penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

FORUM KELUARGA BESAR PETANI TEBO JUGA MENYAMPAIKAN PENOLAKAN TERHADAP RENCANA PEMERINTAH UNTUK MENGESAHKAN RANCANGAN UU PERTANAHAN , KARENA SELAIN AKAN MERUGIKAN KAUM TANI JUGA AKAN MENJADI PEMICU MUNCULNYA KONFLIK YANG LEBIH BESAR.
HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI….!!!!!

Narahubung :
Walhi  Jambi (Abdullah) : 0852-6670-3201
KPA (Fransdody ) : 0823-7142-5487
STSM (H.Sinaga) : 0812-7982-7585
STT (Martamis) : 0823-0736-6344 






Walhi Jambi Tagih Janji Jokowi Copot Aparat yang Tak Mampu Atasi Karhutla
Ilustrasi kabut asap di Jambi. (Ferdi/detikcom)
Jambi - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi di Pulau Sumatera. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mencopot aparat yang tidak bisa mengatasi karhutla.

"Nah kita menagih janji Jokowi karena itu komitmen ya. Kalau dia punya komitmen untuk ucapkan itu berati dia harus bertanggung jawab sampai ke lapangan," tegas Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jambi Rudiansyah, Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, apabila komitmen itu tidak dilakukan, permasalahan kartutla akan terus terjadi. "Dalam proses penegakan hukum terhadap perusahaan ini, pemerintah belum maksimal. Kita tidak melihat sanksi dan upaya penegakan hukum. Itu juga seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak Kementerian LHK, dan Kementerian Perkebunan," ucapnya.

Rudi mengatakan, dalam audit kepatuhan, kesiapan mereka membangun kebun. Perusahaan diharuskan untuk menyiapkan beberapa hal. "Misalnya, peralatan pompa, regu pemadam, dan seterusnya tidak dilakukan. Padahal itu ada dalam instrumen audit kepatuhan," beber Rudi.

Menurut Rudi, hampir rata-rata kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan. "Enam puluh empat persen titik api itu masuk di lahan konsesi perusahaan. Secara parsial, walaupun di lapangan mereka bilang wilayahnya mereka tidak bisa garap. Tetapi secara konteks perizinan mereka punya izin," urainya.

"Kita hormati kinerja pemadamannya, tetapi konteks penegakan hukum, mitigasi pencegahan kebakaran, dengan membasahi gambut itu juga harus dilakukan. Jadi tugas negara ini tidak hanya memadamkan api. Karena akar masalahnya tidak dicari," tandas Rudi.

Di Provinsi Jambi sendiri, karhutla yang cukup parah terjadi di tiga kabupaten, yakni Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, dan Tebo. Rata-rata wilayah titik api masuk dalam konsesi perusahaan.
(knv/knv)


Sumber : newsdetik.com

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.