Temu Nasional Perempuan Pejuang Lingkungan Hidup - “Menggagas Agenda Politik Perempuan untuk Penyelamatan Lingkungan hidup dan SDA"

Di Indonesia, seperti halnya di mayoritas negara berkembang lainnya, tingkat kesenjangan gender masih tinggi. Perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat system budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat Indonesiaantara lain keterbatasan pendidikan, hak atas informasi, ruang politik dan pengambilan ruang keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari rumah, komunitas hingga ranah publik yang lebih luas. Kesenjangan semakin kuat akibat relasi kuasa yang timpang dan menempatkan laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya alam seperti tanah, property dan sumber daya lainnya.

Berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan direduksi dan bahkan dihilangkan dalam kurun waktu yang panjang. Revolusi hijau telah menjauhkan perempuan dari kekayaan alamnya, berganti dengan pengetahuan “modern”. Hampir tidak ada yang membantah, bahwa ketika bicara kerusakan lingkungan hidup dan dampak pembangunan, perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak lebih besar, salah satunya disebabkan karena peran dan fungsi perempuan yang spesifik. Dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti CEDAW, telah mengakui hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya. Namun dalam implementasinya, hampir semuanya diabaikan oleh negara. Paradigma pengelolaan kekayaan alam kita menjauhkan perempuan, hampir di banyak kesempatan, perempuan ditinggalkan dalam rencana pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Salah satu dampak dari paradigma pembangunan yang patriarkal adalam kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan, termasuk di dalamnya pemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan, yang lahir dari ketimpangan atas penguasaan dan pengelolaan kekayaan hutan. 

Ibu Rohana dari Sarolangun, sedang menceritakan kondisi Desa-nya kepada peserta kegiatan

Padahal, hampir tidak ada yang mengingkari bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya mengelola sumber daya hutan. Filosofi bumi adalah ibu, hampir sebagian besar menjadi pegangan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, menandakan bahwa keterikatan perempuan atas hutan, tanah, air dan alamnya begitu besar. Bagi perempuan yang selama ini hidup di dalam atau sekitar hutan, hutan bukan sekedar pepohonan, tetapi hutan adalah sumber kehidupan, hutan sumber pangan dan sekaligus sumber obat-obatan yang selama ini menjadi tumpuan perempuan dalam hampir seluruh aspek kehidupannya.

Rudiansyah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan," tujuan kegiatan ini adalah memperkuat nilai dan kerja-kerja keadilan gender dalam langgam gerakan advokasi WALHI serta mengkonsolidasikan gerakan perempuan pejuang lingkungan hidup dalam mendorong agenda yang berkeadilan gender".

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menegaskan bahwa keadilan gender menjadi bagian yang terintegrasi dalam perjuangan dan advokasi untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial di Indonesia menyadari begitu besarnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memiliki peran yang strategis dalam keluarga, memperkuat komunitas, membangun dan memperkuat organisasi, serta mengambil bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa, dalam ranah politik salah satunya dengan tujuan agar kebijakan negara berpihak kepada lingkungan hidup dan perempuan, dari tingkat desa hingga kebijakan nasional.

"Dalam agenda kegiatan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mendokumentasikan inisiatif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan hidup merupakan tujuan di adakannya kegiatan ini" terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.

Untuk memperkuat kerja-kerja keadilan gender dan keadilan ekologis, WALHI menggagas temu nasional perempuan pejuang lingkungan hidup, yang diharapkan menjadi sebuah momentum dan wadah untuk merumuskan agenda politik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, serta sekaligus mengkonsolidasikan aktivis WALHI yang selama ini bekerja mendorong keadilan gender dalam perjuangan WALHI bersama dengan komunitas pejuang lingkungan hidup di Indonesia.