Maret 2019



Pendapatan masyarakat di dua wilayah Desa Pemayungan dan Dusun Simerantihan memang berbeda, di Desa Pemayungan rata – rata rumah tangga sudah bisa mengelola keuangan dan mencukupi kebutuhan sehari – hari dengan bekerja sebagai petani karet dan juga memanfaatkan lahan untuk ditanami dengan tanaman sayur dan kebutuhan lainnya, ibu – ibu di Desa Pemayungan juga ada yang berprofesi sebagai Guru honorer atau staff Desa, dan juga sebagai pedagang, baik warung atau pedagang pasar yang seminggu sekali di Desa Pemayungan. Sangat berbeda dengan ibu – ibu di Dusun Simerantihan, mereka juga berprofesi sebagai petani akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, hanya membantu peran suami ketika membuka ladang  atau menyadap karet, dan belum mengenal pola pemanfaatan pekarangan untuk ditanami sayur apalagi menjadi pedagang atau staff di kantor Desa. 

Abdullah, selaku Manager Kampanye dan Penguatan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan tujuan kegiatan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengenal bagaimana pola dan cara pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang ada di Desa Pemayungan dan Dusun Simerantihan juga menjelaskan bagaimana koperasi berperan sebagai wadah yang akan membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

Tingkat pendapatan yang tidak menentu tentunya juga harus disiasati oleh ibu – ibu di Dusun Simerantihan, keadaan ekonomi yag tidak menentu juga menjadi penyebab banyak dari anak – anak usia sekolah yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan mereka, rata – rata hanya sebatas sekolah dasar dan cukup tahu tulis dan baca.
Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah dengan membentuk unit – unit produksi, baik sayur mayur atau hasil hutan bukan kayu, tentunya dengan didukung oleh pemasaran dan lembaga yang akan mewadahinya, koperasi sebagai salah satu lembaga yang diharapkan bisa menjadi wadah bagi distribusi dan peningkatan perekonomian masyarakat sudah seharusnya dihadirkan di tengah masyarakat, baik di Dusun Simerantihan juga di Desa Pemayungan.


"Terbentuknya wadah di dua wilayah yang akan membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan membantu pengeloaan keuangan,  serta bertambahnya sumber – sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari adalah hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini" terang Abdullah.



Berbagai cara dan pola untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga tentunya diharapkan bisa menjadi contoh dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat, hal ini tentunya sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam proses advokasi di dua wilayah yang sedang berkonflik dengab PT. ALam Bukit Tigapuluh.
Pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga dan koperasi yang menaungi tentunya juga akan menjadi bukti bahwa masyarakat bisa dan mampu mandiri, tanpa memanfaatkan pendanaan dari perusahaan yang bisa saja muncul kapan saja, tentunya dengan tujuan untuk memuluskan perizinan perusahaan dan sebagai resolusi konflik versi perusahaan.





Di Indonesia, seperti halnya di mayoritas negara berkembang lainnya, tingkat kesenjangan gender masih tinggi. Perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat system budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat Indonesiaantara lain keterbatasan pendidikan, hak atas informasi, ruang politik dan pengambilan ruang keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari rumah, komunitas hingga ranah publik yang lebih luas. Kesenjangan semakin kuat akibat relasi kuasa yang timpang dan menempatkan laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya alam seperti tanah, property dan sumber daya lainnya.

Berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan direduksi dan bahkan dihilangkan dalam kurun waktu yang panjang. Revolusi hijau telah menjauhkan perempuan dari kekayaan alamnya, berganti dengan pengetahuan “modern”. Hampir tidak ada yang membantah, bahwa ketika bicara kerusakan lingkungan hidup dan dampak pembangunan, perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak lebih besar, salah satunya disebabkan karena peran dan fungsi perempuan yang spesifik. Dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti CEDAW, telah mengakui hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya. Namun dalam implementasinya, hampir semuanya diabaikan oleh negara. Paradigma pengelolaan kekayaan alam kita menjauhkan perempuan, hampir di banyak kesempatan, perempuan ditinggalkan dalam rencana pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Salah satu dampak dari paradigma pembangunan yang patriarkal adalam kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan, termasuk di dalamnya pemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan, yang lahir dari ketimpangan atas penguasaan dan pengelolaan kekayaan hutan. 

Ibu Rohana dari Sarolangun, sedang menceritakan kondisi Desa-nya kepada peserta kegiatan

Padahal, hampir tidak ada yang mengingkari bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya mengelola sumber daya hutan. Filosofi bumi adalah ibu, hampir sebagian besar menjadi pegangan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, menandakan bahwa keterikatan perempuan atas hutan, tanah, air dan alamnya begitu besar. Bagi perempuan yang selama ini hidup di dalam atau sekitar hutan, hutan bukan sekedar pepohonan, tetapi hutan adalah sumber kehidupan, hutan sumber pangan dan sekaligus sumber obat-obatan yang selama ini menjadi tumpuan perempuan dalam hampir seluruh aspek kehidupannya.

Rudiansyah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan," tujuan kegiatan ini adalah memperkuat nilai dan kerja-kerja keadilan gender dalam langgam gerakan advokasi WALHI serta mengkonsolidasikan gerakan perempuan pejuang lingkungan hidup dalam mendorong agenda yang berkeadilan gender".

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menegaskan bahwa keadilan gender menjadi bagian yang terintegrasi dalam perjuangan dan advokasi untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial di Indonesia menyadari begitu besarnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memiliki peran yang strategis dalam keluarga, memperkuat komunitas, membangun dan memperkuat organisasi, serta mengambil bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa, dalam ranah politik salah satunya dengan tujuan agar kebijakan negara berpihak kepada lingkungan hidup dan perempuan, dari tingkat desa hingga kebijakan nasional.

"Dalam agenda kegiatan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mendokumentasikan inisiatif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan hidup merupakan tujuan di adakannya kegiatan ini" terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.

Untuk memperkuat kerja-kerja keadilan gender dan keadilan ekologis, WALHI menggagas temu nasional perempuan pejuang lingkungan hidup, yang diharapkan menjadi sebuah momentum dan wadah untuk merumuskan agenda politik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, serta sekaligus mengkonsolidasikan aktivis WALHI yang selama ini bekerja mendorong keadilan gender dalam perjuangan WALHI bersama dengan komunitas pejuang lingkungan hidup di Indonesia.


Siaran Pers
JakartaJumat, 22 Maret 2019— Dua ratusan massa tani dari Jambi dan Sumatera Selatan datang ke Jakarta untuk menyatakan protes kepada Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil. Di damping WALHI, masyarakat  meminta Menteri fokus pada persoalan kerakyatan, khususnya reforma agraria, dibanding sibuk menutupi informasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa Sawit. Ditutup-tutupinya informasi ini menguatkan kecurigaan adanya kesengajaan menutupi praktik kotor perkebunan kelapa sawit, seperti konflik, penggunaan areal yang tidak seharusnya, pencemaran dan lainnya. Terlebih sebagian massa aksi merupakan masyarakt korban praktik buruk investasi kelapa sawit.
Ode Rahman, Kordinator Kampanye WALHI menyebutkan dengan menutup informasi HGU sebagai kebijakan Negara sama artinya dengan menghilangkan hak dasar dan konstitusional rakyat terhadap informasi publik.  “Menutupi informasi HGU  juga berimplikasi pada langgengnya konflik sektor perkebunan sawit. Bahkan rakyat akan mengalami kesulitan melakukan kontrol terhadap praktik buruk yang menjadi cerita gelap industri ini. Hal ini bisa kita lihat dari hadirnya ratusan orang dari Jambi dan Sumatera di Kementerian ATR/ BPN untuk menjelaskan persoalan apa yang dihadapinya,” tamba Ode.
Harusnya Menteri ATR/ Kepala BPN fokus pada perintah Presiden untuk mendorong akselerasi program Reforma Agraria yang mencakup proses penyelesaian konflik, mengakseleasi skema redistribusi dan pengakuan legalitas hak rakyat. Sofyan Djalil seharusnya sadar, menutupi informasi HGU malah menjauhkan akselerasi Kebijakan Reforma Agraria yang ditetapkan Presiden sebagai Proyek Strategis Nasional. Membuka informasi yang sangat dibutuhkan publik tersebut, malah sangat membantu rakyat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Jambi
WALHI Jambi sebagai pendamping masyarakat yang melakukan aksi di Jakarta secara aktif melakukan pendampingan dan dorongan penyelesaian konflik agraria di 7 desa yang berkonflik dengan industri perkebunan kelapa sawit; 14 desa yang berkonlik dengan perusahaan HTI Sinar Mas Group/APP (PT. WKS) dan perusahaan restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT. ABT). Beberapa konflik dan pelanggaran yang diminta masyarakat Jambi untuk diselesaikan oleh Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik Dusun Pulau Tigo, Desa Seponjen dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit.Korporasi ini tanpa legalitas hak atas tanah atau HGU yang jelas melakukan penggusuran rakyat. Selain itu, beberapa kali tercatat ditemukan titik api di konsesi korporasi ini;
  • Desa Pandan Sejahatera Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT.Indonusa Agromulia. Aktivitas korporasi ini bisa dilogikan dilakukan secara melawan hukum karena tidak didsarkan pada hak atas tanah melalui HGU dan diperparang dengan tidak adanya izin lingkungan. Selanjutnya, korporasi ini juga menguasai 21 hektar lahan masyarakat.
 Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan
Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan seluas ± 1.313.094 Ha. Sebagian besar kondisi perkebunannya mengalami konflik dan berkontribusi pada kerusakan ekologis di Sumatera Selatan. Adapun beberapa catatan praktik buruk perkebunan kelapa sawit yang disuarakan oleh masyarakat yang melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik masyarakat Desa Muara Megang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (LONSUM). Beberapa catatan praktik buruk korporasi ini adalah beraktivitas di kawasan hutan, beraktivitas tanpa HG, diduga melakukan manipulasi fakta terkait dengan proses ganti rugi kepada warga dan melakukan penggusuran terhadap warga yang menguasai tanahnya secara turun temurun;
  • Konflik masyarakat 5 Desa (Jerambah Rengas, Lebung Hitam, Tulung Seluang, Penanggoan Duren, dan Riding) dengan PT. Bintang Harapan Palma. Selain berkonflik dengan masyarakat, korporasi ini juga berdasarakan temuan WALHI dan masyarakat diduga melakukan aktivitas di ekosistem gambut, mencatut nama BRG guna melancarkan praktik kotornya dan diduga melakukan manipulasi kegiatan sosialisasi seolah menjadi kegiatan persetujuan ganti rugi lahan dengan melibatkan oknum POLRI dan TNI guna;
  • Konflik masyarakat Desa Lebak Belanti dengan PT. Waringin Agro Jaya. Aktivitas korporasi di ekosistem gambut dengan membuka kanal mengakibatkan 10 tahun lebih lahan pertanian warga disinggahi banjir tiap tahunnya. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan warga mengalami kerugia, terlebih korporasi sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap banjir yang dialami warga.
 Selain dari potret konflik dan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas, masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga menghadapi hambatan perlindungan wilayahnya karena lambatnya implementasi kebijakan TORA.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami WALHI bersama masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan menuntut Menteri ATR/ Kepala BPN untuk:
  1. Membuka informasi HGU Perkebunan kelapa sawit
  2. Fokus pada persoalan pokok pertanahan nasional, yaitu penyelesaian konflik guna mewujudkan reforma agraria;
  3. Mengimplementasi Kebijakan Moratorium kelapa Sawit dan penggunaan ekosistem gambut sebagaimana diperintahkan Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 dan ;
  4. Mengambil sikap tegas berpihak kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi perizinan terhadap HGU yang bermasalah dengan dengan masyarakata Jambi dan Sumatera Selatan;
  5. Melakukan penertiban terhadap aktivitas perkebuna kelapa sawit yang tidak mempunyai HGU di Jambi dan Sumatera Selatan;
  6. Melegalisasi asset rakyat dan meredistribusi lokasi sebagaimana disebut di atas kepada rakyat
Narahubung:
  • Ode Rahman (081356208763)
  • Abdul Jambi (085266703201)
  • Yogi Surya Prayoga Sumsel (
Catatan         :     Sebelum melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga melakukan audiensi dan  laporan hukum ke KLHK terkait:
  1. temuan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan;
  2. temuan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya;
  3. konflik tenurial dan hambatan pengajuan permohonan usulan perhutanan sosial yang belum ditindaklanjutj

Alat Peraga Kampanye di Jambi.  (GATRA/Ramadhani/far) 

Jambi, Gatra.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah menyebutkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara umum masih melakukan strategi kampanye tak ramah lingkungan.
Rudi menjelaskan, meski tren pemasangan APK pada batang pohon mengalami penurunan tetapi tren pemasangan menggunakan penyangga kayu meningkat. Ada aturan jelas dalam pemasangan APK tetapi kondisi di lapangan banyak ditemukan pemasangan APK yang melanggar ketentuan serta membahayakan.
"Kami melihat bawaslu masih diam mengenai soal ini. Pemerintah kota Jambi melalui dinas terkait juga harus melakukan penertiban terkait dengan pelanggaran APK yang tidak teratur," ujar Rudi kepada Gatra.com, Rabu (20/3).
Rudi menyebutkan, langkah tegas dengan penertiban akan mengurangi itu. Karena jika tidak, semakin bertambahnya APK menjelang hari H akan menambah semerawutnya wajah kota. "Masyarakat biasa tidak mungkin bisa menertibkannya, karena menjadi konflik politik. Bawaslu adalah lembaga yang memiliki kewenangan soal itu," kata Rudi.


Rudi menyayangkan masih melihat APK yang terpasang di batang pohon yang tidak ditindak bawaslu. "Artinya sudah jelas orientasi caleg yang memasang APK di pohon tidak dibenarkan. Dalam pencalonan saja sudah melakukan tidak benar, apalagi sudah jadi," ujar Rudi

Ketua Bawaslu Kota Jambi, Ari Juniarman membantah hal tersebut. Menurut Ari memang sebagian masyarakat belum mengetahui mana yang APK dan non APK. "Jadi kewenangan bawaslu hanya menertibkan APK yang melanggar, kalau non APK lebih pada kewenangan dispenda," kata Ari menjawab pesan singkat Gatra.com melalui WhatsApps.

Sumber : Gatra.com
Reporter Ramadhani

Editor: Rosyid

ilustrasi. detik.com
Debat Pilpres pada putaran ke tiga yang baru saja selesai diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 17 Maret 2019, yang menghadirkan masing-masing cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Tema yang diusung dalam debat yang dilakukan, berfokus pada isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan yang secara teknis dibagi dalam 6 segmen.

Sepanjang debat yang sudah dilakukan, dari segmen pertama sampai segmen terakhir, kedua cawapres belum mampu mengeluarkan satu gagasan yang mendasar dalam kerangka menjawab persoalan-persoalan isu yang dibahas, baik dalam tataran pencegahan maupun penanggulangannya. 

Seperti dalam penyampaian isu pendidikan, Ma’ruf Amin lebih banyak menyampaiakan terkait dengan upaya pemerintah dalam penataan dan pengawasan dana pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan Sandiaga Uno, lebih berfokus kepada bagaimana kurikulum pendidikan bisa mencetak karakter pada anak didik. Dari penyampaian kedua cawapres dalam isu pendidikan, hanya memperlihatkan gagasan lama yang sudah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya. Memperbaiki kualitas dana pendidikan dan upaya pendidikan yang akan merubah karakter anak bangsa denga slogan revolusi mental.

Dalam isu kesehatan, tugas Pemerintah yang termandatkan dalam UU No.32 th.2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia “ dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”, tidak sama sekali tersentuh dalam proses debat.

Yang muncul dalam dalam proses debat adalah, kedua cawapres menekankan kepada rakyat Indonesia, agar mengkonsumsi makanan yang bergizi dan selalu berolahraga, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Yang tidak ubahnya dengan nasihat-nasihat para bidan desa yang memberikan wejangan kepada masyarakat.

Gagasan Pemerintah untuk memastikan perlindungan wilayah-wilayah kelola pangan rakyat yang sehat, menjadi kabur dan belum menjadi prioritas yang menarik untuk dimunculkan.
Untuk isu ketenaga kerjaan, kedua cawapres berupaya untuk memberikan penanggulangan soal lapangan pekerjaan yang diyakini akan menurunkan angka pengangguran. Dengan mendistribusikan kartu pra kerja [subsidi tunjangan] dan memaksimalkan UMKM, sepertinya langkah yang dianggap paling oftimal. Hal tersebut juga mengaburkan persoalan-persoalan pengangguran yang muncul di desa-desa akibat penguasaan tanah pertanian oleh aktifitas pembangunan industry ekstraktif yang semakin meluas.

Dalam memahami kebudayaan masyarakat Indonesia, kedua cawapres juga tidak memahaminya secara utuh. Cawapres yang berdebat belum mampu memahami, bahwa seluruh kebudayaan yang lahir dari masyarakat Indonesia adalah, kebudayaan yang diproduksi oleh adanya aktifitas kolaburasi manusia dengan sumber-sumber alam yang tersedia.

Dengan masifnya pembangunan industry berbasis sumber daya alam yang eksploitatif, secara langsung menghilangkan sumber-sumber alam yang menjadi factor penting dalam komponen kebudayaan masyarakat Indonesia.

Sehingga bisa dipastikan, ketika factor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan kebudayaan itu hilang akibat aktifitas pembangunan industry ekstratif, maka kebudayaan yang dipaksakan untuk muncul dan menjadi agenda pemerintah, adalah kebudayaan baru dan asing. Yang tentu saja, bisa dipastikan, kebudayaan ini akan kental dan berbau politis yang akan dipergunakan sebagai pengalihan isu kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM yang tetap akan dilanggengkan oleh rezim berkuasa.


Jakarta (12/3/2019). Koalisi beberapa LSM di Kalimantan dan Sumatera mendesak APP untuk bertanggung jawab menyelesaikan ratusan konflik lahan akibat operasional APP dan perusahaan pemasoknya di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil asesment Koalisi LSM atas konflik lahan yang terjadi sepanjang tahun 1996 – 2017 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia di mana APP dan pemasoknya beroperasi. 

Di awal Februari tahun 2013, APP meluncurkan komitmen pengelolaan keberlanjutan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). APP menyatakan salah satunya melaksanakan FPIC (Padiatapa) dalam pengembangan semua konsesi baru dan semua kegiatan operasinya, penanganan yang bertanggung jawab untuk semua keluhan dan konflik dan resolusinya, dan menghormati HAM. 

“ Implementasi komitmen FCP untuk isu sosial masih sangat kami pertanyakan. Banyak konflik APP dan pemasoknya dengan masyarakat Riau yang terjadi di masa lalu namun tidak jelas penyelesaiannya” Isnadi Esman, Anggota Koalisi dari Riau menyampaikan. 

Rudiansyah, Koordinator Koalisi mengungkap bahwa sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 122 konflik tersebar di 5 Provinsi dimana APP beroperasi : Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jumlah ini berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah konsesi perusahaan. Konflik aktif yang pada asesmen ini dilakukan (Januari – November 2018??) terjadi di Riau (54 konflik), Jambi (33 konflik), Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing 17 konflik, dan Kalimantan Timur tercatat 1 kasus. Dari 38 pemasok APP, sebanyak 22 perusahaan berkonflik dengan masyarakat di sekitar konsesi APP. Secara berurutan konflik yang terjadi banyak melibatkan isu sengketa lahan masyarakat/adat, kekerasan/intimidasi/penggusuran, tata batas konsesi dan desa. Selebihnya menyangkut dampak kepada, mata pencaharian, Tanaman kehidupan, dan fee kerjasama dengan perusahaan. Selain konflik yang aktif terjadi, potensi konflik dapat terjadi di wilayah yang berbatasan dengan APP dan pemasoknya. “ Studi ini mengidentifikasi 602 potensi konflik terkait operasional APP di Indonesia dengan melibatkan luasan konsesi seluas 2,2 juta ha. 

Anggota Koalisi dari Sumatera Selatan, Dedi menambahkan, “ Hadirnya pabrik kertas PT. OKI Paper dan Paper di Sumatera Selatan semakin menambah panjang daftar konflik aktif dan potensi konflik sosial perusahaan HTI dengan masyarakat, lebih buruk lagi kehadiran PT. OKI pulp yang menyebabkan akses ke daerah gambut lebih terbuka dan kebutuhan bahan baku yang tinggi, turut meningkatkan resiko kebakaran di gambut”.

“ Jumlah konflik aktif yang terjadi dan belum terselesaikan, ditambah dengan besarnya potensi konflik muncul di masa mendatang, mestinya menjadi alarm bagi APP untuk secara serius menunjukkan komitmen pengelolaan berkelanjutan FCP terutama terkait isu sosial. Atau janganjangan FCP hanya menjadi alat brainwash APP agar nama dan produknya tetap aman dan diterima di pasar global” Rudiansyah menambahkan. 

 Atas dasar tersebut, Koalisi LSM mendesak : 
  1. APP harus menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen FCP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan dan lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik dilakukan, serta upaya terukur dalam penyelesaian dan pencegahan konflik lahan. 
  2. Pemerintah dalam hal ini KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APP dan pemasoknya di Indonesia. 
  3. Banyaknya konflik aktif yang tak terselesaikan dan potensi konflik yang saangat besar terjadi disekitar konsesi APP dan pemasoknya, maka kami mendesak KLHK untuk melakukan review izin-izin HTI yang sudah ada. 
  4. Pembeli, pendukung pendanaan dan Pasar Global untuk tidak membeli dari APP hingga persoalan konflik sosial dengan masyarakat diselesaikan. 


KOALISI LSM UNTUK MASYARAKAT 
  1. JIKALAHARI 
  2. Kaliptra Riau 
  3. JMGR 
  4. HaKI 
  5. WALHI JAMBI 
  6. WALHI SUMATERA SELATAN 
  7. WALHI KALIMANTAN TIMUR 
  8. LINKAR BORNEO Kalimantan Barat 
  9. JMGJ

Foto Bersama dengan para calon legislatif yang menyetujui deklarasi lingkungan bersama.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menggelar pertemuan bertajuk Temu Rakyat dan Konsolidasi Daerah Gerakan Politik Lingkungan Hidup. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari wilayah dampingan WALHI Jambi ini terpusat di gedung Aula Asrama Haji Jambi, Kamis (28/2/2019).
Sejalan dengan tema kegiatan, tujuan dari kegiatan ini pun memanfaatkan momentum tahun politik 2019, merangkum persoalan-persoalan yang telah dan sedang terjadi di tengah masyarakat, lalu didorong untuk refrensi serta komitmen para calon legeslatif di Provinsi Jambi, agar nanti ketika menjadi wakil rakyat akan benar-benar menyelesaikan persoalan kongkrit yang terjadi di masyarakat, seperti konflik sumber daya alam yang kian hari semakin bertambah.
Data WALHI Jambi merekam proses konflik yang berlarut di provinsi Jambi hingga saat ini menjadi PR terbesar pemerintah untuk menyelesaikan konflik di bidang sumber daya alam. Situasi pengelolaan sumber daya alam di Jambi 70 persen dikelola oleh korporasi. Akibatnya menimbulkan persoalan seperti agraria, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan bencana ekologis.

Rudiansyah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, saat memberikan kata sambutan
“Kita mengundang para calon legeslatif yang sudah kita seleksi secara keterlibatannya dalam pengrusakan lingkungan. Artinya, para caleg yang kita undang pada fakta yang kita lihat tidak pernah terlibat dalam perampasan tanah dan pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Rudiansyah.
Selain melibatkan sebanyak 197 orang masyarakat dampingannya, Walhi Jambi juga mengundang para Calon Legeslatif di Provinsi Jambi untuk mendeklarasikan bersama komitmen para Caleg dalam mewujudkan keadilan ekologi di Provinsi Jambi. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dan Manajer Departemen Penelitian Litbang Kompas, Toto Suryaningtias sebagai narasumber dalam acara tersebut.
“Gerakan politik lingkungan hidup adalah agenda politik strategis yang penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup selama ini disebabkan oleh kebijakan yang seringkali tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. WALHI melakukan konsolidasi ini agar kedepan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya itu dalam sambutannya.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, saat memberikan kata sambutan

Ia juga menyampaikan, dari tahun ke tahun data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan peningkatan peristiwa bencana. 90 persen bencana yang terjadi terkait dengan air dan cuaca. Seperti banjir dan longsor. Jika diperhatikan, daerah yang dulunya tidak pernah terjadi banjir dan longsor, sekarang kena banjir dan longsor.
WALHI selalu melihat bahwa proses politik adalah proses yang sangat penting. Di akhir tahun 2018 walhi sudah merumuskan agenda-agenda politik yang lebih luas, yang melahirkan beberapa platform politik. Salah satunya adalah mengembalikan lagi fungsi negara sebagai benteng hak asasi manusia.
Hardi Yudha, Dewan Daerah WALHI Jambi, saat memaparkan Geopolitik Lingkungan di Jambi

“Selama ini kita lihat negara hadir dengan bedil, negara hadir bersama korporasi menggusur dan mengusir rakyat. Ini lah yang ingin kita ubah kedepan,” ujarnya dengan nada tegas.
Hinga di penghujung diskusi, para calon legeslatif dan Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, yang mewakili masyarakat dampingan menandatangani Deklarasi Bersama Temu Rakyat dan Konsolidasi Gerakan Politik Lingkungan Hidup.
Berikut isi dari komitmen bersama.
Sumber : Nuansa Jambi

Foto Bersama Peserta KDLH WALHI Jambi 2019


Proses evaluasi merupakan hal yang penting dalam keberlanjutan organisasi untuk menjadi lebih baik. Hal terpenting di dalam sebuah proses perbaikan kinerja organisasi adalah menjadikan momentum yang akan datang untuk dijadikan sebuah transisi menuju pengembangan organisasi yang lebih baik bukan hanya secara kuantitas namun juga secara kualitas menjadi lebih baik.Dalam proses perkembangan organisasi ada dua hal yang harus selalu diperhatikan dalam setiap perencanaan maupun implementasi, yang pertama adalah perencanaan dan implementasi secara teknis, dan yang kedua adalah perencanaan dan implementasi secara politis. Dalam setiap proses kegiatan penting juga untuk melakukan keberlanjutan atau agenda kelanjutan, guna menciptakan konsistensi organisasi dalam sikap dan juga eksistensi organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

WALHI Jambi yang terdiri dari beberapa organisasi yang sampai saat ini terus melakukan proses evaluasi serta perbaikan organisasi dengan target yang lebih meluas, serta pergerakan dalam satu koridor WALHI dalam gerakan Wilayah Kelola Rakyat, terus mengupayakan dan memberikan kinerja yang maksimal di dalam setiap gerakan yang dilakukan, yang dinilai secara kuantitas dan yang lebih terpenting adalah secara kualitas.
 
Rudianysah Direktur Eksekuti Daerah WALHI Jambi, saat penyampaian hasil kerja ED di tahun 2018
Pada tanggal 2 - 3 Maret 2019 WALHI Jambi melaksanakan kegiatan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup tahun 2019. Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup atau yang biasa di sebut dengan KDLH adalah satu momentum di dalam proses evaluasi yang menunjang dalam perbaikan organisasi, selain itu juga KDLH merupakan salah satu forum tertinggi WALHI yang tercantum di dalam STATUTA WALHI guna sebagai pengambilan keputusan, perencanaan, maupun sikap organisasi yang diputuskan secara bersama dan dilakukan satu tahun sekali.

Suasana kegiatan KDLH WALHI Jambi 2019

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema memperluas pembangunan industri baik perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan HTI, bukan hanya menjadi isapan jempol belaka. Sebagai contoh misalnya, didalam dokumen RTRWP Jambi 2013-2033 Pemerintah Provinsi  Jambi telah mengalokasikan peruntukan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.8 Juta hektar.

Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi  dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa pada tahun 2018  saja, sudah ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian 1,368.000 Ha Izin Lokasi 248.000 Ha HGU. 962.000 Ha IUP  yang ada di Provinsi Jambi.

Suasana Kegiatan KDLH saat proses diskusi sidang komisi

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini di tandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Sebagian besar Pengusahaan pertambangan yang ada merupakan Pertambangan Batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan Bijih Besi dan Emas.

Dari kondisi diatas maka akan mengakibatkan Konflik dan Bencana alam yang terjadi di Propinsi Jambi Meningkat. Dari Data Base WALHI Jambi mencatatat ada 1.156 Bencana Ekologis, Konflik Agraria, dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Propinsi Jambi Selama tahun 2018. WALHI Jambi mencatat, ditahun 2018 didapatkan jumlah konflik agraria mencapai 156 konflik. Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. HTI/hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.

Ahmad. SH - Kepala Departemen Penguatan Organisasi WALHI Nasional

Dalam momentum KDLH yang dilakukan pada tahun 2019 ini, akan melakukan evaluasi kerja yang sudah di rencanakan pada keputusan KDLH 2018 dan penyampaian serta perkembangan kerja-kerja yang di sampaikan di KDLH tahun sebelumnya. Pelaksanaan KDLH ini juga merupakan sebuah wadah bagi komponen WALHI Jambi dalam merumuskan maupun menjawab permasalahan dan tantangan kerj-kerja yang dilakukan di tahun 2018 maupun kerja-kerja yang akan dilakukan di tahun 2019, guna menjawab mandate besar organisasi yaitu “Memperkuat Komunitas dan Memastikan Dukungan Para Pihak Menuju Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi”.


Sejarah telah mencatat perempuan merupakan aktor kunci bagi keamanan pangan dunia. Pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam pertanian sangat menentukan ketersediaan pangan bagi rumah tangga dan komunitas. 

Di beberapa daerah misalnya di Jambi, relasi perempuan dengan tanah dibuktikan dengan sistem perladangan yang disebut beumo. Sebuah sistem pertanian subsisten dengan memanfaatkan lahan untuk ditanami padi dan tanaman sayurmayur dan buah-buahan. 

Beumo yang mayoritas dikelola kelompok perempuan secara kolektif ini pernah berhasil menopang kemandirian pangan di Jambi. namun sayangnya aktivitas tersebut perlahan hilang bersamaan dengan Hadirnya konsesi Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit. 


Menurut Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan bagaimana dimensi gender memposisikan perempuan sebagai bagian Kelompok rentan telah kehilangan ruang hidupnya atau beragam bentuk kerugian sosial ekonomi akibat konsesi HTI,Perkebunan sawit dan juga menemukan strategi untuk mempromosikan posisi mereka sebagai bagian dari perjuangan Masyarakat untuk merebut wilayah kelola Rakyat. 

Semenjak hadirnya konsesi tersebut perempuan tidak memiliki ketersediaan pangan bagi keluarga, mereka terpaksa bekerja serambutan dengan menjadi Buruh Harian Lepas dengan upah yang minim dan beban kerja yang berat. Lebih jauh proses ektraksi tersebut telah mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan sebagai penjaga pangan. 

Selain itu, dari hasil temuan Beranda Perempuan beragam mekanisme baru penguasaan tanah posisi tawar perempuan masih lemah bahkan suara dan partisipasi perempuan masih minim dalam pengambilan keputusan dan implementasi berbagai alternatif skema pengelolaan hutan dan lahan. 

Situasi tersebut terkait erat dengan berbagai bentuk relasi kekuasan berbasis gender, kelas sosial dan berbagai faktor sosial budaya didalam komunitas mereka. pembahasan tentang penguasaan dan alternatif pengelolaan lahan lebih cenderung memusatkan perhatian pada pertarungan antara negara dan masyarakat lokal. 



Masih terdapat keterbatasan perhatian pada heterogenitas masyarakat dimana gender memberikan kontribusi penting dan mempengaruhi relasi komunitas dengan tanah. Beragam permasalahan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan dari berbagai kelompok sosial di Jambi khususnya belum menjadi fokus utama dari para pihak yang bekerja untuk isu lingkungan, sumberdaya hutan dan sumberdaya alam lainnya. 

" adanya pemahaman tentang penyusunan panduan dan alat studi awal dampak konsesi bagi perempuan serta lahirnya kader-kader memiliki kemampuan dalam menjalankan studi lapangan berspektif gender adalah hasil yang diharapkan di dalam kegiatan ini ", terang Rudiansyah.

Berdasarkan persoalan tersebut, Beranda Perempuan Selama ini aktif melakukan pengorganisasian dan kampaye keadilan gender dalam pengelolaan sumber daya alam berinisiatif untuk mengadakan pelatihan dan studi gender. kegiatan ini diadakan untuk melahirkan kader-kader WALHI yang memiliki kemampuan dalam melakukan studi dan dan pendampingan berspektif gender. 



Provinsi Jambi adalah sebuah Provinsi yang terletak di wilayah Sumatera bagian Selatan. Wilayahnya membentang dari dataran tinggi kerinci hingga ke pesisir pantai timur Sumatera. Berdasarkan dokumen RTRWP Provinsi Jambi 2013-2033 dijelaskan bahwa secara Administrasi Luas Provinsi Jambi berkisar 53.435,92 Km2, dengan rincian Luas Daratan adalah 48.989,98 Km2 dan Luas Perairan adalah 4.445,94 Km2. Wilayah daratan Provinsi Jambi didominasi oleh Kawasan Hutan, dengan luasan sekitar 2.098.535 Ha berdasarkan SK.863/Menhut-II/2014. Data tersebut mempertegas bahwa Provinsi Jambi sangat kaya akan potensi Sumber Daya Hutan yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan kebijakan Perhutanan Sosial (PS) yang tertuang dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan akses seluas 12,7 juta Hektare kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan Hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Hidup melalui skema Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan. Dalam implementasinya, kebijakan Perhutanan Sosial yang diperuntukan oleh Rakyat seluas 12,7 Juta Ha hanya wilayah yang tidak terbebani izin. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa wilayah usulan masyarakat tumpang tindih dengan pemegang izin dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik tenurial.

Selain hal tersebut, terdapat Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diusung dalam semangat Nawacita. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian tenurial kepada masyarakat yang tanahnya berada dalam objek konflik Agraria, memberikan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria, hingga bermuara kepada mengentaskan kemiskinan dengan melakukan perbaikan tata guna lahan dan membentuk kekuatan produktif baru oleh rakyat. Kedua program tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik SDA dan mendapatkan pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat.

Apa itu Wilayah Kelola Rakyat (WKR) ? WALHI secara ideologis memiliki pemahaman tersendiri terkait apa yang dimaksud dengan penguasaan dan pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan, yaitu melalui Wilayah Kelola Rakyat. Secara Definitif, WKR adalah sebuah sistem tata kelola wilayah rakyat yang integratif dan partisipatif dalam proses tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan lokal guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Abdullah selaku Koordinator kegiatan ini menjelaskan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mendengarkan pendapat para pihak terkait implementasi Perhutanan Sosial dan TORA dari tingkat tapak hingga kepada proses usulan, untuk merumuskan solusi yang tepat dalam percepatan menuju pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi.

Dalam Advokasi Wilayah Kelola Rakyat, WALHI mengklasifikasikan kedalam 4 ranah kerja yang terintegrasi satu sama lain, yaitu :

1.      1. Tata Kuasa

Adalah sistem penguasaan wilayah kelola rakyat baik dalam relasinya secara struktural (dengan pemerintah, korporasi) maupun secara horisontal (antar masyarakat). Tata kuasa ini sangat terkait erat dengan aspek tenurial dimana sering kali terjadi tumpang tindih klaim atas suatu wilayah.

2.      2. Tata Kelola

Adalah kaidah atau sistem untuk menjalankan dan mengendalikan atas ruang/wilayah kelola rakyat baik melalui tatanan nilai adat/lokal, maupun melalui tatanan aturan hukum formal yang telah disinergikan dengan nilai-nilai adat/lokal. Dalam konteks keberlanjutan ruang kehidupan ini maka dalam penata kelolaan wilayah kelola rakyat harus memenuhi kaidah keseimbangan ekosistem dan jaminan keberlanjutan.


   3. Tata Produksi

Adalah kaidah atau aturan dalam proses mengeluarkan atau menghasilkan suatu produk (sandang, pangan, papan, jasa dll.) yang berbasis pada potensi yang ada di wilayah kelola rakyat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warganya. Dalam prosesnya, tata produksi ditekankan untuk tidak meningkatkan resiko terhadap wilayah kelolanya, proses produksi harus melihat daya dukung lingkungan; tidak memunculkan masalah baru seperti limbah produk yang bisa menjadi sumber pencemar dll. Dalam konteks ini juga diatur relasi komunitas (produsen) dengan pihak luar (konsumen)

4.      4. Tata Konsumsi

Merupakan kaidah atau sistem yang mengatur pola pemanfaatan/pemakaian produk dari wilayah kelolanya untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan warga. Dalam tata konsumsi, ditekankan agar adanya pemahaman arti nilai dan fungsi ekosistem secara konprehensif sehingga dapat tercipta kultur atau budaya saling mengisi dan melindungi antara masyarakat dengan lingkungannya.



Pemahaman akan skema yang ada terkait pengelolaan hutan ditingkatan masyarakat serta membaca peluang untuk pengajuan WKR sebagai bagian dari Perhutanan Sosial adalah hasil yang diharapkan dari kegiatan ini dilakukan", terang Abdullah.

Sebagai refleksi atas kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan hingga saat ini, masih didominasi pada aksi-aksi di ranah tata kuasa dan kelola. Sedangkan untuk ranah tata produksi dan tata konsumsi masih belum menjadi perhatian besar, hal ini sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : Tingginya konflik sumber daya alam yang harus direspon oleh segenap komponen WALHI, serta belum adanya tim yang khusus menangani sektor ini.


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.