2019

Massa aksi berjalan menuju Kantor Bupati Kabupaten Tebo

(Serikat Tani Tebo, Serikat Tani Sumay Mandiri, Petani Eco Pakai Desa Olak Kemang, Kelompok Tani Bersatu Jaya, kelompok Tani Sumber Makmur Bersama, Masyarakat Adat Talang Mamak, KPA Wilayah Jambi, Yayasan keadilan Rakyat, WALHI Jambi) 


Tebo, 16 September  2019, Kondisi penguasaan sumber daya alam dan hutan yang timpang, serta tidak adanya kepastian terhadap wilayah kelola rakyat menjadi titik awal munculnya konflik, maraknya pengelolaan kawasan hutan untuk dijadikan wilayah kelola dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup juga berawal dari pembiaran oleh pemerintah, ketika rencana  pengelolaan sumber daya alam dan hutan tidak melibatkan masyarakat yang ada dan hidup di wilayah yang akan dijadikan atau dibangun menjadi perkebunan baik itu HTI atau Sawit ,maka yang terjadi adalah penggusuran wilayah kelola, intimidasi terhadap petani dan penggarap, bahkan kriminalisasi terhadap petani.

Skema perhutanan sosial dan TORA yang diganang rezim ini masih belum bisa menjawab apa yang menjadi tujuan dari skema tersebut yaitu penyelesaian konflik agraria secara adil. Reforma agraria bukan hanya memberikan hak atas lahan, tetapi juga memberi kemudahan atas pasar dan keterampilan. Begitu juga dengan perhutanan sosial, termasuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dimana pemerintah menyediakan bantuan permodalan dan pendampingan.

Massa aksi berkumpul di depan kantor Bupati Tebo

Masyarakat yang hari ini mengelola dan menguasai kawasan hutan atau yang mengusahakan lahan  dan kebun yang berada dalam izin masih dibayang – bayangi teror dari mereka yang bekerja untuk perusahaan atau dari mereka yang mendapatakan izin pengelolaan kawasan tersebut, yang akan terjadi tentunya gesekan yang bisa saja berubah menjadi kerusuhan dan kekacauan terlebih lagi pemerintah tengah gencar untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Pertanahan.

Rancangan Undang-Undang Pertananahan (RUUP), saat ini sedang di bahas oleh DPR RI bersama Pemerintah, tanpa mempertimbangkan situasi sektor agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak. DPR dan Pemerintah bersikukuh mengesahkan RUUP di akhir September tahun ini, sedangkan periode DPR akan segera habis. Sementara  negara saat ini sedang mengalami 5 krisis pokok agraria yakni :
1. Ketimpangan struktur agraria yang tajam 
2. Maraknya konflik agraria struktural 
3. Kerusakan ekologis yang meluas 
4. Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian 
5. Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas. 

RUU Pertanahan seharusnya bisa menjawab 5 persoalan di atas  yang di picu masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP  yang ada, kami memandang bahwa RUUP telah gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU Pertanahan seharusnya  bisa menjadi  alat penyelesaian konflik sektor agraria bidang pertanahan, sebagaimana di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Tap MPR IX Tahun 2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Massa aksi dihadang masuk Kantor Bupati Tebo

Forum Keluarga Besar Petani Tebo meminta  Bupati untuk segera : 
1. Membentuk TIM Gugus Tugas Reforma Agraria di kabupaten TEBO sebagai jalan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten TEBO. 
2. Segera menerbitkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan  Di Lokasi Prioritas Reforma Agraria  dan Rekomendasi Pengurangan izin perusahaan yang berkonflik di wilayah kelola rakyat
3. Menerbitkan rekomendasi pencabutan izin Perusahaan yang tidak aktif dan beroperasi di Kabupaten Tebo
4. Melakukan Evaluasi perizinan di sector Kehutanan dan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang terbakar dikabupaten Tebo
5. Membekukan dan mencabut izin perkebunan sawit yang lahannya terbakar 
6. Hentikan Kriminalisasi, intimidasi dan tindakan represif terhadap petani yang sedang memperjuangkan wilayah kelola rakyat
7. Stop Penggusuran lahan di wilayah Kelola Forum Keluarga Besar Petani Tebo
8. Segera Terbitkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di kabupaten Tebo
9. Memastikan point – point yang menjadi tuntutan Forum Keluarga Besar Petani Tebo dapat direalisasikan cepat, dan menjadikan Tebo sebagai contoh yang baik dalam penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

FORUM KELUARGA BESAR PETANI TEBO JUGA MENYAMPAIKAN PENOLAKAN TERHADAP RENCANA PEMERINTAH UNTUK MENGESAHKAN RANCANGAN UU PERTANAHAN , KARENA SELAIN AKAN MERUGIKAN KAUM TANI JUGA AKAN MENJADI PEMICU MUNCULNYA KONFLIK YANG LEBIH BESAR.
HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI….!!!!!

Narahubung :
Walhi  Jambi (Abdullah) : 0852-6670-3201
KPA (Fransdody ) : 0823-7142-5487
STSM (H.Sinaga) : 0812-7982-7585
STT (Martamis) : 0823-0736-6344 







Kerusakan gambut di Propinsi Jambi mengalami situasi yang sangat kritis, dampak tersebut telah terjadi bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, konflik dan bahkan hilangan keanekaragaman hayati di wilayah gambut.

Pada tanggal 28 Agustus 2019, WALHI Jambi mengadakan kegiatan FGD "Implementasi Restorasi Gambut di Provinsi Jambi'. Dalam kegiatan ini WALHI Jambi melibatkan dari unsur pemerintah yaitu; Badan Restorasi Gambut RI, TRGD Provinsi Jambi, DLH Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Dari unsur akademisi WALHI Jambi juga turut mengundang Dekan Fakultas Hukum UNJA (Dr. Helmi, S.H, M.H.), Dekan Fakultas Kehutanan UNJA (Dr. Bambang Irawan, SP., M.Sc.IPU), Dosen Fakultas Pertanian UNJA (Dr. Ir. Asmadi Saad, M, Si). Selain dari unsur Pemerintah dan akademisi, dari beberapa NGO tak luput di undang yang bergerak dan melakukan kerja-kerja di wilayah gambut seperti; Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Perkumpulan Hijau (PH), Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Beranda Perempuan, KKI WARSI, Yayasan Gita Buana, Mitra Aksi, Kemitraan Patnership, ZSL.

Dikutip dari pemberitaan Tribun Jambi.com. 15 Januari 2016. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi [Saat itu] memberikan statemen bahwa, dari luasan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80 persen diantaranya terbakar pada peristiwa Karhutla 2015.


Selain peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015 lalu berdampak merugikan aspek kehidupan, ekonomi, social dan kesehatan. Namun disisi lain, peristiwa tersebut telah menjadi tonggak lahirnya satu kebijakan terkait upaya penyelamatan wilayah gambut oleh Pemerintah Indonesia.

Salah satu bentuk dari tonggak lahirnya kebijakan penyelamatan gambut tersebut adalah, Presiden Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut [BRG] yang dituangkan ke dalam Perpres No 1 Tahun 2016, yang ditandatanganinya kemudian pada 6 Januari 2016.

Badan Restorasi Gambut dipercaya penuh akan menjadi salah satu badan didalam Pemerintah, untuk memecah kebuntuan dari lemahnya Pemerintah dalam menangani kebakaran lahan dan hutan, khususnya diwilayah gambut. Badan Restorasi Gambut kini memasuki usianya yang ke 4 tahun dan Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi Prioritas Kerja yang sedang ditanganinya.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi mengatakan " Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat situasi dan kondisi kerusakan ekosistem gambut di Provinsi Jambi serta Melihat Capaian dan tantangan pelaksanaan Restorasi Gambut di Provinsi Jambi".

Dalam laporan rekap capaian restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG pada periode 2017-2018 di 7 [tujuh] Provinsi lalu, Provinsi Jambi menjadi salah satu capaian yang telah dilaporkan.

Dalam laporan rekap capaian restorasi gambut 2017-2018 yang dilakukan di Provinsi Jambi, BRG juga menggunakan dua skema pelaksanaan restorasi yang sama dengan 6 Provinsi Lainnya, difasilitasi dan dilaksanakan oleh BRG sendiri [APBN] dan difasilitasi, dilaksanakan oleh mitra.

Pelaksanaan restorasi baik itu yang difasilitasi oleh APBN maupun oleh mitra di Provinsi Jambi sepanjang 2017-2018, memiliki dampak luasan mencapai 67.670 hektar.

"Adanya informasi kondisi ekosistem gambut dan restorasi gambut di Provinsi Jambi dan juga adanya catatan dan rekomendasi pemulihan ekosistem gambut dalam pelaksanaan restorasi gambut di Propinsi Jambi." terang Rudiansyah.

Terhadap komitmen upaya restorasi diwilayah konsesi diperusahaan, yang tentu saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentu saja menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dipersoalkan terkait sejauh mana implementasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan.




(WALHI Sumbar – WALHI Jambi – Perkumpulan Qbar – PBHI Sumbar– SGF – KPA Winalsa – LKAAM Solok Selatan)

*Hulu DAS Indragiri dan Batanghari Dalam Ancaman Limbah B3 dan Industri Ekstraktif*

Padang, 7 Agustus 2019
Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri dan Batanghari terletak di 3 provinsi yakni, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah hulu, Provinsi Riau dan Jambi merupakan daerah tengah dan hilir yang bermuara di pantai timur pulau Sumatera. DAS Indragiri memiliki hulu di Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung sedangkan DAS Batanghari berhulu di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Kawasan hulu DAS Indragiri dan Batanghari ditopang oleh sumber air yang berasal dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi saat ini DAS Indragiri dan Batanghari dalam kategori kritis dan sangat memprihatinkan oleh ancaman Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan aktifitas industry ekstraktif yakni pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar serta aktifitas legal dan illegal logging.

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumbar, Zulpriadi mengungkapkan bahwa penyebab kerusakan hulu DAS Indragiri dan Batanghari berasal dari massifnya perizinan industry ekstraktif yang berada di DAS, saat ini terdapat 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP)  dan 1 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK - HA). Aktifitas industry ekstraktif merupakan penyumbang terbesar kerusakan hulu DAS Indragiri dan Batanghari. Zulpriadi mencontohkan, PLTU Ombilin yang berada di Kota Sawahlunto melakukan penumpukan  abu hasil pembakaran batubara yang merupakan Limbah B3, penumpukan Limbah B3 yang telah menjadi “gunungan” dengan volume ratusan ribu ton dibiarkan menumpuk, ketika hujan turun limpasan air dari “gunungan” Limbah B3 PLTU Ombilin langsung masuk ke sungai Ombilin yang hanya berjarak kurang dari 10 meter dari bibir sungai, hal ini tentu sangat membahayakan ekosistem sungai Ombilin yang merupakan hulu DAS Indragiri. 

WALHI Jambi yang diwakili Staf Penguatan Data dan Informasi WALHI Jambi, Kartika Dewi TM menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, Provinsi Jambi memiliki persoalan dengan air. Sebab Sungai Batanghari yang ada di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, posisinya bukan lagi sebagai sumber air bersih, rumah habitat ikan tawar, dan jalur transportasi bagi masyarakat, kini justru menjadi sumber penyakit dan persoalan. Sungai Batanghari berada pada status prioritas I, yang artinya kondisi kritis. 
Berdasarkan analisis kualitas air sungai Batanghari tahun 2016 diketahui bahwa nilai Biological Oxygen Demand (BOD) 18,08 mg/L dan Chemical Oxygen Demand (COD) 35,2 mg/L hasil dari analisa ini telah melampaui baku mutu yang ditetapkan yaitu BOD 3 mg/L dan COD 25 mg/L, hasil tersebut menunjukkan sumber pencemar terindikasi dari limbah industri dan limbah domestik.
Dengan kata lain, penanganan permasalahan Sungai Batanghari merupakan hal yang harus segera dilakukan. Misi ini harus dijadikan gerakan kolektif dan ikhitiar bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi sudah saatnya melakukan penyelamatan DAS Batanghari  dengan memangkas segala akar permasalahan.  Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah ialah; mengevaluasi dan menghentikan perizinan industri di wilayah DAS yang tidak mengindahkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan kesungguhan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi yang ada. 
Permasalahan di Sungai Batanghari merupakan hal yang nyata, maka penangananya pun harus dengan aksi nyata.

Ketua SGF (Sumatera Green Forest) Jasman menuturkan, Hulu DAS Indragiri dan Batanghari merupakan  tempat habitat dan pergerakan satwa-satwa dilindungi seperti Harimau, Beruang, Tapir dan Burung Rangkong serta satwa dilindungi lainnya. Habitatnya meliputi TNKS, Cagar Alam Pangean 1 dan 2 hingga Tanam Nasional Rimbang Baling di Provinsi Riau. Rusaknya hulu DAS Indragiri dan Batanghari oleh aktifitas industry ektraktif berdampak serius pada satwa dilindungi tersebut. Akibat terganggunya habitat satwa dilindungi menimbulkan konflik dengan manusia, contohnya terjadi Konflik Harimau Sumatera masuk ke pemukiman penduduk dengan memangsa ternak di daerah Lubuk Gadang Utara, Lubuk Gadang Induk, Bidar Alam (kabupaten Solok Selatan) dan Sumpur Kudus (Kabupaten Sijunjung). Penangkapan Kulit Harimau di Bandara Minangkabau bulan lalu menunjukan keberadaan satwa endemis yang masuk Redlist IUCN tersebut dalam kondisi makin terancam.

Menurut Abdul Aziz, Ketua KPA Winalsa kerusakan hulu DAS Batanghari diwilayah Solok Selatan diakibatkan oleh IUP emas di aliran sungai, terdapat 8 IUP yang masih aktif. Saat ini yang menjadi sorotan kami adalah IUP PT. Bumi Indonesia Bersinar (BIB) yang memiliki konsesi seluas 1.790 hektar yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan dengan SK No 540.68-2014 tanggal 18 Maret 2014. IUP PT. BIB  membentang sepanjang 8,5 kilometer aliran sungai Batang Bangko, hal ini merupakan kemunduran penyelamatan DAS Batanghari dan tindakan gebabah yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan. Disamping itu, saat ini telah tampak kerusakan nyata tanpa ada rehabilitasi bekas tambang yang ditinggalkan oleh PT. Geomenix Sapex di aliran Sungai Batanghari yang berada di Nagari Lubuk Ulang Aling dan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Kec. Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan, dampak yang ditimbulkan adalah semakin kritisnya DAS Batanghari dengan berpotensi bencana banjir yang mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal sepanjang DAS Batanghari.

LKAAM Solok Selatan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan DAS Indragiri dan Batanghari, Atilla Majidi Datuak Sibungsu menyatakan bahwa Sebenarnya di Minangkabu sudah ada pola kerjasama dengan investor yang menanamkan modal yaitu "dipaduoan atau dipatigoan", artinya hutan adat atau tanah ulayat itu dianggap bagian dari saham komunal, bukan hanya diberikan uang “siriah pinang” diawal lalu sumberdaya alam dikuras dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dia menambahkan bahwa Pemkab Solok Selatan harus mengkaji ulang perusahaan tambang dan aktivitas PETI yang berpotensi merusak hulu DAS Batanghari. Kerusakan lingkungan dan dampak bencana akan mengancam lingkungan Solok Selatan dan daerah sehiliran DAS Batanghari. Kami juga mendorong Pemkab Solok Selatan juga arif dalam penyelamatan nilai sejarah dan budaya Minangkabau karena diduga wilayah hulu Batang Bangko dan sekitarnya adalah daerah pemukiman awal masyarakat Solok Selatan. Hal ini diperoleh tuturan dari perimba dan pencari batu Sungai Dareh (Kandi) bahwa banyak ditemukan sisa artefak kuno di lokasi tersebut. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Solok Selatan, jika tuturan itu benar tentu nilai sejarah dan kebudayaan jauh lebih berharga. Lalu, jika memang ada investasi mau masuk ke Solok Selatan hindari dulu investasi yang berpotensi merusak lingkungan, Ungkapnya mengakhiri.

First San Hendra Rivai selaku Direktur Perkumpulan Qbar mengungkapkan, kami dari Koalisi Selamatkan DAS Indragiri dan Batanghari menuntut, pertama, meminta Gubernur Sumatera Barat untuk segera mengimplementasikan Intruksi Presiden No 8 tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Sawit (Moratorium Kelapa Sawit), Kedua, meminta Gubernur Sumatera Barat melakukan Evaluasi menyeluruh perizinan tambang di Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelamatan DAS Indragiri dan Batanghari, Ketiga, Mendorong wilayah DAS Indragiri dan Batanghari sebagai situs Warisan Dunia (World Heritage) terkait peradaban Minangkabau dan Melayu yang menggunakan dua aliran sungai ini sebagai jalur penyebaran masyarakat dan budaya.

Contact Media:
Kartika, Staf Penguatan Data dan Informasi WALHI Jambi (085273075013)
Jasman, Ketua Sumatera Green Forest (082391040941)
First San Hendra Rivai, Direktur Perkumpulan Qbar (08117056290)
Zulpriadi, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumbar (08117884394)
Atilla Majidi Datuak Sibungsu, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Solok Selatan (082284450000)
Abdul Aziz, Ketua Komunitas Pencinta Alam (KPA) Winalsa (081276803298)

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi saat pemaparan di Konferensi Pers

Dari Januari-Juli 2019 secara nasional tercatat 4.258 titik panas (2.087 diantaranya berada di kawasan konsesi dan KHG), Dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi di KHG (453 konsesi HGU, 123 konsesi IUPHHK-HT, dan 37 konsesi IUPHHK-HA). Hampir mencapai setengah dari titik panas yang tercatat sepanjang tahun 2018 (sebanyak 8.617 titik panas)

Dalam kedaruratan lingkungan hidup yang mengancam hak lingkungan dan kesehatan masyarakat seperti saat ini, putusan MA terkait KARHUTLA justru tidak segera dilaksanakan dan sebaliknya justru presiden mengajukan PK. Ironisnya, pada tingkat daerah tidak jarang pemerintah daerah juga tidak memahami akar masalah yang terjadi, hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan beberapa pejabat negara di tingkat daerah. Seperti penyataan Gubernur Sumsel bahwa Karhutla akibat pantulan kaca, atau pernyataan Sekda Kalteng yang mengaitkan Karhutla dengan pemindahan ibu kota. Pada lain kesempatan Gubernur Kalteng menyampaikan hadiah 5 miliar untuk pawang hujan yang bisa 3 hari menurunkan hujan untuk memadamkan Karhutla.

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyampaikan : ”Investasi pada masa depan adalah dengan tidak mengambil tanah rakyat dan merusak lingkungan, pemerinah harus mengoreksi kesalahan masa lalu dengan mengembalikan tanah rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat dan lingkungan” . dalam catatan WALHI Riau, sepanjang 2019 tercatat lahan seluas 27.683 Ha terbakar di Riau.

Dimas Hartono Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah menambahkan, ”untuk hotspot periode 01 sampai 30 juli 2019 tercatat 1.992,- titik Hotspot. dan untuk kawasan prioritas restorasi gambut BRG (Badan restorasi gambut) ada sekitar : 1.317,- titik Hotspot, untuk luasan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya saja tercatat luas karhutla sebesar 3.681,- Hektar. Berdasar fakta ini, tidak ada lagi alasan Presiden untuk menunda putusan MA dengan mengajukan PK!”

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumsel, M Hairul Sobri menegaskan ”saatnya mengevaluasi pemberian izin konsesi, khususnya pada ekosistem gambut yang terbakar, jika dibiarkan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berbuntut pada konflik antara masyarakat dan perusahaan.” .Dalam catatan WALHI Sumsel sepanjang Juli 2019 saja tercatat 244 titik api yang berada di kawasan konsesi perkebunan dan kehutanan. 

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Rudiansyah juga Mengingatkan_”Penegakan Karhutla tidak akan efektif selama hany menyentuh pelaku Individu tanpa menindak korporasi yang konsesi lahannya terbakar”_

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo mengingatkan, ”pengakuan Wilayah Kelola Rakyat justru bisa menjadi kunci penyelematan lingkungan hidup, diantaranya pengakuan terhadap Wilayah Kelola Dayak Meratus, meski Karhutla terjadi di kawasan konsesi, seringkali masyarakat yang disalahkan, padahal Karhutla baru masif dan kabut asap terjadi sejak konsesi besar-besaran diizinkan masuk di Kalimantan”.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat Anton P. Wijaya, menggarisbawahi, ”bahwa persoalan Karhutla jangan hanya dilihat dari kuantitas titik api, tetapi jauh lebih penting soal kualitas kondisi terbakar dan letak kejadiannya. Sehingga, tidak tepat membandingkan pembukaan ladang petani pada skala minor di lahan mineral, dengan pembakaran lahan korporasi untuk land clearing dan apalagi di gambut. Skala ini yang harus menjadi fokus serius dari penegakan hukum”

Peta Lokasi Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019


Melihat kondisi diatas, kami mendesak pemerintah untuk: 

Pertama, melakukan review izin konsesi, khususnya pada lahan konsesi yang terbakar, tindakan lebih jauh bisa dilakukan pada pencabutan izin konsesi pada lahan konsesi korporasi yang terbakar berulang. 

Kedua, Presiden harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait Karhutla. Upaya PK pemerintah saat ini menjadi tidak relevan dan melukai hati rakyat, di tengah fakta bahwa titik api dan kabut asap masih terus meningkat angkanya.

Ketiga, Presiden harus segera mengeluarkan Moratorium permanen hutan primer dan ekosistem gambut , yang selama beberapa pekan lalu menjadi wacana. Upaya moratorium ini harus juga mempertimbangkan wilayah kelola rakyat, yang selama ini bergenerasi-generasi hidup selaras dengan alam pada kawasan hutan dan ekosistem gambut.

Keempat, pemerintah harus segera memberikan pengakuan pada wilayah kelola rakyat , hal tersebt bisa dilakukan dengan segera mengeluarkan kebijakan yang mengakselerasi program perhutanan sosial dan TORA. Hingga saat ini kebijakan justru memberikan kemudahan banyak korporasi, seperti landswap pada ekosistem gambut, kebijakan kubah gambut, izin pinjam pakai kawasan hutan, dsb. Pada saat yang sama kebijakan Perhutanan Sosial di kawasan gambut, masih menjadi wacana.

kelima, Meminta adanya penghormatan, pengakuan dan perlindungan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola dan melindungi sumber kehidupannya termasuk dalam hal mengolah lahan pertanian turun temurun selama ini. Dalam upaya antisipasi Karhutla, negara harus berpihak pada masyarakat termasuk kearifan lokalnya yang juga dilindungi Undang-undang.

Masyarakat di akar rumput yang selama ini melakukan pembersihan lahan secara terkendali untuk mengusahakan pemenuhan pangannya melalui pertanian turun temurun dengan praktik kearifan lokalnya mesti dirangkul, bukan malah ditakuti dan dianggap ‘penjahat’, seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di.

Tantangan bersama lainnya atas risiko terjadinya karhutla terutama pada wilayah gambut adalah bagaimana memastikan agar jangan sampai ada rekayasa kebakaran yang dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan oknum atau kelompok tertentu, namun mengorbankan masyarakat setempat maupun masyarakat luas.


Narahubung : 

Kisworo (+62 813-4855-1100 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan

Anton P. wijaya (+62 811-574-476 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat

Dimas N. Hartono (+62 813-5270-4704 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah

Harusl Sobri (+62 812-7834-2402) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan

Rudiansyah (+62 813-6669-9091 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi

Riko Kurniawan (+62 813-7130-2269 ) *Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau

Zenzi Suhadi (+62 812-8985-0005) Kepala Dept. Advokasi Eknas WALHI

Wahyu A. Perdana (082112395919) Manajer kampanye Pangan, Air, & Ekosistem Esensial Eknas WALHI


  • Kala sawit datang, lama kelamaan, hidup warga berubah makin sulit. Lahan beralih, warga pun banyak jadi buruh lepas. Hutan, ladang, sawah, banyak hilang. Air danau dan rawa mengering. Ikan-ikan hilang berganti ribuan batang sawit tumbuh di rawa gambut yang beringsut memadat.
  • Pada 2002, PT Erasakti Wira Forestama datang ke Desa Rukam, setelah mengantongi izin lokasi dari Bupati Burhanudin Mahir untuk menggarap lebih dari 4.000 hektar lahan di Desa Rukam, Teluk Jambu, Dusun Mudo dan Sekumbung.
  • Konflik lahan warga dan perusahaan juga terjadi di Desa Sogo. Masalah muncul ketika PT Bukit Bintang Sawit, mulai membangun jalan menghubungkan lahan di Tanjung menuju Sponjen, melewati Sogo. Pemerintah Desa Tanjung mengklaim jalan yang dilewati BBS adalah wilayah adat memilih menjual ke perusahaan. BBS tak hanya membangun jalan, tetapi mulai melebarkan lahan ke perkebunan warga.
  • Walhi Jambi mendorong, pemerintah mengevaluasi izin perusahaan bermasalah dan mengkaji dampak lingkungan terutama perkebunan di lahan gambut.


Kehidupan di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi, Jambi, kian memburuk. Banjir makin parah, air bersih susah, kala kemarau kekeringan sampai ikan-ikan di rawa atau sungai jauh berkurang. M Syafei, tak tahan dan kembali bersuara setelah 12 tahun diam.
Tanah adat desa yang meyangga hidup ratusan jiwa sejak lama dijual ke PT. Erasakti Wira Forestama (EWF). Hutan, ladang, sawah, banyak hilang. Air danau dan rawa mengering. Ikan-ikan hilang berganti ribuan batang sawit tumbuh di rawa gambut yang beringsut memadat.
Setelah semua kekayaan hilang, kehidupan Warga Desa Rukam berubah total.
Pada 2002, EWF datang ke Desa Rukam, setelah mengantongi izin lokasi dari Bupati Burhanudin Mahir untuk menggarap lebih dari 4.000 hektar lahan di Desa Rukam, Teluk Jambu, Dusun Mudo dan Sekumbung.
Syafei kala itu Kepala Desa Rukam, menolak niat perusahaan membeli lahan adat desa yang dikelola kelompok tani. Dia justru mendapat tekanan dari warga yang menginginkan tanah adat dijual. Dia juga dapat ancaman preman bayaran.
“Saya diintimidasi masyarakat. Rumah saya didemo sampai dua kali,” katanya mengenang masa itu.
Dia lebih sepakat kalau lahan adat itu dibuat pola plasma, meski tak ada uang ganti rugi. Perusahaan menolak. Perusahaan memilih menawarkan uang ganti rugi jelang Lebaran Idul Fitri.
“Orang butuh modal buat lebaran, akhirnya milih jual.”
Tak butuh waktu lama, perusahaan menguasai 70% lahan adat Desa Rukam. Syafei berupaya menggugat perusahaan dengan dalih penyerobotan lahan. Perusahaan sepakat mengembalikan lahan dengan syarat Rp600 juta yang telah diterima warga kembali.
“Saya sepakat. Waktu itu ternyata ganti rugi sudah 80%. Warga banyak milih menjual, sayo tak biso ngapo-ngapoin lagi.”
Syafei bilang, warga hanya dapat ganti rugi Rp1 juta dari hasil jual lahan ke EWF. “Satu juta untuk tiga hektar.”
M Syafei, mantan Kades Rukam, tak tahan melihat kondisi desanya kini. Hidup makin sulit, lingkungan pun rusak. 
Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia
 Dampak lingkungan
Sekitar 2013, hampir 10 tahun perusahaan menguasai lahan-lahan di Desa Rukam. EWF membangun tanggul setinggi delapan meter dengan panjang 11 km mengelilingi perkebunan sawit. Tanggul dibangun untuk menghalau banjir yang datang setiap tahun. Perusahaan juga membangun tujuh titik pompa air untuk membuang luapan banjir. Dua dibangun mengapit Desa Rukam. Satu titik dengan 12 pompa dibangun dua km dari Desa Rukam. Delapan pompa dibangun sekitar satu km dari desa.
Dampaknya, banjir menggenangi Desa Rukam setiap tahun makin tinggi. “Ado hujan lebat dikit, banjir. Karena sudah ditanggul, resapan air juga dak ado lagi danau lah kering,” kata Bakri, Ketua BPD Rukam.
Desa Rukam, daerah gambut kedalaman dua sampai lima meter di pinggir Sungai Batanghari. Hutan adat Desa Rukam kaya rotan, damar dan kayu. Rawa gambut itu juga hasilkan ratusan ton ikan setiap tahun.
Sebelum perusahaan datang, mayoritas warga Rukam mencari ikan dan bertani. Sehari mereka bisa dapat ikan sampai puluhan kilogram dari danau, lopak (danau kecil), rawa dan sungai.
Hasil valuasi ekonomi Walhi Jambi, warga Desa Rukam bisa menghasilkan Rp26 miliar setiap tahun dari hasil menangkap ikan.
Banjir adalah anugerah bagi warga Rukam. Banjir datang antara November-Februari, hingga banyak ikan gabus, tembakang, lembat, bujuk, serandang yang terperangkap jaring warga. Sehari mereka bisa menghasilkan ratusan ribu dari jual ikan.
Antara April-Mei, saat banjir berangsur surut masa ikan mudik. Banyak ikan merah, lambak, jale, beterung terperangkap dalam danau, lobak dan rawa. Pukul 05,00 sore hingga 11,00 malam warga akan berburu botia, ikan hias endemik Jambi, yang bernilai ekspor.
“Sekarang dak ada lagi, karena ekosistem alam sudah berubah,” katanya, murung.
Tanggul dan perkebuan sawit EWF membuat warga banyak kehilangan sumber ekonomi. Syafei menghitung, lebih 10 jenis ikan kini sulit ditemukan di rawa gambut Rukam. “Pokoknya jenis ikan yang mahal itu hilang semua. Sekarang tinggal gabus, betok, sapil, sepat siam. Botia sudah dak ado lagi.”
“Kalau dulu enak. Orang cari (duit) tidak terpakso, orang bisa ambil potensi alam yang melimpah. Kalau musim panen ikan, sehari bisa dapat Rp200.000-Rp300.000. Apolagi kalau dapat botia, itu bisa jutaan,” kata pria 67 tahun itu.
Keadaan makin buruk saat warga harus kehilangan lahan pertanian dan musim tanam lebih singkat. Ketika April tiba, banyak tanaman padi gagal panen karena banjir merendam Desa Rukam, makin dalam, tertahan tanggul perusahaan. Sedang memasuki November, banyak sawah kering. Air di persawahan mengalir ke kanal-kanal sedalam delapan meter yang dibangun perusahaan.
“Kalau dulu masyarakat kebanjiran, perusahaan juga kebanjiran. Kalau sekarang masyarakat kebanjiran, perusahaan kering. Masyarakat minta tanggul dibuka, jadi kami tenggelam perusahaan juga tenggelam.”
Hasil analisis Walhi Jambi, Danau Belanti dan Danau Leban Condong, di kawasan EWF sudah hilang. Warga Rukam mencatat, ada 10 danau di Rukam, hilang dan berganti sawit.
Syafei menyebut, ada beberapa danau besar seperti, Danau Leban Condong, Belanti, Sarang Burung, Mentangur. Untuk Lopak (danau kecil), ada, Lopak Hijau, Bulat, Rumbai, Panjang, Senen, dan Betung.

M Syafei menunjukkan lahan pertanian warga Desa Rukam yang kerap terendam banjir setelah PT. EWF membangun tanggul. Foto: Yitno Supprapto/ Mongabay Indonesia
Sekarang, warga Rukam banyak bekerja sebagai buruh lepas di perusahaan. Hidup mereka bergantung EWF. Warga yang menjadi pegawai tetap, rata-rata bergaji Rp400.000-Rp500.000 seminggu. Mereka yang jadi buruh lepas dibayar Rp60.000-Rp80.000 sehari. Kalau hari hujan, warga banyak tak bisa kerja.
Banyak anak-anak dan perempuan paruh baya kerja jadi buruh lepas di perusahaan. “Kerja ya itu mupuk, nyemprot. Mereka dibayar per baris.”
Penyesalan datang setelah 17 tahun, sejak tanah adat Desa Rukan, dijual ke perusahaan. Warga yang dahulu mendesak Syafei menjual lahan adat, kini minta untuk dibela. Ekonomi mereka kini berantakan.

Masuk kubah gambut?
Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi mengatakan, pembangunan tanggul EWF melanggar PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan izin lingkungan.
Dari analisis citra Walhi, wilayah EWF berada dalam satu kesatuan hidrologis gambut (KHG) Batanghari. Ada dua puncak kubah gambut sedalam tiga meter dekat Desa Rukam dan Desa Sakean, yang habis tergarap perusahaan.
Walhi mendorong, pemerintah mengkaji ulang izin perusahaan terutama aspek lingkungan, karena EWF berada dalam wilayah restorasi gambut.
“Pemerintah harus jeli dengan kajian itu.”
Mongabay datang ke kantor EWF di Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 75. Alamat ini berbeda dengan yang tercantum di Google, yang menunjukkan Jalan MH. Thamrin No. 48b, Orang Kayo Hitam, Pasar Jambi.
Di Wahid Hasyim ini tampak ruko berpintu kaca gelap tanpa plang nama, sebaris dengan para pedagang pakaian. Herman yang mengaku staf EWF menolak diwawancara soal pembanguan tanggul.
Kan mereka (warga dan Walhi) kemarin sudah datang ke sana, lihat langsung sama orang lingkungan. Jadi, tanya saja sama orang lingkungan,” katanya, seraya meminta saya segera keluar kantor.
Apa yang jadi temuan Walhi di EWF telah dilaporkan ke BRG, Dinas Lingkungan Jambi dan Muarojambi.
Dwi Nanto dari Walhi Jambi bilang, DLH Muarojambi mengaku tak pernah mengeluarkan izin pembangunan tanggul untuk EWF.

Sogo, desa di pinggir Sungai Kumpeh, Muarojambi, Jambi, yang berkonflik dengan perusahaan sawit. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

Konflik dengan BBS
Kepahitan tak hanya dialami warga Desa Rukam dan sekitar, juga dirasakan warga Sogo, yang enam tahun berjuang merebut lahan yang dikuasai PT. Bukit Bintang Sawit (BBS). Konflik bermula saat Sogo yang diklaim Desa Tanjung dijual ke BBS.
Pada 2007, BBS mendapatkan izin lokasi 1.000 hektar di Desa Tanjung. Bupati Muaro Jambi Burhanudin Mahir juga memberikan izin lokasi di Seponjen lewat SK No.57/2007 seluas 1.000 hektar.
Masalah muncul ketika BBS mulai membangun jalan menghubungkan lahan di Tanjung menuju Sponjen, melewati Sogo. Pemerintah Desa Tanjung mengklaim jalan yang dilewati BBS adalah wilayah adat memilih menjual ke perusahaan. BBS tak hanya membangun jalan, tetapi mulai melebarkan lahan ke perkebunan warga.
“Desa Sogo dianggap tidak ada. Jadi, tanah itu diklaim milik Tanjung dan dijual ke BBS,” kata Antoni Sekretaris Desa Sogo.
Dia bilang pada 2008, Pemerintah Desa Tanjung dan Sogo sepakat soal tapal batas. Kesepakatan ini dilanggar setelah BBS menawarkan diri untuk menggarap kawasan adat Kelurahan Tanjung.
Mongabay menemui, Abu Bakar Jiddin, mantan ketua lembaga adat Kumpeh yang disebut-sebut terlibat pelepasan wilayah adat Desa Sogo yang diklaim Tanjung ke BBS.
Abu Bakar menegaskan, kalau lahan yang dijual merupakan wilayah Tanjung. Dia menunjukkan, surat perjanjian yang diteken oleh Penghulu (Kades) Sogo, Penghulu Dusun—kini Desa—Tanjung, Pesirah, dan Camat Kumpeh pada 1976, soal tapal batas Dusun Tanjung dan Sogo.
Dalam surat perjanjian itu tertulis arah (menuju) ke Jambi, Sungai Balam milik Tanjung. “Seberang Sungai Kumpeh menuju Talang Tanjung atau Parit Putus milik Kelurahan Tanjung,” kata tetua Tanjung ini.
Sebelah hulu kanan Pematang Gedemamat ke Sungai Hantu, Batang Semi menuju Sungai Bekun jadi milik Tanjung, sampai dengan Selat termasuk Batang Tanjung. Sedang Talang Belubang milik Dusun Sogo, sebelah laut menuju hulu. Sebelah barat menuju hulu hutan Tanjung berbatasan dengan Dusun Seponjen.
“Kelurahan Tanjung tidak berbatasan dengan Sogo, tetapi dengan Desa Seponjen,” katanya.
Berdasarkan surat perjanjian ini, Abu Bakar meyakinkan jika kebun BBS yang diributkan bukan di Desa Sogo. “Bagian dia (Sogo) ada. Dari Parit putus berbatasan dengan Pulau Tigo milik Sogo. Parit Putus berbatasan dengan Sponjen milik Kelurahan Tanjung.”
Dia menuding ada oknum pemerintah Desa Sogo yang punya kepentingan pribadi hingga mengklaim lahan adat yang dijual Desa Tanjung merupakan wilayah Sogo.
Data dari Walhi Jambi, berdasarkan berita acara rapat tapal batas wilayah Kelurahan Tanjung dengan Desa Sogo 4 November 2008, menyebut, batas Desa Sogo dengan Desa Tanjung berawal dari Simpang Medang ke darat menuju Lubuk Gajah–wilayah inilah yang diklaim kelompok Datuk Subak sebagai wilayah Tanjung dan dijual ke BBS.
Hasil kesepakatan ini kemudian jadi pedoman Pemerintah Muarojambi, untuk menetapkan batas wilayah Desa Sogo pada 2018. Sebelah utara Desa Sogo, berbatasan dengan Desa Rantau Panjang dan Kelurahan Tanjung. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung.
Sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Seponjen dan Desa Rantau Panjang. Hasil pemetaan BPN Muarojambi, 797 hekatar wilayah Sogo masuk perkembunan BBS.
Sejak 2013, konflik warga Sogo dengan BBS menajam dan berlanjut hingga sekarang. Warga berulang kali demo dan menduduki lahan BBS, menuntut tanah adat desa mereka kembali.
Upaya penyelesaian konflik lahan berjalan lambat. Mediasi difasilitasi Pemkab Muarojambi, tak sekalipun mempertemukan warga dengan perusahaan.
“Jadi kalau mediasi itu, perusahaan ketemu dengan pemerintah kabupaten, baru nanti disampaikan pada kami. Kami minta agar ketemu langsung dengan perusahaan tapi tak pernah bisa,” kata Antoni.
“Kalau kita nuntut lahan dikembalikan, kalau perusahaan keberatan karena modal sudah banyak keluar, kita minta dimitrakan.”
Sebulan sebelum Pemilu 2019, Pemkab Muarojambi mulai verifikasi data kepemilikan lahan di Desa Sogo, Kelurahan Tanjung, Desa Seponjen dan Dusun Pulau Tigo. Hingga sekarang, belum ada kejelasan dari hasil verifikasi yang dilakukan.
Sekitar 25 keluarga warga Desa Tanjung kelompok Yunus juga menuntut kembali lahan 100 haktar yang dikuasai BBS. Mereka mengaku tak pernah menjual lahan dan tak pernah menerima uang ganti rugi dari BBS.
Lahan BBS tak hanya bermasalah dengan warga Desa Sogo dan Tanjung, juga dengan warga Desa Sponjen dan Pulau Tigo. Sebanyak 28 keluarga di Sponjen menuntut lahan 176 hektar yang kini jadi perkebunan sawit milik BBS.
Konflik di Sponjen dengan BBS bermula pada 2007, saat perusahaan sawit itu mendapatkan izin lokasi 1.000 hektar dari Bupati Burhanudin Mahir.
Berdasar catatan Walhi Jambi, pada 9 Maret 2007, warga Seponjen dan BBS sepakat dengan pola kemitraan. Jelang Idul Fitri, perusahaan membagikan uang Rp1 juta pada anggota kelompok tani dan diminta tanda tangan dan cap jempol.
Tanpa menaruh curiga dan tahu tujuan perusahaan, 70 wakil keluarga menerima uang dari BSS. Kata Budi, warga Seponjen mengira uang ini tunjangan hari raya dari perusahaan. Uang itu dibagikan siang hari pada ibu-ibu saat suami mereka tak di rumah.
Nah, kebiasaan masyarakat ini dahulu waktu masih logging kayu balok masyarakat ini punya ikatan per RT punya usaha kayu memang hampir setiap Lebaran itu selalu ada THR dari desa kadang Rp1 juta kadang Rp3 juta,” katanya.

Abu Bakar Jiddin menunjukkan perjanjian tapal batas antara Desa Sogo dengan Desa Tanjung yang ditandatangani Camat Kumpeh 1976. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

Budi cerita, uang itu dibagikan siang hari. Sore hari, warga Seponjen mulai ribut soal uang Rp1 juta dan tanda tangan. Setelah ditelusuri, diketahui uang itu pembelian lahan masyarakat. Sekitar 76 keluarga menolak menjual lahan.
Jelang perayaan Idul Adha, perusahaan kembali membagikan uang Rp1,5 juta sebagai ganti rugi lahan. Hingga akhir 2015, hanya tersisa 28 keluarga menolak. Mereka menunut lahan 176,4 hektar yang kini ditanami sawit bermitra sesuai perjanjian awal.
“Totalnya, setiap keluarga waktu itu terima Rp2,5 juta,” kata Budi.
Dari luas tanah adat Desa Seponjen, setiap keluarga memiliki bagian 6,3 hektar sesuai surat seporadik yang dikeluarkan Kepala Desa Seponjen pada 2006 dan 2007, sebelum BBS datang.
Udah beberapa kali aksi di lahan (BBS) aksi di kantor bupati dan DPR, semua hasil nol. Nggak ada yang menanggapi,” kata Budi.
“Sudah puas kami nuntut tiap tahun, tiap tahun aksi.”
Lahan yang dikuasai BBS, sebelumnya berupa hutan gambut, kebun karet, kebun jagung. Semua tanaman dan pondok kini habis digusur berganti sawit.
Warga Dusun Pulau Tigo, ikut ribut. Sebanyak 42 keluarga menolak uang ganti rugi dari BBS. “Maaf ngomongkalo duit ini sesaat habis,” kata Supriadi, Warga Pulau Tigo.
Warga menuntut lahan 300 hektar yang kadung ditanami sawit agar dimitrakan kalau BBS tak mau mengembalikan.
Supriadi bilang, ada jual beli lahan antara BBS dengan warga Pulau Tigo tetapi di luar lahan 300 haktar yang dipermasalahkan warga.
“Dulu, itu kebun karet, pinang, tempat kami mengambil rotan dan ikan. Karena kebarakan ( 2007) ladang dan kebun warga habis. Sebagian kebun milik warga akhirnya dijual.”
Dari izin lokasi 1.000 hektar di Seponjen, hanya 600 hektar berhasil dikuasai BBS dari kelompok tani Seponjen Sejahtera. Sebanyak 400 hektar dikuasai PT Wahana Seponjen Indah.
Humas BBS, Suherman menegaskan, semua lahan yang digarap telah diganti rugi. Perusahaan memberi Rp3 juta pada setiap keluarga yang mau jual lahan. “Sebenarnya, banyak yang nuntut sekarang ini anak-anaknya, dulu kita ganti rugi dengan orang tuanya, ketuanya sendiri Budiman (Seponjen) itu sudah terima ganti rugi juga.”
“Yang di Tanjung 1.000 hektar itu beli semua dari kelompok tani ada sebagian dari masyarakat,” kata Suherman.
Saat pelepasan lahan di Desa Tanjung, katanya, sudah ada kesepakatan dengan pihak RT, lingkungan dan lurah. “Kita juga nggak tau kalau ada masyarakat merasa belum menerima ganti rugi.”
Permasalahan di Sogo muncul, setelah konflik tapal batas antara Desa Sogo dengan Desa Tanjung, berubah jadi klaim kepemilikan lahan. “Kalau tapal batas kan hanya administrasi bukan hak kepemilikan, itu yang nggak bisa kita terima.”
Suherman bilang, masalah Desa Sogo, muncul setelah pembayaran ganti rugi. Dia yakin, tak semua warga Sogo menuntut kembali lahan mereka. Ada 150 keluarga pro ke Ketua BPD, memilih menerima ganti rugi. “Yang pro kades itu yang sampai sekarang menuntut kembalikan lahan.”
BBS menawarkan warga untuk mencari lahan baru di luar izin HGU BBS sebagai ganti lahan yang dipermasalahkan. “Kalau masyarakat sanggup seluas-luasnya kita siap (beli), kita nggak ada ngebatasi luasan. Tinggal kesepakatan pola saja macam mana. Ini kemitraan ntah itu bagi hasil, bagi fisik tinggal kesepakatan.”
Najamuddin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muarojambi mengatakan, verifikasi administrasi tim terpadu pada warga Desa Sogo, Seponjen, Dusun Pulau Tigo dan Kelurahan Tanjung, telah rampung. Verifikasi untuk memastikan, yang mengklaim lahan sengketa dengan BBS benar warga setempat.
“Verifikasi itu memastikan benar dak dio (warga yang menuntut) itu warga Sogo. Agek barang tu dapat (lahan) masuk si B si C.”
Najamuddin mengatakan, seharusnya minggu ini pemerintah Muarojambi kembali bertemu dengan BBS untuk menyelesaikan konflik lahan. “Darius (pemilik BBS) lagi ke luar negeri, jadi ditunda minggu depan.”


Di atas tanggul perusahaan PT. BBS, Antoni, Sekdes Sogo menunjukkan lahan adat Desa Sogo yang menjadi perkebunan sawit. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

Potensi konflik
Lebih dari 1 juta hektar lahan di Jambi jadi izin 186 perusahaan perkebunan. Luas ini hampir setara tiga kali Muaro Jambi. Data Dinas Perkebunan Jambi, mencatat sekitar 80 perusahaan memiliki izin hak guna usaha (HGU) seluas 248.000 hektar dari 962.000 hekatar izin usaha perkebunan (IUP) yang dikeluarkan permerintah.
Perkebunan sawit di Jambi, tersebar di Batanghari, Tebo, Merangin, Sarolangun dan Bungo, serta tiga kabupaten dengan gambut terluas di Jambi, yakni Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat.
Pancapria, Kabid Pengembangan dan Penyuluhan Dinas Perkembunan Jambi mengatakan, kalau tak semua IUP yang dikeluarkan pemerintah dikuasai perusahaan. Dari 962.000 hektar, sekitar 500 ribuan dikuasai perusahaan alias sudah ditanam.
Sektor perkebunan sawit memiliki dampak besar pada ekonomi masyarakat di Jambi. Pemerintah Jambi, mengupayakan perkebuan sawit berkelanjutan.
“Sekitar 1,5 juta warga di Jambi bergantung sawit,” katanya.
Perkebunan sawit di Jambi, juga menyimpan potensi konflik cukup tinggi. Walhi Jambi mencatat, 130 desa di lahan gambut. 84 desa berpotensi konflik dengan perusahaan sawit dan hutan tanaman industri (HTI).
“Ke-84 desa itu tinggal momentum meledak, konflik terjadi,” kata Rudiansyah, seraya bilang, kini ada 40 desa berkonflik dengan perusahaan.
Konflik dipicu pola pengelolaan. “Rata-rata izin konsesi tidak dimitrakan dengan masyarakat sekitar. Sebagian karena penguasaan lahan tak clear,” kata Dwinanto, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jambi.
Dalam catatan Walhi, pada 2018, terjadi 43 konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit di enam kabupaten di Jambi. “Contoh, di Sogo dengan BBS belum selesai sampai sekarang.”
Warga, paling terdampak konflik. Ekonomi terganggu, hasil pertanian menurun, bahkan hidup keluarga bisa berantakan.
Tak hanya itu, perusahaan sawit juga kerap memonopoli air hingga timbul krisis air di sekitar konsesi perusahaan. Lahan pertanian kering, dan krisis air bersih. Belum lagi, masalah pencemaran limbah perusahaan.
Riska, yang tingal di sekitar perkebunan sawit di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Tanjab Timur merasakan, dampak krisis air bersih. Sepuluh tahun terakhir warga Geragai mulai kesulitan mendapat air. Mereka harus membuat sumur bor dengan kedalaman puluhan meter untuk mendapatkan air.
“Itupun masih ada kandungan zat besi, seng dan lain-lain. Tidak bisa dimasak. Sebagian pakai air hujan.”
Sawit rakus air juga memicu kekeringan di lahan gambut. Walhi Jambi mendorong, pemerintah mengevaluasi izin perusahaan bermasalah dan mengkaji dampak lingkungan terutama perkebunan di gambut.
Saat ini, peluang terbuka untuk evaluasi perizinan kebun sawit karena pemerintah sudah menerbitkan kebijakan moratorium sawit. Lewat aturan ini, pemerintah berjanji mengkaji ulang izin-izin sawit yang sudah keluar. Selain itu, titah presiden beberapa kali, kepada jajaran menteri agar menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan, termasuk yang berada dalam konsesi maupun HGU.
“Jika tak ditangan serius, bencana kebakaran 2015, bisa terulang,” kata Rudiansyah.


Keterangan foto utama:    Desa Rukam di pinggir Sungai Batanghari. Sejak dibangun tanggul PT EWF, banjir yang menggenangi desa saat musim penghujan menjadi semakin dalam. Keberadaan kebun sawit PTW juga membuat lahan pertanian warga kering saat kemarau. Foto: Walhi Jambi
Sumber : Mongabay

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.