2019





Di Indonesia, seperti halnya di mayoritas negara berkembang lainnya, tingkat kesenjangan gender masih tinggi. Perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat system budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat Indonesiaantara lain keterbatasan pendidikan, hak atas informasi, ruang politik dan pengambilan ruang keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari rumah, komunitas hingga ranah publik yang lebih luas. Kesenjangan semakin kuat akibat relasi kuasa yang timpang dan menempatkan laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya alam seperti tanah, property dan sumber daya lainnya.

Berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan direduksi dan bahkan dihilangkan dalam kurun waktu yang panjang. Revolusi hijau telah menjauhkan perempuan dari kekayaan alamnya, berganti dengan pengetahuan “modern”. Hampir tidak ada yang membantah, bahwa ketika bicara kerusakan lingkungan hidup dan dampak pembangunan, perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak lebih besar, salah satunya disebabkan karena peran dan fungsi perempuan yang spesifik. Dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti CEDAW, telah mengakui hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya. Namun dalam implementasinya, hampir semuanya diabaikan oleh negara. Paradigma pengelolaan kekayaan alam kita menjauhkan perempuan, hampir di banyak kesempatan, perempuan ditinggalkan dalam rencana pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Salah satu dampak dari paradigma pembangunan yang patriarkal adalam kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan, termasuk di dalamnya pemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan, yang lahir dari ketimpangan atas penguasaan dan pengelolaan kekayaan hutan. 

Ibu Rohana dari Sarolangun, sedang menceritakan kondisi Desa-nya kepada peserta kegiatan

Padahal, hampir tidak ada yang mengingkari bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya mengelola sumber daya hutan. Filosofi bumi adalah ibu, hampir sebagian besar menjadi pegangan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, menandakan bahwa keterikatan perempuan atas hutan, tanah, air dan alamnya begitu besar. Bagi perempuan yang selama ini hidup di dalam atau sekitar hutan, hutan bukan sekedar pepohonan, tetapi hutan adalah sumber kehidupan, hutan sumber pangan dan sekaligus sumber obat-obatan yang selama ini menjadi tumpuan perempuan dalam hampir seluruh aspek kehidupannya.

Rudiansyah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan," tujuan kegiatan ini adalah memperkuat nilai dan kerja-kerja keadilan gender dalam langgam gerakan advokasi WALHI serta mengkonsolidasikan gerakan perempuan pejuang lingkungan hidup dalam mendorong agenda yang berkeadilan gender".

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menegaskan bahwa keadilan gender menjadi bagian yang terintegrasi dalam perjuangan dan advokasi untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial di Indonesia menyadari begitu besarnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memiliki peran yang strategis dalam keluarga, memperkuat komunitas, membangun dan memperkuat organisasi, serta mengambil bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa, dalam ranah politik salah satunya dengan tujuan agar kebijakan negara berpihak kepada lingkungan hidup dan perempuan, dari tingkat desa hingga kebijakan nasional.

"Dalam agenda kegiatan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mendokumentasikan inisiatif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan hidup merupakan tujuan di adakannya kegiatan ini" terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.

Untuk memperkuat kerja-kerja keadilan gender dan keadilan ekologis, WALHI menggagas temu nasional perempuan pejuang lingkungan hidup, yang diharapkan menjadi sebuah momentum dan wadah untuk merumuskan agenda politik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, serta sekaligus mengkonsolidasikan aktivis WALHI yang selama ini bekerja mendorong keadilan gender dalam perjuangan WALHI bersama dengan komunitas pejuang lingkungan hidup di Indonesia.


Siaran Pers
JakartaJumat, 22 Maret 2019— Dua ratusan massa tani dari Jambi dan Sumatera Selatan datang ke Jakarta untuk menyatakan protes kepada Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil. Di damping WALHI, masyarakat  meminta Menteri fokus pada persoalan kerakyatan, khususnya reforma agraria, dibanding sibuk menutupi informasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa Sawit. Ditutup-tutupinya informasi ini menguatkan kecurigaan adanya kesengajaan menutupi praktik kotor perkebunan kelapa sawit, seperti konflik, penggunaan areal yang tidak seharusnya, pencemaran dan lainnya. Terlebih sebagian massa aksi merupakan masyarakt korban praktik buruk investasi kelapa sawit.
Ode Rahman, Kordinator Kampanye WALHI menyebutkan dengan menutup informasi HGU sebagai kebijakan Negara sama artinya dengan menghilangkan hak dasar dan konstitusional rakyat terhadap informasi publik.  “Menutupi informasi HGU  juga berimplikasi pada langgengnya konflik sektor perkebunan sawit. Bahkan rakyat akan mengalami kesulitan melakukan kontrol terhadap praktik buruk yang menjadi cerita gelap industri ini. Hal ini bisa kita lihat dari hadirnya ratusan orang dari Jambi dan Sumatera di Kementerian ATR/ BPN untuk menjelaskan persoalan apa yang dihadapinya,” tamba Ode.
Harusnya Menteri ATR/ Kepala BPN fokus pada perintah Presiden untuk mendorong akselerasi program Reforma Agraria yang mencakup proses penyelesaian konflik, mengakseleasi skema redistribusi dan pengakuan legalitas hak rakyat. Sofyan Djalil seharusnya sadar, menutupi informasi HGU malah menjauhkan akselerasi Kebijakan Reforma Agraria yang ditetapkan Presiden sebagai Proyek Strategis Nasional. Membuka informasi yang sangat dibutuhkan publik tersebut, malah sangat membantu rakyat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Jambi
WALHI Jambi sebagai pendamping masyarakat yang melakukan aksi di Jakarta secara aktif melakukan pendampingan dan dorongan penyelesaian konflik agraria di 7 desa yang berkonflik dengan industri perkebunan kelapa sawit; 14 desa yang berkonlik dengan perusahaan HTI Sinar Mas Group/APP (PT. WKS) dan perusahaan restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT. ABT). Beberapa konflik dan pelanggaran yang diminta masyarakat Jambi untuk diselesaikan oleh Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik Dusun Pulau Tigo, Desa Seponjen dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit.Korporasi ini tanpa legalitas hak atas tanah atau HGU yang jelas melakukan penggusuran rakyat. Selain itu, beberapa kali tercatat ditemukan titik api di konsesi korporasi ini;
  • Desa Pandan Sejahatera Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT.Indonusa Agromulia. Aktivitas korporasi ini bisa dilogikan dilakukan secara melawan hukum karena tidak didsarkan pada hak atas tanah melalui HGU dan diperparang dengan tidak adanya izin lingkungan. Selanjutnya, korporasi ini juga menguasai 21 hektar lahan masyarakat.
 Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan
Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan seluas ± 1.313.094 Ha. Sebagian besar kondisi perkebunannya mengalami konflik dan berkontribusi pada kerusakan ekologis di Sumatera Selatan. Adapun beberapa catatan praktik buruk perkebunan kelapa sawit yang disuarakan oleh masyarakat yang melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik masyarakat Desa Muara Megang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (LONSUM). Beberapa catatan praktik buruk korporasi ini adalah beraktivitas di kawasan hutan, beraktivitas tanpa HG, diduga melakukan manipulasi fakta terkait dengan proses ganti rugi kepada warga dan melakukan penggusuran terhadap warga yang menguasai tanahnya secara turun temurun;
  • Konflik masyarakat 5 Desa (Jerambah Rengas, Lebung Hitam, Tulung Seluang, Penanggoan Duren, dan Riding) dengan PT. Bintang Harapan Palma. Selain berkonflik dengan masyarakat, korporasi ini juga berdasarakan temuan WALHI dan masyarakat diduga melakukan aktivitas di ekosistem gambut, mencatut nama BRG guna melancarkan praktik kotornya dan diduga melakukan manipulasi kegiatan sosialisasi seolah menjadi kegiatan persetujuan ganti rugi lahan dengan melibatkan oknum POLRI dan TNI guna;
  • Konflik masyarakat Desa Lebak Belanti dengan PT. Waringin Agro Jaya. Aktivitas korporasi di ekosistem gambut dengan membuka kanal mengakibatkan 10 tahun lebih lahan pertanian warga disinggahi banjir tiap tahunnya. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan warga mengalami kerugia, terlebih korporasi sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap banjir yang dialami warga.
 Selain dari potret konflik dan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas, masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga menghadapi hambatan perlindungan wilayahnya karena lambatnya implementasi kebijakan TORA.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami WALHI bersama masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan menuntut Menteri ATR/ Kepala BPN untuk:
  1. Membuka informasi HGU Perkebunan kelapa sawit
  2. Fokus pada persoalan pokok pertanahan nasional, yaitu penyelesaian konflik guna mewujudkan reforma agraria;
  3. Mengimplementasi Kebijakan Moratorium kelapa Sawit dan penggunaan ekosistem gambut sebagaimana diperintahkan Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 dan ;
  4. Mengambil sikap tegas berpihak kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi perizinan terhadap HGU yang bermasalah dengan dengan masyarakata Jambi dan Sumatera Selatan;
  5. Melakukan penertiban terhadap aktivitas perkebuna kelapa sawit yang tidak mempunyai HGU di Jambi dan Sumatera Selatan;
  6. Melegalisasi asset rakyat dan meredistribusi lokasi sebagaimana disebut di atas kepada rakyat
Narahubung:
  • Ode Rahman (081356208763)
  • Abdul Jambi (085266703201)
  • Yogi Surya Prayoga Sumsel (
Catatan         :     Sebelum melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga melakukan audiensi dan  laporan hukum ke KLHK terkait:
  1. temuan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan;
  2. temuan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya;
  3. konflik tenurial dan hambatan pengajuan permohonan usulan perhutanan sosial yang belum ditindaklanjutj

Alat Peraga Kampanye di Jambi.  (GATRA/Ramadhani/far) 

Jambi, Gatra.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah menyebutkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara umum masih melakukan strategi kampanye tak ramah lingkungan.
Rudi menjelaskan, meski tren pemasangan APK pada batang pohon mengalami penurunan tetapi tren pemasangan menggunakan penyangga kayu meningkat. Ada aturan jelas dalam pemasangan APK tetapi kondisi di lapangan banyak ditemukan pemasangan APK yang melanggar ketentuan serta membahayakan.
"Kami melihat bawaslu masih diam mengenai soal ini. Pemerintah kota Jambi melalui dinas terkait juga harus melakukan penertiban terkait dengan pelanggaran APK yang tidak teratur," ujar Rudi kepada Gatra.com, Rabu (20/3).
Rudi menyebutkan, langkah tegas dengan penertiban akan mengurangi itu. Karena jika tidak, semakin bertambahnya APK menjelang hari H akan menambah semerawutnya wajah kota. "Masyarakat biasa tidak mungkin bisa menertibkannya, karena menjadi konflik politik. Bawaslu adalah lembaga yang memiliki kewenangan soal itu," kata Rudi.


Rudi menyayangkan masih melihat APK yang terpasang di batang pohon yang tidak ditindak bawaslu. "Artinya sudah jelas orientasi caleg yang memasang APK di pohon tidak dibenarkan. Dalam pencalonan saja sudah melakukan tidak benar, apalagi sudah jadi," ujar Rudi

Ketua Bawaslu Kota Jambi, Ari Juniarman membantah hal tersebut. Menurut Ari memang sebagian masyarakat belum mengetahui mana yang APK dan non APK. "Jadi kewenangan bawaslu hanya menertibkan APK yang melanggar, kalau non APK lebih pada kewenangan dispenda," kata Ari menjawab pesan singkat Gatra.com melalui WhatsApps.

Sumber : Gatra.com
Reporter Ramadhani

Editor: Rosyid

ilustrasi. detik.com
Debat Pilpres pada putaran ke tiga yang baru saja selesai diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 17 Maret 2019, yang menghadirkan masing-masing cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Tema yang diusung dalam debat yang dilakukan, berfokus pada isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan yang secara teknis dibagi dalam 6 segmen.

Sepanjang debat yang sudah dilakukan, dari segmen pertama sampai segmen terakhir, kedua cawapres belum mampu mengeluarkan satu gagasan yang mendasar dalam kerangka menjawab persoalan-persoalan isu yang dibahas, baik dalam tataran pencegahan maupun penanggulangannya. 

Seperti dalam penyampaian isu pendidikan, Ma’ruf Amin lebih banyak menyampaiakan terkait dengan upaya pemerintah dalam penataan dan pengawasan dana pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan Sandiaga Uno, lebih berfokus kepada bagaimana kurikulum pendidikan bisa mencetak karakter pada anak didik. Dari penyampaian kedua cawapres dalam isu pendidikan, hanya memperlihatkan gagasan lama yang sudah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya. Memperbaiki kualitas dana pendidikan dan upaya pendidikan yang akan merubah karakter anak bangsa denga slogan revolusi mental.

Dalam isu kesehatan, tugas Pemerintah yang termandatkan dalam UU No.32 th.2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia “ dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”, tidak sama sekali tersentuh dalam proses debat.

Yang muncul dalam dalam proses debat adalah, kedua cawapres menekankan kepada rakyat Indonesia, agar mengkonsumsi makanan yang bergizi dan selalu berolahraga, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Yang tidak ubahnya dengan nasihat-nasihat para bidan desa yang memberikan wejangan kepada masyarakat.

Gagasan Pemerintah untuk memastikan perlindungan wilayah-wilayah kelola pangan rakyat yang sehat, menjadi kabur dan belum menjadi prioritas yang menarik untuk dimunculkan.
Untuk isu ketenaga kerjaan, kedua cawapres berupaya untuk memberikan penanggulangan soal lapangan pekerjaan yang diyakini akan menurunkan angka pengangguran. Dengan mendistribusikan kartu pra kerja [subsidi tunjangan] dan memaksimalkan UMKM, sepertinya langkah yang dianggap paling oftimal. Hal tersebut juga mengaburkan persoalan-persoalan pengangguran yang muncul di desa-desa akibat penguasaan tanah pertanian oleh aktifitas pembangunan industry ekstraktif yang semakin meluas.

Dalam memahami kebudayaan masyarakat Indonesia, kedua cawapres juga tidak memahaminya secara utuh. Cawapres yang berdebat belum mampu memahami, bahwa seluruh kebudayaan yang lahir dari masyarakat Indonesia adalah, kebudayaan yang diproduksi oleh adanya aktifitas kolaburasi manusia dengan sumber-sumber alam yang tersedia.

Dengan masifnya pembangunan industry berbasis sumber daya alam yang eksploitatif, secara langsung menghilangkan sumber-sumber alam yang menjadi factor penting dalam komponen kebudayaan masyarakat Indonesia.

Sehingga bisa dipastikan, ketika factor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan kebudayaan itu hilang akibat aktifitas pembangunan industry ekstratif, maka kebudayaan yang dipaksakan untuk muncul dan menjadi agenda pemerintah, adalah kebudayaan baru dan asing. Yang tentu saja, bisa dipastikan, kebudayaan ini akan kental dan berbau politis yang akan dipergunakan sebagai pengalihan isu kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM yang tetap akan dilanggengkan oleh rezim berkuasa.


Jakarta (12/3/2019). Koalisi beberapa LSM di Kalimantan dan Sumatera mendesak APP untuk bertanggung jawab menyelesaikan ratusan konflik lahan akibat operasional APP dan perusahaan pemasoknya di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil asesment Koalisi LSM atas konflik lahan yang terjadi sepanjang tahun 1996 – 2017 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia di mana APP dan pemasoknya beroperasi. 

Di awal Februari tahun 2013, APP meluncurkan komitmen pengelolaan keberlanjutan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). APP menyatakan salah satunya melaksanakan FPIC (Padiatapa) dalam pengembangan semua konsesi baru dan semua kegiatan operasinya, penanganan yang bertanggung jawab untuk semua keluhan dan konflik dan resolusinya, dan menghormati HAM. 

“ Implementasi komitmen FCP untuk isu sosial masih sangat kami pertanyakan. Banyak konflik APP dan pemasoknya dengan masyarakat Riau yang terjadi di masa lalu namun tidak jelas penyelesaiannya” Isnadi Esman, Anggota Koalisi dari Riau menyampaikan. 

Rudiansyah, Koordinator Koalisi mengungkap bahwa sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 122 konflik tersebar di 5 Provinsi dimana APP beroperasi : Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jumlah ini berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah konsesi perusahaan. Konflik aktif yang pada asesmen ini dilakukan (Januari – November 2018??) terjadi di Riau (54 konflik), Jambi (33 konflik), Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing 17 konflik, dan Kalimantan Timur tercatat 1 kasus. Dari 38 pemasok APP, sebanyak 22 perusahaan berkonflik dengan masyarakat di sekitar konsesi APP. Secara berurutan konflik yang terjadi banyak melibatkan isu sengketa lahan masyarakat/adat, kekerasan/intimidasi/penggusuran, tata batas konsesi dan desa. Selebihnya menyangkut dampak kepada, mata pencaharian, Tanaman kehidupan, dan fee kerjasama dengan perusahaan. Selain konflik yang aktif terjadi, potensi konflik dapat terjadi di wilayah yang berbatasan dengan APP dan pemasoknya. “ Studi ini mengidentifikasi 602 potensi konflik terkait operasional APP di Indonesia dengan melibatkan luasan konsesi seluas 2,2 juta ha. 

Anggota Koalisi dari Sumatera Selatan, Dedi menambahkan, “ Hadirnya pabrik kertas PT. OKI Paper dan Paper di Sumatera Selatan semakin menambah panjang daftar konflik aktif dan potensi konflik sosial perusahaan HTI dengan masyarakat, lebih buruk lagi kehadiran PT. OKI pulp yang menyebabkan akses ke daerah gambut lebih terbuka dan kebutuhan bahan baku yang tinggi, turut meningkatkan resiko kebakaran di gambut”.

“ Jumlah konflik aktif yang terjadi dan belum terselesaikan, ditambah dengan besarnya potensi konflik muncul di masa mendatang, mestinya menjadi alarm bagi APP untuk secara serius menunjukkan komitmen pengelolaan berkelanjutan FCP terutama terkait isu sosial. Atau janganjangan FCP hanya menjadi alat brainwash APP agar nama dan produknya tetap aman dan diterima di pasar global” Rudiansyah menambahkan. 

 Atas dasar tersebut, Koalisi LSM mendesak : 
  1. APP harus menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen FCP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan dan lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik dilakukan, serta upaya terukur dalam penyelesaian dan pencegahan konflik lahan. 
  2. Pemerintah dalam hal ini KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APP dan pemasoknya di Indonesia. 
  3. Banyaknya konflik aktif yang tak terselesaikan dan potensi konflik yang saangat besar terjadi disekitar konsesi APP dan pemasoknya, maka kami mendesak KLHK untuk melakukan review izin-izin HTI yang sudah ada. 
  4. Pembeli, pendukung pendanaan dan Pasar Global untuk tidak membeli dari APP hingga persoalan konflik sosial dengan masyarakat diselesaikan. 


KOALISI LSM UNTUK MASYARAKAT 
  1. JIKALAHARI 
  2. Kaliptra Riau 
  3. JMGR 
  4. HaKI 
  5. WALHI JAMBI 
  6. WALHI SUMATERA SELATAN 
  7. WALHI KALIMANTAN TIMUR 
  8. LINKAR BORNEO Kalimantan Barat 
  9. JMGJ

Foto Bersama dengan para calon legislatif yang menyetujui deklarasi lingkungan bersama.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menggelar pertemuan bertajuk Temu Rakyat dan Konsolidasi Daerah Gerakan Politik Lingkungan Hidup. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari wilayah dampingan WALHI Jambi ini terpusat di gedung Aula Asrama Haji Jambi, Kamis (28/2/2019).
Sejalan dengan tema kegiatan, tujuan dari kegiatan ini pun memanfaatkan momentum tahun politik 2019, merangkum persoalan-persoalan yang telah dan sedang terjadi di tengah masyarakat, lalu didorong untuk refrensi serta komitmen para calon legeslatif di Provinsi Jambi, agar nanti ketika menjadi wakil rakyat akan benar-benar menyelesaikan persoalan kongkrit yang terjadi di masyarakat, seperti konflik sumber daya alam yang kian hari semakin bertambah.
Data WALHI Jambi merekam proses konflik yang berlarut di provinsi Jambi hingga saat ini menjadi PR terbesar pemerintah untuk menyelesaikan konflik di bidang sumber daya alam. Situasi pengelolaan sumber daya alam di Jambi 70 persen dikelola oleh korporasi. Akibatnya menimbulkan persoalan seperti agraria, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan bencana ekologis.

Rudiansyah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, saat memberikan kata sambutan
“Kita mengundang para calon legeslatif yang sudah kita seleksi secara keterlibatannya dalam pengrusakan lingkungan. Artinya, para caleg yang kita undang pada fakta yang kita lihat tidak pernah terlibat dalam perampasan tanah dan pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Rudiansyah.
Selain melibatkan sebanyak 197 orang masyarakat dampingannya, Walhi Jambi juga mengundang para Calon Legeslatif di Provinsi Jambi untuk mendeklarasikan bersama komitmen para Caleg dalam mewujudkan keadilan ekologi di Provinsi Jambi. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dan Manajer Departemen Penelitian Litbang Kompas, Toto Suryaningtias sebagai narasumber dalam acara tersebut.
“Gerakan politik lingkungan hidup adalah agenda politik strategis yang penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup selama ini disebabkan oleh kebijakan yang seringkali tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. WALHI melakukan konsolidasi ini agar kedepan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya itu dalam sambutannya.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, saat memberikan kata sambutan

Ia juga menyampaikan, dari tahun ke tahun data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan peningkatan peristiwa bencana. 90 persen bencana yang terjadi terkait dengan air dan cuaca. Seperti banjir dan longsor. Jika diperhatikan, daerah yang dulunya tidak pernah terjadi banjir dan longsor, sekarang kena banjir dan longsor.
WALHI selalu melihat bahwa proses politik adalah proses yang sangat penting. Di akhir tahun 2018 walhi sudah merumuskan agenda-agenda politik yang lebih luas, yang melahirkan beberapa platform politik. Salah satunya adalah mengembalikan lagi fungsi negara sebagai benteng hak asasi manusia.
Hardi Yudha, Dewan Daerah WALHI Jambi, saat memaparkan Geopolitik Lingkungan di Jambi

“Selama ini kita lihat negara hadir dengan bedil, negara hadir bersama korporasi menggusur dan mengusir rakyat. Ini lah yang ingin kita ubah kedepan,” ujarnya dengan nada tegas.
Hinga di penghujung diskusi, para calon legeslatif dan Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, yang mewakili masyarakat dampingan menandatangani Deklarasi Bersama Temu Rakyat dan Konsolidasi Gerakan Politik Lingkungan Hidup.
Berikut isi dari komitmen bersama.
Sumber : Nuansa Jambi

Foto Bersama Peserta KDLH WALHI Jambi 2019

Proses evaluasi merupakan hal yang penting dalam keberlanjutan organisasi untuk menjadi lebih baik. Hal terpenting di dalam sebuah proses perbaikan kinerja organisasi adalah menjadikan momentum yang akan datang untuk dijadikan sebuah transisi menuju pengembangan organisasi yang lebih baik bukan hanya secara kuantitas namun juga secara kualitas menjadi lebih baik.Dalam proses perkembangan organisasi ada dua hal yang harus selalu diperhatikan dalam setiap perencanaan maupun implementasi, yang pertama adalah perencanaan dan implementasi secara teknis, dan yang kedua adalah perencanaan dan implementasi secara politis. Dalam setiap proses kegiatan penting juga untuk melakukan keberlanjutan atau agenda kelanjutan, guna menciptakan konsistensi organisasi dalam sikap dan juga eksistensi organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

WALHI Jambi yang terdiri dari beberapa organisasi yang sampai saat ini terus melakukan proses evaluasi serta perbaikan organisasi dengan target yang lebih meluas, serta pergerakan dalam satu koridor WALHI dalam gerakan Wilayah Kelola Rakyat, terus mengupayakan dan memberikan kinerja yang maksimal di dalam setiap gerakan yang dilakukan, yang dinilai secara kuantitas dan yang lebih terpenting adalah secara kualitas.
 
Rudianysah Direktur Eksekuti Daerah WALHI Jambi, saat penyampaian hasil kerja ED di tahun 2018
Pada tanggal 2 - 3 Maret 2019 WALHI Jambi melaksanakan kegiatan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup tahun 2019. Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup atau yang biasa di sebut dengan KDLH adalah satu momentum di dalam proses evaluasi yang menunjang dalam perbaikan organisasi, selain itu juga KDLH merupakan salah satu forum tertinggi WALHI yang tercantum di dalam STATUTA WALHI guna sebagai pengambilan keputusan, perencanaan, maupun sikap organisasi yang diputuskan secara bersama dan dilakukan satu tahun sekali.

Suasana kegiatan KDLH WALHI Jambi 2019

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema memperluas pembangunan industri baik perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan HTI, bukan hanya menjadi isapan jempol belaka. Sebagai contoh misalnya, didalam dokumen RTRWP Jambi 2013-2033 Pemerintah Provinsi  Jambi telah mengalokasikan peruntukan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.8 Juta hektar.

Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi  dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa pada tahun 2018  saja, sudah ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian 1,368.000 Ha Izin Lokasi 248.000 Ha HGU. 962.000 Ha IUP  yang ada di Provinsi Jambi.

Suasana Kegiatan KDLH saat proses diskusi sidang komisi

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini di tandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Sebagian besar Pengusahaan pertambangan yang ada merupakan Pertambangan Batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan Bijih Besi dan Emas.

Dari kondisi diatas maka akan mengakibatkan Konflik dan Bencana alam yang terjadi di Propinsi Jambi Meningkat. Dari Data Base WALHI Jambi mencatatat ada 1.156 Bencana Ekologis, Konflik Agraria, dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Propinsi Jambi Selama tahun 2018. WALHI Jambi mencatat, ditahun 2018 didapatkan jumlah konflik agraria mencapai 156 konflik. Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. HTI/hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.

Ahmad. SH - Kepala Departemen Penguatan Organisasi WALHI Nasional

Dalam momentum KDLH yang dilakukan pada tahun 2019 ini, akan melakukan evaluasi kerja yang sudah di rencanakan pada keputusan KDLH 2018 dan penyampaian serta perkembangan kerja-kerja yang di sampaikan di KDLH tahun sebelumnya. Pelaksanaan KDLH ini juga merupakan sebuah wadah bagi komponen WALHI Jambi dalam merumuskan maupun menjawab permasalahan dan tantangan kerj-kerja yang dilakukan di tahun 2018 maupun kerja-kerja yang akan dilakukan di tahun 2019, guna menjawab mandate besar organisasi yaitu “Memperkuat Komunitas dan Memastikan Dukungan Para Pihak Menuju Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi”.


“Kembalikan Tanah Kami”
11 Februari 2019
Pada hitungan 12 tahun silam, tepatnya pada tahun 2007, PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS) mendapatkan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan No. 507 Tahun 2007 tertanggal 27 September 2007 seluas 1.000 ha di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, Jambi (SK No. 507 Tahun 2007) . Kemudian PT. BBS  mendapatkan izin lokasi di Kelurahan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 seluas 1.000 ha (SK No. 22 Tahun 2011).
Terhitung selama 12 tahun itu juga, persoalan konflik tanah yang muncul sampai saat ini belum terselesaikan. Ada 495 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektar berasal dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo,  Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung , yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT. BBS.

Pada posisi konflik yang terjadi, sampai saat ini masih dalam proses pemantauan beberpa lembaga dilevel nasional, seperti KOMNAS HAM, MABES Polri, BPN Pusat, Kementrian Kehutanan dan lingkungan Hidup dan WALHI Nasional.
Sesuai arahan yang diberikan oleh lembaga nasional yang terlibat dalam proses pemantauan konflik ini, Pemerintah Daerah seperti Bupati Muaro Jambi dan instansi terkait lainnya, agar secepatnya menyelesaiakn konflik ini dan tidak sampai  berlarut-larut.
Di tahun 2015 lalu, setelah dilakukan pendudukan aksi di DPRD Provinsi Jambi, Komisi 3 saat itu memastikan akan secepatnya membentuk  tim pansus untuk mempercepat konflik yang ada. Namun sampai saat ini, tim pansus yang dijanjikan belum terealisasi.
Di tahun 20017, aksi dilakukan kembali oleh masyarakat, dengan lokasi aksi berada sekitaran kebun PT. BBS. Dari aksi yang dilakukan, kemudian muncul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi untuk membentuk tim legal audit. Namun sampai saat ini, hasil tim yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik.

Seiring bertambahnya waktu, Kerugian masyarakat sampai pada tahun 2019  juga terus bertambah dan dari sekian banyak kerugian yang dialami masyarakat, dituangkan dalam tuntutan-tuntutan aksi sebagai berikut :
1. Untuk Tuntutan dari  Masyarakat Desa Sogo
Menuntut kemitraan diatas lahan 797 hektar , luasan ini sesuai dengan ground cek BPN Kabupaten Mauro Jambi, dengan menggunakan dasar Peta SK Bupati Tahun 2018 dan izin PT. BBS.
PT. BBS Harus mengembalikan hasil  selama masa produksi yang dalam hitungan masa panen mulai tahun 2013-2019

Permintaan masyarakat pola kemitraan 30-70 dengan rincian, 70% dilakukan tali asih [Berdasarkan NJOP] dan 30% bermitra tanpa beban hutang

2. Untuk  Tuntutan dari Masyarakat Desa  Seponjen :
Menuntut Kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 176,4 hektar kepada 28 KK

3. Untuk  Tuntutan Masyarakat Dusun Pulau Tigo/Desa Sponjen :
Menuntut Kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 300 hektar kepada 42 KK

4. Untuk Tuntutan Masyarakat Kelurahan Tanjung :
Menuntut kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 100 hektar kepada 25 KK



Kordinator  Umum Aksi

ANTONI
Hp : 085379308746


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi mengindikasikan akan terjadi kerusakan lingkungan ekosistem pada pembangunan jalan maupun lokasi tempat pembangunan Ujung Jabung Jambi dan berkurangnya penghasilan nelayan. Dalam kajian Walhi Jambi, proyek pembangunan itu tidak strategis terhadap lingkungan, sehingga perlu kajian kembali oleh pemerintah untuk menentukan diteruskan atau dibatalkan pembangunannya.
Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, menjelaskan Pemerintah Provinsi Jambi masih mengarahkan pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.
"Pembangunan tersebut memiliki ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Jika dibangun perlunya kajian lingkungan dan lainya harus betul-betul diperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya. Mulai dari jalan menuju pelabuhan itu adalah kawasan yang rentan terhadap abrasi. Lalu pada eksploitasi lahan gambut dalam, pantai sungai di kawasan itu dan ekosistem lainnya. Sangat menjadi pengaruh besar terhadap lingkungan," ujarnya.
Menurutnya pasca pembangunan itu ada upaya mitigasi dan adaptasi pembangunan. Amdalnya harus memang diperhatikan, Walhi khawatir pembangunan yang malah menggangu ekosistem.
"Kajian yang harus speksifik yakni aspek sosial, lingkungan atau keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan apakah pelabuhan itu layak untuk dibangun, atau dengan adanya pembangunan akan menjadi bencana ekologis. Jangan sampai merusak abrasi pantai, rusaknya lingkungan partai cemara ada burung imigrasi yang nantinya bisa berkurang, dan aspek sosial di masyarakat yakni berkurangnya tangkapan ikan nelayan di kawasan itu. Jika pelabuhan itu tetap dibangun tanpa kajian lebih mendalam maka akan terjadi 60 persen kerusakan lingkungan," katanya kepada Gatra.com, Jumat (11/1).
Menurutnya, selama ini rencana pembangunan dilakukan secara tertutup tanpa mengajak partisipasi publik. Padahal menurutnya, masyarakat perlu diajak duduk bersama untuk pengkajian pembangunan tersebut.
"Kami tanyakan ke Kementerian LHK, dokumen Amdal Ujung Jabung juga belum dikerjakan," katanya.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Pemerintah Provinsi Jambi Johansyah, apa yang disampaikan oleh Walhi akan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
"Kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Walhi, dan akan kami rapatkan," katanya, Sabtu (12/1).
Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, pembangunan Ujung Jabung yang sempat terhenti itu kembali dilanjutkan. Tahun ini pemerintah provinsi menyelesaikan proses pembebasan lahan.
"Anggaran kita dari APBD Provinsi Jambi, anggaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp 25 miliar," ujar Sekda.
Jika pembebasan lahan jalur Muara Sabak kembali terkendala, pihaknya juga tengah menguji alternatif akses jalan lainnya yang di anggap lebih cepat, di antaranya melewati, Kumpeh, Suak Kandis, makam Orang Kayo Hitam, lalu Simpang menuju lalu menuju arah Ujung Jabung.
"Tapi nanti kita lihat, kalau tidak berbenturan dengan taman nasional berbak," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M Fauzi mengatakan masih terdapat 23 kilometer lahan yang belum terbuka menuju pelabuhan Ujung Jabung. Sehingga perlu ada kerjasama dengan TNI dan pemangku kepentingan lainnya.
"Masih ada 23 kilometer lagi yang belum pembebasan lahan maka kita kerjasama dengan TNI," katanya.
Sumber : gatra.com
Reporter: Ramadhani
Editor: Rosyid



A.PENDAHULUAN

1] ARAH RPJMD 2016-2021 PERDA NO 7 TAHUN 2016

Slogan “Sepucuk jambi Sembilan lurah” pada lambang Provinsi Jambi memiliki makna yang
mendalam bagi masyarakat Jambi. Hal itu kurang lebih bermakna satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan rakyat dan wilayah Jambi dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga melambangkan kebesaran dari sepucuk Jambi Sembilan Lurah dari sialang lantak besi sampai durian batakuk Rajo dan Tanjung Jabung.

Jika kita memeriksa dokumen RTRWP Jambi 2013-2033, secara administrasi Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 53.435,92 Km2, dengan memiliki  9 [Sembilan] Kabupaten dan 2[dua] Kota yang tersebar. Didalam dokumen tersebut juga dituliskan, bahwa secara luasan daratannya, Provinsi Jambi memiliki luas mencapai 5,1 Juta hektar.

Provinsi Jambi melalui agenda “Jambi Tuntas” sebagai judul besar dalam pelaksanaan visi dan misinya, menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Dengan memeriksa dokumen PERDA No 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang kini telah mengalami perubahan dan sebagai satu dokumen penerjemah Jambi Tuntas, pertumbuhan yang ditargetkan tersebut masih bersumber pada sektor penopang utamanya, yaitu pertambangan dan industri pengolahan juga perdagangan.

Dalam pemaparan yang disampaiakan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi RKPD Tahun 2018 lalu, secara materi terlihat tidak berbeda jauh dengan kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya, 2016 dan 2017, kebijakan pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2018 masih tertumpu pada 3 [tiga] isu strategis utama yang dimainkan. Tiga Isu strategis tersebut kemudian terbungkus dalam satu isu besar, yaitu isu daya saing. Isu besar daya saing, kemudian diterjemahkan dalam beberapa isu strategis yang dimunculkan. Diantaranya adalah, daya saing Infrastruktur, daya saing ekonomi dan daya saing Sumber Daya Manusia.

2] ARAH RPJMD 2016-2021 PERDA NO 3 TAHUN 2018 [PERUBAHAN]

Didalam dokumen RPJMD Provinsi 2016-2021 [perubahan], pembangunan masih diarahkan pada sinergisitas kebijakan nasional. Dengan satu tema besarnya adalah, Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, dengan memprioritaskan permasalahan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dari penyampaian sosialisasi PERDA Provinsi Jambi No 3 Tahun 2018 tentang perubahan RPJMD 2016-2021yang disampaikan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi, bahwa Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi yang melanda dalam dua tahun terakhir yang bisa dicapai.

Dalam pemaparan yang disampaikan tersebut, tercatat dalam tahun 2017 lalu saja, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya bisa mencapai di angka 4,64 %. Dan dilanjutkan pada tahun 2018 iniProvinsi Jambi mengalami kenaikan sedikit pertumbuhan ekonominya, yakni hanya mencapai 5 %.


Faktor tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab utama dari perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, terkait pertumbuhan ekonomi  Provinsi Jambi yang semula ditargetkan 6,65% diturunkan menjadi 5,6 % ditahun 2019.

Sementara itu, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dalam kesempatannya dipertemuan tahunan Bank Indonesia, Selasa [18/12/2018] di Swiss Belhotel Jambi, menyatakan bahwa. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019 diperkirakan mencapai 5,1%.

Pertumbuhan tersebut dikatakan akan terjadi ketika sumber-sumber pertambangan dan penggalian sejalan dengan outlook positif [penguatan permintaan batu bara dan minyak bumi terus menaik].


B.  SITUASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI  JAMBI 2018

1] IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Jika dicermati sektor-sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, dari Pemerintah periode sebelumnya sampai saat ini, masih condong mengandalkan pada aktifitas  eksploitasi sumber daya alam sebagai basis dalam rangka penyediaan bahan baku.

Sehingga skenario kebijakan dalam perencanaan pembangunan yang disusun, juga tidak jauh berbeda, tetap bersandar pada sumber-sumber alam yang akan tereksploitasi, terutama sumber-sumber pertambangan, industri perkebunan monokultur dan HTI.

1.1 Kebijakan Pembangunan Industri Perkebunan Kelapa Sawit, HTI dan Pertambangan

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema memperluas pembangunan industri baik perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan HTI, bukan hanya menjadi isapan jempol belaka. Sebagai contoh misalnya, didalam dokumen RTRWP Jambi 2013-2033 Pemerintah Provinsi  Jambi telah mengalokasikan peruntukan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.8 Juta hektar.

Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa pada tahun 2018  saja, sudah ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian 1,368.000 Ha Izin Lokasi, 248.000 Ha HGU, 962.000 Ha IUP  yang ada di Provinsi Jambi.

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini di tandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagian besar Pengusahaan pertambangan yang ada merupakan Pertambangan Batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan Bijih Besi dan Emas.

Kondisi di Tahun 2017 Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi sebanyak 80 dalam tahap Eksplorasi dan 116 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Terkait dengan maraknya aktifitas pertambangan tanpa izin [PETI], informasi jumlah dan luasan aktifitas PETI masih belum dipastikan jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan selain spotnya banyak yang kecil-kecil, juga aktifitas PETI yang selalu berpindah-pindah.

Namun ditahun 2018, WALHI Jambi memastikan ada empat kabupaten wilayah kosentrasi aktifitas PETI yang berlangsung, empat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo.

Kabupaten Merangin seharusnya menjadi perhatian serius terkait PETI, pasalnya ada 5 kawasan yang jadi sorotan, diantaranya adalah Kecamatan Pangkalan Jambu 655 hekter luas area, Sungai Manau 260 Ha, Renah Pembarap 2 Ha, Tabir Lintas 125 Ha dan Tabir Barat 185 Ha. Luas area belum termasuk aktivitas peti di badan sungai.

Selain industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, penguasaan wilayah Jambi oleh Hutan Tanaman Industri [HTI], juga cukup mencengangkan. Informasi terakhir yang didapat dari pihak dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bahwa sampai tahun 2018 luas Hutan Tanaman Industri yang berada di Provinsi Jambi sudah mencapai 890.265 hektar, atau lebih dari seperlimanya luas wilayah kawasan hutan yang ada di Jambi.

1.2 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Merasa tidak ingin menjadi pihak yang lamban dalam merespon persoalan gambut, Pemerintah pusat membentuk Badan Restorasi Gambut [BRG] yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2016, dengan tujuan utama untuk mengatasi dan mencegah kebakaran di lahan gambut serta melakukan pemulihan lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015 dan sebelumnya.

Agenda pencegahan dan pemulihan wilayah gambut yang diimplementasikan oleh Badan Restorasi Gambut di Provinsi Jambi, kini menjadi satu perencanaan khusus dukungan dalam konteks pengurangan resiko bencana yang diadopsi dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.[1]
[1] Dokumen RPJMD 2016-2021 Perda No 3 Tahun 2018 [Perubahan], dengan mendukung agenda restorasi lahan gambut nasional sampai pada tahun 2020 dengan skema pemberdayaan masyarakat.


1.3 Perhutanan sosial dan TORA

Di Provinsi Jambi, respon cepat terkait Perhutanan Sosial ditindaklanjuti dengan pembentukan POKJA sebagai satu tim khusus untuk memaksimalkan capaian Perhutanan Sosial, yang secara administrasi dikeluarkan SK oleh Gubernur dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawabnya.

Untuk Provinsi Jambi sendiri, dari 12,7 Juta hektar pencanangan Perhutanan Sosial, ditargetkan mencapai  352.756 hektar [berdasarkan pendekatan peta PIAPS], dan melalui pendekatan peta arahan kawasan hutan tahun 2017, untuk TORA di Jambi KLHK menargetkan seluas 12.361 hektar.

1.3 Konflik Agraria

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan penyelesaian konflik agraria, belum mampu menemukan kerangka yang baik, yang tentu saja bisa berdampak bukan hanya mengurangi tapi yang terpenting adalah menyelesaikan konflik agraria yang terjadi.

Dalam konteks penanganannya, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih hanya
menggunakan pendektan Permendagri No. 42 Tahun 2015 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Dan secara teknis, kebijakan ini diimplementasikan dengan pembentukan tim terpadu dibeberapa kabupaten dan kota di wilayah Jambi yang sedang melakukan proses penanganan konflik agraria.

2] POTRET  FAKTUAL OLEH WALHI JAMBI TERHADAP  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
    PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI JAMBI

2.1 Konflik Agraria

WALHI Jambi mencatat, ditahun 2018 didapatkan jumlah konflik agraria mencapai 156 konflik. Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. HTI/hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.


Dari jumlah konflik agraria di Provinsi Jambi secara keseluruhan, ada 21 konflik yang menjadi prioritas penyelesaian yang didorong oleh WALHI Jambi. Dari 20 konflik tersebut, berada di 20 Desa dengan rincian sebagai berikut.

Ada 14 konflik HTI yang berada di tiga kabupaten, 3 desa di Kabupaten Muaro Jambi, 1 desa Kabupaten Tebo dan 10 Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada 4 konflik perkebunan kelapa sawit yang  berada di 3 desa Kabupaten Muaro Jambi, 1 desa di Kabupaten Batang Hari dan 1 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan ada 2 konflik UPHHK-RE yang berada di 2 desa Kabupaten Tebo.[2]
[2] Dokumen prioritas penyelesaian konflik diwilayah dampinag WALHI Jambi 2018

Melihat keterlibatan Pemerintah Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian konflik agraria, WALHI Jambi memandang pemerintah terindikasi masih melindungi investasi industri. Sehingga proses yang muncul, hanya dalam konteks pemenuhan administrasi perundang - undangannya saja, yaitu memenuhi peraturan Permendagri No. 42 Tahun 2015 terkait dengan Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.


2.2 Perhutanan sosial dan TORA

Dari data yang dihimpun oleh WALHI Jambi, Perhutanan Sosial yang ditargetkan di Provinsi Jambi seluas 352.756 hektar, baru terealisasi sampai di tahun 2018 seluas 54.710 hektar yang sudah dikeluarkan SK, dengan jumlah SK 324 dan menargetkan di tahun 2019 seluas 62.505 hektar.
 
Perlambatan tersebut ditenggarai oleh sikap pemerintah yang hanya mengacu wilayah Perhutanan Sosial harus berada di wilayah PIAPS. Sejatinya, dengan menggunakan skema Permen LHK No 83 Tahun 2016, paling sedikitnya akan mempermudah proses implementasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pengurangan wilayah izin di kawasan hutan pada kebijakan Permen LHK No 45 Tahun 2016.

Selain bisa menggunakan pendekatan Permen LHK untuk mempercepat skema Perhutanan Sosial di wilayah yang sudah dibebani izin, regulasi lainnya yang juga bisa ditempuh adalah, mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik di wilayah areal izin. Dalam hal ini, bisa menggunakan Permen LHK No 84 Tahun 2015 tentang “Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan”.

Terhadap agenda Perhutanan Sosial, WALHI Jambi bersama komponen, masih melakukan konsolidasi dan mendorong percepatannya. Sampai di akhir tahun 2018 ini, WALHI Jambi bersama komponen, baru berhasil mendorong implementasi Perhutanan sosial [Hutan Desa]  mencapai 73.858,23 hektar, dengan rincian masih tahap potensi 15.149,1 hektar, usulan 39.480,99 hektar dan yang sudah mendapat SK 19.228, 14 hektar.[3]
 [3] WALHI Jambi 2018

Pelambatan dari target Perhutanan Sosial di Jambi ditenggarai oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
 
  1. Adanya perlambatan yang dilakukan secara struktural dalam konteks hak kelola rakyat, karena POKJA yang dibentuk pemerintah hanya mendorong kemitraan 
  2. Dalam kasus lain usulan hutan desa yang masuk dalam skema Perhutanan Sosial yang tidak memenuhi prasyarat, dilakukan penghentian dan tidak dimunculkan upaya untuk memperjuangkannya secara bersama.
  3. POKJA hanya terfokus pada PIAPS
  4. Tidak ada upaya mendorong resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah potensi Perhutanan Sosial yang berkonflik.
 
2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Agenda Badan Restorasi Gambut sampai ditahun 2018, masih terkosentrasi pada subjek dan objek wilayah kelola rakyat. Dengan agenda-agenda penguatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan sekat kanal.
 
Seperti contoh misalnya, agenda pembangunan sekat kanal yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Betara Desa Serdang dan Desa Seri Terap, dibangun di wilayah kelola rakyat.[4]
[4] Laporan Hasil Kerja Pantau Gambut Jambi 2018

Terkosentrasinya agenda kerja BRG di wilayah kelola rakyat, tidak berbanding lurus dengan situasi yang harus direspon cepat oleh BRG di wilayah gambut yang sudah dibebani konsesi, baik perkebunan kelapa sawit, HTI maupun pertambangan.
 
Berdasarkan sumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 5 September 2015, ada 46 perusahaan baik  perkebunan kelapa sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengalami kebakaran di lahan konsesinya dengan jumlah titik api mencapai 1700 dan luasan kebakaran mencapai 135.000 hektar.
 
Dalam analisis WALHI Jambi, luasan gambut yang tersebar di Provinsi Jambi mencapai 716. 838 hektar, berada di 133 desa telah dibebani izin mencapai 70%, baik oleh industri perkebunan kelapa sawit dan juga HTI.

Dari 133 Desa yang berada di wilayah gambut, ada 84 desa berada di wilayah konsesi industri, 36 Desa ada disekitaran izin industri perkebunan kelapa sawit dan ada 48 Desa yang berada di wilayah konsesi HTI.[5]
[5] WALHI Jambi 2016

 
C.  GEOPOLITIK PROVINSI JAMBI DAN PLATFORM WALHI

1] GEOPOLITIK JAMBI

Wacana upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar lingkungan akan menjadi bagian dari upaya mitigasi, ternyata masih menjadi mimpi yang tak kunjung datang.

Faktor penentu dari penguasaan wilayah kelompok industri di Provinsi Jambi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, disebabkan wilayah konsesi berada di wilayah bukan peruntukannya.
 
Wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pemulihan karena mengalami kebakaran, seperti wilayah hidrologi gambut sungai Batanghari-sungai kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi, saat ini hampir secara keseluruhan tertutup izin perkebunan kelapa sawit.

Melihat dari arah dan implementasi pembangunan yang ada di Provinsi Jambi, terlihat jelas adanya kesamaan yang tidak berbeda jauh dengan isu strategis yang dibangun oleh Negara Indonesia dalam konsesus internasional [negeri yang di skemakan untuk menjadi wilayah penyedia bahan baku].

2] PLATFORM WALHI

Dalam platform WALHI, situasi seperti ini harus dihentikan, sistem dan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalisme dan rezim neo liberalisme harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokratis. Memberikan jalan serta pengakuan bagi inisiatif-inisiatif rakyat dalam pengelolaan kekayaan alam, membangun narasi ekonomi dan pembangunan baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan atas ruang hidup, kedaulatan ekonomi, kedaulatan dalam pengelolaan kekayaan alam.


 
D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Provinsi Jambi saat ini, masih dalam fase ketidakadilan. baik dalam konteks hak pengelolaan oleh rakyatnya maupun dalam konteks keberlanjutan lingkungannya. Ketimpangan penguasaan wilayah kelola yang saat ini masih didominasi penguasaannya oleh kelompok- kelompok industri berbanding lurus dengan laju kerusakan lingkungan sebagai efek sampingnya.

Munculnya konflik tanah, pelanggaran HAM, kerusakan di kawasan gambut maupun hutan dan bencana ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif, merupakan bagian yang tidak terhindarkan. Kebijakan pengeluaran izin industri berbasis sumberdaya alam, tidak diimbangi dengan perangkat mitigasi dan penegakan hukum dalam proses pemulihan lingkungan yang harus dilakukan.

Situasi tersebut diperburuk dengan situasi perlambatan peningkatan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi. Yang seharusnya mampu menuntun Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan arah pembangunan yang dilakukan, dari orientasi pembangunan industri penyedia bahan baku berbasis sumber daya alam, menjadi ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal.

Melihat situasi gambaran diatas, rekomendasi yang bisa lakukan adalah, mendorong Pemerintah Jambi untuk mereorganisasi kembali arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi, yang saat ini masih menggunakan cara-cara mengeksploitasi alam dalam rangka menyediakan bahan baku, diarahkan kepada konsep ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi local. [selesai]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.