2019


Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

JAMBI,Upaya memberantas pembalakan liar dalam hutan negara di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan terganjal selama bertahun-tahun. Sebabnya, belum ada penegakan hukum yang terpadu dan maksimal.

Direktur Walhi Jambi Rudiansyah mengatakan aparat penegak hukum berjalan sendiri-sendiri dan setengah hati dalam memberantas. Pada sebagian besar operasi hanya menjaring para pekerja balak, tidak sampai menangkap para dalangnya. Padahal, lanjut Rudi, merekalah yang meraup untung besar di balik praktik liar tersebut.

“Penanganannya tidak tuntas dari hulu ke hilir. Pekerja kayu ditangkap, tetapi para penampung dan pemilik industri pengolahan yang menerima kayu-kayu ilegal tetap leluasa beroperasi,” ujarnya, Senin (7/10/2019).

Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

Pekan lalu, lebih dari 3.000 meter kubik kayu ilegal ditemukan dalam kawasan hutan gambut terbakar di wilayah Sungai Gelam, yang merupakan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin, Provinsi Jambi dan Sumsel. Dalam operasi, tiga pekerja kayu ditangkap, 6 lainnya melarikan diri.

"Penanganannya tidak tuntas dari hulu ke hilir." (Rudiansyah)

Di lokasi itu, jalur penebangan kayu liar mencapai sepanjang 6 kilometer lebih. Jalurnya pun bercabang-cabang.

Di sepanjang jalur, tampak ribuan kayu olahan dan kayu bulan berdiameter hingga 50 centimeter siap dilansir pembalak keluar hutan.

Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi membawa tiga pekerja balak di dekat lokasi kebakaran. Para pekerja yang berinisial SS (39), F (17), dan G (45) itu langsung diterbangkan dalam heli patroli karhutla untuk ditahan di Kota Jambi.

Namun, dalam proses pemeriksaan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan F dilepaskan dengan alasan pelaku masih di bawah umur. “Sehingga akhirnya hanya 2 pelaku yang kami tetapkan tersangka,” jelasnya.

Bestari menyatakan masih fokus menyelesaikan kasus 2 pelaku di atas. Penyidikan belum dapat diperluas mengungkap dan mengejar para auktor di balik pembalakan liar itu. “Kami masih kejar yang ini dulu,” katanya.

Pantauan udara di atas hutan yang menjadi lokasi pembalakan liar itu, terlihat  kebakaran yang sangat luas.  Terpantau pula oleh citra Landsat TM 8 wilayahnya mencakup dua konsesi hutan produksi dan hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan (HPH) di wilayah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

“Saking luasnya kebakaran itu membentang dari timur ke barat seluas 27 kilometer, dari utara ke selatan membara seluas 37 km,” ujar Sukmareni, Asisten Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Sumber : Kompas

Kebakaran hutan dan lahan. Foto: ist
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi sejak 4 bulan terakhir menimbulkan dampak yang cukup parah.
Jambi ditutupi kabut asap dalam waktu yang cukup lama. Indeks Standar Pencemeran Udara (ISPU) di Jambi sendiri sempat mencapai kategori berbahaya.
Sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Karhutla di Jambi. Sejumlah perusahaan juga disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena dianggap tidak bisa mengatasi kebakaran di lahan mereka.
Mengenai persoalan ini, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah mengatakan kalau dalam hal tersangka individu, penegak hukum harus membuka secara jelas siapa pelaku.
Karena menurut dia, ketika yang disebut sebagai pelaku adalah masyarakat, maka masyarakat tradisional lah yang dianggap sebagai pelaku.
“Jangan menjustifikasi kalau itu masyarakat tradisional Jambi. Kalau masyarakat tradisional (membuka lahan) mereka punya cara khusus,” kata Rudiansyah, Senin (7/10).
Masyarakat tradisional mengenal tradisi merun. Tradisi ini merupakan metode pembukaan lahan oleh masyarakat tradisional dengan cara membakar.
Namun, tidak hanya sekedar membakar, ada tata cara dan waktu bagaimana dan kapan lahan itu dapat dibuka dengan cara membakar.
Kata Rudiansyah, dalam pola merun, sebelum dilakukan pembakaran mereka berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan pemilik lahan yang sepadan dengan mereka. Dan sebelum melakukan pembakaran mereka sudah menyiapkan alat pemadaman agar api tidak membesar tak terkendali.
“Belukar dan pohon ditebang, lalu ditumpuk. Kemudian dibakar pertumpukan sehingga apinya tidak melebar kemana-mana. Mereka juga membuat sekat bakar untuk menjaga api. Jadi nggak akan menyebabkan kebakaran meluas,” kata Rudiansyah menambahkan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok Orang Rimba, imbuh Rudiansyah. Metode yang hampir sama dengan nama yang mungkin berbeda.
“Jadi penegak hukum (polisi) harus membuka secara gamblang siapa pelakunya, masyarakat tradisional Jambi apa bukan. Jangan menjustifikasi kalau itu dilakukan masyarakat tradisional Jambi,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda dengan Rudiansyah, Direktur Warsi Rudi Syaf juga mengatakan jika proses membuka lahan yang dilakukan masyarakat tradisional tidak akan menyebabkan kebakaran yang meluas. Karena dalam prosesnya mereka menaati aturan-aturan yang ada.
Masyarakat tradisional, imbuhnya, bukan membuka hutan. Lahan yang dibuka oleh masyarakat tradisional umumnya adalah lahan sesap. Lahan yang memang sudah lama dibiarkan tidak diolah ataupun lahan cadangan kalau ada keluarga baru yang akan membuka ladang baru.
“Umumnya bukan hutan, walaupun bentuknya seperti hutan tapi masih hutan sekunder sedang,” kata Rudi Syaf.
Sama halnya dengan Rudiansyah, Rudi Syaf menyebutkan juka dalam masyarakat tradisional ada yang namanya tradisi merun. Pola merun itu dilakukan di lahan seluas 2 hektare, karena kemampuan petani tidak mampu membukan lahan yang luas.
Dalam pola merun, kata Rudi, masyarkat memilih waktu yang tepat. Tidak sembarang waktu. Pembukaan lahan dengan merun dilakukan masyarakat menjelang musim hujan.
Dan saat melakukan pembakaran, masyarakat akan menjaga api agar tidak melebar. Mereka memastikan yang terbakar hanya tumpukan-tumpukan kayu yang sudah dipisah-pisah oleh mereka.
“Relatif pola yang kayak gitu tidak merambat apinya kemana-mana,” kata Rudi.
Untuk kebakaran yang terjadi beberapa waktu kebelakang, kata Rudi, pelaku membuka lahan mereka yang tidak besar, namun apinya merambat kemana-mana. Dan melihat waktu terjadinya kebakaran hutan, sangat kecil kemungkinan itu dilakukan oleh petani tradisional.
“Itukan (kebakaran) mulainya akhir Juni. kalau untuk petani tradisional belum masanya. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan kepolisian, relatif dari namanya saja bukan petani tradisional jambi. Kalau dilihat dari namanya ya. Dari pengamatan kami di lapangan, sebagian besar bukan petani tradisional,” kata Rudi.
Sementara pola orang rimba atau dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) dalam membuka lahan juga sama dengan petani tradisional.
“Cuma kalau orang rimba waktu dia membakar itu melakukan ritual. Sesuai kepercayaan mereka. Kalau orang melayu tidak ada ritualnya, tapi polanya sama," ujarnya.
Orang rimba kata Rudi, saat membakar mereka membacakan mantra-mantra sambil mengelilingi api agar api itu tidak melebar kemana-mana. Dan tidak memungkinkan itu menjadi penyebab kebakaran akhir-akhir ini.
Menurut dia, dalam bencana kebakaran ini ada campur tangan individu pemilik modal besar. Sehingga dalam penegakan hukum, harus dikejar sampai ke pemilik modal.
“Harusnya di tingkat pengadilan dilanjutkan, kalau ada nama baru ya diproses, dan dikejar lagi,” kata Rudi. (yovy)
Sumber : kumparan.com


JAKARTA- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan penyeledikan terhadap PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT.ABT) berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesinya di Desa Pemayungan, Kecamaan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi. Ternyata di daerah konsesi PT.ABT tersebut bukan hanya lahannya saja yang terbakar namun juga terjadi konflik sosial.

PT. ABT adalah perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan WWF Indonesia secara tidak langsung melalui PT. Panda Lestari.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah mengatakan di daerah konsesi PT.ABT itu juga muncul konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat setempat. "Petugas lapangan mereka melakukan intimidasi kepada warga Pemayungan dan Dusun Simerantihan," kata Rudiansyah kepada Gresnews.com, Sabtu (5/10).

Bahkan WALHI Jambi juga mendapatkan laporan dari masyarakat di Desa Pemayungan, ada seorang ibu yang menjadi korban pemukulan petugas lapangan PT.ABT. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian daerah Jambi pada Minggu 8 September 2019 sekitar pukul 17.22 WIB.

Masyarakat Desa Pemayungan sejak 2016 menolak rencana wilayah mereka dikelola oleh PT. ABT. Masyarakat merasa dirugikan karena sudah bisa dipastikan mereka tidak akan bisa memanfaatkan lagi lahan tersebut untuk dikelola, walaupun ada skema yang ditawarkan kepada masyarakat untuk bermitra dengan PT.ABT, yakni dengan mengganti jenis tanaman yang mereka kelola dengan jenis tanaman kehutanan dan kayu.

Di samping itu, hal lain yang akan muncul adalah pemanfaatan kayu alam untuk pemenuhan kebutuhan akan papan dan perumahan akan dipersulit. Selama ini kayu alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah pasti tidak bisa lagi ditebang dengan alasan masuk ke dalam izin PT.ABT.

Warga Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo, Jambi bahkan pernah melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) proyek restorasi ekosistem ke Komnas HAM di dampingi WALHI Jambi. Penolakan proyek itu dikarenakan masyarakat tak pernah dilibatkan dalam perencanaan proyek restorasi yang dilakukan PT.ABT didukung oleh konsorsium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Jerman, dimulai pada awal 2015. (G-2)

Sumber : Gresnews.com

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah berpendapat, dari rujukan surat tersebut diketahui bagi pemerintah daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan WWF harus segera dievaluasi. (GATRA/Ramadhani/re1)
Jambi, Gatra.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar mengevaluasi kinerja WWF Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi mitra pemerintah.
Hal tersebut dibuktikan dari selebaran dikeluarkan yang dikeluarkannya pada 20 September lalu. Surat bersifat penting ini ditujukan bagi seluruh gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.
"Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan perkembangan kegiatan kerja sama WWF satu tahun terakhir," tulis dalam surat yang langsung ditandatangani menteri tersebut.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah berpendapat dari rujukan surat tersebut diketahui bagi pemerintah daerah yang sudah melakukan kerja sama dengan WWF harus segera dievaluasi, untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja yang dilakukan dalam upaya konservasi. Khususnya dalam bentuk tanggung jawab terhadap wilayah yang terbakar.
Misalnya kebakaran yang terjadi di Hutan Lindung Gambut Londerang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, terbakar yang menjadi wilayah konservasi restorasi kawasan gambut terbesar di Jambi.
"Kita tidak melihat secara signifikan kerja sama itu berdampak baik. Misalnya juga di Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang wilayahnya setiap tahun terbakar, terus konflik sosial dengan masyarakat di sana yang tidak dijalankan dengan baik. Artinya pertanggungjawaban mutlaknya, tidak dilakukan," katanya, Rabu (2/10).
Dalam surat dikeluarkan Menteri LHK itu, disebutkan bahwa dalam orientasi kerja WWF konservasi keanekaragaman hayati berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 360 ditugaskan bahwa urusan konservasi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian bagi kepala daerah untuk tidak menandatangani dengan WWF tanpa berkonsultasi dengan Menteri LHK demi menjaga Yurisdiksi dan Overclaimed keberhasilan kerja sama sebagaimana yang terjadi.
Sumber : gatra.com



Lahan PT.BEP Tahun 2015 - Dok.WALHI Jambi

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jambi yang terus meluas Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menyebutkan sejumlah perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran di 2015 lalu pada 2019 kembali terbakar.
Ketua Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan perusahaan tersebut saat ini lahanya terulang kembali terbakar. 
"Untuk PT Bahari Gembira Ria (BGR) , PT Bara Ekaprima (BEP), PT Putra Duta Indowood (PDI), PT Pesona, PT Kaswaru Unggul (KU), tahun 2015 terbakar parah, tahun ini juga terbakar hampir setiap tahun terbakar, ini perusahaan harus di cabut ijin nya, pidana dan perdata,"kata Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, Kamis (26/9/2019).
Selain Itu, di tahun ini sejumlah perusahaan yang lahannya terbakar berdasarkan pantauan WALHI per 16 September 2019. "Kalau hasil analisis sementara WALHI Jambi bersama Walestra pakai citra landsat, perusahaan ini terbakar  BGR, KU, REKI, WKS,"ungkapnya.
Kebakaran yang terjadi di Jambi menurut nya mayoritas berada di lahan gambut dan milik konsesi perusahaan baik itu HTI maupun HPH."Kebakaran mendominasi yg terjadi di wilayah gambut,"sebutnya.
Rudi mendesak agar pihak penegak hukum baik kepolisian maupun KLHK untuk benar benar menegakan perannya sebagaimana mestinya."Iya kita minta proses penegakan hukum harus terbuka dan tegas dalam memberikan sangsi kepada perusahaan yang menyebabkan karhutla, dalam hitungan cepat kita menggunakan analisis citra Sentinel 2 bersama lembaga anggota WALHI Jambi Walestra luas kebakaran sekitar 77.144.04 Ha per tgl 20 September,"tandasnya (isw)
Sumber : Jambione



(KPA Wilayah Jambi, Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi, AGRA, YKR, Perkumpulah Hijau, JMGJ, INSPERA, KPKA Rimba Negeri, Beranda Perempuan, Mapala Gita Sada, SPB, STB-Tanjabbar, STSM, KT-semantung, Serikat Tani Tebo, Talang Mamak, Petani Eco Pakal Olak Kemang, Warsi, Walestra, Serbundo, HIMAPASTIK, GRIND SICK)
                                                                                               
Jambi, 24 September 2019, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  No 5 Tahun 1960, yang telah di lahirkan oleh para petinggi bangsa ini. seharusnya sudah menjadi landasan negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan cara memberi akses kepada masyarakat dan menghapus pola penghisapan atas tanah yang di contohkan kolonial dan menghapus hukum agraria buatan kolonial “domein Verklaring” dan bentuk-bentuk penghisapan lainya. Namun keberpihakan Negara hari ini lebih condong kepada para pemilik modal di bandingkan dengan rakyatnya sendiri. Sehingga tidak heran ketika terjadi konflik agraria rakyat dikorbankan demi investasi modal.


Refoma Agraria yang di bangggakan pemerintah saat ini, rupanya sangat  kontradiksi sekali dengan apa yang tertuang di dalam UUPA 1960. Ramainya pemberitaan media tentang bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah, ternyata sudah di terjemahkan sebagai pelaksanaan Reforma agraria. kenyataannya sertifikat itu hanya sebatas sertifikasi tanah,tanpa merombak struktur ketimpangan penguasaan pemanfaatan kepemilikan atas keadialan sumber-sumber agraria. Sedangkan reforma agraria ialah kewajiban Negara untuk memberikan hak atas tanah kepada rakyat yang tidak memiliki tanah atau petani gurem,nelayan,buruh tani. Sertifikasi tanpa terlebih dahulu menata ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah agar lebih berkeadilan dan mensejahterakan, justru akan menjadi pintu pengukuhan secara legal terhadap ketimpangan yang ada.

Janji pemerintah untuk meredistribusi tanah seluas 9 juta hektar, hanya sebatas janji yang tidak bisa di tepati. Di akhir periode pemerintah yang sebentar lagi akan habis, rakyat di kejutkan dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yang akan di sahkan tepat pada peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2019. Seharusnya, RUUP ini bisa menjadi alat penyelesaian konflik pertanahan. Nyatanya, melalui aturan baru ini pemerintah sedang melakukan pembungkaman terhadap Hak dan Suara kaum tani. Pembentukan Pengadilan Pertanahan dan melahirkan bank tanah sebagai model liberalisasi agraria. Sedangkan konflik agraria (Sangketa Pertanahan) Diselesaikan Melalui Pengadilan Pertanahan” ini sama saja pemerintah melegitimasi Korporasi untuk merampas hak petani, sebagai pemilik yang sah atas tanah secara turun temurun.

Begitupun hak masyarakat Adat atas tanah ulayatnya, sampai hari ini masih banyak kelompok masyarakat adat belum mendapatkan kepastian secara hukum terhadap akses wilayah mereka. Tak jarang luasan izin konsesi perusahaan yang di terbitkan oleh pemerintah, masuk kedalam wilayah masyarakat adat sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan.


Menyikapi hal tersebut sesungguhnya tidak hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab, dibalik semua itu lembaga Pendanaan ataupun Bank juga harus bertanggung jawab atas modal yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan dan pengintimidasi petani. Selain itu juga Bank juga harus melakukan memutus dan menghentikan pendanaan kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang mencapai ±23.000 Ha dan setiap tahun terus terulang.

Maka Aliansi Petani Jambi Berdaulat menyatakan:
  • MENOLAK RUU PERTANAHAN
  • LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI
  • MENDESAK PEMERINTAH SEGERA CABUT IZIN PERUSAHAAN YANG LAHANNYA TERBAKAR
  • MENDESAK PEMERINTAH HARUS SERIUS TANGANI KONFLIK ANTARA SATWA DAN MANUSIA
  • AKUI MASYARAKAT ADAT, SEGERA BENTUK PERDA MHA

Narahubung:
Fransdody (0823-7142-5487)
Abdullah (0852-6670-3201)


Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum
Kebakaran lahan di Tanjab Timur.



JAMBI - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, masih belum dapat dikendalikan.

Dampak dari kabut asap karhutla saat ini dirasakan hampir semua masyarakat baik di Kota Jambi hingga sejumlah kabupaten.

Walhi Jambi sendiri mencatat sejak Januari hingga September 2019, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 23.000 hektar.

Kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi, mulai dari Kabupaten Tebo, Sarolangun, Bungo, Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Muaro Jambi.

Walhi Jambi juga mencatat 3.536 titik api muncul sejak Januari hingga September tahun 2019. Sekitar 16.000 jiwa terdampak Ifeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Dua perusahaan saat ini di segel dan dalam proses penyelidikan, yakni PT MAS (Mega Anugerah Sawit) di Kabupaten Muaro Jambi dan PT ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) di Kabupaten Tebo.

"Ada empat Perusahaan saat ini dalam proses hukum di Polda Jambi," sebut Dwi Nanto, Divisi Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi, Jumat (20/9/2019).

Dwi Nanto juga menyebutkan, pasca kebakaran tahun 2015 pihaknya terus mensosialisasikan potensi karhutla yang berpotensi besar terjadi karena kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan.

Namun pasca kebakaran ada ketidak seriusan pemerintah untuk mengantisipasi karhutla agar tak terulang. Ini bisa dilihat dengan kondisi pengeringan daerah gambut di beberapa daerah.

Padahal amanat peraturan pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan peraturan presiden nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan tiap perusahaan pemegang konsesi di kawasan gambut agar menjaga ketinggian air 40 centimeter dibawah permukaan.

Belum lagi soal penegakan hukum yang tak berjalan baik  "Dari 46 perusahaan yang lokasinya terbakar tahun 2015 lalu cuma dua yang benar-benar diberikan sanksi. Ini tidak berjalan dengan baik," kata Dwi.

"Kita setuju indikasi dibakar, tapi penindakan hukumnya harusnya lebih ke esensinya jangan hanya pelaku, gambut tidak akan kering kalau tidak dikeringkan, kalau tidak kering tidak akan terbakar. Yang melakukan pengeringan ini juga harus ditindak," sambung Dwi.

(Dedy Nurdin/Tribunjambi.com)

Walhi Jambi Sebut Pemerintah Harus Bangun Rumah Aman Bebas Asap di Desa Terdampak Karhutla
Penanganan Karhutla Harus Dilasanakan Sinergis, Fachrori Pimpin Rapat Terpadu dan Tinjau Aksi

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, sampai saat ini masih menjadi problem yang banyak dikeluhkan.
Bukan hanya harus harus rela kehilangan hijaunya hutan berikut potensi keanekaragaman hayati, tapi dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat di provinsi Jambi juga menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan.

Walhi Jambi menilai pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan keseriusanya menanggulangi dampak kabut asap.

Desakan untuk membuat rumah aman hingga kini belum juga terjawab.

"Semua kekuatan terutama BPBD dikerahkan untuk memadamkan api, disisi lain tidak ada upaya menanggulangi dampak kebakaran. Kalau hanya sekedar membagikan masker itu tidak efektif," kata Dwi Nanto, Divisi Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi dikonfirmasi pada Jumat (20/9/2019).

Kebakaran hutan hampir terjadi tiap tahunnya, pemerintah saat ini harus memberikan konpensasi terutama bagi warga terdampak kabut asap.

Salah satunya mendirikan rumah aman untuk korban kabut asap, terutama di desa-desa yang berlokasi disekitar lokasi kebakaran hutan.

"Yang paling terdampak sebetulnya warga di desa-desa yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Karna partikel berbahaya itu mereka yang merasakan," ujarnya.

"Walhi Jambi mendesak pemerintah harus mengutamakan evakuasi bagi warga terutama di desa-desa yang dekat lokasi kebakaran. Pantauan kami ya di Kumpeh kabupaten Muaro Jambi dan Tanjab Timur," sambungya.

Untuk korban asap yang perlu di selamatkan adalah kelompok rentan, balita, anak-anak, orang tua dan ibu-ibu hamil.

"Rumah aman memang sangat dibutuhkan, bila perlu bukan hanya oksigen tapi juga AC di bangunan yang khusus dijadikan rumah aman tadi. Sejauh ini yang terlihat hanya pembagian masker,"katanya.

"Sampai saat ini belum ada standar penyelamatan bagi korban kebakaran hutan dan lahan, padahal ini merupakan bagian dari bencana. Keseriusan seperti ini yang harusnya ditunjukan pemerintah," pungkas Dwi.



Sumber : tribun jambi




Di Tahun 2019 ini, KLHK menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi mencapai luasan 11.022 hektar.
Terkait dengan proses hukum pihak perusahaan yang mengalami kebakaran diwilayah konsesinya, kepala Kepolisian Daerah [Kapolda] Jambi Irjen Pol Muchlis AS, sampai saat ini baru memeriksa 4 [empat] perusahaan yang konsesinya terbakar di tahun 2019 ini.
Dari 4 [empat[ perusahaan yang mengalami kebakaran dilokasinya tersebut adalah, PT. Mega Anugrah Sawit [MAS] yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, PT. Alam Bukit Tiga Puluh [ABT] berada di Kabupaten Tebo, PT. REKI yang berada di Kabupaten Batanghari dan PT. Wira Karya Sakti [WKS/Sinar Mas Group] yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, pada tiap tahunnya selalu berulang dibeberapa wilayah konsesi perusahaan yang sama. Hal tersebut diakibatkan, belum tersentuhnya akar masalah yang menjadi penyebabnya. Penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang terbakar masih belum maksimal.

Berdasarkan dari data penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Jambi, pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 38 perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar. Sejumlah perusahaan tersebut, disinyalir tidak melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016. Dengan melakukan skema pengeringan lahan dan menyebabkan terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan diwilayah konsesinya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami selaku Aliansi peduli KARHUTLA dan Kabut Asap jambi meminta untuk:
1.  Mendesak Gubernur jambi selaku Kepala daerah provinsi jambi untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan dalam upaya melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran, berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang harus memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah adanya kebakaran hutan.
2.  Mendesak Gubernur Jambi untuk rekomendasi kepada pihak berwenang (yang memberi izin) untuk memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar.
3.   Mendesak Gubernur Jambi untuk serius menangani masalah KARHUTLA dalam hal penanganan pasca kebakaran (penyediaan fasilitas kesehatan, rumah aman dan lain sebagainya) di wilayah terdampak kabut asap.

“Pelaksanaan tuntutan di atas terhitung sejak hari ini hingga paling lambat 15 hari kedepan, Gubernur Provinsi Jambi wajib memproses tuntutan aksi dan menyampaikan hasilnya kepada Aliansi dalam pertemuan yang menghadirkan Perwakilan Aliansi, yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Jambi.”



Selain mendesak Gubernur Jambi, kami Aliansi peduli KARHUTLA dan Kabut Asap jambi memandang dibutuhkannya upaya penegakan hukum secara cepat dan terbuka, dengan mengambil langkah-langkah berikut :
  1. Mendesak KAPOLDA Jambi agar ada tranparansi dalam proses penegakan hukum masalah KARHUTLA.
  2. Demi memaksimalkan upaya penegakan hukum, pihak kepolisian bisa menggunakan pendekatan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya.
  3. Menagih komitmen Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional KARHUTLA pada 06 Agustus 2019 di Istana Negara Republik Indonesia tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.