September 2018




Jambi – Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2018, WALHI Jambi dan beberapa lembaga jaringan yang ada di Jambi, seperti ormas mahasiswa, kelompok seni, dan para petani dari 30 desa di 5 kabupaten, yakni Tebo, Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung Timur, dan Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi, tergabung dalam “Aliansi Petani Jambi Berdaulat”, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Senin (24/9/2018).

Beberapa organisasi yang di maksud adalah WALHI Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Tani Tebo (STT), Perkumpulan Hijau (PH), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Serikat Petani Batanghari (SPB), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Bersatu (STB) Tanjabbar, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), GRINDSICK, Beranda Perempuan, AGRA Jambi, INSPERA, BEM UNJA, FMN JAMBI, Mapala UIN Jambi, dan Mapala Caldera UNJA.

Terhitung 58 tahun silam, pemerintahan Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pilihan bulan dan tanggal itu disesuaikan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sebuah Undang-undang yang mengusung semangat tanah untuk rakyat, sekaligus diproyeksikan untuk menghapuskan sistem agraria kolonial.

Pada era rezim Orde Baru, UUPA hanya tinggal kebijakan secara tekstual, semangat tanah untuk rakyat kemudian berubah menjadi tanah untuk investor [industry ekstraktive], melalui kebijakan-kebijakan izin konsesi yang dikeluarkan.

Hingga kini, hampir semua kaum tani di Indonesia memiliki nasib yang sama, perampasan tanah untuk kepentingan investasi yang telah difasilitasi oleh Negara melalui skema-skema perizininan industry yang meluas. Situasi ini kemudian tidak hanya berdampak hilangnya akses tanah bagi petani, namun juga telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik serta rusaknya kesatuan ekosistem akibat praktek-praktek industry.

Dalam data sensus pertanian Indonesia di tahun 2013, menunjukan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 Juta, yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian, dibandingkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2003.

Di Jambi sendiri, penguasaan tanah oleh kelompok industri diwujudkan dengan merebaknya izin-izin konsesi industri, baik industry perkebunan kelapa sawit, Industri pertambangan, maupun Hutan tanaman industry [HTI]. Dimana 884 ribu hektar lebih lahan di Jambi sudah menjadi izin HTI [Hutan Tanaman Industri], untuk perkebunan sawit mencapai 1.2 juta hektar, dan izin pertambangan seluas 735 ribu hektar lebih.

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Provinsi Jambi oleh kelompok industry, selain menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan akibat efek sampingnya, secara bersamaan situasi harga-harga komoditi pertanian rakyat juga semakin turun. Sehingga hal tersebut semakin menambah daftar penderitaan petani semakin tinggi.

Namun secara spesifik, aksi masa dalam momentum hari tani di tahun 2018 ini menuntut agar secepatnya Pemerintah Provinsi Jambi membentuk POKJA yang langsung diketuai oleh Gubernur Jambi serta melibatkan Serikat Tani,NGO,Mahasiswa dan Petani dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di jambi (khusus dilokasi-lokasi yang berkonflik).

Tuntutan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk medesak Pemerintah Provinsi Jambi segera melaksanakan agenda penyelesaian konflik agraria, pemulihan harga-harga jual komoditi petani dan pemulihan kembali lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi yang dilakukan industry ekstraktif di Provinsi Jambi.

Dari upaya kita melakukan aksi damai hari ini yang melibatkan kurang lebih 500 masa, dilakukan mediasi dengan perkailan anggota DPRD Provinsi Jambi dan Dinas-dinas terkait. Maka pertemuan mediasi menghasilkan beberapa poin kesepakatan.

Kesepakata itu adalah, DPRD sepakat akan mbentuk tim penyelesaian konflik yang akan langsung eksekusi sampai ke lapangan, dan langsung di-SK-kan oleh Gubernur Jambi. Tim akan dibentuk dalam waktu satu minggu yang langsung di SK kan oleh Gubernur Jambi. Setelah tim terbentuk, maka DPRD Provinsi Jambi akan membuat dialog langsung tim penyelesaian dengan Gubernur Jambi.


Untuk Referensi

Irmansyah (Koordinator Umum Aksi): 0852 1082 8864
Abdulah (Koordinator Lapangan): 0852-6670-3201
Hajrin Febrianto (Koordinator media) : 0812 73909208




Sumber daya alam “diperebutkan” melalui kebijakan, dimana kebijakan yang seharusnya berorientasi pada rakyat, sebaliknya menjadi melayani kepentingan modal. Akibatnya kepentingan korporasi dalam proses-proses politik semakin tampak jelas dan apalagi dalam kondisi politik Indonesia yang berbiaya tinggi serta kesadaran politik rakyat yang rendah maka praktek korupsi sumber daya alam sepertinya semakin jamak terjadi.

Model pembangunan yang eksploitatif dan rakus lahan juga membuahkan konflik agraria seiring dengan ekspansi industri ekstraktif (HTI, Tambang, Perkebunan Kelapa Sawit, Food Estate, Infrastruktur, dll ). Eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan inilah yang melahirkan krisis lingkungan dimana kemampuan alam untuk memproduksi udara bersih, air bersih, pangan dan layanan lainnya terganggu, sementara itu disisi lainnya terjadi ketimpangan akses dan kontrol sebagian besar rakyat terhadap sumber-sumber penghidupan.

WALHI Jambi bersama dengan anggota lembaga WALHI Jambi yaitu Lembaga Tiga Beradik ( LTB ) mengadakan Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan di Bangko dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2018. Pelatihan ini dihadiri oleh peserta dari 13 Desa, yaitu 8 Desa dari Kabupaten Merangin dan 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun. Selain itu dalam pelatihan ini juga mengundang beberapa Narasumber yaitu Ahmad Farid selaku Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas dari WALHI Nasional dan juga turut mengundang Pelaku Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) yaitu Fitri Lidia selaku Owner Lapis Angso Duo

Di tatanan masyarakat yang ada di Desa dengan pola yang sangat mengantungkan hidup dengan sumberdaya alam di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan kebijakan yang Eksploitatif. Hal ini juga akan berdampak kepada tatanan Ekonomi yang di hadapkan dengan kondisi dimana kebutuhan yang harus terpenuhi dengan tidak di imbangi dengan pendapatan yang seimbang.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menyampaikan, "Menumbuhkan keterampilan di dalam komunitas, serta menciptakan peluang pasar untuk komoditi merupakan salah satu tujuan diadakannya pelatihan ini, dan juga diharapkan kedepan adanya pendapatan bagi masyarakat selain dari komoditi pertanian untuk di kelola oleh komunitas".

Masyarakat desa dengan kearifan lokal dapat mengelola sumberdaya alam yang ada hingga sampai kepada pemasaran produk yang di hasilkan dari pengelolaan SDA yang ada di dalam desa. Baik itu hasil hutan Bukan kayu, hasil pertanian dan hasil Perkebunan.

Melihat peluang pasar untuk komoditi hasil pertanian masyarakat yang ada di Merangin saat ini sangat berpotensi untuk di kembangkan. Ketika sumberdaya alam yang ada ini dapat di kelola oleh komunitas yang ada di desa maka akan berdampak kepada peningkatan Ekonomi masyarakat di Desa.

Pembentukan kelompok ekonomi produktif yang ada di desa untuk mengelola Sumberdaya alam yang ada di dalam desa dengan melihat potensi yang ada di masing-masing Desa. Dari kelompok yang sudah terbentuk ini belum maksimal untuk mengelola potensi yang ada di dalam desa.

Kelompok ekonomi produktif yang terbentuk di 8 Desa ini terdiri dari perempuan yang akan mengelola dan mengembangkan komoditi lokal yang tersedia dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu juga melibatkan perwakilan perempuan di 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun.

" Adanya strategi dalam dalam pengembangan produk komunitas dan pengembangan Pengemasan dari produk yang di hasilkan juga termasuk dalam tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelatihan ini" tutup Rudiansyah.

Kendala yang di hadapi oleh kelompok perempuan yang sudah terbentuk ini adalah bagaimana mengelola manajemen Organisasi dan Pengemasan produk yang di hasilkan oleh komunitas dan analisis pasar yang di tuju dari produk yang di hasilkan oleh komunitas.


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.