Juni 2018



Jambi, 6 Juni 2018. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi Masyarakat Adat di 6 desa di Kabupaten Kerinci karena bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia tersebut, Pjs. Bupati Kerinci, Bapak Ir. Agus Sunaryo, M.Si menyerahkan secara langsung 6 (enam) dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat kepada Para Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dari 6 wilayah desa tersebut.

Keenam wilayah kawasan Hutan Adat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci tersebut yakni : (1). Hutan Adat Bukit Kayu Sigi, Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci seluas 33,31 Ha, (2). Hutan Adat Bahung Batu, Desa Mukai Pintu Kecamatan Siulak Mukai seluas 280,02 Ha, (3). Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai seluas 599,61 Ha, (4). Hutan Adat Bukit Gedang, Desa Pendung Ilir, Kecamatan Air Hangat seluas103 Ha, (5). Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki, Desa Pungut Ilir, Kecamatan Air Hangat Timur seluas 71,08 Ha, (6). Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman seluas 180,63 Ha.

Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat ini berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kerinci pada Tanggal 4 Juni 2018, saat dilaksanakannya Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2018) serta Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni 2018). Bupati Kerinci dalam sambutannya mengatakan bahwa “dengan diserahkannya SK Hutan Adat ini diharapakan Hutan Adat yang berada di wilayah 6 (enam) desa dapat dikelola dengan baik dan lestari agar fungsi dan jasa ekologis dari keberadaan kawasan Hutan Adat dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan”. Sujardi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Biang Sari, Desa Pengasi Baru, mengatakan : “ Kami sangat bahagia dan mengucapkan rasa bersyukur yang mendalam karena telah diperolehnya SK Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru, karena dari sejak tahun 2015 Kami bersama Walestra telah melakukan proses pengusulan SKnya untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati”

Proses pengusulan SK penetapan Kawasan Hutan Adat di 6 lokasi kawasan Hutan Adat ini memerlukan waktu yang cukup lama, dimana proses pengusulannya ada yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, sehingga konsekuensinya perlu mensinkronisasikan dengan aturan dan kewenangan yang berlaku baik yang berada di level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Berdasarkan telaah tehnis yang dilakukan oleh instansi tehnis terkait dari provinsi dan Kabupaten Kerinci, serta telaah hukum dari Biro Hukum Setda Kabupaten Kerinci bahwa 6 (enam) kawasan Hutan Adat tersebut tidak masuk statusnya kedalam Kawasan Hutan, akan tetapi masuk kedalam kawasan Areal Pemanfaatan Lain (APL) maka 6 lokasi kawasan Hutan Adat tersebut dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci.

Perkumpulan Walestra selaku anggota lembaga WALHI Jambi dan juga sekaligus sebagai lembaga pendamping dalam proses pengusulan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa tersebut sangat mengapresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan Hutan Adat yang berada di 6 (enam) wilayah desa tersebut. Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Walestra mengucapkan : “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kerinci, beserta jajaran instansi terkait dengan telah diterbitkannya 6 (enam) Surat Keputusan (SK) Bupati Kerinci terkait Penetapan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa di Kabupaten Kerinci. Paska dikeluarkannya 6 (enam) SK Bupati terkait kawasan Hutan Adat ini, masih banyak pekerjaan berat yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara Perkumpulan Walestra, Pemerintahan Provinsi Jambi, dan Kabupaten Kerinci, yakni bagaimana memastikan dukungan keberlanjutan program agar ruang kelola Masyarakat Adat dapat terus dikelola secara lestari, serta dapat memberikan kontribusi perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di ruang kehidupan mereka”. Terangnya.



Kontak Untuk Wawancara :

Direktur Eksekutif Walestra, Riko Kurniawan
No HP/WA : 0852 268443086
Email : riko_jambak86@yahoo.com
Website : http://www.walestra.or.id/index.php?lang=en






Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni. Hal ini agar meningkatkan kesadaran kita semua atas pentingnya mengambil tindakan lingkungan yang positif, sebagai bagian dari upaya perlindungan alam dan planet bumi. Namun di tengah arus ekonomi global saat ini, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam kerab kali mengabaikan keberlangsungan ekosistem, terutama dilakukan oleh para pelaku bisnis industry ekstraktif seperti Sawit, HTI, dan Tambang, demi mendapatkan untung yang besar.
Satu per empat wilayah Provinsi Jambi dikuasai oleh pihak korporasi, di mana 600 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 800 ribu hektare lainnya untuk konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Seperti kita ketahui bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2015 lalu, sebagian besar titik api berasal dari wilayah konsesi dua bidang industry tersebut. Akibatnya, tidak hanya membuat jutaan masyarakat Indonesia terpapar asap dan anak-anak meninggal dunia, namun hal ini juga menganggu kualitas udara hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Belum lagi per tahun 2017, dalam catatan WALHI Jambi ada 39 desa yang berkonflik dengan perusahaan HTI dan 22 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jambi.

Tidak luput di sektor pertambangan Batubara, juga membawa dampak kesurasakan ekologis yang cukup signifikan di Jambi. Seperti yang dialami masyarakat Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sangat merasakan dampak buruk akibat aktivitas tambang batubara. Lokasi pertambangan yang berada tidak jauh dari daerah pemukiman mengakibatkan dinding rumah retak, krisis air bersih, kekeringan, dan banjir. Krisis air bersih tentunya juga sangat merugikan kaum peremuan yang lebih banyak memerlukan air dibanding laki-laki. Belum lagi 80 persen lokasi eks tambang batubara di Provinsi Jambi saat ini tidak dilakukan reklamasi atau pemulihan kembali bekas tambang.

Kerusakan sistem ekologis yang terjadi di Provinsi Jambi juga tidak terlepas dari lemahnya keberpihakan kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam, mengakibatkan rentetan bencana ekologis sepanjang tahun. Seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran air dan sungai, rusaknya daerah aliran sungai, perubahan fungsi kawasan dan hilangnya wilayah tangkapan air, dan konflik sumber daya alam.
Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mulai dari berpikir kritis, bertindak ramah terhadap lingkungan, serta bersama–sama mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dari ancaman penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada lingkungan. Terutama bagi pihak yang berperan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.
UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
SELAMAT HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
EKSEKUTIF DAERAH WALHI JAMBI, 5 JUNI 2018
#ADILDANLESTARI
#PULIHKANINDONESIA
#1001AKSIPEDULIBUMI

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.