Maret 2018

Air bukan komoditas air adalah hak, kebutuhuan manusia akan air sudah tidak bisa di pungkiri.
Pemahaman air sebagai sumber daya, saat ini pemanfaatan air lebih kepada faktor pendukung perekonomian bukan lagi pada faktor pendukung kesejahteraan rakyat, konsep pemanfaatan sumber daya air yang saat ini, hanya pada konteks keberlanjutan tanpa memikirkan keberadilan,merupakan sesuatu yang bisa membahayakan di generasi selanjutnya.
Pemerintah tidak bisa hanya menjamin soal ketersediaan air, tapi juga harus memastikan bahwa air memang terdistribusi dengan baik setiap harinya kepadanya rakyat.

#wolrdwaterday 
#airbukankomoditas 
#airadalahhak
#airbukanproduk
#selamatkanjambi 
#selamatkanindonesia



Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Pada Peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018

Jakarta- Setiap tahun, di berbagai belahan dunia memperingati hari perempuan internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, demikian juga halnya di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil turut mengambil bagian dalam peringatan hari perempuan internasional ini.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan “pada peringatan hari perempuan internasional tahun ini, WALHI menggalang kekuatan untuk menyuarakan perlawanan perempuan terhadap industri ekstraktive tambang, khususnya batubara dan PLTU batubara. Selain di Jakarta, berbagai aksi dan aktivitas Perempuan Bergerak Melawan Industri Ekstraktive Batubara, dilakukan di berbagai wilayah yang saat ini tengah menghadapi ancaman industri keruk yang rakus tanah dan air, serta merampas ruang dan kedaulatan perempuan, antara lain di Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah”.

Pilihan pembangunan yang berwatak patriarkal diwakili oleh industry tambang dan industry ekstraktif lainnya yang memiliki karakter eksploitatif terhadap sumber-sumber kehidupan, marjinalisasi fungsi alam dan ekosistem bagi kehidupan bersama, mengorbankan kepentingan kehidupan perempuan, meluluhlantahkan sumber-sumber kehidupan, menghancurkan kearifan tradisi dan budaya, menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan system yang meminggirkan perempuan, dan kerap kali menggunakan kekuasaan yang berbasis pada kekerasan, dan berujung pada konflik sumber daya alam.  Dari periode ke periode pemerintahan, watak dan pilihan pembangunan ekonomi ini tidak pernah berubah, tegas Khalisah Khalid. 

Selain dampak buruk batubara dan PLTU batubara yang dialami oleh semua orang, ada dampak spesifik atau khusus yang dialami oleh perempuan. Kesehatan reproduksi perempuan yang hidup di sekitar wilayah tambang batu bara terancam akibat tercemarnya sumber air dari limbah tambang, kita tahu kebutuhan spesifik perempuan terhadap air lebih besar dari laki-laki. Ketika bicara soal industry tambang, urusannya direduksi seolah-olah hanya terkait dengan pembebasan lahan, kompensasi dan ganti rugi, padahal di ruang itulah perempuan banyak tidak memiliki kontrol terhadap tanahnya.

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia lain yang dialami oleh perempuan namun sering kali tidak terlihat adalah ketika industri ekstraktive mengabaikan nilai pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam kekayaan alamnya, sekaligus menegasikan esensi posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan kekayaan alamnya, termasuk di dalamnya peran sebagai penjaga pangan dan dan pengetahuan pengobatan. Semua pengetahuan dan pengalaman tersebut dihilangkan secara struktural oleh pertambangan dengan sokongan penuh pengurus negara. Kemandirian perempuan untuk mendapatkan sumber ekonomi keluarga turut dihancurkan. Ketika perempuan tidak memilki wilayah kelolanya, dan akhirnya memilih migrasi dengan bekerja di kota atau di luar negeri, ancaman kekerasan baru terus mengintai, karena keabsenan negara melindungi hak asasi perempuan.

Meskipun berbagai lapis kekarasan dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, pada sisi yang lain kita juga menjadi saksi sejarah bahwa begitu besar peran dan inisiatif perempuan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempertahankan tanah dan airnya, menyelamatkan ibu bumi dari ancaman industri ekstraktive yang rakus.

Karenanya, pada peringatan hari perempuan internasional ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan desakan kepada pemerintahan Jokowi – JK untuk 
(1) mengoreksi secara mendasar kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktive yang telah merampas sumber-sumber kehidupan perempuan, yang berujung pada pemiskinan struktural terhadap perempuan, 
(2) Melakukan pemulihan atas hak-hak sosial, budaya dan ekologis yang selama ini telah dihancurkan oleh pembangunan atas nama pertumbuhan ekonomi,  
(3) Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap inisiatif perempuan dan komunitasnya dalam melindungi lingkungan hidup dan mengelola sumber-sumber agrarianya yang kini semakin terancam oleh industri tambang, 
(4) Menghentikan berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta melindungi perempuan pembela lingkungan hidup dan pejuang agraria dari serangan kekuatan korporasi. 
(5) Melibatkan partisipasi perempuan secara bermakna dalam pengambilan kebijakan/keputusan dari tingkat desa hingga nasional, 
(6) Mengakui dan memajukan pengetahuan dan pengalaman perempuan didalam mengelola lingkungan hidup dan sumber-sumber agraria. WALHI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dan mendukung gerakan perempuan yang saat ini tengah berjuang mempertahankan tanah dan airnya dari industri ekstraktive. (selesai)


Puluhan massa yang mengatasnamakan Save Our Sisters Jambi melakukan aksi lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika biasanya para demonstran melakukan aksi dengan orasi, teaterikal dan membaca puisi, kali ini ada sedikit perbedaan.
Hal tak biasa yang menarik perhatian banyak orang itu yakni, aksi damai dimulai dengan senam One Bilion Rising bersama di Simpang BI, Telanaipura, Kota Jambi, Kamis (8/3/2018).
Senam One Bilion Rising atau jika disingkat menjadi OBR, adalah sebuah bentuk ekspresi kaum perempuan sebagai simbol perlawan segala bentuk penindasan terhadap mereka. Lahirnya momentum Hari Perempuan Internasional (HPI), juga berkaitan erat dengan lahirnya gerakan buruh perempuan di Amerika.

Maka momentum inilah yang diperingati setiap satu tahun sekali di seluruh dunia. Sama halnya di Jambi, SoS Jambi yang meliputi berbagai kalangan masyarakat juga memperingati HPI dalam bentuk aksi damai.
Usai senam bersama, massa aksi long marc menuju kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.
Di depan kantor P2TP2A mereka menyampaikan beberapa tuntutan, terutama persoalan yang paling bersentuhan dengan lembaga bentukan pemerintah tersebut.
Ida Zubaida, salah satu inisiator SoS Jambi mengatakan, bahwa semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jambi, salah satu faktor terbesarnya karena minim fasilitas pelayanan di kota maupun di desa. SoS meminta agar P2TP2A Jambi meningkatkan pelayanan hingga ke pelosok-pelosok Desa yang ada di Jambi.
“Belajar dari kasus Wahono yang hanya dihukum satu tahun, kami menilai bahwa masih lemah jangkauan pelayanan di kota. Padahal, presiden Jokowi sudah memberi intruksi hukum berat pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kita ingin pemberdayaan perempuan juga meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Sementara Rika Oktavia, Kabid Pemberdayaan Perempuan P2TP2A provinsi Jambi, tidak dapat menyangkal apa yang disampaikan demonstran. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya mendukung dan mengapresiasi aksi tersebut.
Dia juga menyampaikan jika dalam tahun ini akan mendorong Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Semua kita menginginkan adanya perbaikan bagi perlindungan perempuan dan anak. Tolong bantu kami untuk menggiring kami membuat perda perlindungan perempuan dan anak. Kami sadari kami tidak bisa sendiri. Apa pun bentuk aksinya saya sangat menghargai dan mengapresiasi,” tutur Rika.
Selanjutnya di Gedung DPRD Provinsi Jambi, SoS mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan tes keperawanan yang masih diberlakukan di beberapa instansi pemerintah.
Mereka menilai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena kehilangan keperawanan tidak hanya dapat disebabkan oleh hubungan seksual. Kemudian juga bagaimana jika hal itu terjadi dengan cara pemerkosaan, tidak ada yang rela dirinya diperkosa dan kehilangan keperawanan.
Tapi sayang, setibanya di DPRD, tak ada satupun angota dewan yang menyambut dikarenakan para dewan sedang melajalankan tugas diluar.

Salah satu aktivis lingkungan WALHI Jambi, Abdullah mengatakan, bahwa korporasi juga salah satu aktor dan pelaku kekerasan terhadap perempuan, hilangnya hak perempuan akibat aktivitas perusahaan juga harus menjadi perhatian penting untuk kita semua.
“Eksploitasi sumber daya alam oleh industri ekstraktif seperti pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI), menyebabkan hilangnya sumber sumber pangan masyarakat, tercemarnya sumber air tentunya akan berdampak bagi kesehatan kaum perempuan. Kemudian kaum perempuan yang bekerja sebagai buruh di sektor industri juga rentan terhadap pelecehan seksual,” kata Abdullah salah satu aktivis WALHI Jambi di dalam orasinya.
Senada, Ida Zubaida saat diwawancara juga mengatakan hal yang sama. Dari hasil study di lapangan, ternyata program-program pembangunan di desa-desa itu perlu dicroschek kembali.
“Kita menemukan langsung keberadaan tambang itu justru mematikan tanaman-tanaman pangan yang selama ini dikelola oleh perempuan, misalnya tanaman padi dan tanaman sayur,” jelas Ida.
Selanjutnya, kehadiran perusahaan tambang malah membuat sumur di sekitar kawasan tambang menjadi kering, sehingga perempuan kesulitan mendapatkan air, sementari sumur-sumur yang ada juga sudah tercemar. Imbasnya yang lebih banyak itu dirasakan oleh perempuan, karena perempuan lebih banyak membutuhkan air dibanding laki-laki.
Dari pantauan awak media di lapangan, aksi damai itu berlangsung tertib dan teratur, bahkan lagi-lagi sebelum mereka membunarkan diri terlebih dulu melakukan senam OBR di depan Gedung DPRD Jambi. Terlihat beberapa anggota Satpol PP perempuan juga ikut senam berasama masa aksi.
Sumber : nuansa jambi

Foto Bersama Peserta KDLH WALHI Jambi 2018


Jambi 28 Februari s/d 1 Maret 2018 WALHI Jambi mengadakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH), KDLH merupakan Forum pengambilan keputusan yang di lakukan 1 (satu) Tahun sekali, bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan keorganisasian Walhi Jambi. Selain itu didalam Forum KDLH ini juga membahas isu-isu lingkungan yang ada di jambi, Baik itu Perubahan iklim, Gambut dan ancaman ruang kelola dan sumber penghidupan rakyat.

Ahmad. SH - Kepala Departemen
Penguatan Organisasi WALHI Nasional
Di dalam kegiatan ini peserta berasal dari perwakilan-perwakilan anggota lembaga WALHI Jambi, yaitu Yayasan Keadilan Rakyat, Lembaga Tiga Beradik , Mapala GITASADA UNBARI, HIMAPASTIK, Mapala Pelangi Biru, KPKA Rimba Negeri Jambi, Perkumpulan Hijau, O-PPA Gita Buana Club, G- Cinde, Beranda Perempuan, INSPERA, WALESTRA. Selain Anggota Lembaga di dalam KDLH ini dihadiri oleh Dewan Daerah WALHI Jambi, dan juga Kepala Departemen Penguatan Organisasi WALHI Nasional Ahmad. SH.

Ancaman yang masif sedang mengincar ruang kelola masyarakat yang ada di sekitar Konsesi Perusahaan atau masayarakat yang berada di sekitar Taman Nasional dan Kawasan Hutan. mendorong kebijakan negara yang bertujuan untuk legalisasi masyarakat yang berada di dalam Hutan Negara juga membutuhkan energi yang besar dan komitmen pemerintah untuk mempercepat Legalisasi penguasaan Sumberdaya alam.

Suasana kegiiatan KDLH saat sesi diskusi perencanaan 
Ketimpangan penguasaan sumberdaya alam yang ada di jambi sangat tinggi dan masih Di dominasi oleh kepentingan Kapitalis yang berorientasi kepada Profit. Dari luas jambi 53.435.92 km² dan jumlah Penduduk 3.092.265 Jiwa hanya 46.607,13 Ha yang di peruntukkan sebagai Lahan Pemukiman atau hanya 0,95% dari luas Propinsi Jambi. Sedangkan Sawah hanya 128.116,22 Ha atau 2,61%, Ladang 299.937,92 Ha atau hanya 6,12%. Hal ini berbanding terbalik dengan Luasan perkebunan Sawit dan perkebunan Campuran Lainnya. Luas Kebun Kelapa Sawit yang ada di Propinsi Jambi 770.863,78 Ha atau Sebesar 15,7% dari luas Propinsi Jambi dan Perkebunan Campuran seluas 788.125,35 Ha atau 16,1% dari luas Propinsi Jambi1 . Dapat dilihat hari bahwa sampai dengan hari ini Pemerintah Daerah belum berpihak kepada Rakyat yang secara tidak langsung sudah mengancam ruang Kehidupannya Masyarakat.

Keadaan Lingkungan yang semakin lama semakin memprihatinkan, menjadi pandangan utama disetiap lembaga lingkungan maupun individual pengamat lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang tidak berpikir pada asas keberlanjutan maupun energi terbarukan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di saat ini.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi menjelaskan “Kegiatan KDLH ini selain melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Eksekutif Daerah, Dewan Daerah,maupun Anggota Lembaga, di dalam kegiatan KDLH ini juga di bahas tentang perencanaan kegiatan selanjutnya yang di rancang bersama-sama, baik itu Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, dan juga Anggota Lembaga.

Irmansyah - Direktur Yayasan Keadilan Rakyat saat
presentasi kegiatan dan perencanaan YKR selama 1 tahun
Dari Database WALHI Jambi mencatatat ada 967 Konflik, Kasus dan Bencana Lingkungan yang terjadi di Propinsi Jambi Selama tahun 2017. Banjir menjadi Sorotan utama dalam Kasus bencana alam di tahun 2017 yang memakan korban 2 nyawa dan 1 orang hilang, 109.587 Ha areal pertanian terendam, ada 50.714 jiwa yang terdampak dan kerugian maysarakat mencapai 145,8 M yang terdiri dari kerugian infrastruktur dan kerugian petani. Kasus kebakaran Hutan dan lahan tahun 2017 seluas 384 Ha dari jumlah itu PT. ABT menjadi penyumbang terbesar yaitu seluas ±300 Ha. Dari hasil analisis WALHI Jambi 80% Konflik, Kasus dan Bencana Lingkungan terjasi akibat Aktifitas Perusahaan, baik itu pembuangan limbah ataupun perampasan lahan dan aktifitas lain. Jika di Fokuskan ke Kondlik SDA, 61% terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit dan 39% terjadi di Hutan Tanaman Industri.

“Dan juga tidak lupa didalam KDLH ini membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi secara bersama-sama agar dikedepannya Kendala-kendala yang dihadapi selama ini bisa dihadapi, kinerja menjadi lebih baik, serta tujuan dari setiap lembaga maupun organisasi yang tergabung di dalam Anggota Lembaga WALHI Jambi bisa tercapai.” tutup Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.






Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.