Februari 2018

Foto Bersama Peserta FGD

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia pada 2015 lalu, yang mengakibatkan kabut asap tebal hampir di seluruh penjuru Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, sangat melukai hati banyak pihak, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Tidak hanya folusi yang terganggu, kabut asap di Jambi juga mengakibatkan penerbangan terhenti, sekolah diliburkan, ekonomi terganggu, dan 6 (enam) anak kecil tewas meregang nyawa. Kejadian kebakaran 2015 ini mengulang kebakaran serupa yang terjadi pada tahun 2013. Akibatnya, dampak dari kebakaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh rakyat Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya, tetapi juga dirasakan oleh Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Beberapa data yang berhasil dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, dari 135 ribu hektar areal hutan dan lahan yang terbakar, sebagian besar berada di dalam kawasan izin perusahaan, dan sebagian besar juga areal yang terbakar adalah lahan gambut. Fakta ini membuktikan bahwa perusahaan gagal dalam menjaga areal izinnya dari kebakaran hutan dan lahan. Namun penegkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini juga dinilai masih belum maksimal, bahkan penegak hukum seakan berbalik arah menangkap yang mana yang mudah ditangkap, sehingga sasaran empuk untuk melakukan penegasan terhadap penegakan hukum adalah rakyat kecil yang hanya membakar 1 dan 2 hektar untuk berladang.

Masyarakat yang tinggal dan hidup daerah gambut mempunyai pengetahuan tentang gambut, karena sudah beradaptasi secara turun-temurun dan berabad-abad lamanya. Namun pandangan masyarakat justru kerab diabaikan dan sepi dari wacana publik. Padahal masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar gambut mempunyai pengetahuan dan tradisi panjang di dalam mengelola lahan gambut.

Di Jambi, pemberian izin di kawasan gambut semakin masif sejak tahun 2006 dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Kegagalan negara dan industri dalam mengelola kawasan gambut, berhadapan dengan masyarakat yang terbukti arif dalam memandang dan mengatur lahan gambut. Pengetahuan, cara pandang, nilai, dan norma yang mengatur tentang gambut harus menjadi sumber utama pengetahuan di dalam mengatur gambut. Dengan menempatkan masyarakat sebagai sumber utama pengetahuan, maka nilai dan norma kemudian dijadikan dasar untuk pengusulan Rancangan Peraturab Daerah (Raperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Tema yang ditawarkan “Perlindungan Dan Pengaturan Gambut di Propinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, WALHI Jambi mengundang para ahli, pakar, CSO dan Stakeholder kunci yang ada di Provinsi Jambi, untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi muatan dan hal-hal penting di dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda DPRD Provinsi Jambi. Untuk memulai putaran diskusi maka diadakan FGD Stakeholder Kunci, guna mengidetifikasi dan menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda Perilindungan dan Pengelolaan Gambut di Jambi.

Forum Group Discussion (FGD) tahap pertama ini juga dihadiri Eksekutif Nasional WALHI Zenzi, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi Rudiansyah, para Akademisi dari perguruan tinggi ternama di Jambi yaitu dari UIN STS Jambi, UNJA, dan UNBARI, serta Mahasiswa Pecinta Alam, para NGO, dan masyarakat yang tinggal di daerah gambut. FGD dilaksanakan di Hotel Aston, Kota Jambi, Selasa 27 Februari 2018 lalu.

Musri Nauli selaku Fasilitator dari kegiatan tersebut, memberikan kesempatan pertama kepada Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, untuk memaparkan pandangan WALHI Jambi lahan gambut dan tata cara pengelolaannya, serta persoalan-persoalan yang terdapat di wilayah gambut di Provinsi Jambi. Rudiansyah mengatakan, peta kebakaran gambut tahun 2015, hampir 80 persen gambut yang terbakar berada di wilayah konsesi perusahaan.

Ada kecenderungan pihak penegakan hukum belum melakukan upaya yang tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahn. Rudiansyah, yang biasa disapa Rudi mengatakan, upaya penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam melakukan pencegahan Karhutla. Dikatakannya, di Provinsi Jambi sebaran industri di wilayah gambut 70 % dikuasai industri kelapa saeit sawit baik industri perkebunan maupun industri hilirnya (pabrik CPO), Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun sektor yang ada di Jambi sendiri.


“Jadi bagaimana proses perlindungan hak dan kelola masyarakat terhadap gambut mereka. Tapi di sisi lain ada ancamannya dan areal mereka juga terancam dari ancaman logis. Wajar gimana ada kebakaran di kebun masyarakat dan menghilangkan data resapan air,” kantanya.

Rudiansyah Direktur ED WALHI Jambi saat presentasi
Kerusakan gambut di Provinsi Jambi, dari catatan WALHI Jambi juga sudah sangat memprihatinkan. Hal tersebut juga tertuang di dalam pemaparan Rudi pada FGD tersebut. Kerusakan itu yakni, menurunnya subsiden air di gambut akibat kanalisasi industri, kebakaran gambut di wilayah konsesi industry, dan punahnya ekosistem gambut. Dari 716, 838 hektar wilayah gambut di Jambi, 70 persen sudah dikanalisasi.

“Wilayah gambut menjadi wilayah harapan hidup. Kita melihat dari 133 desa ada 159.000 masyarakat yang tergantung hidupnya di wilayah gambut, dan kalau ada dampaknya langsung ke komoditas sendiri. Yang harus diselamatkan adalah masyrakatnya. Gambut sebagai pengendali perubahan iklim, gambut yang sudah dieksploitasi secara besar akan melepas karbon,” tegas Rudi.

Harapan dari pengelolaan gambut di Jambi adalah lahirnya kebijakan preventif. Yang mana kebijakan reventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya krusakan ekologis di wilayah gambut khususnya. Maka Ia melihat perlu untuk mendorong kebijakan daerah perihal pengelolaan dan perlindungan gambut, yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berkelanjutan sistem ekologi. Selain membutuhkan kebijakan preventif, maka kebijakan refresif juga tidak bisa nomor duakan dalam hal ini. Menurut Rudi, kebijakan refresif juga diperlukan untuk memulihkan kerusakan-kerusakan yang sudah ada.

Jika Rudi tadi memaparkan situasi gambut dari sisi local khususnya di Provinsi Jambi, hal itu belum lengkap rasanya jika tidak diiringi dengan pemaparan situasi pandangan dan pengelolaan gambut secara nasional. Maka dalam hal ini Zenzi dari Eksekutif Nasional WALHI hadir dan berkesempatan untuk memaparkan bagaimana situasi nasional tentang pengelolaan gambut. Di awal pemaparannya Zenzi mengatakan, bahwa pandangan terhadap areal gambut, secara nasional lahan gambut termasuk di dalam kategori ekosistem unik, devenisi ini sudah tertuang ke dalam Undang-undang No 32 tahun 2009.

Zenzi memaparkan, konsentrasi WALHI dalam memandang tata cara mengelola gambut ada dua hal, yaitu adaptasi dan modifikasi. Dua hal ini memiliki dampak yang berbeda jika digunakan dalam metode mengelola lahan gambut. Adaptasi biasanya adalah cara-cara yang digunakan masyarakat sekitar areal gambut dan sudah menjadi pengetahuan secara turun-temurun, sementara modifikasi adalah cara-cara yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mencari benefit (imbal jasa), sehingga ia cenderung melakukan perubahan terhadap alam agar cocok dengan komoditi yang di tanam.
“Karena curah hujan dan musim panas tidak akan menyesuaikan modifikasi yang kita pilih. Karena alam itu mengandung kepastian, dan pada kepastian itulah kita beradaptasi,” ujarnya.

Zenzi melanjutkan, bahwa pertanyaannya adalah berapa beban yang dikeluarkan akibat modifikasi ini. Kalau kita bandingkan benefit dari kebakaran kemarin (2015) dengan beban yang dikeluarkan Negara, itu tidak sepadan, artinya beban yang ditanggung Negara lebih berat. Dikatakannya, keberlangsung Jambi ini penting untuk dihitung sampai berapa tahun jika dilihat dari gambut, jika tidak begitu maka kita akan mewariskan hal yang sama kepada generasi selanjutnya.

Setelah pemaparan tersebut FGD tahap pertama ini dilanjutkan dengan pemaparan-pemaparan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, para akademisi, dan para NGO. Tentunya semua paparan terkait permasalahan yang ditemui dari berbagai pihak terkait areal gambut itu, bertujuan untuk berkontribusi di dalam menyusun Naskah Akademik Perda Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Lahan Gambut nantinya. 

Siaran Pers Bersama
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) Merespon Perundingan Ketiga Indonesia-EU CEPA, Brussels 11-15 September 2017
JAKARTA, 14 September 2017. Negosiasi putaran ketiga Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (CEPA) sedang berlangsung di Brussel saat ini yang dimulai sejak 11-15 September 2017. Salah satu isu yang belakangan menjadi sorotan kedua belah pihak terkait munculnya Resolusi Parlemen Eropa tentang Sawit.
Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak kepada Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk tidak menjadikan isu sawit sebagai alat trade-off (pertukaran) kepentingan di dalam perundingan Indonesia-EU CEPA.
Manager Kampanye Keadilan Iklim WALHI, Yuyun Harmono, menyatakan bahwa persoalan sawit harus dikeluarkan dari ruang perundingan. Persoalan sawit harus letakkan dalam konteks isu kemanusiaan khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia dalam rantai pengelolaan perkebunan sawit dari hulu hingga hilir di Indonesia.
“Persoalan pelanggaran terhadap lingkungan dan HAM, perampasan tanah, degradasi lingkungan hidup, kekerasan dan perbudakan baru di areal perkebunan sawit yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan multinasional sudah ada sebelum CEPA dirundingkan. Sehingga penyelesaian terhadap persoalan sawit tidak akan bisa diselesaikan melalui perdagangan antara Indonesia dan EU dibawah CEPA, justru perjanjian perdagangan dan investasi akan lebih memperparah kondisi lingkungan dan sosial masyarakat”, pungkas Yuyun.
Sementara itu dari Brussels, Belgia, Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menyatakan bahwa dalam perundingan Indonesia-EU CEPA ketiga kali ini nuansanya sangat kental dengan perdebatan isu sawit. Apalagi di dalam Indonesia-EU CEPA akan mengatur bab khusus mengenai Trade and Sustainable Development (TSD) yang akan memasukan beberapa aspek perlindungan terhadap buruh dan lingkungan.
“Isu sawit akan menjadi fokus utama dalam bab Trade and Sustainable Development (TSD) dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan standar produk dan skema sertifikasi. Namun pendekatan ini berpotensi mereduksi target penyelesaian konflik yang muncul di dalam praktek investasi di perkebunan sawit”, jelas Rachmi.
Senada dengan Rachmi, Yuyun menyatakan bahwa mekanisme standarisasi dan sertifikasi di dalam CEPA bukanlah solusi tepat sebagai penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan di perkebunan sawit. “penerapan RSPO ataupun ISPO hanyalah solusi semu di sektor Sawit karena tidak mengubah struktur penguasaan lahan yang masih di dominasi korporasi. Pemerintah seharusnya menyusun peta jalan tata kelola sawit yang berkeadilan ekonomi untuk pekebun dan petani skala kecil dan mengurangi penguasaan lahan oleh korporasi melalui percepatan program reforma agraria” jelas Yuyun.
Untuk itu IGJ dan Walhi mendesak Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk: (1) tidak membawa persoalan sawit ke meja perundingan dagang dan investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa atau yang dikenal dengan Indonesia-EU CEPA; (2) menyusun peta jalan tata kelola sawit yang berkeadilan ekonomi untuk pekebun dan petani skala kecil di luar skema Inti dan Plasma yang tetap menguntungkan korporasi dan terbukti gagal menyejahterakan petani ; dan (3) segera menyusun tools Environmental dan Human Right Impact Assesment terhadap model kerjasama perdagangan dan investasi internasional yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap rakyat.****

Narahubung:
Manager Kampanye Keadilan Iklim WALHI : Yuyun Harmono (081385072648) harmono@walhi.or.id
Direktur Eksekutif IGJ : Rachmi Hertanti (081749851800) rachmi.hertanti@gmail.com


Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), melakukan dialog publik sekaligus penyampaian sikap. Kegiatan yang mengangkat tema “Selembar Kertas dan Kejahatan Korporasi” ini, berlangsung di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, no 5, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5).
Dalam dialog yang juga dihadiri oleh Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Riko Kurniawan Direktur Eksekutif WALHI Riau, Hadi Jatmiko Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Anton P Widjaya Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, dan Faturraziqin Direktur Eksekutif WALHI Kaltim itu, mengupas kejahatan koorporasi dari hulu hingga ke hilir.
Lebih dari tiga dekade, hutan tanaman industri (HTI) atau lebih tepat disebut dengan kebun kayu telah menjalankan praktik bisnisnya di Indonesia. Alih-alih didorong sebagai bagian dari “mengatasi” pembalakan liar yang massif di era orde baru, kebun kayu justru pada akhirnya menjadi predator bagi hutan alam dan kawasan ekosistem esensial lainnya, seperti ekosistem rawa gambut.
Dengan dukungan fasilitas negara yang begitu limpah termasuk sokongan pendanaan yang tidak terputus dari lembaga keuangan baik nasional maupun multi nasional, bisnis kebun kayu di Indonesia terus melanggengkan kekuasaannya baik secara ekonomi maupun politik.
Tak tanggung-tanggung, meskipun telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap hak asasi manusia baik hak ekosob maupun sipil dan politik, sektor kebun kayu dengan turunan produksinya berupa pulp dan kertas, menguasai tanah dan hutan Indonesia begitu luas. Lebih dari 10 juta hektar dikuasai oleh korporasi, dan dua raksasa besar yakni Asia Pulp and Paper dan APRIL. Demikian disampaikan oleh Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional.
Dirinya mengatakan, APP bahkan menguasai 2,6 juta hektar di 5 provinsi, yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di sisi yang lain, luasnya penguasaan mereka tidak dibarengi dengan tanggungjawab mereka terhadap konsesinya. Ini dapat dilihat dari realisasi penanaman perusahaan HTI dari tahun 2011 hingga 2015, hanya mampu seluas 2.115.924,27 hektar atau 45,97% dari rencana tanam, hingga mereka terus menyasar hutan alam. Juga kegagalan mereka dalam mengawasi konsesinya terhadap kebakaran. Dan kegagalan mereka dilimpahkan biaya lingkungannya kepada negara dan publik. Sehingga kami menduga kuat, bahwa ini merupakan modus land banking yang dilakukan oleh bisnis kebun kayu.
“Berlembar-lembar kertas yang dihasilkan dengan jejak-jejak yang penuh dengan dugaan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Dari hulunya, wilayah Kalimantan yang dijadikan sebagai wilayah penanaman, Sumatera seperti Jambi, Riau dan Sumatera Selatan yang selain memiliki wilayah tanam, juga memiliki mill hingga pengolahan kertas PT. IKPP di Serang Banten yang mencemari sungai Ciujung,” papar Khalisah Khalid.
Dirinya melanjutkan, para raksasa penguasa industri pulp and paper konon memiliki tanggungjawab secara sosial dan lingkungan, seperti komitmen APP – Sinar Mas group lewat Forest Conservation Policy (FCP) yang pada tahun ini memasuki tahun ke-5. Namun fakta di lapangan menunjukkan, bahwa komitmen tersebut tidak lebih hanyalah bagian dari pencitraan sebuah industri yang mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat global, dengan berbagai fakta kejahatan yang dilakukan.
Tewasnya Indra Pelani, pemuda tani Tebo Jambi di konsesi PT. WKS menunjukkan wajah militeristik industri kebun kayu ini, atau putusan bersalah terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
Hingga saat ini, tidak ada perubahan yang mendasar bagi korporasi untuk bergerak lebih maju pada upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.
“Jika demikian, kami tentu mempertanyakan sesungguhnya sustainability itu untuk apa dan bagi siapa? Kami menilai bahwa sustainibilty justru lagi-lagi untuk melanggengkan bisnis mereka dan kekuasaan yang terus mengambil peran melindungi atau korporasi, bahkan pada perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dengan atas nama keberlanjutan investasi. Kebijakan landswap menjadi satu bukti, bahwa negara justru menjadi bagian dari lingkar impunitas terhadap kejahatan korporasi, dan negara sedang merencanakan sebuah konflik baru dan mendesign bencana ekologis di masa yang akan datang,” tegasnya.
Pada akhirnya, sambung Khalisah Khalid, jika negara tidak mau dikatakan sedang melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran HAM itu sendiri, maka WALHI mendesak kepada negara untuk menjalankan kewajiban Konstitusinya dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan mereview perizinan di sektor kebun kayu.
Demi kepentingan penyelamatan hutan alam dan terlindunginya wilayah kelola rakyat, tambahnya, moratorium berbasis capaian untuk minimal 25 tahun menjadi urgensi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan membenahi carut marutnya tata kelola hutan dan sumber daya alam di Indonesia.
Sumber : Nuansa Jambi




Jakarta-Lebih dari tiga dekade, hutan tanaman industri (HTI) atau lebih tepat disebut dengan kebun kayu telah menjalankan praktik bisnisnya di Indonesia. Alih-alih didorong sebagai bagian dari “mengatasi” pembalakan liar yang massif di era orde baru, kebun kayu justru pada akhirnya menjadi predator bagi hutan alam dan kawasan ekosistem esensial lainnya, seperti ekosistem rawa gambut.

Dengan dukungan fasilitas negara yang begitu limpah termasuk sokongan pendanaan yang tidak terputus dari lembaga keuangan baik nasional maupun multi nasional, bisnis kebun kayu di Indonesia terus melanggengkan kekuasaannya baik secara ekonomi maupun politik. Tidak tanggung-tanggung, meskipun telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap hak asasi manusia baik hak ekosob maupun sipil dan politik, sektor kebun kayu dengan turunan produksinya berupa pulp dan kertas, menguasai tanah dan hutan Indonesia begitu luas. Lebih dari 10 juta hektar dikuasai oleh korporasi, dan dua raksasa besar yakni Asia Pulp and Paper-Sinar Mas group dan APRIL.

Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau menyebutkan “penguasaan tanah oleh APP yang mencapai 2,6 juta hektar di 5 provinsi, yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dari 5 propinsi tersebut, sebagian besar perusahaan APP berada di propinsi Riau. Namun di sisi yang lain, luasnya penguasaan mereka tidak dibarengi dengan tanggungjawab mereka terhadap konsesinya. Ini dapat dilihat dari realisasi penanaman perusahaan HTI dari tahun 2011 hingga 2015, hanya mampu seluas 2.115.924,27 hektar atau 45,97% dari rencana tanam, hingga mereka terus menyasar hutan alam. Juga kegagalan mereka dalam mengawasi konsesinya terhadap kebakaran. Dan kegagalan mereka dilimpahkan biaya lingkungannya kepada negara dan publik. Sehingga kami menduga kuat, bahwa ini merupakan modus land banking yang dilakukan oleh bisnis kebun kayu.

Direktur WALHI Kalimantan Timur menyatakan “Penguasaan kawasan hutan di Kalimantan Timur oleh ndustri rakus lahan dengan mengkonversi hutan sangat mengkhawatirkan. Dari total 42 perusahaan hutan tanaman industri dengan total luasan 1,590.184 hektar atau hampir setara dengan luas propinsi Bangka Belitung, lebih dari 50 persen dikuasai group raksasa APP dan APRIL. Situasi ini mengakibatkan konflik tenurial semakin meluas. Komitmen Presiden untuk menyelesaikan konflik dengan melalui skema kemitraan, justru akan semakin melanggengkan penguasaan hutan dan tanah”.

Berlembar-lembar kertas yang dihasilkan dengan jejak-jejak yang penuh dengan dugaan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Dari hulunya, wilayah Kalimantan yang dijadikan sebagai wilayah penanaman, Sumatera seperti Jambi, Riau dan Sumatera Selatan yang selain memiliki wilayah tanam, juga memiliki mill hingga pengolahan kertas PT. IKPP di Serang Banten yang mencemari sungai Ciujung.

Para raksasa penguasa industri pulp and paper konon memiliki tanggungjawab secara sosial dan lingkungan, seperti komitmen APP – Sinar Mas group lewat Forest Conservation Policy (FCP) yang pada tahun ini memasuki tahun ke-5. Namun fakta di lapangan menunjukkan, bahwa komitmen tersebut tidak lebih hanyalah bagian dari pencitraan sebuah industri yang mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat global, dengan berbagai fakta kejahatan yang dilakukan. Tewasnya Indra Pelani, pemuda tani Tebo Jambi di konsesi PT. WKS menunjukkan wajah militeristik industri kebun kayu ini. Rudiansyah, Direktur ALHI Jambi menyatakan bahwa Hingga 5 tahun komitmen FCP dijalankan, konflik di Jambi misalnya tidak mampu diselesaikan oleh APP. Lalu bagaimana APP bisa mengatakan bahwa mereka mampu selesaikan konflik, jika bukan hanya sekedar klaim untuk menangguk profit lebih besar lagi. 

Direktur WALHI Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko mengatakan bahwa “hingga saat ini tidak ada perubahan yang mendasar bagi korporasi untuk bergerak lebih maju pada upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Putusan bersalah terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sayangnya hingga saat ini,  meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, namun hingga saat ini belum ada eksekusi terhadap PT. BMH dan tidak ada ketegasan dari KLHK, apakah akan melanjutkan proses hukum berikutnya”.

Jika demikian, kami tentu mempertanyakan sesungguhnya sustainability itu untuk apa dan bagi siapa? Kami menilai bahwa sustainibilty justru lagi-lagi untuk melanggengkan bisnis mereka dan kekuasaan yang terus mengambil peran melindungi atau korporasi, bahkan pada perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dengan atas nama keberlanjutan investasi. Kebijakan landswap menjadi satu bukti, bahwa negara justru menjadi bagian dari lingkar impunitas terhadap kejahatan korporasi, dan negara sedang merencanakan sebuah konflik baru dan mendesign bencana ekologis di masa yang akan datang.

Paska korsup KPK Ri di sektor kehutanan dan perkebunan, belum ada perbaikan dan penindakan untuk semua bentuk pelanggaran praktik pengelolaan industri kebun kayu di Kalimantan Barat. Karena itu pemerintah harus segera melakukan review atas semua izin kebun kayu di Kalbar. KPK harus segera melanjutkan tanggungjawabnya untuk segera melakukan penindakan atas pelanggaran praktik pengembangan industri kebun kayu dari penyalahgunaan wewenang pejabat negara, serta kerugian negara yang ditimbulkan sebagai bagian dari dukungan bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia, tegas Anton P Widjaya, Direktur WALHI Kalimantan Barat.

Pada akhirnya, jika negara tidak mau dikatakan sedang melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran HAM itu sendiri, maka WALHI mendesak kepada negara untuk menjalankan kewajiban Konstitusinya dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan mereview perizinan di sektor kebun kayu. Demi kepentingan penyelamatan hutan alam dan terlindunginya wilayah kelola rakyat, moratorium berbasis capaian untuk minimal 25 tahun menjadi urgensi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan membenahi carut marutnya tata kelola hutan dan sumber daya alam di Indonesia, Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI menegaskan dalam penutup siaran pers ini. (selesai)

Jakarta, 12 Februari 2018


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)


Narahubung:
Malik Diadzin, Staf Media dan Komunikasi Eksekutif Nasional WALHI di 081808131090

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

1.       Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI di 081290400147
2.       Rudiansyah, Direktur Eksekutif WALHI Jambi di 081366699091
3.       Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau di 081371302269
4.       Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif WALHI Sumsel di 0813100068838
5.       Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif WALHI Kalbar di 0811574476
6.       Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kaltim di 08115448002




Prioritas restorasi semestinya pada wilayah-wilayah fungsi lindung gambut, baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola.
Di provinsi Jambi, wilayah-wilayah yang semestinya menjadi fungsi lindung, saat ini banyak yang sudah di eksploitasi industri HTI dan perkebunan sawit yang seharusnya tidak luput dari wilayah prioritas restorasi. 
#selamatkanjambi 
#selamatkanindonesia 
#adildanlestari


HNCK8306-730x487
Donas ( Aktivis WALHI Jambi ) bersama perwakilan 3 desa (Tanjung, Sogo, Seponjen) kecamatan Kumpeh saat melakukan audiensi dengan Najamuddin Asisten I bidang pemerintahan mewakili bupati yang tidak ada ditempat 
Perwakilan masyarakat dari tiga desa yakni Desa Sogo, Kelurahan Tanjung, dan Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabuapten Muarojambi yang sedang berkonflik dengan PT. BBS mendatangi Mapolres dan Kantor Bupati Muarojambi. Kedatangan mereka tersebut bermaksud ingin bersilaturahmi sekaligus menanyakan perkembangan terkait penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT. BBS kepada Kapolres Muarojambi dan Pemerintah Kabupaten Muarojambi, Senin (5/2/2018).
 
Adapun tujuan masyarakat ke Mapolres Muarojambi yang pertama menemui Kapolres Muarojambi untuk menanyakan hasil tim verifikasi dan legal audit terkait konflik lahan Perseroan Terbatas Bukit Bintang Sawit (PT BBS) dengan masyarakat Desa Sogo, Kelurahan Tanjung dan Desa Seponjen, yang kedua mereka ingin memastikan kembali komitmen Kapolres Muaro Jambi untuk menyelesaikan konflik di tiga desa tersebut.
 
Sampai di Mapolresta Muarojambi, perwakilan masyarakat disambut langsung oleh Kapolres Muarojambi AKBP. K. Siregar, SIK, MSi di ruangannya. Mereka mempertanyakan tim verifikasi yang dibentuk pada akhir tahun 2016 lalu, saat ini sudah sejauh mana perkembangannya. Sebab, masyarakat mengaku belum ada sosialisasi kepada warga baik Sogo, Tanjung, maupun Seponjen terkait hasil tindak lanjut dari kinerja tim verifikasi konflik tersebut. Kapolres pun menjeleskan bahwa hasil dari verifikasi tersebut sudah ada rekomendasi yang diberikan, nanti pihaknya akan berkomunikasi dengan bupati dan menginformasikan tindak lanjutnya.
 
Setelah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Kapolres Muarojambi, perwakilan masyarakat dari tiga desa itu pun langsung menuju Kantor Bupati Muarojambi. Tujuannya masih tetap sama, mereka ingin menanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Muarojambi yang berwenang dalam menangani kasus ini, sudah sejauh mana upaya yang dilakukan, tidak lain dan tidak bukan tujuan utamanya adalah mereka ingin hak mereka dikembalikan oleh pihak perusahaan.
 
“Kedatangan kami ini terkait persoalan konflik antara PT BBS dengan desa yang ada di sekitaran perusahaan itu. Permasalahannya adalah permpasan lahan. Jadi tidak sesuai izin, di Sogo 1.000 hektar, Tanjung 100 hektar, dan Seponjen 300 hektar. Bentuknya izin lokasi dan IUP, sementara HGU nya belum ada. Kita sudah menekan pihak terkait terutama Pemkab Muarojambi, higga tingkat nasional. Kemaren sudah dibentuk juga tim legal penyelesaian konflik, namun belum ada informasi hasil kerjanya hingga sekarang,” ujar Antoni, selaku perwakilan dari masyarakat Sogo, Tanjung dan Seponjen, kepada awak media, di Kantor Bupati Muarojambi.
 
Di tempat yang sama, Angga, Sekjend Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) selaku lembaga pendamping masyarakat, mengatakan bahwa hingga hari ini hasil dari kinerja tim verifikasi belum ada realitanya. Sehingga hal itu melahirkan asumsi di tengah masyarakat, bahwa ada yang tidak beres antara pemerintah dengan perusahaan. Pasalnya setelah tim verifikasi itu terbentuk ternyata ditemukan ada izin baru yang dikeluarkan di area yang berkonflik.
 
“Nah setelah tim verifikasi itu dibentuk muncul lagi izin yang dikeluarkan oleh BPN untuk BBS ini. Kita pikir ada persoalan yang memang kongkalikong antara pemerintah dengan perusahaan. 2016 kita aksi di lahan yang diklaim oleh PT. BBS, sehingga melahirkan berita acara bersama bahwa kita sudah sepakat di berita acara itu tidak dulu mengeluarkan izin untuk perusahaan, sementara dari hasil kita identifikasi bahwa perusahaan mendapatkan izin. Nah sampai saat ini hasil dari tim verifikasi juga belum diserahkan kepada masyarakat,” ujarnya.
 
Angga menambahkan, bahwa masyarakat akan kembali melakukan aksi di bulan Februari 2018 ini jika belum ada kejelasan dari pihak pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dikatakannya, masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran, karena masyarakat ingin menegaskan bahwa konflik lahan itu harus selesai sampai bupati datang untuk menemui masyarakat.

20180205 134641 1


Di Kantor Bupati Muarojambi mereka disambut oleh Asisten I, dan dilakukan pertemuan membahas peroalan tindak lanjut penyelesaian konflik antara PT. BBS dengan masyarakat tiga desa. Dalam pertemuan tersebut Asisten I, Nazamudin menyampaikan jika penyelesaian konflik masih menunggu hasil dari penegasan tapal batas. Terkait sejauh mana perkembangan dari penegasan tapal batas itu dirinya menyarankan untuk menanyakan kepada Kepala PMD.
 
“Terakhir kami sudah mengadakan ekspose bahwasanya kita akan menentukan penegasan batas antara Sogo dengan Tanjung. Kalo mau tau perkembangannyo itu ke Kepala PMD. Perjanjian memang Februari itu selesai, kebetulan beliau (Bupati Muarojambi) masih di Jakarta, mungkin setelah pulang baru disampaikan ke ibuk. Kami tetap memonitor persoalan ini,” paparnya.
 
Dari hasil dua pertemuan tersebut, Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesa (WALHI) Jambi selaku penerima mandat dari masyarakat menyimpulkan, bahwa informasi terkait kinerja tim verifikasi tidak sepenuhnya mereka dapatkan. Masyarakat hanya bisa memilih antara menunggu penegasan tapal batas selesai atau terus melakukan desakan dalam bentuk aksi kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan konflik lahan antara PT. BBS dengan masyarakat Sogo, Tanjung, dan Seponjen.
 
“Dari pertemuan tersebut masyarakat menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan serius dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan konflik ini. Berdasarkan dari pengalaman setiap kali masyarakat menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah, selalu berujung kekecewaan dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” tandas Donas, salah satu aktivis WALHI Jambi yang juga hadir mendampingi masyarakat dalam pertemuan itu. (*)

Sumber : sinarjambi

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.