2018


Sejak peristiwa penembakan Nduga pada awal Desember 2018, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan ‘operasi militer’ atas nama evakuasi korban dan pengejaran TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), yang dituduh sebagai pelaku penembakan.
Nduga tidak lagi aman. Aparat gabungan melakukan operasi dan menimbulkan ketakutan kekerasan sebagaimana terjadi sebelumnya di Mapenduma, Yigi dan Mbua, pada masa lalu. Kini, dilaporkan warga sipil dari 34 gereja dari Klasis Mbua, Klasis Mbulmu Yalma, Klasis Yigi Timur, Klasis Yigi Barat dan Klasis Mugi, mereka terpaksa keluar dari kampung dan melakukan perjalanan mengungsi ke hutan sekitar untuk menghindari terjadinya kebrutalan penembakan, kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Warga pengungsi yang hidup dalam keterbatasan dan ketakutan, terancam bahaya kelaparan, sangat memungkinkan kesulitan memenuhi pangan layak dan gangguan kesehatan.
Kami khawatir dengan keamanan dan keselamatan jiwa warga yang mengungsi. Sebagaimana dilaporkan ditemukannya korban jiwa  3 (tiga) orang warga sipil meninggal di Mbua dan Dal,  yakni : 1 orang siswa SMP, dan 1 orang siswa SMA yang berasal dari Gereja Imanuel serta 1 orang pemuda, serta 1 orang di daerah Mbulmu Yalma. Disekitar tempat korban ditemukan di Distrik Mbua, warga mengumpulkan granat tangan dan granat lontar buatan PT. Pindad, sehingga warga menduga korban meninggal oleh senjata yang digunakan aparat gabungan.
Kawasan hutan di daerah Nduga merupakan Taman Nasional Lorentz yang memiliki kurang lebih 1.200 spesies tumbuhan, 118 spesies mamalia, 66 species Amphibia, 403 spesies burung, 51 spesies kupu-kupu dan berbagai spesies mikroorganisme. Karena keistimewaan keanekargaman hayati yang terkandung didalamnya, maka Taman Nasional Lorentz ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh World Heritage Commite UNESCO.
Kami khawatir operasi militer yang berlangsung secara luas dikawasan hutan ini akan membawa dampak kerusakan dan terganggungnya habitat dan kerusakan ekosistem setempat, serta menghilangkan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat setempat.
Operasi militer dan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Nduga semakin memperpanjang catatan buruk pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua. Hal ini sangat jelas melanggar undang-undang Hak Asasi Manusia (1999) dan Deklarasi HAM (1948), yang mengatur tentang Hak untuk hidup, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, dan Hak atas kesejahteraan, serta Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Perjalanan panjang Papua hingga lahirnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua pun sampai saat ini belum menjawab harapan akan kesejahteraan Orang Asli Papua, meskipun begitu besar anggaran yang telah digeluncurkan ke Papua seperti tak pernah cukup. Otonomi khusus masih belum sepenuhnya memberikan ruang kepada Orang Asli Papua untuk menentukan dan membangun dirinya sendiri. Hari ini Orang Asli Papua hanya penonton di atas tanahnya sendiri, orang Papua masih tetap kelaparan dalam rumahnya sendiri, padahal Tanah Papua memiliki Kekayaan dan Sumber Daya Alam yang melimpah. Pada akhirnya Otsus hanyalah kata indah yang menjadi judul besar cerita panjang penderitaan, kemiskinan serta pelanggaran HAM yang tidak pernah berakhir.
Berdasarkan latar belakang tersebut, kami Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua, menyampaikan solidaritas dan duka cita mendalam terhadap korban warga sipil dan penyintas dipengungsian dan tempat hunian sementara.
  1. Kami menyatakan sikap mengecam keras atas berbagai aksi penembakan dan kekerasan yang mengorbankan dan mengtargetkan warga sipil sebagai sasaran kekerasan di Nduga.
  2. Kami meminta kepada Presiden selaku Panglima Tinggi Negara untuk menghentikanOperasi Militer yang telah mengorbankan warga sipil dan orang Nduga menjadi pengungsi di tanah sendiri, serta berpotensi merusak hutan dan lingkungan, maupun wilayah kelola sumber hidup Orang Asli Papua secara khusus mereka yang berdiam di Kabupaten Nduga.
  3. Kami mendukung pernyataan Gubernur Papua dan DPRD Provinsi Papua yang meminta pemerintah Indonesia menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga. Juga mendukung pernyataan Gubernur Papua untuk membentuk Tim Independen, terdiri dari pemerintah daerah, DPR Papua, MRP, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya, yang bertugas menyelidiki dan mengungkap peristiwa kekerasan di Nduga,
  4. Kami mendukung upaya penegakan hukum secara adil, bertanggung jawab dan memberikan perlindungan, pemulihan dan jaminan hidup aman bagi warga sipil dan saksi dalam kasus Nduga.
  5. Kami mendesak kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidikan dengan melibatkan organisasi gereja dan organisasi masyarakat sipil di Papua untuk melakukan verifikasi dan mengungkap faktas atas kasus kekerasan yang terjadi di Nduga secara adil, bertanggung jawab dan transparan.
#SALAM ADIL DAN LESTARI !!!
#SaveNduga
Jayapura, 24 Desember 2018
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua
  1. WALHI ED Papua
  2. Yayasan PUSAKA
  3. YALI Papua
  4. PPMA
  5. LBH Papua
  6. YPMD Papua
  7. TIKI Papua
  8. YADUPA
  9. YPPWP
  10. YALHIMO Manokwari
  11. LP3BH Manolwari
  12. RUMSRAM
  13. LMA Swamemo Nabire
  14. Elsham Papua
  15. LEMASA
  16. LEMASKO
  17. YBAW Wamena
  18. Dewan Kepala-Kepala Suku Jove’mamba
  19. iWaTaLi Papua
  20. Papuan Voices
  21. SKPKC Fransiskan Papua
  22. KPKC GKI di Tanah Papua
  23. Perkumpulan Belantara Papua
  24. Komunitas Transparansi Pangguna Anggaran Papua Baru (KOTRAPENGARU)
  25. Yalhimo
  26. GSBI Papua BARAT
  27. Perkumpulan Bin Mdag Hom Bintuni
  28. Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) Papua
  29. JERAT Papua
  30. Filep Karma, Pembela HAM
  31. I Ngurah Suryawan, Akademisi Unipa
  32. Asep Komaruddin, aktifis.
  33. SOS untuk Tanah Papua
  34. Dewan Masyarakat Adat Momuna Kab. Yahukimo
  35. Koalisi Peduli HAM dan Lingkungan Hidup (KAPHLING) Papua
  36. Walhi Eksekutif Nasional, Jakarta
  37. Walhi Kalimantan Tengah
  38. Walhi Sulawesi Utara
  39. Walhi Sulawesi Selatan
  40. Walhi Sulawesi Tengah
  41. Walhi Bali
  42. Walhi Aceh
  43. Walhi Jawa Timur
  44. Walhi Bengkulu
  45. Walhi Jambi
  46. Walhi Kalteng
  47. Dr. Cahyo Pamungkas, S.E., M.Si, peneliti LIPI
  48. AJAR (Asia Justice and Rights)
  49. Protection International
Sumber : pusaka



Senin 3 Desember 2018, hujan turun dikota Jambi mengagetkan banyak semua pihak. Bagaimana tidak, selama hampir kurang lebih  90 menit hujan yang terjadi mengakibatkan dibeberapa titik wilayah kota Jambi terendam banjir.
Dari berbagai sumber yang didaptkan oleh WALHI Jambi, ketinggian banjir dibeberapa titik kota Jambi seperti Patimura, hampir mencapai pundak orang dewasa. 
Selain diwilayah Telanai yang terendam banjir, ada 7 wilayah dikota Jambi lainnya yang terdampak banjir pada tanggal 3 Desember 2018, diantaranya adalah, Kecamatan Jambi selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru, Alam Berajo, Pasar, Danau Teluk dan Pelayangan.


Diwilayah Patimura, perumahan kembar lestari, terpantau sampai pukul 07.00 WIB Pagi, banjir masih memutus akses keluar warga yang bermukim didalam perumahan.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir yang terjadi, hanya beberapa orang yang mengalami pingsan karena terlambat mendapatkan pertolongan untuk di ungsikan.
Banjir yang mencapai ketinggian pundak orang dewasa di daerah tersebut, juga mengakibatkan banyak kerugian harta benda, yang sampai saat ini belum diketemukan jumlah pastinya.

Peristiwa banjir di Kota Jambi pada penghujung tahun 2018 ini, sebelumnya juga terjadi dibeberapa Kabupaten di Provinsi Jambi. Di tanggal 3 Nopember 2018 sebelumnya, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang Desa Tanjung Muda, simpang tiga, koto teluk, maliki air, kampong dalam, kampong dilir, paling serumpu, tanjung, tanjung mudo, juga mengalami hal yang sama.
Peristiwa banjir mengakibatkan 10 ribu Jiwa lebih terdampak banjir, Ribuan rumah di 13 Desa. Ada 9.628 jiwa terdampak korban kebanjiran dari luapan sungai Batang Merao dan Sungai Batang Sangir, Ruas jalan Desa Tanjung muda sepanjang 250m terendam dan merendam rumah yang dihuni 430 Jiwa, merendam 5 bangunan sekolah Dasa.
Selain di Kota Sungai Penuh, banjir sebelumnya juga terjadi di Desa pagar pudding lama, Desa teluk melintang Kecamatan sumay, Kabupaten Tebo.
Banjir mengakibatkan 261 Rumah Warga terendam dan mengakibatkan kerugian harta benda lainnya.
Pendirian Tenda Pengungsi Banjir di Perumahan Kembar Lestari 2
Di Kecamatan koto baru ada 3 desa terkena dampak banjir, desa kampong tengah, limau manis, serimenanti yang mengakibatkan kerugian 300 KK terkena dampak 30 ha sawah terendam.
Kabupaten Bungo Kecamatan jujuhan, banjir mengakibatkan 914 KK terkena dampak. 319 hektar sawah terendam di 4 kecamatan [Kecamatan tanah sepenggal, tanah sepenggal lintas, bathin III dn Jujuhan Ilir dan 11 desa.
Jumlah 319 ha ini mencakup tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kacang tanah, kedelai. Ada 166,5 ha padi sawah, 50 ha padi gogo72 ha jagung,21,5 ha kedelai dan 9 ha kacang tanah. [tanaman yg terendam berumur 21-90 hari].
Peristiwa banjir khususnya di Kota Jambi, seharusnya menjadi peringatan dalam hal kesiriusan bersama terkait dengan penanggulangannya, khususnya Pemerintah Kota Jambi.
Tata ruang yang buruk dan tidak memperhatikan aspek lingkungan, disinyalir menjadi factor utama penyebab terjadinya banjir.
Wilayah-wilayah resapan air yang seharusnya menjadi wilayah konservasi yang harus dijaga, kini banyak beralih fungsi menjadi inprastruktur perbisnisan, hotel dan mol.
Penaatan aturan tata ruang kota yang tidak terdisiplinkan oleh Pemerintah Kota Jambi, menjadi momentum yang sangat empuk bagi pelaku-pelaku yang memiliki modal untuk membangun gedung-gedung bisnis diwilayah yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan lingkungan.
Situasi tersebut diperparah dengan tata kelola drainase yang terjadi di Kota Jambi. Upaya-upaya yang kongkrit dalam kontek normalisasi belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, terhadap jalur drainase yang buruk.
Di tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar dari dana APBD, yang dipergunakan untuk mengantisipasi banjir, yakni dengan memperbaiki dan membangun drainase yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Jambi. 
Menurut Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi, “Selain Permasalahn sampah, kurangnya pengawasan terhadap pembangunan di Kota Jambi serta semakin menyempitnya drainase juga penyebab terjadinya banjir”.
Dalam setiap pembangunan seharusnya memperhatikan Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang system drainase perkotaan yang harus memiliki konsep berwawasan lingkungan, baik itu drainase ramah lingkungan dan perubahan iklim, serta pemisahan jaringan drainase dan jaringan pengumpulan limbah dan selain memperketat pengawasan pembangunan kota.
Harapan agar Pemerintah khususnya Kota Jambi terkait dengan upaya meminimalisir terjadinya banjir, tentu saja tidak akan difokuskan pada satu kebijakan.
Karena selain pemulihan fungsi drainase, tentu saja banyak pekerjaan berat lainnya yang masih menunggu didepan, khususnya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Jambi mampu melakukan penegakan hukum terkait dengan aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi zona hijau [serapan air], yang kini sudah menjadi bangunan-bangunan perbisnisan [hotel, Mall, dll].


Laju pembangunan desa tak dapat dipisahkan akan kehadiran kaum perempuan. Mereka ikut andil berkontribusi di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang ekonomi. Para Kartini inilah yang menjalankan sebagian besar UMKM di Indonesia. Mereka, sembari mengurus keluarga masih mampu terlibat aktif dalam ekonomi produktif guna membangun ekonomi keluarga.

Tak hanya ikut serta berperan di bidang ekonomi, kaum perempuan juga sudah seharusnya mendapat ruang dalam wilayah politik. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Mereka pun harus memiliki akses untuk turut menentukan arah perubahan sosial. Aspirasi dan asa mereka perlu mewarnai dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di lingkungan desanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perempuan membutuhkan suatu wadah. Salah satu wadah yang bisa digunakan ialah melalui sebuah organisasi. Dengan adanya organisasi suara perempuan bisa terakomodasi dan tersampaikan. Masyarakat juga memiliki wadah untuk merencanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Selain itu, keinginan dan cita-cita masyarakat pun bisa lebih cepat terwujud melalui organisasi.

Mengingat pentingnya kehadiran organisasi bagi perempuan di desa, Eksekutif Daerah WALHI Jambi bersama Lembaga Tiga Beradik (LTB) mengadakan pelatihan manajemen organisasi bertajuk “Membangun dan Memperkuat Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mempertahankan Ruang Kelola”.

Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober-30 Oktober 2018 dan bertempat di Hotel King Sarolangun. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan perempuan dari 13 desa di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, di mana setiap desa mengirim 4 orang perwakilan. Adapun narasumber kegiatan pelatihan, Sripurwani (Organisasi Penabulu), dan Misriadi, SP. MSc (Kepala KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun).

Eksekutif Daerah WALHI Jambi dan LTB sebagai pelaksana kegiatan mengatakan tujuan dari kegiatan pelatihan ialah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai manajemen dan struktur organisasi. Selain itu, peserta diharapkan akan memiliki kemampuan konsolidasi yang kuat dalam sebuah organisasi.

Senada dengan itu, Direktur ED WALHI Jambi, Rudiansyah berharap dengan adanya pelatihan ini peserta memiliki pengetahuan tentang fungsi dan pentingnya organisasi yang dibangun di dalam desa.
“Ketika pengetahuan peserta mengenai organisasi telah memadai, maka organisasi yang akan dibentuk di desa pun menjadi  organisasi yang solid dan produktif.” Ujarnya


Kegiatan pelatihan berlangsung santai tapi serius, dan diisi dengan diskusi interaktif serta sharing pengalaman. Peserta pun cukup antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini. Setelah pelatihan ini, peserta diharapakan dapat mengaplikasikan semua materi yang didapat selama pelatihan berlangsung, sehinga peran mereka dalam pembangunan desa semakin terlihat.

Dalam hal pembangunan desa, peran perempuan dan laki-laki adalah sama, seperti pada teori equilibrium bahwa tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.






Kopi D’Jangkat Sungai Tenang, dengan jenis Kopi Robusta yang telah beradaptasi di landscape bukit barisan selama lebih 100 tahun. D’Jangkat Sungai Tenang hadir dari 100% biji pilihan yang ditanam diketinggian 1000 mdpl,tercipta fine robusta dengan cita rasa khas penyangga Gunung Masurai Merangin-Jambi.

Diolah dengan ramah lingkungan dan dengan sentuhan tangan yang tanpa menghilangkan kearifan lokal dan budaya setempat. Robusta D’Jangkat sungai tenang memberi cita rasa komplek, unik dan berkarakter. Membuktikan bahwasanya “tiap butir kopi akan memberikan apresiasi lebih kepada setiap proses tahapan pengolahan yang terlewati. Hingga siap menciptakan secangkir kopi yang memberikan kepuasan dengan cita rasa yang berkualitas spesial “ hingga pada akhirnya membedakan dengan robusta pada umumnya.


Cerita panjang Kopi D’Jangkat, berangkat dari pendampingan beberapa kelompok tani ramah lingkungan di Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Sungai Tenang, oleh LTB Merangin. Hari ini Kopi D’Jangkat Sungai Tenang sudah dianugerahi  sebagi kopi robusta terbaik indonesia diajang  Specialty Coffe Association of Indonesia (SCAI) EXPO 2018, dengan perolehan nilai cita rasa 83,46. Anugrah ini tepatnya diperolah pada tanggal 19 – 21 oktober 2018 di Grand inna bali beach sanur Hotel, bali yang melibatkan banyak pihak, mulai dari petani kopi, komunitas kopi, hingga pembeli dari berbagai negara turut hadir dalam ivent tersebut.

Proses iven SCAI diawali dari seleksi seluruh sampel yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia, pada tahapan ini ada 108 sampel kopi yang diseleksi, diantaranya 13 sampel kopi robusta, selebihnya sampel kopi arabika. Dari 13 sampel kopi robusta, kemudian melalui proses seleksi oleh panitia, penilaian bentuk fisik dan cita rasa maka ditetapkan 6 sampel yang bisa terlibat dalam kompetisi, diantaranya  Single Origin Robusta D’Jangkat Sungai Tenang- Merangin, Kaba Washed-Rejang Lebong, Kaba Natural-Rejang Lebong, Manggarai Timur,  Blue Java Peaberry Barron dan Robusta Gunung Dempo.

Pada sesi lelang yang diikuti oleh berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, Kopi D’Jangkat dengan kualitas fine robusta menembus harga tertinggi Rp. 300.000 per kg. Sepertinya ini harga tertinggi robusta sejagad raya.




Jambi – Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2018, WALHI Jambi dan beberapa lembaga jaringan yang ada di Jambi, seperti ormas mahasiswa, kelompok seni, dan para petani dari 30 desa di 5 kabupaten, yakni Tebo, Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung Timur, dan Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi, tergabung dalam “Aliansi Petani Jambi Berdaulat”, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Senin (24/9/2018).

Beberapa organisasi yang di maksud adalah WALHI Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Tani Tebo (STT), Perkumpulan Hijau (PH), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Serikat Petani Batanghari (SPB), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Bersatu (STB) Tanjabbar, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), GRINDSICK, Beranda Perempuan, AGRA Jambi, INSPERA, BEM UNJA, FMN JAMBI, Mapala UIN Jambi, dan Mapala Caldera UNJA.

Terhitung 58 tahun silam, pemerintahan Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pilihan bulan dan tanggal itu disesuaikan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sebuah Undang-undang yang mengusung semangat tanah untuk rakyat, sekaligus diproyeksikan untuk menghapuskan sistem agraria kolonial.

Pada era rezim Orde Baru, UUPA hanya tinggal kebijakan secara tekstual, semangat tanah untuk rakyat kemudian berubah menjadi tanah untuk investor [industry ekstraktive], melalui kebijakan-kebijakan izin konsesi yang dikeluarkan.

Hingga kini, hampir semua kaum tani di Indonesia memiliki nasib yang sama, perampasan tanah untuk kepentingan investasi yang telah difasilitasi oleh Negara melalui skema-skema perizininan industry yang meluas. Situasi ini kemudian tidak hanya berdampak hilangnya akses tanah bagi petani, namun juga telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik serta rusaknya kesatuan ekosistem akibat praktek-praktek industry.

Dalam data sensus pertanian Indonesia di tahun 2013, menunjukan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 Juta, yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian, dibandingkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2003.

Di Jambi sendiri, penguasaan tanah oleh kelompok industri diwujudkan dengan merebaknya izin-izin konsesi industri, baik industry perkebunan kelapa sawit, Industri pertambangan, maupun Hutan tanaman industry [HTI]. Dimana 884 ribu hektar lebih lahan di Jambi sudah menjadi izin HTI [Hutan Tanaman Industri], untuk perkebunan sawit mencapai 1.2 juta hektar, dan izin pertambangan seluas 735 ribu hektar lebih.

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Provinsi Jambi oleh kelompok industry, selain menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan akibat efek sampingnya, secara bersamaan situasi harga-harga komoditi pertanian rakyat juga semakin turun. Sehingga hal tersebut semakin menambah daftar penderitaan petani semakin tinggi.

Namun secara spesifik, aksi masa dalam momentum hari tani di tahun 2018 ini menuntut agar secepatnya Pemerintah Provinsi Jambi membentuk POKJA yang langsung diketuai oleh Gubernur Jambi serta melibatkan Serikat Tani,NGO,Mahasiswa dan Petani dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di jambi (khusus dilokasi-lokasi yang berkonflik).

Tuntutan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk medesak Pemerintah Provinsi Jambi segera melaksanakan agenda penyelesaian konflik agraria, pemulihan harga-harga jual komoditi petani dan pemulihan kembali lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi yang dilakukan industry ekstraktif di Provinsi Jambi.

Dari upaya kita melakukan aksi damai hari ini yang melibatkan kurang lebih 500 masa, dilakukan mediasi dengan perkailan anggota DPRD Provinsi Jambi dan Dinas-dinas terkait. Maka pertemuan mediasi menghasilkan beberapa poin kesepakatan.

Kesepakata itu adalah, DPRD sepakat akan mbentuk tim penyelesaian konflik yang akan langsung eksekusi sampai ke lapangan, dan langsung di-SK-kan oleh Gubernur Jambi. Tim akan dibentuk dalam waktu satu minggu yang langsung di SK kan oleh Gubernur Jambi. Setelah tim terbentuk, maka DPRD Provinsi Jambi akan membuat dialog langsung tim penyelesaian dengan Gubernur Jambi.


Untuk Referensi

Irmansyah (Koordinator Umum Aksi): 0852 1082 8864
Abdulah (Koordinator Lapangan): 0852-6670-3201
Hajrin Febrianto (Koordinator media) : 0812 73909208




Sumber daya alam “diperebutkan” melalui kebijakan, dimana kebijakan yang seharusnya berorientasi pada rakyat, sebaliknya menjadi melayani kepentingan modal. Akibatnya kepentingan korporasi dalam proses-proses politik semakin tampak jelas dan apalagi dalam kondisi politik Indonesia yang berbiaya tinggi serta kesadaran politik rakyat yang rendah maka praktek korupsi sumber daya alam sepertinya semakin jamak terjadi.

Model pembangunan yang eksploitatif dan rakus lahan juga membuahkan konflik agraria seiring dengan ekspansi industri ekstraktif (HTI, Tambang, Perkebunan Kelapa Sawit, Food Estate, Infrastruktur, dll ). Eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan inilah yang melahirkan krisis lingkungan dimana kemampuan alam untuk memproduksi udara bersih, air bersih, pangan dan layanan lainnya terganggu, sementara itu disisi lainnya terjadi ketimpangan akses dan kontrol sebagian besar rakyat terhadap sumber-sumber penghidupan.

WALHI Jambi bersama dengan anggota lembaga WALHI Jambi yaitu Lembaga Tiga Beradik ( LTB ) mengadakan Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan di Bangko dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2018. Pelatihan ini dihadiri oleh peserta dari 13 Desa, yaitu 8 Desa dari Kabupaten Merangin dan 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun. Selain itu dalam pelatihan ini juga mengundang beberapa Narasumber yaitu Ahmad Farid selaku Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas dari WALHI Nasional dan juga turut mengundang Pelaku Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) yaitu Fitri Lidia selaku Owner Lapis Angso Duo

Di tatanan masyarakat yang ada di Desa dengan pola yang sangat mengantungkan hidup dengan sumberdaya alam di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan kebijakan yang Eksploitatif. Hal ini juga akan berdampak kepada tatanan Ekonomi yang di hadapkan dengan kondisi dimana kebutuhan yang harus terpenuhi dengan tidak di imbangi dengan pendapatan yang seimbang.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menyampaikan, "Menumbuhkan keterampilan di dalam komunitas, serta menciptakan peluang pasar untuk komoditi merupakan salah satu tujuan diadakannya pelatihan ini, dan juga diharapkan kedepan adanya pendapatan bagi masyarakat selain dari komoditi pertanian untuk di kelola oleh komunitas".

Masyarakat desa dengan kearifan lokal dapat mengelola sumberdaya alam yang ada hingga sampai kepada pemasaran produk yang di hasilkan dari pengelolaan SDA yang ada di dalam desa. Baik itu hasil hutan Bukan kayu, hasil pertanian dan hasil Perkebunan.

Melihat peluang pasar untuk komoditi hasil pertanian masyarakat yang ada di Merangin saat ini sangat berpotensi untuk di kembangkan. Ketika sumberdaya alam yang ada ini dapat di kelola oleh komunitas yang ada di desa maka akan berdampak kepada peningkatan Ekonomi masyarakat di Desa.

Pembentukan kelompok ekonomi produktif yang ada di desa untuk mengelola Sumberdaya alam yang ada di dalam desa dengan melihat potensi yang ada di masing-masing Desa. Dari kelompok yang sudah terbentuk ini belum maksimal untuk mengelola potensi yang ada di dalam desa.

Kelompok ekonomi produktif yang terbentuk di 8 Desa ini terdiri dari perempuan yang akan mengelola dan mengembangkan komoditi lokal yang tersedia dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu juga melibatkan perwakilan perempuan di 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun.

" Adanya strategi dalam dalam pengembangan produk komunitas dan pengembangan Pengemasan dari produk yang di hasilkan juga termasuk dalam tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelatihan ini" tutup Rudiansyah.

Kendala yang di hadapi oleh kelompok perempuan yang sudah terbentuk ini adalah bagaimana mengelola manajemen Organisasi dan Pengemasan produk yang di hasilkan oleh komunitas dan analisis pasar yang di tuju dari produk yang di hasilkan oleh komunitas.



Implementasi restorasi (pemulihan) gambut sudah berjalan hampir dua tahun. Meskipun begitu, titik api di lahan gambut seringkali muncul, terutama di provinsi-provinsi prioritas restorasi. Organisasi lingkungan, Walhi menilai, upaya restorasi gambut harus sejalan dengan ketegasan penegakan hukum bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2015, telah memberikan 163 sanksi administrasi, 12 sanksi perdata dan 35 pidana. Sanksi administrasi jadi andalan KLHK, karena dianggap memberikan efek jera dan mudah diterapkan tanpa melalui kejaksaan, hakim maupun kepolisian. 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, penegakan hukum seharusnya jadi bagian dari pemulihan restorasi gambut terlebih target restorasi gambut paling besar pada konsesi perusahaan. ”Sayangnya penegakan hukum kembali melemah,” katanya, dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini. 

Pada September 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengeluarkan peta indikatif restorasi gambut, dari 2,49 juta hektar areal kesatuan hidrologis gambut (KHG), 1,4 juta hektar di konsesi kehutanan dan perkebunan. 

Berdasarkan data WALHI Jambi, ada 46 perusahaan dengan lahan terbakar pada 2015, 16 di lahan gambut. Meski demikian, hanya lima perusahaan diproses hukum. 

Bahkan, katanya, penegakan hukum lebih dicondongkan kepada masyarakat adat/lokal dan petani yang mendapat stigma sebagai pembakar lahan. Padahal, aparat penegakan hukum selama ini masih lemah dalam pengawasan pada konsesi perusahaan. 

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan KLHK menyebutkan, luasan kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2018 sekitar 12.175 hektar, luasan lebih kecil dibandingkan 2015 mencapai lebih dua juta hektar.

Dia pun mengatakan, pada periode ini, kebakaran hutan dan lahan paling besar di luar konsesi, baik perkebunan maupun hutan. 

“Berdasarkan data Lapan dengan kepercayaan lebih 80%, periode ini ditemukan titik panas 1.639 titik,” katanya, dengan 1.308 titk berada lahan mineral, 213 titik di lahan gambut berfungsi lindung dan 118 titik lahan gambut budidaya. 

Hingga kini, katanya, ada 31 pemegang izin kehutanan hutan tanaman industri dan 39 pemegang hak guna usaha perkebunan menyelesaikan dokumen rencana pemulihan. Sedangkan, penataan restorasi sudah dikerjakan 80 perusahaan perkebunan dan 14 perusahaan HTI. 

“Masih kita pantau, evaluasi dan supervisi bersama. Kita nanti evaluasi bisa memenuhi (standar ketinggian muka air) 0,4 meter,” katanya. 

Moratorium sawit 

Yaya, panggilan akrabnya menyatakan, komitmen pemulihan gambut Presiden Joko Widodo ini, perlu diperkuat dengan menerbitkan moratorium sawit. Pengawasan, evaluasi dan audit perizinan jadi sangat krusial dalam upaya restorasi gambut karena luasan konsesi terbakar pada 2015. Belum lagi, keinginan perusahaan terus memperluas lahan, dengan begitu moratorium sawit mendesak demi perbaikan tata kelola kebun sawit. 

”Sebenarnya tak terjadi perubahan struktural signifikan dalam luasan konsesi perusahaan, dan tak terjadi juga paya perusahaan maupun pemerintah yang bisa memastikan tak akan terjadi lagi karhutla.” 

Walhi melihat, persoalan karhutla sebagai problem struktural warisan rezim masa lalu yang bukan hanya eksploitatif, juga sektoral. Dia berharap, pembenahan tata kelol harus melampaui dari sekat-sekat birokrasi yang sudah rusak akut. 

Berdasarkan Perpres Nomor 1/2016 tentang BRG, dia melihat BRG dan tim gambut daerah belum ada koordinasi dan belum terbangun sinergitas, padahal harapan ke daerah terlalu tinggi. 

”Daerah sendiri memiliki kepentingan politik elite daerah yang seringkali tak sama dengan nasional,” kata Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat. Jadi, katanya, komitmen perbaikan tata kelola gambut ini masih tersandera banyak kepentingan.

Keterbatasan kewenangan BRG dalam perpres ini juga dinilai jadi hambatan dalam kelancaran pencapaian target restorasi terutama kemampuan memaksa dan penegakan hukum korporasi. Secara politik, katanya, BRG tak memiliki kekuatan di lapangan, ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi. 

Padahal, katanya, sebagian besar dari target restorasi di konsesi perusahaan. Penegakan hukum, katanya , seolah jadi bagian terpisah dari restorasi gambut dan mandat perpres. Faktanya, pelanggaran investasi sebagian besar di lahan gambut. 

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, banyak titik-titik api berasal dari daerah prioritas gambut dan pada perusahaan yang dahulu mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Jika penegakan hukum tak tegas, titik api pasti masih terjadi,” katanya. 

Dia juga menilai aksi koreksi (corrective action) pemerintah tak kelihatan, salah satu, audit kepatuhan perizinan. 
 Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di Kalimantan Barat yang harus diantisipasi serius. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia


 Perkuat BRG 

Walhi pun merekomendasikan perbaikan Perpres No. 1/2016, agar memperkuat nomenklatur atau wewenang BRG hingga mampu menjalankan fungsi-fungsi penyelamatan dan perbaikan restorasi gambut. 

“Hingga BRG jadi simbol keseriusan dan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut di Indonesia.” 

Dia bilang, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat pada ekosistem rawa gambut bisa menjaga lahan dari karhutla. Warga, katanya, mampu mengelola lahan gambut dengan adil dan lestari, berbasiskan pengetahuan dan kearifan masyarakat adat/lokal. 

Nazir Foead, Kepada Badan Restorasi Gambut mengatakan, restorasi terkesan lambat karena mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kanal. 

“Jika memilih lelang lalu kontraktor mengerjakan, selesai. Tapi kan tidak begitu, masyarakat harus diajak jadi bagian dari restorasi,” katanya. 

Berdasarkan laporan Walhi provinsi prioritas restorasi masih terjadi kebakaran, misal, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi. Kata Nazir, hasil pekerjaan restorasi belum bisa nampak dalam waktu satu tahun. “Apalagi, lahan gambut kita sudah terlanjur rusak karena bekas terbakar.

Dia membenarkan, ada kebakaran di wilayah restorasi gambut karena permukaan kering. “Masih di permukaan, pemadaman lebih mudah karena api tak merambat ke bawah.” 

Nazir mengatakan, lahan gambut rusak bekas terbakar, kemampuan dalam menyimpan air jadi berkurang. Terlebih, saat kemarau, gambut perlahan mengering karena penguapan.

Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, menyebutkan, permasalahan mengukur dampak atau pengaruh restorasi ini cukup kompleks. “Kami dengan kelompok ahli sedang menyiapkan pengukuran jelas.” 

Pasca 2020, BRG akan menyelesaikan tugas dan memberikan laporan kepada Presiden dengan beberapa catatan masalah di lapangan, misal, perlu instrumen regulasi memperkuat, kelembagaan, dan apakah memerlukan unit kerja tersendiri atau tidak. “(Aspek itu) sudah jadi observasi kami,” katanya, seraya berharap, kerja-kerja BRG pasca 2020, dapat dikerjakan pemerintah daerah. 

Keterangan foto utama:Kebakaran gambut terjadi di kebun sawit di Dusun Benuang, Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Darussalam, Rokan Hilir. Di dusun ini sedikitnya 14 rumah dan sejumlah kendaraan roda dua hangus terbakar pada pekan lalu. Hingga Jumat lalu, api masih berkobar. Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia 
Kebakaran di Dusun Suka Damai, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir, Riau, tak hanya menghanguskan kebun, sawit warga, juga belasan rumah, sepeda motor dan mobil pick up, Jumat (17/8/18). Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia

Sumber : Mongabay




Suku Talang Mamak yang mendiami Dusun Simerantihan Desa Suo – suo mempunyai hubungan kekerabatan dan berasal dari Suku Talang Mamak di Datai yang termasuk kedalam Propinsi Riau. Mereka mendiami Dusun Simarantihan yang dulunya masih berdiri sendiri sebagai sebuah Desa, akan tetapi sekarang menjadi bagian dari Desa Suo – Suo dan dijadikan sebagai salah satu wilayah yang akan dijadikan kawasan Restorasi oleh Perusahaan.

Sebagai masyarakat hukum adat, mereka menghormati hukum adat sebagaimana seloko “amanat tinggal di cucu. Pusaka tinggal di Anak”. Atau Pergi tinggalkan pesan. Mati tinggalkan amanat. Mati adat karena amanat. Mati anak karena manusia. Masyarakat Dusun Simarantihan masih termasuk kedalam masyrakat yang masih tergantung dengan hutan, memanfaatkan hasil hutan dan mengelola kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. 
#salamadildanlestari
#selamatkanjambi
#selamatkanindonesia 
#wilayahkelolarakyat



Lahan gambut berperan penting dalam perubahan iklim serta keanekaragaman hayati yang saat ini eksistensinya semakin terancam. Lahan ini mempunyai fungsi lingkungan bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta mahluk hidup lainnya sehingga harus dilindungi dan dilestarikan. 
Dalam pandangan masyarakat Desa Sungai Bungur Kec.Kumpeh Kab.Muaro Jambi, gambut dipandang sebagai lahan basah yang memiliki kekhususan sendiri dalam memperlakukannya. Pandangan ini kemudian menjadi satu basis teori dan praktek masyarakat lokal dalam mengelola wilayah gambut.

Saat ini, praktek-praktek industri memaksakan kehendak agar gambut mengikuti selera manusia. Sehingga praktek eksploitasi wilayah gambut dengan cara merubah bentuk dari basah menjadi kering demi kepentingan industri, banyak menimbulkan bencana ekologi.

#adildanlestari
#selamatkanjambi 
#selamatkanindonesia 
#wilayahkelolarakyat




Desa pemayungan adalah Desa yang berada di kecamatan sumay kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berdasarkan sejarah sudah ada sejak tahun 1902 yang terbentuk dari beberapa pemukiman yang menjadi dusun-dusun dalam satu kesatuan wilayah yang merupakan cikal bakal lahirnya Desa Pemayungan yang juga dikenal dengan nama Margo sumay. 
Pentingnya Hutan sebagai wilayah kelola rakyat
dan juga sebagai sumber kebutuhan hidup mereka dengan memanfaatkan hasil hutan yang ada seperti jernang,rotan,damar dan buah-buahan hutan lainnya,juga tidak ada larangan bagi masyarakat dalam hal berburu dengan aturan sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tetap memperhatikan keseimbangan alam yang ada.
namun ruang kelola masyarakat saat ini semakin sempit karena perusahaan menguasai sebagian besar wilayah yang mereka kelola selama ini. Dengan demikian, kearifan dan tatanan nilai-nilai adat masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi berantakan, dan menimbulkan konflik perebutan ruang kelola berkepanjangan.

#selamatkanjambi
#selamatkanindonesia
#adildanlestari



Jambi, 6 Juni 2018. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi Masyarakat Adat di 6 desa di Kabupaten Kerinci karena bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia tersebut, Pjs. Bupati Kerinci, Bapak Ir. Agus Sunaryo, M.Si menyerahkan secara langsung 6 (enam) dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat kepada Para Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dari 6 wilayah desa tersebut.

Keenam wilayah kawasan Hutan Adat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci tersebut yakni : (1). Hutan Adat Bukit Kayu Sigi, Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci seluas 33,31 Ha, (2). Hutan Adat Bahung Batu, Desa Mukai Pintu Kecamatan Siulak Mukai seluas 280,02 Ha, (3). Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai seluas 599,61 Ha, (4). Hutan Adat Bukit Gedang, Desa Pendung Ilir, Kecamatan Air Hangat seluas103 Ha, (5). Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki, Desa Pungut Ilir, Kecamatan Air Hangat Timur seluas 71,08 Ha, (6). Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman seluas 180,63 Ha.

Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat ini berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kerinci pada Tanggal 4 Juni 2018, saat dilaksanakannya Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2018) serta Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni 2018). Bupati Kerinci dalam sambutannya mengatakan bahwa “dengan diserahkannya SK Hutan Adat ini diharapakan Hutan Adat yang berada di wilayah 6 (enam) desa dapat dikelola dengan baik dan lestari agar fungsi dan jasa ekologis dari keberadaan kawasan Hutan Adat dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan”. Sujardi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Biang Sari, Desa Pengasi Baru, mengatakan : “ Kami sangat bahagia dan mengucapkan rasa bersyukur yang mendalam karena telah diperolehnya SK Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru, karena dari sejak tahun 2015 Kami bersama Walestra telah melakukan proses pengusulan SKnya untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati”

Proses pengusulan SK penetapan Kawasan Hutan Adat di 6 lokasi kawasan Hutan Adat ini memerlukan waktu yang cukup lama, dimana proses pengusulannya ada yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, sehingga konsekuensinya perlu mensinkronisasikan dengan aturan dan kewenangan yang berlaku baik yang berada di level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Berdasarkan telaah tehnis yang dilakukan oleh instansi tehnis terkait dari provinsi dan Kabupaten Kerinci, serta telaah hukum dari Biro Hukum Setda Kabupaten Kerinci bahwa 6 (enam) kawasan Hutan Adat tersebut tidak masuk statusnya kedalam Kawasan Hutan, akan tetapi masuk kedalam kawasan Areal Pemanfaatan Lain (APL) maka 6 lokasi kawasan Hutan Adat tersebut dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci.

Perkumpulan Walestra selaku anggota lembaga WALHI Jambi dan juga sekaligus sebagai lembaga pendamping dalam proses pengusulan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa tersebut sangat mengapresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan Hutan Adat yang berada di 6 (enam) wilayah desa tersebut. Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Walestra mengucapkan : “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kerinci, beserta jajaran instansi terkait dengan telah diterbitkannya 6 (enam) Surat Keputusan (SK) Bupati Kerinci terkait Penetapan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa di Kabupaten Kerinci. Paska dikeluarkannya 6 (enam) SK Bupati terkait kawasan Hutan Adat ini, masih banyak pekerjaan berat yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara Perkumpulan Walestra, Pemerintahan Provinsi Jambi, dan Kabupaten Kerinci, yakni bagaimana memastikan dukungan keberlanjutan program agar ruang kelola Masyarakat Adat dapat terus dikelola secara lestari, serta dapat memberikan kontribusi perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di ruang kehidupan mereka”. Terangnya.



Kontak Untuk Wawancara :

Direktur Eksekutif Walestra, Riko Kurniawan
No HP/WA : 0852 268443086
Email : riko_jambak86@yahoo.com
Website : http://www.walestra.or.id/index.php?lang=en






Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni. Hal ini agar meningkatkan kesadaran kita semua atas pentingnya mengambil tindakan lingkungan yang positif, sebagai bagian dari upaya perlindungan alam dan planet bumi. Namun di tengah arus ekonomi global saat ini, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam kerab kali mengabaikan keberlangsungan ekosistem, terutama dilakukan oleh para pelaku bisnis industry ekstraktif seperti Sawit, HTI, dan Tambang, demi mendapatkan untung yang besar.
Satu per empat wilayah Provinsi Jambi dikuasai oleh pihak korporasi, di mana 600 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 800 ribu hektare lainnya untuk konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Seperti kita ketahui bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2015 lalu, sebagian besar titik api berasal dari wilayah konsesi dua bidang industry tersebut. Akibatnya, tidak hanya membuat jutaan masyarakat Indonesia terpapar asap dan anak-anak meninggal dunia, namun hal ini juga menganggu kualitas udara hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Belum lagi per tahun 2017, dalam catatan WALHI Jambi ada 39 desa yang berkonflik dengan perusahaan HTI dan 22 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jambi.

Tidak luput di sektor pertambangan Batubara, juga membawa dampak kesurasakan ekologis yang cukup signifikan di Jambi. Seperti yang dialami masyarakat Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sangat merasakan dampak buruk akibat aktivitas tambang batubara. Lokasi pertambangan yang berada tidak jauh dari daerah pemukiman mengakibatkan dinding rumah retak, krisis air bersih, kekeringan, dan banjir. Krisis air bersih tentunya juga sangat merugikan kaum peremuan yang lebih banyak memerlukan air dibanding laki-laki. Belum lagi 80 persen lokasi eks tambang batubara di Provinsi Jambi saat ini tidak dilakukan reklamasi atau pemulihan kembali bekas tambang.

Kerusakan sistem ekologis yang terjadi di Provinsi Jambi juga tidak terlepas dari lemahnya keberpihakan kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam, mengakibatkan rentetan bencana ekologis sepanjang tahun. Seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran air dan sungai, rusaknya daerah aliran sungai, perubahan fungsi kawasan dan hilangnya wilayah tangkapan air, dan konflik sumber daya alam.
Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mulai dari berpikir kritis, bertindak ramah terhadap lingkungan, serta bersama–sama mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dari ancaman penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada lingkungan. Terutama bagi pihak yang berperan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.
UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
SELAMAT HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
EKSEKUTIF DAERAH WALHI JAMBI, 5 JUNI 2018
#ADILDANLESTARI
#PULIHKANINDONESIA
#1001AKSIPEDULIBUMI

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.