SEMINAR DAN KONGRES III JARINGAN MASYARAKAT GAMBUT JAMBI “Menuju Organisasi Masyarakat Yang Mandiri, Berdaulat dan Berkeadilan Ekologi”

Foto Bersama WALHI Jambi dengan Kesekretariatan JMG-J

Provinsi Jambi, sebaran lahan gambut Berdasarkan identifikasi peta Badan Restorasi Gambut, luasannya mencapai 751.000 ha yang tersebar di tiga Kabupaten, sedangkan berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jambi, luasan lahan Gambut yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu 900.000 ha.

Kita ketahui bahwa Provinsi Jambi masuk dalam catatan Negara terjadi kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2015, terutama di lahan gambut. Berdasarkan data kebakaran 2015 Badan Restorasi Gambut, ada 99 Desa dengan luasan 61.446 ha, sedangkan untuk Prioritas Badan Restorasi Gambut itu ada 10 Desa di Tiga Kabupaten dalam Provinsi Jambi

Berdasarkan catatan WALHI Jambi pada tahun 2015 akibat kebakaran yang mencapai 33 ribu hektare, menimbulkan kerugian mencapai Rp 7 Triliun.  Untuk melakukan rehabilitasi membutuhkan dana Rp 44 Triliun dan mencatat ada 20 perusahaan perkebunan, baik hutan tanaman industri maupun sawit, yang diduga melakukan pembakaran

Masyarakat yang bermukim dan hidup di wilayah ekosistem gambut, menjadi korban yang paling merasakan akibat kebakaran hutan dan lahan, baik ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan. Kita ketahui bahwa berdasarkan hasil riset WALHI Jambi, mencatat masyarakat dalam mengelola lahan gambut masih menggunakan cara – cara kearifan lokal, dilihat dari pembukaan lahan dengan menggunakan sekat bakar, kalender musim, dan masih mempertahankan tanaman lokal sebagai perlindungan ekosistem dalam kajian pengelolaan masyarakat terhadap ekosistem gambut di wilayahnya masing – masing.

"KONGRES Jaringan Masyarakat Gambut Jambi dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 November 2017 di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk mengintegrasikan dan memperkuat posisi masyarakat sipil dengan beberapa kebijakan Negara terhadap pemanfaatan dan perlindungan ekosistem gambut perlu adanya pergantian pengurus baru organisasi masyarakat sipil, demi berjalannya roda organisasi yang berkelanjutan", Jelas Sulaiman selaku Ketua Pelaksana kegiatan KONGRES III JMGJ

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber penting seperti Dr. Myrna Safitri, Deputi III Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Nur Hidayati, Direktur Esksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk memberikan materi di dalam kegiatan Seminar di acara KONGRES tersebut.

Persoalan lain yang di hadapi masyarakat yang tinggal dan mengelola ekosistem gambut di Jambi, bukan hanya persoalan kebakaran hutan dan lahan tetapi juga konflik sumber daya alam dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam menjadi hal mendasar yang sering di hadapi dan di alami masyarakat gambut. Dilihat dari ketimpangan perizinan di wilayah ekositem gambut, berdasarkan temuan dan indentifikasi Jaringan Masyarakat Gambut Jambi “JMGJ”, ada tumpang tindih perizinan yang menyebabkan hilangnya wilayah kelola masyarakat serta kerugian materil

Dapat dilihat bahwa hasil anlisis Walhi Jambi kondisi existing penguasaan ekosistem gambut, hampir 70 % dikonversi Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Sawit, tercatat juga ada 36 Desa di Areal Konsesi Kelapa Sawit dan 48 Desa di Areal Konsesi HTI, dan 84 Desa di Wilayah Konsesi dari total 133 Desa yang berada di wilayah ekosistem gambut,

Hasil analisis anggota JMGJ yang tersebar di tiga Kabupaten di dalam Provinsi Jambi, rata – rata masyarakat aktivitas yang menunjang ekonomi rumah tangga, berasal dari pertanian, perkebunan dan perikanan. Pengelolannya rata – rata  di wilayah ekosistem gambut tetapi bukan pada gambut dalam di atas kedalaman 3 meter.

Penyerahan Jabatan Sekjend terpilih JMGJ ( Kiri, Amron Sekjend 2014-2017, Kanan Angga Septia Sekjend Terpilih 2017-2020)

Berdasarkan  keterangan di atas perlu adanya KONGRES Jaringan Masyarakat Gambut Jambi, sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yang beranggotakan di tiga Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan serta kebutuhan akan pemanfaatan, pengelolaan  dan perindungan ekosistem gambut itu sendiri.