November 2017



Jakarta, 12 November 2017-Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, konflik agraria dan konflik sosial, dan pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti bank. Bank turut bertanggungjawab atas pembiayaan terhadap bisnis yang menimbulkan penghancuran lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adat/masyarakat lokal.

Keharusan perbankan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam penjelasan umumnya terdapat kalimat sebagai berikut: “Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar atau beresiko tinggi.” Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 5 pada Pasal 8 Ayat (1) dikatakan: Di samping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu pemilik modal, lembaga perbankan memiliki peran yang vital dalam mencegah laju kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Pencegahan bisa dilakukan oleh perbankan dengan melakukan due diligent  atau uji tuntas terlebih dulu sebelum memberikan kredit atau modalnya kepada perusahaan.

Menurut Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI; “Perbankan harus menerapkan prinsip “know your costumer”  sebelum mendaratkan investasinya. Dan yang pasti bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dini supaya investasi yang diberikan kepada perusahaan tidak menimbulkan ketidakberlangsungan lingkungan dan risiko gagal bayar.  Jika bank tidak melakukan hal itu semua, maka bank harus turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang dibiayainya”. Yang patut diingat, bahwa sektor Perbank-an merupakan instutusi yang terhubung dengan rantai pasok bisnis industri ekstraktive, seperti perkebunan kelapa sawit yang harus hormat pada prinsip hak asasi manusia, tegas Khalisah.

Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Desember 2014 mengeluarkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Abdul Wahid, dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia, “Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan mengaharuskan lembaga jasa keuangan untuk melakukan investasi yang bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, serta pengelolaan risiko sosial dan lingkungan. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan”.

Berbagai konflik sosial (lahan) dan kerusakan lingkungan banyak terjadi dengan investasi perkebunan besar kelapa sawit di berbagai daerah . Diantaranya konflik yang terjadi antara masyarakat di Jambi, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua. Di Jambi, Konflik terjadi antara masyarakat di Desa Seponjen,  Dusun Pulau Tigo, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung dengan PT Bukit Bintang Sawit (BBS) perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian di Maluku Utara, antara Masyrakat di Teluk Gane, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM) anak perusahaan dari Korindo. Di Sultra, antara perusahaan perkebunan sawit PT. Merbau Indah Raya Group dengan masyarakat di  Konawe Selatan. Di Papua, tepatnya di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom dengan PT Tandan Sawita Papua (Rajawali Group). Dan di Sulawesi Utara, antara masyarakat di Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan  perusahaan sawit, PT. Malisya Sejahtera. Fakta-fakta kasus ini disampaikan oleh WALHI Jambi, WALHI Malut, WALHI Sultra, WALHI Sulut dan WALHI Papua.

Berdasarkan uraian fakta kasus-kasus di atas, terlihat bahwa bank juga mempunyai peran dan tanggung jawab, bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi kerusakan lingkungan dan  dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur. Jadi bank sebelum memberikan kredit pembiayaan harus melakukan screening atau due diligent terhadap calon nasabahnya terutama untuk skala industri besar. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah perusahaan calon nasabah sudah memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam operasinya menurut undang-undang seperti sudah memiliki AMDAL, Kajian KLHS, sudah Memliki  Sertifikat HGU, dan lainnya.

Abdullah dari WALHI Jambi menegaskan "Perbankkan juga harus bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi juga kerusakan lingkungan dan ekosistem, ditambah dengan tidak ada izin lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan,  investasi di sektor industri jelas berkontribusi terhadap konflik yang terjadi, yang sumber pendanaan nya dari Bank Nasional, swasta dan International. "
Gambaran Konflik Lahan Masyarakat Desa Sogo, Desa Seponjen, Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit

Risiko atas terjadinya pengrusakan lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal yang dilakukan oleh korporasi yang dibiayainya. Bank harusnya menyadari bahwa mereka akan terpapa risiko akibat praktek bisnis yang tidak menghormati hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Kontak:
Abdul Wahid (TuK INDONESIA) : 0813-8146-4445
Khalisah Khalid (Walhi Eksekutif Nasional) : 0812-90400147


Berbagai Elemen dari Organisasi Masyarakat Sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup di Planet Bumi, melakukan Aksi atau Climate March. Aksi dilakukan ditempat akan didakannya Conference of Parties (COP) 23 UNFCCC, yaitu di Bonn, Jerman, Minggu (05/11) lalu.
Massa aksi yang mencapai 25.000 orang itu menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti Batu Bara dan PLTU Batu Bara yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan aksi pendudukan tambang Batu Bara oleh aktivis Jerman dengan desakan yang sama.
Aksi ini adalah bagian dari upaya mendesak pemimpin dunia untuk secara serius mengatasi perubahan iklim, serta mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batubara.
Dalam aksi tersebut para aktivis menyampaikan bahwa kejahatan korporasi yang ada belum dijadikan prioritas untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada, mereka juga mendesak semua pihak dapat berperan mendukung penuntasan kasus dan konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
Sebagai representatif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WaLhi) Jambi pun turut hadir dan mengambil bagian dalam aksi yang dilakukan selama dua hari itu. Walhi Jambi diwakilkan langsung direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudianysah.
“Kami mendesak agar para pemimpin dunia dan Indonesia khususnya, untuk tidak melanjutkan solusi palsu dalam penanganan perubahan iklim, termasuk dengan skema restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi,” jelas Rudiansyah.
Walhi juga menghimbau kepada pihak perbankan dan lembaga pembiayaan untuk lebih teliti dan memastikan pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan hutan, agar tidak memperparah dan menambah laju kerusakan lingkungan hidup.
Selanjutnya, orang yang akrab disapa Rudi ini mengungkapkan, UNFCCC secara tegas menyebutkan bahwa ada sebagian umat manusia yang bertanggungjawab lebih yang mempercepat perubahan iklim tersebut.
Mereka yang sekarang menikmati kesejahteraan tinggi dengan cara memakai konsumsi sumber daya alam secara tidak wajar. Mereka adalah negara‐negara maju yang dalam UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) dilabeli sebagai Negara Annex.
Sumber : nuansajambi.com




Bonn, 5 November 2017-Kemarin, tanggal 4 November 2017, berbagai elemen dari organisasi masyarakat sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup serta planet bumi melakukan aksi atau climate march dengan massa mencapai 25.000 orang, secara bersama-sama menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti batubara dan PLTU batubara yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Hari ini, aksi pendudukan tambang batubara dilakukan oleh aktivis Jerman dengan desakan yang sama.

Aksi ini bagian dari upaya mendesak pemimpin dunia untuk secara serius mengatasi perubahan iklim dan mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batubara.

Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Sumsel, WALHI Babel, WALHI Jambi dan WALHI Aceh turut mengambil bagian dalam aksi selama dua hari ini.

Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumsel menyatakan bahwa “berbagai persoalan tambang batubara di Indonesia menjadi fakta yang tidak bisa ditutupi, yang berakibat pada penghancuran hutan dan wilayah kelola rakyat, pencemaran, krisis sosial budaya dan ekonomi, penghancuran sumber pangan dan bencana ekologis dan perubahan iklim”.

Upaya kami untuk mengambil bagian dalam aksi global ini, berbagai fakta buruk tambang batubara dan PLTU batubara dan krisis lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia juga terjadi di berbagai wilayah di dunia, sehingga solidaritas perjuangan dan penyatuan gerakan menjadi penting untuk dilakukan, M. Nur, Direktur WALHI Aceh menegaskan.

Kami juga mendesak, agar para pemimpin dunia dan Indonesia khususnya untuk tidak melanjutkan solusi palsu dalam penanganan perubahan iklim, termasuk dengan atas restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi”, ujar Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi.

Kita tahu bahwa krisis lingkungan dan perubahan iklim berdampak besar bagi rakyat, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Bangka Belitung. Industri ekstraktive begitu massif terjadi di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, yang menambah kerentanan wilayah ini, terang Ratno Budi, Direktur WALHI Kepulauan Babel.

Pada akhirnya, WALHI sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat global mendesak agar dalam COP 23 para pemimpin dunia dan khususnya pemerintah Indonesia secara serius membahas nasib bumi dan keselamatan manusia yang terancam dari dampak perubahan iklim, dengan mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikan penggunaaan fossil fuel khususnya batubara yang kotor dan mematikan, jika mereka memiliki komitmen sebagaimana yang tertuang dalam Paris Agreement.



CP:

Yuyun Harmono
Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumsel
Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi
M. Nur, Direktur WALHI Aceh
Budi Ratno, Direktur WALHI Babel

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.