September 2017

Aksi Hari Tani 25/9/2017

Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional sudah dikenal oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan  hidupnya dari hasil pertanian, baik di provinsi jambi maupun di wilayah – wilayah lain yag ada di Indonesia, pola – pola tradisional yang ada dalam masyarakat dalam membuka lahan pertanian yang ada tidak terlepas dari pengaturan yang ada didalam masyrakat itu sendiri, tata cara  pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang ada di satu wilayah berubah sejak masuknya industry skala besar, Perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan. Hal ini tentuya sangat berdampak dan berpengaruh pada kebiasaan dan tata cara yang ada dalam masyarakat, kemampuan  masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian yang ada juga dipengaruhi oleh modal.

Perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan hutan yang ada tidak pernah memperhatikan bahkan mentaati aturan atau tata cara pengelolaan sumber daya alam yang telah ada di masyarakat, dengan tameng perizinan dari pemerintah penguasaan seluruh sumber daya alam yang ada di suatu wilayah Desa tetap dilakukan.

Tidak ada kawasan yang luput untuk diolah ketika mendapatkan perizinan , inilah yang terjadi pada fase  awal maraknya perizinan pengelolaan sumber daya alam yang ada, “tidak ada rimbo yang tidak bisa di tutuh, tidak ada rantau yang tidak bisa di tempuh”  ketika teknologi dan modal yang disertai lahirnya kebijakan yang salah arah dan tidak mengakomodir apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan secara tradisional.

Konflik sosial yang terjadi adalah akibat dari akumulasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang salah dan muaranya adalah konflik sumber daya alam yang terjadi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kunci dari semua permasalahan  ini adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak pernah memperhatikan dann mengakomodir serta mendengar atau melihat langsung  apa yang terjadi sebenarnya dibawah, pemerintah dan perusahaan seharusnya menyampaikan secara benar ke bawah terkait rencana – rencana pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa, agar masyarakat dapat menentukan pilihan terhadap bagaimana sumber daya alam yang ada di wialyah mereka akan dikelola.

Masuknya industry skala besar, Perkebunan Kelapa Sawit, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan juga merupakan awal perubahan pola pengelolaan sumber daya alam yang ada, pembukaan lahan dengan cara – cara tradisional dinilai tidak lagi efektif, bahkan masyarakat cenderung disalahkan ketika mengelola lahan dengan cara bakar atau juga dikenal dengan istilah “Merun “ di Jambi, padahal jika kita runut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bermula sejak maraknya industry pengelolaan sumber daya alam dengan  pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar, akan tetapi lagi – lagi rakyatlah yang dituding sebagai penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, sedangkan perusahaan yang lahan dan konsesi nya terbakar tidak ditindak, karena investasi yang ditanam oleh mereka sudah sangat besar dan pemerintah juga takut untuk menindak Karena persoalan hukum yang akan dihadapi ketika perusahaan dengan segala caranya akan berusaha lolos dari proses hukum yang akan dijalani.

Banyak dari petani yang mengeluhkan kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah, kalangan aktivis dan NGO pun banyak yang mengkritisi terlebih lagi dengan kebijakan yang tidak pro rakyat, dan tidak mengakomodir apa yang telah menjadi kebiasaan dalam pola – pola pertanian yang sudah ada dan tidak memerlukan modal yang besar dalam pengelolaan lahan pertanian mereka. (Abdullah)




Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Beranda Perempuan, Istitut Pemberdayaan Masyarakat (INSPERA), Perkumpulan Hijau (PH), Front Mahasiswa Nasional (FMN) Jambi, Mapala Gitasada Unbari, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Lembaga Adat SAD Pangkalan Ranjau, Perkumpulan Walestra, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), KKI Warsi, Lembaga Tiga Beradik (LTB), Mitra Aksi, Grind Sick, Bem Unbari, Masyarakat Dusun 3 Sepintun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jambi, Senin 25/9/2017

JAMBI - Dalam rangka merayakan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke 57 tahun 2017, Koalisi Hari Ketiadaan Tanah menggelar aksi massa. Titik kumpul aksi yakni di kawasan air macur, depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Massa akan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kantor Gubernur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Senin (25/9).

Massa yang terlibat dalam aksi ini merupakan perwakilan dari Suku Anak Dalam (SAD) dan kaum tani dari Sungai Bahar, kaum tani dari Kabupaten Tebo, Tanjab Barat, Muaro Jambi, dan elemn-elemn mahasiswa dan NGO. Total jumlah massa kurang lebih 600 orang.

Pauzan Pitra, koordinator aksi menyatakan bahwa isu yang diangkat dalam aksi ini adalah mengenai masalah-masalah umum kaum tani di Indonesia, dan masalah khusus dari perwakilan kaum tani dan masyarakat adat yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

“Masalah umum yang dialami kaum tani di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan tanah akibat dimonopoli oleh kekuatan industri-industri besar yang menguasai jutaan hektar. Sementara mayoritas populasi masyarakat di pedesaan menguasai tanah sangat terbatas dan menjadi buruh tani. Untuk masalah khusus, kaum tani berhadapan dengan diskriminasi Perda Karhutla Jambi, dimana kaum tani terhambat berladang karena dilarang merun, bahkan sudah banyak yang ditangkap,” jelas Pauzan.

Frandody dari Serikat Tani Tebo (STT) mengungkapkan bahwa pemerintah harus menghentikan monopoli tanah, melalui perwujudan Reforma Agraria Sejati, dimana distribusi tanah dilakukan dengan tepat sasaran. Distribusi yang dimaksud tentu sangat jauh berbeda dengan konsep Reforma Agraria Jokowi-JK yang sama sekali tidak mengurangi monopoli tanah oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Refroma Agraria Sejati itu menjamin tidak ada kaum tani yang tidak memiliki tanah. Hal itu beriringan dengan pengurangan penguasaan tanah yang berlebihan seperti yang saat ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jambi, terutama SinarMas Grup,” Tegas Dodi.

Selain menyoal ketimpangan penguasaan tanah, koalisi ini juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pendapatan kaum tani dengan memberi jaminan kepastian harga komoditas kelapa sawit dan karet yang menjadi sandaran mayoritas kaum tani di Jambi.

Rudiasnyah, Direktur Walhi Jambi menjelaskan bahwa monopoli penguasaan tanah dan sumber-sumber agrarian tidak hanya menyangkut ketimpangan, tapi juga menyebabkan kehancuran alam.

“Kabut asap tahun 2015 lalu bukti paling dekat diingatan kita. Belasan perusahaan terbukti terbakar dan menyumbang asap tebal yang menyebabkan jutaan orang terkena masalah paru-paru, bahkan kehilangan nyawa,” tegas Rudi.

Momentum HTN merupakan peringatan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang yang menyerukan bahwa setiap kaum tani harus memiliki tanah secara adil. Peringatan HTN Tahun ini diperingati dengan berbagai cara oleh berbagai gerakan tani di – lebih dari – provinsi di Indonesia.

###

Untuk referensi:

Pauzan   0852 6698 2770
Dodi       0823 7142 5487
Rudi       0813 6669 9091


Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari mengalami pendangkalan cukup parah. Akibat kondisi itu, membuktikan lemahnya menjaga kelestarian sungai yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi selama ini. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengungkapkan, pendangkalan yang terjadi di DAS Batanghari sepanjang lebih kurang 400 kilomter dengan lebar bervariasi antara 500 meter s/d 800 meter itu, terjadi merata dari hulu sampai hilir sungai. 

“Akibat terjadinya pengerusakan di hulu sungai, seperti akibat penebangan hutan dan penambangan emas tanpa ijin (Peti) maupun pengerusakan yang lainnya, sekarang pendangkalan itu tidak saja terjadi di daerah tertentu tetapi sudah hampir secara menyeluruh,” demikian diungkapkan Direktur WALHI Jambi, Rudiansyah kepada reporterbrandanews.co.id, Selasa (19/9-2017). 

Menurut Rudiansyah, sejak 10 tahun terakhir DAS Batanghari mengalami pendangkalan yang cukup parah, dan kondisi pendangkalan itu semakin diperparah karena tingginya aktivitas penebangan hutan maupun penambangan yang terjadi di hulu sungai, sementara Pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah daerah lainnya belum menunjukan sikap tegasnya menghetikan aktivitas yang berdampak menimbulkan kerusakan terhadap alur sungai. 

Sebenarnya, kerusakan yang mengakibatkan pendangkalan DAS Batanghari kalau dilihat melalui visualnya, tidak saja terjadi di daerah yang selama ini dijadikan daerah penebangan hutan dan penambangan illegal, seperti yang terjadi di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo da Kabupaten Tebo. 

Malah, kata Rudiansyah, pendangkalan DAS Batanghari sudah terjadi seperti di Kabupaten Batanghari, Kabupaten 1/2 Muarojambi dan Kota Jambi. 

“Kondisi ini jelas sangat membahayakan terhadap kehidupan manusia yang tinggal di sepanjang DAS Batanghari itu. Apalagi, akibat penambangan Peti tersebut, juga sudah mengakibatkan tercemarnya air sungai sehingga berbahaya jika dikonsumsi masyarakat,” ujarnya. 

WALHI Jambi berharap, kata Rudiansyah, Pemerintah Provinsi Jambi mamupun pemerintah daerah lainnya sudah saatnya melakukan penyelamatan DAS Batanghari dengan menghentikan seluruh kegiatan penebangan hutan dan penambangan illegal yang terjadi di hulu sungai. 

“Pemerintah Jambi dan pemerintah lainnya tidak boleh lagi lemah untuk persoalan menjaga kelestarian DAS Batanghari, karena kondisi kerusakannya sudah cukup serius dan membahayakan itu,” pintanya. 

Apalagi sekarang ini, kata Ia menambahkan, masyarakat Jambi yang hidup dan bermukim di tepian sungai tidak ada pilihan lain tetap mengkonsumsi air sungai walaupun dalam kondisi tercemar, sementara masyarakat yang tinggal diperkotaan sudah cenderung mengkonsumsi air kemasan. 

Sementara itu, secara terpisah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang, Erwin Jaya Zuchri mengatakan, pihaknya tidak mengkin melakukan protes terhadap kondisi DAS Sungai Batanghari walaupun air sungai yang menjadi sumber air baku itu mengalami pencemaran. 

“PDAM Tirta Mayang tetap melakukan berbagai upaya dengan kondisi sungai seperti itu untuk terus dapat memproduksi air untuk kebutuhan pelanggannya. Kita tidak mungkin protes, sehingga bagaimanapun kondisinya tetap diterima,” kata Erwin. 

Menurut Erwin, PDAM Tirta Mayang sebagai pihaknya selalu menjadi korban atas protes pelanggannya, seperti listrik PLN padam produksi air terganggu, termasuk juga jika intake tidak dapat memproduksi air karena pendangkalan maupun saat air kondisi keruh karena banjir yang terjadi di hulu sungai. (sal/wan/jul) 

Sumber : brandanews.com



Darurat Demokrasi!
Penyerangan terhadap YLBHI-LBH Jakarta, Ancaman Serius  bagi Demokrasi di Indonesia

Jakarta-(16 September 2017), secara terang-terangan aparat Kepolisian telah melakukan tindakan penyerangan terhadap kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta, setelah sebelumnya melarang kegiatan diskusi yang akan membedah peristiwa 65. Apa yang terjadi menggambarkan aparatus negara dalam hal ini aparat kepolisian telah memperlihatkan watak aslinya yakni militeristik dan anti demokrasi.

YLBHI dan LBH Jakarta merupakan organisasi yang dilahirkan dari sebuah kesadaran pentingnya memperjuangkan hak-hak rakyat yang pada masa rezim orde baru mengalami ketidakadilan. YLBHI – LBH adalah rumah demokrasi yang dibangun oleh gerakan rakyat. Tempat dimana rakyat dari berbagai lapisan yang selama ini selalu menjadi korban ketidakadilan hukum dan pembangunan, petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, kelompok miskin kota dan kelompok marjinal lainnya yang sering kali menjadi jauh mendapatkan keadilan hukum. YLBHI dan LBH Jakarta yang berada di 15 kota di Indonesia merupakan organisasi yang berperan besar dalam pemajuan hak asasi manusia. 

Selama ini YLBHI – LBH Jakarta bersama kantor LBH di daerah lainnya telah mengambil peran yang seharusnya itu menjadi tugas negara, memberikan kesadaran kritis bagi rakyat, memberikan bantuan hukum struktural, khususnya bagi kelompok marjinal. Bahkan yang patut diingat oleh aparat Kepolisian bahwa YLBHI dan LBH Jakarta merupakan bagian penting dari gerakan organisasi masyarakat sipil yang mendorong reformasi di sektor keamanan dan momentum kelembagaan kepolisian dilepaskan dari TNI, dengan semangat kepolisian sebagai pengayom bagi masyarakat. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai bagian dari gerakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengutuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap garda demokrasi Indonesia. Ini merupakan preseden buruk dimana negara justru menggunakan kekuasaannya untuk membungkam organisasi masyarakat sipil, membungkam kebebasan berorganisasi, berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi. Rezim ini telah gagal menjalankan amanat reformasi untuk memastikan kekuatan keamanan tidak digunakan untuk membungkam suara rakyat. Terlebih dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia kita terus dihadapkan pada fakta-fakta pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya. 

Dalam beberapa waktu terakhir ini, bangsa ini seperti dibawa kembali ke arah rezim orde baru, darurat demokrasi. Ketika suara kritis rakyat dibungkam oleh kekuasaan. 

WALHI mengingatkan Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas, menghentikan kesewenang-wenangan aparatus keamanannya baik Polisi maupun militer. Presiden juga harus memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan bagi setiap orang untuk bisa melaksanakan hak konstitusionalnya untuk berserikat dan berkumpul yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak, maka sama artinya Presiden membawa bangsa ini kembali ke masa rezim otoritarian. (Selesai)


1. Direktur Eksekutif Nasional WALHI
2. Direktur WALHI Sumatera Selatan 
3. Direktur WALHI Riau
4. Direktur WALHI Bangka-Belitung
5. Direktur WALHI Jawa Barat
6. Direktur WALHI Jawa Tengah
7. Direktur WALHI Jawa Timur
8. Direktur WALHI Kalimantan Barat
9. Direktur WALHI Sulawesi Selatan
10. Direktur WALHI Jambi
11. Direktur WALHI Sumatera Barat
12. Direktur WALHI Sulawesi Tengah
13. Direktur WALHI Bengkulu
14. Direktur WALHI Papua
15. Direktu WALHI Kalimantan Timur
16. Direktur WALHI Kalimantan Selatan
17. Direktur WALHI Maluku Utara
18. Direktur WALHI Kalimantan Tengah
19. Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur
20. Direktur WALHI Nusa Tenggara Barat
21. Direktur WALHI Yogyakarta
22. Direktur WALHI DKI Jakarta
23. Direktur WALHI Sulawesi Tenggara
24. Direktur WALHI Sulawesi Utara
25. Direktur WALHI Lampung
26. Direktur WALHI Bali 
27. Direktur WALHI Aceh
28. Direktur WALHI Sulawesi Barat
29. Direktur WALHI Sumatera Utara

Organisasi petani menggelar pertemuan mempersiapkan aksi. (M Syafei/IMCNews.ID)

Menyongsong peringatan hari tani nasional 24 September 2017, sejumlah organisasi di Jambi melakukan diskusi dan konsolidasi pada Minggu (10/9), di Kantor AGRA Jambi.
Sejumlah organisasi itu mempersiapkan kampanye atas kondisi kaum tani yang akan diangkat dalam rangkaian peringatan hari tani nanti.
Konsolidasi putaran pertama yang diinisiasi AGRA Jambi dan Serikat Tani Tebo (STT), akan memaparkan kondisi terkini kaum tani di Jambi.
Menurut Pauzan Fitrah, Koordinator AGRA Jambi secara umum problem kaum tani di Jambi, terutama tani miskin dan tani tak bertanah adalah minimnya upaya pemerintah memberikan akses lahan kepada kaum tani. Padahal hak atas tanah ini sudah menjadi mandat regulasi terkait agraria di Indonesia.
Di sisi lain, institusi bisnis memilik hak atas tanah yang sangat luas. Kondisi ini menyebabkan maraknya konflik agaria yang terjadi di Jambi.
Secara khusus, menurunnya harga komoditas petani terutama komoditas karet, berujung pada kemiskinan yang makin mandalam di pedesaan. Tidak jarang petani terpaksa menjual kebun karetnya untuk bertahan hidup.
Kondisi ini diperparah dengan kebijakan Pemda Jambi yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang karhutla. Dalam perda itu justru menghilangkan tradisi merun yang umum dipraktekan di pedesaan di Jambi. Akibat pelarangan merun ini, petani tidak lagi dapat mengolah lahannya untuk menanam tanaman pangan.
Pelarangan merun membuat kaum tani tidak berani mengolah lahan. Akibatnya untuk kebutuhan pangan mereka harus membeli.
“Kita tentu bersepakat kebakaran lahan dan hutan di Jambi pada 2015 lalu memberikan penderitaan bagi seluruh rakyat. Namun kebakaran tersebut terjadi di lahan–lahan perusahaan. Hingga kini mereka bebas tanpa mendapatkan hukuman. Lantas kenapa kaum tani yang dihukum dengan melarang merun?” ujar Paujan Fitrah.
Pada kesempatan yang sama, Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi mengatakan, Perda tersebut penting untuk direspon dengan upaya-upaya hukum, di luar aksi-aksi protes dalam bentuk yang lain.
“NGO di Jambi akan segera melakukan pembahasan alternative upaya hukum untuk membatalkan pelarangan merun ini. Pelarangan Merun sangat merugikan kaum tani, dan mengancam ketahanan pangan karena petani tidak dapat mengelola lahan pertanian," tegas Rudi.
Sementara itu, Dodi dari Serikat Tani Tebo (STT) mengatakan, semarak menuju aksi puncak harus digelorakan, baik di desa maupun di perkotaan.
“Kaum tani akan melakukan aksi ke kantor Gubernur Jambi pada Hari Tani nani. Untuk menuju hari itu, kami akan melakukan persiapan dan konsolidasi lebih luas yang akan kami gelar pertengahan minggu ini, dengan mengundang seluruh elemen yang peduli nasib petani untuk menyiapkan aksi tersebut," katanya.

Sumber : imcnews.id


Secara internal, gerakan lingkungan hidup sedang berkomitmen untuk menata organisasi dan pola gerakan yang diusungnya. Pembenahan itu muncul atas evaluasi dan kesadaran bahwa ke depan usaha untuk merebut sumber‐sumber kehidupan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup akan semakin berat.

Organisasi gerakan lingkungan hidup yang telah menetapkan dirinya menjadi gerakan sosial perlu melakukan telaah secara mendalam dan berkelanjutan atas situasi objektif di tingkat nasional. Hal ini dimaksudkan agar kelompok gerakan bisa mengambil sikap yang jelas dan tak salah arah. Bahkan bisa dengan tegas menentang segala bentuk kebijakan yang akan merampas daulat rakyat atas sumber‐sumber kehidupan dan keselamatan lingkungan hidup. Bahkan lebih jauh, sikap tersebut ditujukan untuk mengutamakan kedaulatan bangsa dari ancaman korporasi transnasional dan hegemoni modal.

Pada tanggal 21-25 Agustus kemarin Walhi Jambi menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan WALHI (PKW) Tahap 1 di Mitra Aksi Foundation, Pijoan Kabupaten Muaro Jambi, Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan statuta WALHI Pasal 6 Ayat (1) huruf f, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (3), Pasal 15 Ayat (2), dan Pasal 17 Ayat (3), Rekomendasi PNLH XII Tahun 2016 dan Mandat PDLH WALHI Jambi 2017 yaitu tentang Pendidikan,

Pendidikan Kepemimpinan Tahap 1 adalah jenjang pendidikan tingkat petama, merupakan proses ideologis ke-WALHI-an untuk memunculkan kader-kader yang mau melakukan Advokasi lingkungan. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melihat dan menganalisis kondisi kongkrit masyarakat dalam membangun, memperbaharui dan memperluas organisasi massa dan mempertinggi capaian perjuangan politiknya yang ditunjukkan dengan kualitas massa yang memiliki kesadaran politik dan organisasi yang maju.

"Pendidikan ini diselenggarkan untuk mempersiapkan kader-kader WALHI Jambi yang memiliki kapasitas dalam menganalisis persoalan-persoalan lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam,konflik dan kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan pemahaman tentang kerja-kerja organiasasi", terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif WALHI Jambi menjelaskan.

Peserta Pendidikan Kepemimpinan WALHI ini di ikuti oleh peserta pilihan ataupun anggota terbaik yang direkomendasikan oleh masing-masing anggota lembaga WALHI Jambi yang sudah lulus dalam seleksi yang begitu ketat. Setelah Pendidikan ruangan, peserta juga harus mengikuti Praktek Lapangan selama 6 bulan untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian, advokasi, pendokumentasian, dan kampanye. 

Harapan diadakannya pendidikan ini adalah adanya kader yang mampu menganalisis persoalan-persoalan lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam, konflik dan kerusakan lingkungan serta kader yang dapat melakukan kerja-kerja sesuai mandate organisasi.










Ibu Enny Turmaida ditangkap karena dilahannya terdapat kebakaran seluas 1 Ha, sedangkan satgas mengatakan PT.ABT sudah terbukti di areal konsesinya terdapat kebakaran seluas 300 Ha dan menjadi penyumbang terbesar kebakaran di tahun 2017 ini. Gubernur menyatakan sikap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan baik itu di lahan masyarakat maupun di perusahaan akan di tindak tegas dan akan dicabut izinnya. Tapi sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi hanya mengatakan untuk kasus PT.ABT mereka butuh bukti di Pengadilan agar bisa mencabut izin PT.ABT. Apakah bukti dari SATGAS yang jelas sebagai bagian dari pemerintahan untuk menangani kasus karhutla ini kurang meyakinkan pemerintah, padahal sudah dikatakan memang benar kebakaran terjadi di areal PT.ABT dan menjadi penyumbang terbesar kebakaran tahun ini. TANGKAP DAN HUKUM !!! PERUSAHAAN PELAKU KEBAKARAN HUTAN.. #MelawanAsap #MenolakLupa #STOPKejahatanKorporasi #SelamakanJambi #SelamatkanIndonesia

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.