Agustus 2017

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi terus melakukan pengkaderan lewat pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya kesempatan bagi staf serta lembaga anggota WALHI Jambi untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan WALHI (PKW) tahap pertama, yang akan diselenggaralan dari September 2017 hingga 6 (Enam) bulan kedepan.
Direktur Walhi Jambi, Rudi mengatakan bahwa hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan kader-kader Walhi yang tangguh serta ideologis dalam memperjuangkan keadilan ekologis lingkungan. Pendidikan ini tidak hanya dilakukan di WALHI Jambi, tetapi juga dilakukan oleh WALHI di daerah lain.
Dirinya menilai hal tersebut penting dilakukan, untuk menjadikan kader WALHI yang bisa melakukan kerja-kerja pengorganisasian, advokasi, kampanye lingkungan hidup. Tidak hanya itu, pendidikan kepemimpinan Walhi tahap 1 juga bertujuan menanamkan nilai-nilai kewalhian di dalam jiwa para peserta.
“Kita juga terus melakukan dan pempersiapkan kader WALHI yang tangguh dan berideologi ekologis, agar kader bisa konsisten terus bisa bersama WALHI,” ujar Rudi kepada media ini, Jumat (18/08).

Bahkan Ia juga sudah mengumumkan peserta yang lulus untuk mengikuti pendidikan sebanyak 14 orang dari yang mengajukan diri sebanyak 18 orang. 
Selain itu, Rudi juga membekali para peserta yang hadir saat pengumuman dengan pengetahuan dasar tentang kewalhian dan yang berkaitan dengan pendidikan nantinya. Dia berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal dan serius.
“Saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti pendidikan nanti, agar serius dan aktif. Karena kesempatan ini juga akan menambah pengalaman dan wawasan teman-teman,” tuturnya di hadapan para peserta.
Pendidikan Kepemimpinan Walhi tingkat pertama ini direncanakan memakan waktu selama 6 bulan, yang terbagi dari pendidikan di dalam ruangan selama 5 hari dari tanggal 21 hingga 26 Agustus 2017, dan pendidikan lapangan selama kurang lebih 6 bulan dilakukan setelah pendidikan ruangan. 
Sumber : Nuansa Jambi


“Jangan Penjarakan saya pak polisi , pekerjaan  saya hanya sebagai Petani, pembantu dan mencuci baju tetangga, saya jangan dimasukkan ke penjara”
(Ibu Enny Tiurmaida Pangabean)

Enny Tiurmaida Pangabean, pertengahan Tahun 2017 ini usianya genap 50 tahun. Sebelum hijrah ke Jambi, ibu Eny  bekerja disalah satu Perusahaan perkebunan Kelapa sawit yang berada di Sumatra Utara. Menjadi buruh harian lepas, sudah menjadi aktivitas kesehariannya. Hingga ditahun 1990, ibu dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Siahaan, yang juga bekerja bersama ibu Enny.

Menjelang dua tahun sesudah pernikahannya, Ibu Enny dan suami hijrah ke Riau dan bekerja kembali disalah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada disana. Sepanjang tahun 1992 hingga 2005, ibu Enny dan suami masih tetap menjadi buruh harian lepas perkebunan kelapa sawit. sampai ditahun 2006, ibu Enny  mendapatkan tawaran dari salah satu teman yang masih satu marga untuk merawat kebun sawitnya. Dari hasil bekerja merawat kebun kelapa sawit milik temanya, ibu Enny dan suaminya bisa membiayai sekolah kedua anaknya  dari hasil pernikahannya.

Ditahun 2009, ibu Enny dan suaminya mendapat informasi bahwa ada pemekaran disalah satu desa di Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Berbekal uang simpanan ibu Eny dan suaminya, mereka memutuskan untuk hijrah ke Desa Pemayungan dan membeli satu hektare lahan dengan harga 1,5 Juta. Setelah membeli lahan seluas satu hektare, Ibu Enny dan suami mengurus administrasi kependuduaknnya. Dengan membuat kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Desa Pemayungan Kecamatan Sumay  Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Lahan seluas satu hektare yang dimiliki oleh Ibu Enny dan suaminya kemudian dikelola menjadi lahan persawahan, dengan komoditi padi. Karena secara topografi, lahan yang dimiliki ibu Enny dan masyarakat lainnya di lokasi tersebut, sedikit rendah dan berair, sehingga cocok untuk dikelola menjadi persawahan.

Diwilayah Provinsi Jambi, wilayah-wilayah yang diperuntukkan oleh masyarakat sebagai lahan persawahan biasanya diistilahkan dengan wilayah perumoan, sehingga kalau seseorang ingin pergi kelahan sawah, disebutnya sedang beumoh. Khusus untuk diwilayah gambut, masyarakat Jambi memiliki kearifan lokal sendiri untuk menentukan wilayah perumoan, letaknya berada diwilayah yang sedikit rendah dan berair, dengan kedalaman gambut tidak lebih dari setengah meter. Karena jika membuka wilayah perumoan dikedalam lebih dari setengah meter, itu akan merusak ekosistem gambut karena tingkat keasamannya tinggi.
Langkah pertama dalam memulai persiapan masa tanam adalah membersihkan lahan perumoan dari semak dan rumput, kegiatan ini biasa disebut oleh masyarakat sebagai kegiatan "mengorot". Setelah semak dan rumput dikumpulkan menjadi satu dan kering, langkah kemudian membakarnya.

Setelah membakar rumput dan semak yang sudah dikumpulkan dan kering, tahap berikutnya adalah masyarakat melakukan kegiatan penyemaian bibit padi, dilakukan disela-sela lahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Setelah 2 minggu penyemaian baru dilakukan pemindahan hasil semaian kelahan yang yang sudah dibersihkan. Tahap berikutnya setelah tanaman padi tumbuh besar, dilakukan pembersihan rumput disekitar tanaman padi, kegiatan ini disebut dengan istilah "ngaur" dan bila perlu dilakukan penyemprotan hama jika terdapat hama disekitar tanaman padi .

Sesudah buah padi menguning, kemudian dilakukan pemanenan, istilah ini disebut kegiatan "menuai". Setelah dipanen, kegiatan berikutnya adalah "ngiri" atau kegiatan memisahkan padi dari batangnya. Yang kemudian diteruskan dengan kegiatan "menampi" dengan alat tampah untuk memisahkan padi yang berkualitas (ada isinya) dan tidak berkualitas (tidak ada isinya).
Setelah dipisahkan antara padi yang berkualitas, kemudian dilakukan penjemuran padi yang berkualitas baik. Tahap terakhir adalah proses menggiling padi yang sudah terjemur dan kering.
proses mengorot sampai menggiling dibutuhkan waktu mencapai 6-7 bulan lamany. Istilah penggillingan karena dilakukan dengan alat bantu mesin penggiling, namun jika menggunakan cara tradisional disebut "kisaran".
Proses menggiling biasanya ditentukan jumlahnya sesuai kebutuhan masyarakat masing-masing dan biasanya tahap pertama menggiling diperuntukan untuk kebutuhan makan 1 bulan lamanya dan seterusnya. Bagi masyarakat yang memiliki hasil produksi panen lebih untuk makan sampai masa panen berikutnya akan dijual.

Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, Ibu Enny memberanikan diri untuk melakukan aktivitas persiapan penanaman padi di lahan miliknya. Seperti halnya diwilayah-wilayah lain, aktivitas pertama yang dilakukan untuk memulai menanam padi adalah melakukan pembersihan semak dan rumput.  Keputusan itu dilakukan oleh ibu Enny, karena secara kearifan lokal di Desa Pemayungan, Bulan Agustus sampai September adalah bulan yang baik untuk memulai aktivitas penanaman padi.
Dengan berbekal alat seadanya, Ibu Enny  sendiri membersihakn rumput dan semak, yang dilanjutkan dengan pembakaran rumput dan semak yang terlebih dahulu dikumpulkan menjadi satu. Setelah hari senin ibu Enny melakukan pembakaran, api telah padam hingga empat hari berikutnya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, karena lima hari kemudian tepatnya hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017, ketika ibu Enny sedang melakukan kebaktian dirumah ibadah, api kembali muncul.

Setelah mendapat informasi bahwa api kembali hidup dilahannya, ibu Enny berupaya untuk memadamkannya dengan alat semprot. Karena api semakin membesar, Ibu Enny tidak bisa memandamkannya, hingga api terus meluas dilahannya hingga membakar lahan seluas  satu hektare.
Dihari kejadian, aparat kepolisian kemudian datang kelokasi untuk mengecek situasi kebakaran dan disusul kemudian pada malam harinya mendatangi kediaman Ibu Enny. Saat pihak kepolisian mendatangi kediaman rumah ibu Enny, kepala Desa Pemayungan bersama kepala RT sudah berada dikediaman Ibu Enny dan memberikan jaminan kepada kepolisian, bahwa ibu Enny tidak akan melarikan diri.
Beberapa masyarakat lainnya yang berada di Desa Pemayungan, menyarankan Ibu Enny dan sekeluarga untuk melarikan diri. Namun saran itu tidak dilakukan oleh Ibu Enny dan keluarganya.

Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, ibu Enny dan suami bersama kepala Desa Pemayungan pergi  kesalah satu posko perusahaan yang saat itu banyak pihak kepolisian dan memberikan pengakuan atas perbuatan ibu Enny. harapan ibu Enny bersama suami dan kepala Desa Pemayungan menemui pihak kepolisian, agar bisa persoalan kebakaran yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan, karena tidak lama setelah pengakuan diberikan ibu Enny, aparat kepolisian yang berada dislokasi langsung membawa ibu Enny dan suami dengan menggunakan mobil menuju Polres Tebo. Sesampainya di Polres Tebo, ibu Enny diproses oleh kepolisian dan langsung dimasukan kedalam sel tahanan.
Sebelum ibu Enny dimasukan kedalam sel tahanan Polres Tebo, suami Ibu Enny memohon kepada pihak kepolisian agar melakukan penahanan kepada ibu Enny, karena perbuatan ibu Enny semata-mata hanya untuk mencukupi kehidupannya. Namun kepolisian Polres Tebo tetap melakukan penahanana terhadap Ibu Enny.

Dengan menangis terisak –isak, Suami Ibu Enny mencoba untuk memberikan ketabahan kepada istrinya “Sabar lah buk,  jagalah kesehatanmu, mudah-mudahan kamu diberikan Tuhan hidup lama, agar kita bersama lagi dengan anak-anak. mudah-mudahan kamu diberikan hukum seringan-ringannya oleh hakim dan kita saling berdoa”.
Keputusan Ibu Enny  menolak tawaran masyarakat untuk lari dari proses hukum, merupakan tindakan yang sangat bertolak belakang dengan tindakan para perusahaan pembakar lahan khususnya di Jambi. Dari 46 perusahaan di Jambi yang terindikasi wilayah konsesinya terbakar ditahun 2015, hampir seluruhnya mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk bebas dari proses hukum, dengan tidak mau mengakui kesalahan atas peristiwa kebakaran diwilayah konsesinya.

Proses  hukum terhadap Ibu Enny Tiurmaida Pangabean, akan menjadi awal dari sekian banyaknya penangkapan oleh aparat hukum terhadap masyarakat yang berprofesi menjadi petani. Hal tersebut dikuatkan dengan telah diterbitkannya PERDA Provinsi Jambi  No 2 Tahun 2016, tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena didalam PERDA Provinsi Jambi No 2 Tahun 2016, dengan tegas akan melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang membuka lahan dengan metode bakar.
PERDA No 2 Tahun 2016 ini tak ubah seperti kebijakan politik ugal-ugalan, karena terkesan  dipaksakan baik secara penyusunan maupun penerapnnya. Karena pelarangan membuka lahan dengan cara bakar, tidak diikuti dengan metode pilihan lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat khususnya petani, terkondisikan untuk tidak memiliki pilihan menguntungkan lainnya untuk bertahan hidup sebagai petani.

Dan dalam waktu kedepan, kegiatan kebaktian yang selalu dihadiri oleh ibu Enny dirumah ibadah yang tidak jauh dari rumahnya, akan berlangsung tanpa kehadirannya. Dengan meminjam kutipan catatan harian seseorang ini, saya berharap ibu Enny tetaplah menjadi Ibu Enny yang sebelumnya, religius dan mengabdikan diri untuk suami dan anak-anaknya.

Memang tidak mengenakan didalam penjara, semua harus menuruti aturan tanpa ada hak menawar sedikitpun. Beruntung kami memiliki Tuhan, yang selalu kami  jadikan tempat untuk menautkan hati dan pikiran,  jika tidak, apalah bedanya kami dengan hewan - hewan yang berada dipeternakan, yang hanya bisa menunggu saat kematian”


Tulisan ini didedikasikan khusus untuk Ibu Enny yang saat ini menjadi tahanan Polres Tebo, Jambi. karena melakukan pembukaan lahan ( merun ) dikebun miliknya, yang mengakibatkan kebakaran meluas hingga 1 hektare. (Dwi)

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, (WALHI) Jambi Selasa (8/8/2017) menggelar aksi unjuk rasa pada 2(dua) tempat gedung DPRD Provinsi Jambi dan kantor Gubernur Jambi. Dalam aksi tersebut, pendemo yang terdiri pengurus dan anggota WALHI, menuntut serta meminta Pemprov Jambi untuk mengambil tindakan atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi disalah satu Perusahaan yakni PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT.ABT). Aksi Demo tersebut di gelar dari simpang Bank Indonesia (BI), kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Provinsi Jambi dan kantor Gubernur Jambi.
Selain meminta Pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas, para menggelar aksi tersebut juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi serta satgas Karhutla Provinsi Jambi agar lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini.
“Dalam hal ini, kami melihat belum ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah serta Satgas Karhutla. Padahal, pihak perusahaan yakni PT.ABT telah melakukan pembakaran hutan sebanyak 300 ha lebih. Akan tetapi belum diambil tindakan, sedangkan masyarakat yang hanya membakar hutan sebanyak 1 ha ditangkap dan di proses hukum,” jelas Abdullah salah seorang pendemo.
Bukan hanya itu, para pendemo juga meminta pihak Pemerintah untuk segera mengeksekusi perusahaan tersebut untuk diproses hukum.
“Kami hanya meminta Pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas. Kalau perlu, cabut izin perusahaan tersebut,” jelas Abdullah lagi.
Usai melakukan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, akhirnya para pendemo yang tergabung dalam anggota WALHI, diterima oleh DPRD Provinsi Jambi untuk menyikapi permasalahan tersebut yakni Komisi II. Adapun anggota Komisi II yang menerima para pendemo tersebut adalah, Luhut Silaban yang didampingi oleh anggotanya yakni Popriyanto, Syamsul Anwar serta Irmansyah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Dalam mediasi tersebut, Luhut Silaban mengatakan, sebagai wakil rakyat kami akan menampung aspirasi yang telah disampaikan, dan sesegera mungkin akan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengambil tindak serta memproses permasalahan tersebut.
“Secepatnya kita menindaklanjuti permasalahan ini. Dan kita akan segera menyampaikan permasalahan ini kepada Pemerintah untuk segera menindaklanjuti serta memprosesnya,” jelas Luhut Silaban.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik  juga mengatakan. Sekrang aspirasi dari WALHI kita terima. Untuk proses selanjutnya kita akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Satgas Karhutla.
“Untuk prosesnya nanti akan kita serahkan kepada pihak yang berwewenang. Sesegera mungkin permasalahan ini akan kita tanggapi dan kita proses,” jelas Sekda.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah. Dikatakannya, untuk saat ini Satgas Karhutla sedang turun kelapangan dan melakukan investigasi dimana area terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“Kita meminta kepada rekan WALHI, untuk bisa bersabar selama proses berlangsung. Kita sepakat untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, namun semua itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku,” pungkas Irmansyah.
Sumber : wartanusa

Walhi Desak Perusahaan Pemilik Konsesi Terbakar Dihukum
Ilustrasi Kebakaran Hutan. (pixabay.com)
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) eksekutif daerah Jambi minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan yang wilayah konsesi terjadi kebakaran lahan untuk dihukum. “Jangan hanya masyarakat petani kecil yang diseret ke ranah hukum, tapi perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar juga harus ditindak tegas,” kata Koordinator aksi Walhi Jambi Abdullah di Jambi, Selasa, 8 Agustus 2017.
Dalam tuntutannya yang disampaikan lewat aksi damai di gedung DPRD Provinsi Jambi itu, Walhi bersama komponennya menuntut pihak terkait untuk menindak tegas perusahaan yang wilayahnya terjadi kebakaran. Hasil investigasi Walhi kata dia, menemukan beberapa titik kebakaran yang berlokasi di areal lahan PT Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Kebakaran hutan dan lahan yang berada di lokasi perusahaan itu menurutnya, menunjukan perusahaan tersebut telah lalai sehingga harus diberikan hal yang sama terkait penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Dengan fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakkan hukum kembali diuji, sesuai dengan statmen Gubernur Jambi akan mencabut izin perusahaan pelaku karhutla menjadi taruhan dan harus dilaksanakan,” katanya.
Berdasarkan data yang dirilis Walhi, memasuki pertengahan Agustus 2017 luas lahan yang terbakar bertambah menjadi 369 hektate, dengan rincian 357 hektare di lahan mineral dan 12 hektare di lahan gambut. “Jangan sampai masyarakat harus kembali terpapar kabut asap seperti yang terjadi pada 2015,” katanya.
Sebelumnya, Dansatgas Karhutla Jambi yang juga Danrem 042/Gapu, Kolonel Inf Refrizal mengatakan sudah ada tiga orang yang ditangkap dan diproses dalam kejadian terbakarnya lahan di area PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang berada di Kabupaten Tebo.
Ia memastikan tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan. Dansatgas mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk taat pada aturan. Jika tidak pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan membawa ke jalur hukum melalui aparat kepolisian. “Itu sedang diproses, ada tiga yang ditangkap. Sekarang masih diproses hukum,” kata Danrem.
Sumber : patromaks

 Walhi: Perusahaan pembakar lahan harus ditindak tegas (Video)
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) eksekutif daerah Jambi melakukan aksi Damai menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (8/8) (Antarajambi.com/Walhi Jambi)

Jangan sampai masyarakat harus kembali terpapar kabut asap seperti yang terjadi pada 2015

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) eksekutif daerah Jambi minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan di daerah itu yang wilayah konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Jangan hanya masyarakat petani kecil yang diseret ke ranah hukum, tapi perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar juga harus ditindak tegas," kata Koordinator aksi Walhi Jambi Abdullah di Jambi, Selasa.

Dalam tuntutannya yang disampaikan lewat aksi damai di gedung DPRD Provinsi Jambi itu, Walhi bersama komponennya menuntut pihak terkait untuk menindak tegas perusahaan yang wilayahnya terjadi kebakaran.

Hasil investigasi Walhi kata dia, menemukan beberapa titik kebakaran yang berlokasi di areal lahan PT Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Kebakaran hutan dan lahan yang berada di lokasi perusahaan itu menurutnya, menunjukan perusahaan tersebut telah lalai sehingga harus diberikan hal yang sama terkait penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Karhutla.

"Dengan fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakkan hukum kembali diuji, sesuai dengan statmen Gubernur Jambi akan mencabut izin perusahaan pelaku karhutla menjadi taruhan dan harus dilaksanakan," kata dia.

Berdasarkan data yang dirilis Walhi, memasuki pertengahan Agustus 2017 luas lahan yang terbakar bertambah menjadi 369 hektate, dengan rincian 357 hektare di lahan mineral dan 12 hektare di lahan gambut. 

"Jangan sampai masyarakat  harus kembali terpapar kabut asap seperti yang terjadi pada 2015," katanya.

Sementara itu, sebelumnya Dansatgas Karhutla Jambi yang juga Danrem 042/Gapu, Kolonel Inf Refrizal mengatakan sudah ada tiga orang yang ditangkap dan diproses dalam kejadian terbakarnya lahan di area PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang berada di Kabupaten Tebo.

Ia memastikan tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan. "Itu sedang diproses, ada tiga yang ditangkap. Sekarang masih diproses hukum," kata Danrem.

Dansatgas juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk taat pada aturan. Jika tidak pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan membawa ke jalur hukum melalui aparat kepolisian.



Sumber : antaranews

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan di daerah itu yang wilayah konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Jangan hanya masyarakat petani kecil yang diseret ke ranah hukum, tapi perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar juga harus ditindak tegas,” kata Koordinator aksi Walhi Jambi Abdullah di Jambi, Selasa (8/8).
Hasil investigasi Walhi kata dia, menemukan beberapa titik kebakaran yang berlokasi di areal lahan PT Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Kebakaran hutan dan lahan yang berada di lokasi perusahaan itu menurutnya, menunjukan perusahaan tersebut telah lalai sehingga harus diberikan hal yang sama terkait penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Dengan fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakkan hukum kembali diuji, sesuai dengan statmen Gubernur Jambi akan mencabut izin perusahaan pelaku karhutla menjadi taruhan dan harus dilaksanakan,” kata dia.
Berdasarkan data yang dirilis Walhi, memasuki pertengahan Agustus 2017 luas lahan yang terbakar bertambah menjadi 369 hektate, dengan rincian 357 hektare di lahan mineral dan 12 hektare di lahan gambut.
“Jangan sampai masyarakat harus kembali terpapar kabut asap seperti yang terjadi pada 2015,” katanya.
Tiga Orang Ditangkap
Sementara itu, sebelumnya Dansatgas Karhutla Jambi yang juga Danrem 042/Gapu, Kolonel Inf Refrizal mengatakan sudah ada tiga orang yang ditangkap dan diproses dalam kejadian terbakarnya lahan di area PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang berada di Kabupaten Tebo.
Ia memastikan tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan. “Itu sedang diproses, ada tiga yang ditangkap. Sekarang masih diproses hukum,” kata Danrem.
Dansatgas juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk taat pada aturan.
Jika tidak pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan membawa ke jalur hukum melalui aparat kepolisian. (ANT/HG)
Sumber : info nawacita

Walhi: Jangan Hanya Petani Kecil, Perusahaan Pembakar Lahan juga Harus Ditindak
ILUSTRASI. Petugas saat memdamkan api di lahan milik warga. (dok)

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) eksekutif daerah Jambi minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan di daerah itu, yang wilayah konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Jangan hanya masyarakat petani kecil yang diseret ke ranah hukum, tapi perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar juga harus ditindak tegas," kata Koordinator aksi Walhi Jambi Abdullah, Selasa (08/08).

Dalam tuntutannya yang disampaikan lewat aksi damai di gedung DPRD Provinsi Jambi itu, Walhi bersama komponennya menuntut pihak terkait untuk menindak tegas perusahaan yang wilayahnya terjadi kebakaran.
Hasil investigasi Walhi kata dia, menemukan beberapa titik kebakaran yang berlokasi di areal lahan PT Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Kebakaran hutan dan lahan yang berada di lokasi perusahaan itu menurutnya, menunjukan perusahaan tersebut telah lalai sehingga harus diberikan hal yang sama terkait penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Karhutla.

"Dengan fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakkan hukum kembali diuji, sesuai dengan statmen Gubernur Jambi akan mencabut izin perusahaan pelaku karhutla menjadi taruhan dan harus dilaksanakan," kata dia.
Berdasarkan data yang dirilis Walhi, memasuki pertengahan Agustus 2017 luas lahan yang terbakar bertambah menjadi 369 hektate, dengan rincian 357 hektare di lahan mineral dan 12 hektare di lahan gambut. "Jangan sampai masyarakat harus kembali terpapar kabut asap seperti yang terjadi pada 2015," katanya, seperti dilansir Antara.

Sementara itu, sebelumnya Dansatgas Karhutla Jambi yang juga Danrem 042/Gapu, Kolonel Inf Refrizal mengatakan sudah ada tiga orang yang ditangkap dan diproses dalam kejadian terbakarnya lahan di area PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang berada di Kabupaten Tebo.
Ia memastikan tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan. "Itu sedang diproses, ada tiga yang ditangkap. Sekarang masih diproses hukum," kata Danrem.
Dansatgas juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk taat pada aturan. Jika tidak pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan membawa ke jalur hukum melalui aparat kepolisian. (IMC01)

Sumber : imc news


PULUHAN aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Selasa (7/8), melakukan aksi unjuk rasa menyikapi penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terkesan hanya mengganjar pembakar lahan dari kalangan rakyat jelata.

"Jangan hanya masyarakat petani kecil yang diseret ke ranah hukum, tapi perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar juga harus ditindak tegas," kata Koordinator Aksi Walhi Jambi, Abdullah, dalam orasinya di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa.

Dalam orasi dan selebaran yang dibagikan pengunjuk rasa, menerangkan bahwa penegakan hukum terhadap pembakaran hutan atau lahan yang melibatkan tangung jawab korporasi terkesan lemah.

Hal itu dibuktikan dari sekian banyak korporasi yang dipersangkakan Tim Satgas Karhutla Jambi, karena terlibat pada musibah kabut asap pada 2015 silam di Jambi, tidak ada satu pun yang diberi sanksi tegas atau hukuman penjara oleh lembaga peradilan.

Sebab itu, pendemo berharap agar potret buruk penegakan hukum tersebut tidak terulang. Dan pengunjuk rasa mendesak kasus karhutla yang berada d sekitar PT ABT (Aam Bukit Tigapuluh) di kawasan Pemayugan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, pada 2017 ini diusut dan ditindak secara tegas.

"Tegakkan aturan yang berlaku. Tangkap pelaku pembakaran hutan dan cari aktor intelektualnya. Fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakan hukum kembali diuji, sesuai dengan statement Gubernur Jambi (Zumi Zola) akan mencabut izin perusahaan pelaku karhutla menjadi taruhan dan harus dilaksanakan," kata pengunjuk rasa.

Walhi Jambi merilis, memasuki pertengahan Agustus 2017 luas lahan yang terbakar di wilayahnya bertambah menjadi 369 hektate, dengan rincian 357 hektare di lahan mineral dan 12 hektare di lahan gambut. (OL-2)

Sumber : Media Indonesia

Walhi Gruduk DPRD Provinsi Jambi
Walhi mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jambi, terkait penegakan hukum terhadap pembakaran hutan, Selasa (8/8).

Selasa (8/8) pagi kantor DPRD Provinsi Jambi digeruduk oleh puluhan masa dari Walhi Jambi.
Mereka datang kesana untuk menanyakan terkait penegakan Hukum dan dan Penangkapan pada tersangka pembakaran hutan yang diketahui banyak pihak perusahaan yang melakukan pembakaran. 
Dalam selebaran yang diterima, mereka menyebut bahwa penegakan hukum atas pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan dirasa lemah. Sebab dari  data satgas Karhutla dan diperkuat oleh hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Jambi menemukan beberapa titik kebakaran berlokasi di Desa Pemayungan Kecamatan SumayKabupaten Tebo dan berada pada lahan perusahaan Alam Bukit Tigapuluh (ABT).
Pada rekam jejak penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan di tahun 2015 kita disuguhkan dengan lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum. 
 Karena dari 46 perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, sesuai dengan data yang dirilis oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, hanya 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka, hanya satu perusahaan yang dicabut izinnya oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. Sisanya mendapat vonis bebas, karena dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. 
 "Tegakkan aturan yang berlaku. Tangkap pelaku pembakaran hutan dan cari aktor intelektualnya," seru pendemo.
Mereka menyebut, ditahun 2017 ini, dengan fakta dan bukti dilapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakan hukum di Provinsi Jambi diuji. Statement Gubernur Jambi yang akan mencabut izin perusahaan pelaku pembakaran dan semangat Perda no 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan karhutla, menjadi taruhannya.
Puluhan masa itu diterima oleh beberapa anggota dewan. Diantaranya Popriyanto. Kata dia, secara pribadi dirinya sangat setuju apa yang dilakukan oleh Walhi. Dirinya mengakui bahwa penegakan hukum Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Karhutla masih lemah. 
Katanya, selain tidak lengkapnya bukti, hakim yang menangani kasus Karhutla di Provinsi Jambi belum memahami sepenuhnya undang-undang tentang lingkungan. 
"Hakim kita belum sepenuhnya memahami masalah hukum lingkungan," kata Poprianto.
Popri, yang juga penginisiasi lahirnya Perda no 2 Tahun 2016 ini juga menyesalkan, di vonis bebasnya dua perusahaan pelaku pembakaran hutan. (*)

Sumber : Tribun Jambi



Jambi 8 Agustus 2017, Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Jambi  pada tahun 2015 masih sangat terasa oleh masyarakat Jambi pada saat itu, di Tahun 2017 peristiwa tersebut mulai muncul dan akan mengintai didepan mata kita.
Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2017, sudah terlihat dari data Satgas Karhutla Jambi merilis sepanjang bulan Januari hingga awal Agustus 2017 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Jambi berjumlah  350 hektar hutan dan lahan [1]  memasuki pertengahan Agustus luasan lahan yang terbakar bertambah menjadi 369 hektar dengan rincian, 357 hektare lahan mineral, dan 12 hektare lahan gambut. Dari 357 hektare lahan mineral tersebut, ada lima hektare kawasan hutan dan tujuh hektar kawasan APL.
PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang berada diwilayah Kabupaten Tebo, saat ini disebut sebagai penyumbang titik api terbesar di Provinsi Jambi. Sedikitnya 300 hektare lahan milik perusahaan ini terbakar.
Dari data Satgas Karhutla Jambi, di perkuat dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Jambi menemukan beberapa titik kebakaran berlokasi di Desa Pemayungan kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan berada pada lahan perusahaan PT. Alam Bukit Tigapuluh,[2]  hal ini tentunya memperkuat data yang disampaikan oleh Satgas Karhutla, bahwa kebakaran hutan dan lahan memang berada di lokasi perusahaan dan ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lalai, sehingga terjadi kebakaran dilahan yang miliki.

Wilayah kebakaran yang didominasi oleh perusahaan, seperti pertanda ingin menunjukan kembali, bahwa kontribusi perusahaan dalam kebakaran hutan masih menjadi pelaku utamanya  seperti peristiwa Karhutla pada tahun 2015.
Pada rekam jejak penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan di tahun 2015, kita disuguhkan dengan lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum. Karena bagaimana tidak, 46 perusahaan yang terbukti pembakar lahan sesuai dengan data yang dirilis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, hanya 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka.
Proses melemahnya penegakan hukum pemerintah terhadap perusahaan pembakar, tidak berhenti hanya disitu saja, karena dari 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka, hanya 1 perusahaan yang di cabut izinnya oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sisanya mendapat vonis bebas, karena dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.
Ditahun 2017 ini, dengan fakta dan bukti dilapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakan hukum di Provinsi Jambi kembali di uji. Statement Gubernur Jambi yang akan mencabut izin perusahaan pelaku pembakaran dan semangat Perda No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan karhutla, menjadi taruhannya.
Rakyat Jambi masih menagih janji sampai saat ini, janji yang menjadi sebuah hak bagi setiap warga negara yang tertuang dalam amanat Pasal 65 Ayat 1 UUPPLH, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bah dan sehat, sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Janji yang tidak mungkin ditunaikan oleh Pemerintah terhadap rakyatnya, selama perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pelaku utama pembakaran hutan, masih tidak tersentuh oleh hukum dan masih leluasa melakukan kerusakan sumberdaya alam.
Melihat kondisi yang ada, kami organisasi-oragnisasi yang tergabung dalam solidaritas menuntut penegakan hukum pelaku karhutla, menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan  memprioritaskan keselamatan rakyat diatas kepentingan pembangunan maupun politik. (selesai)
                                                                                    Koordinator Aksi : ABDULLAH ( 085266703201)




[1] https://babe.news/amp/read/100097363/zumi-zola-sejak-januari-hingga-juli-2017-karhutla-di-jambi-350-hektare
[2] http://www.portaltebo.com/2017/07/pt-abt-tebo-sumbang-hotspot-terbesar.html

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.