Juli 2017



Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat, ini membawa konsekuensi setiap lahan yang kita tempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan dan 30 persen untuk lahan hijau.

Dari hasil data yang kita peroleh, RTH Publik untuk kawasan Kota Jambi masih terhitung sangat kurang memadai, Jumlah luasan kekurangan RTH publik di Kota Jambi adalah 3274,58 Ha.Hal ini disebabkan oleh padatnya penduduk kota Jambi serta penataan kota jambi lebih merujuk di pembangun di bidang perumahan , perkantoran ,hotel ,kawasan industri dan pergudangan, sarana dan prasarana.


RTH memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh untuk sebuah kawasan perkotaan yang saat ini bisa dikatakan sering terjadi bencana, adapun beberapa fungsi RTH anatara lain adalah :


- Fungsi Ekologis,

RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi dan pengatur iklim mikro

- Fungsi Sosial Budaya

keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial,sarana rekreasi dan sebagai landmark kota.

- Fungsi Arsitektural

RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan.

- Fungsi Ekonomi
RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan

RTH merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan suatu wilsayah karena akan berdampak negatif apabila minimnya RTH disuatu kawasan/wilayah perkotaan, dampak yang bisa ditimbulkan anatara lain :

- Perubahan iklim cuaca yang tidak menentu
- Bencana alam, seperti banjir, pemanasan global, serta kualitas air yang buruk
- Lemahnya edukasi berbasis lingkungan yang diketahui masyarakat
- Menurun minat wisata lokal dan manca negara untuk datang ke kota Jambi

menurut Dwi Nanto selaku Manager Kajian dan Penguatan Informasi WALHI Jambi. " Pemerintah kota harus stabil dalam mengambil kebijakan luas ruang terbuka hijau di kota Jambi dan harus melaksanakan terbentuknya ruang terbuka hijau yang nyata yang memiliki peran penting dalam flora dan fauna serta ekologi, lalu yang terpenting adalah Pemerintah harus mengajak semua sektor masyarakat untuk mewujudkan ruang terbuka hijau agar terlaksana dengan baik".

Walhi: Pemerintah harus berinovasi manfaatkan
TRANSPORTASI DANAU TERGANGGU GULMA Penyedia jasa penyewaan perahu mengantarkan pelajar dan warga yang ingin menyeberangi Danau Sipin yang dipenuhi eceng gondok (Eichomia crassipes) dan kiambang (Salvinia molesta) di Jambi, Selasa (12/1). Penyedia jasa penyewaan perahu dan warga sekitar mengeluhkan keberadaan gulma air yang telah menutupi 80 persen lebih permukaan danau seluas 89,2 hektare tersebut karena memperlambat waktu tempuh penyeberangan dari 3 menit menjadi 30 menit lebih. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama/16. ()

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) eksekutif daerah Jambi, mengharapkan agar pemerintah setempat berinovasi untuk memanfaatkan tanaman eceng gondok (eichhornia crassipes) yang menutupi permukaan Danau Sipin agar memiliki nilai jual.

"Enceng gondok mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan, misalnya bisa dijadikan produk kerajinan dan juga pupuk organik yang memiliki nilai jual," kata Direktur Ekskutif Daerah Walhi Jambi, Rudiansyah di Jambi, Senin.

Menurutnya tumbuhan liar yang selama ini terabaikan dan kemudian menjadi gulma itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik dan berbagai kerajinan seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah di Pulau Jawa.

"Jadi Pemkot Jambi bisa berkolaborasi antar-pemangku kepentingan, berinovasi serta belajar dari daerah yang sudah mengembangkan itu," katanya.

Ia mengatakan, jika tanaman liar enceng gondok yang menutupi sebagian besar kawasan Danau Sipin itu dimanfaatkan, maka bisa menjadi sumber perekonomian baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan danau.

"Masyarakat di sekitar (kawasan danau) dan juga para pelaku UMKM bisa diberdayakan untuk memanfaatkan enceng gondok dari Danau Sipin," katanya.

Danau Sipin yang merupakan salah satu danau yang terletak perkotaan dan menjadi salah satu ikon Kota Jambi. Namun keberadaannya sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah, misalnya untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Selain itu Rudi berpendapat, jika penanganan tidak segera dilakukan, maka keberadaan tanaman liar itu bisa menjadi penyebab pendangkalan dan juga penyusutan luas danau karena adanya percepatan penguapan (evaporasi) air danau.

Keberadaan gulma itu juga bisa menghalangi cahaya matahari ke dalam air danau sehingga mempercepat terjadinya proses penurunan kadar oksigen yang terlarut dalam air, sehingga juga berdampak pada ikan-ikan akan mati, katanya menjelaskan.

Masalah lainnya, enceng gondok yang telah mengering juga dapat mempercepat pendangkalan danau, karena sisa dari tumbuhan itu akan turun dan mengendap di dasar danau.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup setempat pernah menyebutkan, danau yang memiliki luas 89,2 hektare itu sekitar 80 persen permukaannya tertutup oleh tanaman enceng gondok dan kiambang.

Akibatnya sebagian besar kawasan Danau Sipin yang berjarak sekitar empat kilometer dari pusat Kota Jambi itu menggangu ikan yang dibudidayakan oleh petani keramba apung dan lalu lintas perahu masyarakat setempat.

Sumber :antarajambi

Dwi Nanto, Manager Kajian dan Penguatan Informasi WALHI Jambi
Dalam pengetahuan masyarakat Jambi, khususnya di wilayah hilir (Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur), mereka menggunakan kalender musim sebagai acuan untuk melakukan aktivitas pertanian.

Khusus untuk pertanian padi, masyarakat yang berada diwilayah hilir memulai masa tanam pada Bulan April-Juni, sesuai dengan kalender musim yang ada. Sehingga dapat dipastikan, dalam jangka waktu 5-6 bulan berikutnya masa panen bisa dilakukan.

Kondisi saat ini, diwilayah hilir khususnya, fenomena banjir masih relatif tinggi dan belum menampakan pengurangan debit banjir yang signifikan. Itu ditandai dengan areal persawahan yang masih terendam banjir dikedalaman yang tidak memungkinkan untuk dilakukan proses penanaman.

Sehingga dapat dipastikan, bahwa fenomena banjir mengurangi produktivitas petani dan penurunan stok pangan lokal.

Dwi Nanto selaku manager Kajian dan Penguatan Informasi WALHI Jambi menegaskan "Hal ini sangatlah kontraproduktif dengan semangat capaian Pemerintah Provinsi Jambi dalam program 5.000 ha cetak sawah ditahun 2017 dengan mentargetkan 800.000 ton padi kering."

Upaya maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Jambi dalam program swasembada padi, ternyata harus menerima kenyataan yang pahit. Sawah-sawah yang diciptakan, sebagian besar hanya menjadi kolam-kolam air yang tidak bisa diproduksi akibat banjir, khususnya pada Bulan April-Juni yang mustinya sudah memasuki masa tanam.


Tantangan kedepannya adalah, inisiatif Pemerintah Jambi dalam upaya pengurangan dampak resiko banjir yang mengakibatkan terhentinya aktivitas pertanian. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara penyusunan kerja bersama lintas sektor di dalam kepemerintahan. Dengan satu produk program kerja menyeimbangkan antara program swasembada pangan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pengelolaan sumberdaya alam yang mengakibatkan banjir.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.