Juni 2017



Secara sederhana, wilayah kelola rakyat adalah kesatuan ruang hidup yang dikuasai dan dikelola langsung oleh rakyat dengan corak produksinya yang beragam, dikelola sesuai dengan kearifan lokal, diselaraskan dengan potensi sumber daya alamnya serta daya dukung lingkungannya AYO SEBARKAN VIDEO INI, UNTUK MENDUKUNG HAK WILAYAH KELOLA RAKYAT..!!! "MEREBUT TAPAK MERAIH DUKUNGAN PUBLIK" #adildanlestari #selamatkanjambi #selamatkanindonesia

Banjir Kota Jambi menggenangi pemukiman penduduk disejumlah wilayah. Foto: Istimewa
Warga yang mengalami kerugian akibat banjir yang terus terjadi akhir – akhir ini, dapat melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Jambi. Sebab masyarakat mimiliki haknya untuk menggugat class action, atau gugatan secara berkelompok.
Foto: Istimewa
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah kepada reporter brandanews.co.id, Kamis (15/6-2017) menjelaskan, bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan lingkungan hidup dengan penataannya  yang baik kepada masyarakat, dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Foto: Istimewa
Masyarakat secara berkelompok, dikatakan Rudiansyah, secara awal harus terlebih dahulu menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat banjir, dari situlah selanjutnya masyarakat melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Jambi melalui gugatan class action.
Foto: Istimewa
Sementara, WALHI, disebutkan Rudiansyah, dapat mendampingi masyarakat sekaligus WALHI akan mengajukan gugatan legal standing sebagai organisasi lingkungan. “WALHI siap mendampingi masyarakat menggugat Pemerintah Kota Jambi, terkait kerugian yang ditimbulkan akibat banjir tersebut,” terangnya.
Selanjutnya, Direktur WALHI Jambi Rudiansyah mengungkapkan, Pemerintah Kota Jambi sekarang ini terlihat terlalu heroik, atau bersifat pahlawan untuk membantu terhadap investasi sektor perumahan, sektor perhotelan, sektor pembangunan pusat perbelanjaan modern, dan sektor pembangunan pertokoan, sehingga perijinan yang diterbitkan Pemerintah Kota Jambi mengabaikan ketentuan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).
Sekarang ini, menurut Rudiansyah, perijinan yang diterbitkan Pemerintah Kota Jambi, terhadap pembangunan proferty salah satunya yang bermasalah menyangkut soal Ruang Terbuka Hijau (RTH), menyangkut soal  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL) atau Amdal dalam proses pembangunan proferty, termasuk juga menyangkut soal irigasi, sanitasi,  dan yang lainnya.
Foto: Istimewa
“Tetapi kelihatannya apa yang menjadi tanggung  jawab itu abai dilaksanakan pemerintah, sehingga perijinan yang diterbitkan karena tidak terkontrol, tidak diawasi, sehingga banyak terjadi pelanggaran UU Lingkungan, dan penyebab itulah akhirnya banjir yang terjadi di Kota Jambi kian semakin parah,” terang Rudiansyah.
Secara terpisah, lembaga lingkungan Perkumpulan Hijau (PH) sependapat dengan WALHI, untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir untuk menggugat Pemerintah Kota Jambi.

Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan kepada reporter brandanews.co.id, secara tegas mengatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat banjir untuk melakukan gugatan class action kepada Pemerintah Kota Jambi.

Selanjutnya tidak itu saja, dikatakan Feri Irawan, sebelum gugatan class action dilakukan, Perkumpulan Hijau mengajak masyarakat melakukan safari banjir untuk mengetahui titik – titik yang selama ini menjadi penyebab banjir diwilayah masyarakat itu.
“Setelah dilakukan penghitungan kerugian oleh masyarakat akibat banjir, dan selanjutnya dilakukan safari banjir, barulah setelah itu dilakukan gugatan class action kepada Pemerintah Kota Jambi,” sebutnya.

Menurut Feri Irawan, banjir yang terjadi melanda Kota Jambi sudah tidak lagi dapat diartikan banjir biasa, sekarang ini kondisi banjir sudah bisa dikatakan banjir yang mengepung kota. Jelas, banjir yang terjadi dan selanjutnya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat membuktikan Kota Jambi dalam kondisi ‘salah urus’.
Coba lihat saja, kata Feri Irawan,  banjir yang terjadi di Mayang, dan begitu juga banjir yang melanda di daerah lain, sangat berbeda ketika banjir melanda daerah ini sebelumnya. Sekarang walaupun hujan turun tidak sebegitu parah lebatnya, justru seketika itu banjir parah timbul dan langsung menghantam pemukiman penduduk.
“Ini tentunya, salah satunya sudah berkurangnya daerah – daerah resapan air akibat pembangunan yang tumbuh sebegitu cepatnya karena pemberian perijinan yang tidak lagi terkontrol dan terawasi dengan baik,” ungkap Feri Irawan. (sal/jul)

Sumber : http://brandanews.co.id

 
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan ke Jambi, Sabtu (17/6-2017), kabarnya kali ini untuk melihat pembangunan blocking kanal di Hutan Lahan Gambut (HLG) Londrang, Kabupaten Tanjungjabung Timur.
 
Namun keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait rencana kunjungan kerja Presiden Jokowi itu belum diperoleh, termasuk tentang apa saja yang menjadi anggenda kunjungan kerja kepala negara itu di daerah ini.
“Saya mendengar ada rencana Presiden Joko Widodo akan ke Jambi, kabarnya akan melihat pembangunan blocking kanal di HLG Londrang, tetapi kabar resmi belum diperoleh,” kata Rudiansyah.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, Rudiansyah mengungkapkan kepada reporter brandanews.co.id, Rabu (14/6-2017), kalau Presiden Jokowi datang ke Jambi, hanya untuk melihat pembangunan kanal sebagai upaya mengantisipasi sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai tanggung jawab negara, sebaiknya tidak begitu perlu jika dibandingkan banyaknya gugatan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap korporasi (perusahaan) dikalahkan dipengadilan.

Justru sebaiknya, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke daerah ini memberikan warning kepada Pemerintah Provinsi Jambi, karena tidak tegas terhadap pihak perusahaan yang menjadi penyebab Karhutla di daerah ini. Padahal, Gubernur selaku kepala daerah bisa saja mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan dengan mencabut perizinannya karena melakukan atau menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan.

“Ketimbang Presiden Jokowi datang untuk melihat pembangunan blocking kanal walaupun hal itu merupakan tanggung jawab negara, tetapi lebih baiknya pak Jokowi memberikan teguran secara tegas kepada kepala daerah yang tidak memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan atau menjadi penyebab kebakaran karena aktivitas koporasi itu,” kata Rudiansyah.

Bahkan, Direktur WALHI Jambi mengungkapkan, terkait gugatan yang diajukan Kementerian LHK terhadap PT RKK yang merupakan perusahaan perkebunan sawit, ternyata gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Muarojambi, Senin (12/6-2017) lalu, digugurkan. Artinya, pemerintah belum mampu berbuat untuk menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

“Kita lihat saja, apakah Presiden Jokowi jadi datang ke Jambi dan selanjutnya hanya melihat pembangunan blocking kanal, atau ada kunjungan lain,” kata Rudiansyah. (sal/fik/tok)

Sumber : brandanews.co.id


Bang, Aku Mawardi. Teman Arif.
Arif Meninggal setengah jam yang lalu
03.15 – 7 Juni 2017
Suara hening menjelang sahur membuyarkan rasa kantuk saat menerima telephone. Sejenak aku terpaku. Darah tersirap. Lutut rasa lunglai. Entah mengapa ada rasa airmata mengalir tidak terasa.
Kabar duka yang kuterima dinihari kemudian membuat aku terpana. Aku memerlukan waktu sejenak untuk menarik nafas dan kemudian mengabarkan teman-teman.
Pertama sekali yang terbayang ketika menjelang bulan Puasa, Arif Munandar datang ke Jambi setelah dari Bangko menyelesaikan tugas “pemantauan” dengan Bucek (Ketua Dewan Daerah Walhi Jambi 2011 – 2016). Masih terngiang ketika dia mempresentasikan hasil menakjubkan dari lapangan.
Kedatangankupun tidak sengaja mampir ke Walhi Jambi. Setelah mengikuti prosesi Pengambilan Sumpah sebagai anggota kehormatan DPC Peradi Jambi, aku mampir ke Walhi Jambi. Aku sengaja memilih menunggu putraku yang mengikuti perpisahan SD. Tugas rutin antar jemput putraku sekolah.
Disana aku lihat Arif mempresentasikan hasil dari lapangan. Disana mereka diskusi cukup serius dengan Rudiansyah (Direktur Walhi Jambi).
Diskusipun mengalir. Sebagai orang yang suka “memprovokasi”, aku sering mengajak berdebat terhadap penggunaan drone yang dipromosikan Arif. Diskusipun sepakat dilanjutkan untuk menemui teman-teman yang di lapangan terutama sekalian silaturahmi ke rumah Dudung (dudung biasa dipanggil yang menjadi anggota Dewan Daerah Walhi Jambi 2011 – 2016).
Aksi Arif Munandar, Tahun 2005
Sore hari, Arif kemudian menjemput saya di LBH Lingkungan dan kami kemudian bersama-sama ke rumah Dudung. Seingat saya hingga pukul 01.00 wib malam.
Setelah dari rumah Dudung, kamipun mampir di rumah makan “Dua Saudara” depan kedaung hingga pukul 04.00. Saya kemudian diberitahu keesokan harinya Arif kemudian pulang ke Pontianak.
“Kegigihan” Arif mempresentasikan Drone didalam melakukan investigasi dan data sebagai pembuatan peta merupakan “ciri khas” dari Arif. Sebagai orang yang gigih memperjuangkan gagasan, cara ini sudah lama kukenal sejak tahun 2005. Di masa periode ke Feri Irawan (Direktur Walhi Jambi 2000 – 2008), Arif mempunyai stamina panjang terhadap gagasan. 

Ingatan kemudian terbayang tahun 2005. Sebagai “penggemar” komputer, Arif-lah yang mengajarkan saya tentang editing Film. Dengan menggunakan computer jangkrik, 3 bulan kemudian saya diajarkan tentang editing Film. Pengetahuan dasar yang justru kemudian tidak saya kembangkan lagi.
Memasuki paruh 2006, Arif kemudian memimpin demonstrasi Walhi Jambi menggelar protes kedatangan Menteri Lingkungan ASEAN di depan Novotel. Sejarah memimpin demonstrasi menjadi pintu masuk karir panjang sebagai aktivis yang kemudian memilih jalanan.
Namanya kemudian melambung ketika melakukan demonstrasi di forum internasional COP Bali 2007. Sebuah prestasi yang kemudian mengantarkan kemudian menjadi pimpinan rombongan utusan Walhi Jambi di forum Kongres Rakyat Indonesia dan kemudian menjadi Ketua panitia Kongres Rakyat Jambi.
Sehingga tidak salah kemudian Arif menjadi pemenang mutlak di PDLH Walhi Jambi tahun 2008. Saya kemudian menjadi Ketua Dewan Daerah hingga tahun 2011. Waktu itu periode kepengurusan dalam rentang waktu 3 tahun.
Memasuki PNLH 2008 di Yogyakarta, kepiawaian Arif teruji. Dengan hanya anggota 4 suara, Arif menjadi tim sukses Berry Nahdian Furqon dan melaksanakan mandate PDLH Walhi Jambi 2008 dengna mengantarkan Feri Irawan sebagai anggota Dewan Nasional. Komponen struktur Walhi yang cukup dihormati (semacam legislative di Walhi). Kepiawaian Arif kemudian membuat Arif diperhitungkan di kancah nasional.
protes kedatangan Menteri Lingkungan ASEAN di depan Novotel.
Memasuki tahun 2009, Arif menjadi “leader” kampanye melawan raksasa pulp and paper. Sinarmas. Bersama-sama dengan Greenpeace yang dipimpin Nurhidayati (sekarang Direktur Walhi), suara Arif menggelar dan menusuk perlawanan.
Dalam forum-forum Walhi, peran politik Arif diperhitungkan. Sikap tanpa kompromi dengan Sinarmas membuat “denyut nadi” sering berpacu.
Sebagai Ketua Dewan Daerah, kesulitan mengikuti langkah Arif cukup menyita energy. Langkah zigzag dan cenderung tanpa analisis mendalam membuat, saya harus memperbaiki didalam mendesain advokasi berhadapan dengan agenda advokasi. Belum lagi pasukan di internal Walhi Jambi yang sering “keteter” mengikuti langkahnya yang cenderung frontal dan tidak sistematis. Cara ini kemudian sering harus diselesaikan didalam “forum terbatas” untuk mengatur stamina Arif yang cenderung “keras” dan tidak kenal kompromi.
Namun sebagai organisasi advokasi, berbagai langkah yang diambil Arif kemudian dikuat ditataran aplikasi. Dan tugas itu kemudian banyak didiskusikan diinternal Walhi Jambi dengan Dewan daerah. 

Setelah “berhasil” mengusir PT. DAM (anak group Sinarmas), konsep Hutan Desa kemudian menguat. Walhi Jambi bersama-sama dengan KKI-Warsi, Pundi Sumatera dan LTB kemudian membangun “Poros Masyarakat Kabupaten Merangin (PMKM)’. Dengan konsep hutan Desa, PMKM kemudian mengusulkan hutan Desa seluas 49.501 hektar di 17 Desa.
kampanye penyelamatan harimau sumatra
Wacana hutan Desa “memantik” diskusi panjang di kalangan nasional. Walhi Jambi kemudian “dituduh” menjadi agen konsep Negara. Tuduhan yang menyakitkan dan harus diklarifikasi didalam forum-forum resmi.
Pertimbangan politik mengusulkan hutan Desa adalah konsep pragmatis disaat Negara belum menyediakan peraturan tentang Hutan Adat. Sebuah konsep yang digagas berbagai kalangan nasional. 
Keputusan Walhi Jambi mengusung Hutan Desa adalah keputusan politik. Dan tugas ini kemudian banyak dijalani oleh Bucek, Edi Endra, Tono dan Rudiansyah di lapangan. Sedangkan saya kemudian memberikan analisis dan desaian advokasi sehingga tidak bertabrakan dengan statute dan nilai-nilai Walhi. Sebuah pekerjaan besar yang kemudian mengambil porsi advokasi yang menyita energy. 
Dalam kesempatan terpisah, saya kemudian memberikan dukungan kepada Arif. “Kerjakan tugasmu dengan tulus. Waktu kemudian yang menjawab. Apakah pilihan kita yang salah atau benar. Berjaringan itu perlu. Namun perbanyak pekerjaan di lapangan”. Sebuah dukungan yang kemudian dibuktikan Arif. 

Memasuki tahun 2010, sebuah peristiwa penting terjadi. Penangkapan 2 orang Staf Walhi Bengkulu memantik dukungan dari Arif. Arif kemudian mengorganisir perangkat Walhi Jambi dan kemudian “menugaskan” saya untuk mendampingi teman-teman Walhi Bengkulu. Kami kemudian berangkat ke Bengkulu dan dukungan ini kemudian membuktikan “siapa sebenarnya Arif”. Tidak rela teman menderita apalagi masyarakat yang teraniaya. Sebuah keteladanan yang saya teruskan ketika dilakukan penangkapan terhadap Anwar Sadat (Direktur Walhi Sumsel tahun 2013). 
aksi climate justice di Bali, 2007
Begitu juga terhadap penangkapan 4 orang masyarakat Desa Simpang Rantau Gedang, Juraid di Sinar Wajo, penangkapan petani di Dusun Danau Lamo dan berbagai peristiwa lainnya. Sikap “keras” advokasi kemudian “luluh” ketika petani ditangkap. Sikap keteladanan ini kemudian selama periode kepengurusan Arif, praktis diskusi kami lebih banyak membicarakan kasus masyarakat dibandingkan membicarakan keorganisasian Walhi.
Saya kemudian menjadi “sadar” memiliki Direktur dengan kapasitas Arif membuat degup jantung terpacu. Belum lagi “keteteran” harus mengikuti langkah Arif yang terkenal keras dan tidak kompromi.
Perjalanan panjang sejak tahun 2005 membuat saya kemudian mengenal Arif sebagai tipikal aktivis jalanan. Arif bukanlah lahir dari Rahim organisasi kepemudaan. Arif juga tidak dilahirkan dari organisasi gerakan. Namun dengan bersentuhan langsung kasus-kasus rakyat membuat bacaan tentang gerakan kemudian mudah dipatahkan dengan fakta-fakta di lapangan. Perdebatan panjang didalam melihat persoalan kemudian “mematangkan” arif untuk mematangkan gagasan. Arif kemudian cepat belajar dari masyarakat dan interaksi dengan nasional kemudian menempatkan. Arif mendapatkan asupan berbagai informasi dan strategi advokasi yang “kukuh” mempertahankan pendapatnya. Cara ini kemudian effektif sehingga Walhi Jambi cukup memainkan peran-peran politis. Baik di kalangan Walhi maupun jaringan internasional.
Saya kemudian mendapatkan informasi terpisah. Jaringan nasional maupun jaringan internasional yang dibangun Arif kemudian menempatkan. Arif orang baik. Sehingga orang tidak mau kemudian memberikan informasi yang tidak mendukung Arif. Dengan gaya meledak-ledak, membungkam lawan ditambah dengan pengetahuan dari lapangan membuat Arif menjadi “rising star’. Arif kemudian mampu menjadi bagian dari desain advokasi. Arif menjadi warna didalam melihat advokasi. 

Di kalangan pergaulan, ucapan “lur” berasal dari kata “dulur” atau sahabat begitu menggema. Ucapan itu kemudian menjadi trade mark didalam masa perjalanan politik di Walhi. Hingga sekarang, ucapan “lur” adalah generasi didalam lintasan sejarah politik Arif. Ucapan ini kemudian bergeser menjadi panggilan “Ketua’ setelah periode politik Arif. Saya kemudian mudah tracking terhadap panggilan “lur’.
Memasuki periode ke 2, Arif kemudian menang dan menjadi Direktur Walhi Jambi. Namun dengan alasan “keluarga”, Arif kemudian memilih untuk menetap di Pontianak. Sebuah alasan yang tidak dihindarkan dan manusiawi.
Sehingga ketika dilakukan PDLH-LB Walhi Jambi kemudian “menugaskan” saya untuk menggantikannya. Praktis selama 4 tahun saya memimpin, jaringan yang sudah dibangun kemudian dilanjutkan. Tidak ada yang istimewa dibandingkan pondasi yang telah diletakkan Arif.
Hari Bumi, 2011
Saya kemudian mengetahui Arif “mempromosikan” drone sebagai alat advokasi dan investigasi di abad modern. Dalam berbagai forum, gagasan menggunakan drone membuat Arif membuat jalan baru (roadmap). Sebuah jalan yang kemudian terbukti menjadi bagian dari berbagai program yang kemudian effektif membongkar kejahatan korporasi dan praktis didalam investigasi.
Kedatangan ke Jambi menjelang bulan Ramadhan adalah bagian dari rencana dan gagasan besar yang terus dikerjakan dengan tekun. Berbagai rencana kemudian disusun dan menjadi pekerjaan besar yang akan dilakukan.
Namun belum diwujudkan berbagai gagasan, suara telephone dipagi hari membuyarkan impian. Saya kemudian tersentak dan terbangun. Orang baik, gagasan besar terlalu cepat meninggalkan kenangan.
Saya kemudian teringat kisah Soe Hock Gie. Tokoh yang dikagumi Arif. Orang Muda terlalu cepat pergi.
Selamat jalan, lur. Cita-cita besarmu akan diteruskan oleh orang-orang yang mengenalmu.

Penulis : Musri Nauli


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi memeringati Hari Lingkungan Hidup dengan mengadakan aksi damai di simpang Bank Indonesia, Telanaipura, Senin (5/6).

"Sekaligus kami dari Walhi dan Sahabat Walhi, mengampanyekan perbankan hari ini masih banyak memberikan kredit ke perusahaan pelaku pengrusakan lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia," kata Abdul, Manajer Kampanye dan Penguatan Jaringan Walhi Jambi.

Walhi menuntut bank-bank yang memberikan kredit harusnya lebih teliti. "Atau memberikan semacam garansi ketika memberikan modal dan kredit. Atau lebih terbuka memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan dan industri kelapa sawit. Misalnya juga menerapkan seperti green kredit dan semacamnya,” ungkapnya.

Pihaknya sudah melakukan tracking ke beberapa bank. Walhi akan mempublikasikan setelah data lengkap.
Sumber : Tribun Jambi


Pembukaan hutan dan lahan untuk industri di sektor Perkebunan skala besar dan Hutan Tanaman Industri tentunya di dukung oleh modal yang  besar, salah satu sumber modal untuk menggerakkan dan memajukan industri tersebut bersumber dari BANK.
Bisa dikatakan untuk berinvestasi di sektor perkebunan dan Hutan Tanaman Industri pemilik perusahaan hanya perlu mendapatkan  modal awal, izin dan kepercayaan dari pemerintah, tentunya dengan berbagai macam cara untuk meloloskan perizinan  dan mendapatkan kepercayaan pemerintah tersebut. Bahkan kita juga mengetahui kalau korupsi di sector pengelolaan sumber daya alam juga berkontribusi sebagai penghancur dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih massif.
Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 masih menyisakan pertanyaan besar bagaimana proses penegakkan hukumnya hari ini, perusahaan yang terbukti dan dinyatakan bersalah divonis bebas, dan pemerintah provinsi Jambi terkesan berpihak kepada kepentingan modal dan investasi semata. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi merupakan wujud komitmen dalam pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi, akan tetapi lahirnya perda dan pergub ini juga menghapuskan kesalahan pelaku usaha dan menghilangkan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan hutan dengan tata cara yang berlaku secara turun temurun.
Alih – alih mengakomodir kearifan lokal yang ada, masyarakat dihadapkan dengan ancaman pidana ketika masih mengelola lahan dengan cara membakar (Merun).
Kalau tidak untuk kepentingan investasi dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar ditambah dengan dukungan oleh sumber pendanaan yang besar dari BANK – BANK yang ada, baik BANK Nasional maupun BANK asing, pastinya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tidak akan melakukan Judicial Review (JR) terhadap UU  32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tentu saling terkait, perusahaan punya kepentingan untuk terhindar dari kerugian atas denda dan sanksi yang dikeluarkan akibat kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dilahan mereka, juga untuk memberikan Jaminan atau garansi Kepada BANK untuk melancarkan pinjaman dalam pengembangan usaha- usaha perusahaan selanjutnya.
BANK sebagai pemberi modal dan pendanaan kepada perusahaan perusak lingkungan dan pelanggar Hak Asasi Manusia sudah seharusnya teliti dalam membuat aturan terkait modal dan pendanaan  yang diberikan kepada perusahaan untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Karena kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di sektor industri baik itu Perkebunan Sawit, Hutan Tanaman Industri dan Tambang juga berasal dan bersumber dari skema pendanaan atau modal  yang diberikan kepada perusahaan – perusahaan yang ada.
Dalam Momentum Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2017 ini, kami yang tergabung dalam Komponen WALHI Jambi Meminta kepada BANK – BANK yang memberikan modal dan Pendanaan kepada perusahaan untuk menghentikan Pendanaan kepada Perusahaan – perusahaan perusak Lingkungan dan pelanggar HAM.
Kepada Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan negara, termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi untuk meletakkan Konstitusi Negara kita sebagai landasan bagi perlindungan terhadap hak asasi warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Kami juga mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar tidak ragu untuk terus membawa kasus kejahatan korporasi ke ranah hukum sesuai Konstitusi dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[1]
“HENTIKAN PENDANAAN KEPADA PERUSAHAAN PERUSAK LINGKUNGAN DAN PELANGGAR HAM
SELAMATKAN UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”
Jambi, 5 Juni 2017
CP : ABDULLAH  ( 085266703201)




[1] http://www.walhi.or.id/2017/05/28/nyalakan-tanda-bahaya-selamatkan-uu-322009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.