April 2017



Pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu beberapa daerah yang menjadi pusat perhatian dan wilayah parah terjadi kebakaran bergiat menelurkan kebijakan, salah satunya provinsi Jambi, lahirya  Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi merupakan wujud komitmen dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan tidak mengakomodir adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembukaan lahan, lemahnya penegakkan hukum terhadap perusahaan yang terbukti di area kerjanya terjadi kebakaran juga menjadi salah satu tanda tanya besar, bahkan akhirnya beberapa terdakwa dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jambi di vonis bebas.

Rudiansyah, memberikan kata sambutan
saat pembukaan acara.

Pada hari Kamis kemarin tanggal 27 April 2017, WALHI Jambi mengadakan kegiatan Seminar Lingkungan yang di adakan di Aula Universitas Batang Hari Jambi. Kegiatan ini juga di adakan masih dalam rangka memperingati Hari Bumi (22 April). Didalam rangkaian kegiatan ini, terdapat juga beberapa kegiatan yang diadakan untuk memeriahkan acara diantaranya, panggung budaya, pameran produk lokal, pameran foto, produk daur ulang sampah, puisi, serta tari tradisional sebagai pembuka kegiatan dan penutup kegiatan.

Kegiatan ini turut mengundang beberapa narasumber-narasumber yang terkait dalam permasalahan lingkungan yang saat ini terjadi terutama di provinsi Jambi diantaranya DLH provinsi Jambi, Dinas Kehutanan provinsi Jambi, DPRD provinsi Jambi, Dinas ESDM provinsi Jambi, serta Musri Nauli selaku praktisi Hukum dan pengamat lingkungan. 

Kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada di provinsi jambi adalah produk hukum yang sama sekali tidak mengakar pada adat dan kebiasaan yang ada, tata cara sekat bakar dan merun yang sudah ada sejak turun temurun di masyarakat yang tersebar di jambi sama sekali tidak diakomodir, hampir di seluruh wilayah dan desa yang ada di Jambi, masyarakat sudah menngenal kebiasaan – kebiasaan dalam pembukaan lahan pertanian.

Narasumber saat memaparkan materi kepada para peserta


Masuknya Industri  perkebunan skala besar,sawit, Hutan Tanaman Industri dan Pertambangan adalah salah satu penyebab dari rusak dan terdegradasinya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang ada, selain itu, aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam pegelolaan sumber daya alam dan hutan  berpatokan pada pengelolaan sumber daya alam dan hutan oleh perusahaan, ketika perusahaan bisa mengelola hutan yang ada dengan izin pemerintah, masyarakat pun bisa mengelola dengan alasan bahwa nenek moyang mereka sudah mengelola lahan dan hutan tersebut, dengan kata lain penguasaan sumber daya alam dan hutan oleh perusahaan dengan skala besar juga menjadi pemicu pembukaan lahan dan hutan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Peserta saat melihat pameran foto yang ditampilkan

Menyempitnya Wilayah Kelola Rakyat juga  memicu pembukaan lokasi – lokasi baru dan penguasaan kembali lahan – lahan yang sudah memiliki izin, ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam dan hutan yang ada juga regulasi yang tidak berpihak menempatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pusaran konflik sumber daya alam yang terjadi.

"Kami ingin dengan diadakannya kegiatan ini dapat membedah dan memberikan pemahaman bersama tekait persoalan lingkungan hidup di Jambi, peran dan keterlibatan semua pihak dalam mendorong lahirnya kebijakan yang adil  dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya di Jambi." terang Donas Irfanda selaku koordinator kegiatan.

Penampilan Musik untuk memeriahkan Panggung Budaya 








Resolusi Parlemen Eropa, Harus Menjadi Pendorong bagi Perubahan Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia


Jakarta, 20 April 2017- Parlemen Eropa dalam sidang pleno tanggal 4 April 2017 menyepakati resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan. Resolusi tersebut mendapat reaksi berlebihan dari pihak pemerintah dan DPR. Reaksi terhadap resolusi tersebut bahkan menjadi tanggung jawab lintas Kementerian di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian. Bahkan dalam perkembangan di dalam negeri, yang dilakukan oleh elit-elit politik seperti anggota DPR jauh dari substansi dan berujung pada kepentingan perebutan kekuasaan. Tidak berurusan sama sekali dengan krisis lingkungan hidup dan persoalan yang dialami oleh rakyat. Respon dari pejabat publik ini menjadi tameng bagi korporasi untuk berlindung menutupi kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan dalam rantai pasok bisnisnya selama ini.

Respon dari pemerintah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bahwa watak dan praktek perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia begitu buruk, melahirkan berbagai konflik dengan masyarakat, melanggar HAM melalui perampasan tanah, militeristik, melanggar hak-hak buruh, termasuk mempekerjakan anak di perkebunan mereka. Praktek ekspansif dan eksploitatif krisis lingkungan hidup yang sulit terpulihkan. Deforestasi dan kebakaran adalah bukti yang paling nyata dari praktek buruk industri perkebunan besar kelapa sawit, ungkap Abdul Wahid dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI mengatakan “kita berharap pemerintah tidak menutup mata atas fakta ini dan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, karena ini akan menjadi preseden buruk bagi upaya pembenahan tata kelola SDA khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan dan upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Jokowi lainnya, seperti moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.

Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan audit terhadap perusahaan, menertibkan HGU dalam kawasan hutan dan perkebunan sawit tanpa HGU dan segera menerbitkan kebijakan moratorium sawit, ujar Maryo Saputra Sanudin dari Sawit Watch.

Mansuetus Darto dari Serikat Petani Kelapa Sawit mengatakan bahwa resolusi ini harusnya dapat mendorong pemerintah untuk membuat peta jalan pengelolaan sawit utamanya bagi petani, disertai dengan kemudahan akses perbankan dan pembinaan untuk meningkatkan produktifitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kita tahu, selama ini petani sawit hanya selalu dijadikan legitimasi, baik oleh korporasi dan para pendukung industri sawit.

Pada akhirnya kami memandang, dari pada menjadikannya sebagai komoditas politik di dalam negeri dan menyalahkan pihak lain, lebih baik resolusi ini menjadi pemicu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tata kelola perkebunan sawit. Nol deforestasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit disertai penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi sawit yang selama ini telah banyak melakukan pelanggaran hukum, serta tidak ada lagi pelanggaran HAM dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, baik terhadap masyarakat adat, petani maupun buruh yang bekerja di perkebunan. Kami juga mendorong agar HGU perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin maupun yang bermasalah, segera diambilalih oleh negara dan diredistribuskan kepada rakyat sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan reforma agraria.(selesai)


Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi:



1.     Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI di 081290400147

2.     Maryo, Sawit Watch di 085228066649

3.     Mansuetus Darto, Presiden SPKS di 081314605024

4.     Abdul Wahid, Transformasi untuk Keadilan Indonesia di 081381464445



Catatan untuk Editor:



1.     Parlemen Eropa dalam sidang pleno tanggal 4 April 2017 menyepakati resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan. Resolusi yang terdiri dari 25 poin pertimbangan dan 60 poin rekomendasi tersebut mendapat mayoritas dukungan 640 suara, 18 menolak dan 28 abstain. Resolusi ini belum menjadi kebijakan yang mengikat karena harus di sampaikan dulu kepada Komisi Eropa.

2.     Tanggal 17/4 lalu menteri perdagangan bahkan mengundang korporasi besar di sektor kelapa sawit untuk berkumpul membahas reaksi terhadap resolusi tersebut. Terhitung 10 CEO dan Komisaris korporasi sawit yang diundang, mereka antara lain; Tumannggor (Komisaris Wilmar Group), Kelvin Tio ( Managing Director Asian Agri), Bachtiar Karim (Chairman Musim Mas Group), Soetjahjono Winarko (Komisaris Sampoerna Group), Franky Wijaya (CEO Sinar Mas Group), Peter Sondakh (Rajawali Group), Gunawan Lim (CEO Harita Group) Franciscus Welirang (Indo Agri), Arif Rahmat (CEO Triputra Agro Persada) dan Widya Wiryawan (PT Astra Agro Lestari).

3.     Namun tidak ada satupun perwakilan dari pihak petani kecil maupun buruh berkebunan diminta pendapatnya meski pemerintah dan DPR mengklaim bahwa resolusi parlemen eropa tersebut berdampak besar pada penghidupan petani dan buruh perkebunan.

4.     Lebih dari satu abad perkembangan Sawit di Indonesia namun banyak persoalan belum terselesaikan. Perkebunan sawit masih dikuasai oleh korporasi besar, sekitar 25 grup usaha kelapa sawit menguasai 3,1 juta hektar lahan kebun kelapa sawit di Indonesia. 3,1 juta hektar sama dengan 31 persen total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia yaitu sebesar 10 juta hektar. Total kekayaan dari 25 grup bisnis tersebut diperkirakan mencapai 69,1 miliar dolar AS. Atau setara dengan 45 persen APBN Indonesia pada tahun 2014 (TUK,2014)

5.     Disisi lain konflik masih terus terjadi, sepanjang 2016, Konsorsium Pembaruan Agararia mencatat 450 konflik agraria dengan luas 1.265.027 hektar. Perkebunan menduduki peringkat tertinggi, dengan 163 konflik atau 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit.

6.     Sawit Watch mencatat pada tahun 2015  jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit mencapai 10,4 juta orang dimana 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas dengan karakteristik yang eksploitatif karena tidak adanya kepastian kontrak, keamanan kerja yang memadai, dan gaji yang rendah. Itulah sebabnya meskipun menciptakan lapangan kerja namun daya serap pekerjaan di perkebunan kelapa sawit tidak mampu mengentaskan kemiskinan namun justru mereproduksi kemiskinan (Li, 2015). Rata-rata buruh perkebunan sawit mendapat gaji kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Jika dihitung berdasarkan harga per ton CPO misalnya 700 dolar dikurangi upah buruh panen (20 dolar), dikurangi upah buruh kebun (5 dolar), dikurangi upah supir truk (0,5 dolar), dikurangi upah buruh pabrik pengolahan (1 dolar), dikurangi upah buruh kantor (2 dolar), maka jumlah yang didapat oleh perusahaan mencapai (671.5 dolar) bandingkan dengan total upah buruh yang hanya (28.5 Dolar). Inilah yang menyebabkan daya sektor ini menarik bagi investor karena keuntungan yang berlipat. Namun tentu saja ini mengabaikan eksternalitas atau dampak produksi komiditas ini terhadap lingkungan hidup dan sosial masyarakat.

7.     Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, Walhi mencatat mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168. 67 perusahaan di wilayah konsesi perkebunan sawit tersebut merupakan penyuplai group perusahaan antara lain Sinarmas, Wilmar, Sampoerna, Marubeni, Cargil, Simederby. Bencana asap ini mengakibatkan kerugian dari sisi kesehatan dan ekonomi. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai 200 trilyun rupiah. Sedangkan proses penegakan hukum terhadap perusahaan tidak bisa tuntas, hanya menyasar pemain kecil bukan pada pemain besar perkebunan kelapa sawit. WALHI Riau mencatat 1,8 juta hektar sawit Riau illegal berada di kawasan hutan.

8.     Dalam resolusi sawit parlemen eropa disebutkan bahwa mereka menyadari bahwa sektor energi menjadi sektor yang menyebabkan 60% dari total impor minyak kelapa sawit Uni Eropa, dari   jumlah itu 46% digunakan untuk bahan bakar. Untuk mencukupi itu dibutuhkan sekitar 1 juta hektar lahan di Negara tropis, untuk itu mereka mendesak komisi eropa untuk mengeluarkan sawit sebagai komponen biofuel pada tahun 2020.

9.     Kemudian juga disebutkan bahwa adanya kontribusi positif dari mekanisme sertifikasi yang ada, RSPO dan ISPO namun belum secara efektif melarang anggotanya untuk tidak melakukan deforestasi dan pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit karena sifatnya yang sukarela, oleh sebab itu dibutuhkan satu sertifikasi sendiri yang berlaku di eropa yang bersifat mengikat bagi sawit yang masuk ke pasar eropa disertai dengan hukuman jika tidak sesuai dengan sertifikasi tersebut.

10.   Meskipun demikian mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ekspansi perkebunan sawit utamanya di lahan gambut dan pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk melakukan restorasi terhdap 2 juta hektar lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan. Penghentian pemberian ijin perkebunan sawit baru dan dukungan untuk melakukan tata kelola sawit utamanya bagi pelaku skala kecil.

Siaran Pers WALHI
pada Peringatan Hari Bumi
Kupang, 22/04/2017-Setiap tahunnya, hari bumi diperingati oleh bebagai kalangan yang menyuarakan penyelamatan bumi. Pada peringatan hari bumi tahun ini, WALHI memperingatinya di Kupang NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai saat ini menghadapi ancaman bencana ekologis dari berbagai aspek.
Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu mengatakan “Kerusakan ekologis harus meletakkan ekologi dan masyarakat sebagai subyek, memberikan akses terhadap rakyat bukan hanya persoalan ekonomi, keterikatan sosial dan kultur rakyat terhadap alam sebagai tempat tinggalnya, lebih memberikan kemungkinan besar untuk menjaga lingkungan dibandingkan memberikan akses terhadap pemodal besar, baik industri ekstraktif maupun perkebunan besar monokultur. Maka pengakuan terhadap Wilayah Kelola Rakyat menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan “bahwa peringatan hari bumi yang menjadi bagian dari rangkaian acara Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup WALHI, dimaksudkan untuk memperkuat dan memperluas gerakan penyelamatan lingkungan hidup, khususnya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dan mendorong negara melalui kebijakannya mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat dari berbagai ancaman ekspansi industri ekstraktif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dampak perubahan iklim”.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang memiliki kerentanan dari dampak perubahan iklim. Sayangnya, kebijakan pembangunan yang berlangsung hari ini, tetap mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah pesisir dan pulau kecil dan mengabaikan keselamatan hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari laut.
Dalam nawacita, Presiden juga berjanji akan menjalankan agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagai jalan untuk mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program redistirbusi tanah 9 juta hektar dan 12,7 juta hektar, perhutanan sosial. Karenanya, dari pulau kecil ini. WALHI mendesak agar agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial harus mempertimbangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hak wilayah kelola rakyat, menyelesaikan konflik, mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di kawasan perdesaan pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, pemulihan krisis lingkungan hidup dan menjawab tantangan perubahan iklim.
Narahubung:
Ony Mahardika (Pengkampanye Pesisir dan Pulau Kecil Walhi Nasional): 082244220111
Etho (Staff Media Walhi NTT): 082237859095
Malik Diazin (Staff Media Walhi Nasional) 0818 0813 1090

Sumber : WALHI Nasional



JAMBI – Peringati hari Bumi, Walhi Jambi lakukan unjuk rasa ke DPRD Provinsi Jambi menuntut agar Perda Karhutla dapat segera di revisi. Bumi sebagai sumber kehidupan, tetapi pada kenyataannya hanya dikuasai oleh korporasi dan banyak merusak lingkungan. 

Pengelolaan sumber kehidupan semakin terancam dengan hadirnya kawasan industri ekstraktif. Terlebih adanya Perda Karhutla yang sangat dirasakan oleh masyarakat begitu menyiksa. Tradisi membakar lahan dengan cara sekat atau yang lebih dikenal dengan merun untuk bercocok tanam tidak bisa dilakukan lagi.

“Intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat begitu masif sehingga masyarakat takut untuk merun,” kata Donas anggota Walhi Jambi, Jum’at (21/4/2017). Aksi yang dilakukan mulai dari Simpang IV Bank Indonesia Telanaipura Kota Jambi menuju ke DPRD Provinsi Jambi, masa aksi menuntut agar pemerintah dapat menindak perusahaan pelaku pembakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2015 lalu tanpa pandang bulu. ✕ Powered by Greatads Menyelesaikan persoalan konflik agraria yang ada di Jambi, Hentikan aktivitas PETI di hulu, di Das dan Sub das Batanghari. 

Segera lakukan revisi perda No 2 Tahun 2016 yang sama sekali tidak mengakomodir dan menghargai kearifan lokal dan adat istiadat dalam pengelolaan lahan. Menurut Popriyanto Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi yang menemui massa aksi, adanya Perda Karhutla selain dapat mencegah kebakaran juga dapat mengidentifikasi adanya ilegal loging ataupun perambah. 

“Perda karhutla juga dapat mengidentifikasi adanya perambah dan ilegal loging,” kata Popriyanto. Dalam perda Karhutla, lanjut Popriyanto, sudah diatur pengelolaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti di Areal Penggunaan Lain (APL) bukan di kawasan Hutan Produksi ataupun dalam kawasan hutan. 

“Jika memang kawan-kawan menginginkan hal itu mari lakukan gugatan hukum bersama agar bisa seperti yang kawan-kawan inginkan,” ujarnya. (ara)

Sumber : lensajambi.id

Peserta aksi berjalan dari Simpang BI sampai ke Kantor Gubernur

"MENUJU KEBIJAKAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DI JAMBI"

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini, Indonesia telah mengalami berbagai bencana dan konflik. Sebagian besar disebabkan pengelolaan sumber daya alam yang "salah urus" dan sama sekali tidak memikirkan aspek lingkungan hidup. 1

Pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat semakin terancam dengan hadirnya kawasan industri ekstraktif. Pemerintah lebih mementingkan peningkatan pendapatan dari investasi industri ekstraktif ketimbang memikirkan sumber-sumber kehidupan rakyat yang semakin terancam dan mengakomodir adat dan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian.

GrindSick, salah satu komunitas yang ikut aksi peduli lingkungan
Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat juga dirasakan di Jambi pasca dikeluarkannya PERDA No 2 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jambi sebagai tempat percontohan (pilot project) berbagai macam program baik nasional dan internasional "dikesankan" sebagai contoh suksesnya penyelamatan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan. Padahal program-program yang telah dilakukan hanyalah "sekedar lipsservice" dari kemasan industri ekstraktif.

Industri ekstraktif telah menghancurkan dan merusak lingkungan hidup. Defortasi yang disebabkan karena penebangan hutan alam (illegal logging), kebakaran hutan dan lahan juga menambah laju cepatnya penghancuran bumi.

Begitu juga pembukaan hutan untuk Industri skala besar seperti perkebunan, pertambangan dan pembukaan kawasan gambut. Belum lagi pencemaran air akibat aktivitas PETI, pencemaran udara karena aktivitas angkutan batubara dan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum maksimal.

Muara dari berbagai pengelolaan sumber daya alam oleh industri ekstraktif menimbulkan berbagai konflik. Data Walhi Jambi menunjukan dalam periode tahun 1998-2012 telah mengakibatkan 80 konflik yang merata dari daerah hulu mulai dari Kerinci, Sarolangun dan Merangin hingga daerah hilir seperti Muara Jambi, Tanjabar dan Tanjabtim, sebagian besar disebabkan "industri rakus lahan" yang juga berawal dari TIDAK ADANYA KEBIJAKAN YANG BERSUMBER DARI RAKYAT DAN PELIBATAN RAKYAT DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG ADA.
DisHut, Dinas ESDM, Kepala Biro Ekonomi dan Pengembangan, saat sesi tanya jawab  dan penjelasan dengan perserta Aksi

Melalui moment peringatan hari bumi ini kami yang tergabung dalam komponen WALHI Jambi, Jaringan Walhi Jambi, Sahabat Walhi dan individu-individu yang peduli meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk :

  1. MENINDAK PERUSAHAAN PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA TAHUN 2015 TANPA PANDANG BULU
  2. MENYELESAIKAN PERSOALAN KONFLIK AGRARIA YANG ADA DI JAMBI
  3. MENGHENTIKAN AKTIVITAS PETI DI HULU, DI DAS DAN SUB DAS BATANGHARI
  4. MEREVISI PERDA NI 2 TAHUN 2016 YANG SAMA SEKALI TIDAK MENGAKOMODIR DAN MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL DAN ADAT ISTIADAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN
Untuk Referensi : 
1. Donas Irfanda : 0852 6614 4156 
2. Deade : 0853 8223 4405


Salah satu masalah besar yang dihadapi di wilayah Provinsi Jambi saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan ini terutama disebabkan oleh ulah manusia,diantaranya adalah aktifitas di sektor hutan, sungai dan lain-lain. Semakin lama permasalahan lingkungan ini semakin menjadi ancaman besar bagi kehidupan di Provinsi Jambi, yang berdampak padaterjadinya bencana alam dan kerugian baik materiil maupun moril.
Eko saat memberikan materi di seminar "Membentuk Generasi Peduli Lingkungan

Sebagai contoh, peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015 di Provinsi Jambi adalah salah satu bentuk perilaku manusia yang tidak berpihak pada lingkungan. Akibatnya kita sebagai masyarakat Provinsi Jambi mendapat dampak negatif dari kebakaran lahan dan hutan  tersebut. Selain peristiwa kebakaran lahan dan hutan di tahun 2015, Provinsi Jambi ditahun 2017 ini juga mengalami peristiwa banjir sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak peduli pada lingkungan.


Dari kedua peristiwa diatas dapat dilihat bahwa perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan semakin meningkat di Provinsi Jambi. Komitmen dan kepedulian terhadap keberpihakan lingkungan di Provinsi Jambi, menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama, baik dilevel pemerintah, NGO maupun masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jambi secara umum dan  khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan, Mahasiswa/i Universitas Jambi Jurusan FKIP yang bekerja sama dengan WALHI Jambi, kemarin pada tanggal 9 April 2017 mengadakan acara Seminar yang bertajuk "Membentuk Generasi Peduli Lingkungan". Dalam kegiatan ini turut mengundang beberapa instansi terkait untuk memberikan pemahaman akan permasalahan lingkungan diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan Provinsi, dan beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi.

WALHI Jambi diberikan kesempatan untuk memberikan materi di acara tersebut, yang dimana kerusakan lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas WALHI Jambi itu sendiri. Eko Mulia Utomo selaku perwakilan dari WALHI Jambi sebagai narasumber di acara seminar tersebut menerangkan "Generasi saat ini perlu diberikan pemahaman tentang lingkungan, agar turut membantu dalam menjaga lingkungan dan menanggulangi kerusakan lingkungan sehingga tidak semakin berdampak parah, karena generasi muda saat ini merupakan penentu bagi kelangsungan kehidupan selanjutnya, dan saya berharap kegiatan dapat dilaksanakan secara continue atau tidak cuma saat ini".
Foto Bersama di Akhir Kegiatan


Rudiansyah saat memberikan kata sambutan
WALHI Jambi - Pengelolaan Sumber daya alam di Propinsi Jambi belum secara maksimal memperhatikan upaya keselamatan rakyat dan lingkungan, sejak awal pemerintahan Zumi Zola masyarakat Jambi di hadapi beberapa persoalan mulai dari penurun harga pertanian rakyat, persoalan konflik agraria, kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sampai pada kebakaran hutan dan lahan. 

Isu pengelolaan Sumber Daya Alam dengan beberapa skema yang dibuat oleh pemerintah (Skema perhutanan sosial serta Reforma Agraria) yang digadang pemerintah rezim ini adalah salah satu isu 
yang harus segera ditanggapi oleh semua masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil, tak tekecuali WALHI Jambi, sebagai salah satu organisasi yang fokus dan bersama masyarakat berjuang untuk merebut kemudian juga harus memastikan masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupannya secara keberlanjutan, maka sudah semestinya kita harus memiliki rencana bersama serta strategi yang disusun bersama untuk memastikan wilayah kelola rakyat tetap pada fungsinya, tidak berkurang apalagi terkonversi menjadi perkebunan sawit skala besar, Hutan Tanaman Industri, juga pertambangan baik legal maupun illegal. 
WALHI Jambi Sebagai organisasi Advokasi, tentunya peran kita dalam mempengaruhi bahkan merubah kebijakan yang tidak pro rakyat haruslah diimbangi dengan kemampuan kita menggali, mendokumentasikan serta yang tidak kalah pentingnya adalah melalukan Riset Advokasi terhadap kebijakan – kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut, lahirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dipastikan dengan hilangnya hak sebagian masyarakat, sebagai contoh adanya Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, didalam PERDA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi ini sama sekali tidak mengakomodir kebiasaan yang ada didalam masyarakat dalam pengelolaan dan pembukaan lahan secara tradisional. Walaupun didalam Undang – Undang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (UU PPLH no 32 tahun 2009) pasal 69 ayat 2 mengakomodir dengan “memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. 

Pada Tanggal 4-5 April 2017 kemarin, WALHI Jambi mengadakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) WALHI Jambi yang merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk menghasilkan Rencana dan Strategis WALHI Jambi 2017 – 2021, tentunya juga dalam Rapat Kerja Daerah WALHI Jambi ini mengundang organisasi atau anggota lembaga WALHI Jambi, yang dimana anggota lembaga WALHI Jambi saat ini terdiri dari :
1. Yayasan Keadilan Rakyat (YKR)
2. Lembaga Tiga Beradik (LTB) Merangin
3. Gema Cipta Persada Unbari.
4. OPPA Gitabuana Club.
5. Mapelbi.
6. Himapastik.
7. Perkumpulan Hijau.
8. Inspera.
9. Walestra
10. G-cinDe.
11. Yayasan Beranda Perempuan
12. KPKA Rimba Negeri.

Dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah WALHI Jambi turut mengundang Eksekutif Nasional WALHI serta Dewan Daerah WALHI Jambi. Ibnu Andrian (Dudung) juga turut di undang dalam kegiatan ini sebagai Fasilitator Kegiatan. 
Foto Bersama di akhir kegiatan

Rapat Kerja Daerah WALHI Jambi ini juga bertujuan agar terwujudnya Mandat untuk menjadi organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Gender, Keadilan Ekologis, Keadilan antar Generasi, Persaudaraan Sosial, Anti Kekerasan dan Keberagaman. Dengan prinsip-prinsip Keterbukaan, Keswadayaan, Profesional, Ketauladanan dan Kesukarelawanan. "Ide dan pemikiran setiap organisasi harus dituangkan secara bersama agar apa yang menjadi perjuangan nantinya adalah perjuangan bersama WALHI Jambi, serta tetap dalam satu koridor visi untuk menjadi gerakan sosial dan lingkungan yang kuat, populis, dinamis dan konsisten dalam memperjuangkan akses dan kontrol rakyat terhadap lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupannya" terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menegaskan.

Memasuki paruh waktu tahun 2017, saya belum menemukan format, desain ataupun arah kebijakan Jambi didalam melihat permasalahan termasuk upaya penyelesaian di sector sumberdaya alam Jambi.Padahal angka-angka kerusakan sumberdaya alam sudah tahap mengkhawatirkan[3]. Tahun 2015 saja, kebakaran telah meliburkan sekolah selama 2 bulan lebih, ISPU mencapai 1200 pm, menyebabkan ISP 20.471 orang[4], menewaskan 3 orang, menimbulkan Rp 221 Trilyun kerugian akibat kebakaran hutan[5]
Image result for musri nauli
Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi 2012-2016

Angka ini kemudian melengkapi Laju kerusakan hutan mencapai 871.776 hektare (ha) selama tiga tahun terakhir. Angka ini melebihi angka deforestrasi nasional yang mencapai 613 ribu hektar. Melengkapi kawasan hutan lindung untuk tambang seluas 63 ribu hektar[6]

Di sector tambang, daya rusak tambang dari areal yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melewati procedural “clean and Clear” sebanyak 190 IUP. Belum lagi reklamasi yang belum diselesaikan meninggalkan lubang yang berbahaya.

Belum lagi aktivitas pertambangan yang mengakibatkan Sungai Batanghari tercemar Merkuri[7]


Semua aktivitas pertambangan kemudian menjadikan “rakyat hanya menikmati debu”. Lingkungan hidup tidak lagi bisa diperbaiki. Industri keruk bumi kemudian meninggalkan lubang-lubang yang menganga tanpa reklamasi tambang.

Akibatnya, daya dukung hutan menjadi berkurang. Selain itu, penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadi banjir dan erosi. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami kebanjiran kemudian mengalami kebanjiran setiap musim hujan tiba. Selain itu timbulnya konflik satwa dengan manusia[8].

Problema ini kemudian melengkapi problema kerusakan hutan sebelumnya seperti pembukaan hutan untuk sawit, tambang dan konflik di sector kehutanan.

Untuk melihat problema kerusakan sumberdaya alam, maka penulis menggunakan berbagai kebijakan untuk melihat bagaimana Negara mampu menyelesaikanya.

Dokumen yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah Prov Jambi No. 10 Tahun 2013 Tentang RTRW Propinsi , RPJMP Jambi, Visi- misi Gubernur/Wakil Gubernur jambi 2016-2021, tim pemberantasan PETI, Adanya tim gambut daerah, Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran di Jambi. Dokumen kemudian dianalisis untuk menjawab kebutuhan terhadap problema kerusakan sumberdaya alam.

Pentingnya membaca dokumen diperlukan untuk melihat arah, desain, format dan upaya penyelesaian kerusakan sumberdaya alam. Dari analisis kemudian dilakukan upaya penggalian format penyelesaian (elaborasi).

Untuk membaca angka-angka kerusakan lingkungan hidup maka haruslah diletakkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi (RPJMP Jambi). Dari hasil analisis terhadap dokumen didalam melihat problema lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka didapatkan hasil sebagai berikut ;
1.   Dokumen RPJMP sama sekali tidak melihat semakin berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi untuk industry (baik sawit maupun tambang).
2.   Tidak terdapat upaya yang kongkrit untuk melakukan reboisasi hutan yang gundul.
3.  Melihat problema hutan di 4 taman nasional (Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Berbak).
4. Tidak ada satupun desaian atau upaya untuk mengembalikan kerusakan lingkungna hidup
5.   Tidak ada satupun upaya ataupun perhatian di sector gambut.

Sedangkan didalam Visi – Misi Gubernur/Wakil Gubernur Jambi 2016-2021 (Visi-misi) yang disampaikan ke KPU Propinsi Jambi justru semakin mengkhawatirkan.
1.      Adanya dokumen yang menyebutkan tutupan masih 70% dawi wilayah Jambi.
2.      Merebut Pulau Berhala[9]
3.      Pemenuhan pelayanan dasar
4.      Pemenuhan listrik 181,07 MW

Membaca dokumen RPJMP Jambi dan Visi – Misi, maka dapatlah dikatakan “cukup menyedihkan”.

Dengan dokumen RPJPM dan Visi-Misi maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Propinsi Jambi belum meletakkan persoalan kehutanan berangkat dari “daya rusak” yang sudah mengkhawatirkan.

Daerah-daerah hulu sungai yang menjadi penyangga dan merupakan daerah yang harus dikembalikan fungsinya tidak dilakukan upaya rehabilitasi.

Daerah-daerah seperti kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang menjadi “water cachctment area” telah rusak namun belum dilakukan upaya rehabilitasi.

Sehingga banjir yang terjadi di Tabir, Batang Asai, Taman Agung (Bungo) Kuningan, Sungai Bengkal, Lubuk Bungur, Punti Kalo,Tambun Arang, Teluk Singkawang (Tebo)[10] – “sekedar gambaran”  - adalah daerah yang tidak mengenal banjir.

Belum lagi banjir yang memutuskan jalan Jambi – Sarolangun akibat sungai meluap di Batang Tembesi diakibatkan kerusakan di hulu Batang Tembesi akibat penambangan emas.

Sekedar gambaran dari banjir awal tahun 2017 memberikan angka-angka yang cukup mengkhawatirkan. Daya rusak yang ditanggung oleh Bumi Jambi akibat pembukaan hutan konversi untuk HTI, sawit, tambang tidak menjadi perhatian dari dokumen RPJMP Jambi.

Yang mengkhawatirkan adalah “paparan” dari Visi – Misi Gubernur/Wakil Gubernur Jambi. Dengan penyebutan “tutupan hutan 70 % wilayah Jambi”, angka ini sungguh menyesatkan.

Dengan kalkulasi luas wilayah Jambi 4,8 juta hektar dikalkulasikan 70% wilayah Jambi, maka menurut dokumen Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur Jambi, maka tutupan hutan Jambi “masih” 3,6 juta hektar. Angka ini sungguh “menggelikan” apabila tidak dikatakan “mengerikan” ataupun “memalukan”.

Padahal berbagai data sudah menunjukkkan Laju kerusakan hutan (deforestrasi) menyebabkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi pada tahun 2007 yaitu 618.891 ha (kritis 614.117 ha dan sangat kritis 4.774 ha). Pada tahun 2011 luas lahan kritis meningkat menjadi 1.420.602 ha (kritis 341.685 ha dan sangat kritis 1.078.917 ha).

Penurunan luasan tutupan lahan hutan Jambi selama kurun waktu 10 tahun berkurang sebesar 1 juta hektar. Dari 2,4 juta hektar pada tahun 1990 menjadi 1,4 juta hektar pada tahun 2000 atau sebesar 29,66 persen dari total luas wilayah Jambi. Pengurangan tutupan lahan hutan ini terjadi di dataran rendah dan pegunungan, yaitu 435 ribu hektar. Sisanya terjadi di lahan rawa gambut.

Belum lagi kawasan hutan sekitar 40 % dari wilayah Propinsi Jambi ternyata tidak diimbangi dengan pemberian izin kepada masyarakat. Masyarakat yang telah berada dan sekitar hutan ternyata mengalami persoalan terhadap “ruang kelola rakyat”.

Dengan penghitungan sederhana, maka “sebenarnya” tutupan hutan di Jambi tinggal 800 ribu hektar. Itupun termasuk didalam kawasan Taman Nasional.

Dengan demikian maka paradigma “tutupan hutan 70% wilayah Jambi” merupakan “ilusi” sebelum reformasi. Ataupun “mimpi” yang belum terbangun disaat kondisi sekarang.

Problema lain adalah pandangan tentang gambut. Kerusakan gambut menjadi “penyuplai” kebakaran tahun 2015. Dengan areal terbakar mencapai 135 ribu hektar[11]  dimana 40% berada di gambut, maka gambutlah haruslah dikembalikan fungsinya dengan cara “perendaman gambut (restorasi gambut).

Didalam dokumen RPJPM maupun Visi – Misi Gubernur Jambi sama  sekali tidak terlihat.  Walaupun adanya upaya “politik” Pemerintah Jambi dengan “hak inisiatif” dari DPRD Provinsi Jambi dengna mengundangkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan dibentuknya Tim Gambut Jambi

Namun upaya pembasahan gambut (restorasi gambut) belum dilaksanakan “berkejaran” dengan waktu “ancaman musim kering” lebih parah dibandingkan dengna tahun 2015.

Di sektor pertanian, negara “abai” terhadap kenyataan konversi lahan pertanian untuk sawit dan tambang.

Pada tahun 1986 tanah di wilayah Jambi meliputi areal persawahan sekitar 99.068 ha (2,2%), areal perkebunan negara dan swasta sekitar 591.044 ha (13,2%), areal tegalan/kebun/ladang/huma sekitar 423.117 ha (9,4%,) areal tanah yang ditumbuhi kayu-kayuan sekitar 609.609 ha (13,6%), areal kehutanan sekitar 1.614.000 ha (36,0%) dan areal pemukiman dan budi daya lainnya sekitar 1.143.162 ha (25,6%)  dari seluruh luas wilayah

Namun kemudian areal persawahan tahun 2012 tinggal 112.174,02. Sedangkan lahan sawah irigasi terus menurun dari 33.839 ha (2008) tinggal 8.446 (2012). Begitu juga penurunan Luas Lahan Tegal/Kebun dari 393.112 (2011) tinggal 374.557 (2012). Angka yang tidak berbeda jauh yang disampaikan oleh Pemerintah Propinsi Jambi.

Berbagai aktivitas manusia seperti kebakaran, alih fungsi kawasan, penggunaan dan penggunaan bibit unggul dalam satu kawasan menyebabkan menurunnya kesuburan tanah.

Akibat kebakaran maka tanah menjadi rusak dan terbuka sehingga ketika terjadi hujan maka lapisan tanah teratas akan terbawa ke sungai dan mengendap disana (sedimentasi). Sungai menjadi dangkal sehingga ketika musim hujan yang panjang akan menyebabkan banjir. 

Belum lagi Sungai Batanghari yang tercemar[12] dan konflik yang belum terselesaikan[13].

Sekedar angka-angka yang telah dipaparkan kemudian membuka mata kita terhadap pandangan negara (baik didalam kebijakan maupun upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungna hidup).

Berangkat dari paparan angka-angka problema lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang telah “diramu” dari berbagai sumber disandingkan dengan RPJMP dan Visi – Misi Jambi, maka persoalan lingkungan hidup di Jambi belum mampu dibaca Provinsi Jambi. Pemerintah Propinsi Jambi belum mampu menjawab apalagi mempunyai desain untuk upaya penyelesaian.

Selain itu meletakkan paradigma “investor” sebagai barometer ekonomi dan pertumbuhan sebagai indicator pembangunan masih melambangkan konsepsi ekonomi “pertumbuhan” (growth). Sebuah konsep usang dan diakui sendiri oleh World Bank sebagai konsep yang justru meminggirkan masyarakat.

Belum lagi konsepsi pembangunan yang dinilai dari indicator terhadap pembangunan fisik seperti “meningkatkan kualitas bandara Bungo” dan RSU Bungo sebagai Pusat Regional Rumah Sakit Regional dan dukungan pendanaan setiap desa Rp 200 juta.

Dengan demikian maka rakyat kemudian “dibiarkan” untuk melakukan tugasnya “mengembalikan fungsi hutan (reboisasi), menyelesaikan konflik, melakukan upaya pembasahan gambut (restorasi gambut).

“Lepas tangannya” Negara selain mengakibatkan tugas rakyat semakin berat dengan “ancaman konflik “semula konflik vertical menjadi konflik horizontal” dan dilarang membuka dengan cara membakar “merun’.





[1] Disampaikan pada Rapat Kerja Daerah Walhi Jambi, 4 April 2017
[2] Direktur Walhi Jambi 2012-2016
[3] Tahun 2015, Walhi Jambi mengadakan penilaian terhadap Indikator Lingkungan Hidup. Formula yang digunakan menggunakan prinsip sebagaimana diatur didalam UU No. 32 Tahun 2009 yaitu “daya dukung” dan “daya tampung”. Dengan menggunakan “Hak hidup yang baik dan sehat”, “daya dukung dan daya tampung”, analisis ilmiah dan pengetahuan local masyarakat, Walhi Jambi kemudian memaparkan angka-angka terhadap kerusakan lingkungan hidup Jambi tahun 2015. Angka ini semakin parah yang ditandai dengan kebakaran tahun 2015 dan banjir yang melanda awal tahun 2017
[4] Data berbagai sumber. Diolah Walhi, 2016
[5] Rp 221 Trilyun kerugian akibat kebakaran hutan, Kompas, 17 Desember 2015. Angka ini terlalu kecil apabila dibandingkan Bahkan menurut penghitungan Basuki Wasis, peneliti IPB yang melakukan penghitungan kerugian kebakaran tahun 2014, dengan areal terbakar 286 hektar untuk tahun 2014  menimbulkan kerugian 44 trilyun. Sehingga dengan kalkulasi 286 hektar saja kemudian dikonversi ke areal terbakar 2 juta hektar maka merugikan 5,2 bilyun atau 2 kali APBN Indonesia.
[6] Koordinasi dan Supervisi KPK tahun 2014
[7] Menurut pakar ekotoksikologi Institut Pertanian Bogor, Etty Riani menyebutkan Semua polutan itu berbahaya, tetapi yang tergawat adalah merkuri, yang dipakai dalam pemurnian emas. Cukup 0,01 miligram per liter (mg/l), logam berat itu sudah menyebabkan kematian. Dalam konsentrasi yang lebih rendah pun sangat berbahaya. Merkuri dalam tubuh bersifat akumulatif. Masuknya Merkuri alias air raksa (Hydrargyrum, Hg) dapat menginfiltrasi jaringan dalam tubuh. Akibatnya, jaringan dan organ rusak, janin cacat, serta intelektualitas (IQ) jongkok. ”Kematian biasanya tidak cepat datang. Pelan, tetapi pasti

[8] Konflik Gajah di sekitar Lanscape Bukit Tiga Puluh di sekitar Taman nasional Bukit Tigapuluh daerah Tebo sering mengalami konflik dengan manusia. Menurut berbagai sumber, Ada sekitar 150 konflik setahun. Sedangkan seringnya peristiwa harimau masuk kampung dan mengakibatkan korban manusia menimbulkan konflik 50 kali setahun. Munculnya konflik satwa disebabkan areal kawasan habitat satwa sudah semakin menyempitnya dengan pembukaan hutan oleh perusahaan perkayuan, pembukaan kebun sawit skala besar dan pertambangan.

[9] Mengenai “Pulau Berhala” tidak dibahas dalam makalah ini.
[10] Data dari berbagai Sumber diolah di YKR
[11] Walhi sendiri mencatat, hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168 titik api, Walhi 2016
[12] Dari 16 titik sampling di sepanjang DAS Sungai Batanghari, lima titik tercemar sedang. Sedangkan sisanya tercemar limbah berat, Kompas, 2 November 2015
[13] Data menunjukkan konflik yang terjadi sekitar 300 -an konflik. Menurut Tim Inventarisir dan Penyelesaian Konflik 80 konflik berkaitan dengan sumber daya alam dan 27 konflik diprioritaskan untuk diselesaikan


Penulis : Musri Nauli

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.