Maret 2017



Jakarta, 31 Maret 2017-Pada tanggal 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan Peninjauan Kembali (PK) gugatan warga Rembang dan WALHI dengan nomor register 99/PK/TUN/2016.  Pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA sesungguhnya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan PT. Semen Gresik harus dibatalkan. Tidak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama atau perubahan luasan. Dengan demikian, maka hukuman pembatalan izin tetap melekat. Ironinya, Gubernur Jawa Tengah secara sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi putusan MA, dengan melakukan penerbitan izin lingkungan baru bagi PT. Semen Indonesia. Upaya hukum sebagai warga negara yang taat hukum diciderai justru oleh pengurus negara.


Meskipun demikian, para petani Kendeng masih terus berjuang mempertahankan lingkungan hidup, tanah, air, dan  mata pencaharian. Mereka telah menempuh beragam cara supaya pabrik semen tidak dibangun di Pegunungan Kendeng, salah satunya dengan melakukan aksi dipasung semen yang dilakukan di depan Istana Presiden, untuk membuka hati dan mata Presiden karena Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah bukan hanya mengabaikan hak Konstitusi warga negara, tetapi juga melakukan berbagai tindakan melawan hukum.


Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan bahwa “Otonomi Daerah tidak bisa dijadikan alasan oleh Presiden untuk lepas tanggungjawab dari kasus ini dan menyerahkan kembali kepada Gubernur yang jelas-jelas telah melawan perintah hukum dan menciderai tata kelola pemerintahan yang baik.  Terlebih sebelumnya, Presiden telah memerintahkan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk menganalisa daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan pegunungan Kendeng”. Dari hasil riset yang dilakukan oleh WALHI pada tahun 2007 menunjukkan bahwa Jawa telah menuju collapse, krisis lingkungan hidup dan sosial terjadi akibat model pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang.


Sebagai salah satu penggugat, WALHI bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya terus mendukung dan mendesak agar Presiden Jokowi mengambil alih kasus ini sesuai kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UU 32/2009. Presiden sesugguhnya memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan ini, karena Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pelanggaran hukum dengan menerbitkan izin lingkungan yang cacat hukum, substansi dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Perjuangan yang telah dilakukan oleh petani pegunungan Kendeng telah melahirkan semangat perjuangan di berbagai daerah yang juga sedang memperjuangkan keselamatan kawasan karstnya yang terancam oleh industri ekstraktif pertambangan, baik milik perusahaan dalam negeri (BUMN/swasta) seperti PT. Semen Indonesia maupun perusahaan swasta/BUMN asing seperti PT. Conch, PT. Indocement/Heidelberg dan PT. Holcim. Dukungan terus meluas dari berbagai kekuatan organisasi masyarakat sipil. Di berbagai daerah di Indonesia, WALHI bersama jaringan melakukan aksi solidaritas diantaranya yang dilakukan oleh WALHI Sulsel, WALHI Sumsel, WALHI Jambi, WALHI Babel, WALHI Riau, WALHI Jabar, WALHI Jateng, WALHI, WALHI Sulteng dan akan terus bergulir di berbagai wilayah lainnya.


Selain sebagai sebuah bagian dari aksi solidaritas untuk mendukung perjuangan petani Kendeng dalam mempertahankan tanah dan airnya. Aksi ini juga sekaligus memperteguh komitmen WALHI untuk terus menyelamatkan kawasan karst yang memiliki fungsi ekologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial budaya masyarakat dan sekaligus sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup di kawasan karst. Selain di Jawa (Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kebumen, Wonogiri dan Kendal), upaya penghancuran kawasan karst juga terjadi di Aceh, Kaltim, Kalsel, Sumbar, Sulsel, Jawa Barat dan berbagai daerah lainnya. Yang mengkhawatirkan, eksploitasi kawasan karst untuk industri semen salah satunya, akan memicu eksploitasi dan masalah di sektor lainnya seperti batubara sebagai penunjang untuk kebutuhan industri semen. Kita tahu, industri tambang batubara juga melahirkan fakta krisis dan pelanggaran hak asasi manusia yang begitu besar. Konflik agraria juga akan semakin meningkat, lahan pertanian dan kehidupan masyarakat terus tergerus. Tentu ini sangat ironi, di tengah Presiden Jokowi berjanji menjalankan agenda Reforma Agraria.


Pemerintah harusnya belajar dari kegagalan negara dalam mengurus kawasan ekosistem rawa gambut, yang melahirkan tragedi asap yang terus berulang dan pada akhirnya berakibat pada kerugian bagi rakyat dan negara yang begitu besar dan membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Karenanya, WALHI mendesak Presiden segera mengeluarkan kebijakan atau peraturan perlindungan terhadap kawasan ekosistem karst yang merupakan salah satu ekosistem esensial dan sekaligus rentan dari ancaman industri ekstraktive dan praktek pembangunan eksploitatif lainnya. (selesai)



Narahubung:

1.     Khalisah Khalid; Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan di 081290400147

2.     Malik Diadzin; Staf Media dan Komunikasi Publik di 081808131090


Catatan untuk Editor:

1.     Amar putusan MA menyatakan; (1) mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, (2) Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Jateng; (3) Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

2.     Pasal 73 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadinya pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

WALHI Jambi -Masalah air bersih merupakan hal yang paling fatal bagi kehidupan kita. Dimana setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Tiga per empat bumi adalah air, sama seperti manusia yang 55% - 78% tubuhnya terdiri dari air. Saking pentingnya air bagi kehidupan, manusia hanya bisa bertahan paling lama lima hari tanpa air. Dalam skala yang lebih luas, air bersih dan sehat sangat penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi. 


Dalam memperingati hari Air Se-Dunia, Mahasiswa Pecinta Alam Gema Cipta Persada Universitas Batanghari Jambi, pada hari ini ( Rabu 29 Maret 2017 ) mengadakan acara seminar dengan tema "Water and Disaster ( Air dan Bencana ) dengan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya dari Badan Lingkungan Hidup Daerah ( BLHD ) Jambi , Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Jambi, Dinas Kesehatan Jambi, dan Walhi Jambi yang diberikan kepercayaan menjadi salah satu narasumber di acara tersebut.


Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi,  yang diberikan kepercayaan sekaligus perwakilan dari Walhi Jambi, menjelaskan tentang masalah-masalah dan tantangan tentang air di propinsi Jambi. "Yang menjadi problem dan tantangan tentang air khususnya di Propinsi Jambi adalah, kualitas air di propinsi Jambi mengalami kondisi kritis, faktor terbesarnya adalah sungai menjadi tong sampah besar bagi pelaku industri dan manusia ( rumah tangga ), dan disamping itu juga di propinsi Jambi belum secara maksimal terintegrasi pengelolaan dan penanganan sungai dengan baik yang bisa menyebabkan air itu menjadi sumber bencana yang pada seharusnya air itu adalah sumber kehidupan bukan sebagai sumber bencana", terang Rudiansyah.

Penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama di akhir kegiatan.

Hentikan Pembangunan Pabrik Semen, Hormati Hak Warga Kendeng Atas Kelestarian Alam
  




Jambi, Jum'at, 24/03/2017, sejumlah individu dari kalangan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas) Mahasiswa, Ormas Tani, Kelompok Pecinta Alam, dan Organisasi Perempuan di Jambi menggelar aksi lilin dan do’a bersama di depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Patmi (48), perempuan tani yang meninggal dunia dalam aksi menolak keberadaan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 
Sejak sepuluh hari lalu, puluhan kaum tani asal Pegunungan Kendeng dan sejumlah aktivis menggelar aksi  mengecor kaki di depan istana negara, menuntut Presiden Jokowidodo bertindak tegas untuk menghentikan pembangunan sekaligus mencabut izin lingkungan pabrik semen milik PT. Semen Indonesia tersebut.



Penolakan itu bukan tanpa alasan. Operasi pabrik semen hanya akan membawa kerusakan lingkungan, terutama kerusakan sumber air dan sungai bawah tanah. Tentu secara langsung berimbas pada kehidupan masyarakat sekitar dalam banyak aspek. Selain sebagai sumber air bersih, mereka juga menggantungkan pengairan sawah dan pertanian palawija dari sumber air yang terdapat di pegunungan tersebut.
Meski aksi itu mendapat dukungan secara luas dari masyarakat di berbagai daerah, pemerintah tetap tidak bergeming. Tuntutan kaum tani Kendeng tidak dikabulkan. Sampai akhirnya, pada hari ke delapan, Selasa (21/3), Ibu Patmi menghembuskan napas terakhir.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Rudiansyah menyatakan, pemerintah harus segera menghentikan operasi dan mencabut izin lingkungan pabrik tersebut.
“Sikap pemerintah yang memaksa pabrik tersebut dijalankan, merupakan bentuk pengabaian hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mengabaikan hak atas sumber-sumber kehidupan. Selain itu, pemerintah harus berhenti menganggap suara Rakyat Rembang sebagai angin lalu, ” tegas Rudi.
Ida Zubaidah, Direktur Yayasan Beranda Perempuan, selain menyampaikan bela sungkawa dirinya juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan tersebut.a 
“Kami berbela sungkawa atas wafatnya Ibu Patmi. Kami mendukung penuh perjuangan Rakyat Rembang melawan kejahatan investasi yang hanya memberi dampak multi-dimensi, khususnya bagi kaum perempuan apabila sumber air mereka dirusak,” kata Zubaidah.
Rudi juga mengingatkan masyarakat Provinsi Jambi, bahwa persoalan warga Kendeng adalah bagian dari persoalan seluruh Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di pedesaan yang setiap hari berhadapan dengan minimnya pembelaan aturan dan kebijakan negara terhadap kelestarian lingkungan dan akses rakyat atas sumber daya alam. 
Untuk diketahui, sebelumnya warga Kendeng bersama penasehat hukumnya telah melakukan gugatan terhadap izin pembangunan pabrik semen. Walhasil, pada bulan Oktober 2016 gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016. Namun pada akhir Desember 2016 lalu, Gubernur Jawa Tengah kembali menerbitkan izin melalui Keputusan Nomor 660.1/32 tahun 2016.

Untuk refernsi:
Rudansyah, 0813 6669 9091
Ida Zubaidah, 0813 6639 9190


Image result for logo walhi
Perlawanan WALHI terhadap 

Jakarta (21/12), Gubernur Jawa Tengah harus patuhi isi Putusan Pengajuan Kembali (PK) Mahkamah Agung nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016, yang diajukan oleh Joko Prianto dkk dan WALHI. Putusan PK ini menyatakan bahwa; Pertama, mengadili dan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat. Kedua, menyatakan batal izin lingkungan PT Semen Indonesia. Ketiga, mewajibkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

WALHI yang merupakan salah satu penggugat dari kasus ini merasa berkepentingan terhadap kelangsungan perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada dalam wilayah izin PT Semen Indonesia tersebut. Sejak diputus oleh Mahkmah Agung tanggal 5 Oktober 2016, putusan Peninjauan kembali ini seakan tidak mampu merubah kebijakan, bahkan Gubernur Jawa Tengah sebagai penerbit izin lingkungan, terkesan dan seolah-olah menafsirkan sendiri putusan PK tersebut. Bahwa tafsir Gubernur cenderung keliru dan melampaui hukum (beyond of the law).


Seperti diketahui di berbagai media massa dengan mengquote pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, berkembang opini bahwa tidak ada putusan PK yang menyatakan PT. Semen Indonesia harus ditutup atau tidak boleh beroperasi. Pendapat yang sering dsampaikan oleh saudara Gubernur Jawa Tengah tersebut cenderung mengabaikan kewajibannya sebagai penerbit izin lingkungan. Dugaan adanya pengabaian bahkan melawan putusan Mahkamah Agung ini nyata terlihat dari upaya saudara Gubernur mencabut izin lingkungan yang lama (yang telah dibatalkan MA) tanggal 9 November 2016 lalu, dan menerbitkan izin lingkungan yang baru yaitu nomor 660.1/30 pada tanggal yang sama, dengan alasan pada pasal 50 ayat (2) huruf a dan b PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

WALHI sebagai penggugat organisasi merasa perlu meluruskan isi dalam putusan tersebut. Supaya masyarakat dan khalayak ramai memahami dan teredukasi atas putusan PK yang membatalkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia tersebut. WALHI merasa meluruskan beberapa hal antara lain : Pertama, kenapa WALHI dan masyarakat memilih mengajukan gugatan atas terbitnya izin lingkungan PT Semen Indonesia, bukan izin operasional atau izin-izin yang lain?. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang disebut dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Izin lingkungan berdasarkan pada pasal 40 ayat (1) dan (2) merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Jika izin lingkungan dicabut baik oleh penerbit maupun oleh pengadilan, maka izin usaha dan/atau kegiatan usaha dibatalkan. Dalam penjelasan pasal 40 tersebut yang dimaksuddengan izin usaha dan/ atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. 

Artinya putusan PK yang mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi PT Semen Indoensia atau izin dengan nama lainya. 

Kedua, Gubernur selaku penerbit izin lingkungan seharusnya menaati isi putusan tersebut, bukan mengambil langkah menafsirkan sendiri dan/atau memberikan opini salah dalam mengartikan putusan PK tersebut. Dalam berbagai wawancara Gubernur menyatakan kurang lebihnya “tidak ada putusan untuk menutup operasi PT Semen Indonesia”. Perlu WALHI tegaskan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk lebih berhati-hati, lebih cermat dan lengkap memberikan pendapat atas putusan pengadilan. Jika Gubernur memahami substansi gugatan, substansi putusan PK, isi dari UUPPLH dan PP Izin Lingkungan, pasti pernyataan tersebut tidak mungkin keluar dari seoarang kepala daerah. Akibat dari pernyataan-pernyataan Gubernur yang cenderung memelintir atau mempolitisasi isi putusan pengadilan, menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Gubernur yang seharusnya membuat rakyat hidup tenang dengan memperoleh keadilan dan kepastian hukum, hilang atas pernyataan Gubernur yang mengartikan putusan PK tersebut. Kedamaian dan ketentraman bermasyarakat menjadi kecemasan. Opini dalam media massa juga akan mengaburkan isi putusan pengadilan. 

Ketiga, Tim kecil yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah seyogyanya bukan untuk menafsirkan isi putusan, bahkan jangan dipakai untuk mengelak dari kewajiban untuk mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Seharusnya tim kecil tersebut dibentuk untuk memudahkan proses pencabutan izin dan memberikan solusi berikutnya. Tim kecil tidak boleh melampaui hukum yang berlaku, apalagi sekarang sudah ada perintah yang jelas dari Presiden RI untuk menyusun KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) di kawasan pegunungan kendeng. 

Keempat, tentang perubahan izin lingkungan PT Semen Indonesia atau Gubernur biasa menyebut adendum Izin Lingkungan PT Semen Indonesia. Dengan dalih pasal 50 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Gubernur mengeluarkan izin lingkungan baru (adendum). Maka WALHI perlu sampaikan, bahwa perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, terhadap izin lingkungan PT Semen Indonesia adalah cacat prosedur dan substansi, bahkan perubahan tersebut melawan norma hukum positif. Jika kita merujuk pada pasal 50 sebagaimana alasan Gubernur menerbitkan izin lingkungan baru, maka sebelum izin baru (perubahan) diterbitkan, ada dua syarat penting pertama yaitu tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/ atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan. Dari tahun 2013 PT Semen Indonesia melakukan aktifitas operasi konstruksi dan sekarang sudah hampir 90%. Kedua, PT. Semen Indonesia mengajukan permohonan perubahan SKKLH melalui penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru atau penyampaian dan penilaian terhadap adendum ANDAL dan RKL-RPL, apakah penyusunan Amdal baru sudah dilakukan? Kita semua menyakini berdasarkan fakta yang ada, bahwa belum pernah ada proses penyusunan Amdal baru. 

Wahana Lingkungan Hidup dengan tegas meminta agar Gubernur Jawa Tengah untuk menghormati putusan MA, dan harus menghentikan operasi pabrik semen, karena tingkat kerentanan dan keterancaman masyarakat dari dampak bencana ekologis yang ditimbulkan dari pabrik semen antara lain pencemaran air tanah, banjir dan kekeringan. 

Ekosistem karst merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia yang harus dilindungi, mengigat karakter hidrogeologi karst sangat unik yang memiliki lapisan tanah yang tipis dan potansial, karena hampir sepanjang waktu dapat menyimpan air dalam jumlah yang melimpah sehingga memilki sumber air bagi kebutuhan warga Jawa Tengah. 

Demikian pernyataan WALHI dibuat, untuk meluruskan perkembangan pendapat dan asumsi yang ada. Sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang sesat dan salah. 

Salam Adil dan Lestari, 


Nur Hidayati Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Muhnur Satyahaprabu, SH Kuasa Hukum 

Contact Person: 
Muhnur Satyahaprabu di 0813.2643.6437




Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB
 TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Walhi Jambi bersama organisasi massa lainnya memeringati wafatnya Bu Patmi yang merupakan salah satu pejuang petani Kendeng, pada Jumat (24/3).
Direktur Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan pengerusakan lingkungan di Kendeng juga dirasakan di Jambi.

"Melihat pengerusakan lingkungan, kita bisa melihat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dari hulu ke hilir di Jambi," katanya.

Dia mengimbau agar aparat dapat menindak tegas para pelaku PETI.
Rudiansyah selaku manajer Walhi Jambi mengatakan ini adalah aksi solidaritas untuk petani Kendeng di bundaran air mancur gubernuran. 
Sumber : Tribun Jambi


Kondsi Sungai Batanghari yang keruh dan mengandung merkuri
























Jambi - Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi menyebutkan saat ini kondisi air Sungai Batanghari memperihatinkan karena berbagai aktivitas industri yang tidak terkontrol.

"Persoalan yang ada di Sungai Batanghari cukup kompleks sehingga fakta menunjukan kondisi dan kualitas air mengalami perubahan yang signifikan dan kondisinya memprihatinkan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah di Jambi, Rabu.


Rudi mengatakan faktor terbesar dan utama penyebab menurunnya kualitas air itu adalah adanya pembangunan industri dan pabrik di sekitar badan sungai sehingga pembuangan limbah industri juga muaranya mengalir ke sungai.

"Belum lagi ditambah persoalan adanya aktivitas penambangan ilegal dan kerusakan kawasan hutan di daerah hulu sungai yang marak dan tidak terkontrol," katanya.

Dengan kondisi air di Sungai Batanghari yang keruh saat ini sudah jarang lagi masyarakat yang memanfaatkan air tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti untuk dikonsumsi.

"Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sudah jarang memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari, sekarang justru lebih banyak pakai sumur," katanya.

Bahkan kata Rudi, kondisi air di Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu juga pernah disinggung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat kunjungan kerjanya dalam rangka meresmikan Jembatan Pedestrian di Kota Jambi yang dibangun diatas perairan Sungai Batanghari. 

"Kondisi air Batanghari yang keruh pernah disinggung Wapres, bahwa air Batanghari sekarang berbeda dengan yang dulu, dulu itu jernih," katanya.

Menurutnya, dalam menanggapi persoalan tersebut sangat dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaan yang harus segera dilakukan agar kualitas air Batanghari tidak tercemar limbah berat yang dapat membahayakan manusia.

"Menurut saya pemerintah perlu ada segera sinergitas dan kesatuan dalam pengelolaan sungai, apabila lambat maka ke depannya kondisi air semakin memprihatinkan," katanya menjelaskan.

Bertepatan dengan Hari Air Sedunia ke-XXV yang jatuh pada 22 Maret 2017 itu, Rudi mengatakan bahwa makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk keberlangsung hidup. 

Sehingga diingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian sungai dan air untuk keberlangungan hidup.


Sumber : Antara News

KBRN, Jambi : Kondisi hutan di Provinsi Jambi saat ini dalam kondisi kritis. Oleh sebab itu diperlukan perbaikan dalam proses kontrol dan pengawasan hutan di Provinsi Jambi agar penggundulan hutan atau deforestasi dan berkurangnya luasan tutupan hutan dapat terkendali dan tidak semakin meluas.
Hal itu disampaikan Direktur WALHI Jambi , Rudiansyah menyikapi Hari Hutan se Dunia yang diperingati setiap 21 Maret. 
“Dari data base WALHI Jambi tahun 2015, dari luasan hutan di provinsi Jambi yang luasannya mencapai 4, 9 juta hektar,  1,5 juta hektar diantaranya telah dikuasai oleh korporasi atau industri sektor kehutanan, dan sekitar 150 ribu hektar diantaranya dikuasai masyarakat dengan skema perhutanan social,” ujar Rudiansyah, Selasa (21/3/2017).
Selain itu, dari data mitra WALHI yang melakukan analisa tutupan luasan hutan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengurangan luasan tutupan hutan mencapai antara 500 hingga 800 ribu hektar, atau jika dirata-rata, dalam satu tahun terjadi pengurangan luasan tutupan hutan seluas 100 ribu hektar.
Penyebab berkurangnya luasan tutupan hutan terjadi karena tiga factor utama, yaitu adanya proses perijinan sector kehutanan yang sampai saat ini masih terjadi.
“Meski SK perizinan sector kehutanan sudah lama dikeluarkan, namun aktifitas pembukaan lahan atau landclearing baru dilakukan saat ini,” ungkap Rudiansyah.  Selain itu, adanya aktifitas illegal dan krisis ekologi juga menjadi penyebab deforestasi.
Menurut Rudiansyah, pemerintah selaku pemegang otoritas tinggi dalam prlindungan dan pengelolaan hutan, untuk meningkatkan control dan pengawasan hutan, yang saat ini masih lemah. (TW/AA) 
Sumber : www. RRI.co.id

Masyarakat tradisional memiliki tradisi sendiri membakar hutan

VIVA.co.id – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang melarang aktivitas pembukaan lahan dengan acara membakar dinilai  mengabaikan sistem pertanian masyarakat tradisional.
“Beberapa masyarakat punya cara dan tradisi dalam membuka lahan. Namun tidak berimplikasi dalam kebakaran lahan yang besar,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Rudiansyah, Selasa, 14 Maret 2017.
Rudiansyah pun mencontohkan pola sekat batas lahan yang kerap diterapkan oleh masyarakat tradisional. Sistem itu terbukti selama beratus tahun tidak membuat hutan terbakar. (Baca: Belajar dari Mereka yang Membakar Hutan)
Salah satu lokasi kebakaran lahan pada Tahun 2015, PT. Ricky kurniawan kertapersada, Pada 26 Januari 2017 lalu, petinggi PT RKK Munadi yang menjabat kepala operasional divonis bebas di Pengadilan Negeri Sengeti, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi. .
Atas itu, menurut Rudiansyah, perda dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di daerah itu, sedianya hanya tepat disasarkan untuk korporasi atau perusahaan.
“Tapi untuk komunitas harus dikaji lebih dalam. Atau Perda ini dalam pengecualian dan pemerintah tidak ada solusi,” katanya.
Benturan dengan UU
Menurut Rudiansyah, selama ini sistem pengelolaan lahan oleh masyarakat tradisional sesungguhnya telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam ketentuan itu di Pasal 69 Ayat 2, telah diatur bahwa masyarakat tradisional bisa membuka lahannya dengan cara membakar hutan maksimal dua hektare.
“Ini (Perda) kan sama saja menjebak masyarakat. Akhirnya peraturan ini dihadapkan pada masyarakat. Pasti kriminalisasi akan muncul," katanya.

Senada dikatakan perwakilan dari Perkumpulan Hijau, Feri. Ia mengkhawatirkan perda yang kini telah diluncurkan oleh pemerintah Jambi itu akan berujung pada kriminalisasi masyarakat tradisional.
Feri mencontohkan tradisi Manduk di Jambi. Dimana, dalam tradisi ini seluruh masyarakat terlibat dalam mengawasi, menjaga dan bergotong royong dalam membuka lahan dengan cara membakar.
Dan tradisi itu pun tidak pernah berdampak pada bencana kebakaran hutan dan lahan. Atas itu juga, ia menduga kuat ke depan perda yang mengatur larangan pembukaan lahan itu justru memang akan menyasar ke masyarakat.
“Yang banyak kena ini kan masyarakat. Sementara perusahaan nggak,” ujarnya.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/893657-larangan-bakar-hutan-di-jambi-ancam-masyarakat-tradisional

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.