Juni 2016

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi) pada hari Jumat 24 Juni 2016  mengadakan Dialog Publik bersama penggiat lingkungan yang ada di Jambi,Kelompok Pecinta Alam,Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Non Pemerintah yang ada di Jambi,serta media  baik Lokal maupun Nasional.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman pada saat pemaparan Materi
Dialog Publik kali ini membahas bagaimana pasca COP 21 hasil dan laporan  dari COP 21 Paris di tingkatan provinsi dilaksanakan,sebagai Narasumber dari Pemerintahan Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi,  dalam paparannya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahmana memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan arah kebijakan RPJM 2016 – 2021 yang dalam misi ke empat menyebutkan bagaimana peningkatan jumlah perizinan PHBM, bagaiamana peran pemerintah dalam memfasilitasi Agroforestry, Silvo fishery di areal kerja pemanfaatan kawasan hutan dan melakukan identifikasi calon lokasi PHBM, dengan prioritas daerah open acses.
Akademisi dari fakultas kehutanan Universitas Jambi Dr.Forst .Bambang Irawan memaparkan bagaimana perubahan Fungsi lahan yang ada berpengaruh terhadap perubahan iklim,selain itu perubahan fungsi lahan juga berpengaruh pada perubahan fungsi ekologi,ekonomi dan sosial.
Budiman dari perwakilan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan Gambut memaparkan bagaimana Industri perkebunan Sawit skala besar memberikan pengaruh dan dampak bagi perubahan dan pergeseran kalender musim yang ada di Desa.
Kebakaran hutan dan lahan Gambut karena turun nya muka air akibat pembukaan kanal oleh perusahaan sawit,dulu masyarakat juga membuka lahan dengan cara membakar,akan tetapi api tidak sampai merambat karena Gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pemabakaran juga di jaga,dan pola yang dipakai masyarakat pada saat melakukan pembakaran juga berbeda,hanya kayu dan dahan yang kering saja lah yang dibakar.
Pemaparan selanjutnya adalah bagaiamana Wacana Keadilan Iklim selama ini berkembang di Dunia,pasca paris agreement tentunya masih banyak pekerjaan yang akan dilakukan, Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Paparan dari Direktur Eksekutif Walhi Jambi ini menutup sesi pemaparan  dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sembari menunggu Bedug dan Adzan Maghrib pertanda buka puasa.

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.

Usai sudah pertemuan “Paris Agreement 2015” di Paris akhir tahun 2015. Delegasi berbagai Negara pulang dengan pikirannya masing-masing.

Negara utara[1] gembira setelah bisa memindahkan persoalan perubahan iklim (greenwash) ke Negara selatan. Sedangkan Negara selatan bergembira dan “membayangkan” proposal proyek “perubahan iklim (climate change).

Sebelumnya “perselisihan” antara Negara utara dengan Negara selatan, dimana Negara selatan “justru” menuntut Negara utara mengurangi pemakaian konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Negara utara bertanggungjawab terhadap penggunaan bahan bakar fosil, minyak, batubara dan gas alam untuk menghasilkan energy. Energi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi industry dan konsumsi yang massif.

Sedangkan Negara utara “menuntut” kepada Negara selatan untuk mengurangi deforestrasi dan menjaga “hutan dengan tutupan yang baik (forest cover)”, mengurangi pemakaian lahan untuk industry seperti sawit dan protect lahan gambut. Keduanya “berseteru” di forum “COP Paris 2015”.

Negara utara maupun Negara selatan “bertahan” dengan konsep proposal dan saling menyalahkan. Sehingga “keengganan” keduanya kemudian membuat rincian sehingga bisa memastikan agar suhu bumi tidak mencapai 2 derajat celcius. Padahal menurut ahli  “memaksa” agar memangkas emisi karbon dioksida hingga 70% pada tahun 2050. Kesemuanya tertuang didalam dokumen resmi “Paris Agreement 2015”.

Namun proposal REDD ternyata tidak berjalan dengna baik. Australia yang mengucurkan dana hingga 30 juta Australia terhadap wilayah seluas 120.000 ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, telah membawa banyak persoalan bagi masyarakat di wilayah proyek. Proyek ini melibatkan 7 desa, 5 dusun dan 2 dukuh. Tidak adanya partisipasi public, perencanaan bersama yang tidak dilakukan hingga masyarakat yang dilibatkan sama sekali tidak mengetahui tentang mekanisme dan tanggungjawab menjaga kawasan didalam proyek REDD. Sehingga tidak salah kemudian program ini kemudian dinyatakan gagal total[2].

Program di Hutan Ulu Masen, Aceh tidak mengalami kemajuan.  Bahkan Gubernur Aceh justru memberikan izin kepada sawit di kawasan gambut Rawa Tripa di Aceh.

Dalam laporannya, Friends of Earth (FoE) memotret di proyek percontohan the N'hambita di Mozambik, the Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) di Indonesia dan penerapan REDD+ di Peru[3]. FoE menyatakan pelbagai proyek tersebut merupakan contoh nyata proyek global itu hanya memfasilitasi penggunaan energi fosil, daripada mencegahnya. Sehingga FoE kemudian menyatakan tema Perubahan iklim merupakan solusi palsu

Namun bukan melakukan koreksi terhadap kegagalan proyek REDD, para sponsor, donator kemudian mengagendakan dengan cara lain. Dari Hutan ke Bentang Alam[4]. Padahal 300 juta rakyat tergantung dari hutan baik masyarakat adat, peramu hutan, pencari damar atau pencari rotan[5]

Dari pendekatan ini, Walhi yang menjadi bagian dari gerakan melawan “perubahan iklim (climate change) dengan menawarkan paradigma yaitu “climate justite (CJ). Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Gerakan Climate Justice muncul dari pertemuan perjuangan sosial dan lingkungan. Gerakan yang berakar dari gerakan lingkungan pada tahun 2000-an paska konferensi tentang Iklim PBB tahun 2007[6]

Dalam berbagai sumber disebutkan Keadilan iklim didasarkan kepada pemahaman kepada tindakan mendesak yang diperlukan untuk mencegah perubahan iklim yang didasarkan kepada solusi yang dipimpin oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Message yang hendak disampaikan didalam term keadilan iklim kepada keadilan iklim didasarkan “bumi satu” tidak bisa menghentikan perubahan iklim apabila kita mengubah ekonomi berbasis korporasi-neo-lebaral namun kemudian berhenti kepada masyarakat yang berkelanjutan. Korporasi global harus dihentikan.

Dalam tafsiran yang lain, disebutkan keadilan iklim memberikan ruang terhadap akses terhadap hutan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hak atas kesehatan, ancaman pangan, hak terhadap air bersih, hak terhadap anak dan keuntungan ekonomi (economic benefit).

Dalam diskusi lebih lanjut selain memberikan hak-hak kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai penyerap karbon, maka harus dibicarakan tentang ganti ruti (kompensasi) yang membuat masyarakat menjadi dihargai.

Penghitungan terhadap kompensasi dilatarbelakangi dengan penghitungan yang adil, partisipasi dari berbagai pihak dan tentu saja mempertimbangkan keadilan.

Sebagai contoh. Penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon oleh perusahaan migas seperti Chevron, Exxon dan Shell maka perusahaan diminta pertanggungjawabkan untuk mengembalikan emisi karbon kepada masyarakat yang telah menjaga hutan. Perusahaan harus membayar kompensasi dan penghitungan dilakukan secara bersama-sama. Baik dari pendekatan scientif dengan penghitungan maupun dengan dampak yang ditimbulkan.

Pendekatan inilah yang kemudian mendasarkan kepada tanggungjawab negara-negara utara untuk membayar kompensasi kepada upaya perbaikan lingkungan sebagaimana telah menjadi pedoman didalam dokumen “The UN Guide principle Bisnis and human right”. Prinsip yang telah ditetapkan didalam pertemuan di Oslo

Keadilan iklim mencakup kepada fokus dan penyebab perubahan iklim. Kemudian  karena itu diperlukan perubahan sistemik.

Komitmen ini kemudian juga membicarakan tentang bagaimana mengatasi beban dari dampak perubahan iklim terhadap terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dari ranah inilah maka tercipta “keadilan iklim” dari bandul keseimbangan antara “penyebab” dan penyumbang emisi karbon dan dampak kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai penyerap emisi karbon.

Dari berbagai studi menunjukkan mekanisme internasional telah membuka ruang untuk menerima berbagai keluhan (Griven).

Hukum Eropa sudah membuka ruang melalui mekanisme “Euro Comission Human Right”, hukum bilateral antara negara, hukum regional seperti “Asean Haze Treaty art”, human right Asean. Ataupun dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme complaint terhadap negara asal perusahaan maupun menggunakan hukum nasional negara asal perusahaan.

Sedangkan di Indonesia, perangkat peraturan sudah disiapkan. Mekanisme melalui Komnas HAM, gugatan ke pengadilan (Court), protes kepada perusahaan dan memobilisasi petisi dari publik. Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari perlawanan dari masyarakat yang terkena dampak dan kerugian dari perubahan iklim.

Keadilan iklim merupakan “kesempatan” kepada partisipasi public dari dampak dan kerugian (lost dan damage) perubahan iklim.

Sudah saatnya partisipasi public meminta tanggungjawab Negara didalam melindungi keberadaan masyarakat. Perubahan iklim yang disebabkan oleh Negara-negara utara didalam menghasilkan emisi karbon harus diberi tanggungjawab sehingga terjadinya keadilan iklim.






[1] Negara utara sering dipadankan kepada Negara-negara maju yang mempunyai tingkat konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Sebagian juga menyebutkan sebagai Negara Annex I
[2] Temuan penelitian Erik Olbrei dan Stephen Howes di Australian National University dalam penelitian Kalimantan Forest Carbon Partnership. Bahkan senator dari Partai Hijau Australia Christine Milne didalam rapat dengar pendapat di senat Australia menyebutkan proyek REDD Australia di Indonesia telah gagal total, 21 Mei 2012
[3] FoE International dalam riset yang berjudul The Great REDD Gamble: Time to Ditch Risky REDD for Community-based Approaches that are Effective, Ethical and Equitable, 16 Oktober 2014
[4] Pada Bulan Juni 2012, Wakil Presiden Bank Dunia dan duta khusus untuk perubahan iklim, Rachel Kyte, telah menulis tentang “Pendekatan Bentang Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan” (Landscape Approaches to Sustainable Development) yang dilaporkan pada hari Pertanian dan Pembangunan Pedesaan saat Konferensi Rio+20 – konferensi yang sama yang menggantikan ‘Sustainable Development’ dengan ‘Green Economy’.
[5] REDD beralih dari hutan ke bentang alam: Serupa, namun lebih luas dan dengan risiko lebih besar untuk menyebabkan kerusakan, Walhi, Jakarta, 2016, Hal.
[6] Global Modernity and Social Contestation, Geoffrey Pleyers,

Akhir-akhir ini, KPK berkonsentrasi terhadap potensi korupsi di sektor Sumber daya alam. Pada tanggal 11 Maret 2013 lalu, Nota Kesepakatan Bersama telah ditandatangani 12 Kementerian/Lembaga, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan akar masalah sektor sumber daya alam atau sektor kehutanan. Ke-12 instansi itu antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan Bappenas (NKB). NKB ini berlaku sejak ditandatangani hingga 11 Maret 2016 dan dilaksanakan secara keseluruhan di 18 provinsi.

Untuk di Jambi sendiri, Hasil analisis investigasi KPK memastikan 50 % areal tambang di Jambi belum tahap clean and clear. Dengan demikian, maka dari 398 Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari 21 IUP pertambangan mineral dan 377 IUP pertambangan batubara sudah bisa dipastikan sebagian besar bermasalah.

Belum lagi pemberian izin tambang di areal yang dilarang oleh UU. Data dari Dirjen Kementerian Kehutanan menunjukkan sebanyak 14 perusahaan tambang beroperasi di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Jambi.

Jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam hutan lindung sebanyak 5 perusahaan. Hutan lindung yang digunakan untuk pembukaan tambang seluas 63,6 ribu hektar.



Kelima perusahaan adalah PT Aneka Tambang (Antam) seluas 5.664 hektar , PT Delapan Inti Power seluas 281 hektar, PT Jambi Gold seluas 49,9 ribu hektar, PT Semen Baturaja seluas 671 hektar, dan PT Tunas Prima Coal seluas 7 ribu hektar.



Hutan yang beroperasi di dalam kawasan hutan konservasi sebanyak 9 perusahaan, dengan total luas hutan konservasi yang digunakan untuk pembukaan tambang 6,3 ribu hektar.

Kesembilan perusahaan adalah PT Abdi Pertiwi Loka seluas 1.548 hektar, PT Antam seluas 429 hektar, PT Arta Bevimdo Mandiri seluas 1.937 hektar, PT Batu Alam Jayamandiri seluas 49 hektar, PT Geomineral Bara Perkasa seluas 31 hektar.



Selanjutnya, PT Jambi Gold seluas 6 hektar, PT Tunas Prima Coal seluas 132 hektar, PT Wilson Citra Mandiri seluas 70 hektar, dan PT Sarwa Sembada Karya Bumi seluas 2 ribu hektar.

Dalam aturannya, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi tidak boleh digunakan untuk pembukaan pertambangan. Yang diperbolehkan adalah Hutan Produksi, itu pun harus melalui proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Setahun kemudian pada tanggal 10-12 November 2014, diadakan pertemuan nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan NKB. Masing-masing Kementerian/lembaga/kepala Daerah kemudian menyampaikan hasil pelaksanaan dari rekomendasi yang telah disepakati. KPK menggunakan istilah “melakukan koordinasi dan supervisi untuk memastikan dilaksanakannya kewajiban oleh KK dan PKP2B terkait dengan kelanjutan operasi, luas wilayah, penerimaan negara, pembayaran pajak, PNPB, jaminan reklamasi, jaminan paska tambang.

Dalam catatan Walhi Jambi, pemberian izin untuk tambang berkaitan dengan politik lokal terutama Pilkada. Setahun menjelang pilkada, setahun setelah pilkada pemberian izin dengan obral dilakukan. KPK sendiri menyebutkan IUP Pemilukada.

Selain itu juga, kerusakan tambang ditandai dengan bocornya pipa minyak Pertamina di Muara Jambi, sungai Batanghari yang keruh, banjir langganan yang terus menerus. Padahal dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 milyar berbanding terbalik dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan yang menghabiskan 300 milyar

Menurut JATAM, luas tambang sudah mencapai 1.092.120,40 ha atau 20 % dari luas wilayah daratan wilayah Jambi 5,1 juta. Angka yang tidak berbeda jauh dari temuan KPK.

Bahkan secara rigid, bahkan JATAM telah mengeluarkan peta konsensi tambang dan kaitannya dengan calon parlemen.

Selain itu, untuk memastikan laporan yang telah disampaikan oleh Kementerian/lembaga/Kepala Daerah, berbagai komponen masyarakat sipil yang berasal dari Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung kemudian menghasilkan catatan penting.

Dari hasil investigasi KPK yang merekomendasikan mencabut 121 izin yang tumpang tindih di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, yang dicabut hanya sebanyak 8 izin (Presentasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada Semiloka NKB, 11 November 2014, Jakarta).

Di Sumsel misalnya, sebanyak 53 izin pertambangan telah beroperasi produksi di kawasan hutan dengan luas total wilayah operasi mencapai 136.449 ha. Namun faktanya yang baru mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hanya 23 perusahaan saja dengan luas hanya 6.742 ha. Ini menunjukkan bahwa diduga sebanyak 30 perusahaan yang sudah beroperasi produksi melakukan tindakan illegal di kawasan hutan

Untuk Babel, dari total 1.085 izin pertambangan, KPK merekomendasikan mencabut 121 izin yang tumpang tindih di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya, yang dicabut hanya sebanyak 8 izin (Presentasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada Semiloka NKB, 11 November 2014, Jakarta). Data ini menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah di Babel tidak serius dalam melakukan penataan izin sektor pertambangan.

Sedangkan di Jambi dari dari 50 % areal tambang di Jambi belum tahap clean and clear (398 Izin Usaha Pertambangan), baru 141 yang telah dicabut oleh berbagai Kepala Daerah di Jambi[2].

Data ini menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah di Babel tidak serius dalam melakukan penataan izin sektor pertambangan. Untuk Sumsel, Jambi dan Babel perkembangan pencabutan izin sangat lamban.

Potensi Kerugian Penerimaan [3]

Berdasarkan perhitungan land rents yang mengacu pada PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Bukan Pajak, diperoleh selisih yang signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. Selisih antara realisasi penerimaan daerah dengan potensinya kami sebut sebagai potensi kehilangan penerimaan (potential lost). Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba di tiga provinsi di Sumsel, Jambi dan Babel menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp. 248,693 Miliar lebih di Sumsel; Rp 50,467 Miliar lebih di Jambi; dan Rp.6,596 Miliar lebih di Bangka Belitung. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di tiga provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 305,757 Miliar lebih.

Kawasan Ekologi Genting

Namun terhadap kawasan-kawan penting yang dikategorikan sebagai kawasan ekologi genting, Walhi Jambi memandang sebanyak 14 perusahaan tambang beroperasi di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Jambi merupakan pintu masuk kepada KPK untuk dapat memproses secara hukum.

KPK diharapkan dapat memproses siapapun yang terlibat terhadap “upaya” penghancuran kawasan-kawasan ekologi genting.

Kawasan yang termasuk kedalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi yang tidak dibenarkan aktivitas tambang membuktikan “adanya” upaya sistematis penghancuran hutan di daerah-daerah hulu sungai Batanghari.

Padahal kawasan hulu Sungai Batanghari merupakan tempat tinggal masyarakat adat yang bermukim di Jambi Hulu[4] (F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar menyebutkan “masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu yang terletak di Muara Bungo, Bungo dan Sarolangun, dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938)

Selain itu juga Kabupaten Sarolangun sendiri sudah menetapkan, kawasan tersebut tercatat ada sebelas hutan adat yang sudah diakui pemerintah, yakni hutan adat Pengulu Laleh (128 ha), hutan adat Rio Peniti (313 ha), hutan adat Pengulu Patwa (295 ha), hutan adat Pengulu Sati (100 ha), hutan adat Rimbo Larangan (18 ha), hutan adat Bhatin Batuah (98 ha), hutan adat Paduka Rajo (80 ha), hutan adat Datuk Menti Sati (78 ha), hutan adat Datuk Menti (48 ha), hutan adat Imbo Pseko (140 ha), dan hutan adat Imbo Lembago (70 ha)[5].

Penghancuran kawasan ekologi genting akan berdampak kepada sungai-sungai di Batang Asai dan Sungai Batang Limun. Sungai di hulu yang mengairi Sungai Batanghari. Sungai Terpanjang di Sumatera.





[1] Disampaikan pada Diskusi Multipihak Mendorong Penerapan BMP oleh Pelaku bisnis/pemegang izin usaha pertambangan di Propinsi Jambi, Jambi, 23 Juni 2016
[2] Dalam evaluasi tahun 2015, Jambi sudah mencabut seluruh IUP tambang yang bermasalah. Dan Jambi merupakan salah satu daerah yang cukup progresif didalam melaksanakan temuan dari korsup KPK Minerba.
[3] Penghitungan dilakukan dengna mengacu PP No. 9 Tahun 2012 dan dilakukan oleh tim ahli yang menghitung potensi kerugian Negara. Namun yang menjadi catatan penting didalam pembahasan penghitungan, terhadap akibat tambang belum dimasukkkan menjadi catatan penting didalam penghitungan potensi kerugian Negara.
[4] F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar menyebutkan “masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu yang terletak di Muara Bungo, Bungo dan Sarolangun, dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938.          
[5] Jambi Ekspress, 26 November 2014

Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP UNFCCC) telah menyepakati agar suhu bumi tidak boleh mencapai 2 derajat celcius. Ketakuan manusia terhadap suhu bumi mencapai 2 derajat celcius akan menciptakan bencana iklim yang berkepanjangan seperti Gagal panen, cuaca ekstrem hingga tidak teraturnya musim tanam dan musim panen menyebabkan kekurangan pangan yang dibutuhkan oleh manusia.
Berbagai ahli kemudian “memaksa” agar memangkas emisi karbon dioksida hingga 70% pada tahun 2050 (Paris Agreement 2015).
Pada pertengahan 2007, UNFCCC meminta kelompok negara-negara industri anggota G8 (Negara Annex 1 yang biasa juga disebut sebagai Negara-negara utara) untuk memberi dukungan politik dan pendanaan terhadap rencana baru Bank Dunia yaitu fasilitas kemitraan karbon hutan atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Ide dasar dari negara-negara utara membayar negara-negara selatan untuk melakukan upaya untuk mengurangi penggundulan hutan dalam wilayah negara mereka. Salah satu usulan adalah dengan memberi bantuan keuangan untuk kepentingan tersebut.
Angka cukup menggiurkan hingga mencapai US$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) pertahun dari negara-negara maju dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah kerusakan hutan.
Namun komitmen dunia terhadap penggunaan emisi karbon dioksida menimbulkan ambigu. Negara-negara maju sama sekali tidak mau menurunkan penggunaan emisi karbon dan kemudian bertindak seperti “sinterklas” dengan mengucurkan dukungan pendanaan kepada Negara-negara berkembang.
Sementara negara berkembang yang menerima dukungan pendanaan dari Negara maju justru terjebak dengan proyek-proyek yang berbau “perubahan iklim” dengan membangun contoh-contoh yang kemudian terbukti gagal.
Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus menghasilkan emisi karbon dan menyatakan tidak bersalah kemudian menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.
Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon hingga 29% tahun 2030. Komitmen ini dibangun sebagai bagian dari sikap Pemerintah Indonesia untuk memenuhinya dengan cara “moratorium hutan primer dan konversi lahan gambut dan “ambisi” penggunaan energi terbarukan mencapai 23 % tahun 2030.
Namun upaya Pemerintah Indonesia bertentangan dengan fakta-fakta di lapangan. Di Jambi sendiri, deforestrasi telah menyebabkan masalah besar.
Dari 2,1 juta kawasan hutan, tutupan hutan relative baik tinggal 800 ribu. Namun 800 ribu hutan berada di Taman Nasional, Hutan Lindung dan Hutan yang berada di lereng dengan kemiringan mencapai 40 derajat.
Konversi gambut telah merusak ekosistem gambut mencapai setengah luas gambut (Studi Pengolahan Lahan dan Hutan Gambut, Februari 2015).
Dari 700 ribu hektar, 350 ribu hektar sudah rusak baik telah dibebani izin sawit, HTI dan kebakaran
Sebanyak 33 desa tersebut berada di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit lahan gambut dan 48 desa berada di kawasan HTI lahan gambut. Desa - desa yang memiliki lahan dan hutan gambut tersebut tersebar di Kabupaten Tanjungjabung Barat, TanjungjabungTimur dan Muarojambi.
Dampak perubahan iklim mulai dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah. Masyarakat yang bermukim di areal gambut mengeluhkan tentang tahun tanam yang tidak teratur hingga tidak ditemukan ikan khas sebagai makanan sehari-hari.
Selain itu kebakaran yang massif selama 5 tahun terakhir berdampak buruk terhadap kesehatan juga menimbulkan persoalan.
Kebakaran tahun 2015 selama 3 bulan telah menghasilkan asap pekat. Menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO2, N2O, dan CH4 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. NASA memperkirakan 600 juta ton gas rumah kaca telah dilepas akibat kebakaran hutan di Indonesia tahun ini. Jumlah itu kurang lebih setara dengan emisi tahunan gas yang dilepas Jerman.
Selain terganggunya tahun tanam dan hasil panen yang berbarengan dengan banjir juga belum terselesaikannya berbagai konflik.
Namun yang lebih ironi adalah ketika masyarakat yang ternyata terbukti menjaga hutan dan mengelola hutan sebagai serapan karbon dioksida kemudian tersingkir dari akses terhadap hutan. Bahkan masyarakat kemudian dituding dan harus dikorbankan pula hak hidupnya atas nama konservasi dan penyelamatan iklim bumi. Aksesnya kemudian dibatasi baik atas nama “proyek restorasi ekosistem” atau proyek konservasi oleh Negara yang kemudian diberikan kepada swasta.
Pengalaman buruk seperti penetapan kawasan restorasi di daerah landscape Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
Masyarakat Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sama sekali tidak dilibatkan bahkan “dapat dikategorikan sebagai “perambah” sehingga penetapan kawasan sebagai akses ruang kelola masyarakat kemudian ditetapkan sebagai kawasan restorasi ekosistem yang diberikan kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh. Proyek Restorasi PT. Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsiumWorld Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Jerman.

Luas proyek restorasi PT. ABT adalah 38.665 Ha yang terdiri dari dua blok. Blok I seluas 22.095 Ha di Desa Suo-suo, Dusun Semarantian yang didiami oleh Suku Talangmamak. Blok II seluas 16.570 Ha di Desa Pemayungan. Setelah overlay peta, 12.708 ha wilayah Blok II masuk dalam wilayah administrasi Desa Pemayungan.
Selain tidak adil dan transparan, proyek ini juga sangat mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat. Ada 314 KK atau 1.398 jiwa warga Pemayungan yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Desa ini telah dikepung berbagai Industri dan taman Nasional.
Masyarakat Pemayungan sama sekali tidak dilibatkan bahkan “dituduh dikategorikan sebagai “perambah” sehingga penetapan kawasan sebagai akses ruang kelola masyarakat kemudian ditetapkan sebagai kawasan restorasi ekosistem yang diberikan kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh.
Padahal masyarakat Pemayungan mengenal pola pengaturan terhadap hutan dan lingkungan hidup. Mereka mengenal tempat-tempat yang dilarang untuk dibuka yang dikenal dengan istilah hutan keramat seperti tanah sepenggal, Bulian bedarah, Bukit selasih dan Pasir Embun. Yusmar Yusuf menyebutkannya “rimbo simpanan atau rimbo larangan. Sedangkan Tideman melaporkan sebagai “rimbo ganuh
Masyarakat bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang terdapat dalam hutan. Pohon-pohon itu tidak diboleh ditebang seperti pohon durian, duku, bedaro, manggis, petai dan pohon sialang. Van Vollenhoven memberikan istilah “Beschikkingrecht”.
Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan sepengetahuan Depati (volkshoofd). Ini ditandai dengan seloko “alam sekato rajo. Negeri sekato bathin”. Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung. Dimana tembilang tecacak. Disana tanaman tumbuh. Hak ini kemudian dikenal dengan istilah hak Membuka Tanah (ontginningrecht).
Apabila tidak digarap, “sesap jerami, tunggul pemarasan”, maka hak untuk menggarap tanah menjadi hilang.
Dalam teori hak individu atas tanah, biasa dikenal dengan “hak wenang pilih”. Sehingga hak seperti Hak Menikmati (genotrecht) dan dan memiliki hak terdahulu (voorkersrecht) atas tanah yang digarapnya. Tiderman memberikan istilah ”tanah belukar tuo dan tanah belukar mudo.
Bahkan mereka mempunyai cara didalam menyelesaikan persoalan dengan cara “Tumbuh diatas tumbuh”. Tumbuh diatas tumbuh apabila dilihat dari makna harfiahnya berarti “setiap persoalan harus dilihat dari sebab perbuatan itu terjadi”. Sebagai contoh, sebuah perkelahian yang terjadi, tentu saja harus didengarkan dari keterangan dua pihak. Mengapa perkelahian itu terjadi. Sebelum dijatuhkan pidana adat (delik adat) seperti “menguak daging. Merencong tulang”, harus dipastikan mengapa peristiwa itu terjadi.
Dalam proses penyelesaian dikenal dengan istilah “jenjang adat”. “Berjenjang naik bertangga turun. Dimulai dari saksi melaporkan kepada Kepala Dusun dan kemudian melaporkan ke Lembaga Adat. Lembaga adat yang mengumpulkan anggota lembaga adat seperti tuo tengganai, ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Lembaga adat menjatuhkan sanksi dan Kepala Desa melaksanakan putusan adat.
Terhadap sanksi adat, Desa Pemayungan memberikan sanksi cukup berat terhadap pohon sialang dengan istilah “membuka pebalaian” yaitu kain putih 100 kayu, kerbau sekok, beras 100 gantang, kelapa 100 butir, selemak semanis seasam segaram dan ditambah denda Rp 30 juta.
Dari pendekatan ini, gerakan melawan “perubahan iklim (climate change) dengan menawarkan paradigma yaitu “keadilan iklim (climate justite). Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi.

Sumber : https://www.facebook.com/musri.nauli/posts/10206809221408860?notif_t=like_tagged&notif_id=1466100603481726

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.