Februari 2016



JAKARTA - Warga Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo, Jambi, melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) proyek restorasi ekosistem ke Komnas HAM.
Perwakilan warga Desa Pemayungan, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menyatakan penolakan proyek itu dikarenakan masyarakat tak pernah dilibatkan dalam perencanaan tersebut.

Proyek restorasi itu dilakukan PT Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Jerman, dimulai pada awal 2015.
Syaharuddin, perwakilan warga, menuturkan proyek itu dimulai sejak 2015, namun tidak pernah diterangkan kepada masyarakat bahwa ada proyek restorasi ekosistem oleh PT ABT. "Padahal ini tempat kami hidup, sehingga hak kami untuk mengetahui dan memutuskan apakah proyek ini boleh atau tidak," katanya dalam rilis bersama Walhi yang dikutip, Jumat (12/2/2016).
Walhi mencatat terdapat 314 kepala keluarga atau 1.398 jiwa warga yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Desa itu sendiri sudah dikelilingi pelbagai konsesi untuk usaha karet, akasia, tambang batu bara dan kini, proyek restorasi. Oleh karena itu, Walhi dan perwakilan warga melaporkan masalah itu ke Komnas HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kurniawan Sabar, Manager Kampanye Walhi Nasional, menuturkan pemerintah dan sektor swasta gencar mempromosikan inisiatif pengelolaan hutan, termasuk skema restorasi ekosistem.
"Namun, sekali lagi pengelolaan lingkungan yang adil harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan hak hidup dan penghidupan masyarakat. Kasus ini telah menambah fakta buruk pengelolaan lingkungan," paparnya.




Jakarta, 12 Februari 2016. Masyarakat Pemayungan menuntut kepada Pemerintah Kab. Tebo, Gubernur Jambi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan rencana Restorasi Ekosistem (RE) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) di Desa Pemayungan, Kab. Tebo. Restorasi ekosistem adalah kebijakan pemerintah untuk pemulihan kawasan hutan oleh perusahaan atas izin pengeloaan dari pemerintah (IUPHHK RE). Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan 2,7 juta hektar kawasan hutan yang tersebar di Sumatera, Maluku, Nusa Teggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua untuk ‘bisnis karbon’ melalui mekanisme restorasi ekosistem.

Tujuannya adalah menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus upaya untuk pencegahan perubahan iklim. Namun, apa yang dilakukan oleh PT. ABT sangatlah tidak adil, tidak transparan, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan justru akan mengancam keberlanjutan wilayah kelola masyarakat di desa Pemayungan. Ini sangat jauh dari semangat pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Syaharuddin, perwakilan warga Pemayungan menegaskan, “kami telah melaporkan kasus ini ke KOMNAS HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kami meminta agar proyek ini dihentikan. Keterangan Ditjen PHPL KLHK bahwa PT. ABT telah mendapat kesepakatan dengan masyarakat Pemayungan tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Belum pernah ada penjelasan kepada masyarakat ataupun kesepakatan tentang restorasi ekosistem PT. ABT. Padahal, kami sudah turun temurun hidup dan merawat hutan ini dengan kearifan.”

Luas wilayah administratif desa Pemayungan adalah 33.792 Ha. Ada 314 KK atau 1.398 jiwa warga Pemayungan yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Satu-satunya tempat untuk bertani dan berkebun hanya di wilayah yang saat ini diberikan kepada PT. ABT. Di dalamnya juga hidup Suku anak Dalam/Orang Rimba kelompok Buyung, Tampung, dan Iad. “Sekarang, tanpa sepengetahuan kami, wilayah ini justru diberikan kepada perusahaan. Sungguh menyakitkan, sangat tidak adil dan pasti ada pihak yang sengaja curang dan menipu masyarakat. Untuk itu, kami terus mempertahankan hak kami dan restorasi ekosistem PT. ABT di Desa Pemayungan harus dihentikan.” lanjut Syaharuddin.

Diketahui bahwa Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Jerman. Luas lokasi restorasi PT. ABT adalah 38.665 Ha yang terdiri dari dua blok. Blok I seluas 22.095 Ha di Desa Suo-suo, Dusun Semarantian. Blok II seluas 16.570 Ha di Desa Pemayungan.

Abdullah, Manager Regional WALHI Jambi menerangkan, “Setelah overlay peta, 12.708 ha wilayah Blok II masuk dalam wilayah administrasi Desa Pemayungan. Ini artinya, wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat telah dimasukkan dalam peta lokasi retorasi ekosistem PT. ABT. Semestinya pemerintah tidak boleh begitu saja memberikan izin kepada perusahaan jika betul-betul memperhatikan nasib rakyat. Jika ini terus dilanjutkan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan konsorsium pendukungnya. Izin ini harus dihentikan. Apalagi, desa Pemayungan sudah terkepung oleh berbagai industri dan Taman Nasional.”

Saat ini Desa Pemayungan telah dikelilingi oleh Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Industri HTI Karet (PT. Wana Mukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya), HTI Akasia (PT. Tebo Multi Agro/Sinarmas Group), dan tambang batu bara PT. Kelola Tebo Energi (KTE).
Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Nasional, menjelaskan, “Apapun skema pemerintah dan perusahaan, perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat mesti menjadi pertimbangan utama dalam pegelolaan hutan yang adil. Upaya pemerintah menekan deforestasi, degradasi hutan ataupun mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kasus di Desa Pemayungan menjadi fakta penting bagi pemerintah dalam melihat praktik buruk private sector dalam pengelolaan hutan, khususnya restorasi ekosistem. Dengan praktik seperti ini, pemerintah akan terus memberikan ruang kepada perusahaan untuk monopoli kawasan hutan. Di lain sisi, pemerintah semestinya bekerjasama dengan masyarakat dan mengadopsi prkatik arif mereka untuk menjaga dan mengelola hutan.”

Contact person:
Syaharuddin 081366606738
Abdul 085266703201

Kurniawan Sabar 08124148168


JAKARTA - Warga Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo, Jambi, melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) proyek restorasi ekosistem ke Komnas HAM.
Perwakilan warga Desa Pemayungan, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menyatakan penolakan proyek itu dikarenakan masyarakat tak pernah dilibatkan dalam perencanaan tersebut.

Proyek restorasi itu dilakukan PT Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Jerman, dimulai pada awal 2015.
Syaharuddin, perwakilan warga, menuturkan proyek itu dimulai sejak 2015, namun tidak pernah diterangkan kepada masyarakat bahwa ada proyek restorasi ekosistem oleh PT ABT. "Padahal ini tempat kami hidup, sehingga hak kami untuk mengetahui dan memutuskan apakah proyek ini boleh atau tidak," katanya dalam rilis bersama Walhi yang dikutip, Jumat (12/2/2016).
Walhi mencatat terdapat 314 kepala keluarga atau 1.398 jiwa warga yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Desa itu sendiri sudah dikelilingi pelbagai konsesi untuk usaha karet, akasia, tambang batu bara dan kini, proyek restorasi. Oleh karena itu, Walhi dan perwakilan warga melaporkan masalah itu ke Komnas HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kurniawan Sabar, Manager Kampanye Walhi Nasional, menuturkan pemerintah dan sektor swasta gencar mempromosikan inisiatif pengelolaan hutan, termasuk skema restorasi ekosistem.
"Namun, sekali lagi pengelolaan lingkungan yang adil harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan hak hidup dan penghidupan masyarakat. Kasus ini telah menambah fakta buruk pengelolaan lingkungan," paparnya.

Jambi, Walhi Jambi mengungkapkan rasa sesalnya atas keterlibatan rekan-rekannya sesama lembaga NGO lingkungan dalam Restorasi Ekosistem di bawah bendera PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) di kawasan hutan desa Pemayungan kecamatan Sumay Kabuaten Tebo.
“Kita rasa kita wajar menyayangkan kehadiran rekan-rekan kita sesama NGO di konsorsium PT ABT yang hendak menyerobot kawasan hutan yang selama ini dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Semestinya persoalan penolakan masyarakat terhadap keberadaan koorporasi konsorsium ini tidak terjadi,” kata Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi, Kamis (04/02).
Pasalnya, tambah dia, sebagai NGO yang sebelumnya juga adalah para aktivis gerakan konservasi lingkungan sudah pastinya teramat mengetahui mekanisme, regulasi, maupun situasi kondisi sosial masyarakat, pendeknya mereka pasti sudah tahu apa yang semestinya dilakukan terkait hal transparansi pemberdayaan masyarakat dan adat.

“Mereka pasti tahu sebelum munculnya sebuah konsep haruslah terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada masyarakat, mereka pasti tahu jika masyarakat adat memiliki konsep pengelolaan yang jauh lebih efektif dan lestari justeru itu yang harus dikukuhkan, bukannya menumpang tindihkan konsep pengelolaan baru dengan cara paksaan layaknya apa yang dilakukan perusahaan atau imperialis itu. kok itu dilakukan,” urainya.
Menyadari pola kerja yang dilakukan PT ABT menyerupai prilaku perusahaan akhirnya para aktivis NGO yang termasuk dalam konsorsium tersebut terlihat mulai menarik diri secara teratur, seakan baru menyadari kekeliruannya yang kini telah digiring menuju koorporasi.
Memanfaatkan surat izin seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) yang dilakukan PT ABT, dan melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak kepada masyarakat, mengabaikan statuta sosial dan adat masyarakat setempat, memperalat aparat keamanan untuk memuluskan atau mengamankan kepentingannya, membujuk dengan mengiming-imingi berbagai janji kesejahteraaan kepada masyarakat adalah cara lama yang selalu giunakan koorporasi selama ini.
“Ada satu klausa yang teramat berbahaya yang juga dipakai dalam PT ABT ini yakni, klausa yang berbunyi PT ABT berkewajiban menjaga kelestarian kawasan dari perambah. Ini adalah senjata ampuh koorporasi selama ini, dengan klausa seperti itu sudah seberapa banyak warga yang jadi korban, yang mati atau dipenjara hanya karena mengambil kayu bakar dalam kawasan mereka,” sebut Nauli.
Klausa itu, imbuhnya, jelas-jelas telah menapikan keberadaan masyarakat setempat, yang mempunyai adat kuat dan telah terbukti ratusan tahun mampu menjaga hutan dikawasannya dengan sistem adat mereka sendiri, perusahaan membuang semua nilai-nilai yang terkandung dan hidup di tengah masyarakat dan dianggap kolot, kuno tak berguna lagi.
Perusahaan samasekali tak peduli pada luhurnya nilai budaya atau sejarah masyarakat setempat, tak peduli masyarakat Pemayungan telah berdiam di kawasan itu semenjak penjajahan Belanda dulu, bahkan penjajah pun pada waktu itu mengakui dan menghargai keberadaan mereka.
Perusahaan, tambah dia, mengangkangi hak masyarakat hanya dengan surat sakti bernama izin, padahal dalam kesemestiannya tidak lah pernah sebuah ‘izin’ bisa mengalahkan ‘hak’.
“Izin justeru menghapus keberadaan hak ulayat, itu namanya penjajahan. Kasihan masyarakat yang selama ini kita perjuangkan haknya, sekarang dengan dalih konservasi ekosistem bergabung dalam satu konsorsium menyerupai perusahaan justeru kini beralih jadi korban. Amat ironi ketika situasi ini menjadi kapitalisme konservasi, dan kita ada di dalamnya,” sebutnya.
Menurut Nauli, semestinya rekan-rekannya sesama NGO bisa belajar dari apa yang telah dijalani oleh PT REIKI, gerakan konservasi serupa sebelum mereka, yang sudah berjalan dengan cara yang benar dan semestinya pun masih menemui kendala berat dalam perjalanannya.***
Sumber : jambiaktual.com



WALHI Jambi - Jambi , 4 Februari 2016. Masyarakat Desa Pemayungan menolak rencana Penguasaan wilayah kelola mereka oleh PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT.AB 30),Perusahaan ini didirikan oleh Koalisi WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) dan The Orangutan Project (TOP), masuknya perusahaan tidak ada penjelasan dan sosialisasi terkait rencana mereka di Desa Pemayungan.  Selain itu ancaman terhadap wilayah kelola mereka akan menjadi lebih sempit ,ketika kawasan yang selama ini mereka kelola sudah dikuasai oleh PT. ABT.Maka sudah bisa dipastikan mereka tidak akan bisa memanfaatkan lagi lahan tersebut untuk dikelola, walaupun ada skema yang ditawarkan kepada masyarakat untuk bermitra dengan PT. ABT dengan mengganti jenis tanaman yang mereka kelola dengan jenis tanaman kehutanan dan kayu. Disamping itu hal lain yang akan muncul adalah pemanfaatan kayu alam untuk pemenuhan kebutuhan akan papan dan perumahan akan dipersulit, karena kayu yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sudah pasti tidak bisa lagi ditebang dengan alasan masuk ke dalam izin PT. ABT.



Pada tanggal 24 juli 2015 PT.Alam Bukit Tiga Puluh mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem(IUPHHK –RE) dalam hutan alam seluas ± 38.655 hektar dari permohonan izin awal seluas ± 41.066 hektar di Kabupaten Tebo,proses dan tahapan perencanaan pembangunan kawasan restorasi Ekosistem Bukit Tiga puluh ini sama sekali  tidak melibatkan masyarakat yang wilayah administrasi nya masuk kedalam izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh,setelah izin didapat barulah PT.Alam Bukit Tiga Puluh berusaha melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan kawasan Restorasi di Desa Pemayungan ,merasa wilayah kelola mereka terancam oleh rencana restorasi Ekosistem Bukit Tiga Puluh dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan masyrakat dikemudian hari,pada tanggal 29 Januari 2016 di adakan rapat akbar di Desa Pemayungan untuk menolak PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah administrasi Desa Pemayungan dengan berita acara yang berisi point – point sebagai berikut.

  1. Masyarakat Desa pemayungan yang Hadir dalam rapat Akbar Menolak keberadaan PT.Alam Bukit Tiga Puluh di Wilayah Administrasi Desa Pemayungan
  2. Masyarakat Desa Pemayungan tidak ingin penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT.Alam Bukit Tiga Puluh nantinya akan berdampak pada konflik sumber daya alam dan konflik Agraria karena masyrakat tidak bisa lagi berladang dan bertani di wilayah yang sudah menjadi izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh
  3. Cara – cara yang dipakai oleh PT.Alam Bukit Tiga Puluh dalam meloloskan perizinannya di Desa Pemayungan tidak terbuka dan penuh kecurangan
  4. Perencanaan pembangunan Kawasan Restorasi Ekosistem tidak disampaikan langsung ke masyarakat,tidak ada sosialisasi awal terkait rencana pembangunan kawasan restorasi di wilayah administrasi Desa Pemayungan,masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari Restorasi dan mengancam ruang hidup masyarakat di Desa Pemayungan
  5. Menolak Penggunaan cara – cara  untuk mengintervensi perangkat Desa dan masyarakat agar meloloskan perizinan dan kerja – kerja PT.Alam Bukit Tiga Puluh
  6. Kepada PT.Alam Bukit tiga puluh untuk tidak beraktivitas di wilayah administrasi Desa Pemayungan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan
  7. Kepada pemerintah dalam mengeluarkan perizinan dan perencanaan pembangunan benar – benar memperhatikan masyarakat yang ada,tidak hanya memikirkan keuntungan dan investasi semata.
  8. Masyarakat Desa Pemayungan akan mengelola kawasan hutan dan sumber daya alam yang ada untuk keberlangsungan hidup,dan kelestarian alam dengan pilihan skema pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat atau sistem hutan kerakyatan ,bukan untuk dikelola oleh perusahaan yang tentunya hanya akan memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan semata
  9. Masyarakat Desa Pemayungan akan bersama – sama menghadapi segala hal yang akan terjadi  nanti jika PT.Alam Bukit Tiga Puluh tetap melakukan cara – cara kotor untuk menguasai dan mengelola wilayah Administrasi Desa Pemayungan.
Point – point yang disepakati dalam rapat Akbar ini juga akan disampaikan dan dikirimkan ke
·         Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
·         Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
·         Menteri Dalam Negeri.
·         Menteri Keuangan.
·         Menteri Ketenaga Kerjaan.
·         Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
·         Menteri Perdagangan.
·         Menteri Perindustrian
·         Sekretaris Jendral Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan.
·         Direktur Jendral Pegelolaan Hutan Produksi Lestari
·         Direktur Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.
·         Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
·         Gubernur jambi.
·         Bupati Tebo.
·         Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi
·         Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo
·         Direktur utama PT. Alam Bukit Tiga Puluh.
·         Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
·         Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
·         World Wildlife Fund  (WWF)
·         Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)
·         Federal Ministry For The Environment, Nature Conservation Building And Nuclear Safety

Pengelolaan sumber daya alam dan hutan yang ada di Desa sudah seharusnya melibatkan rakyat karena sesungguhnya rakyatlah pemilik kedaulatan atas sumber – sumber kehidupan.

Contact Person : Abdullah (WALHI Jambi)                             : 0852-6670-3201
                                 Syaharudin (Tokoh masyarakat)               : 0813-6660-6738
                                 Hadinata (Sekdes)                                     : 0822-8157-7096



Belakangan ini, berbagai bencana silih berganti melanda wilayah Jambi, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Bahkan beberapa kejadian diantaranya sampai menimbulkan korban jiwa. 

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Musri Nauli, mengatakan bencana tanah longsor maupun banjir
yang terjadi di Jambi disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengatasi penyebab awal dari bencana tersebut. 

Menurut Nauli, bencana yang terjadi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan. Melaikan daya dukung lingkungan sudah tidak lagi mampu mengatasi perubahan cuaca. Selain itu, penopang air dan tanah saat ini juga sudah jauh berkurang, karena adanya aktivitas illegal logging. 

"Penopang air yang ada di alam hutan itu sudah tidak ada lagi," kata Nauli, Kamis (28/1). 

Ditambahkannya, pemerintah hingga saat ini juga belum mampu menuntaskan masalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merusak lingkungan. “Andai saja pemerintah bisa mengatasi ini semua, saya rasa bencana ini bisa bisa diatasi," ujarnya. 

Lebih lanjut Nauli mengatakan, yang saat ini seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengembalikan fungsi lingkungan, seperti mengembalikan kawasan resapan air. Kemudian, mengatur soal pengelolaan hutan, agar tidak dirambah secara bebas. 

“Jika tidak ada tindakan, maka musibah seperti yang terjadi belakangan ini akan terus terulang. Dan korban pun akan terus berjatuhan,” pungkasnya. 

Sumber :METROJAMBI.COM

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.