Januari 2016


Kebakaran dan kerusakan gambut parah di berbagai daerah yang akan menjadi target restorasi BRG. Foto: Sapariah Saturi
Kebakaran dan kerusakan gambut parah di berbagai daerah yang akan menjadi target restorasi BRG. Foto: Sapariah Saturi
Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dn menempatkan Nazir Foead, sebagai kepala. Dalam peraturan presiden soal BRG sudah jelas disebutkan restorasi di daerah mana saja dan target capaian per tahun. Bagaimana pandangan kalangan pegiat lingkungan terhadap badan baru ini?
I Nyoman Suryadiputra , Direktur Wetlands International Indonesia mengatakan, pada prinsipnya mendukung BRG meskipun tantangan bakal cukup kompleks.
“BRG harus diawali rekrut team kuat, berisi individu-individu kunci yang harus memiliki pengalaman lapangan terutama kegiatan rewetting,” katanya saat dihubungiMongabay, akhir pekan lalu.
Dia berharap, BRG bisa mengoordinasikan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, bahkan TNI/Polri.
“Saya usulkan BRG diperkuat tim penasehat diwakili stakeholder terkait seperti swasta, organisasi masyarakat sipil, pakar gambut dan lain-lain.”

Salah satu tantangan BRG, katanya, soal iklim tak menentu. Untuk restorasi gambut rusak dan lokasi sulit, untuk mengangkut bahan sekat kanal saat air banyak. Sekat dilakukan saat surut.
“Kanal sudah terlalu banyak, dari mana memulai? Ini juga suatu tantangan.”
Dia menyarankan, mulai dari kawasan konservasi yang ada hutan gambut. Katanya, segera lakukan tindakan pencegahan kebakaran seperti Suaka Margasatwa Kerumutan Riau, TN Berbak Jambi, TN Sembilang Sumsel, TN Danau Sentarum Kalbar dan lain-lain. “Semua ini ada banyak gambut dalam. Larangan buka kanal baru harus ditegakkan,” katanya.
Libatkan masyarakat
Tanggapan juga datang dari Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional . Dia mengatakan, ada beberapa tantangan operasional BRG. “Sesuai Perpres pembentukan BRG, ini bisa efektif jika dijalankan bersama pemda dan kementerian terkait. Kalau kementerian tak kooperatif, tidak bekerjasama dengan BRG, tak akan jalan.”
Jadi, katanya, semangat pembentukan BRG agar badan ini menjadi institusi yang menyelesaikan sumbat “leher botol.”
Dia mencontohkan, kala KLHK tak agresif menindak pelanggaran baik administrasi, perdata dan pidana, maka restorasi tak akan berjalan. Juga jika Kementerian ATR/BPN, tak bisa menginformasikan hak guna usaha, izin prinsip di daerah, tak akan jalan. “Perpres ini menjadi tantangan. Ketika Presiden mengatakan BRG di bawahnya langsung, asumsinya Presiden akan turun tangan.”
Abetnego mengatakan, persoalan lahan gambut yang direstorasi harus jelas. Ketika lahan beriizin dan terbakar, harus diambil alih BRG tetapi harus bere juga soal hukumnya.
“Kalau nggak, ketika badan ini restorasi, tanpa status hukum selesai, bisa masuk penyerobotan. Perlu ada kejelasan. Kita tahu yang terbakar banyak sekali di kawasan berizin. Mungkin kalau gak ada konsesi ya tanah negara, itu akan cepat. Bagaimana di konsesi-konsesi? Ini satu tantangan besar,” katanya.
Untuk itu, leadership BRG sangat penting. “Jangan pula ragu menguji posisi politik karena badan ini langsung di bawah Presiden.”
Dia juga mempertanyakan sumber pendanaan. “Restorasi kan mahal. Kalau bersumber hibah, dari siapa saja? Kalau APBN, berasal dari pos apa? Memang diharapkan pos-pos dari anggaran kementerian terkait. Salah satu ujian terpentingnya, apakah kementerian-kementerian mau mengalokasikan dana untuk BRG?”
Konsesi PT BMH di Sumsel, yang terbakar lagi pada kebakaran baru-baru ini yang berada di lahan gambut. Foto: Lovina S
Jika pengalokasian dana kementerian-kementerian terkait, BRG bisa tak berjalan efektif. Belum lagi, berbicara BRG dalam konteks pelibatan masyarakat. “Seperti apa? kalau ini hanya proyek pusat, sifat teknis, gak akan menjawab persoalan. Tanpa pelibatan masyarakat, rasa memiliki mereka tak akan ada. Mereka mungkin akan peduli dengan upaya-upaya yang dilakukan,” ucap Abetnego.
Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Walhi berharap, pemulihan ekosistem gambut tak terpisah dari upaya menyelesaikan akar masalah kebakaran gambut termasuk pengelolaan hutan keseluruhan. “Kita tekankan, BRG seharusnya bisa menegaskan upaya mendorong perbaikan tata kelola hutan dan gambut secara menyeluruh.”
Dia menekankan, restorasi tak menghilangkan aspek penegakan hukum. “Percuma restorasi kawasan, ternyata status hukum atau penindakan kawasan berizin terbakar tak selesai. Izin dicabut, BRG bisa bekerja maksimal untuk pemulihan.”
Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional menambahkan, sebelum BRG menentukan dimana dan seperti apa mekanisme bekerja, penting klasifikasi wilayah.
Dia membagi tiga klasifikasi. Pertama,lahan gambut di konsesi perusahaan. Kedua,gambut di sekitar konsesi perusahaan. Ketiga, kawasan hutan.
“Pengklasifikasian ini penting supaya nanti solusi tidak salah. Kalau berada di konsesi perusahaan, langkah pertama penghapusan hak kelola perusahaan terhadap wilayah itu. Terkait pembiayaan restorasi. Kalau BRG memulihkan konsesi atau sekitarnya yang terbakar, menggunakan uang negara, kita mengingkari mandat UU 32 tahun 1999.”
Menurut dia, biaya pemulihan seharusnya pada pemegang konsesi. BRG, harus menyusun mekanisme penagihan biaya pemulihan pada korporasi yang bertanggungjawab. “Apabila terjadi di kawasan hutan, jelas wilayah KLHK. Kalau api dari korporasi, tetap biaya ditagihkan kepada perusahaan.”
Selain pemulihan, tanggung gugat pembiayaan, tanggung jawab hukum terhadap lahan konsesi harus dilakukan. Pemerintah, katanya, selain pemulihan kawasan rusak, juga harus menunjukkan wibawa negara terhadap korporasi.
“Kalau pemerintah hanya mendorong pemulihan tanpa mendorong tanggungjawab perusahaan, negara ini mengambil posisi sebagai tukang cuci piring terhadap satu pesta besar korporasi.”
Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi mengatakan, lahan gambut yang direstorasi BRG, seharusnya diserahkan pada masyarakat. Selama ini, perusahaan pemegang hak ternyata gagal baik karena sistem maupun perangkat tak mampu. “Jadi tanah-tanah terbakar diambil alih negara, direstorasi dan diserahkan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, masyarakat justru lebih mampu dalam mengelola gambut, lebih ramah. Tak seperti perusahaan, katanya, menanam monokultur di lahan gambut.
“Yang monokultur seperti sawit dan HTI ternyata gagal. Tak ada satupun yang membuktikan berhasil. Praktik masyarakat, gambut ditanami bahan pangan seperti padi lebih bagus daripada tempat lain. Kita mendorong itu jadi lahan kedaulatan pangan.”
Amron, Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) mengatakan, sampai saat ini belum ada sosialisasi di tingkat masyarakat terkait pemulihan atau restorasi oleh BRG. “Harapan kita, melibatkan masyarakat. Sangat penting, karena masyarakat lebih tahu sesungguhnya yang harus dilakukan terhadap gambut. Pada hakikatnya masyarakat dari zaman nenek moyang sudah tahu persis apa yang harus dilakukan di lahan gambut,” katanya.
Dia mencontohkan, masyarakat menanam enau, sejenis aren, merupakan tanaman khas gambut. Dari hasil enau itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Itu tidak mengeringkan gambut. Kalau diterapkan, memberikan efek baik terhadap gambut dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.”
Sumber: Mongabay.co.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tengah mengupayakan jalur hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa pada lima Kabupaten di Provinsi Jambi, Sumatera.
Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, mengatakan, nantinya gugatan tersebut akan diajukan oleh 100 orang warga terhadap lima grup perusahaan besar Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terdiri dari grup Asia Pulp and Paper (APP) dan Barito Pasific Grup. Sedangkan perusahaan besar swasta (PBS) sawit terdiri dari perusahaan Golden Agri Resources (GAR) dan Sime Darby serta tiga perusahaan penyuplai milik Wilmar Indonesia yaitu PT Bukit Bintang Sawit (BBS), PT Bara Eka Prima (BEP) dan PT Wana Sepojen Indah (WSI).

“Nantinya akan diajukan gugatan berbentuk class action dengan tuntutan ganti rugi sebesar 5000 sampai 6000 triliun rupiah, itu kalau kita mengikuti kasus PT Kalista Alam dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,” ujar Nauli di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (22/01).
Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi. 
Zenzi Suhaedi, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional, mengatakan kalau pola kebakaran atau modus operandi para pembakar lahan yang berhubungan dengan korporasi dilakukan dalam banyak bentuk. Seperti kebakaran dalam kawasan hutan, kebakaran dalam konsesi, kebakaran dalam wilayah penguasaan ilegal korporasi dan kebakaran yang merambat ke wilayah budidaya masyarakat dan api tersebut berasal dari wilayah konsesi ilegal milik perusahaan.
Amron, Sekretaris Jendral (Sekjen) Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) menuturkan, hasil investigasi JMGJ di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi menyatakan sebanyak lima perusahaan yang terdeteksi mengalami kebakaran hutan tahun 2015 lalu merupakan perusahaan yang melakukan perampasan lahan terhadap wilayah masyarakat desa.
PT Bukit Bintang Sawit (BBS), katanya, adalah salah satu perusahaan yang memiliki konflik dengan Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung. Sedangkan PT Wana Sepojen Indah (WSI) berkonflik dengan Desa Sungai Bungur. Lalu PT Bara Eka Prima (BEP) dijelaskannya telah merampas tanah masyarakat desa Pematang Saman dan Betung. PT Riki Kurniawan Kerta Persada (RKKP) pun berkonflik dengan masyarakat Desa Puding. Selanjutnya, PT Putra Duta Indowood (PDI) yang merupakan perusahaan yang mengantongi izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) berkonflik dengan desa Pematang Raman.
“Seperti PTBBS. Mereka masuk tahun 2007 dan ingin bermitra dengan masyarakat Seponjen. Begitu izin keluar dari Bupati, mereka ingkar,” tandasnya.
Sumber : Greeners.co

WALHI Siapkan Gugatan ke Perusahaan Pembakar Hutan


 Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Musri Nauli mengatakan pihaknya tengah menyiapkan gugatan terhadap perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.


"Saat ini Walhi Jambi sedang menjalankan upaya hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa dan 5 kabupaten," kata Nauli di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat (22/1).

Nauli menjelaskan, gugatan diajukan 100 orang warga dalam bentuk class action terhadap 5 perusahaan besar Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perusahaan sawit. Di antaranya adalah dari grup Sinar Mas yakni PT APP dan grup Barito.

Menurutnya, gugatan akan dilayangkan paling lambat bulan Februari ini. Adapun sejumlah tuntutan yang diajukan adalah menuntut perusahaan bertanggung jawab, terutama atas izin yang diberikan, dan menyerahkan biaya pemulihan serta kompensasi terhadap perusahaan.

"Paling lama Februari. Senilai Rp5.000 triliun, atau dua kali APBN karena dari 18 perusahaan," ucap Nauli.

Berdasarkan data yang dimilikinya luas lahan terbakar di Jambi pada 2015 kemarin seluas 135 ribu hektar, 10 persen atau 70 ribu diantaranya merupakan lahan gambut.

Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) Amron mengungkapkan, hasil investigasi pihaknya di Kecamatan Tumpeh, Jambi, terdapat perusahaan yang melakukan perampasan hak masyarakat desa.

"Sebanyak 5 perusahaan yang mengalami kebakaran tahun 2015 merupakan perusahaan yang melakukan perampasan terhadap wilayah masyarakat desa," jelas Amron.

Kelima perusahaan itu adalah PT Bukit Bintang Sawit yang berkonflik dengan tiga desa, PT Wana Seponjen Indah satu desa, PT Bara Eka Prima dengan dua desa, PT Riki Kurniawan Kertas Persada satu desa dan PT Putra Duta Indowood dengan satu desa.

Budiman, warga Desa Seponjen yang berkonflik dengan PT Bukit Bintang Sawit menjelaskan konflik terjadi sejak perusahaan itu melakukan penguasaan paksa terhadap kebun dan hutan milik warga di tiga desa, yakni Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung.

Yani, warga Desa Sogo yang berkonflik dengan perusahaan itu mengungkapkan kebakaran terjadi sejak PT Bukit Bintang Sawit masuk ke desa mereka. Di sana, perusahaan disebut melakukan pengeringan lahan dengan kanal dan mengubah kebun karet warga menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Kebakaran di lokasi milik perusahaan, tapi juga merambat ke kebun milik warga dan kawasan hutan milik pemerintah," ungkap Yani.

Badan Restorasi Belum Tersosialisasi

Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pemerintah pasca kebakaran hutan dan lahan pada 2015, disebutkan Amron belum tersosialisasi ke masyarakat.

"Sampai saat ini belum ada sosialisasi di masyarakat," ungkap Amron.

Amron berharap agar badan restorasi yang dibentuk dapat melibatkan masyarakat sekitar. Sebab, menurutnya penting bagi masyarakat untuk terlibat agar nantinya hasil restorasi dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyrakat.

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional, Zenzi Suhadi menilai pembiayaan restorasi wilayah hutan, lahan dan gambut yang terbakar seharusnya diserahkan kepada korporasi.

"Kalau pemerintah hanya mendorong proses pemulihan, negara ini hanya jadi tukang cuci piring," kata Zenzi.

Hasil analisis data dan fakta dari lima provinsi yang dimiliki Walhi, titik api kebakaran hutan dan lahan terjadi di dalam konsensi perusahaan. Kelima provinsi itu berturut-turut adalah Kalimantan Tengah 5.672 titik, Sumatera Selatan 4.416 titik, Jambi 2.842 titik Kalimantan Barat 2.495 titik, dan Riau 1.005 titik. (utd)

Sumber : CNN Indonesia

 
WALHI-Jambi, Salah satu penyebab utama semakin meningkatnya angka konflik sumberdaya alam di Provinsi Jambi adalah ketidak siapan Pemerintah dalam menciptakan regulasi dan aturan main yang baik dalam proses resolusi konflik.

Rudiansyah saat pembukaan acara Pelatihan
Hal tersebut berdampak langsung kepada  semakin tingginya angka konflik, namun juga hal tersebut menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap konstituennya (Pemerintah).Regulasi pendekatan penyelesaian konflik yang dibuat oleh pemerintah saat ini terbukti tidak berdampak positif, baik dalam kerangka mengurangi maupun menyelesaikan konflik yang sudah ada. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya konflik sumberdaya alam baik disektor perkebunan kelapa sawit, HTI dan eksploitasi tambang.

Kemarin pada tanggal 21 - 23 Januari  2016 Walhi Jambi mengadakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Bernegosiasi, Konsiliasi, dan Mediasi Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. Pelatihan ini dihadiri oleh masyarakat desa yang memiliki beberapa sebaran konflik antara masyarakat desa yang berada diwilayah konsesi PT. WKS, PT. Rimba Hutan Mas (RHM), dan beberapa anak perusahaan HTI milik Sinar Mas Group. Pelatihan ini di hadiri oleh peserta yang terdapat di 6 desa yang baru dilakukan proses pendampingan awal. Desa-desa tersebut diantaranya, Desa Rukam  di Kabupaten Muaro Jambi, Desa Kembang Seri di Kabupaten Batanghari, Desa Lumahan, Desa Sungsang, Desa Kelagian Baru dan Sungai Rambai yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan total 65 peserta dan di fasilitasi oleh Romes Irawan , Albadri Arif, dan ahli hukum Walhi Jambi.
Fasilitator saat memberikan materi kepada masyarakat

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan negosiasi masyarakat dalam penyelesaian konflik sumberdaya alam, memperkuat posisi dan strategi masyarakat untuk memperjuangkan hak dan sumber kehidupan melalui strategi perundingan yang damai,serta Menghindari penyelesaian koflik dengan kekerasan fisik yang dapat merugikan masyarakat.

Tumpang tindih kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan kegagalan pengaturan tata ruang untuk memberikan ruang kelola yang adil kepada masyarakat disekitar wilayah kawasan hutan adalah salah satu akar persoalan konflik antara 6 Desa tersebut dengan PT. WKS. Melihat kondisi diatas, Walhi Jambi perlu kiranya melakukan peran aktif dalam keterlibatan diri untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan perhatian khusus, paling tidak diwilayah 6 desa tersebut.     "dengan di adakan pelatihan ini masyarakat mampu mengkomunikasikan haknya melalui proses negosiasi yang baik dan berkeadilan,menggunakan strategi perundingan serta kemampuan negosiasi dalam proses mediasi" ujar Fitriyani selaku penanggung jawab kegiatan.
Foto Bersama Peserta di akhir acara

Salah satu bagian bentuk perhatian khusus Walhi Jambi kepada masyarakat yang tengah berkonflik diwilayah kawasan hutan saat ini adalah, memberikan kapasitas masyarakat dalam proses melakukan perundingan dengan berbagai pihak terkait (Negosiasi)."mekanisme penyelesaian konflik Alternatif para pihak secara damai melalui proses mediasi/ negosiasi harus digunakan" tutup Fitriyani.


Jakarta, Badan Restorasi Gambut diharapkan bisa degera bekerja dilapangan guna memastikan rawa gambut tetap basah dan tak terbakar. Keterlibatan masyarakat dalam restorasi dan pemilihan jenis tanaman mutlak dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi alam.

"Kami berharap agar restorasi dijalankan melibatkan masyarakat di bawah," kata Amron, Sekertaris Jaringan Masyarakat Gambut Jambi, Jumat (22/1) di kantor Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta.

Hamparan Jambi yang memiliki lebih dari 600.000 hektar rawa gambut sebagian diantaranya berubah menjadi tanaman monokultur sawit ataupun akasia. Perusahaan pemegang konsesi disekitar desa-desa mengeringkan rawa gambut agar tanaman monokultur itu tumbuh.

Acap kali pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar gambut yang telah kering." Kebakaran terjadi sejak perusahaan masuk desa kami. Bahkan, merembet ke kebun warga dan kawasan hutan konservasi,' kata Yani, warga Desa Sogo, Kumpeh, Jambi.

Oleh karena itu, ia sangat mendukung janji Presiden Joko Widodo yang akan menarik kembali konsesi-konsesi terbakar dan memberikan hak kelola bagi masyarakat."Tiap keluarha petani itu maksimal bisa mengerjakan 4 hektar," ujarnya. Luasan yang sangat kecil dibandingkan dengan konsesi satu perusahaan yang memiliki luas ribuan hingga ratusan ribu hektar.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli mengatakan, distribusi lahan ini bisa membantu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan. Pengembalian konsesi yang terbakar kepada masyarakat pun menjadi bukti monokultur gagal dibudidayakan di rawa gambut.
Musri mengingatkan agar kebijakan menarik kembali lahan-lahan terbakar tak melepaskan tanggung jawab perusahaan untuk merestorasi.

Kepala BRG Nazir Foead, pekan lalu, setelah diperkenalkan Presiden di Istana mengatakan, pelibatan masyarakat mandat yang ditekankan Presiden. Selain itu, restorasi harus mampu menyentuh penghidupan masyarakat dengan menanam berbagai jenis tanaman rawa gambut.

Rp 5.000 Triliun
Musri mengatakan Walhi Jambi memfasilitasi 100 warga menggugat class action terhadap lima grup perusahaan besar kehutanan dan perkebunan sawit akibat kebakaran 2015. Pekan depan gugatan dilayangkan.

Gugatan ganti rugi tersebut bernilai Rp 5.000 triliun atau tiga kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. "Kebakaran menimbulkan asap yang berbahaya bagi warga. Mereka tak bisa beraktivitas, secara ekonomi dan sosial sangat dirugikan," katanya. Penghitungan kerugian itu dinilai realistis dan sesuai pedoman penghitungan kerugian akibat kebakaranhutan/lahan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain di Jambi, gugatan juga sedang dan akan dilayangkan warga melalui Walhi di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. "Bentuknya class action ataupun citizen lawsuit. Ada gugatan warga yang difasilitasi warga ataupun Walhi langsung. Menyesuaikan kesiapan data masing-masing. Semua sedang berproses," kata Zenzi Suhaidi, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Besar Eknas Walhi.

Selama Januari-September 2015 terdapat 24.086 titik panas di Jambi, Kalbar, Kalteng, Sumsel, dan Riau. Analisis Walhi, titik-titik panas itu di dalam konsesi perusahaan di Kalteng (5.672 titik), Kalbar (2.495 titik), Riau (1.005 titik), Sumsel (4.416 titik), dan Jambi (2.842 titik)

Pola kebakaran pembakaran lahan terkait korporasi memiliki beberapa bentuk, di antaranya kebakaran dalam kawasan hutan, kebakaran dalam konsesi, kebakaran dalam wilayah pengusahaan ilegal korporasi, dan kebakaran merambat ke wilayah budidaya masyarakat.
(ICH)

Sumber: Kompas



Jakarta 22 Januari 2016,

Dalam periode Januari – September 2015 terdapat 24.086 titi api (NASA FIRM) untuk 5 propinsi; Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Berdasarkan nalisis data dan fakta kebakaran hutan dan lahan WALHI menemukan bahwa titik api berada di dalam konsesi perusahaan; Kalimantan Tengah 5.672, Kalimantan Barat 2.495, Riau 1.005, Sumatera Selatan 4.416, dan Jambi 2.842.

Menurut Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI Nasional dalam jumpa pers di kantor WALHI “Pola Kebakaran atau Modus Operandi Pembakaran lahan yang berhubungan dengan korporasi berlangsung dengan berbagai bentuk; Kebakaran dalam kawasan hutan, kebakaran dalam konsesi, kebakaran dalam wilayah penguasaan ilegal korporasi, kebakaran merambat  ke wilayah budidaya masyarakat”


Musri Nauli, Direktur Eksekutif WALHI Jambi dalam kesempatan yang sama menyampaikan “Luas terbakar 135.000 Hektar, 70 ribu ha di kawasan Gambut,  Artinya 10 persen dari luas gambut jambi terbakar

Saat ini WALHI Jambi sedang menjalankan upaya hukum dalam bentuk gugatan dan laporan pidana terhadap 18 Perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 Desa pada  5 kabupaten.

“Gugatan diajukan 100 orang warga terhadap 5 group perusahaan besar Hutan Tanaman Industri (HTI)  yang terdiri dari group APP dan Barito, sedangkan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Sawit terdiri dari perusahaan Simb Darby, GAR, penyuplai WILMAR, sedangkan laporan pidana terdiri dari 3 Perusahaan penyuplai  WILMAR".

Amron, Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Jambi Memaparkan,  hasil investigasi JMGJ di Kecamatan Kumpeh” sebanyak 5 Perusahaan yang mengalami kebakaran tahun 2015 merupakan perusahaan yang melakukan perampasan terhadap wilayah masyarakat Desa”.



-PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) Mempunyai konflik dengan Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung,  
-PT. Wana Seponjen Indah (WSI) Berkonflik dengan Desa Sungai Bungur, 
-PT. Bara Eka Prima (BEP) Merampas tanah masyarakat Desa Pematang Saman dan Betung, 
-PT. Riki Kurniawan Kerta Persada (RKK) berkonflik dengan desa Puding, 
-PT. Putra Duta Indowood (PDI) Merupakan Perusahaan HPH yang berkonflik dengan Desa Pematang Raman.” Jelas Amron.

Budiman  warga Desa Seponjen dan Rekannya Yani warga Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Jambi yang ikut hadir dalam jumpa pers ini mengungkapkan” bahwa warga Desanya mempunyai konflik dengan Salah satu Perusahaan yang mengalami kebakaran tahun 2015 yaitu PT. Bukit Bintang Sawit, konflik terjadi sejak PT. BBS melakukan penguasaan paksa terhadap kebun dan hutan milik warga Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung”,


Kebakaran terjadi sejak perusahaan masuk ke desa kami, melakukan pengeringan lahan dengan kanal kanal, dan merubah kebun karet serta hutan warga menjadi perkebunan kelapa sawit, kebakaran di lokasi milik perusahaan, juga merambat ke kebun milik warga dan kawasan hutan milik pemerintah” tambah Yani.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.