2016

JAMBI – Vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Muarasabak terhadap Darmawan Eka Setia Pulungan, Manager PT ATGA, terdakwa dugaan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menimbulkan reaksi kecewa.
Seperti diungkapkan Musri Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Jambi kepada Jambi Independent, kemarin (7/11). Menurut dia, ada dua hal pokok yang bisa menyebabkan terdakwa bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum.
Pertama, dakwaan JPU lemah atau pembuktian ketika persidangan yang lemah. “Saya kecewa dengan putusan tersebut. Sebenarnya sejak awal kasus bergulir, kita bisa mendukung penyidik,” ujarnya.
Namun, setelah kasus ini bergulir hingga persidangan, masyarakat tidak dilibatkan. Bahkan, ia menilai prosesnya tertutup. “Kita punya bukti yang bisa mendukung penyidik waktu itu. Minimal menghadirkan saksi. Namun setelah kasus ini berjalan, kita tidak dilibatkan,” tegasnya.
Jokowi Saat cek kebakaran 2015 / Sumber photo IndoCropCircles
Untuk diketahui, Darmawan dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muarasabak 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara. Oleh majelis hakim, terdakwa divonis bebas pada Rabu 26 Oktober lalu.
Kasi Penerangan dan Hukum (Pemkum) Kejaksaan Tinggi Jambi Dedy Susanto mengatakan, JPU jaksa penuntut umum Kejari Muarasabak sudah menyatakan kasasi pada 1 November 2016.
“Menyatakan kasasi. Berarti ada waktu tujuh hari bagi JPU untuk menyiapkan memori kasasi,” jelas Dedy ketika dihubungi, kemarin (7/11).
Sebelumnya, dalam kasus karhutla yang melibatkan Darmawan ini, telah dibacakan JPU Kejari beberapa waktu lalu.
Tuntutannya 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan. Namun, di persidangan akhirnya majelis hakim yang dipimpin I Wayan Sukradana memvonis terdakwa bebas.(ira)
Sumber Berita : http://jambiindependent.com/read/2016/11/08/10113/tuh-kan-manager-pt-atga-divonis-bebas/

Kebakaran tahun 2015 memasuki tahun kelam. Selama tiga bulan ditutupi asap. Hingga Oktober 2015, berdasarkan citra satelit, WALHI mencatat terdapat sebaran kebakaran 52.985 hektar di Sumatera dan 138.008 di Kalimantan . Total 191.993 hektar. Indeks mutu lingkungan hidup kemudian tinggal 27% . Instrumen untuk mengukur mutu lingkungan Hidup dilihat dari “daya dukung” dan “daya tampung”, Instrumen Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggunaan “scientific” dan pengetahuan local masyarakat memandang lingkungan hidup.

Kebakaran kemudian menyebabkan asap pekat. Menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO2, N2O, dan CH4 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. NASA memperkirakan 600 juta ton gas rumah kaca telah dilepas akibat kebakaran hutan di Indonesia tahun ini. Jumlah itu kurang lebih setara dengan emisi tahunan gas yang dilepas Jerman.

25,6 juta orang terpapar asap dan mengakibatkan 324.152 jiwa yang menderita ISPA dan pernafasan lain akibat asap . Indeks standar pencemaran udara (ISPU) melampaui batas berbahaya. Bahkan hingga enam kali lipat seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 12 orang anak-anak meninggal dunia akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan. 4 balita di Kalteng, 3 orang di Jambi, 1 orang di Kalbar, 3 di Riau dan 1 orang di Sumsel.

Kualitas udara yang sangat berbahaya juga mengakibatkan anak-anak terpaksa diliburkan dari sekolah. Di Riau, 1,6 juta anak-anak sekolah diliburkan. Di Jambi sudah dua bulan diliburkan. Bahkan di Sumsel, pemerintah baru meliburkan sekolah walaupun status ISPU sudah sangat berbahaya. Penerbangan terganggu di Kalbar dan Sumsel. Bahkan lumpuh di Riau, Jambi dan Kalteng.

Kebakaran terbesar dan terluas terjadi pada tahun 1982-1983 yang mencapai 3,2 juta hektare. Kemudian disusul pada 1997 seluas 1,3 juta hektare. The Singapore Center for Remote Sensing menyebutkan 1,5 juta hektar . Kebakaran tahun 1997 diperparah dengan El Nino, gejala kekeringan yang meliputi 17 Propinsi di Indonesia.

Tahun 2015, Walhi sendiri mencatat, hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168 titik api.

Kelima daerah kemudian menyatakan “darurat asap” sehingga diperlukan upaya Negara untuk memadamkan api selama tiga bula lebih.

Namun dalam penegakkan hukum, aparat penegak hukum kesulitan untuk “menjerat” pelaku tindak pidana yang dianggap bertanggungjawab terhadap kebakaran tahun 2015.

Ketika kebakaran semakin massif, medio Oktober 2015, Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan 12 perusahaan yang kemudian dijadikan tersangka .

Proses penegakkan hukum terhadap perusahaan penyebab kebakaran tahun 2015 yang berlarut-larut, lambat kemudian sepi dari pemberitaan.

Titik api di areal konsensi terutama yang berada di kedalaman gambut diatas tiga meter inilah yang sulit dipadamkan sehingga kebakaran tahun 2015 adalah kebakaran paling massif .


Walhi sendiri mencatat, hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168 titik api.

Daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1),

Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).


Tabel Jumlah Perusahaan yang mengalami Kebakaran 2015 : WALHI 2015


Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781. Adapun estimasi luas daerah terbakar di Indonesia ialah Sumatera seluas 832.999 hektar, yang terdiri dari 267.974 hektar lahan gambut dan 565.025 hektar non-gambut, kemudian Kalimantan dengan luas 806.817 hektar. Jumlah tersebut terdiri dari 319.386 hektar lahan gambut dan 487.431 hektar lahan non-gambut. Untuk Papua, lahan yang terbakar seluas 353.191 hektar. Luas tersebut terdiri dari 31.214 hektar lahan gambut dan 321.977 hektar lahan non-gambut, kemudian Sulawesi seluas 30.912 hektar yang merupakan lahan non-gambut. Bali dan Nusa Tenggara mencapai 30.162 hektar, yang terdiri dari lahan non-gambut. Selanjutnya, untuk Pulau Jawa, lahan yang terbakar seluas 18.768 hektar yang terdiri dari lahan non-gambut.  Di Maluku, lahan terbakar mencapai 17.063 hektar, yang juga terdiri dari lahan non-gambut. Selain dari data yang diperoleh menggunakan satelit, hasil tersebut juga diperoleh dengan membandingkan data dari peta lahan gambut Kementerian Pertanian .  Bandingkan data NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api,  dan 2014 ada 2.014.
Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi tahun 2015

Daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1),  Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).

Namun yang paling menyedihkan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan “petani” yang membakar lahan bertentangan dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh berbagai kalangan . Menempatkan pelaku “petani” sebagai penyumbang asap sama sekali kurang didukung dengan fakta-fakta berbagai sumber yang menyebutkan titik api berasal dari perusahaan “pemegang izin”. Baik pemegang izin kehutanan maupun “pemegang izin” perkebunan. Selain itu juga menempatkan “petani” merupakan sebuah pemahaman yang keliru apabila pernyataan kemudian disandarkan kepada pasal 69 UU Lingkungan Hidup.

Di satu sisi, cara mengelola tanah oleh masyarakat telah dikenal ratusan tahun yang lalu . Cara pengatura tentang wilayah yang dikenal seperti “peumoan, pematang,”, tradisi membersihkan lahan seperti pelarian, beselang maupun tata cara membuka lahan seperti melaras, menebang, mereda, melarat, membakar dan memerun”maupun teknik mengelola wilayah “peumoan” seperti “mengorot, ngaur, ngiri, menampi sudah dikenal masyarakat .

Bahkan dalam tradisi “merun”, dikenal mantra
hantu tanah, jumblang tanah, Betak biuto, Tembu Beriang, Dibatasi lahan kayu, lahan rempai,
Keluarlah dari sini.
Kalau dak mau keluar, lukah dak kami pampah. Mati dak kami bangun.
Kami membakar yang layu yang rengah.
Jin Api. Jin Angin bakarlah yang layu yang rengah.

Dengan pembacaan mantra, maka api tidak menjalar dan dapat dikendalikan hingga masa menugal.

Dialog Publik : “WALHI Memanggil”. Jakarta, 13 Oktober 2016
Selain itu masyarakat mampu mengidentifikasi lahan gambut dengan kedalaman yang ditandai dengan “akar bekait, pohon jernang dan pakis”. Lahan yang tidak boleh dibuka berdasarkan hukum adat. Cara ini sudah dikenal ratusan tahun yang lalu.  Di Marga Kumpeh Ilir, tradisi ini telah dikenal sejak abad XVIII .

Tuduhan terhadap petani penyebab kebakaran 2015 selain menyakitkan juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Lahan gambut dengan kedalaman diatas tiga meter yang dilindungi masyarakat dan tidak boleh dibuka kemudian diberikan konsensi kepada perusahaan. Lahan yang telah diberikan kemudian dihancurkan dengna dibangun kanal-kanal sehingga menjadi penyumbang kebakaran sejak tahun 2010.

Sehingga tidak salah kemudian, tuduhan kepada petani yang membakar lahan sebagai penyebab kebakaran tahun 2015 bak kata pepatah “Menepuk air didulang. Terpercik muka sendiri.

WALHI mencatat pada tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan menimbulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemerdekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.
Per-Oktober 2015, POLRI menetapkan 247 tersangka. Sebanyak 230 tersangka perseorangan dan 17 korporasi, dari 262 laporan yang diterima. Sedangkan KLHK melakukan pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, pencabutan izin  perusahaan serta 10 kasus gugatan hukum.
Sementara, perusahaan yang teridikasi terlibat dalam kebakaran massif tahun 2015 mencapai 446 entitas perusahaan yang terdiri dari 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan HTI dan 60 perusahaan HPH.
Dalam pandangan WALHI, penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk dapat dilaksanakan pemerintah secara masive, untuk menjalankan kewajibannya memberikan rasa aman dan perlindungan  hak dan akses konstituennya terhadap lingkungan yang baik dan sehat.
Selain itu penegakan hukum diharapkan  dapat dijalankan dengan serius dan sistematis untuk dapat menemukan fakta fakta bagi pemerintah dan publik, agar dapat menemukan modus operandi dan solusi nyata bagi penghentian kejahatan lingkungan.
Hanya saja dalam prosesnya, penterjemahan intruksi Presiden dalam pelaksanaan penegakan hukum masih jauh dari dari fungsinya sebagai panglima pemenuhan rasa adil bagi rakyat, justru kemudian menjadi bagian yang digunakan oleh korporasi menjalankan skenario penggunaan api untuk menggusur hak dan akses rakyat terhadap ruang dan sumber dayanya, dan menyasar pelaku utamanya adalah masyarakat.
Di level daerah, Instruksi Presiden untuk mengurangi kebakaran dan kabut asap telah ditumpangi agenda korporasi, bekerjasama dengan aparatus daerah untuk membebaskan diri dari tuduhan sebagai penjahat lingkungan. Pemerintah menegasikan 60 persen penduduk Kalimantan Barat adalah petani dan Masyarakat Adat.
Kapolda Kalimantan Barat mengeluarkan maklumat pelarangan membakar bagi siapa saja tanpa terkecuali. Dan aparat TNI bersenjata lengkap melakukan patroli keliling kampung mencari dan menangkap masyarakat yang hendak membakar ladangnya.
Selain berhasil menegaskan posisi masyarakat sebagai pelaku utama penyebab kebakaran, praktik buruk korporasi akan terus dilanggengkan. Bukannya melakukan penegakan hukum kepada korporasi, Pemda lebih sibuk memfasilitasi dan meresmikan program desa siaga api yang diinisiasi oleh korporasi.
Direktur WALHI Kalimantan Timur, Fathur Raziqin mengatakan bahwa Konflik wilayah kelola rakyat (ladang) yang bersinggungan dengan konsesi dibiarkan berlarut-larut hingga kini, hanya karena perusahaan tersebut dikenakan sanksi lalu berusaha mengkriminalisasi masyarakat di sekitar konsesi sebagai upaya pengalihan tanggungjawab terjadinya kebakaran di wilayah konsesi.
Peristiwa Karhutla 2015 di Kaltim mengindikasikan lemahnya posisi pemerintah daerah dalam mengontrol aktivitas perusahaan. Tidak hanya penegakan hukum, kepatutan perusahaan pemegang konsesi juga seharunya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola perijinan. Sehingga moratorium yang sedang berjalan tidak sedang memberikan keistimewaan perusahaan untuk menghindarkan dari tanggunjawabnya. Dan membiarkan masyarakat berhadap-hadapan dengan perilaku buruk perusahaan.
Dari peran dan progres  hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hingga saat ini, WALHI Melihat tumpulnya fungsi hukum selain dipengaruhi oleh penyimpangan fungsi dan rendahnya kapasitas pada lembaga penegak hukum, juga dipengaruhi oleh terbentuknya celah penghentian proses pada tahapan proses hukum karena proses penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan terpisah pada lembaga yang berbeda.
“SP3 kasus tersangka 15 korporasi di Riau menunjukkan melemahnya komitmen negara melawan asap dan menjadi preseden yang buruk terhadap kinerja penegakan hukum untuk menuntaskan persoalan asap yang terjadi selama ini. SP3 kepada korporasi ini menunjukkan penegak hukum takluk kepada pemodal dan di mata publik sekali lagi terbukti bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau dalam siaran persnya, Rabu (24/8).
Lemahnya sistem, materi dan sumberdaya penegakan hukum di Indonesia terhadap white coral crime dalam kasus karhutla terlihat gamblang pada arah penegakan hukum yang menyasar masyarakat kecil dan pengaburan proses terhadap korporasi dalam bentuk SP3 kasus kasus pembakaran lahan oleh perusahaan.
Proses SP3 massal oleh Polda Riau terhadap korporasi bukan kali ini saja, tahun 2008 yang lalu, SP3 juga diterbitkan terhadap 14 perusahaan pelaku Illegal Loging di Riau, bahkan 3 dari 14 perusahaan tersebut tahun 2015 ini menjadi bagian dari 15 Perusahaan yang mendapat SP3 dalam kasus pembakaran hutan.
“Penegakan hukum kepada korporasi yang sengaja membakar ataupun lahannya terbakar di Kalimantan Barat belum dilakukan dengan serius. Selain persoalan rendahnya kapasitas penegak hukum dalam menemukan alat bukti yang selalu saja menjadi alasan penghentian penyidikan dan penyelidikan kasus karhutla, tidak adanya komitmen penegakkan hukum kepada korporasi adalah refleksi dari tidak adanya niat negara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit dan investasi skala besar berbasis hutan dan lahan,” demikian disampaikan Direktur WALHI Kalbar, Anton Priyani Widjaya.
Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan menyatakan lemahnya penegakan hukum terhdap korporasi, khususnya group-group besar.
“Dari data yang diolah WALHI Sumsel menunjukkan bahwa Aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun KLHK sampai saat ini hanya bertaring kepada masyarakat/Individu namun menjadi macan Ompong ketika berhadapan dengan Koorporasi (38 kasus ditangani Polda 26 kasus adalah kasus individu). Contoh kasus Pembakaran hutan seluas 280.999 Hektar yang melibatkan 4 korporasi besar milik Asia Pulp and Paper (APP) di kabupaten OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini tidak tersentuh hukum dan diberi sanksi, baik administrasi, pidana maupun perdata,” ungkapnya.
Menolak polusi asap kebakaran hutan dan lahan namun tak bernyali menegakan hukum lingkungan terhadap korporasi adalah bentuk kekerasan dan Kejahatan lingkungan sesungguhnya.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI bahwa komitmen Presiden untuk review perizinan, penegakan hukum, pemulihan dan pengakuan wilayah kelola rakyat tidak mampu diterjemahkan secara benar oleh Kementerian dan Lembaga Negara terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Dengan situasi seperti ini, kami mendesak Presiden memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam upaya menjerat kejahatan korporasi sesuai dengan komitmennya.
Dalam hampir dipastikan penegakan hukum pada kejahatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan gambut berwajah buram, jika upaya penegakan hukum hanya dilakukan secara normatif seperti selama ini. Sehingga diperlukan sebuah terobosan hukum yang dapat menjangkau kejahatan korporasi yang selama ini justru menunggangi kekuasaan atau pengurus negara, termasuk aparat penegak hukum dan pengadilan. KPK bisa mengambil peran ini dengan menarik korporasi sebagai pelaku dalam kasus-kasus korupsi di sektor SDA yang merugikan negara, rakyat dan lingkungan hidup.
“Hal yang lain, salah satu terobosan hukum antara lain melalui pengadilan lingkungan hidup, sebuah pengadilan yang khusus yang dibentuk dengan aparat penegak hukum dan peradilan yang memiliki perspektif lingkungan hidup dan kapasitas yang mumpuni dalam menangani tindak kejahatan korporasi, khususnya group-group perusahaan perkebunan baik sawit maupun HTI”, tutup Musri Nauli, Direktur WALHI Jambi.
Sumber : http://thetanjungpuratimes.com/2016/08/24/kaburnya-hukum-dalam-kasus-karhutla/
( Agustiandi/dd)

JAMBI, TRIBUN – Komandan Korem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Inf Reflizal beserta istri tiba di Jambi. Mereka disambut langsung oleh Brigjen TNI Makmur Umar dan unsur Forkompida, di Bandara Suthan Thaha, Sabtu (16/7).
Tarian sekapur sirih menyambut kedatangannya di VIP room bandara. Sesampainya di Makorem 042 Gapu, putra daerah Jambi itu disambut dengan atraksi barongsai dan tradisi pedang pora. Kolonel Reflizal resmi diterima di Makorem setelah menandatangani serah terima sebagai komandan. Serah terima jabatan (Sertijab) sendiri akan dilakukan pada senin mendatang di Mako Kodam II Sriwijaya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan tongkat Komandan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Reflizal mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi prioritas kerja untuk kedepan. Hal ini karena dampak dari kebakaran untuk lingkungan begitu buruk.
“Pertama kali harus kompak dengan gerakan organisasi yang telah dibentuk. Dalam hal ini sangat diperlukan kebersamaan untuk menuntaskan masalah tersebut,” katanya.
Ia meminta kesadaran masyarakat dan pihak perusahaan di jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya jelas buruk. “Ini sudah instruksi penting untuk karhutla ini. Lebih lanjut akan dilakukan secara teknis untuk satgas karhutla ini karena saya belum sertijab, yang jelas ini prioritas kita,” jelasnya:
Sementara itu Makmur Umar yang menjabat menjadi Danrem Samarinda berpesan kepada kolonel reflizal untuk lebih baik lagi dalam memberdayakan satgas yang ada dengan lebih maksimal. “jaga kekompakan dan kebersamaan untuk masyarakat jambi,“ Ujar Makmur.
Ia mengatakan, masalah karhutla banyak oknum yang tak menyadari kebakaran hutan adalah merugikan orang banyak. “perlu disosialisasikan lebih lagi serta penegakan hukum yang lebih tegas, akan menimbulkan efek jera,” tandasnya.
Kolonel Reflizal diharapkan oleh gubernur Jambi, Zumi Zola, bisa lebih baik lagi dalam menghadapi karhutla. ”Ada beberapa hal yang akan dibahas bersama dalam menghadapi karhutla. Mudah- mudaha tongkat estapet bisa dilanjutkan dan lebih bai,.” Kata Zola.
“selain itu masalah PETI (penambangan emas tanpa izin) juga akan kita bahas. Karhutla dan PETI perlu langkah pencegahan. Kita akan rapatkan masalah ini dengan unsur Formkompinda. Jangan sampai karhutla tahun lalu terulang di tahun ini,” jelasnya. (adi)

Harus Beri Efek Jera

POTENSI kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun inicukup besar. Hal ini berkaca pada merebaknya hotspot (titik panas) di sejumlah wilayah di jambi. Bahkan berdasrkan data BPBD Provinsi Jambi, 74 hektare yang terbakar selama Juli Ini.
Terkait kondisi ini, dua organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, Walhi dan Warsi memiliki masukan untuk mengantisipasi maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berkaca dari tahun sebelumnya, terdapat beberapa poin yang harus diperbaiki pada tahun ini.

Dwi Nanto Menejer Advokasi dan Kampanye Walhi Jambi mengatakan, ada baiknya satgas Karhutla berkaca dari kelemahan yang terjadi pada tahun lalu. Untuk mengatasi hal itu mereka harus memiliki skenario baru untuk perubahan.
Sedikitnya ada dua poin yang harus diperbaiki untuk mencegah tidak terjadi seperti tahun lalu, yakni memperbaiki penegakan hukum lintas sektor termasuk keseriusan dalam penegakan hukum. Hal ini agar pelaku jera.
Pasca kebakaran 12 Juli 2016 (Lokasi PT.Bukit Bintang Sawit,Kecamatan Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi)


Selanjutnya adalah melibatkan masyarakat, dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka dan memberikan pelatihan- pelatihan , sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban. “satu dari poin tersebut dapat dijalankan, kemungkinan hal serupa dapat di antisipasi ujarnya, sabtu (16/7)
Hal senada juga disampaikan Koordinator Divisi Informasi Warsi, Sukmareni. Ia mengatakan meski menurut data BMKG kemarau di tahun ini tak separah yang terjadi di tahun sebelumnya, Satgas Karhutla harus lebih waspada. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dan difokuskan di kawasan- kawasan tertentu, terutama lahan gambut, yang banyak terdapat di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung.
Selain itu satgas juga dapat menyelipkan program sekat kanal terutama dikawasan gambut yang rawan air, melihat lahan gambut sifatnya mudah terbakardan awet jika terbakar, sehingga butuh pasokan air yang banyak. (usn)

Sumber : Tribun Jambi (Cetak 17 juli 2016)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi) pada hari Jumat 24 Juni 2016  mengadakan Dialog Publik bersama penggiat lingkungan yang ada di Jambi,Kelompok Pecinta Alam,Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Non Pemerintah yang ada di Jambi,serta media  baik Lokal maupun Nasional.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman pada saat pemaparan Materi
Dialog Publik kali ini membahas bagaimana pasca COP 21 hasil dan laporan  dari COP 21 Paris di tingkatan provinsi dilaksanakan,sebagai Narasumber dari Pemerintahan Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi,  dalam paparannya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahmana memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan arah kebijakan RPJM 2016 – 2021 yang dalam misi ke empat menyebutkan bagaimana peningkatan jumlah perizinan PHBM, bagaiamana peran pemerintah dalam memfasilitasi Agroforestry, Silvo fishery di areal kerja pemanfaatan kawasan hutan dan melakukan identifikasi calon lokasi PHBM, dengan prioritas daerah open acses.
Akademisi dari fakultas kehutanan Universitas Jambi Dr.Forst .Bambang Irawan memaparkan bagaimana perubahan Fungsi lahan yang ada berpengaruh terhadap perubahan iklim,selain itu perubahan fungsi lahan juga berpengaruh pada perubahan fungsi ekologi,ekonomi dan sosial.
Budiman dari perwakilan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan Gambut memaparkan bagaimana Industri perkebunan Sawit skala besar memberikan pengaruh dan dampak bagi perubahan dan pergeseran kalender musim yang ada di Desa.
Kebakaran hutan dan lahan Gambut karena turun nya muka air akibat pembukaan kanal oleh perusahaan sawit,dulu masyarakat juga membuka lahan dengan cara membakar,akan tetapi api tidak sampai merambat karena Gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pemabakaran juga di jaga,dan pola yang dipakai masyarakat pada saat melakukan pembakaran juga berbeda,hanya kayu dan dahan yang kering saja lah yang dibakar.
Pemaparan selanjutnya adalah bagaiamana Wacana Keadilan Iklim selama ini berkembang di Dunia,pasca paris agreement tentunya masih banyak pekerjaan yang akan dilakukan, Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Paparan dari Direktur Eksekutif Walhi Jambi ini menutup sesi pemaparan  dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sembari menunggu Bedug dan Adzan Maghrib pertanda buka puasa.

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.

Usai sudah pertemuan “Paris Agreement 2015” di Paris akhir tahun 2015. Delegasi berbagai Negara pulang dengan pikirannya masing-masing.

Negara utara[1] gembira setelah bisa memindahkan persoalan perubahan iklim (greenwash) ke Negara selatan. Sedangkan Negara selatan bergembira dan “membayangkan” proposal proyek “perubahan iklim (climate change).

Sebelumnya “perselisihan” antara Negara utara dengan Negara selatan, dimana Negara selatan “justru” menuntut Negara utara mengurangi pemakaian konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Negara utara bertanggungjawab terhadap penggunaan bahan bakar fosil, minyak, batubara dan gas alam untuk menghasilkan energy. Energi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi industry dan konsumsi yang massif.

Sedangkan Negara utara “menuntut” kepada Negara selatan untuk mengurangi deforestrasi dan menjaga “hutan dengan tutupan yang baik (forest cover)”, mengurangi pemakaian lahan untuk industry seperti sawit dan protect lahan gambut. Keduanya “berseteru” di forum “COP Paris 2015”.

Negara utara maupun Negara selatan “bertahan” dengan konsep proposal dan saling menyalahkan. Sehingga “keengganan” keduanya kemudian membuat rincian sehingga bisa memastikan agar suhu bumi tidak mencapai 2 derajat celcius. Padahal menurut ahli  “memaksa” agar memangkas emisi karbon dioksida hingga 70% pada tahun 2050. Kesemuanya tertuang didalam dokumen resmi “Paris Agreement 2015”.

Namun proposal REDD ternyata tidak berjalan dengna baik. Australia yang mengucurkan dana hingga 30 juta Australia terhadap wilayah seluas 120.000 ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, telah membawa banyak persoalan bagi masyarakat di wilayah proyek. Proyek ini melibatkan 7 desa, 5 dusun dan 2 dukuh. Tidak adanya partisipasi public, perencanaan bersama yang tidak dilakukan hingga masyarakat yang dilibatkan sama sekali tidak mengetahui tentang mekanisme dan tanggungjawab menjaga kawasan didalam proyek REDD. Sehingga tidak salah kemudian program ini kemudian dinyatakan gagal total[2].

Program di Hutan Ulu Masen, Aceh tidak mengalami kemajuan.  Bahkan Gubernur Aceh justru memberikan izin kepada sawit di kawasan gambut Rawa Tripa di Aceh.

Dalam laporannya, Friends of Earth (FoE) memotret di proyek percontohan the N'hambita di Mozambik, the Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) di Indonesia dan penerapan REDD+ di Peru[3]. FoE menyatakan pelbagai proyek tersebut merupakan contoh nyata proyek global itu hanya memfasilitasi penggunaan energi fosil, daripada mencegahnya. Sehingga FoE kemudian menyatakan tema Perubahan iklim merupakan solusi palsu

Namun bukan melakukan koreksi terhadap kegagalan proyek REDD, para sponsor, donator kemudian mengagendakan dengan cara lain. Dari Hutan ke Bentang Alam[4]. Padahal 300 juta rakyat tergantung dari hutan baik masyarakat adat, peramu hutan, pencari damar atau pencari rotan[5]

Dari pendekatan ini, Walhi yang menjadi bagian dari gerakan melawan “perubahan iklim (climate change) dengan menawarkan paradigma yaitu “climate justite (CJ). Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Gerakan Climate Justice muncul dari pertemuan perjuangan sosial dan lingkungan. Gerakan yang berakar dari gerakan lingkungan pada tahun 2000-an paska konferensi tentang Iklim PBB tahun 2007[6]

Dalam berbagai sumber disebutkan Keadilan iklim didasarkan kepada pemahaman kepada tindakan mendesak yang diperlukan untuk mencegah perubahan iklim yang didasarkan kepada solusi yang dipimpin oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Message yang hendak disampaikan didalam term keadilan iklim kepada keadilan iklim didasarkan “bumi satu” tidak bisa menghentikan perubahan iklim apabila kita mengubah ekonomi berbasis korporasi-neo-lebaral namun kemudian berhenti kepada masyarakat yang berkelanjutan. Korporasi global harus dihentikan.

Dalam tafsiran yang lain, disebutkan keadilan iklim memberikan ruang terhadap akses terhadap hutan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hak atas kesehatan, ancaman pangan, hak terhadap air bersih, hak terhadap anak dan keuntungan ekonomi (economic benefit).

Dalam diskusi lebih lanjut selain memberikan hak-hak kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai penyerap karbon, maka harus dibicarakan tentang ganti ruti (kompensasi) yang membuat masyarakat menjadi dihargai.

Penghitungan terhadap kompensasi dilatarbelakangi dengan penghitungan yang adil, partisipasi dari berbagai pihak dan tentu saja mempertimbangkan keadilan.

Sebagai contoh. Penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon oleh perusahaan migas seperti Chevron, Exxon dan Shell maka perusahaan diminta pertanggungjawabkan untuk mengembalikan emisi karbon kepada masyarakat yang telah menjaga hutan. Perusahaan harus membayar kompensasi dan penghitungan dilakukan secara bersama-sama. Baik dari pendekatan scientif dengan penghitungan maupun dengan dampak yang ditimbulkan.

Pendekatan inilah yang kemudian mendasarkan kepada tanggungjawab negara-negara utara untuk membayar kompensasi kepada upaya perbaikan lingkungan sebagaimana telah menjadi pedoman didalam dokumen “The UN Guide principle Bisnis and human right”. Prinsip yang telah ditetapkan didalam pertemuan di Oslo

Keadilan iklim mencakup kepada fokus dan penyebab perubahan iklim. Kemudian  karena itu diperlukan perubahan sistemik.

Komitmen ini kemudian juga membicarakan tentang bagaimana mengatasi beban dari dampak perubahan iklim terhadap terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dari ranah inilah maka tercipta “keadilan iklim” dari bandul keseimbangan antara “penyebab” dan penyumbang emisi karbon dan dampak kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai penyerap emisi karbon.

Dari berbagai studi menunjukkan mekanisme internasional telah membuka ruang untuk menerima berbagai keluhan (Griven).

Hukum Eropa sudah membuka ruang melalui mekanisme “Euro Comission Human Right”, hukum bilateral antara negara, hukum regional seperti “Asean Haze Treaty art”, human right Asean. Ataupun dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme complaint terhadap negara asal perusahaan maupun menggunakan hukum nasional negara asal perusahaan.

Sedangkan di Indonesia, perangkat peraturan sudah disiapkan. Mekanisme melalui Komnas HAM, gugatan ke pengadilan (Court), protes kepada perusahaan dan memobilisasi petisi dari publik. Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari perlawanan dari masyarakat yang terkena dampak dan kerugian dari perubahan iklim.

Keadilan iklim merupakan “kesempatan” kepada partisipasi public dari dampak dan kerugian (lost dan damage) perubahan iklim.

Sudah saatnya partisipasi public meminta tanggungjawab Negara didalam melindungi keberadaan masyarakat. Perubahan iklim yang disebabkan oleh Negara-negara utara didalam menghasilkan emisi karbon harus diberi tanggungjawab sehingga terjadinya keadilan iklim.






[1] Negara utara sering dipadankan kepada Negara-negara maju yang mempunyai tingkat konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Sebagian juga menyebutkan sebagai Negara Annex I
[2] Temuan penelitian Erik Olbrei dan Stephen Howes di Australian National University dalam penelitian Kalimantan Forest Carbon Partnership. Bahkan senator dari Partai Hijau Australia Christine Milne didalam rapat dengar pendapat di senat Australia menyebutkan proyek REDD Australia di Indonesia telah gagal total, 21 Mei 2012
[3] FoE International dalam riset yang berjudul The Great REDD Gamble: Time to Ditch Risky REDD for Community-based Approaches that are Effective, Ethical and Equitable, 16 Oktober 2014
[4] Pada Bulan Juni 2012, Wakil Presiden Bank Dunia dan duta khusus untuk perubahan iklim, Rachel Kyte, telah menulis tentang “Pendekatan Bentang Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan” (Landscape Approaches to Sustainable Development) yang dilaporkan pada hari Pertanian dan Pembangunan Pedesaan saat Konferensi Rio+20 – konferensi yang sama yang menggantikan ‘Sustainable Development’ dengan ‘Green Economy’.
[5] REDD beralih dari hutan ke bentang alam: Serupa, namun lebih luas dan dengan risiko lebih besar untuk menyebabkan kerusakan, Walhi, Jakarta, 2016, Hal.
[6] Global Modernity and Social Contestation, Geoffrey Pleyers,

Akhir-akhir ini, KPK berkonsentrasi terhadap potensi korupsi di sektor Sumber daya alam. Pada tanggal 11 Maret 2013 lalu, Nota Kesepakatan Bersama telah ditandatangani 12 Kementerian/Lembaga, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan akar masalah sektor sumber daya alam atau sektor kehutanan. Ke-12 instansi itu antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan Bappenas (NKB). NKB ini berlaku sejak ditandatangani hingga 11 Maret 2016 dan dilaksanakan secara keseluruhan di 18 provinsi.

Untuk di Jambi sendiri, Hasil analisis investigasi KPK memastikan 50 % areal tambang di Jambi belum tahap clean and clear. Dengan demikian, maka dari 398 Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari 21 IUP pertambangan mineral dan 377 IUP pertambangan batubara sudah bisa dipastikan sebagian besar bermasalah.

Belum lagi pemberian izin tambang di areal yang dilarang oleh UU. Data dari Dirjen Kementerian Kehutanan menunjukkan sebanyak 14 perusahaan tambang beroperasi di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Jambi.

Jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam hutan lindung sebanyak 5 perusahaan. Hutan lindung yang digunakan untuk pembukaan tambang seluas 63,6 ribu hektar.



Kelima perusahaan adalah PT Aneka Tambang (Antam) seluas 5.664 hektar , PT Delapan Inti Power seluas 281 hektar, PT Jambi Gold seluas 49,9 ribu hektar, PT Semen Baturaja seluas 671 hektar, dan PT Tunas Prima Coal seluas 7 ribu hektar.



Hutan yang beroperasi di dalam kawasan hutan konservasi sebanyak 9 perusahaan, dengan total luas hutan konservasi yang digunakan untuk pembukaan tambang 6,3 ribu hektar.

Kesembilan perusahaan adalah PT Abdi Pertiwi Loka seluas 1.548 hektar, PT Antam seluas 429 hektar, PT Arta Bevimdo Mandiri seluas 1.937 hektar, PT Batu Alam Jayamandiri seluas 49 hektar, PT Geomineral Bara Perkasa seluas 31 hektar.



Selanjutnya, PT Jambi Gold seluas 6 hektar, PT Tunas Prima Coal seluas 132 hektar, PT Wilson Citra Mandiri seluas 70 hektar, dan PT Sarwa Sembada Karya Bumi seluas 2 ribu hektar.

Dalam aturannya, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi tidak boleh digunakan untuk pembukaan pertambangan. Yang diperbolehkan adalah Hutan Produksi, itu pun harus melalui proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Setahun kemudian pada tanggal 10-12 November 2014, diadakan pertemuan nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan NKB. Masing-masing Kementerian/lembaga/kepala Daerah kemudian menyampaikan hasil pelaksanaan dari rekomendasi yang telah disepakati. KPK menggunakan istilah “melakukan koordinasi dan supervisi untuk memastikan dilaksanakannya kewajiban oleh KK dan PKP2B terkait dengan kelanjutan operasi, luas wilayah, penerimaan negara, pembayaran pajak, PNPB, jaminan reklamasi, jaminan paska tambang.

Dalam catatan Walhi Jambi, pemberian izin untuk tambang berkaitan dengan politik lokal terutama Pilkada. Setahun menjelang pilkada, setahun setelah pilkada pemberian izin dengan obral dilakukan. KPK sendiri menyebutkan IUP Pemilukada.

Selain itu juga, kerusakan tambang ditandai dengan bocornya pipa minyak Pertamina di Muara Jambi, sungai Batanghari yang keruh, banjir langganan yang terus menerus. Padahal dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 milyar berbanding terbalik dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan yang menghabiskan 300 milyar

Menurut JATAM, luas tambang sudah mencapai 1.092.120,40 ha atau 20 % dari luas wilayah daratan wilayah Jambi 5,1 juta. Angka yang tidak berbeda jauh dari temuan KPK.

Bahkan secara rigid, bahkan JATAM telah mengeluarkan peta konsensi tambang dan kaitannya dengan calon parlemen.

Selain itu, untuk memastikan laporan yang telah disampaikan oleh Kementerian/lembaga/Kepala Daerah, berbagai komponen masyarakat sipil yang berasal dari Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung kemudian menghasilkan catatan penting.

Dari hasil investigasi KPK yang merekomendasikan mencabut 121 izin yang tumpang tindih di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, yang dicabut hanya sebanyak 8 izin (Presentasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada Semiloka NKB, 11 November 2014, Jakarta).

Di Sumsel misalnya, sebanyak 53 izin pertambangan telah beroperasi produksi di kawasan hutan dengan luas total wilayah operasi mencapai 136.449 ha. Namun faktanya yang baru mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) hanya 23 perusahaan saja dengan luas hanya 6.742 ha. Ini menunjukkan bahwa diduga sebanyak 30 perusahaan yang sudah beroperasi produksi melakukan tindakan illegal di kawasan hutan

Untuk Babel, dari total 1.085 izin pertambangan, KPK merekomendasikan mencabut 121 izin yang tumpang tindih di kawasan hutan. Namun dalam perkembangannya, yang dicabut hanya sebanyak 8 izin (Presentasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM pada Semiloka NKB, 11 November 2014, Jakarta). Data ini menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah di Babel tidak serius dalam melakukan penataan izin sektor pertambangan.

Sedangkan di Jambi dari dari 50 % areal tambang di Jambi belum tahap clean and clear (398 Izin Usaha Pertambangan), baru 141 yang telah dicabut oleh berbagai Kepala Daerah di Jambi[2].

Data ini menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah di Babel tidak serius dalam melakukan penataan izin sektor pertambangan. Untuk Sumsel, Jambi dan Babel perkembangan pencabutan izin sangat lamban.

Potensi Kerugian Penerimaan [3]

Berdasarkan perhitungan land rents yang mengacu pada PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Bukan Pajak, diperoleh selisih yang signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. Selisih antara realisasi penerimaan daerah dengan potensinya kami sebut sebagai potensi kehilangan penerimaan (potential lost). Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba di tiga provinsi di Sumsel, Jambi dan Babel menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2013 perkiraan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp. 248,693 Miliar lebih di Sumsel; Rp 50,467 Miliar lebih di Jambi; dan Rp.6,596 Miliar lebih di Bangka Belitung. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di tiga provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 305,757 Miliar lebih.

Kawasan Ekologi Genting

Namun terhadap kawasan-kawan penting yang dikategorikan sebagai kawasan ekologi genting, Walhi Jambi memandang sebanyak 14 perusahaan tambang beroperasi di dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Jambi merupakan pintu masuk kepada KPK untuk dapat memproses secara hukum.

KPK diharapkan dapat memproses siapapun yang terlibat terhadap “upaya” penghancuran kawasan-kawasan ekologi genting.

Kawasan yang termasuk kedalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi yang tidak dibenarkan aktivitas tambang membuktikan “adanya” upaya sistematis penghancuran hutan di daerah-daerah hulu sungai Batanghari.

Padahal kawasan hulu Sungai Batanghari merupakan tempat tinggal masyarakat adat yang bermukim di Jambi Hulu[4] (F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar menyebutkan “masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu yang terletak di Muara Bungo, Bungo dan Sarolangun, dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938)

Selain itu juga Kabupaten Sarolangun sendiri sudah menetapkan, kawasan tersebut tercatat ada sebelas hutan adat yang sudah diakui pemerintah, yakni hutan adat Pengulu Laleh (128 ha), hutan adat Rio Peniti (313 ha), hutan adat Pengulu Patwa (295 ha), hutan adat Pengulu Sati (100 ha), hutan adat Rimbo Larangan (18 ha), hutan adat Bhatin Batuah (98 ha), hutan adat Paduka Rajo (80 ha), hutan adat Datuk Menti Sati (78 ha), hutan adat Datuk Menti (48 ha), hutan adat Imbo Pseko (140 ha), dan hutan adat Imbo Lembago (70 ha)[5].

Penghancuran kawasan ekologi genting akan berdampak kepada sungai-sungai di Batang Asai dan Sungai Batang Limun. Sungai di hulu yang mengairi Sungai Batanghari. Sungai Terpanjang di Sumatera.





[1] Disampaikan pada Diskusi Multipihak Mendorong Penerapan BMP oleh Pelaku bisnis/pemegang izin usaha pertambangan di Propinsi Jambi, Jambi, 23 Juni 2016
[2] Dalam evaluasi tahun 2015, Jambi sudah mencabut seluruh IUP tambang yang bermasalah. Dan Jambi merupakan salah satu daerah yang cukup progresif didalam melaksanakan temuan dari korsup KPK Minerba.
[3] Penghitungan dilakukan dengna mengacu PP No. 9 Tahun 2012 dan dilakukan oleh tim ahli yang menghitung potensi kerugian Negara. Namun yang menjadi catatan penting didalam pembahasan penghitungan, terhadap akibat tambang belum dimasukkkan menjadi catatan penting didalam penghitungan potensi kerugian Negara.
[4] F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar menyebutkan “masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu yang terletak di Muara Bungo, Bungo dan Sarolangun, dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938.          
[5] Jambi Ekspress, 26 November 2014

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.