Oktober 2015

Walhi: Grup Wilmar Paling Banyak Membakar Hutan  
Kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak, Jambi. REUTERS/Andreas Sarwono
Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional Zenzi Suhadi merilis data grup perusahaan yang paling banyak melakukan pembakaran hutan. Dari data itu, grup Wilmar paling banyak melakukan pembakaran hutan. 

"Ada total 27 grup Wilmar yang lakukan pembakaran hutan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi," kata Zenzi saat dihubungi Kamis, 29 Oktober 2015.

Zenzi mengatakan, grup perusahaan 19 Sinar Mas juga banyak melakukan pembakaran. Ada tiga anak perusahaannya yang melakukan pembakaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada enam anak perusahaan dan perusahaan yang berafiliasi dengan Sinar Mas, yang melakukannya di Riau. Lalu, ada pula delapan anak perusahaan yang melakukannya di Sumatera Selatan, serta dua lagi di Jambi.

Enam perusahaan yang berafiliasi dengan Rajawali Garuda Mas pun disebut Walhi melakukan pembakaran di Provinsi Riau. Lalu, ada empat perusahaan yang berafiliasi dengan Sampoerna, yang juga melakukan pembakaran. 

Tiga perusahaan yang berafiliasi, masing-masing dengan PTPN serta Marubeni, pun melakukan pembakaran di Sumatera Selatan. Dua perusahaan, yang masing-masing di Riau dan Sumatera Selatan, juga melakukan pembakaran. Terakhir, ada satu anak perusahaan, masing-masing dari First Resource dan Provident, yang juga membakar hutan di Riau.

Walhi pun merilis data jenis hutan yang dibakar oleh para perusahaan itu. Sebanyak 308 perusahaan melakukan pembakaran di perkebunan. Ada 181 perusahaan ada di Kalimantan Tengah, 31 perusahaan perkebunan ada di Kalimantan Barat, 15 perusahaan di Riau, 68 perusahaan di Sumatera Selatan, serta 13 perusahaan ada di Jambi.

Walhi pun menyebut ada 71 perusahaan yang melakukan pembakaran di hutan tanaman industri. Sebanyak 12 perusahaan melakukannya di Kalimantan Tengah, 14 lagi di Kalimantan Barat, dan 14 perusahaan lain melakukannya di Riau. Lalu, ada 25 perusahaan yang melakukan pembakaran di Sumatera Selatan serta enam perusahaan lagi melakukan pembakaran di Jambi. Terakhir, ada 58 perusahaan yang melakukan pembakaran hutan alam di Kalimantan Tengah.

Zenzi mengatakan, untuk mendapatkan data itu, ia menggunakan satelit untuk melihat titik api dan kawasan milik perusahaan mana yang melakukan pembakaran. "Kami melihat di satelit, lalu kami melakukan ground check ke lapangan," katanya.

Komisaris Wilmar Group M.P. Tumanggor pernah menyangkal atas tudingan itu. "Semua data tak jelas itu hanya akan berujung pada pencemaran nama baik," katanya pertengahan bulan ini.

Sumber : tempo.co

JAMBI – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Jambi menggugat 20 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di daerah itu. Gugatan berupa class action ini mewakili jutaan rakyat Jambi yang menderita selama belasan tahun akibat bencana asap dari pembakaran hutan dan lahan. ”Ada perusahaan besar, yakni Asia Pulp and Paper, Barito, GAPWilmar, dan Siapi Api. Empat di antaranya perusahaan asing dari Singapura dan Malaysia,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli, Kamis (29/10).

Seluruh perusahaan itu bergerak dalam bidang industri sawit dan hutan tanaman industri. ”Materi sudah disiapkan. Mereka harus bertanggung jawab atas kebakaran di areanya,” kata Musri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang kemarin melawat ke Jambi menegaskan, tidak akan memberi ampun bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan. ”Saat ini seluruh perusahaan yang diduga membakar sedang diproses. Tidak lama lagi akan ditindak. Pemerintah tidak akan memberi ampunan,” kata Luhut. Beri Santunan Di Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo memberikan santunan uang duka Rp 15 juta per orang kepada keluarga empat balita yang meninggal dunia karena bencana asap. Sebelumnya, Presiden meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Kutaraya dan RSUD Kayu Agung. Santunan itu akan langsung masuk rekening keluarga penerima dan bersamaan dengan itu dibagikan pula Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 399 warga. Presiden berpesan agar dana tersebut digunakan untuk hal produktif. ”Jangan dipakai untuk beli pulsa. Saya titip buku untuk anak-anak agar rajin belajar, sekolah semua,” kata Presiden. Jokowi beserta rombongan lalu kembali ke Palembang untuk membahas penanganan bencana, serta berencana meninjau sejumlah titik api di Jambi. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, santunan bagi korban meninggal juga diberikan untuk korban di Kalimantan. Santunan itu bukan kompensasi atas bencana yang terjadi. Santunan tersebut telah diatur dalam Peraturan Mensos dengan indeks Rp 15 juta yang disalurkan kepada para korban di tujuh provinsi.
Bantuan ini dikirim langsung ke rekening keluarga korban. Khofifah mengemukakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan tentang korban kelaparan terkait bencana kebakaran dan asap. ”Jika hal tersebut terjadi, maka kepala daerah berdasarkan SK darurat dapat mengeluarkan stok 100 ton beras,” kata Mensos yang kemarin meninjau titik posko evakuasi atau rumah singgah bagi para korban di asrama haji dan panti wreda Palembang. Di setiap rumah singgah itu disediakan berbagai fasilitas, termasuk alat penyaring udara. Di sisi lain, bencana asap turut berdampak pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini tergambar dalam survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). ‘’Bertele-telenya penanganan bencana asap sangat mengecewakan publik,” papar peneliti LSI Dewi Arum saat memaparkan hasil survei, kemarin. (F4,ant,viva-59)
Sumber : suaramerdeka.com

Hari ini (29/10) Mahasiswa UGM berkunjung ke kantor WALHI Jambi untuk berdiskusi tentang persoalan asap yang saat ini terjadi di Provinsi Jambi. Jambi memang salah satu Propinsi yang terkena dampak asap yang parah selama 3 bulan terakhir dan sudah mulai memasuki bulan ke 4 sekarang ini.Data menunjukan titik api di Jambi 1500 lebih yang sebagian besar dilahan gambut.




Mahasiswa UGM berencana untuk berkunjung ke desa yang terkena dampak asap.Kedatangan mereka sekaligus untuk mempelajari soal gambut dan hutan yang terbakar,  mereka juga merencanakan untuk melakukan KKN di lokasi tersebut guna lebih memahami kondisi masyrakat yang mengalami efek dari kabut asap yang saat ini sedang terjadi.


Asap memang tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat, namun dampak sesungguhnya akan sangat terasa setelah 2 atau 3 tahun lagi.  Apabila tidak ada upaya penanggulangan terhadap korban asap maka akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatannya. Sudah banyak korban yang terkena dampak asap ini, asap ini disebabkan oleh kesengajaan pembakaran lahan untuk perluasan Hutan Industri oleh perusahaan, “dan yang membuat semakin parah dibakarnya lahan gambut oleh perusahaan” tambah Musri Nauli.

Walhi Jambi telah membuat Rumah Perlindungan Korban Asap untuk setiap desa yang terkena dampak asap. Untuk percontohan sudah dibangun di Desa Sungai Bungur,Kecamatan Kumpeh Ilir, Muara Jambi. dan saat ini semua sedang dalam proses di setiap desa.“Jika kalian berminat malam ini kita bisa langsung ke lokasi Rumah Perlindungan untuk melihat langsung” ajak Musri Nauli Direktur Walhi Jambi kepada Mahasiswa UGM.

Walhi Jambi selalu membuka kesempatan bagi para pelajar tidak hanya Mahasiswa UGM saja.Bagi siapapun yang ingin belajar ataupun berdiskusi tentang asap yang saat ini terjadi ataupun soal permasalahan lingkungan lain yang terjadi, “ kami siap untuk berbagi informasi kepada kawan-kawan pelajar ataupun masyarakat umum soal permasalahan lingkungan yang terjadi” ujar Musri Nauli sekaligus menutup diskusi bersama Mahasiswa UGM.

Seorang personel pemadam kebakaran Manggala Agni beristirahat saat melakukan pemadaman kebakaran di hutan Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu (28/10/2015) (ANTARA FOTO/FB Anggoro

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bekerjasama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Jambi menggugat 20 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

Gugatan berupa class action ini menjadi perwakilan jutaan rakyat Jambi yang kini menderita selama belasan tahun akibat bencana kabut asap.

"Lima perusahaan adalah grup perusahaan besar, Asia Pulp and Paper, Barito, GAP Wilmar, dan Siapi Api. Empat di antaranya perusahaan asing dari Singapura dan Malaysia," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli, Kamis 29 Oktober 2015.

Menurut Musri, ke-20 perusahaan yang digugat Walhi terletak di lima kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun.

Seluruh perusahaan itu bergerak dalam bidang industri sawit dan Hutan Tanaman Industri. "Materi sudah disiapkan. Mereka harus bertanggungjawab atas kebakaran di areanya," kata Musri.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang kemarin melakukan lawatan ke Jambi mengaku tidak akan memberi ampunan bagi perusahaan yang memang terbukti melakukan pembakaran lahan.

"Saat ini seluruh perusahaan yang diduga membakar lahan sedang diproses. Tidak lama lagi akan ditindak. Pemerintah tidak akan memberi ampunan," kata Luhut.

Oleh : Harry Siswoyoantv/tvOne
Sumber : viva.co.id

Musri Nauli *
Beberapa waktu yang lalu, DPC PERADI Jambi menerima pengaduan dari Walhi Jambi dan KKI Warsi yang tergabung didalam #jambiberasap# tentang kebakaran hutan dan lahan yang massif terjadi 3 bulan terakhir. DPC PERADI Jambi kemudian menentukan sikap untuk menerima pengaduan dari kelompok masyarakat (claas action) untuk menggugat perusahaan yang dianggap bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan (kahutla).
Diskusi Terkait Gugatan yang akan dilakukan di Sekretariat DPC PERADI 
Tanpa memasuki dalil-dalil gugatan yang hendak disampaikan, yang menjadi perhatian dari masyarakat Jambi adalah biaya kerugian dan biaya pemulihan yang mencapai angka puluhan trilyun. Sebagian pihak menerima biaya kerugian dan biaya pemulihan. Namun sebagian apatis sehingga menimbulkan keraguan terhadap besarnya angka yang timbul akibat kebakaran tahun 2015.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan kerugian ekonomi dari kebakaran di Riau (Feb-Maret 2014) mencapai 935,1 juta dollar. Kerugian ini mencakup Kerusakan dimana dibutuhkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali dan rehabilitasi dan kerugian yang ditandai dengan penurunan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang timbul pada bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya.
Pengaturan tentang biaya kerugian dan biaya pemulihan telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 (Permen LH). Peraturan ini kemudian menjadi dasar Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh didalam putusannya Nomor 12 Tahun 2012. Putusan ini kemudian diperkuat hingga di tingkat kasasi sehingga layak menjadi bahan pertimbangan hakim terhadap perkara berkaitan kebakaran (yurisprudensi).
Didalam Permen LH disebutkan kerugian ekologis, Biaya kerusakan ekonomi terdiri dari Hilangnya umur pakai Akibat kegiatan pembakaran, Kerusakan tidak ternilai (Inmaterial) dan biaya pemulihan.
Kerugian ekologis mencakup penyimpanan air, pengaturan tata air, biaya pengendalian erosi, biaya pembentukan tanah, Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran, Biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pemulihan keanekaragaman hayati yang hilang, Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik, biaya pelepasan karbon dan biaya perosot karbon.
Sedangkan biaya pemulihan terdiri dari Biaya pembelian kompos, Biaya angkut ,Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar, Biaya pemulihan untuk mengaktifan fungsi ekologis yang hilang seperti Pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, Keanekaragaman hayati, Sumber daya genetik, Pelepasan Karbon dan Perosot Karbon.
Dengan menentukan variabel biaya kerugian dan biaya pemulihan, maka kita bisa menentukan besaran angka untuk menentukan besaran ganti rugi yang menjadi tanggungjawab kebakaran.
Biaya menyimpan air diperlukan untuk membangun reservoir dengan ukuran 20 m x panjang 25 meter x tinggi 1,5 m. Biaya pembuatan reservoir adalah biaya untuk menyimpan air yang dikalkulasikan per m2. Satu hektar mampu menyimpan air sebanyak 650 m3/ha. Sehingga untuk satu hektar membutuhkan biaya yang cukup besar.. Biaya pembuatan reservoir kemudian ditambah dengan biaya untuk pemeliharaan Sehingga satu hektar diperlukan biaya perawatan hingga mencapai milyaran rupiah/hektar.
Selanjutnya biaya-biaya yang seperti Biaya pengaturan tata air. Biaya pengendalian erosi, Biaya pembentukan tanah, Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran, Biaya pengurai limbah yang hilang, biaya keanekaragaman hayati yang hilang, Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik, biaya pelepasan karbon, biaya perosot karbon sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya dapat dikalkulasikan dengan menghitung biaya komponen yang telah disebutkan dikalikan dengan luasan hektar yang terbakar.
Biaya kerusakan ekonomi terdiri dari Biaya hilangnya umur pakai akibat kebakaran yaitu Biaya penanaman, Biaya pemeliharaan dari tahun pertama hingga tahun ketujuh. Sedangkan terhadap biaya kerusakan Kerusakan tidak ternilai (Inmaterial) adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja.
Biaya pemulihan terdiri dari Biaya pembelian kompos, Biaya angkut, Biaya penyebaran kompos, Biaya pemulihan untuk mengaktifan fungsi ekologis yang hilang, Keanekaragaman hayati. Dengan demikian maka pemulihan dapat dihitung dengan memperhatikan komponen hingga menghitung biaya luasan lahan yang terbakar.
Dengan menghitung masing-masing komponen biaya yang diperlukan untuk satu hektar lahan yang terbakar, maka kita bisa menghitung tanggungjawab perusahaan terhadap biaya seperti kerugian ekologis, Biaya kerusakan ekonomi terdiri dari Hilangnya umur pakai Akibat kegiatan pembakaran, Kerusakan tidak ternilai (Inmaterial) dan biaya pemulihan. Sehingga kita bisa menghitung areal yang terbakar dengan mengkalkulasikan biaya yang harus dibayar oleh penanggungjawab izin
Sekedar gambaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada September 2015 telah menyampaikan laporan terhadap kebakaran maka pihak yang mendapatkan keuntungan yaitu pengelola lahan (50%), Pengembang lahan (32%), Pengklaim lahan (1,2%), Tenaga pemasaran (1,8%), Penebang (2,5%) dan pembakar (0,5%).
Didalam putusan PT. Kalista Alam akibat kebakaran seluas 1000 ha, Pengadilan Negeri Meulaboh kemudian menjatuhkan putusan dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Kalista Alam senilai 320 Milyar rupiah.
Dengan asumsi lahan yang terbakar mencapai 33 ribu hektar, maka biaya kerugian dan biaya pemulihan mencapai 10 trilyun lebih.
Sedangkan penghitungan yang disampaikan oleh peneliti pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis cukup mencengangkan. Dengan penghitungan terhadap 286 hektar yang terbakar tahun 2014, maka menimbulkan kerugian 44 trilyun (Republika, 11 Maret 2015).
Sehingga dengan kalkulasi 250 hektar dibutuhkan biaya kerugian dan biaya pemulihan mencapai 44 trilyun, maka terhadap lahan yang terbakar mencapai 33 ribu hektar, dibutuhkan 5,280 trilyun atau 5 bilyun. Atau kerugian kebakaran tahun 2015 mencapai 2 kali APBN Indonesia.
Angka ini tentu saja mengagetkan berbagai kalangan. Namun angka ini tidak mampu menggantikan kerusakan gambut akibat kebakaran. Gambut sebagai kawasan ekologi yang unik mempunyai kemampuan untuk menyerap emisi karbon tetapi akan melepas karbon yang sangat tinggi bila mengalami kerusakan, karena gambut itu sendiri merupakan karbon. Berbeda dengan hutan tanah mineral yang hanya melepas karbon dari tumbuhan yang mati.. Kebakaran kemudian menyebabkan fungsi gambut kemudian menjadi hilang sehingga gambut justru menjadi ladang yang merusak ekosistem.
Selain itu juga biaya yang dikeluarkan tidak mampu menggantikan derita rakyat yang berjumlah 3,1 juta penduduk Jambi, 70 ribu yang mengalami ISPA dan telah merenggut nyawa 4 orang.
Terhadap penghitungan kerugian dan biaya pemulihan selain telah diatur didalam Permen LH, dilakukan oleh ahli yang berkompeten di gambut hingga telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung.
Sehingga tidak salah kemudian biaya kerugian dan biaya pemulihan yang menjadi tanggungjawab perusahaan yang terdapat kebakaran dapat mewakili keresahan yang diderita rakyat Jambi akibat kebakaran hingga harus menghirup asap berbulan-bulan.

* Direktur Walhi Jambi, Advokat

Sumber : Jambi Ekspress

Kabut Asap, Peradi-Walhi Akan Gugat 20 Perusahaan di Jambi  
Candi Tinggi di kawasan obyek wisata Candi Muaro Jambi diselimuti kabut asap di Jambi, 9 September 2015. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, kunjungan wisata di Jambi menurun lebih dari 50 persen akibat kabut asap. ANTARA/Wahyu Putro

Persatuan Advokat Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Jambi akan melayangkan gugatan class action terhadap 20 perusahaan di Jambi karena setiap tahun menimbulkan kabut asap.


"Kami mengidentifikasi ada 20 perusahaan yang terletak di lima kabupaten di Jambi, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muarojambi, Tebo, dan Sarolangun," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli di Jambi, Sabtu, 24 Oktober 2015.

Dia berujar, 20 perusahaan tersebut adalah perusahaan hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. "Materi gugatan sudah kami siapkan. Selain itu, data kami sudah cukup lengkap, dan paling lama akhir Oktober ini sudah kami layangkan gugatannya," ucap Musri.

Menurut dia, perusahaan harus bertanggung jawab atas area konsesinya yang terbakar. "Perusahaan pemegang izin harus bertanggung jawab atas kebakaran di areanya," tutur Musri.

Dalam gugatan tersebut, kata dia, materi gugatan bisa merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan. Dalam permen tersebut, ada biaya yang harus ditanggung perusahaan pelaku pembakaran hutan, di antaranya biaya kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan.

"Kami bisa merujuk pada Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, jadi perusahaan pelaku pembakaran hutan harus membayar kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan," katanya.

Ditanya perusahaan apa saja yang masuk dalam gugatan, Musri masih merahasiakan nama-nama perusahaan penyebab kabut asap di Jambi itu karena merupakan kepentingan proses persidangan nanti.

Sumber : antara

Foto Sungai yang ditutup oleh perusahaan dan dijadikan sebagai akses jalan untuk perusahaan


Jambi
 - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI ) menemukan aliran anak sungai di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi di tutup oleh PT Erasakti Wira Foresta (EWF). Penutupan dilakukan sejak 19 Oktober lalu.

" Awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat. Jadi, kita bersama kepolisian mendatangi lokasi itu. Memang benar sungai itu ditutup," kata Musri Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, Jambi.

Kepolisian menuju lokasi penutupan sungai dan lokasi kebakaran
yang dilakukan oleh perusahaan
Ada dua lokasi sungai yang ditutup oleh PT EWF.
Permasalahan ini juga sudah dilaporkan WALHI ke Polda Jambi. Pihak Polda Jambi bersama WALHI dibantu masyarakat sudah melakukan investigasi ke lokasi. Ada 10 Personil Polda Jambi dari Diskrimsus 5 orang dan Brimob 4 Orang Langsung melakukan Investigasi. Dari hasil investigasi itu, aliran anak sungai memang sengaja ditutup untuk memadamkan api dilokasi lahan perusahaan yang terbakar. Dari temuan itu PT EWF ke Polda Jambi untuk dimintai keterangan.
"Penutupuan sungai yang dilakukan oleh PT EWF itu sudah menyalahi aturan," ujarnya. Akibat dari penutupan sungai yang dilakukan PT EWF itu, masyarakat di hilir sungai tidak mendapatkan aliran air. "Masyarakat kesulitan mencari air", tegasnya. Penutupan aliran sungai itu sangat merugikan masyarakat setempat yang terhubung langsung dengan aliran sungai selebar 10 meter itu. Aktivitas dan perekonomian masyarakat juga terdampak. Apalagi masyarakat disana banyak beraktivitas lewat sungai. "Apalagi air sungai itu banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari,' akunya.

Ditambahkan Musri, bencana kabut asap Propinsi Jambi sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Namun belum ditemukan penanganan yang baik. Itu terbukti dengan masih pekatnya asap di Propinsi Jambi di berbagai wilayah. "Upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah lambat", akunya. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menyeret perusahaan yang terbukti membakar lahan, kata Musri, juga lamban dan belum memenuhi apa yang diharapkan. Data yang dirilis Polda Jambi per Oktober, baru 4 perusahaan ditetapkan sebagai tersangka. "Jumlah itu tidak sebanding dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan lahan perusahaan yang terbakar, 64 perusahaan, ini harus ditindak lanjuti," pungkasnya.(fth)

Sumber: Jambi Ekspres

Jambi - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendukung langkah Polda Jambi dalam mengungkap aktor pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah itu.
"Setiap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran harus ditindak dan kita mendukung langkah Polda Jambi," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, di Jambi, Jumat (23/10).

Dia mengatakan, sepanjang Oktober 2015 Walhi Jambi telah melakukan proses laporan terkait terjadinya kebakaran lahan di empat konsesi perusahaan kepada pihak Polda Jambi.
"Respons dari Polda cukup baik dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan kita agar kasusnya diusut secara tuntas," katanya.
Musri menjelaskan, baru-baru ini Walhi Jambi mendapatkan laporan langsung dari masyarakat Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi.
Laporan itu menyebutkan bahwa lahan konsesi perusahaan PT Era Wira Forestama terjadi kebakaran dan bahkan pihak perusahaan menutup sungai alam.
"Selain kabut asap akibat kebakaran, penutupan sungai alam itu telah merugikan masyarakat, karena di Desa Rukan itu setiap harinya ada 150 pencari ikan dan sungai itu menjadi akses untuk lahan pertanian penduduk," kata Musri menjelaskan.
Selain itu, kata Musri, setelah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan masyarakat setempat, pihak polda langsung melakukan investigasi.
"Secara visual tergambarkan sekitar 200 hektare lahan perkebunan terbakar, artinya perusahaan lalai karena telah merugikan masyarakat dengan menutup sungai dan terkesan membiarkan hingga kebakaran meluas," katanya.
Musri menambahkan, perusahaan tersebut berada dikonsesi lahan gambut dengan areal seluas 6.000 hektare dan dari lahan yan terbakar itu sudah berdekatan dengan lahan dan perkampungan masyarakat.
"Kita minta kepolisian untuk memanggil pihak perusahaan dan memproses sesuai dengan tindakan yang dilakukan," katanya menambahkan.
/EPR

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.