September 2015

Walhi Jambi Usulkan Status Kabut Asap jadi Siaga Darurat Nasional
Sebuah rumah di kawasan Tanah Mas yang fotonya diambil dari jarak 10 meter nyaris tak terlihat karena tertutup kabut asap
Belum meredanya kabut asap yamg menyelimuti wilayah Provinsi Jambi pemerintah diminta untuk menetapkan bencana asap yang telah terjadi di Jambi maupun beberapa daerah lainnya ini statusnya menjadi bencana nasional.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli mengatakan karena kabut asap telah mencakup beberapa provinsi untuk ditetapkan menjadi siaga darurat nasional.
"Kita mendorong ini jadi darurat nasional, karena 5 provinsi sudah tetapkan siaga darurat. Ketika darurat nasional maka semua potensi nasional bisa dikerahkan. Kita harapkan Presiden keluarkan Inpres untuk menangani ini," kata Musri.
Rudi Syaf Manager Komunikasi KKI Warsi mengatakan Jambi dan Riau merupakan daerah yang terdampak akibat masih adanya kebakaran lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.
"Kondisi terakhir pantauan satelit Terra & Aqua Jambi tidak ada titik panas, sementara Sumsel dan Lampung terpantau titik panas," katanya.
"Karena lingkupnya sudah luas kita usulkan ini darurat nasional sehingga penanganannya bisa terpadu secara nasional," kata Rudi.
Penjabat Gubernur Jambi, Irman mengatakan usulan tersebut bakal disampaikan ke pusat pada rapat yang akan dilakukan dengan Menko Polhukam, Rabu mendatang.
"Agar tidak lagi melihat bencana provinsi oleh karena itu di pusat hari Rabu kita usulkan bagaimana menggerakkan kemampuan nasional untuk menekan karhutla dan dampaknya," kata Irman
Sumber :Tribun Jambi

VIVA.co.id - Kabut asap di Provinsi Jambi, semakin parah. Bukannya berkurang, tiap hari jarak pandang semakin pendek dan tingkat  Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Jambi semakin berbahaya. Akibatnya, jadwal penerbangan di bandara Jambi terganggu, dan sekolah diliburkan. 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Musri Nauli meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi, agar kabut asap yang melanda Provinsi Jambi menjadi siaga nasional.

"Kita mau mendorong menjadi siaga nasional, lima provinsi sudah menyatakan kok, tanggap darurat lagi," ujar Musri kepada VIVA.co.id, Selasa 29 September 2015.

  •   
Lanjutnya, pihaknya tidak menyebutkan bencana nasional, tetapi siaga nasional. Sebab, bencana nasional akan memberikan pengampunan kepada penyebab api.

"Kita minta siaga nasional, jadi semua potensi nasional dikerahkan," ujarnya.

Dia mengatakan, bencana kabut asap ini harus ada instruksi langsung dari Presiden, agar mengerahkan semua jajarannya untuk mengatasi kabut asap. Terutama, di Sumatera beberapa bulan terakhir diselimuti kabut asap. (asp)
 
http://m.news.viva.co.id/news/read/680448-walhi-minta-pemprov-jambi-tetapkan-asap-jadi-siaga-nasional

Walhi: Jelang Pilkada Rawan Pemberian Izin Lahan pada Perusahaan


Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan modus pemberian izin diberikan pada tiga sektor yakni tambang, sawit dan hutan tanaman industri (HTI).

Musri mengatakan untuk izin tambang pihaknya mendapatkan data untuk izin tambang yang terjadi di empat kabupaten yakni Muarojambi, Bungo, Sarolangun dan Tebo.
"Untuk empat daerah ini diberikan izin bertepatan dengan setahun sebelum pilkada dan setahun sebelum pilkada," ujar Musri Nauli saat ditemui di kantor Walhi, Senin (28/9).
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Andika Arnoldy
Sumber: Tribun Jambi

Wuihh,  Satu Izin Tambang Bisa Capai Rp 20 Milyar 

Direktur Walhi JambiMusri Nauli menyebutkan berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biaya untuk satu izin pembukaan lahan tambang Rp 5 sampai 20 Milyar.
Lalu untuk pembukaan lahan sawit antara satu hingga 5 Milyar rupiah. Namun untuk sektor hutan Walhi belum punya data untuk pembiayan izin.
Terkait dengan jumlah izin yang diberikan di setiap daerah, Sarolangun bisa mencapai 40 izin selama setahun dan sebelum pilkada. Menariknya dalam sehari bisa tiga kali izin dikeluarkan. Ini terlihat dari tanggal surat izin yang diberikan.
" Di sebuah kabupaten bahkan ada pemerintah yang memberikan izin pada saat tanggal merah," ujarnya.
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Andika Arnoldy
Sumber : Tribun Jambi



 Liputan6.com, Jambi - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Jambi bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mewakili sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat lingkungan, akan melayangkan gugatan perdata terhadap 15 perusahaan.

15 perusahaan itu diduga menjadi biang keladi timbulnya kebakaran lahan yang berujung bencana kabut asap di Jambi.

Ketua DPC Peradi Jambi, Suratno mengatakan gugatan class actions ini merupakan bentuk kepedulian atas musibah kabut asap yang melanda kota yang dulu bernama Djambi itu. Masyarakat, kata dia, sudah banyak dirugikan akibat kabut asap tersebut.

"Bandara lumpuh total, anak-anak tidak bisa masuk sekolah, belum lagi bahaya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)," ujar Suratno kepada sejumlah wartawan di Jambi, Sabtu (26/9/2015).

"Ini merupakan kealpaan perusahaan yang tidak menjaga lahan yang dimiliki," lanjut dia.

Sekretaris DPC Peradi Jambi Sarbaini mengatakan ini juga sebagai peringatan bagi perusahaan di Jambi agar jangan mengambil keuntungan semata dalam berbisnis. Perusahaan harus memikirkan dampak jika membakar lahan.

"Gugatan kita ini adalah untuk pengganti kerugian atas kebakaran lahan yang menyebabkan asap, baik disengaja atau tidak. Secepatnya gugatan ini akan kita daftarkan ke pengadilan," ujar Sarbaini.

33 Ribu Hektare

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli menyebutkan ada 33 ribu hektare lahan di Provinsi Jambi yang terbakar dan menyebabkan terjadinya kabut asap. Ini berdasar data yang dimiliki oleh Walhi Jambi.

Menurut dia, jumlah tersebut akan bertambah seiring makin meluasnya lahan yang rawan kebakaran. Belum lagi, lahan di bagian timur Jambi berupa gambut yang mudah terbakar.

"Ganti rugi yang kita gugat Rp 7 triliun, yang dibayarkan secara tanggung renteng, serta Rp 44 triliun untuk biaya pemulihan," ungkap Musri Nauli.

http://news.liputan6.com/read/2326577/diduga-bakar-lahan-peradi-gugat-15-perusahaan-di-jambi 



https://www.youtube.com/watch?v=CSpWRmUU2N8&sns=fb

Jambi, 19 September 2015
Kegeraman masyarakat terhadap asap membuat masyarakat Desa Sponjen, Desa Sogo, Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Ilir, Muara Jambi, Jambi kemudian melaporkan asap yang berasal dari perusahaan sawit di Kumpeh.
Masyarakat mendatangi MAPOLDA JAMBI
Mereka mendatangi Mapolda Jambi untuk melaporkan asap yang sudah satu bulan lebih dirasakan oleh masyarakat. Dengan didampingi oleh Abdullah, Manager Advokasi/Kampanye Walhi Jambi mereka melaporkan asap yang berasal dari sebuah perusahaan sawit, PT. Bukit Bintang Sawit.
Diterima Langsung oleh WADIRKRIMSUS POLDA JAMBI  “ Edison “ perwakilan masyarakat  langsung mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke MAPOLDA JAMBI sekaligus memberikan beberapa dokumen terkait lokasi lahan PT.BBS yang terbakar,masyarakat juga menyampaikan bahwa ladang mereka sekarang diserang hama yang datang dari lahan PT.BBS yang terbakar,tidak memadainya peralatan untuk mencegah kebakaran  menyebabkan lahan Gambut rentan terbakar dan PT.BBS yang menanam sawit di lahan gambut tidak serius dan siap untuk menanggulangi hal ini disamping itu konflik antara PT.BBS dengan masyarakat Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung  juga belum menemui titik terang,konflik penguasaan lahan secara sepihak oleh PT.BBS terhadap lahan masyarakat.
WDIRKRIMSUS POLDA JAMBI  Menerima laporan dari perwakilan masyrakat
Masyarakat yang melaporkan ke Polda dan menjadi saksi adalah Hanafiah, Zaidan, Adi dan Samsul Komar. Mereka telah melihat api di areal PT. BBS sejak satu bulan terakhir. Kebetulan Desa mereka langsung berbatasan dengan areal PT. BBS.
Dari pengamatan masyarakat kemudian dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, maka areal terbakar termasuk kedalam Lokasi PT. BBS block D dan Block C. Mereka juga kesal tidak ada upaya yang baik dari perusahaan untuk memadamkan api.

Desa Sogo, Desa Sponjen dan Desa Tanjung termasuk kedalam kawasan gambut yang akhir-akhir ini seringkali mengalami kebakaran yang sulit dipadamkan. Dengan ketebalan gambut diatas 3 meter, gambut yang telah dikeringkan oleh perusahaan dengan membangun kanal-kanal sehingga mengakibatkan gambut menjadi kering. Sehingga ketika terjadinya kebakaran pada musim kering seperti ini menyebabkan gambut sulit dipadamkan oleh air.

Desa Sogo, Desa Sponjen dan Desa Tanjung merupakan daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan PT. Bukit Bintang Sawit. Desa ini juga berhimpitan Tahura Tanjung Sekitarnya. Dengan wilayah berhimpitan dengan perusahaan sawit dan Tahura menyebabkan semakin sempitnya wilayah kehidupan masyarakat. Sehingga ketika terjadinya kebakaran maka menyebabkan kehidupan mereka langsung terasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Walhi: Biasa Usai Pilkada Izin Konsesi Hutan Meningkat Tajam
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abet Nego Tarigan, mengungkapkan izin konsesi hutan biasanya meningkat tajam saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Walhi, Tarigan mengatakan tarif izin konsesi hutan mencapai Rp 1 miliar untuk 100 hektar.
"Jelang-jelang Pilkada izin (konsesi) juga melonjak. Izin berubah jadi komoditas. Pelaku usaha pernah mengatakan satu perseribu hektar keluarkan Rp 1 miliar," ujar Tarigan saat diskusi bertajuk 'Asap dan Sengasara' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Menurut Tarigan, banyaknya izin yang dikeluarkan Pemerintah menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Perusahaan, kata dia, ternyata tidak serta merta mengelola izin yang telah didapatkan.
Perusahaan tersebut membiarkan lahan tersebut sebagai cadangan lahan sehingga membuka potensi konflik dan aktivitas tidak terkendali di dalamnya.
Lebih jauh, lanjut Tarigan, banyaknya kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi. Dari seluruh kebakaran hutan yang ada di Indonesia, 99 persen diakibatkan oleh ulah manusia.
"Sejarahnya itu pasti berkatian dan puncaknya berkaitan dengan ekspansi perkebunan dan hutan tanaman industri," tukas Tarigan.
Sumber : Tribun Jambi

Walhi Sebut Pemprov Jambi tak Responsif
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menilai Pemerintah Provinsi Jambi terkesan kurang responsif dengan kondisi bencana kabut asap yang saat ini meresahkan warga.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, Ia menyayangkan sikap penjabat gubernur yang terkesan kurang reaktif dalam menyikapi bencana kabut asap.
Ini terlihat dengan tidak adanya upaya konkrit yang tampak dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam menyikapi sejumlah perusahaan yang terbukti tidak memenuhi syarat seperti ketersediaan sarana dan prasarana intuk memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan.
"Pemerintah kita terkesan tidak responsif. Tidak empati terhadap kondisi saat ini,"katanya saat dikonfirmasi tribun, selasa (15/9)
Ia juga menyayangkan sejauh ini belum ada langkah konkrit terkait penegakan hukum. Menurut Musri hal yang seharusnya diambil pemerintah adalah langkah hukum.
Tujiannya agar persoalan serupa tidak terulang lagi dikemudian hari, "lihat lagi izin konsesi perusahaan itu. Panggil perusahaan minta pertanggung jawabannya,"katanya.
Bahkan,bila perlu jika terbukti ada ketelibatan perusahaan atau kelalaian bisa diberi sanksi, ganti rugi, "kalau dampaknya besar cabut izinnya. Persoalannya berani atau tidak,"katanya.
Sumber : Tribun Jambi

Jambi 14 September 2015

Dari semakin meningginya angka perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik disektor perkebunan kelapa sawit maupun HTI (Hutan Tanaman Industri) di Provinsi Jambi (Perkebunan Sawit 1,1Juta ha dan HTI 884.180 Ha), berdampak lurus dengan semakin terampasnya hak mayarakat atas ruang kelola dan lingkungan hidupnya yang baik. 
Dengan sikap Pemerintah yang lebih cenderung berpihak pada pengusaha mengakibatkan semakin terabaikannya kepentingan rakyat dan juga semakin memperburuk kondisi pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Provinsi Jambi.

Massa Aksi menuju Gedung DPR
Sebagai tesis konflik ruang kelola, masyarakat yang bermukim di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, saat ini banyak terlibat dalam konflik dengan perusahaan, utamanya terkait dengan permasalahan lingkungan dan Agraria/perampasan tanah.
Seperti konflik antara masyarakat Desa Seponjen, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung – Muaro Jambi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit (BBS),

Konflik antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah – Kabupaten Tebo dengan PT WKS (Sinarmas) dan Desa Lebar Dusun Pangkalan Ranjau Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. REKI.

Gambaran konflik yang terjadi di dua Kabupaten tersebut membuktikan pada kita semua, bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi belum maksimal dalam mensinergiskan proses kebijakan pengeluaran izin industri dengan pengawasan implementasi dilapangan dalam memastikan keberpihakan kepada masyarakat.

Massa Aksi dalam polusi asAPP Investasi tetap menyuarakan hak mereka yang telah dirampas perusahaan.

Dalam momentum Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September 2015 ini, beberapa organisasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jambi Untuk Keadilan Agraria bersama masyarakat yang disebutkan diatas, melakukan aksi menuntut beberapa kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
1. Kembalikan lahan masyarakat Desa Sogo seluas 1000 ha yang saat ini telah dikuasai oleh PT. BBS
2. Kembalikan lahan masyarakat Desa Seponjen seluas 176,4 ha yang saat ini dikuasai oleh PT. BBS
3. Kembalikan Lahan masyarakat Kelurahan Tanjung seluas 100 ha yang saat ini telah dikuasai oleh PT.BBS
4. Dinas Kehutanan agar segera melakukan pelepasan kawasan hutan yang berada diwilayah Desa Lubuk Mandarsah yang saat ini sedang mengalami konflik dengan PT. WKS.
5. Hentikan aktifitas PT. REKI diwilayah Dusun Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar dan tetapkan tanah ulayat SAD Batin Bahar sebagai Hutan Adat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Forum for Environment (Walhi) Jambi, stated that Jambi forestand land fires were conducted by several companies. Director of Walhi Jambi, Musri Nauli, said there were two groups of large companies that carried out forest and land fires in Jambi, namely Sinar Mas and Barito Pacific.

"We indicate the forest and land fires were carried out by companies. There are two big group, Sinar Mas and Barito Pacific," said Musri, Monday (7/9).

He explained that burning peat area in Jambi was 9,149 hectares of industial timber estate. 740 hectares of them belonged to WKS and Diera Hutan Lestari.

Most of the burning area, 1,323 hectares, was made for large-scale oil palm plantations, managed by PT Kaswari Unggul  PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi, PT Bumi Andalas, PT Puri Hijau Lestari, PT Era Sakti Wira Forestama, PT Bara Eka Prima and PT Bina Makmur Bestari. 

According to Walhi, the forest and land fires caused losses of Rp 716 billion. The loss was calculated on the terms of air pollution, ecological damages, economic loss, and budget for damage recovery.

Until now, Musir said, there was still no law enforcement of forestry to take action against those companies. Local residents were always accused to become perpetrators of forest and land fires.


http://en.republika.co.id/berita/en/national-politics/15/09/08/nud8jk317-jambi-forest-fires-cause-losses-of-rp-716-million

Petani Geruduk Gedung DPRD Povinsi Jambi


Walhi bersama petani menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9).
Aksi demo tersebut untuk menuntut hak petani atas penyerobotan lahan oleh perusahaan perkebunan.

Orasi tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi.
"Unjuk rasa ini untuk menuntut hak kami atas penyetobotan lahan," ujar salah seorang petani dalam orasi.

Sabtu, 12 September 2015
 GERAKAN RAKYAT JAMBI UNTUK KEADILAN AGRARIA 
 Walhi Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Beranda Perempuan, Aliansi gerakan Reforma Agraria (AGRA), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ)

“Hentikan Monopoli Tanah, Wujudkan Keadilan Agraria”
Bulan September merupakan bulan bersejarah bagi gerakan perlawanan kaum tani di Indonesia. Pasalnya, terhitung 57 tahun silam, pemerintahan Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pilihan bulan dan tanggal itu disesuaikan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sebuah Undang-undang yang mengusung semangat tanah untuk rakyat, sekaligus diproyeksikan untuk menghapuskan sistem agraria kolonial.
“UUPA hanya tinggal teks ketika Orde Baru berkuasa. Semangat tanah untuk rakyat berbalik arah menjadi tanah untuk investasi. Land Reform kembali tersekap dalam bayang-bayang rezim fasis Orde Baru,” kata Dwi Nanto, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jambi.
Hingga kini, jutaan kaum tani di Indonesia berada dalam lingkaran masalah yang sama, yakni perampasan tanah untuk kepentingan investasi yang difasilitasi oleh Negara melalui perangkat Undang-undangnya. “Monopoli tanah tentunya memiliki dampak multi dimensi. Tidak hanya menghilangkan tanah milik kaum tani, tapi justru menjadi akar dari kemiskinan akut yang dialami seluruh lapisan rakyat,” timpal Hajrin Febrianto, Ka. Dep. Organisasi FMN Jambi yang sekaligus menjadi coordinator aksi.
Di Jambi secara khusus, wujud monopoli tanah adalah merebaknya izin-izin konsesi industri perkebunan yang merupakan model baru dari pengelolaan tanah pasca bisnis pembalakan kayu pada hutan alam bernama Hak Pengusahaan Hutan (HPH). “Kawasan hutan saja seluas 2.1 juta hektar, dimana 884 ribu hektar lebih sudah menjadi izin HTI (Hutan Tanaman Industri – pen). Untuk perkebunan sawit mencapai 1.1 juta hektar, dan izin pertambangan seluas 735 ribu hektar lebih,” sambung Dwi. Sementara, Provinsi Jambi secara administrasi memiliki luas 5.1 juta hektar.
Atas kondisi itu, berbagai organisasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jambi Untuk Keadilan Araria, berinisiatif untuk menyambut hari tani tahun ini dengan aksi masa yang diselenggarakan pada Senin, (14/9/15) mendatang. Aksi ini juga melibatkan setidak 100 orang masa tani dari Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yang berkonflik dengan PT. Wirakarya Sakti, anak perusahaan dari Sinarmas Group; kemudian 500 orang massa berasal dari Kecamatan Kumpeh Ilir yang berkonflik dengan PT. Bukit Bintang Sawit; terlibat juga massa dari Suku Anak Dalam di Dusun Pangkalan Ranjau yang selama ini tanah ulayat mereka dirampas oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia.
“Ratusan massa ini tentunya memiliki target spesifik yang berbeda-beda, sesuai dengan masalah mereka masing-masing. Yang dari Tebo dan Pangkalan Ranjau akan mendatangi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi, sementara massa dari Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi akan ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional – pen),” terang Hajrin. Namun begitu, setiap kantor instansi tersebut akan didatangi oleh massa keseluruhan massa setelah beranjak dari Kantor DPRD Provinsi Jambi.
Untuk Referensi
Hajrin Febrianto (Koordinator Aksi) : 0812 7390 9208
Dwi Nanto (Juru Bicara) : 0812 3431 7065


JAMBI - Pengerjaan pelebaran Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota Jambi dengan melalukan penebangan pohon, dikritik oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, mengatakan penebangan pohon di tengah Kota Jambi membuat kondisi Kota Jambi semakin panas. Menurut Nauli, pohon memiliki fungsi yang sangat vital dalam kondisi seperti saat ini.

“Pohon yang ada jumlahnya sudah minim, malah yang ada ditebangi. Jadi semakin panas dan gersang,” kata Nauli.

KOTAJAMBI — PT. Damarindo Perkasa (Lippo Mall) menolak jawaban (eksepsi) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jambi, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Kamis (10/9/2015). BLH Kota Jambi sebelumnya digugat oleh pihak Lippo Mall. 
 
Penolakan eksepsi BLH Kota Jambi disampaikan secara lisan oleh tim kuasa hukum PT. Damarindo Perkasa, Andi Gunawan. "‎Kami menolak seluruh jawaban yang disampaikan tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan sebelumnya," tegas Andi.
 
Dalam eksepsi setebal delapan halaman itu, BLH Kota Jambi menolak dalil dari PT. Damarindo Perkasa yang menyatakan pembangunan Lippo Mall telah memperhatikan dampak lingkungan. Sidang ini dihadiri langsung oleh Kepala BLH Kota Jambi, Evi Primawati, didampingi kuasa hukum, Topik, Dona dan Pahlefi.
 
Hakim Ketua PTUN Jambi, Irmanto, menjelaskan, setelah persidangan‎ ini tahap selanjutnya memasuki pembuktian surat oleh kedua belah pihak. 

Sidang kedua ini dihadiri Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli, sebagai tergugat interpensi. 
 
“Saya dari Walhi akan melihat sejauhmana kebenaran dan pembenaran dalam polemik Lippo Mall dan Pemkot Jambi, dalam hal ini BLH," ujar mantan aktivis itu.
 
Terkait ditolaknya keberatan permohonan Walhi dalam persidangan ini, Nauli yakin pihaknya ikut andil dalam polemik ini dan sudah mempelajarinya. Sidang dilanjutkan Kamis depan dengan agenda sikap majelis hakim terhadap permohononan interpensi dari Walhi. (infojambi.com)


Aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen diantaranya Walhi Jambi, KKI WARSI, SS-PUNDI, AGRA, FMN, BERANDA, Mapala Himapastik, Mapala CALDERA, Mapala OASE, Mapala GITASADA, MAPELBI, FKPAJ, Mapala IAIN, Kawan IMAU.

Aksi dilakukan kali ini untuk melakukan tekanan kepada Pemerintah jambi agar melakukan tindakan-tindakan serius terkait dengan fenomena asap yang semakin hari semakin bertambah parah di Provinsi Jambi.
Masa aksi yang berjumlah 200 orang melakukan persiapan disimpang BI Telanai Jambi, dengan menggunakan beberapa perangkat aksi seperti spanduk dan yel-yel yang dituliskan di kertas karto. Setelah selesai persiapan dilakukan, pukul 9.30 masa aksi kemudian berkumpul ditengah-tengan simpang BI dan melakukan orasi.
Setelah melakukan orasi dari beberapa lembaga, tepatnya pukul 10.00Wib, masa aksi kemudian berjalan menuju ke gedung DPRD Provinsi Jambi. sesampainya di gedung DPRD, masa aksi kemudian melanjutkan orasi yang disampaikan kembali oleh beberapa lemen yang terlibat dalam aksi.
Pukul 10.30 Wib, setelah dilakukan proses negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan masa aksi dengan wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, perwakilan masa aksi kemudian disepakati untuk masuk kedalam gedung untuk melakukan Hearing/pertemuan dengan pihak dewan.


Dalam permintaan yang diajukan oleh masa aksi, pertemuan yang dilakukan harus melibatkan instansi terkait seperti (Dinas kehutanan, perkebunan dan Pemda Provinsi Jambi).
Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, perwakilan instansi terkait yang diminta oleh masa aksi tersebut hadir diruang pertemuan. Sesi pertemuan dilakukan dengan mendengarkan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemedaman kebakaran lahan dan hutan di Jambi.
Setelah mendengarkan juga permintaan dari perwakilan masa aksi, pihak DPRD Provinsi Jambi sepakat untuk membentuk tim PANSUS yang akan di inisiasi langsung oleh komisi 2 DPRD Provinsi Jambi.
Disepakati bersama, bahwa proses kerja tim pansus akan menjadi bagian dari pekerjaan bersama perwakilan elemen yang melakukan aksi.  Agenda bersamanya adalah melakukan pengumpulan dokumen lapangan yang akan disusun oleh beberapa elemen aksi.





JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini terus melakukan penghitungan dampak kerugian multidimensi akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap di Provinsi Jambi.

"Kerugian finansial di Jambi diperkirakan mencapai Rp 7 triliun hingga September 2015. Jumlah tersebut meningkat dari kerugian tahun lalu yakni sebesar Rp 4 triliun," kata, Musri Nauli saat dihubungi JITUNEWS, Sabtu sore (5/9).

Musri Nauli mengajukan pertanyaan mengapa orang membakar hutan. Ia mengemukakan jawaban bahwa ini terkait dengan biaya produksi yang lebih mudah dengan membakar lahan.
Menurutnya masyarakat juga ada yang membakar. Namun, masyarakat tidak mempunyai lahan seluas perusahaan sawit dan HTI yang ada. Masyarakat seringkali menurut Nauli, punya cara untuk mengendalikan api. (*)

Rudi: Siapa Pun Boleh Ikut Demo
Diskusi Walhi Jambi yang digelar kemarin, mengenai kabut asap dipenuhi banyak komentar, salah satunya keluhan tentang kabut asap yang penanganannya begitu-begitu saja.

Dalam diskusi, Mulya, salah satu peserta, mengatakan bahwa hal ini terus berulang setiap tahun. Sementara rapat di sana-sini terus dilakukan tapi tahun 2016 tetap saja terjadi. Hal ini membuatnya pesimis.
Ada pula Bujang dari Merangin yang mengatakan bahwa anaknya pun sakit karena asap. Ia mengalami kerugian karena asap ini.
Keluhan-keluhan itu kemudian disepakati akan disampaikan dalam aksi yang disepakati hari Senin nanti. "Siapa pun boleh ikut aksi ini membawa benderanya masing-masing," katanya.
Dalam diskusi salah satu peserta menyampaikan untuk menyebarkan kegelisahan ini dalam bentuk poster atau karya apa pun melalui dunia maya. Melalui hastag #jambiberasap masyarakat yang tak bisa bersuara dapat bersuara disana.
Ada pula peserta diskusi yang memberikan saran untuk menyampaikan ini pafa pengadilan HAM internasional.
"Kami juga membuka posko pengaduan terkait kerugian yang ditimbulkan kabut asap ini," kata Rudi dari Walhi Jambi. (*)

Walhi Jambi Diskusikan Masalah Kabut Asap
Wahana lingkungan hidup (Walhi) Jambi mengadakan diskusi terkait kabut asap yang setiap tahun terjadi pada Jumat (4/9). Diskusi ini mengundang akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat.

"Hampir setiap tahun kabut asap terjadi. Dan tidak ada di dalam web pemerintah menunjukkan bahwa memang ada kebakaran hutan dan sampai kini kita tidak melihat lokasi kebakaran," ungkap Rudiansyah dari Walhi Jambi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menunjukkan bahwa kebakaran terjadi di wilayah perizinan.
"Baik sawit atau pun HTI (Hutan Tanaman Industri)," katanya.

Jakarta, 1 September 2015. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi dalam 1 dekade ini merupakan gambaran nyata bahwa kerusakan alam telah sangat parah dan sistematis. Setidaknya 66 kabupaten yang ada di 5 Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, langganan kebakaran dan "berasap" dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011, ditemukan sebanyak 18.789 titik api dan pada tahun 2014 naik menjadi 20.253 titik api. 
Peningkatan kebakaran bukan saja mengalami peningkatan dalam  jumlah titik api, tetapi juga terhadap intensitas kejadian kebakaran setiap tahunnya. Bila peningkatan titik api mulai terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, maka Sumatera mengalami peningkatan intensitas kejadian kebakaran hingga dua kali kejadian kebakaran dalam satu tahun. 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.