2015

Wahana Lingkunga Hidup Indonesia ( WALHI ) Jambi menilai aneh sikap Pemerintah Kota Jambi, terkait diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) yang memenangkan PT Damarindo Perkasa dalam Sengketa Lippo Mall, merupakan pusat perbelanjaan moderen yang tersandung tanpa memiliki perizinan.

Musri Nauli , Direktur Eksekutif WALHI Jambi dalam keterangannya kepada Media Regional, Selasa (15/12) mengatakan, sikap Pemerintah Kota Jambi yang tidak melalukan banding terkait putusan PTUN yang memenangkan PT Damarindo Perkasa, sebagai sikap yang tidak berpihak kepada masyarakat, disamping itu Pemerintah Kta Jambi dinilai tidak mampu mempertahankan kebijakannya.


Semestinya, Kata Musri Nauli, Pemerintah Kota Jambi melakukan banding atas putusan PTUN kalau pemerintah di daerah ini memang tidak memiliki niatan yang berpihak kepada masyarakat, karena keberadaan Lippo Mall yang dibangun tanpa memiliki perizinan jelas sangat merugikan masyarakat karena keberadaan pusat perbelanjaan itu tidak sesuai peruntukannya.

Namun menurut aktivitas lingkungan itu, WALHI Jambi tetap melakukan perlawanan, kata Musri Nauli, dengan menggugat termasuk melakukan upaya banding atas keputusan PTUN yang memenangkan PT Damarindo Perkasa. "Walhi Jambi tetap akan melakukan perlawanan, tidak saja melakukan gugatan tetapi juga akan mengambil langkah banding atas putusan pengadilan itu" tegasnya.

Disamping itu, seperti dijelaskan Musri Nauli, pembangunan gedung Lippo Mall milik PT Damarindo Perkasa, tidak memiliki perizinan, sehingga hal itu juga membuktikan buruknya pengawasan perizinan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi. " Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, persyaratan hukum dan persyaratan lingkungan dan itu sudah jelas tertuang dalam Perda No 6 Tahun 2002", Kata Musri.

Sementara itu dilaporkan, Pemerintah Kota Jambi menegaskan tidak melakukan banding terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan PT Damarindo Perkasa atau Mall Lippo dalam sengketa pembangunan pusat perbelanjaan tersebut." Karena ini keputusan bersama (Pemkot) bukan keputusan Wali Kota saja dan ini sudah melalui rapat dan berbagai pertimbangan." kata Walikota Jambi Sy Fasha kepada wartawan, terkait menanggapi putusan PTUN yang memenangkan PT Damarindo, Senin (14/12).

Seperti ditegaskan Fasha, keputusan tersebut diambil karena memperhitungkan beberapa aspek diantaranya adalah tenaga kerja lokal yang telah direkrut dan digaji selama 6 bulan oleh Lippo Mall sebanyak 150 karyawan." Dalam tiga tahun kedepan akan ada 600 tenaga kerja lokal yang akan dipekerjakan disana atau 85 persen tenaga kerjanya itu merupakan pekerja lokal," katanya.

Dalam pembangunan Mall Lippo tersebut, pihak PT Damarindo melakukan gugatan terhadap Pemkot Jambi ke PTUN karena pihak Mall dilarang beroperasi karena belum mengantongi Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Dijelaskannya, pihak Mall Lippo harus memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya tidak boleh meminta ganti rugi dan harus menerima UMKM untuk memasarkan produknya di mall tersebyt serta dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitar. " Kita akan buat kesepakatan dengan pihak Lippo yang harus memenuhi persyaratan di atas dan kami juga akanb lakukan konsultasi ke Kementrian LHK tentang mekanisme lain yang akan di ambil," terang Fasha.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Jambi, Evi Primawati mengatakan, dengan melihat kondisi terkini (existing), jika proses Amdal tersebut dilakukan, maka pihak Lippo juga harus tetap mentaati peraturan yang ada.

"Jika pmebangunannya menyalahi aturan seperti mengganggu aliran sungai atau drainase tetap nantinya tim penilai akan bertindak tegas, ya meskipun bangunannya sudah berdiri, tapi jika ada yang tidak sesuai tetap akan kita suruh ubah bangunannya." kata Evi menjelaskan.
Menanggapi keputusan Pemkot itu, Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, Musri Nauli menyesalkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Kita sangat sesalkan, kenapa tidak mempertahankan kebijakan itu, karena Mall Lippo ini jelas salah, tidak punya izin Amdal sebelum membangun,"kata Musri.
Sebagai tergugat Intervensi, Walhi sendiri menegaskan tetap akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jambi yang memenangkan gugatan PT Damarindo. (nf/an/ap)

Sumber : Media Regional



Pertengahan 2015, bencana panjang kabut asap menimpa masyarakat di beberapa provinsi akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan.

Kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, termasuk di Provinsi Jambi itu telah menukilkan sejarah bahwa kabut asap 2015 merupakan terlama dan terburuk meski bencana tersebut sebenarnya rutin terjadi setiap tahun.

Pengalaman buruk kabut asap yang merupakan bencana 2015 diharapkan tidak terulang kembali pada tahun-tahun mendatang dengan upaya meminimalkan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, khususnya di areal gambut.

Pihak aktivis lingkungan menyatakan salah satu upaya mengantisipasi bencana kabut asap, misalnya mencegah lahan gambut tidak dijadikan sebagai areal perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI).


Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyatakan pemerintah harus segera merevisi izin konsesi perusahaan di lahan gambut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian turun menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) menyatakan bahwa areal gambut yang mempunyai kedalaman 3 meter tidak boleh dikonsesikan.

"Sekitar 70 persen areal gambut di Provinsi Jambi dikonversi menjadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, padahal dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa areal gambut itu ada regulasinya," kata Manajer Advokasi Walhi Jambi Rudiansyah.

Namun, dari alasan pemerintah, kata dia, izin konsesi di lahan gambut tersebut diberikan sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tersebut.

"Menurut kami, kalau itu sudah telanjur kan itu bisa direvisi, jika lahan gambut itu mempunyai ekologi yang tinggi, bisa direkomendasikan untuk dicabut karena ini soal 'sustainability' atau berkelanjutan untuk lahan gambut," katanya.

Walhi meminta Pemerintah Provinsi Jambi merasionalisasi izin konsesi di lahan gambut karena 70 persen wilayah gambut di daerah ini izinnya dikuasai oleh perusahaan.

"Sebelum melakukan restorasi gambut, sebaiknya pemerintah meninjau ulang izin konsesi di lahan gambut. Jika bicara restorasi itu adalah wilayah yang betul-betul tidak dibebankan izin, misalkan ada izin harus dicabut," kata  Rudiansyah.

Langkah pemerintah yang akan merestorasi lahan gambut itu bagus, apalagi setiap tahunnya lahan gambut selalu kebakaran hingga menyebabkan bencana kabut asap.

"Izin konsesi lahan gambut yang setiap tahunnya terus kebakaran itu artinya perusahaan pemegang izin tidak sanggup dan itu harus dicabut izinnya yang kemudian direstorasi," katanya.

Data Walhi menyebutkan lahan gambut di Provinsi Jambi yang luasnya mencapai 700.000 hektare itu 70 persennya telah diberikan/dikuasasi izin konsesinya oleh perusahaan HTI dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

"Artinya, masih ada 30 persen lagi, tetapi 30 persennya itu merupakan lahan gambut di wilayah konservasi," katanya.


Jika memang akan merestorasi gambut, kata Rudi, pemerintah harus mencabut izin lahan itu terlebih dahulu. Akan tetapi, sejauh ini belum ada bukti pemerintah mencabut izin konsesi perusahaan yang wilayah konsesinya selalu kebakaran.

"Bagaimana restorasinya kalau di wilayah gambut masih ada izin konsesi dan juga nantinya restorasi bersama masyarakat atau bersama perusahaan sejauh ini juga belum ada," kata Rudi.

Jika pemerintah ingin merestorasi dengan melibatkan pihak ketiga, lanjut dia, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan eksistensi masyarakat di lingkup wilayah konsesi tersebut.
    
Berkelanjutan

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutan Provinsi Jambi Irmansyah menegaskan bahwa lahan gambut di daerah ini harus dikelola  berkelanjutan untuk meminimalkan potensi kebakaran yang menyebabkan kabut asap.

"Pengelolaan lahan gambut harus berkelanjutan dan sesuai dengan aturan. Jika pengelolaan secara sembarangan, akan berakibat fatal, seperti kabut asap parah beberapa waktu lalu," kata Irmansyah.

Dari seluruh lahan gambut itu, kata Irmansyah, seluas 18.000 hektare yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan. Areal gambut itu merupakan lahan kawasan hutan yang saat ini digunakan sebagai kawasan konservasi.

"Yang dikelola pemprov itu 18.000 hektare sebagai konservasi yang merupakan kawasan pelestarian alam. Di luar itu bukan domain Dishut lagi," katanya.

Menurut dia, untuk lahan gambut yang dikelola pemprov, akan dilakukan rehabilitasi. Tujuannya mencegah lahan gambut menjadi kering dan kritis.

Pemprov memanfaatkan lahan itu sebagai kawasan pelestarian, sementara di luar yang 18.000 hektare itu tidak ada pengelolaan oleh Pemerintah.

"Dinas Kehutanan mengawasi dan membina berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2015 tentang Kawasan Hutan. Di luar kawasan hutan bukan domain kami lagi," katanya.

Di lahan gambut yang dikelola pemerintah tersebut, juga terdapat Taman Hutan Raya (Tahura) yang hingga saat ini masih terjadi perambahan.

Irmansyah mengatakan bahwa perambahan dilakukan oleh warga sekitar. Namun, ketika kedapatan langsung ditindak dan dibina.

Untuk lahan gambut sendiri saat ini, kata dia, sudah ada aturan untuk tidak ada pengelolaan lagi. Bahkan, bukan hanya untuk lahan yang belum dikelola, melainkan juga areal yang sudah terbit izin pengelolaannya.

"Ini Presiden langsung yang perintahkan, lahan gambut tidak boleh dikelola oleh korporasi. Bahkan, yang sudah punya izin akan dievaluasi. Pembangunan kanal juga harus sesuai dengan pedoman teknis, bukan atas persepsi masing-masing," katanya.

Selain itu, lanjut dia, lahan gambut yang terbakar juga tidak boleh lagi dikelola. Saat ini, menurutnya, untuk perusahaan kehutanan sudah ada tiga perusahaan yang menjalani pemeriksaan.

"Ada izinnya yang dicabut, ada juga yang dihentikan sementara. Seluruhnya ada tiga perusahaan kehutanan. Kalau di luar perusahaan kehutanan tentu masih banyak lagi," katanya.

Negara Uni Eropa menyatakan siap membantu Indonesia dalam memulihkan dan menata pengelolaan lahan gambut yang terbakar dengan mengucurkan dana lebih kurang Rp300 miliar pada tahun 2016.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam Vincent Guerend di Kayuagung, Sumatera Selatan, baru-baru ini mengatakan bahwa bantuan itu dikucurkan sebagai bentuk dukungan Uni Eropa atas tercapainya komitmen bersama negara ASEAN untuk membenahi tata kelola lahan gambut.

"Sebagian besar bantuan akan terserap di Indonesia karena memiliki luas lahan gambut terluas di ASEAN, ada juga sedikit didonasikan ke Malaysia dan Thailand," kata Vincent di sela kunjungannya ke Kayuagung untuk melihat realisasi bantuan UE di bidang pendidikan dan memantau lahan gambut.

Ia mengatakan bahwa UE berencana menjalankan tiga program berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana kebakaran lahan di Indonesia sejak Januari 2016.

Bantuan tersebut diawali dengan mengirimkan tim ahli asal Belanda untuk studi lahan gambut karena di negara tersebut juga ada sedikit lahan gambut.

Ketika ditanya mengapa program bantuan itu baru diberikan saat ini? Vincent menjawab karena Indonesia juga baru memintanya setelah mengalami kebakaran hutan dan lahan hebat pada tahun 2015.

"Bagi UE sendiri persoalan yang dihadapi Indonesia ini bukan hanya masalah satu negara dengan negara lain (kasus asap Indonesia dengan Malaysia dan Singapura), bukan pula masalah regional, melainkan sudah persoalan dunia," katanya.

Menurut dia, negara UE tergugah membantu Indonesia karena mengamati pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo sangat peduli dengan upaya pengelolaan lahan gambut, seperti belum lama ini membuat moratorium izin lahan.

Kemudian, Jokowi juga sudah berkomitmen turut serta menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen melalui usaha sendiri dan 41 persen melalui bantuan dalam KTT Perubahan Iklim di Paris, membuat peta lahan gambut, hingga berencana meningkatkan manajemen hutan.

Sebagai catatan, mulai 2016, Jambi dipimpin gubernur dan wakil gubernur baru hasil pilkada serentak, 9 Desember 2015, yang diharapkan berkomitmen penuh untuk menyelamatkan lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan pemerintah setempat. (Ant)

Sumber : antaranews Jambi


Berbeda dengan Pemerintah Kota Jambi, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi justru mengambil langkah banding atas putusan PTUN yang memenangkan PT Damarindo Perkasa atas gugatannya kepada BLH Kota. Banding tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Walhi Jambi; Yushua Situmeang pada Rabu Siang di PTUN Jambi.
Menurutnya, pengajuan banding tersebut merupakan tindakan protes atas keputusan PTUN Jambi yang memenangkan PT. Damarindo pada sidang sebelumnya. Pasalnya dalam pembagunan Mall Lippo sudah jelas terjadi pelanggaran prosedur yang seharusnya dipatuhi oleh pihak pengembang.
Sebelumnya, pada kasus Amdal Mall Lippo yang disidangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  memenangkan PT Damarindo. Saat ini Pemkot Jambi menegaskan bahwa tidak akan mengajukan banding dalam permasalahan tersebut dengan lima syarat. Salah satunya terkait dengan tenaga kerja dan tidak adanya tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan perkara.
Sumber : Jambi TV

Pemkot Tak Ajukan Banding, Ini Kata Kuasa Hukum WalhiSekitar pukul 14.00 wib (16/12), kuasa hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tiba di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Jambi. Kedatanganya tersebut memberikan berkas-berkas untuk mengajukan banding terhadap kasus kasus amdal Mall Lippo yang disidangkan oleh PTUN Jambi yang sebelumnya dimenangkan PT Damarindo.

Kuasa Hukum Walhi, Jushua mengaku jika tujuan hasil banding ini belum menemukan titik terang, maka pihaknya akan terus melakukan upaya agar peraturan yang ditetapkan harus tegas dan tidak penyimpangan.

"Kalau ditolak kita akan melakukan hukum kasasi, tapi itu kita lihat nanti, karena kita berharap banding kita kepada PTUN Jambibisa berubah nantinya," katanya.

Sebelumnya, pada kasus amdal Mall Lippo yang disidangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi yang sebelumnya memenangkan PT Damarindo, saat ini Pemkot Jambi menegaskan bahwa tidak akan mengajukan banding dalam permasalahan tersebut. Keputusan itu diambil mengingat Lippo Mall sendiri sudah merekrut 150 tenaga kerja yang berasal dari Kota Jambi sendiri, kemudian mereka sudah bekerja dan di gaji 6 bulan.

"Ya itu hak mereka, kalau memang mereka berencana akan merubah dokumen izin amdal nantinya ya kita dukung, yang jelas memang itu sesuai dengan aturan perundang-undangan," katanya. (*)

Sumber : tribun jambi


Jakarta (Greeners) – Perubahan iklim terjadi bukan tanpa alasan. Perubahan iklim adalah buah dari tidak adanya penghormatan manusia terhadap bumi dengan melakukan pembangunan eksploitatif yang berlebihan, hingga tidak sadar bahwa kekayaan alam bumi ini memiliki keterbatasan daya dukung.

Namun, keterlibatan masyarakat adat di setiap daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa perubahan iklim sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara yang sudah lama dikenal di masyarakat. Melalui kearifan lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun, alam dilestarikan sesuai dengan budaya adat di setiap kelompok masyarakat adat.
Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, yang ditemui pada acara Climate Art Day di Jakarta pada Sabtu lalu, menceritakan bagaimana masyarakat Luak 16 yang terdiri dari enam marga di Provinsi Jambi dalam melindungi hutannya. Hutan Rimbo Sunyi yang kebetulan masuk dalam kawasan perusahaan Sinarmas, menurut masyarakat adat tersebut, tidak boleh dibuka karena terdapat banyak hewan langka dan dilindungi di sana.
“Berdasarkan kearifan dan kepercayaan masyarakat itulah, mereka berjuang mati-matian menjaga hutan yang telah banyak ditebang oleh industri,” tuturnya, Jakarta, Sabtu (12/12).
Diskusi dalam acara Climate Art Day yang berlangsung di taman hutan Manggala Wanabhakti, Jakarta, Sabtu (12/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Diskusi dalam acara Climate Art Day yang berlangsung di taman hutan Manggala Wanabhakti, Jakarta, Sabtu (12/12). Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Selain itu, ada juga yang namanya Bukit Tiga Jurai. Jurai sendiri dalam bahasa setempat berarti sungai. Bukit ini diapit tiga sungai besar, satu ke arah Sumatera Barat, satu ke arah Jambi dan satu lagi ke arah Riau. Di sana, ada tiga puluh bukit yang besar-besar dan memiliki wilayah yang tidak boleh dibuka.
Menurut Musri, ketika pemerintah mencabut izin usaha dari industri yang saat itu dipegang oleh Sinarmas, masyarakat kemudian mengusulkan memasukkan hutan mereka ke dalam hutan desa karena kala itu, pada tahun 2011, belum ada peraturan yang mengatur tentang hutan adat. Ketika dikabulkan, dari 83 ribu hektar hutan tersebut, diakui sebanyak 50.504.000 hektar hutan sebagai hutan desa yang terdiri dari tiga landscape dan 17 desa.
“Sampai sekarang hutan itu masih terawat dengan baik. Bahkan kalau mau dihitung, jumlah pasokan kayu di hutan itu untuk kebutuhan masyarakat masih bisa sampai generasi ke tujuh mereka karena ada pengaturan-pengaturan yang berlaku. Dari pengaturan itu, saya sadar kalau pengelolaan hutan oleh masyarakat lebih terbukti handal. Sayangnya negara tidak melihat itu. Hipotesis bahwa negara bisa mengelola hutan terbantah dari kejadian kebakaran hutan yang begitu besar, sedangkan hutan yang dikelola masyarakat adat justru tidak ada yang terbakar,” katanya.
Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko pun turut menyampaikan perjuangan masyarakat Bali dalam gerakan ForBali Tolak Reklamasi. Menurutnya, tidak ada satupun sejarah di Indonesia yang mengatakan bahwa reklamasi memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan lingkungan.
“Ini reklamasi berkedok revitalisasi. Lucunya, yang namanya revitalisasi itu kan memperbaiki dari yang sudah buruk menjadi lebih baik. Kalau reklamasi Teluk Benoa ini bukan memperbaiki tapi mengubah kawasan untuk dijadikan wilayah bisnis,” ujar pria yang akrab disapa Moko ini.
Menurutnya, Teluk Benoa adalah satu kawasan ekosistem yang sempurna. Di Teluk Benoa terdapat hutan mangrove dan padang lamun. Di sisi luar Teluk Benoa terdapat terumbu karang. Ekosistem di Teluk Benoa ini berkaitan dengan wilayah Candi Dase di wilayah Karang Asem di wilayah timur Bali. Candi Dase sendiri memiliki ekosistem bawah laut yang masih sangat bagus.
“Kalau ahli kelautan menyebutnya ini wilayah segitiga terumbu karang Bali. Di Teluk Benoa ini juga mejadi tempat peristirahatan burung-burung linstas benua. Pada saat surut, burung-burung akan berhenti untuk mencari makan. Jika dilakukan reklamasi, maka akan terjadi perubahan ekosistem ini yang nantinya juga akan berdampak banyak pada masyarakat,” pungkasnya.
Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global menggelar acara bertajuk Climate Art Day di taman hutan Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Jakarta. Acara ini digelar sebagai rangkaian untuk menyikapi dan merespon pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 21 UNFCCC) di Paris yang telah berakhir. Acara ini mengangkat tema “Dari Indonesia untuk Dunia dan Perubahan Iklim itu Tentang Kamu dan Kita Semua”.
Dalam acara ini tampil juga beberapa musisi peduli lingkungan seperti Marjinal, Gamsta, Jamaica Cafe, Iksan Skuter, dan lainnya. Ada pula pameran foto perubahan iklim dari National Geographic, workshop cukil dari Taring Babi dan pameran lukisan perubahan iklim dari Andreas Iswinarto.
Sumber : greeners

WALHI JAMBI - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tidak banding atas keputusan PTUN Jambi yang mengabulkan gugatan PT Damarindo (Lippo Mal). Wali Kota Jambi, Sy Fasha menegaskan keputusan ini merupakan hasil rapat dilakukan beberapa intansi terkait.
"Kami sudah tekankan tidak akan banding. Kami sadar ada empat point harus kita penuhi satu diantaranya cabut surat izin Amdal dari Lippo Mal," katanya kemarin. Menurutnya, keputusan itu diambil mengingat karyawan yang telah bekerja sudah cukup lama


"Pemkot tidak banding, dikarenakan saat ini Lippo Mal ini sudah rekrut 150 tenaga kerja dari Kota Jambi, mereka sudah bekerja dan digaji 6 bulan. Selama 4 tahun ke depan Lippo Mal akan rekrut 600 karyawan, minimal 85 persen itu dari warga Kota Jambi, itu jadi pertimbangan kita," katanya.
Selanjutnya, BLH Kota Jambi bersama KPA ke depan akan konsultasi khusus oleh pihak Kementrian Lingkungan Hidup, terkait perubahan dokumen izin amdal Lippo Mal. Ia menjelaskan dengan tidak dilakukannya banding ini, pihak Lippo Mal harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu tidak boleh minta ganti rugi, menerima UMKM untuk memasarkan produknya di sana, dan dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitar.
Kepala BLH Kota Jambi, Evi Primawati mengatakan meskipun tidak banding, pihak Lippo harus membuat dokumen Amdal baru, dengan melihat kondisi terkini (Existing). Jika proses Amdal ini dilakukan, maka pihak Lippo juga harus tetap mentaati peraturan yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekskutif Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan dirinya sangat menyesali keputusan diambil Pemkot. "Kita sesalkan, kenapa tidak mempertahankan kebijakan itu. Padahal dalam kasus ini Pemkot Jambi tergugat pertama sedangkan Walhi tergugat intervensi," katanya.
Pengamat Hukum dari Universitas Jambi, Bahdar Johan mengatakan tidak semestinya pemerintah Kota Jambi mengambil tindakan tersebut. Ia menjelaskan dengan tidak melakukan banding, maka publik menilai bahwa terjadi konspirasi di dalam kasus tersebut. (kur)


Direktur Ekskutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Musri Nauli menyesalkan keputusan yang diambil oleh Pemkot Jambi tersebut.

"Kita sangat sesalkan, kenapa tidak mempertahankan kebijakan itu, karena Mall Lippo ini jelas salah, tidak punya izin Amdal sebelum membangun," kata Musri di Jambi, Senin.

Sebagai tergugat intervensi, Walhi sendiri menegaskan tetap akan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jambi yang memenangkan gugatan PT Darmarindo.

"Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, persyaratan hukum dan persyaratan lingkungan dan itu sudah jelas tertuang dalam Perda No 6 tahun 2002," kata Musri.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)  Kota Jambi, Evi Primawati mengatakan, dengan melihat kondisi terkini (existing), jika proses Amdal tersebut dilakukan, maka pihak Lippo juga harus tetap mentaati peraturan yang ada.

"Jika pembangunannya menyalahi aturan seperti mengganggu aliran sungai atau drainase tetap nantinya tim penilai akan bertindak tegas, ya meskipun bangunannya sudah berdiri, tapi jika ada yang tidak sesuai tetap akan kita suruh ubah bangunannya," kata Evi menjelaskan.

Sumber : antaranews.com

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.