November 2014


Jakarta, GEO ENERGI - Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba, melalui momentum Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK menyoroti tumpang tindih izin pertambangan di kawasan hutan, pencabutan izin dan tindak lanjutnya, potensi kerugian penerimaan, bencana ekologis dan kemanusiaan. Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat tumpang tindih izin di kawasan hutan di Sumsel, Jambi, dan Babel. Di Sumsel misalnya, sebanyak 12 izin pertambangan tumpang tindih di dalam kawasan hutan konservasi, 21 izin di kawasan hutan lindung, dan 158 di kawasan hutan produksi.


Kertas Posisi
Menguras Bumi Mendulang Tragedi[1]
Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba


Momentum Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di 12 Provinsi,  hingga saat ini dianggap efektif untuk memperbaiki persoalan  tata kelola sektor minerbaMasyarakat sipil mendukung upaya yang dilakukanKPK ini sebagai upaya “memaksa” perbaikan tata kelola minerba. Dalam konteks monitoring dan evaluasi kemajuan KorsupKoalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel menyampaikan kertas posisipercepatan perbaikan tata kelola minerba. Kertas posisi ini menyoroti tumpang tindih izin pertambangan di kawasan hutanpencabutan izin dan tindak lanjutnyapotensi kerugian penerimaanbencanaekologis dan kemanusiaan.


KBRN, Jambi. Hasil pemetaan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi menunjukkan sejak Januari hingga saat ini terdapat lebih dari seribu 274 hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan.  

“Dominasi hot spot berada di tiga wilayah yaitu Kabupaten Tebo, Muarojambi dan Tanjungjabung Barat. Itu karena kondisi wilayahnya yang banyak terdapat lahan gambut dan mudah terbakar,” ujar  Manajer Wilayah Tengah WALHI Jambi, Dwinanto, Selasa (11/11/2014) . 

JAMBIUPDATE.COM, JAMBI -  Wing Sentot Irawan, seniman lingkungan melelang CD di kantor Walhi Jambi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Provinsi Riau dan Medan. Ada lima lagu ciptaannya yang dilelang dalam CD tersebut.
Lagu-lagu tersebut merupakan hasil inspirasi dirinya ketika melakukan perjalanan di setiap Provinsi di Indonesia maupun di luar Negeri. Hasil lelang CD yang dilakukan itulah untuk modal dirinya melanjutkan perjalanan.


Jambi Forestry Agency head Irmansyah Rachman says his office will impose a moratorium on conversion permits for plantations and industrial timber estates (HTI) to address rapid deforestation in the province.

“The moratorium on forest conversions will primarily be conducted in areas that still have primary forest and peatland,” said Irmansyah on Tuesday.

He added that the same moratorium had been instituted under former president Susilo Bambang Yu-dhoyono but was soon abandoned. Starting this year, he said, his agency would reinstate the moratorium indefinitely. 

“Forests in Jambi have been disappearing at an alarming rate this year, reaching 450,000 hectares [ha],” said Irmansyah.


VIVAnews - Organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berencana menggugat sejumlah perusahaan perkebunan yang ditengarai membakar lahan mereka untuk pembukaan lahan baru. Pembakaran lahan itu menyebabkan bencana kabut asap menyelimuti wilayah Jambi.

Walhi Jambi mencatat temuan 25 kasus kebakaran lahan milik sejumlah perusahaan perkebunan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 9 kasus berada di lahan milik perusahaan hutan tanam industri dan 16 kasus pada perusahaan perkebunan.
      
Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli, menilai pemerintah maupun perusahaan perkebunan lalai mengatasi kebakaran hutan/lahan. Akibatnya bencana kabut asap melanda Jambi hampir tiap tahun.


Hingga hari ini, kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi. Selain mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha, asap juga mengganggu aktivitas warga, terutama anak-anak. Warga diwajibkan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah

http://m.news.viva.co.id/news/read/554673-walhi-jambi-gugat-perusahaan-perkebunan-pembakar-lahan

Masih segar dari ingatan, ketika rakyat Singapura dan Malaysia marah mengenai asap dan  menyebabkan krisis polusi terparah di wilayah itu selama satu dekade terakhir. Mereka mendesak Pemerintah Singapura untuk menegur dengan kerasIndonesia yang  menjadi penyebab mengeluarkan asap. Mereka meminta Indonesia harus bertanggungjawab.

Hal ini paling tidak diindikasikan dengan hadirnya Haze Bill sebagai bentuk kekecewaan dari Singapura terkait lambatnya respons Indonesia secara yuridis dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Pemerintah Singapura kemudian mengirimkan nota protes. Langkah ini sebenarnya sudah lama dikirimkan oleh negara-negara ASEAN yang mendesak Indonesia agar meratifikasi Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) mulai dari tahun 2002 yang ironisnya baru diratifikasi akhir bulan ini dan tercatat sebagai negara terakhir.

Dalam catatan Walhi, sejak tahun 2006 terdapat 146.264 titik api. Tahun 2007 : 37.909 titik api. Tahun 2008 : 30.616 titik api. Tahun 2009 : 29.463 titik api. Tahun 2010 : 9.898 titik api. Tahun 2011 : 22.456 ttk api. Bahkan selama periode 13-30 Juni 2013, tercatat 2.643 jumlah peringatan titik api, maka pada periode 20 Februari – 11 Maret 2014 saja telah terdeteksi 3.101 titik api.

Titik api tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Tahun 2013 Riau, Jambi menyumbang titik api terbesar. Tahun 2014, gentian Sumsel dan Kalimantan Tengah yang mempunyai titik api terbesar.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.