Mei 2014

Jakarta, EnergiToday -- Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musli Nauli, mendesak instansi yang berwenang menyetop atau mencabut IUP yang telanjur sudah diberikan. Menurut dia, pemberian rekomendasi sehingga turunnya izin minerba pada sepuluh tahun terakhir di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi itu dilaksanakan secara masif, dikeluarkan setahun sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Ini membuktikan adanya permainan antara bupati dan pengusaha. Berdasarkan hasil temuan kita, setiap satu IUP, bupati mengeluarkan rekomendasi menerima upeti dari para pengusaha mencapai Rp 3-5 miliar," ujar Musli, seperti dilaporkantambang.co.id, Senin (26/05).

Sekitar 1 juta hektare kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jambi rusak akibat usaha pertambangan batu bara. Kabupaten Sarolangun dan Bungo mendominasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah tersebut.

"Kami mendesak instansi yang berwenang menyetop atau mencabut IUP yang telanjur sudah diberikan," kata Musli Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2014.

Menurut dia, pemberian rekomendasi sehingga turunnya izin minerba pada sepuluh tahun terakhir di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi itu dilaksanakan secara masif, dikeluarkan setahun sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Senin (5/5) Walhi Jambi mengadakan diskusi publik bertema konflik sumber daya alam di Jambi.
"Banyak sekali konflik dalam masyarakat karena SDA," kata Musri Nauli, direktur Walhi.
Diskusi publik ini dihadiri Kadis Kehutanan Provinsi, humas pemerintah daerah dan sejumlah penggiat lembaga swadaya masyarakat. Diskusi dimulai pukul 10.00, di kantor Walhi, kawasan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung

http://jambi.tribunnews.com/2014/05/05/walhi-jambi-adakan-diskusi-konflik-sda

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.