2014





TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Minggu (28/12), delapan direktur Walhi sesumatera melakukan orasi lingkungan.
Mereka berorasi mengenai rusaknya lingkungan sepanjang tahun. Mereka berorasi pada malam terakhir pekan akhir tahun Walhi pada Minggu (28/12) malam.
Delapan direktur tersebut berasal dari Lampung, Bengkulu, Sumsel, Jambi, Sumbar, Sumut, Riau dan Bangka Belitung.
"Walhi jambi mengimbau melakukan perlawanan perusahaan penyebab munculnya merkuri di hulu sungai," seru Musri Nauli yang berorasi terakhir. (*)



http://jambi.tribunnews.com/2014/12/28/walhi-akan-lawan-perusahaan-pembuang-merkuri-ke-sungai


TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sabtu (27/12) dalam rangkaian pekan akhir tahun Walhi mengadakan seminar tentang ketahanan pangan lokal. Dalam diskusi tersebut hadir pula Irmansyah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Dalam gilirannya memberikan materi ia menceritakan beberapa minggu sebelumnya ada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) mengajukan izin. Irman mengatakan dinas kehutanan menolak.
"Beberapa waktu ke depan kita menolak izin masuknya beberapa perusahaan," ungkapnya. (*)

http://jambi.tribunnews.com/2014/12/27/irman-kita-tidak-menerima-hti-dulu


KEDAULATAN PANGAN MENUJU KEADILAN EKOLOGI
(Refleksi Setahun Status Lingkungan Hidup di Jambi)
Walhi Jambi

Tahun 2014, tidak dapat dilupakan begitu saja. Kabut asap merupakan persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun.

Padahal Walhi sudah mengingatkan terulangnya kabut asap setelah tahun 2013, Walhi meminta pertanggungjawaban negara dengan menggugat Pemerintah dari Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kapolri, Gubernur Riau dan Gubernur Jambi serta kepala Daerah Tanjungjabung Timur dan Tanjung Jabung barat dan 11 Kepala daerah di Propinsi Riua.

Jambi, 19 Desember 2014 
    
Sebuah laporan baru dari Forest Peoples Programme dan mitra-mitra LSM Indonesia mengungkapkan sejumlah konflik sosial yang belum tuntas di sektor hutan tanaman industri milik sebuah perusahaan Indonesia yang ternama, yang berkomitmen ‘Tak ada Deforestasi’. Laporan tersebut merinci proses yang cacat dalam penyelesaian konflik perampasan tanah- tanah milik masyarakat oleh perusahaan pulp dan kertas, Asia Pulp and Paper di Sumatra, untuk dijadikan perkebunan hutan tanaman industri bubur kertas. APP adalah perusahaan milik konglomerat tersohor Sinar Mas, berpusat di Jakarta.   

Berikut adalah apa yang dikatakan Patrick Anderson, Penasihat Kebijakan Forest Peoples Programme, yang memimpin survei di Provinsi Jambi, Sumatra :


Jakarta, GEO ENERGI - Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba, melalui momentum Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK menyoroti tumpang tindih izin pertambangan di kawasan hutan, pencabutan izin dan tindak lanjutnya, potensi kerugian penerimaan, bencana ekologis dan kemanusiaan. Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat tumpang tindih izin di kawasan hutan di Sumsel, Jambi, dan Babel. Di Sumsel misalnya, sebanyak 12 izin pertambangan tumpang tindih di dalam kawasan hutan konservasi, 21 izin di kawasan hutan lindung, dan 158 di kawasan hutan produksi.


Kertas Posisi
Menguras Bumi Mendulang Tragedi[1]
Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba


Momentum Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di 12 Provinsi,  hingga saat ini dianggap efektif untuk memperbaiki persoalan  tata kelola sektor minerbaMasyarakat sipil mendukung upaya yang dilakukanKPK ini sebagai upaya “memaksa” perbaikan tata kelola minerba. Dalam konteks monitoring dan evaluasi kemajuan KorsupKoalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel menyampaikan kertas posisipercepatan perbaikan tata kelola minerba. Kertas posisi ini menyoroti tumpang tindih izin pertambangan di kawasan hutanpencabutan izin dan tindak lanjutnyapotensi kerugian penerimaanbencanaekologis dan kemanusiaan.


KBRN, Jambi. Hasil pemetaan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi menunjukkan sejak Januari hingga saat ini terdapat lebih dari seribu 274 hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan.  

“Dominasi hot spot berada di tiga wilayah yaitu Kabupaten Tebo, Muarojambi dan Tanjungjabung Barat. Itu karena kondisi wilayahnya yang banyak terdapat lahan gambut dan mudah terbakar,” ujar  Manajer Wilayah Tengah WALHI Jambi, Dwinanto, Selasa (11/11/2014) . 

JAMBIUPDATE.COM, JAMBI -  Wing Sentot Irawan, seniman lingkungan melelang CD di kantor Walhi Jambi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Provinsi Riau dan Medan. Ada lima lagu ciptaannya yang dilelang dalam CD tersebut.
Lagu-lagu tersebut merupakan hasil inspirasi dirinya ketika melakukan perjalanan di setiap Provinsi di Indonesia maupun di luar Negeri. Hasil lelang CD yang dilakukan itulah untuk modal dirinya melanjutkan perjalanan.


Jambi Forestry Agency head Irmansyah Rachman says his office will impose a moratorium on conversion permits for plantations and industrial timber estates (HTI) to address rapid deforestation in the province.

“The moratorium on forest conversions will primarily be conducted in areas that still have primary forest and peatland,” said Irmansyah on Tuesday.

He added that the same moratorium had been instituted under former president Susilo Bambang Yu-dhoyono but was soon abandoned. Starting this year, he said, his agency would reinstate the moratorium indefinitely. 

“Forests in Jambi have been disappearing at an alarming rate this year, reaching 450,000 hectares [ha],” said Irmansyah.


VIVAnews - Organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berencana menggugat sejumlah perusahaan perkebunan yang ditengarai membakar lahan mereka untuk pembukaan lahan baru. Pembakaran lahan itu menyebabkan bencana kabut asap menyelimuti wilayah Jambi.

Walhi Jambi mencatat temuan 25 kasus kebakaran lahan milik sejumlah perusahaan perkebunan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 9 kasus berada di lahan milik perusahaan hutan tanam industri dan 16 kasus pada perusahaan perkebunan.
      
Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli, menilai pemerintah maupun perusahaan perkebunan lalai mengatasi kebakaran hutan/lahan. Akibatnya bencana kabut asap melanda Jambi hampir tiap tahun.


Hingga hari ini, kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi. Selain mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha, asap juga mengganggu aktivitas warga, terutama anak-anak. Warga diwajibkan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah

http://m.news.viva.co.id/news/read/554673-walhi-jambi-gugat-perusahaan-perkebunan-pembakar-lahan

Masih segar dari ingatan, ketika rakyat Singapura dan Malaysia marah mengenai asap dan  menyebabkan krisis polusi terparah di wilayah itu selama satu dekade terakhir. Mereka mendesak Pemerintah Singapura untuk menegur dengan kerasIndonesia yang  menjadi penyebab mengeluarkan asap. Mereka meminta Indonesia harus bertanggungjawab.

Hal ini paling tidak diindikasikan dengan hadirnya Haze Bill sebagai bentuk kekecewaan dari Singapura terkait lambatnya respons Indonesia secara yuridis dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Pemerintah Singapura kemudian mengirimkan nota protes. Langkah ini sebenarnya sudah lama dikirimkan oleh negara-negara ASEAN yang mendesak Indonesia agar meratifikasi Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) mulai dari tahun 2002 yang ironisnya baru diratifikasi akhir bulan ini dan tercatat sebagai negara terakhir.

Dalam catatan Walhi, sejak tahun 2006 terdapat 146.264 titik api. Tahun 2007 : 37.909 titik api. Tahun 2008 : 30.616 titik api. Tahun 2009 : 29.463 titik api. Tahun 2010 : 9.898 titik api. Tahun 2011 : 22.456 ttk api. Bahkan selama periode 13-30 Juni 2013, tercatat 2.643 jumlah peringatan titik api, maka pada periode 20 Februari – 11 Maret 2014 saja telah terdeteksi 3.101 titik api.

Titik api tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Tahun 2013 Riau, Jambi menyumbang titik api terbesar. Tahun 2014, gentian Sumsel dan Kalimantan Tengah yang mempunyai titik api terbesar.


JAMBI – Jika sebelumnya disinyalir asap di daerah ini berasal dari kebakaran lahan di wilayah tetangga, saat ini baru diketahui asap tersebut dari Jambi sendiri. Salah satu yang menjadi sumber asap yang menyelimuti wilayah Jambi ini yakni kebakaran lahan gambut di Area Pengguna Lain (APL) seluas 100 hektare. Lokasinya berada  di Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi. Hingga kini, api belum berhasil dipadamkan. Bahkan sudah mendekati lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura).
Kemarin (28/10), pemadaman dilakukan selama enam jam, dengan cara water booming kapasitas 3.500 liter air. Dimana bom air dilakukan sebanyak 56 kali, dari udara menggunakan helikopter BNPB M17.


JAMBI (bharatanews): Kerusakan lahan akibat alih fungsi lahan di Jambi makin mengkhawatirkan. Meurut data Walhi Jambi, sebanyak 70 persen dari total 716 ribu hektar lahan gambut rusak parah akibart di konfersi menjadi kawasan indsutri skala besar. Ada tiga perusahaan besar penyumbang kerusakan lahan gambut itu seperti perkebunan sawit, pertambangan dan HTI.


MASIH adanya aksi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Merangin, dinilai Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merupakan aksi pembiaran perusakan lingkungan. Mengingat, aksi PETI masih saja terjadi dan memakan korban.
‘’Kasus PETI di Merangin ini tidak perlu lagi pakai Maklumat, harus ada tindakan hukum. Untuk itu kita berharap banyak dengan Kapolda yang baru ini untuk memberantas itu,’’ ungkap Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli SH, kepada koran ini.
PETI di Merangin ini sebutnya, sudah mencemari lingkungan dengan Merkuri. Sungai Batang Masumai lanjutnya, sudah tidak layak lagi dikonsumsi.
‘’Kapolda saya kira harus tegas, jangan beri ampun lagi,’’ ujarnya.


TRIBUNJAMBI.COM - Asap yang menyelimuti Provinsi Jambi kian pekat. Kemarin (10/10), pegitan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi melakukan aksi sebagai protes atas kondisi tersebut. Bahkan seolah sebagai sindiran, mereka memasangkan kertas protes ke patung Pahlawan Jambi Sultan Thaha di halaman kantor Gubernur Jambi. Jadilah, patung sosok yang juga pahlawan nasional itu seolah mengenakan masker.

http://jambi.tribunnews.com/2014/10/11/asap-patung-sultan-thaha-pun-dikenakan-masker

Alat berat milik PT Mutiara Sabuk Katulistiwa (MSK) dengan PT Setia Agro Lestari (SAL) melakukan pembuatan kanal di areal moratorium SMG/APP di kawasan yang menjadi komitmen moratorium. Foto : Jikalahari
Alat berat milik PT Mutiara Sabuk Katulistiwa (MSK) dengan PT Setia Agro Lestari (SAL) melakukan pembuatan kanal di areal moratorium SMG/APP di kawasan yang menjadi komitmen moratorium. Foto : Jikalahari
Sekitar 10 juta hektar kawasan hutan di Indonesia telah dimanfaatkan untuk industri Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Tanaman  (IUPHHK-HT) sampai tahun 2013. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 1995 yang hanya seluas 1,13 juta hektar.


Skalanews - Sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang kehutanan dan lingkungan hidup mendesak Pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan pelarangan bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri bubur kertas dan kertas.

"Konsep pembangunan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang diarahkan menggantikan hutan alam sebagai penyuplai bahan baku industri bubur kertas dan kertas belum sepenuhnya berjalan. Kenyataannya industri tersebut masih bergantung pada hutan alam," kata juru kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Abu Meridian dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.


Bisnis kulit harimau: Rp12 juta selembar


Harimau sumatra (Panthera tigris sumatran) • Foto: Wikimedia Commons
Harimau sumatra (Panthera tigris sumatran) • Foto: Wikimedia Commons

Kulit asli harimau, bukan sintetis maupun karpet bermotif, didapat setelah membunuh binatangnya yang hampir punah. Polisi Jambi menggulung komplotan penjual kulit macan.

Beritakabar.com | Selagi MF menunggu pembeli kulit harimau (Panthera tigris sumatrae) di Jalan Lintas Sumatra, Desa Mendalo Darat, Jumat lalu (13/9/2014), polisi meringkusnya. MF mengaku hanya perantara yang akan mendapatkan komisi Rp1 juta dari nilai jual Rp12 juta.

kebakaran
Sumber : Walhi
AMPUH, Sumatera
Ekspansi massif perkebunan sawit sampai kebun kayu atau hutan tanaman industri (HTI) menyebabkan lahan gambut Sumatera, rusak parah. Ia juga menimbulkan konflik, perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Menyikapi masalah ini, masyarakat dari tiga provinsi, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, bersama beberapa organisasi lingkungan mendeklarasikan jaringan masyarakat gambut Sumatera di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (22/7/13).


Akhir-akhir ini kita disuguhkan konflik[3] yang disebabkan “salah urus” pengelolaan sumber daya alam. Konflik yang disebabkan “salah urus” negara didalam mengelola sumber daya alam meninggalkan persoalan yang menganga dan jurang yang semakin dalam.

Salah urus di Jambi disebabkan adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Kebijakan negara didalam menetapkan kawasan merupakan muara pertama dari ketimpangan penguasaan sumber dayalam.

Pertama. Luas kawasan hutan Jambi berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan[4]adalah 2.179.440 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan


Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sebagai salah satu implementasi moratorium  kehutanan  telah  mengalami revisi keenam kalinya. Pada peta revisi keenam yang disahkan Menteri Kehutanan pada 13 Mei 2014, ada pengurangan luas kawasan hutan yang dimoratorium sebesar 575.809 hektar.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kemenhut Yuyu Rahayu dalamseminar tentang moratorium yang digelar Walhi di Jakarta pada Rabu kemarin (25/06) mengatakan perubahan luasan tersebut karena berbagai hal, antara lain karena pemutakhiran dan perkembangan data, laporan  hasil survey dan  konfirmasi perizinan.


Akhir-akhir ini kita disuguhkan konflik[3] yang disebabkan “salah urus” pengelolaan sumber daya alam. Konflik yang disebabkan “salah urus” negara didalam mengelola sumber daya alam meninggalkan persoalan yang menganga dan jurang yang semakin dalam.

Salah urus di Jambi disebabkan adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Kebijakan negara didalam menetapkan kawasan merupakan muara pertama dari ketimpangan penguasaan sumber dayalam.

Pertama. Luas kawasan hutan Jambi berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan[4]adalah 2.179.440 Ha dengan rincian sebagai berikut :



Seminar yang dilakukan oleh Walhi Jambi kali ini melibatkan 7 Desa dengan perwakilan 14 peserta di 3 Kabupaten (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung jabung Timur) ,perwakilan LSM 7 Peserta, Akademisi  1, MUI 1 peserta dan perwakilan dari pers 1 orang.  Dengan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan seminar berjumlah  31 Peserta.
Pelibatan 7 perwakilan Desa yang diundang dalam acara seminar tersebut sebelumnya telah dilakukan perifikasi. Dalam penentuan prioritas Desa-desa yang akan dilibatkan, adalah Desa yang tengah dan telah melakukan proses penyelesaian konflik sumber daya alam dengan menggunakan model penyelesaian adat ditempat masing-masing.


Agenda kegiatan Pendidikan Kader Rakyat Dasar 2  ini dilakukan pada tanggal 18-20 Juni 2014, berlokasi di balai pelatihan Mitra Aksi, Pijoan Jambi. Dengan melibatkan perwakilan-perwakilan di 15 Desa dari 4 Kabupaten (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Tebo).
Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 25 peserta, termasuk juga fasilitator Nasional Oslan Purba (Walhi Nasional) dan Fasilitator Daerah Rudiansyah (Walhi Jambi).


Kerusakan Lingkungan 
Merkuri Cemari Sungai Batanghari 

JAMBI, KOMPAS — Penambangan emas liar diduga sebagai sumber utama 
pencemaran di Sungai Batanghari, Jambi. Aktivis lingkungan mendesak 
pemerintah segera menguji kandungan merkuri dalam sungai yang selama ini 
dimanfaatkan sebagai bahan baku kebutuhan air minum masyarakat. 



Dalam memperingati hari lingkungan hidup yang jatuh pada setiap tanggal 5 Juni 2014, Walhi  Jambi  bersama komunitas generasi hijau, Sispala dan Mapala mengadakan kegiatan bersama. Kegiatan yang dilakukan untu memperingati hari lingkungan tersebut baru bisa dilakukan pada tanggal 15 Juni 2014 dimulai pada pukul 07 – 11 Wib  dengan beberapa kegiatan.


Ini bukan tentang visi misi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Wakilnya, Fachrori Umar. Bukan pula soal Jambi Emas jilid II pada 2015 yang mulai digadang-gadang. Ini soal emas sungguhan. Ya emas, sebagai komoditas pertambangan yang ternyata (pernah) melimpah ruah di tanah Jambe. Inilah, Swarnadwipa!
Catatan-catatan masa lampau menyebut pulau Sumatera sebagai Swarnadwipa. Daratan yang memiliki banyak emas. Ambil contoh prasasti Nalanda di India. Prasasti yang menyebutkan bahwa Balaputradewa adalah maharaja penguasa Swarnadwipa nama lain Sumatera ketika itu.
Ada pula seorang portugis, Tome Pires yang pada 1512 menyebut bahwa komoditas ekspor Jambi kala itu adalah kayu gaharu dan emas.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Memperingati hari lingkungan hidup yang jatuh pada 5 Juni lalu, Walhi Jambi bersama anggota mudanya mengadakan pembacaan puisi dan performance art di depan kantor RRI Telanaipura Minggu (15/6). Kegiatan ini lebih kepada pentas seni yang membawa pesan untuk mencintai lingkungan
"Dari Jam 6 tadi kita bersiap, mudah-mudahan tidak hujan," kata Dwi, anggota Walhi melihat langit yang semakin mendung.



http://jambi.tribunnews.com/2014/06/15/walhi-jambi-gelat-aksi-di-telanaipura

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.