Walhi Jambi

Jakarta, Selasa 20 Nopember 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan kebakaran hutan di propinsi riau dan Propinsi jambi. Sidang pertama ini dihadiri langsung oleh perwakilan masyarakat juga Deputi Direktur Walhi daerah Riau dan direktur eksekutif walhi daerah Jambi. Kedua daerah ini merupakan provinsi yang mengalami kebakaran hutan penyebab kabut asap hingga ke Singapura dan malaysia bulan Juni yang lalu . sejumlah kepala daerah dari Riau dan Jambi ikut menjadi tergugat bersama Presiden dan beberapa kementerian terkait dalam gugatan yang diajukan oleh WALHI ini, WALHI mengajukan upaya hukum gugatan perdata untuk kembali mengingatkan pemerintah atas kewajiban konstitusionalnya, untuk menjamin hak hidup termasuk didalamnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 9 Oktober 2013, tepatnya di kantor Walhi Jambi, Komnas HAM membuka posko pelaporan konflik terkait Agraria dan sektor lainnya yang terjadi di wilayah Propinsi Jambi. Dalam agenda tersebut, Komnas HAM akan membuka posko pengaduan selama 2 hari terhitung dimulai pada tanggal 8-9 Oktober 2013. Di hari kedua tepatnya tanggal 9 Oktober 2013, posko didatangi oleh 3 perwakilan daerah yang mengalami Konflik agraria. Pelapor pertama berasala dari Desa Bukit Balinng Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang berkonfik dengan PT. KIRANA SEKERNAN. Konflik tersebut dimulai dari tahun 1995 terkait penyerobotan tanah seluas 2000 Ha yang kini di kuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Kirana Sekernan.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, membuka posko pengaduan di kantor Walhi Jambi, Selasa (9/10). Posko dilakukan dalam rangka konsultasi dan penerimaan pengaduan proaktif di daerah.

Menurut Plt Kabag Pengaduan Pelayanan Masyarakat Komnas HAM Eko Dahana mengatakan, selama ini pihaknya hanya menerima pengaduan di Jakarata. "Kalau kita turun ke daerah. Sehingga beberapa permasalahan yang terjadi bisa kita terima dan lihat," katanya, Kamis (10/10).

.....Banjir di Kota Jambi hari ini (5/9) bukan karena air kiriman dari wilayah hulu Sungai Batanghari, melainkan akibat dari alih fungsi lahan dan tidak sesuainya pembangunan dengan RTRW...

Jambi, (Antara Jambi) - Kota Jambi rawan banjir akibat 70 persen pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli, Kamis.

Menurut dia, dampak dari ketidaksesuaian antara pembangunan kota dengan RTRW dapat menyebabkan bencana bagi masyarakat, seperti banjir yang telah seringkali terjadi.

"Banjir di Kota Jambi hari ini (5/9) bukan karena air kiriman dari wilayah hulu Sungai Batanghari, melainkan akibat dari alih fungsi lahan dan tidak sesuainya pembangunan dengan RTRW. Hampir 70 persen pembangunan di kota ini tidak sesuai dengan RTRW," kata dia.

AMPUH, Sumatera
Ekspansi massif perkebunan sawit sampai kebun kayu atau hutan tanaman industri (HTI) menyebabkan lahan gambut Sumatera, rusak parah. Ia juga menimbulkan konflik, perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Menyikapi masalah ini, masyarakat dari tiga provinsi, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, bersama beberapa organisasi lingkungan mendeklarasikan jaringan masyarakat gambut Sumatera di Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (22/7/13).

Irsyadul Halim, Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) mengatakan, kerusakan hutan gambut di Riau lebih dari 50 persen. Seluruh konsesi di atas lahan gambut Riau mencapai 1,2 juta hektar dari 4,04 juta hektar.

JAKARTA, GORIAU.COM - Kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi di Sumatera, terutama Riau. Kabut asap pun menjadi topik hangat, terlebih setelah ada protes dari Singapura. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 sekaligus Ketua Satgas REDD+ angkat bicara. Dia tegas mendesak aparat menangkap pemilik perusahaan untuk diminta pertanggungjawaban atas kebakaran yang terjadi.

''Jangan hanya menyalahkan rakyat, tapi kita lihat dulu praktik di lapangan bagaimana. Kita tahu di lapangan, perusahaan bayar rakyat kecil untuk bakar lahan. Maling ini yang harus bertanggung jawab,” katanya di Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Menurut dia, satu hal yang harus diluruskan agar tak mudah menyalahkan dan menangkap rakyat karena dituduh sebagai pelaku pembakaran. Sebab, modus operasi yang kerab terjadi, kata Kuntoro, perusahaan membayar warga untuk membakar lahan, atau membiarkan warga membakar lahan maupun perusahaan yang membakar sendiri. “Yang perlu ditangkap perusahaan, pemilik perusahaan yang menyuruh membakar.”

Hari Bumi di Jambi diperingati secara “heboh”. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Hari Bumi dilakukan dengan aksi-aksi, pada tahun ini, Walhi Jambi berkeinginan untuk “menyebarkan” gagasan pentingnya Bumi untuk Kita dilakukan dengan cara-cara yang langsung menyentuh kepada generasi muda. Tema yang ditawarkan adalah “Bumi adalah Rumah Kita” merupakan tema yang ditularkan kepada generasi muda.

Dengan tema itulah, kemudian Walhi Jambi mengadakan berbagai rangkaian kegiatan perlombaan seperti Lomba Mewarnai untuk TK dan SD kelas 1 dan kelas 2, Lomba Baca Puisi untuk Tingkat SLTA. Perlombaan ini ternyata menarik perhatian masyarakat.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekitar 10 aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Rabu (30/1), mengadakan aksi solidaritas atas kasus bentrokan di Palembang, yang terjadi Selasa (29/1). Pada bentrok itu terjadi  kekerasan terhadap petani dan aktivis saat melakukan aksi demonstrasi di Polda Sumatera Selatan. Aksi damai digelar di Simpang Bank Indonesia, Telanaipura. Mereka mengecam tindakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap petani dan aktivis.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Walhi Jambi mengadakan pelatihan negosiasi dan mediasi konflik di Pijoan pada 18 - 20 Januari 2013 lalu.

Pelatihan ini berangkat dari Konflik sumber daya alam semakin massif dan meluas. Perampasan tanah, perebutan sumber daya alam, pencemaran, limbah industri. Konflik yang semakin meluas dan massif kurang diimbangi dengan kemampuan organisasi rakyat untuk merumuskan persoalannnya, merumuskan tuntutan.