2010


Senyerang, Tanjab Barat, Jambi (21/11/2010). Petani Kelurahan Senyerang yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ), kemarin telah menentukan pilihan atas tiga opsi yang ditawarkan Pemerintah terkait konflik lahan adat seluas 7.224 ha yang dirampas PT Wira Karya Sakti (Sinar Mas).

Pilihan petani berisikan 4 point penting, yaitu: 1) Warga bersedia mengelola lahan dengan pola kemitraan dengan syarat-syarat; (a) jenis tanaman adalah karet unggul, (b) proses pembangunan sejak awal wajib melibatkan masyarakat Senyerang dan memperoleh upah yang sesuai; 2) Luas areal yang dimohon seluas ± 7.224 ha di kanal 1 – 19; 3) Dalam hal pembagian atau pemberian pada masyarakat, yang boleh memungut hasil dikoordinasikan oleh PPJ Senyerang dan diketahui oleh Camat Senyerang, Lurah Senyerang, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Hasil dari kebun karet tersebut 100 parsen diperuntukkan bagi masyarakat; dan 4) Pelaksanaan karet unggul ini paling lambat dilaksanakan pada Januari 2011.



SOLIDARITAS KORBAN PT WKS
Persatuan Petani Jambi (PPJ), WALHI Jambi, KKI-WARSI, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi 

JAMBI, (9/6/2010) -- Isi sila kedua Pancasila, menyebutkan dengan jelas “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Insiden penembakan dan pembunuhan terhadap warga Senyerang Kab. Tanjungjabung Barat – Jambi oleh aparat Brimob bayaran PT Wira Karya Sakti (Sinar Mas) patut dipertanyakan kembali; “Apakah Kepolisian mulai redup mengamalkan Pancasila, ataukah polisi lupa bahwa mereka bukanlah institusi yang digaji untuk menembaki rakyat yang sedang memperjuangkan tanahnya”.

Hak-hak hidup layak dan Nyawa rakyat kecil seolah-olah tak ada harganya. Setelah merampas tanah rakyat Jambi seluas 81.000 Ha, kemarin (8/11/2010), sekitar pukul 13.30 WIB, PT WKS melalui aparat Brimob bayaran melanjutkan penembakan terhadap warga Senyerang Kab. Tanjungjabung Barat – Jambi yang sedang melakukan Aksi Blokade Sungai Pengabuan. Aksi Blokade ini bertujuan untuk menghentikan sementara produksi bubur kertas (Pulp & Paper) PT WKS sampai ada kejelasan terhadap lahan mereka yang dirampas seluas 7.224 Ha. Insiden ini telah menewas seorang Warga Bapak Ahmad (40) dan, tiga orang warga lainnya terluka parah. Keempat korban tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit terdekat.


Warga Blokade Jalur Kapal 
  • Kamis (4/11) ratusan warga Senyerang memblokade jalur kapal milik PT WKS. Ini buntut Sengketa lahan seluas 7.224 hektare. 
  • Sebanyak 30 Pompong disebar diperariran untuk mencegat kapal yang melintas. Jika itu kapal milik warga dipersilakan melintas.  
  • Makin hari, warga tambah banyak mencapai 1.500 orang . mereka mendirikan kemah & membekali diri dengan senjata tajam, juga bom Molotov.  
  • Polisi berjaga-jaga di sekitar lokasi blokade, hingga kemarin, kondisi masih aman, tidak ada tanda-tanda anarkis. Perusahaan, PT WKS & PT LPPI mengalami kerugian besar.


ATAS RENCANA PENGUSIRAN DAN PEMUSNAHAN ASSET-ASSET PETANI KOPI
DI DUSUN SUNGAI TEBAL KECAMATAN LEMBAH MASURAI KABUPATEN MERANGIN
Pengantar
Tanggal 31 Agustus 2010, Bupati Kabupaten Merangin Drs. H. NALIM, SH. MM mengeluarkan surat himbauan Nomor : 522/710.A/DISBUNHUT/2010 yang isinya meminta kepada Petani-petani kopi di Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten untuk segera meninggalkan kebun kebun kopi mereka paling lambat tanggal 30 September 2010. Bagi yang tidak patuh Bupati siap menjeratnya dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 kehutanan. Ancaman hukumannya tidak main-main, Pidana kurungan selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah).


Wednesday, 13 October, 2010 | 14:21 WIB

TEMPO Interactive, Jambi:The Jambi Province will soon have the widest village forest in Indonesia.

Residents in 17 villages from five subdistricts in Merangin, Jambi, are proposing that 49,514 hectares of its land be transformed into village forest.

The wood is part of a production forest, included in the buffer zone of Kerinci Seblat National Park.


Senin, 11 Oktober 2010 

TEMPO Interaktif, Jambi – Provinsi Jambi dalam waktu dekat ini akan memiliki hutan desa terluas di Indonesia. Warga masyarakat 17 desa di lima kecamatan, Kabupaten Merangin, Jambi, lewat tiga lembaga swadaya masyarakat, tengah mengusulkan 49.514 hektare untuk dijadikan hutan desa. Usulan ini sudah diverifikasi pihak Kementrian Kehutanan, dan tinggal menunggu izinnya keluar.


Selasa, 12 Oktober 2010 

Jambi, Kompas - Kawasan hutan negara yang akan dikelola masyarakat pada 17 desa di Kabupaten Merangin, Jambi, terancam maraknya perambahan liar pendatang asal Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan. Karena itu, pengesahan hutan desa mendesak untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Arif Munandar mengatakan, ada 17 desa yang diusulkan untuk mengelola hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung di wilayah Merangin. Saat ini prosesnya telah memasuki tahap verifikasi oleh tim dari Kementerian Kehutanan. Jika lolos seleksi, kawasan ini akan menjadi hutan desa terluas di Indonesia, yakni 49.514 hektar. ”Ini menjadi skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat desa,” ujar Arif di Jambi, Senin (11/10).

Kondisi ekologi kawasan hutan itu masih sangat baik dengan tutupan beragam jenis tanaman keras mencapai 80 persen pada ketinggian maksimal 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini merupakan hulu Sungai Batanghari.


08/10/10 TEMPO Interaktif, Jambi - Kawasan hutan di Provinsi Jambi yang dulunya seluas 2,2 juta hektare, saat ini akibat kesalahan kebijakan tinggal menyisahkan sekitar 480 ribu hektare atau sekitar 21,8 persen.

"Sekarang kawasan hutan di daerah ini didominasi sektor hutan tanaman industri, perkebunan sawit, sehingga tidak hanya dapat menimbulkan kerusakan bagi kawasan serapan air, tapi lebih jauh lagi kini berkembang pada terjadinya konflik antara perusahaan dengan warga sekitar," kata Arif Munandar, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, kepada Tempo, Jumat (8/10).

Arif menontohkan, dalam kurun beberapa bulan terakhir sudah beberapa kali terjadinya konflik antarwarga dengan perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri. Seperti pada awal September lalu terjadi di kawasan Senyerang, Kabupaten Tanjung jabung Barat dan kawasan Kabupaten Tebo.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mendukung keputusan Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) yang menyatakan Sinar Mas Group telah melanggar sejumlah aturan.

Menurut Direktur Ekskutif Walhi Jambi Arif Munandar, anak perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak di bidang perkebunan sawit, PT Kresna Duta Agroindo terbukti melanggar aturan. Selain melakukan perusakan hutan, perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Karmen, Sarolangon, Jambi tersebut juga terlibat konflk dengan masyarakat. Janji untuk mengembalikan lahan berikut kebun sawit kepada petani yang menjadi pemilik lahan hingga kini belum direalisasikan.


TEMPO Interaktif, Jambi - Sebanyak 25 lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik lokal maupun internasional menolak pembukaan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang akan dilakukan perusahaan Group Sinar Mas, berlokasi di kawasan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi.

Penolakan ini karena kawasan seluas 460,6 ribu hektare tersebut berada dalam kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan sebagian merupakan hutan adat milik warga desa setempat, sekaligus sebagai habitat berbagai jenis hewan langka dan dilindungi, seperti harimau Sumatera, gajah, tapir serta ratusan jenis flora dan fauna lainnya.

Sebanyak 25 LSM antara lain, KKI Warung Informasi (Warsi), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Green Feace Sea, Floura Fauna Internasional, Harimau Kita, FZS, ZSL dan PKHS, bersatu dan bekerja sama untuk melakukan advokasi mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan dunia internasional mendukung mereka menentang pembukaan kawasan HTI di daerah tersebut.

"Kita akan melakukan advokasi dan menentang secara tegas pembangunan HTI di kawasan ini, meminta pemerintah mencabut izin yang telah diberikan, karena tidak hanya merugikan warga masyarakat Desa pemayungan dan sekitarnya, tapi juga dunia internasional", kata Rudi Syaf, Manajer Komunikasi Warsi, pada acara jumpa wartawan di kantor Warsi, Senin (26/7).


Eskalasi konflik agraria di Jambi semakin meningkat, salahsatunya konflik antara para petani di 5 Kabupaten yakni Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perusahaan HTI PT. WKS yang sudah lama berlangsung, bentuk akibat nyata belum terselesaikannya konflik tersebut telah bisa kita ambil contoh terjadinya Anarkis warga masyarakat di Lubuk Mandarsah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo mereka mempertahankan tanah mereka yang akan di gusur dengan membakar 12 alat berat milik PT. WKS dan 9 orang petani menjadi korban di vonis bersalah dan di penjara pada tahun 2008, pada hari ini juga terjadi lagi hal yang hampir sama tapi ini kali ini terjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat masyarakat 6 Desa di kecamatan Sanyerang melakukan rekleaming lahan seluas + 1000 Ha yang sudah di panen / diambil kayunya oleh perusahaan aksi masyarakat tersebut berlangsung hari Senin Tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan pengakuan warga masyarakat di desa tersebut yang di klaim oleh HTI PT. WKS adalah lahan masyarakat desa Sanyerang seluas 7224 Ha yang berstatus APL. 


Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010
Hampir setiap tahun mulai dari tahun 1972, dunia selalu memperingati Hari Lingkungan Hidup, termasuk Indonesia. Di Jambi, Walhi Jambi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Jambi) mengadakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan melakukan aksi simpatik di Sungai Batanghari, persis di dekat komplek WTC Batanghari. Maksud dari adanya peringatan hari lingkungan hidup sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran bagi siapa saja dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan perhatian pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan dan melakukan pembangunan dengan berperspektif lingkungan.


Hari Bumi, yang jatuh setiap tanggal 22 April ini selalu diperingati oleh seluruh aktivis dan penggiat lingkungan di seluruh Dunia, termasuk di Provinsi Jambi.
Melalui pernyataan persnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menyerukan untuk menyelamatkan Bumi dari ancaman kehancuran sekaligus menyerukan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi untuk memulihkan alam Jambi dan lingkungannya dari segala kerusakan, seperti suhu cuaca yang semakin panas, musim tak menentu, bencana asap dan banjir setiap tahun kerap menerjang Jambi, gempa mengguncang, pembalakan hutan, ancaman wabah kekeringan, dan lainnya.

Diceritakan oleh Direktur WALHI Jambi, Arif Munandar, krisis bencana yang selalu menerpa dan kerap terjadi serta menjadi santapan menu tahunan yang melanda Dunia dewasa ini, termasuk di Provinsi Jambi menjadi perhatian yang paling serius.


Margo adalah istilah dari wadah atau badan dari kelompok masyarakat yang terdiri dari gabungan dari beberapa dusun,  yang merupakan perkumpulan dari masyarakat adat yang mempunyai adat istiadat dan selalu menjadi pedoman bagi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat itu mengatur baik didalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat seperti pembagian tanah, membicarakan harta waris dan juga mengatur upacara-upacara adat seperti kelahiran dan perkawinan


Desa Durian Rambun merupakan Desa yang terletak di sebelah timur Kecamatan Muara Siau. Menurut sejarah adat, Desa Durian Rambun termasuk ke dalam Margo Pesangrahan. Nama Desa Durian Rambun diambil dari kata nama pohon buah yaitu “durian” dan “rambutan”. Pada saat itu masyarakat durian rambun menanam sebuah pohon rambutan. Namun waktu pohon rambutan itu berbuah, buahnya kemudian menjadi dua jenis yaitu buah “durian” dan rambutan”. Sehingga sejak itu nama desa dinamakan Durian Rambun.
Batas Desa menurut Tembo,“sungai maruk atau sungai guguk”, “sungai bilah atau sungai rancan”, “koto rami”, “lubuk birah”. Apabila dihubungkan dengan pemetaan partisipatif maka “sungai maruk atau guguk” adalah sebelah utara, “sungai bilah atau rancan” adalah sebelah selatan, “koto rami” adalah sebelah barat dan “lubuk birah” adalah sebelah timur.


Media Release
11 February 2010
For Immediate Release

Friends of the Earth Australia and WAHLI (Friends of the Earth Indonesia) have come out strongly in opposition to the new Australian-Indonesian Forest Carbon Partnership announced to coincide with the Indonesian President’s visit to Canberra. The REDD (Reducing Emissions through Deforestation and Degradation) trial project will be located in the Jambi province and receive A$30 million in funding from the International Forest Carbon Initiative (IFCI), which is jointly managed by the Department of Climate Change and AusAID. 
‘It is vital to globally reduce carbon emissions from deforestation and forest degradation, however, the international REDD framework fails to address the real drivers of deforestation nor will it reduce global carbon emissions’ said James Goodman from Friends of the Earth Australia.


Jambi (ANTARA News) - Bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Provinsi Jambi lebih banyak disebabkan oleh konversi hutan yang berlebihan, kata koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) cabang Jambi Arif Munandar.

Ditemui di Jambi, Jumat, Arif mengatakan, bencana banjir di Provinsi Jambi selain intensitasnya bertambah setiap tahun, luasan daerah banjir juga semakin meluas.

Sebelum tahun 2000-an bencana banjir sangat jarang terjadi dan hanya terjadi di beberapa daerah rendah atau wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.