Februari 2009


By Republika Newsroom
Minggu, 22 Februari 2009

JAMBI -- Masyarakat Uni Eropa semakin mengkhawatirkan ekspansi perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Jambi yang merugikan masyarakat.

Kekhawatiran Uni Eropa menyusul penangkapan Kepala Desa Karang Mendapo, Kab. Sarolangun Jambi, M Rusdi oleh Polres Sarolangun pada 28 Januari 2009 karena menentang dan memperjuangkan tanah milik warga yang dirampas PT Kresna Duta Agroindo (KDA), kata Klaus Schenck dari Rettet den Regenwald dan Watch Indonesia dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jambi, Sabtu.

Ia menjelaskan, kasus penangkapan Rusdi itu semakin memperkuat kekhawatiran akan terus muncul kasus yang sama di Indonesia akibat ekspansi perusahaan besar yang membangun perkebunan kelapa sawit.


Beberapa waktu yang lalu, terjadi penangkapan dan penahanan terjadi terhadap M. Rusdi. Seorang Kepala Desa Karang Mendapo, salah satu Desa di Kecamatan Pauh, Sarolangun. Peristiwa penangkapan dan penahanan Kepala Desa selanjutnya memantik reaksi dari masyarakat yang mendukung kepala Desa yang pro rakyat. Rakyatpun beraksi dan menunjukkan sikapnya dengna mendukung secara moril dengan mendatangi Kantor Polres Sarolangun berhari-hari sampai sekarang. Bahkan masyarakat mengadakan berbagai aksi dan bentuk dukungan lainnya baik aksi demonstrasi, tidak pulang bahkan mengadakan pengajian sebagai bentuk

Peristiwa penangkapan dan penahanan Kepala Desa merupakan cara-cara yang dilakukan oleh rezim Soeharto dalam membungkam para aktivis dan pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepentingan. Baik kepentingan politik, ekonomi dan stabilitas keamanan. Cara-cara ini mengingatkan baik yang dilakukan oleh rezim Soekarno maupun Soeharto pra reformasi.





Posisi Kasus


*Bogor, 9 Pebruari 2009. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) harus berhenti mengeluarkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) bagi perusaan HTI yang melakukan konversi hutan alam atau membuka ekosistem gambut ketika membangun hutan tanamannya, demikian diserukan 2 LSM lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Telapak hari ini. *

LEI yang baru saja menyelenggarakan kongres keduanya di Bogor telah mengeluarkan sertifikasi PHTL kepada dua perusahaan HTI*. *Kedua perusahaan tersebut adalah PT. RAPP di Riau dan PT.WKS di Jambi yang dalam prakteknya melakukan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman di areal konsesinya. Sebagian areal konsesi kedua perusahaan ini juga terbukti berada pada ekosistem gambut.


Rantau gedang, minggu 8 februari 2009 telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak PT. Sawit Jambi Lestari (SJL) Asiatic Mas Coorporation pada saudara Ziat (35) warga desa rantau gedang dan pihak perusahaan yang melakukan pemukulan dilakukan oleh Husai Cs. Pemukulan terjadi dilahan sawit PT.SJL yang telah di duduki dan dikelola masyarakat desa rantau gedang disdesa rantebabkan lahan perusahaan tersebut merupakan tanah masyarakat desa rantau gedang yang di rampas oleh perusahaan tersebut.


Program Pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang menetapkan program transmigrasi di areal Taman Hutan Raya Tahura menimbulkan persoalan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan merusak ekosistem yang terdapat didalamnya. 

Program Pemerintah Kabupaten Muara Jambi selain merusak ekosistem dan dan pengelolaan sumber daya alam juga bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Didalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap pengalihan fungsi dari Taman Nasional ke hutan produksi, dari Hutan raya ke Hutan Prodeuksi dan dari Hutan Raya ke areal penggunaan lain harus ditetapkan melalui persetujuan parlemen dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Tentu saja masih ingat dalam bayangan kita, tentang kasus yang menimpa anggota parlemen terutama dari Komisi IV dalam alih fungsi bagan Siapi-api dan berbaagai kasus alih fungsi lainnya. Kasus ini menguak tentang praktek pengalihan fungsi dengna berkedok ada dasar hukum dan bermotif penyuapan dan korupsi. Kasus ini menjadi pelajaran penting dari kasus yang bertabrakan dengan UU No. 41 tahun 1999.


Awal tahun 2009, merupakan tahun yang kelam dalam proses demokratisasi terhadap perlawanan rakyat. Upaya kriminalisasi terhadap Kepala Desa telah dilakukan secara sistematis oleh Polres Sarolangun. Upaya sistematis ini dapat dikatakan, bahwa upaya kriminalisasi terhadap kepala Desa yang telah memperjuangkan kepentingan masyarakat Karang Mendapo dalam memperjuangkan kepentingan tanah yang berhadapan dengan PT. Kresna Duta Agroindo. Beberapa peristiwa yang dapat dipaparkan menjadi bukti bahwa upaya sistematis telah dilakukan oleh Polres Sarolangun.

Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa terhadap tindak pidana yaitu tindak pidana pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap kepala Desa dengan melakukan pengrusakan rumah kepala Desa dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bahri bin Dahamid cs sebagaimana dilakukan pada tanggal 4 September 2008 sebagaimana laporan ke Polisian Sektor Pauh sesuai dengan laporan Polisi no. Pol. LP/BI-49/IX/2008/Pauh.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.