2009


Siaran Pers, 6 Nopember 2009

Kami, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat korban dari 10 propinsi di Pulau Sumatera dan Jawa telah menjadi saksi memburuknya kondisi social ekologis pulau Sumatera dalam lima tahun terakhir. Pemerintahan SBY dan wakil rakyat di Senayan sengaja membiarkan Sumatera berada dalam ancaman bencana akibat salah urus pengelolaan sumber daya alam diatas pulau yang paling beresiko bencana di negeri ini. Lewat beragam bencana ekologis dan konflik yang telah terjadi, pulau Sumatera memberikan peringatannya kepada kita. Perjalanan salah urus sejak masa kolonial hingga rezim pemerintahan SBY ini bisa diikuti jejaknya dari perlakuan para
penguasa yang terus mengabaikan syarat-syarat keselamatan warga penguhuni pulau. Atas nama pembangunan,kekayaan pulau Sumatera dieksploitasi sebagai bahan mentah memenuhi kebutuhan Negara-negara industri dengan ongkos yang dibebankan kepada penghuni pulau. Akibatnya, kini krisis listrik akut terjadi di seluruh propinsi, deforestasi tiap tahunnya mencapai 40 persen laju deforestasi Indonesia dan hampir separuh propinsi mengalami kebakaran hutan.


Tim relawan Posko Bersama Penanggulangan Bencana Masyarakat Sipil (PBPBMS) gempa Kerinci-Jambi melakukan lawatannya sejak 8 Oktober 2009

Hal itu guna melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus mengirim bantuan bagi korban gempa di Desa Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Foto by: Afrizal/B21Justru mereka menemukan rengkahan rongga ditengah persawahan milik warga diduga sebagai titik pusat gempa (episentrum) yang telah mengguncang sebagian wilayah Kecamatan Gunung Raya di Kabupaten Kerinci dan Desa Renah Kemumu di Kecamatan Jangkat, pada 7,0 Skala Richter (SR) pada awal Oktober 2009 lalu.

Diungkapkan Koordinator Umum PBPBMS, Arif Munandar kepada berita21.com, Sabtu (24/10) di Sekretariat WALHI di Kota Jambi, dia menyebutkan hasil kajian penelitian tim secara mendalam bahwa rengkahan tanah di Desa Renah Kemumu sebagai titik pusat gempa (episentrum) yang telah mengguncang sebagian wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin.

Pasca Gempa Di Jambi 2 Desa Renah Kemumu di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, desa yang paling parah terkena Gempa Bumi Tektonik 7,0 Skala Richter (SR) mengguncang seluruh wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin di Provinsi Jambi pada 1 Oktober 2009 lalu.

Kini kondisi warga sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan logistik, terutama beras dan tenaga medis.

Pasca Gempa Di Jambi Koordinator Umum Posko Bersama Penanggulangan Bencana Masyarakat Sipil (PPBMS) Gempa Kerinci-Jambi, Arif Munandar kepada berita21.com, Rabu (14/10) di Kantor Sekretariat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) di Kota Jambi, menyatakan, saat ini warga di Desa Renah Kemumu sangat membutuhkan logistik dan paramedis .


Gempa Bumi dengan kekuatan 7,0 SR pukul 08.56 WIB tangal 1 Oktober 2009 yang melanda Propinsi Jambi di Kabupaten Merangin dan Kerinci telah meninggalkan derita yang mendalam bagi masyarakat Desa setempat, kondisi ini langsung mendapat respon tanggap darurat oleh Walhi Jambi yang membuka Posko Bersama Masyarakat Sipil Dalam Penanggulangan Bencana yang sebelumnya telah mengirimkan tim Relawan ke Sumatera Barat untuk membantu masyarakat terkena bencana.selanjutnya Tim Relawan diterjunkan ke Kecamatan Jangkat untuk mendata kondisi yang terjadi. 
Berdasarkan Hasil Assasment 4 orang Tim Relawan Posko Bersama Masyarakat Sipil (PBMS) Walhi Jambi pada tangal 3 s/d 7 Oktober 2009 mendapatkan Data Sekunder Lapangan untuk 4 Desa yang terkena Bencana Gempa Bumi. Desa-desa tersebut Rantau Kermas,Lubuk Mantilin,Tanjung Kasri dan Renah Kemumu, kondisi selanjutnya menunjukkan bahwa diantara 4 Desa yang berhasil di kunjungi ternyata Desa Renah


Tanggal 2 Oktober 2009 Tim Assesment Posko PPBMS Jambi dua orang (Rudiansyah dan Pirman) Berangkat dari Jambi menuju Kota Sungai Penuh Kerinci dengan memakan waktu 10 Jam Perjalanan, Tim Posko Jambi Berkoordinasi dengan Tim kerinci untuk mulai berangkat menuju lokasi, Jam 8.00 Wib Tim Berangkat menuju Lokasi Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kerinci perjalanan waktu dari kota sungai penuh menuju lokasi bencana gempa bumi jarak dari kota sungai penuh kabupaten kerinci ke lokasi 47 KM dengan memakan waktu 1-2 Jam perjalanan menuju kecamatan gunung raya lokasi dampak dari bencana gempa bumi kerinci, Tim menggunkan kendaraan roda dua menuju lokasi.


( 2 September 2009 )
Gempa bumi 2 September 2009 pukul 14.55 WIB (GMT +7) yang melanda, terutama Jawa Barat, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berepisentrum di 8,24 LS - 107,32 BT dengan besaran 7,3 pada skala Richter berkedalaman 30 km berada 142 km barat daya Tasikmalaya. Gempa bumi susulan terjadi pukul 15.15 WIB dan 16.28 WIB dengan besaran 5,1 pada skala Richter dan 5,4 pada skala Richter. Gempa bumi tersebut telah menewaskan puluhan jiwa, puluhan lainnya masih hilang dan menimbulkan ribuan kerusakan bangunan/rumah. Data sementara, korban tewas yang telah di evakuasi mencapai 59 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten/kota dan telah mengakibatkan 10.000 lebih rumah mengalami rusak berat dan sekitar 25.000 orang lebih pengungsi akibat gempa tektonik tersebut (Data BNPB).


Jambi, 28/2 (Regional.Roll) - Delapan warga Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi mencari keadilan di Jakarta, karena penyelesaian masalah sengketa lahan mereka dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Jambi Lestari (SJL) seluas 2.840 hektare menemui jalan buntu di Jambi.

"Kami warga Desa Rantau Gedang Kabupaten Batanghari didampingi pengurus WALHI Jambi terpaksa mencari keadilan di Jakarta dengan mendatangi lembaga-lembaga negara yang bisa menuntaskan masalah kami," kata Kepala Desa Rantau Gedang, M Tarmizi AB di Jakarta, Sabtu.

Mereka di Jakarta akan mendatangi Departemen Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Komnas HAM, sebab upaya untuk menyelesaikan masalah mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi menemui jalan buntu.


By Republika Newsroom
Minggu, 22 Februari 2009

JAMBI -- Masyarakat Uni Eropa semakin mengkhawatirkan ekspansi perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Jambi yang merugikan masyarakat.

Kekhawatiran Uni Eropa menyusul penangkapan Kepala Desa Karang Mendapo, Kab. Sarolangun Jambi, M Rusdi oleh Polres Sarolangun pada 28 Januari 2009 karena menentang dan memperjuangkan tanah milik warga yang dirampas PT Kresna Duta Agroindo (KDA), kata Klaus Schenck dari Rettet den Regenwald dan Watch Indonesia dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jambi, Sabtu.

Ia menjelaskan, kasus penangkapan Rusdi itu semakin memperkuat kekhawatiran akan terus muncul kasus yang sama di Indonesia akibat ekspansi perusahaan besar yang membangun perkebunan kelapa sawit.


Beberapa waktu yang lalu, terjadi penangkapan dan penahanan terjadi terhadap M. Rusdi. Seorang Kepala Desa Karang Mendapo, salah satu Desa di Kecamatan Pauh, Sarolangun. Peristiwa penangkapan dan penahanan Kepala Desa selanjutnya memantik reaksi dari masyarakat yang mendukung kepala Desa yang pro rakyat. Rakyatpun beraksi dan menunjukkan sikapnya dengna mendukung secara moril dengan mendatangi Kantor Polres Sarolangun berhari-hari sampai sekarang. Bahkan masyarakat mengadakan berbagai aksi dan bentuk dukungan lainnya baik aksi demonstrasi, tidak pulang bahkan mengadakan pengajian sebagai bentuk

Peristiwa penangkapan dan penahanan Kepala Desa merupakan cara-cara yang dilakukan oleh rezim Soeharto dalam membungkam para aktivis dan pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepentingan. Baik kepentingan politik, ekonomi dan stabilitas keamanan. Cara-cara ini mengingatkan baik yang dilakukan oleh rezim Soekarno maupun Soeharto pra reformasi.





Posisi Kasus


*Bogor, 9 Pebruari 2009. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) harus berhenti mengeluarkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) bagi perusaan HTI yang melakukan konversi hutan alam atau membuka ekosistem gambut ketika membangun hutan tanamannya, demikian diserukan 2 LSM lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Telapak hari ini. *

LEI yang baru saja menyelenggarakan kongres keduanya di Bogor telah mengeluarkan sertifikasi PHTL kepada dua perusahaan HTI*. *Kedua perusahaan tersebut adalah PT. RAPP di Riau dan PT.WKS di Jambi yang dalam prakteknya melakukan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman di areal konsesinya. Sebagian areal konsesi kedua perusahaan ini juga terbukti berada pada ekosistem gambut.


Rantau gedang, minggu 8 februari 2009 telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak PT. Sawit Jambi Lestari (SJL) Asiatic Mas Coorporation pada saudara Ziat (35) warga desa rantau gedang dan pihak perusahaan yang melakukan pemukulan dilakukan oleh Husai Cs. Pemukulan terjadi dilahan sawit PT.SJL yang telah di duduki dan dikelola masyarakat desa rantau gedang disdesa rantebabkan lahan perusahaan tersebut merupakan tanah masyarakat desa rantau gedang yang di rampas oleh perusahaan tersebut.


Program Pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang menetapkan program transmigrasi di areal Taman Hutan Raya Tahura menimbulkan persoalan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan merusak ekosistem yang terdapat didalamnya. 

Program Pemerintah Kabupaten Muara Jambi selain merusak ekosistem dan dan pengelolaan sumber daya alam juga bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Didalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap pengalihan fungsi dari Taman Nasional ke hutan produksi, dari Hutan raya ke Hutan Prodeuksi dan dari Hutan Raya ke areal penggunaan lain harus ditetapkan melalui persetujuan parlemen dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Tentu saja masih ingat dalam bayangan kita, tentang kasus yang menimpa anggota parlemen terutama dari Komisi IV dalam alih fungsi bagan Siapi-api dan berbaagai kasus alih fungsi lainnya. Kasus ini menguak tentang praktek pengalihan fungsi dengna berkedok ada dasar hukum dan bermotif penyuapan dan korupsi. Kasus ini menjadi pelajaran penting dari kasus yang bertabrakan dengan UU No. 41 tahun 1999.


Awal tahun 2009, merupakan tahun yang kelam dalam proses demokratisasi terhadap perlawanan rakyat. Upaya kriminalisasi terhadap Kepala Desa telah dilakukan secara sistematis oleh Polres Sarolangun. Upaya sistematis ini dapat dikatakan, bahwa upaya kriminalisasi terhadap kepala Desa yang telah memperjuangkan kepentingan masyarakat Karang Mendapo dalam memperjuangkan kepentingan tanah yang berhadapan dengan PT. Kresna Duta Agroindo. Beberapa peristiwa yang dapat dipaparkan menjadi bukti bahwa upaya sistematis telah dilakukan oleh Polres Sarolangun.

Laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa terhadap tindak pidana yaitu tindak pidana pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap kepala Desa dengan melakukan pengrusakan rumah kepala Desa dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bahri bin Dahamid cs sebagaimana dilakukan pada tanggal 4 September 2008 sebagaimana laporan ke Polisian Sektor Pauh sesuai dengan laporan Polisi no. Pol. LP/BI-49/IX/2008/Pauh.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.