Maret 2008


(Hari Air Sedunia 22 Maret 2008)

Air dan kehidupan tidak bisa terpisahkan. Membicarakan air berarti membicarakan kehidupan. Pernyataan itu harus tegas dan menjadi perhatian setiap kompnonen bangsa. 

Pernyataan ini sengaja disampaikan sebagai bentuk sikap Walhi Jambi. Sebagai sikap sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup, Walhi Jambi secara konsisten menyatakan bahwa persoalan air merupakan persoalan pengelolaan sumber daya. Banjir, kekeringan, penggundulan hutan, pencemaran dan berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam merupakan bentuk sikap pongah manusia didalam melihat alam. Manusia yang ditakdirkan sebagai pemimpin didunia dan mempunyai akal pikiran yang tidak terdapat didalam jenis ciptaan Tuhan lainnya, disatu sisi dapat menjadi perusak lingkungan. Kerusakan alam lebih cepat dan lebih berbahaya daripada daya dukung lingkungan dalam membenahi alam. Manusia juga dengan berbagai akal pikiran ternyata juga menjadi salah satu sebab dalam merusak alam. Manusia juga yang paling merasakan dampak langsung dari salah kelola sumber daya alam. 


”Ini adalah Wajah dari Rejim Eksploitasi dan Deforestasi yang Terpimpin”

Hutan Indonesia tak reda dirundung malang. Eksploitasi kawasan hutan terus saja terjadi. Walau kemudian, hutan dan alam ”menjawab” proses penistaan terhadap diri mereka oleh tangan rakus manusia dengan ”isyarat” bencana ; banjir dan tanah longsor, yang menelan korban manusia, harta benda juga menimbulkan efek penambahan angka kemiskinan serta kemorosotan ekonomi makro-mikro. Akan tetapi, pemangku kepemimpinan di negeri ini seperti tak bergeming atas kondisi hutan dan alam, juga isyarat bencana yang terjadi. Mereka terus saja memproduksi ke-tak-bijakan yang sarat dengan watak eksploitatif dan membuka jalan terhadap aksi-aksi deforestasi.

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (selanjutnya akan disebut PP No 2/2008), merupakan perwujudan dari ke-tak-bijakan pemerintah yang menegasikan etika dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan sebagai salah satu sektor utama yang harus dirawat dan dilestarikan. PP No 2/2008 dengan sangat telanjang menunjukkan kemana pemerintah yang berkuasa saat ini berpihak ; yaitu hanya kepada pihak pemodal dan pengusaha besar, juga pemerintah ini telah menyimpuhkan mandat rakyat yang dipercayakan kepada mereka kehadapan rejim kapitalisme global dengan kompensasi-kompensasi materi yang pada ujungnya menambah kesengsaraan rakyat dan destruksi lingkungan.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.