2008


JAMBI – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di Jambi terus saja memancing gejolak di kalangan petani. Kemarin (10/11) ratusan petani dari berbagai daerah di Provinsi Jambi berunjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Jambi.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka bergerak dari simpang tiga depan Unja Telanaipura. Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Jika tak dipenuhi, petani mengancam tak mau memilih alias golongan putih pada Pemilu 2009.

Para petani itu berasal dari sembilan kabupaten dalam Provinsi Jambi. Dari anak-anak, tua-muda, lelaki-perempuan, mereka bergerak rapi menuju Kantor DPRD Provinsi Jambi.

Tiga orator terlihat berdiri di atas speaker besar yang dibawa mobil pick-up warna hitam. “Petani siap menjadi golput pada Pemilu 2009 jika pemerintah tidak mau menaikkan harga TBS!” ujar Darto, aktivis Walhi, membakar massa kemarin siang.

Teriakan itu disambut yel-yel setuju dari ratusan petani. Bahkan petani sempat pula menimpali betapa kondisi saat ini amat menyulitkan mereka. “Merdeka!” teriak Darto. “Belum!” jawab petani serentak.

Sebagian pendemo kemarin tidak menganggap anjloknya harga TBS disebabkan krisis global. Itu semata dipicu kesemrawutan tata kelola perkebunan, mulai dari sektor penguasaan, kedaulatan, dan kemandirian petani sawit.
Itu terjadi, menurut mereka, karena kebijakan pemerintah yang tidak adil sehingga mengakibatkan monopoli perusahaan perkebunan skala besar.


Beberapa waktu yang lalu, petani sawit menjerit dengan harga sawit yang turun drastis. Hitung-hitungan ekonomis menyebutkan, sekilo sawit yang dihargai dengan harga yang sangat murah dan tidak cukup membeli permen, membuat petani menjerit. Bahkan harga sawit yang sangat murah membuat perencanaan kebutuhan rumah tangga petani menjadi terganggu bahkan sudah sampai tahap menghentikan seluruh perencanaan yang telah disusun lama oleh petani.

Data-data yang dimuat di berbagai media massa, sikap stress petani juga mengarah kepada gangguan kejiwaan petani, sehingga sudah sampai berobat ke Rumah Sakit Jiwa. Selain daripada itu, perencanaan petani untuk menyekolahkan putra/putri ke luar daerah menjadi terhenti. Praktis, setelah habis idul Fitri tahun ini, kepulangan putra/putri dalam rangka berlebaran ke kampung halaman di daerah masing-masing kemudian tidak dapat kembali ke tempat pendidikan.


Masyarakat Karang Mendapo vs PT.Krisna Duta Agroindo (Sinar Mas Group)
Pada Tanggal 10 September 2008 sekitar pukul 08.00 WIB masyarakat sebanyak ± 450 orang melakukan pendudukan lahan. Mobilisasi massa dengan menggunakan transportasi darat sekitar 5 truck dan 5 colt pickup melalui jalur lidung. Sesampai di lokasi masyarakat melakukan penahanan terhadap 2 truck yang sedang mengangkut TBS dari lahan milik masyarakat desa karang mendapo. Setelah melakukan penahanan terhadap truck yang mengangkut hasil buah sawit, masyarakat melanjutkan aksinya dengan melakukan panen raya di lokasi lahan masyarakat desa karang mendapo. Jumlah total panen sekitar 45 ton TBS selama 2 hari ini dan proses panen akan terus dilakukan masyarakat sampai terpanennya semua lahan yang di reklaiming. Selain itu, Walhi Jambi akan melaporkan PT. KDA dan Koperasi Tiga Serumpun atas penipuan luas lahan masyarakat yang tidak sesuai dengan temuan di lapangan kepada pihak kepolisian, dalam hasil pemetaan terdapat penggelpan lahan sekitar 400 Ha yang sebagiannya di kalim menjadi lahan inti milik PT. Krisna Duta Agroindo. Aksi reklaiming langsung didampingin oleh Walhi Jambi. 


DEPARTEMEN KEHUTANAN
SUMBER BENCANA EKOLOGIS DI PROPINSI JAMBI


Jambi adalah propinsi di Indonesia yang memiliki luas kurang lebih 5.100.000 Ha dimana sekitar 40% ( kurang lebih 2.428.315 Ha ) merupakan kawasan hutan yang terbentang dari Taman Nasional Kerinci Seblat di sebelah Barat sampai Taman Nasional Berbak disebelah Timur. Kawasan hutan itu berfungsi sebagai area tangkapan air (water chactment area) dan sebagai tempat hidup fauna dan flora langka seperti Harimau Sumatera, Gajah, Tapir, Raflesia Arnoldi, Amorpopalus Titanum, anggrek hutan, bunga kantung semar dan lain sebagainya. Hutan di Jambi berfungsi juga sebagai tempat hidup Orang Rimba dan tempat ribuan orang-orang Melayu Jambi menggantungkan hidupnya.



Oleh danie_rimba

1. Pengantar
Orang Rimba Bukit 12 adalah komunitas/masyarakat hukum adat yang tinggal secara semi nomaden di kawasan hutan Bukit 12 Propinsi Jambi.Orang Rimba disebut komunitas semi nomaden karena kebiasaannya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan Orang Rimba dari satu tempat ke tempat lainnya disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1.melangun, 2. menghindari musuh, dan 3. membuka ladang baru. Bagi orang yang belum tahu, melangun adalah tradisi Orang Rimba meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu apabila ada salah satu kerabat yang meninggal dunia.
Orang Rimba tinggal di pondok-pondok yang mereka sebut sesudungon yaitu bangunan sederhana yang terbuat dari kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal.


(Hari Air Sedunia 22 Maret 2008)

Air dan kehidupan tidak bisa terpisahkan. Membicarakan air berarti membicarakan kehidupan. Pernyataan itu harus tegas dan menjadi perhatian setiap kompnonen bangsa. 

Pernyataan ini sengaja disampaikan sebagai bentuk sikap Walhi Jambi. Sebagai sikap sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup, Walhi Jambi secara konsisten menyatakan bahwa persoalan air merupakan persoalan pengelolaan sumber daya. Banjir, kekeringan, penggundulan hutan, pencemaran dan berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam merupakan bentuk sikap pongah manusia didalam melihat alam. Manusia yang ditakdirkan sebagai pemimpin didunia dan mempunyai akal pikiran yang tidak terdapat didalam jenis ciptaan Tuhan lainnya, disatu sisi dapat menjadi perusak lingkungan. Kerusakan alam lebih cepat dan lebih berbahaya daripada daya dukung lingkungan dalam membenahi alam. Manusia juga dengan berbagai akal pikiran ternyata juga menjadi salah satu sebab dalam merusak alam. Manusia juga yang paling merasakan dampak langsung dari salah kelola sumber daya alam. 


”Ini adalah Wajah dari Rejim Eksploitasi dan Deforestasi yang Terpimpin”

Hutan Indonesia tak reda dirundung malang. Eksploitasi kawasan hutan terus saja terjadi. Walau kemudian, hutan dan alam ”menjawab” proses penistaan terhadap diri mereka oleh tangan rakus manusia dengan ”isyarat” bencana ; banjir dan tanah longsor, yang menelan korban manusia, harta benda juga menimbulkan efek penambahan angka kemiskinan serta kemorosotan ekonomi makro-mikro. Akan tetapi, pemangku kepemimpinan di negeri ini seperti tak bergeming atas kondisi hutan dan alam, juga isyarat bencana yang terjadi. Mereka terus saja memproduksi ke-tak-bijakan yang sarat dengan watak eksploitatif dan membuka jalan terhadap aksi-aksi deforestasi.

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (selanjutnya akan disebut PP No 2/2008), merupakan perwujudan dari ke-tak-bijakan pemerintah yang menegasikan etika dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan sebagai salah satu sektor utama yang harus dirawat dan dilestarikan. PP No 2/2008 dengan sangat telanjang menunjukkan kemana pemerintah yang berkuasa saat ini berpihak ; yaitu hanya kepada pihak pemodal dan pengusaha besar, juga pemerintah ini telah menyimpuhkan mandat rakyat yang dipercayakan kepada mereka kehadapan rejim kapitalisme global dengan kompensasi-kompensasi materi yang pada ujungnya menambah kesengsaraan rakyat dan destruksi lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Dalam peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Orang Rimba telah menjadi issu nasional. Issu tentang keberadaan Orang Rimba dalam konteks Taman Nasional Bukit Dua Belas telah menjadi issu yang secara klasik mempertentangkan tentang fungsi Taman Nasional Bukit Dua Belas dan fungsi Manusia didalam mengelola sumber daya alam. 

Lepas dari perdebatan tentang fungsi Taman Nasional Bukit Dua Belas dan fungsi manusia didalam mengelola sumber daya alam, peristiwa yang terjadi akhir-akhir membuktikan bahwa sudah saatnya fungsi Taman Nasional Bukit Dua Belas dan keberadaan Orang Rimba harus diletakkan dalam konteks yang seharusnya. 

Bahwa terhadap keberadaan orang rimba dalam komunitas di daerah sekitarTaman Nasional Bukit Tiga Belas merupakan dampak dari kebijakan Rencana Perluasan Pengelolaan Taman Nasional Tiga Belas (RPTNBP). Sebagai kebijakan dalam perluasan Taman Nasional, hakekat pengakuan keberadaan Orang Rimbatidak diakui oleh negara. Orang Rimba yang dijadikan obyek dari fungsi Taman Nasional tidak dapat diterima dan menjadi bagian dari hidup dari Hutan. 

Dalam PDLH hari ini, saya harus melaporkan perkembangan SHI sebagai amanat organisasi. Sikap ini selain dari amanat organisasi juga didasarkan agar Walhi Jambi berada dalam cita-citanya mewujudkan organisasi rakyat Didalam mandat PNLH Mataram, Walhi telah mengambil sikap sebagai organisasi yang mempersiapkan diri sebagai pemain politik . Sebagai pemain politik, peran yang dilakukan Walhi lebih tegas dalam mempersiapkan cita-cita Walhi . Langkah-langkah yang dilakukan lebih sistematis dan mempunyai alat ukur yang jelas terhadap sikap politik Walhi. Terlepas dari perdebatan tentang Sikap politik Walhi, secara organisasi Walhi telah menetapkan dan mengamanatkan seluruh komponen Walhi untuk bersikap dalam menentukan berpolitik. Sehingga terhadap pengingkaran sikap politik Walhi merupakan sikap pengingkaran secara organisasi. Dengan kata lain, bahwa sikap politik Walhi merupakan sikap organisasi yang merupakan perintah konstitusi Walhi. 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.