Latest Post

Khalisa Khalid (berdiri) saat memimpin konsolidasi kelompok perempuan di Jambi, Rabu (4/3/2020). Dalam konsolidasi itu keluar rekomendasi, yang salah satunya terkait pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan perempuan sebagai aktor ekonomi. (Liputan6.com / Gresi Plasmanto)

Setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women's Day). Bertepatan dengan itu, juga merefleksikan bahwa sampai sekarang masih banyak persoalan yang dialami oleh kelompok perempuan.

"Saya minta semua perempuan, ibu-ibu yang ada di sini mulai menyuarakan apa yang dirasakan (ketidakadilan), apa yang dialami perempuan di kampungnya," demikian yang pertama kali disampaikan Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Khalisa Khalid dihadapan puluhan perempuan.

Dalam sebuah agenda konsolidasi perempuan pejuang lingkungan dan sumber daya alam di Jambi, Rabu (4/3/2020), Khalisa mencoba mendoktrin para perempuan yang hadir mulai menyuarakan ketidakadilan gender yang dialami.

Misalnya kata Khalisa, ketika bicara kerusakan lingkungan hidup, dampak pembangunan yang serampangan, perempuan adalah kelompok rentan yang terdampak lebih besar. Karena, selama ini paradigma pengelolaan kekayaan alam telah menjauhkan peran perempuan.

Hal itu juga dibuktikan hampir dibanyak kesempatan. Kelompok perempuan kerap ditinggalkan dalam setiap rencana pembangunan, baik dari tingkat desa atau kampung hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan masih mengabaikan kelompok perempuan.

Sekarang sudah saatnya mempunyai inisiatif untuk membangun ruang hidup, alternatif ekonomi. Selain itu, perempuan juga harus berinisiatif menyampaikan pendapat dan meyakinkan pemerintah bahwa perempuan juga bisa menjadi aktor ekonomi.

"Kita kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), jadi harus ada bagian atau inisiatif perempuan untuk mengelolanya. Kalau ekonomi perempuan bisa berjalan, maka ini bisa menjadi proteksi untuk ketahanan ekonomi dan pangan," kata Khalisa.

Keadilan gender menurut Khalisa, harus menjadi bagian terintegrasi dalam perjuangan guna mewujudkan keadilan ekologis. Perempuan mempunyai peran yang strategis dalam berbagai bidang, termasuk ambil bagian dalam setiap kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan lingkungan hidup.
"Menyuarakan apa yang perempuan yang alami, saya contohkan apa yang dilakukan ibu-ibu Kendeng (menolak pabrik semen), meski kasus belum selesai dan hasilnya justru ketidakadilan. Bagaimana ibu-ibu Kendeng bisa terus berjuang hingga mendapatkan perhatian dari publik," kata Khalisa.

Dalam sebuah konsolidasi perempuan di Jambi tersebut, Khalisa meminta puluhan perempuan yang hadir supaya dapat memaparkan kondisi yang terjadi di kampungnya masing-masing, baik itu pembangunan, ekonomi atau perampasan hak.

Susilawati, salah seorang perempuan dari Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir dalam konsolidasi itu menyampaikan, bahwa perempuan di desanya telah kehilangan hak kelola atas tanahnya yang sekarang diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dia mengatakan, banyak perempuan di desanya yang kini hanya bekerja sebagai harian lepas di perusahaan setelah mereka tidak bisa menggarap lahan pertanian. Kondisi ini sudah terjadi belasan tahun.

"Sudah 15 tahun lamanya kami meminta hak kami dikembalikan, sudah mengadu kemana-kemana, dan sekarang harus kemana lagi kami mengadu," kata Susilawati.


Rekomendasi

Konsolidasi Perempuan Jambi
Sejumlah perempuan di Jambi usai berkonsolidasi, Rabu (4/3/2020) Dalam konsolidasi itu keluar sejumlah rekomendasi, salah satunya terkait pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan perempuan bisa menjadi aktor ekonomi. (Liputan6.com / Dok Walhi Jambi)

Ketidakadilan dan kesetaraan gender masih jauh dari harapan. Menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 8 (Asia Pasific) terkait kesenjangan gender global.

Sedangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pemberdayaan Gender 2019 menempatkan perempuan sebagai tenaga profesional dengan presentase diangka 35 hingga 55 persen.

Dalam sebuah konsolidasi perempuan pejuang lingkungan hidup dan SDA di Jambi tersebut, para perempuan menyatakan akan terus berjuang mengelola sumber daya alam dengan pengetahuan yang mereka miliki.

Mereka juga saling berdiskusi atas masalah yang mereka hadapi dan mengidentifikasi akar masalah, hingga akhirnya konsolidasi itu menelurkan sejumlah rekomendasi.

Rekomendasi dari hasil konsolidasi perempuan dari pedesaan yang digagas Walhi tersebut, di antaranya adalah mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di wilayah mereka.

Kemudian mereka meminta pemerintah untuk memulihkan alam yang rusak. Dan pemerintah segera mengakui serta melindungi wilayah kelola rakyat dan memfasilitasi dengan menguatkan ekonomi alternatif perempuan.

"Penguatan perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan hak-hak perempuan, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta wilayah kelola rakyat yang berkelanjutan."


Tantangan Kelola Rakyat Ditengah Omnibus Law Cipta Kerja


Direktur Eksekutif Nasional Walhi
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati saat memaparkan pentingnya wilayah kelola rakyat. (Liputan6.com / Gresi Plasmanto)
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya Walhi. Selain dianggap akan mendiskriminasi hak pekerja perempuan, RUU Cipta Kerja ini juga akan semakin mempercepat kerusakan ekologi dan mengancam wilayah kelola rakyat.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan, pemerintah masih terus disibukan dengan RUU Cipta Kerja, yang isinya tidak ada hubungan dengan penciptaan lapangan kerja. Dan justru menghilangkan pekerjaan rakyat yang sudah berproduksi.

Juga Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menurut Nur Hidayati, merupakan sebuah perangkat hukum yang dibuat pemerintah untuk memuluskan investasi skala besar dengan cara membabat regulasi yang ada sebelumnya dan membungkam suara kritis dari rakyat.

"Saya kira masih banyak lagi potensi alam kita yang harus dikelola dengan lebih optimal. Di depan mata ada jutaan model ekonomi, ada jutaan rakyat yang mau produksi, tapi tidak punya akses, 60 persen wilayah daratan dikuasai konsesi dan korporasi," kata Nur Hidayati dalam sebuah Acetival Wilayah Kelola Rakyat di Jambi.

Yaya, begitu Nur Hidayati disapa, mengatakan, ketimbang membuat kebijakan RUU Cipta Kerja, sebaiknya pemerintah memberikan asistensi untuk meningkatkan produksi rakyat hingga akses pasarnya. Terbukti dengan asistensi itu bisa meningkatkan produktifitas dan rakyat mendapatkan harga jual yang lebih baik.

"Asistensi yang seharusnya dilakukan, misalnya soal akses pasar, kita tahu selama ini akses pasar dikuasi kartel, jadi ketika rakyat tidak punya bekingan, maka tidak bisa mengakses pasar, pecuma juga," katanya menjelaskan.

Sudah saatnya komponen masyarakat sipil, termasuk media untuk turut menyuarakan ekonomi rakyat yang telah berhasil. "Kalau enggak terus disuarakan, maka kita akan semakin sulit menandingi wacana pemerintah dari rencana investasi besar itu," kata Nur Hidayati.

Sumber : liputan6.com

KWT Dampingan Walhi Manfaatkan Lidi Sawit dan Bambu Menjadi Kerajinan yang Bernilai


Dalam kondisi sumber daya alam melimpah dan tumbuh suburnya budaya instan, melihat berkah dari alam dan memanfaatkannya adalah kemampuan yang luar biasa.
Seperti kelompok tani dampingan Walhi yang memanfaatkan lidi kelapa sawit dan bambu untuk dimanfaatkan kembali.

Lidi kelapa sawit tak banyak dilihat manfaatnya. Namun, Kelompok Wanita Tani (KWT) Sako Indah, melihat potensi ini. KWT Sako Indah berlokasi di Desa Baung, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun.

Yanti, anggota KWT Sako indah mengatakan, tidak ada yang punya lahan sawit khusus di desa mereka, namun ada yang menanam sawit di pinggiran sungai. Sawit-sawit itu lah yang kemudian lidinya dimanfaatkan.


Ibu-ibu dalam kelompok tani membagi diri dalam empat kelompok.
04032020_Kerajinan dari KWT bimbingan Walhi Jambi
04032020_Kerajinan dari KWT bimbingan Walhi Jambi (Tribunjambi.com/Jaka HB)
"Ada yang guntung atau membersihkan, ada yang membuat polanya dan ada juga yang menganyamnya," ungkap Yanti, Rabu (4/3/2020).

KWT Sako Indah punya empat jenis produk. Ada piring kecil, piring besar, tempat air minum kemasan dan tempat buah yang ukurannya paling besar.

"Kalau piring itu selusinnya Rp 80 ribu. Tempat air minum Rp 50 ribu dan tempat buah Rp 30 ribu," bebernya.

Bahkan peminat produk ini cukup banyak.

"Ada dari Kerinci, Bangko dan Jambi. Biasanya untuk kebutuhan katering," bilang Yanti.
Menurut Yanti, jarak tempat mengambil lidi dari tempat mereka cukup jauh. Sebab mereka tidak ada yang bertani sawit secara besar-besaran.

Selain KWT Sako Indah, ada pula KWT Kunyit Serumpun  yang juga dari Kecamatan Batang Asai. Bedanya, KWT ini memroduksi produk alam berbahan dasar bambu.

Rohana, Ketua Kelompok Kunyit Serumpun mengatakan, pihaknya membuat produk berbahan dasar bambu, seperti tampi beras, pinggan atau piring kecil, ambung (untuk mengkat kayu bakar), sarau untuk menangkap ikan dan tempat air minum kemasan.

"Ambung bisa angkut kayu sampai 25 kg," katanya.

Menurut Rohana, setiap bulannya ada 10 sampai 15 produk yang terjual. Sedangkan proses pembuatannya cukup sulit di awal.

"Tempatnya cukup jauh dan pohonnyakan berduri itu. Harus bersihkan durinya dulu," ungkap Rohana.

Dua KWT ini merupakan sebagian dari 11 pengisi stand di acara Acetival Wilayah Kelola Rakyat Walhi Jambi yang diselenggarakan di pelataran parkir Hotel Golden Harvest.

Dalam acara ini, Walhi menghadirkan panganan lokal petani Jambi dan beberapa pegiat budaya dan seni di Jambi.

Acara ini diselenggarakan Walhi Jambi selama dua hari dari tanggal 3 hingga 4 Maret 2020, yang juga diiringi acara lainnya.

KWT Dampingan Walhi Manfaatkan Lidi Sawit dan Bambu Menjadi Kerajinan yang Bernilai  (Tribunjambi.com/Jaka HB)

Khalisah
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Jambi kembali mengadakan kegiatan workshop, Rabu (4/3/2020) yang mengangkat isu perempuan. Walhi menghadirkan Khalisah Khalid, Koordinator Dispolitik Walhi Nasional menjadi narasumber.
Dalam Work Shop ini,  Khalisah mengatakan bahwa perempuan saat ini memiliki andil dalam ekonomi pembangunan. Termasuk perempuan-perempuan saat ini mengalami kondisi yang sama dalam mengembangkan usaha seperti sumber daya alam. "Situasi perempuan dan sumber daya alam yang dihadapi seluruh perempuan sebenarnya nyaris sama di seluruh wilayah", ujarnya.
Khalisah menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki inisiatif dalam perjuangan membangun ekonomi perempuan seperti pengolahan kerajinan yang diperoleh dari alam. "Kerajinan produk produk dari kayu kemudian juga ada pengolahan jahe. Nah itu harus dilihat sebagai perjuangan mereka", tambahnya.
Perkembangan ekonomi perempuan dijelaskan oleh Khalisah perlu mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Terutama dalam bentuk perizinan. Khalisah juga menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dari perempuan lebih berkelanjutan. "Lebih berapa kelanjutan secara lingkungan misalnya contohnya produk yang dikelola melalui kayu. Itu sebenarnya dalam konteks lingkungan itu menjaga hutan", ujarnya.Khalisah sangat meyakini bahwa ekonomi yang dibangun oleh perempuan lebih berkelanjutan. (sap)
Sumber : jamberita.com

Tingkatkan Potensi UMKM, Ini yang Dilakukan Walhi Jambi di Hotel Golden Harvest


Guna meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi, Walhi Provinsi Jambi menggelar wilayah kelola rakyat masyarakat di Provinsi Jambi. Berbagai rangkaian kegiatan digelar selama dua hari yakni 3-4 Maret, di Hotel Golden Harvest Jambi.

Kegiatan yang digelar diantaranya pameran stand dari perwakilan UMKM dari seluruh Provinsi Jambi dan komunitas dampingan Walhi, dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat.

Ada juga workshop wilayah kelola rakyat yang membahas masalah potensi UMKM yang dihadiri langsung oleh kementrian UKM Republik Indonesia, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Direktur Walhi Pusat.

Dari pantauan Tribunjambi.com stand yang ada di halaman Hotel Golden Harvest tampak menyediakan berbagai potensi UMKM desa. Di antaranya seperti produk lokal, kopi, teh, gelang, tas, dan lainnya.

Dikatakan Rudiansyah Direktur Eksekutif Walhi Jambi bahwa ada dua tujuan rangkaian kegiatan yang digelar oleh Walhi Jambi. Di antaranya meminta dukungan untuk perlindungan wilayah kelola rakyat dan dukungan para pihak mempertahankan potensi alam di Jambi.

“Sehingga masyarakat tidak hanya bergantung dengan industri yang ada di Jambi. Melainkan mampu mendongkrak ekonomi dengan membuat UMKM yang kita dukung untuk terus dipasarkan,” sebutnya.

Menurut Rudiansyah berbagai kegiatan juga digelar dalam dua hari ini. Di antaranya talkshow tentang kegiatan ekonomi perempuan bersama perempuan yang sudah aktif dalam meningkatkan UMKM di Jambi.

“Kita berbagi dan konsolidasi tentang penguatan kapasitas kelompok perempuan yang ada di Provinsi Jambi,” pungkasnya. (Rohmayana)



 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mengadakan Festival Wilayah kelola Rakyat. Festival ini merupakan kegiatan besar yang diadakan Walhi Jambi.
Rangkaian kegiatannya adalah berupa event Workshop wilayah kelolarakyat yang didalamnya nanti mengundang narasumber dari Kementerian Koperasi UKM RI, Dinas Kehutanan provinsi Jambi, praktisi akademisi dan dari Walhi.
Rudiansyah Direktur Eksekutif daerah Walhi Jambi menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk upaya untuk memperoleh dukungan terhadap wilayah kelolarakyat di Provinsi Jambi. "Kenapa ini penting dilakukan adalah aspek keberlanjutan dan aspek kearifan lokal yang telah terjadi di masyarakat dalam pengembangan potensi yang telah dilakukan menjadi modal utama dalam proses menjaga keberlanjutan lingkungan yang ada di masyarakat", ujarnya. (3/3/2020)
Selain dari workshop Walhi Jambi juga mengadakan pameran yang menampilkan produk dari beberapa komunitas penggiat lingkungan dan juga dari organisasi masyarakat. Yang semuanya merupakan murni hasil dari sumber daya alam atau komoditas yang ada di desa.
Selanjutnya Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nurhidayati menjelaskan bahwa wilayah kelolarakyat merupakan konsep tanding yang diajukan oleh Walhi untuk mengubah pembangunan di Indonesia. "Jadi kalau di masa lalu itu pembangunan di tumpukan kepada industri-industri besar padat modal yang utama modal asing, Kami ingin sebenarnya dalam wilayah kelola kelola rakyat ini memunculkan rakyat sebagai aktor utama", ujarnya. (sap)
Sumber : jamberita

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.