Latest Post

Hari Seribu Pohon, Setiap Bulan 200 Hektar Hutan Jambi Alami Pemusnahan
JAMBI – Memperingati Hari Seribu Pohon Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi kembali mengingatkan bahwa setiap bulannya hutan Jambi ini terus mengalami pemusnahan, baik yang disengaja maupun musibah alam.
Seperti yang disampaikan Rudiansyah, selaku Direktur Eksekutif WALHI Jambi pada Kamis kemarin (09/01/2020) yang menyebut setiap bulan, itu terjadi sekitar 200 hektar lahan hutan Jambi mengalami pemusnahan.
“Baik di porestasi langsung, maupun tidak langsung akibat dari bencana ekologis.” Kata Rudiansyah.
Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, Komunitas maupun Pemerintah untuk melakukan upaya, dan menyerukan penanaman pohon itu sebanyak mungkin.
“Karena apa, pemanasan global atau perubahan iklim itu adalah nyata. Jadi itu bukan khayalan atau fiktif belaka, tapi itu nyata. Jadi bagaimana caranya kita melakukan upaya yang nyata ini, untuk bagaimana melakukan penghijauan kembali di wilayah yang sangat kritis dan wilayah yang harus dilindungi.” Jelasnya. (Nrs)


KBRN,Jambi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mendesak jasa keuangan khususnya perbankan tidak mengucurkan bantuan permodalan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kejahatan lingkungan di Provinsi Jambi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Jambi Rudiansyah dalam diskusi bertajuk Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan Potret Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2019 yang berlangsung di salah satu cafe di Kota Jambi hari ini.

Menurutnya, potret kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jambi pada tahun lalu menunjukkan, terjadi bencana ekologi berupa kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan dampak luar biasa merugikan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karhutla yang terjadi , dan selalu berulang setiap tahun tersebut diindikasikan melibatkan sejumlah perusahaan di Jambi. Ironisnya , ungkap Rudiansyah, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi bahkan terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan masih belum tegas.  Bahkan sejumlah perusahaan masih mendapat kucuran bantuan permodalan dari perbankan. Oleh sebab itu Rudiansyah mendesak agar jasa keuangan khususnya perbankan tidak mengucurkan bantuan permodalan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kejahatan lingkungan di Provinsi Jambi. " Perbankan jangan lagi memberikan bantuan permodalan pada perusahaan yang terkait Karhutla. Karena kita lihat ada beberapa perusahaan di Jambi yang areal konsesinya terbakar pada 2015 dan 2019, ternyata mendapat kredit dan bank," ujar Rudiansyah, Kamis (9/1/2020).
Ditambahkannya, perusahaan yang terindikasi tersangkut kasus kebakaran hutan ataupun lahan, seharusnya pembiayaannya oleh perbankan harus direvisi bahkan dihentikan.

Senada dengan Rudiansyah,  Direktur Eksekutif Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Edi Sutrisno membeberkan, dari hasil investigasi yang dilakukan,  secara nasional, termasuk Jambi banyak perusahaan-perusahaan yang terindikasi tersangkut dalam kebakaran hutan dan lahan mendapat kucuran dana dari perbankan untuk operasional dan investasi perusahaan.  Dari 10 besar perbankan yang mengucurkan bantuan permodalan terhadap perusahaan tersebut, ironisnya urutan paling atas merupakan sebuah bank  yang berstatus BUMN. " Dari 10 besar bank yang memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan itu, peringkat pertama justru  sebuah bank BUMN. Inikan lucu, disatu sisi pemerintah gencar mendorong jangan ada Karhutla, ini justru bank yang BUMN malah memberikan kredit pada perusahaan yang terkait Karhutla," ujar Edi Sutrisno. " Perusahaan yang seperti itu, kreditnya harus direvisi, atau dihentikan," ungkapnya.
Sumber : rri.co.id


Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

JAMBI,Upaya memberantas pembalakan liar dalam hutan negara di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan terganjal selama bertahun-tahun. Sebabnya, belum ada penegakan hukum yang terpadu dan maksimal.

Direktur Walhi Jambi Rudiansyah mengatakan aparat penegak hukum berjalan sendiri-sendiri dan setengah hati dalam memberantas. Pada sebagian besar operasi hanya menjaring para pekerja balak, tidak sampai menangkap para dalangnya. Padahal, lanjut Rudi, merekalah yang meraup untung besar di balik praktik liar tersebut.

“Penanganannya tidak tuntas dari hulu ke hilir. Pekerja kayu ditangkap, tetapi para penampung dan pemilik industri pengolahan yang menerima kayu-kayu ilegal tetap leluasa beroperasi,” ujarnya, Senin (7/10/2019).

Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

Pekan lalu, lebih dari 3.000 meter kubik kayu ilegal ditemukan dalam kawasan hutan gambut terbakar di wilayah Sungai Gelam, yang merupakan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin, Provinsi Jambi dan Sumsel. Dalam operasi, tiga pekerja kayu ditangkap, 6 lainnya melarikan diri.

"Penanganannya tidak tuntas dari hulu ke hilir." (Rudiansyah)

Di lokasi itu, jalur penebangan kayu liar mencapai sepanjang 6 kilometer lebih. Jalurnya pun bercabang-cabang.

Di sepanjang jalur, tampak ribuan kayu olahan dan kayu bulan berdiameter hingga 50 centimeter siap dilansir pembalak keluar hutan.

Tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan mendapati maraknya aktivitas pembalakan liar di dekat lokasi kebakaran hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (2/10/2019). Aparat menangkap 3 pekerja kayu, sedangkan 6 lainnya lari dalam operasi di lokasi. Satgas mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas praktik liar yang mengancam kebakaran hutan. (Kompas)

Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi membawa tiga pekerja balak di dekat lokasi kebakaran. Para pekerja yang berinisial SS (39), F (17), dan G (45) itu langsung diterbangkan dalam heli patroli karhutla untuk ditahan di Kota Jambi.

Namun, dalam proses pemeriksaan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan F dilepaskan dengan alasan pelaku masih di bawah umur. “Sehingga akhirnya hanya 2 pelaku yang kami tetapkan tersangka,” jelasnya.

Bestari menyatakan masih fokus menyelesaikan kasus 2 pelaku di atas. Penyidikan belum dapat diperluas mengungkap dan mengejar para auktor di balik pembalakan liar itu. “Kami masih kejar yang ini dulu,” katanya.

Pantauan udara di atas hutan yang menjadi lokasi pembalakan liar itu, terlihat  kebakaran yang sangat luas.  Terpantau pula oleh citra Landsat TM 8 wilayahnya mencakup dua konsesi hutan produksi dan hutan produksi terbatas beralas hak pengusahaan hutan (HPH) di wilayah Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

“Saking luasnya kebakaran itu membentang dari timur ke barat seluas 27 kilometer, dari utara ke selatan membara seluas 37 km,” ujar Sukmareni, Asisten Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Sumber : Kompas

Kebakaran hutan dan lahan. Foto: ist
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi sejak 4 bulan terakhir menimbulkan dampak yang cukup parah.
Jambi ditutupi kabut asap dalam waktu yang cukup lama. Indeks Standar Pencemeran Udara (ISPU) di Jambi sendiri sempat mencapai kategori berbahaya.
Sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Karhutla di Jambi. Sejumlah perusahaan juga disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena dianggap tidak bisa mengatasi kebakaran di lahan mereka.
Mengenai persoalan ini, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Rudiansyah mengatakan kalau dalam hal tersangka individu, penegak hukum harus membuka secara jelas siapa pelaku.
Karena menurut dia, ketika yang disebut sebagai pelaku adalah masyarakat, maka masyarakat tradisional lah yang dianggap sebagai pelaku.
“Jangan menjustifikasi kalau itu masyarakat tradisional Jambi. Kalau masyarakat tradisional (membuka lahan) mereka punya cara khusus,” kata Rudiansyah, Senin (7/10).
Masyarakat tradisional mengenal tradisi merun. Tradisi ini merupakan metode pembukaan lahan oleh masyarakat tradisional dengan cara membakar.
Namun, tidak hanya sekedar membakar, ada tata cara dan waktu bagaimana dan kapan lahan itu dapat dibuka dengan cara membakar.
Kata Rudiansyah, dalam pola merun, sebelum dilakukan pembakaran mereka berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan pemilik lahan yang sepadan dengan mereka. Dan sebelum melakukan pembakaran mereka sudah menyiapkan alat pemadaman agar api tidak membesar tak terkendali.
“Belukar dan pohon ditebang, lalu ditumpuk. Kemudian dibakar pertumpukan sehingga apinya tidak melebar kemana-mana. Mereka juga membuat sekat bakar untuk menjaga api. Jadi nggak akan menyebabkan kebakaran meluas,” kata Rudiansyah menambahkan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok Orang Rimba, imbuh Rudiansyah. Metode yang hampir sama dengan nama yang mungkin berbeda.
“Jadi penegak hukum (polisi) harus membuka secara gamblang siapa pelakunya, masyarakat tradisional Jambi apa bukan. Jangan menjustifikasi kalau itu dilakukan masyarakat tradisional Jambi,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda dengan Rudiansyah, Direktur Warsi Rudi Syaf juga mengatakan jika proses membuka lahan yang dilakukan masyarakat tradisional tidak akan menyebabkan kebakaran yang meluas. Karena dalam prosesnya mereka menaati aturan-aturan yang ada.
Masyarakat tradisional, imbuhnya, bukan membuka hutan. Lahan yang dibuka oleh masyarakat tradisional umumnya adalah lahan sesap. Lahan yang memang sudah lama dibiarkan tidak diolah ataupun lahan cadangan kalau ada keluarga baru yang akan membuka ladang baru.
“Umumnya bukan hutan, walaupun bentuknya seperti hutan tapi masih hutan sekunder sedang,” kata Rudi Syaf.
Sama halnya dengan Rudiansyah, Rudi Syaf menyebutkan juka dalam masyarakat tradisional ada yang namanya tradisi merun. Pola merun itu dilakukan di lahan seluas 2 hektare, karena kemampuan petani tidak mampu membukan lahan yang luas.
Dalam pola merun, kata Rudi, masyarkat memilih waktu yang tepat. Tidak sembarang waktu. Pembukaan lahan dengan merun dilakukan masyarakat menjelang musim hujan.
Dan saat melakukan pembakaran, masyarakat akan menjaga api agar tidak melebar. Mereka memastikan yang terbakar hanya tumpukan-tumpukan kayu yang sudah dipisah-pisah oleh mereka.
“Relatif pola yang kayak gitu tidak merambat apinya kemana-mana,” kata Rudi.
Untuk kebakaran yang terjadi beberapa waktu kebelakang, kata Rudi, pelaku membuka lahan mereka yang tidak besar, namun apinya merambat kemana-mana. Dan melihat waktu terjadinya kebakaran hutan, sangat kecil kemungkinan itu dilakukan oleh petani tradisional.
“Itukan (kebakaran) mulainya akhir Juni. kalau untuk petani tradisional belum masanya. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan kepolisian, relatif dari namanya saja bukan petani tradisional jambi. Kalau dilihat dari namanya ya. Dari pengamatan kami di lapangan, sebagian besar bukan petani tradisional,” kata Rudi.
Sementara pola orang rimba atau dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) dalam membuka lahan juga sama dengan petani tradisional.
“Cuma kalau orang rimba waktu dia membakar itu melakukan ritual. Sesuai kepercayaan mereka. Kalau orang melayu tidak ada ritualnya, tapi polanya sama," ujarnya.
Orang rimba kata Rudi, saat membakar mereka membacakan mantra-mantra sambil mengelilingi api agar api itu tidak melebar kemana-mana. Dan tidak memungkinkan itu menjadi penyebab kebakaran akhir-akhir ini.
Menurut dia, dalam bencana kebakaran ini ada campur tangan individu pemilik modal besar. Sehingga dalam penegakan hukum, harus dikejar sampai ke pemilik modal.
“Harusnya di tingkat pengadilan dilanjutkan, kalau ada nama baru ya diproses, dan dikejar lagi,” kata Rudi. (yovy)
Sumber : kumparan.com

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.