Latest Post



WALHI Jambi merupakan organisi masyarakat sipil yang berdiri pada tanggal 18 Agustus 1998, sejak berdirinya organisasi ini terus melakukan advokasi dan kampanye terhadap penyelamatan sumber daya alam, lingkungan dan memperjuangkan hak azazi manusia.

Dalam tantangan mengahadapi sebuah sistem dan kebijakan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, kerja-kerja yang dilakukan oleh WALHI Jambi tidakla muda, makan penting sebuah tujuan dalam kerja advokasi adalah ingin melakukan sebuah perubahan dan strategi baik dalam tingkatan organisasi maupun program.

Saat ini WALHI Jambi beranggotakan dari kelompok pencita alam dan organisasi masyarakat sipil, jumlah anggota WALHI Jambi saat ini berjumlah 11 anggota lembaga yaitu OPPA GBC, Gitasada, Himapastik, KPKA Rimba Negeri, YKR, LTB, Perkumpulan Hijau, Walestra, G-cinDe, Inspera dan Beranda Perempuan.

Pada tahun 2017 WALHI Jambi melaksanakan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VI, PDLH merupakan suatu forum pengambil keputusan tertinggi di daerah yang dilakukan 4 (empat) tahun sekali, PDLH merupakan suatu forum yang sudah tertuang dan di atur dalam STATUTA WALHI, salah satu hasil pertemuan tersebut selain memilih fungsionaris periode 2017-2021 dan juga menghasilkan mandat organisasi.



Dengan telah disahkannya Kerangka Logis Program (KLOP) 2017-2021 dan Rencana Kerja Tahunan (REKAT) 2018-2019 melalui Rapat Pleno Dewan Daerah, maka terdapat turunan Aktifitas kegiatan yang akan menjawab Output dari KLOP yang sudah di sepakati bersama oleh anggota lembaga WALHI Jambi.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan,"Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan evaluasi  kerja-kerja ED WALHI Jambi dan membuat perencanaan program serta keuangan untuk 1 Tahun ke depan pada  tahun 2019, serta mengkonsolidasikan masalah, hambatan dan tantangan dalam kerja-kerja di ED WALHI Jambi".




Dalam statuta WALHI pada pasal 35 tentang Rapat Kerja Perencanaan Eksekutif Daerah (RKPED), ayat 3 berbunyi tentang Rapat Kerja Perencanaan Eksekutif Daerah adalah Rapat Kerja yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk evaluasi dan perencanaan program serta keuangan.

Dari penjelasan diatas makan Eksekutif Daerah WALHI Jambi wajib melakukan Rapat Kerja Perencanaan Eksekutif Daerah untuk menghasilkan Rencana kerja tahunan yang akan disahkan dan konsultasikan dalam Rapat Pleno Dewan Daerah (RPDD).



Diproduksi Oleh

ED WALHI Jambi, 2019


Sikap Uni Eropa untuk melakukan pengurangan penggunaan minyak kelapa sawit, memunculkan cerita baru. Cerita tersebut dimulai pernyataan dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengancam akan keluar dari kesepakatan paris apabila Uni Eropa tetap melanjutkan pengurangan minyak kelapa sawit.

Pernyataan tersebut kemudian dianggap oleh banyak aktivis lingkungan sebagai pernyataan yang kontroversi dan tidak profesional. Dalam konteks  kontroversinya, sikap tersebut bertentangan dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, terkait dengan salah satu kesepakatan paris agreement yang sudah diratifikasi melalui UU No 16 Tahun 2016, untuk berupaya menekan ambang batas suhu bumi hingga 1,5 derajat celcius.

Dalam konteks ketidak profesionalannya, Luhut BP tidak memiliki kapasitas, baik dalam hal mengeluarkan statemen maupun memutuskan terkait hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan, Presiden Indonesia yang memiliki kewenangan kebijakan politik tertinggi, belum mampu memelihara sikap mentrinya [Luhut BP] untuk bersikap lebih professional dan bertanggung  jawab sesuai dengan porsinya.

Selain pernyataan Luhut BP tersebut menimbulkan kontroversi dan tidak professional, para aktivis penggiat  lingkungan juga, akan mengkawatirkan jika pernyataan tersebut benar-benar direalisasikan. Karena hal tersebut akan berdampak langsung kepada hilangnya pegangan masyarakat untuk menekan pemerintah terkait dengan komitmen perubahan iklim.

Sikap yang dikeluarkan oleh Luhut BP, terkesan masih beraroma kepentingan dunia usaha, khususnya dalam kepentingan untuk melanggengkan jelajah rantai pasar industry sawit. Karena untuk sampai ditahun 2018 saja, kapasitas produksi minyak sawit Indonesia sudah tembus pada angga 10,41 juta ton.

Angka tersebut membuktikan kepada kita, bahwa satu sisi Indonesia masih bercokol sebagai Negara terproduktif dalam hal memproduksi minyak sawit dan sisi lainnya, para pelaku industry sawit masih membutuhkan ekspansi wilayah pasar baru dan mempertahankan wilayah pasar lama.

Upaya yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah untuk memastikan keberlanjutan rantai pasar industry minyak sawit, tidak berbanding lurus dengan upaya untuk memastikan praktek tata kelola industry kelapa sawit yang adil dan lestari ditingkat tapak [lokasi sekitar perkebunan Kelapa sawit].

Di Provinsi Jambi, kebijakan industry perkebunan kelapa sawit bukan hanya menjadi kepentingan para pengusaha dibidangnya saja, namun selain itu juga sudah menjadi roh arah pembangunan yang telah dimasukan dalam satu prasyarat mutlak bagi upaya untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi  di Provinsi Jambi.

Dari data yang berhasil dihimpun oleh WALHI Jambi ditahun 2018, Pemerintah Jambi telah mengeluarkan izin perkebunan sawit seluas 1.368.000 hektar  yang telah dikeluarkan kepada 186 perusahaan, dengan rincian 1.368.000 hektar izin lokasi, 248.000 hektar HGU dan 962.000 hektar IUP.

Kebijakan perluasan pembangunan industry perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, melaju begitu cepat seiring dengan mitos yang digembar-gemborkan oleh Pemerintah, bahwa pembangunannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Mauro Jambi, dari luas 3000 hektar yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Puri Hijau Lestari [PT. PHL] dan tidak kurang dari 400 hektarnya diplasmakan kepada masyarakat, sampai saat ini lebih dari 21 tahun  masyarakat terus terjebak dalam lingkaran hutang plasma.

Selain skema hutang yang saat ini menjerat masyarakat dalam bisnis industry kelapa sawit di Desa Sungai Bungur, juga terjadi kerusakan ekositem rawa gambut diwilayah kesatuan hidrologi gambut [KHG] sungai Batanghari sungai kumpeh, di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Mauro Jambi.

KHG sungai Batanghari sungai kumpeh yang menjadi salah satu wilayah prioritas perlindungan, saat ini kondisinya sudah mengalami kerusakan pada tingkat yang harus segera dipulihkan akibat eksploitasi industry perkebunan kelapa sawit PT. Erasakti Wira Forestama [PT. EWF].

Aktifitas yang dilakukan oleh PT. EWF juga menimbulkan bencana dan ilklim banjir yang tak menentu akibat tata kelola [pembangunan tanggul PT. EWF] dan merusak system tata produksi pertanian masyarakat sekitar. Sehingga hal tersebut berdampak langsung pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk melakukan aktifitas pertanian secara normal.

Dalam hal kriminalisasi, sejak tahun 2007, setidaknya ada 1.373 hektar lahan Desa Sogo, Kelurahan tanjung dan Desa Kumpeh yang sampai saat ini masih dalam penguasaan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit [PT. BBS].

Seperti ingin menambah fakta keburukan tentang kebijakan pembangunan industry kelapa sawit, aliran dana gelap industry kelapa sawit yang marak terjadi saat ini, membuktikan bahwa, sector industry perkebunan kelapa sawit belum siap untuk menjadi satu instrument produk kebijakan pembangunan yang bisa memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bagi Negara Indonesia dan rakyatanya. selesai




Pendapatan masyarakat di dua wilayah Desa Pemayungan dan Dusun Simerantihan memang berbeda, di Desa Pemayungan rata – rata rumah tangga sudah bisa mengelola keuangan dan mencukupi kebutuhan sehari – hari dengan bekerja sebagai petani karet dan juga memanfaatkan lahan untuk ditanami dengan tanaman sayur dan kebutuhan lainnya, ibu – ibu di Desa Pemayungan juga ada yang berprofesi sebagai Guru honorer atau staff Desa, dan juga sebagai pedagang, baik warung atau pedagang pasar yang seminggu sekali di Desa Pemayungan. Sangat berbeda dengan ibu – ibu di Dusun Simerantihan, mereka juga berprofesi sebagai petani akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, hanya membantu peran suami ketika membuka ladang  atau menyadap karet, dan belum mengenal pola pemanfaatan pekarangan untuk ditanami sayur apalagi menjadi pedagang atau staff di kantor Desa. 

Abdullah, selaku Manager Kampanye dan Penguatan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan tujuan kegiatan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengenal bagaimana pola dan cara pengelolaan keuangan dalam rumah tangga yang ada di Desa Pemayungan dan Dusun Simerantihan juga menjelaskan bagaimana koperasi berperan sebagai wadah yang akan membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

Tingkat pendapatan yang tidak menentu tentunya juga harus disiasati oleh ibu – ibu di Dusun Simerantihan, keadaan ekonomi yag tidak menentu juga menjadi penyebab banyak dari anak – anak usia sekolah yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan mereka, rata – rata hanya sebatas sekolah dasar dan cukup tahu tulis dan baca.
Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah dengan membentuk unit – unit produksi, baik sayur mayur atau hasil hutan bukan kayu, tentunya dengan didukung oleh pemasaran dan lembaga yang akan mewadahinya, koperasi sebagai salah satu lembaga yang diharapkan bisa menjadi wadah bagi distribusi dan peningkatan perekonomian masyarakat sudah seharusnya dihadirkan di tengah masyarakat, baik di Dusun Simerantihan juga di Desa Pemayungan.


"Terbentuknya wadah di dua wilayah yang akan membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan membantu pengeloaan keuangan,  serta bertambahnya sumber – sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari adalah hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini" terang Abdullah.



Berbagai cara dan pola untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga tentunya diharapkan bisa menjadi contoh dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat, hal ini tentunya sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam proses advokasi di dua wilayah yang sedang berkonflik dengab PT. ALam Bukit Tigapuluh.
Pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga dan koperasi yang menaungi tentunya juga akan menjadi bukti bahwa masyarakat bisa dan mampu mandiri, tanpa memanfaatkan pendanaan dari perusahaan yang bisa saja muncul kapan saja, tentunya dengan tujuan untuk memuluskan perizinan perusahaan dan sebagai resolusi konflik versi perusahaan.





Di Indonesia, seperti halnya di mayoritas negara berkembang lainnya, tingkat kesenjangan gender masih tinggi. Perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat system budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat Indonesiaantara lain keterbatasan pendidikan, hak atas informasi, ruang politik dan pengambilan ruang keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari rumah, komunitas hingga ranah publik yang lebih luas. Kesenjangan semakin kuat akibat relasi kuasa yang timpang dan menempatkan laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya alam seperti tanah, property dan sumber daya lainnya.

Berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan direduksi dan bahkan dihilangkan dalam kurun waktu yang panjang. Revolusi hijau telah menjauhkan perempuan dari kekayaan alamnya, berganti dengan pengetahuan “modern”. Hampir tidak ada yang membantah, bahwa ketika bicara kerusakan lingkungan hidup dan dampak pembangunan, perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak lebih besar, salah satunya disebabkan karena peran dan fungsi perempuan yang spesifik. Dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti CEDAW, telah mengakui hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya. Namun dalam implementasinya, hampir semuanya diabaikan oleh negara. Paradigma pengelolaan kekayaan alam kita menjauhkan perempuan, hampir di banyak kesempatan, perempuan ditinggalkan dalam rencana pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Salah satu dampak dari paradigma pembangunan yang patriarkal adalam kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan, termasuk di dalamnya pemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan, yang lahir dari ketimpangan atas penguasaan dan pengelolaan kekayaan hutan. 

Ibu Rohana dari Sarolangun, sedang menceritakan kondisi Desa-nya kepada peserta kegiatan

Padahal, hampir tidak ada yang mengingkari bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya mengelola sumber daya hutan. Filosofi bumi adalah ibu, hampir sebagian besar menjadi pegangan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, menandakan bahwa keterikatan perempuan atas hutan, tanah, air dan alamnya begitu besar. Bagi perempuan yang selama ini hidup di dalam atau sekitar hutan, hutan bukan sekedar pepohonan, tetapi hutan adalah sumber kehidupan, hutan sumber pangan dan sekaligus sumber obat-obatan yang selama ini menjadi tumpuan perempuan dalam hampir seluruh aspek kehidupannya.

Rudiansyah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan," tujuan kegiatan ini adalah memperkuat nilai dan kerja-kerja keadilan gender dalam langgam gerakan advokasi WALHI serta mengkonsolidasikan gerakan perempuan pejuang lingkungan hidup dalam mendorong agenda yang berkeadilan gender".

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menegaskan bahwa keadilan gender menjadi bagian yang terintegrasi dalam perjuangan dan advokasi untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial di Indonesia menyadari begitu besarnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memiliki peran yang strategis dalam keluarga, memperkuat komunitas, membangun dan memperkuat organisasi, serta mengambil bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa, dalam ranah politik salah satunya dengan tujuan agar kebijakan negara berpihak kepada lingkungan hidup dan perempuan, dari tingkat desa hingga kebijakan nasional.

"Dalam agenda kegiatan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mendokumentasikan inisiatif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan hidup merupakan tujuan di adakannya kegiatan ini" terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.

Untuk memperkuat kerja-kerja keadilan gender dan keadilan ekologis, WALHI menggagas temu nasional perempuan pejuang lingkungan hidup, yang diharapkan menjadi sebuah momentum dan wadah untuk merumuskan agenda politik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, serta sekaligus mengkonsolidasikan aktivis WALHI yang selama ini bekerja mendorong keadilan gender dalam perjuangan WALHI bersama dengan komunitas pejuang lingkungan hidup di Indonesia.


Siaran Pers
JakartaJumat, 22 Maret 2019— Dua ratusan massa tani dari Jambi dan Sumatera Selatan datang ke Jakarta untuk menyatakan protes kepada Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil. Di damping WALHI, masyarakat  meminta Menteri fokus pada persoalan kerakyatan, khususnya reforma agraria, dibanding sibuk menutupi informasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa Sawit. Ditutup-tutupinya informasi ini menguatkan kecurigaan adanya kesengajaan menutupi praktik kotor perkebunan kelapa sawit, seperti konflik, penggunaan areal yang tidak seharusnya, pencemaran dan lainnya. Terlebih sebagian massa aksi merupakan masyarakt korban praktik buruk investasi kelapa sawit.
Ode Rahman, Kordinator Kampanye WALHI menyebutkan dengan menutup informasi HGU sebagai kebijakan Negara sama artinya dengan menghilangkan hak dasar dan konstitusional rakyat terhadap informasi publik.  “Menutupi informasi HGU  juga berimplikasi pada langgengnya konflik sektor perkebunan sawit. Bahkan rakyat akan mengalami kesulitan melakukan kontrol terhadap praktik buruk yang menjadi cerita gelap industri ini. Hal ini bisa kita lihat dari hadirnya ratusan orang dari Jambi dan Sumatera di Kementerian ATR/ BPN untuk menjelaskan persoalan apa yang dihadapinya,” tamba Ode.
Harusnya Menteri ATR/ Kepala BPN fokus pada perintah Presiden untuk mendorong akselerasi program Reforma Agraria yang mencakup proses penyelesaian konflik, mengakseleasi skema redistribusi dan pengakuan legalitas hak rakyat. Sofyan Djalil seharusnya sadar, menutupi informasi HGU malah menjauhkan akselerasi Kebijakan Reforma Agraria yang ditetapkan Presiden sebagai Proyek Strategis Nasional. Membuka informasi yang sangat dibutuhkan publik tersebut, malah sangat membantu rakyat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Jambi
WALHI Jambi sebagai pendamping masyarakat yang melakukan aksi di Jakarta secara aktif melakukan pendampingan dan dorongan penyelesaian konflik agraria di 7 desa yang berkonflik dengan industri perkebunan kelapa sawit; 14 desa yang berkonlik dengan perusahaan HTI Sinar Mas Group/APP (PT. WKS) dan perusahaan restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT. ABT). Beberapa konflik dan pelanggaran yang diminta masyarakat Jambi untuk diselesaikan oleh Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik Dusun Pulau Tigo, Desa Seponjen dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit.Korporasi ini tanpa legalitas hak atas tanah atau HGU yang jelas melakukan penggusuran rakyat. Selain itu, beberapa kali tercatat ditemukan titik api di konsesi korporasi ini;
  • Desa Pandan Sejahatera Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT.Indonusa Agromulia. Aktivitas korporasi ini bisa dilogikan dilakukan secara melawan hukum karena tidak didsarkan pada hak atas tanah melalui HGU dan diperparang dengan tidak adanya izin lingkungan. Selanjutnya, korporasi ini juga menguasai 21 hektar lahan masyarakat.
 Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan
Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan seluas ± 1.313.094 Ha. Sebagian besar kondisi perkebunannya mengalami konflik dan berkontribusi pada kerusakan ekologis di Sumatera Selatan. Adapun beberapa catatan praktik buruk perkebunan kelapa sawit yang disuarakan oleh masyarakat yang melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik masyarakat Desa Muara Megang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (LONSUM). Beberapa catatan praktik buruk korporasi ini adalah beraktivitas di kawasan hutan, beraktivitas tanpa HG, diduga melakukan manipulasi fakta terkait dengan proses ganti rugi kepada warga dan melakukan penggusuran terhadap warga yang menguasai tanahnya secara turun temurun;
  • Konflik masyarakat 5 Desa (Jerambah Rengas, Lebung Hitam, Tulung Seluang, Penanggoan Duren, dan Riding) dengan PT. Bintang Harapan Palma. Selain berkonflik dengan masyarakat, korporasi ini juga berdasarakan temuan WALHI dan masyarakat diduga melakukan aktivitas di ekosistem gambut, mencatut nama BRG guna melancarkan praktik kotornya dan diduga melakukan manipulasi kegiatan sosialisasi seolah menjadi kegiatan persetujuan ganti rugi lahan dengan melibatkan oknum POLRI dan TNI guna;
  • Konflik masyarakat Desa Lebak Belanti dengan PT. Waringin Agro Jaya. Aktivitas korporasi di ekosistem gambut dengan membuka kanal mengakibatkan 10 tahun lebih lahan pertanian warga disinggahi banjir tiap tahunnya. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan warga mengalami kerugia, terlebih korporasi sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap banjir yang dialami warga.
 Selain dari potret konflik dan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas, masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga menghadapi hambatan perlindungan wilayahnya karena lambatnya implementasi kebijakan TORA.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami WALHI bersama masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan menuntut Menteri ATR/ Kepala BPN untuk:
  1. Membuka informasi HGU Perkebunan kelapa sawit
  2. Fokus pada persoalan pokok pertanahan nasional, yaitu penyelesaian konflik guna mewujudkan reforma agraria;
  3. Mengimplementasi Kebijakan Moratorium kelapa Sawit dan penggunaan ekosistem gambut sebagaimana diperintahkan Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 dan ;
  4. Mengambil sikap tegas berpihak kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi perizinan terhadap HGU yang bermasalah dengan dengan masyarakata Jambi dan Sumatera Selatan;
  5. Melakukan penertiban terhadap aktivitas perkebuna kelapa sawit yang tidak mempunyai HGU di Jambi dan Sumatera Selatan;
  6. Melegalisasi asset rakyat dan meredistribusi lokasi sebagaimana disebut di atas kepada rakyat
Narahubung:
  • Ode Rahman (081356208763)
  • Abdul Jambi (085266703201)
  • Yogi Surya Prayoga Sumsel (
Catatan         :     Sebelum melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga melakukan audiensi dan  laporan hukum ke KLHK terkait:
  1. temuan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan;
  2. temuan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya;
  3. konflik tenurial dan hambatan pengajuan permohonan usulan perhutanan sosial yang belum ditindaklanjutj

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.