Latest Post




E
nergi Baru Terbarukan seharusnya sudah menjadi salah satu program kerja prioritas Calon Gubernur Provinsi Jambi. Semangat meninggalkan energi kotor atau fosil sudah tertuang dalam rencana kerja Presiden Jokowi, bahkan global untuk mendorong EBT  dan ini harus dibuktikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Penggunaan energi dengan bahan bakar energi fosil mempunyai batas pakai karena jumlahnya yang terbatas dan tidak akan bisa di produksi kembali dan memberikan dampak yang signifikan baik terhadap alam maupun masyarakat. 

Dari hasil analisis WALHI Jambi untuk perusahaan batu bara baru 20 persen mereklamasi lubang-lubang raksasa. Itu pun hanya ditutup dengan tanah, tidak melakukan revegetasi. Selain itu pada tahun 2019 terdapat 95 konflik yang terjadi pada sektor pertambangan. PT. Karya Bumi Baratama adalah salah satu contoh perusahaan pertambangan yang berada di Kabupaten Sarolangun yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Aktifitas kegiatan industri perusahaan pertambangan ini telah menyebabkan kerusakan pada lairan sungai, perkebunan masyarakat, intensitas banjir, kerusakan rumah warga, serta polusi udara. 

Dalam debat Cagub salah satu kandidat juga memliki rencana untuk pembangunan PLTU untuk mencukupi kebutuhan energi di provinsi Jambi. Kapasitas pembangkit yang saat ini dimiliki PLN untuk wilayah Jambi, Sumsel, dan Bengkulu adalah sebesar 2.415 Mega Watt (MW), sedangkan daya yang diserap oleh masyarakat baru sebesar 1.333 MW. Dengan kondisi ini, maka PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup besar yakni 1.082 MW atau 81 persen. Melihat kondisi cadangan energi PLN yang cukup besar bisa dipastikan dalam rencana pembangunan PLTU sebenarnya hanya kepentingan investasi dan bukan masyarakat.



Jakarta, 6 Oktober 2020 – Senin, 5 Oktober 2020 DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa menjadi  puncak pengkhianatan istana dan parlemen terhadap kepentingan rakyat. RUU Cipta Kerja disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Pemerintah, DPR RI dan DPD RI. Suara penolakan dari berbagai elemen rakyat seperti organisasi buruh, petani, nelayan, akademisi, pegiat lingkungan hingga organisasi keagamaan tidak menghambat mereka melanjutkan persekongkolan jahat melahirkan produk hukum yang akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup. 


Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebut massifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya. 


 “Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan Negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang. Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI. Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara Negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja”, tambah Nur Hidayati. 


WALHI mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria. Ketentuan ini semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Beberapa hal krusial tersebut, yaitu penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Mirisnya, RUU cipta kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha.    


WALHI secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil sikap: 

  1. Mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja;
  2. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya;
  3. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  4. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  5. Mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatalan RUU Cipta Kerja;


Turut menyatakan:

1. WALHI Papua

2. WALHI Bali

3. WALHI Maluku Utara

4. WALHI Nusa Tenggara Barat

5. WALHI Nusa Tenggara Timur

6. WALHI Jawa Barat

7. WALHI DKI Jakarta

8. WALHI Jawa Tengah

9. WALHI Jawa Timur

10. WALHI DI Yogyakarta

11. WALHI Kalimantan Barat

12. WALHI Kalimantan Selatan

13. WALHI Kalimantan Tengah

14. WALHI Kalimantan TImur

15. WALHI Sulawesi Tengah

16. WALHI Sulawesi Barat

17. WALHI Sulawesi Selatan

18. WALHI Sulawesi Tenggara

19. WALHI Sulawesi Utara

20. WALHI Riau

21. WALHI Aceh

22. WALHI Bangka Belitung

23. WALHI Bengkulu

24. WALHI Jambi

25. WALHI Lampung

26. WALHI Sumatera Barat

27. WALHI Sumatera Selatan

28. WALHI Sumatera Utara


Narabung:

- edo rakhman +62 813-5620-8763

- wahyu a. perdana 082112395919



 GESTUR-Jambi (Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi)

(KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo,WALHI Jambi, STB-Tanjabbar, Perkumpulan Alami)


Jambi, 24 September  2020, Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini telah di tandai dengan aksi demontrasi oleh petani, buruh, masyarakat adat serta mahasiswa di berbagai wilayah di indonesia. Aksi ini adalah respon dari rakyat terhadap Pemerintah dan DPR yang akan segera mengesahkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. UU sapu jagat ini akan menghapus  berbagai ketentuan di dalam UU sebelumnya. Keresahaan terhadap RUU ini bukan tanpa alasan, seperti contoh di dalam persoalan ketenagkerjaan. RUU Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, uang pesangon yang kecil serta ketidak pastian status pekerja. Belum lagi Puluhan UU terkait agraria hendak dihapus, dirubah dan disusun ulang untuk kepentingan elit bisnis. Bahkan agenda ambisius Bank Tanah, yang kita tolak di RUU Pertanahan, kini masuk "gerbong Omnibus Law". Seolah tak cukup, ingin pula pemerintah memberi pemodal hak atas tanah 90 tahun sekaligus.

Saat ini Kondisi penguasaan hak atas tanah telah terjadi ketimpangan yang menyebabkan tidak terbendungnya konflik di sektor agraria. Penguasaan sektor agraria kita telah di dominasi oleh perusahaan-perusahaan skala besar. sehingga masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan jaminan akses atas tanah, menjadi tersingkirkan di tanah mereka sendiri. Hal ini di picu dari pemberian izin yang di berikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha mereka. di banyak tempat pemberian izin tersebut berada di atas tanah-tanah yang sudah di miliki masyarakat secara turun temurun. Sehingga terjadi perebutan wilayah antara masyarakat dan perusahaan yang menyebabkan munculnya konflik. Kondisi ini membuktikan tidak adanya kedaulatan petani untuk mengakses tanah sebagaimana telah di jamin dalam konstitusi. Ketimpangan penguasaan dan  kepemilikan atas tanah yang terjadi di desa-desa,  telah menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi di tengah masyarakat. sebagai contoh, saat ini telah terjadi peralihan status dari petani menjadi buruh tani, bahkan tidak sedikit para petani memilih berkerja di perkebunan-perkebunan milik perusahaan yang dulunya merupakan tanah mereka sendiri.

kebijakan Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan gerakan masyarakat sipil, mulai dari gerakan buruh, gerakan tani (agraria),gerakan masyarakat adat, gerakan mahasiswa serta sikap kritis dari kalangan pakar dan akademisi yang memiliki keberpihakan jelas terhadap agenda-agenda rakyat, tetap saja tidak di gubris oleh pemerintah.

Oleh sebab itu maka Gerakan Suara Tuntutan Rakyat  Jambi menyatakan :

  1. Mendesak Pemerintah dan DPR Segera Batalkan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja.
  2. Mendesak Pemerintah Segera MenJalankan Reforma Agraria Sejati Sebagai Agenda Bangsa.
  3.  Stop Kriminalisasi Petani, Masyarakat Adat, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Lingkungan dan Aktivis Agraria.
  4. Cabut Izin Perusahaan Yang Telah Menggusur Tanah Rakyat dan Melakukan Perusakan Lingkungan di Jambi
  5. Hentikan Pendanaan Perusahaan Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Pelanggar HAM
  6. Serta, Evaluasi Semua Izin Perusahaan HTI, Tambang dan Sawit yang ada di jambi.


Narahubung :

Dody (KPA)                         : 0823-7142-5487

Erizal (PPJ)                          : 085380641869

Irmansyah (KPA)                 : 085210828864

 

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” 
Jakarta, 2 September 2020 — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang “berisiko terhadap hutan” sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris. Menurut data yang dirilis forestandfinance.org [1] bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia. Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) [2] yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai 19 milyar Dolar AS dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian 14.3 milyar Dolar AS untuk operasi pulp dan kertas, dan 4,5 milyar Dolar AS untuk operasi sawitnya.

“BRI dan BNI yang tidak memiliki kebijakan publik untuk melarang pembukaan lahan gambut atau penggunaan api oleh klien mereka menjadi pemodal SMG, bank besar Jepang seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga menjadi pemodal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka telah mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial untuk pembiayaan sejak 2018,” ungkap Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif TuK (Transformasi untuk Keadilan) INDONESIA.

Alih-alih memulihkan lahan gambut yang berisiko kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP terus menebangi dan mengeringkan area baru lahan gambut, dengan total luas 3.500 hektar sejak 2018, termasuk kawasan dalam zona perlindungan dan restorasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, investigasi Jikalahari melaporkan tindak pidana PT. Arara Abadi (AA) anak perusahaan APP yang melakukan pembukaan lahan disertai dengan pembakaran yang disengaja pada Juli 2020 kepada kepolisian. Jikalahari menemukan lahan gambut yang masih membara disiapkan untuk penanaman melalui rekaman pesawat tanpa awak yang diambil pada 3 Juli 2020, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi, padahal citra satelit memastikan bahwa daerah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari 2020, data titik api menunjukkan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.

“Pembakaran yang disengaja di areal PT. AA tidak hanya melanggar peraturan di Indonesia tetapi juga melanggar komitmen dan kebijakan publik APP. PT. AA berulang kali melanggar dengan membiarkan kebakaran di konsesinya terjadi setiap tahun sejak 2015, diperkirakan total areal yang terbakar lebih dari 12.000 ha,” ungkap Koordinator Jikalahari, Made Ali.

Selain kebakaran, anak perusahaan dan mitra pemasok APP memiliki rekam jejak panjang terkait konflik dengan masyarakat dan pelanggaran hak atas tanah, dengan lebih dari 100 konflik aktif [1] dengan masyarakat. PT AA, perusahaan yang diduga sengaja membakar perkebunannya, memiliki sejarah pelanggaran hak masyarakat adat dan melakukan kriminalisasi [2] terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Keterbukaan dalam pendanaan merupakan salah satu hal penting untuk diketahui publik agar publik yang menyimpan uang di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengetahui kemana uang mereka diinvestasikan dan dipinjamkan. Apakah uang mereka diinvestasikan ke pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan atau malah sebaliknya, diinvestasikan kepada pelaku-pelaku yang melakukan pengrusakan hutan dan melakukan penyerobotan lahan warga sehingga mengakibatkan konflik”, pungkas Rudiansyah, Direktur Eksekutif WALHI Jambi.

***

Narahubung:
Berikut adalah tautan selama diskusi yang berlangsung: Facebook

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi menyebabkan berkurangnya Kawasan hutan serta Kawasan hidrologi Gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hampir setiap tahun merupakan hal yang tidak bisa lagi di anggap enteng oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti kejadi di tahun 2019 yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Di Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat 11.736 hektare terimbas karhutla.

Sementara BMKG Jambi berdasarkan pantauan satelit Lapan, juga memantau ribuan titik panas, yang puncaknya terjadi pada September 2019 sebanyak 4.859 hotspot.

Walhi Jambi sendiri mencatat dampak lebih besar. Hingga 31 Oktober 2019, sekitar 165.186,58 hektare terbakar, sekitar 114.000 hektare di antaranya adalah lahan gambut, sekitar 30.000 hektare di lahan mineral, sedangkan sisanya berada di kawasan lain.

Data-data tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, bagaimana refleksinya terhadap potensi karhutla pada 2020, dan bagaimana pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan?

WALHI Jambi dengan tegas mengatakan dalam konteks Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi harus tegas dalam upaya mitigasi , Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan menindak tegas pelaku pembakaran bahkan perusahaan-perusahaan yang dimana lahannya terbakar harus bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah dan pihak perusahaan juga mesti bertanggung jawab secara materil kepada masyarakat, terutama yang menjadi korban karhutla, jika hal ini tidak dilakukan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pasti akan terjadi di setiap tahunnya.

Baca juga : MOJOK TRIBUN JAMBI Refleksi Karhutla 2019 & Penanggulangan Karhutla 2020, Apa yang Harus Dilakukan?

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.