Latest Post

ilustrasi. detik.com
Debat Pilpres pada putaran ke tiga yang baru saja selesai diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 17 Maret 2019, yang menghadirkan masing-masing cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Tema yang diusung dalam debat yang dilakukan, berfokus pada isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan yang secara teknis dibagi dalam 6 segmen.

Sepanjang debat yang sudah dilakukan, dari segmen pertama sampai segmen terakhir, kedua cawapres belum mampu mengeluarkan satu gagasan yang mendasar dalam kerangka menjawab persoalan-persoalan isu yang dibahas, baik dalam tataran pencegahan maupun penanggulangannya. 

Seperti dalam penyampaian isu pendidikan, Ma’ruf Amin lebih banyak menyampaiakan terkait dengan upaya pemerintah dalam penataan dan pengawasan dana pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan Sandiaga Uno, lebih berfokus kepada bagaimana kurikulum pendidikan bisa mencetak karakter pada anak didik. Dari penyampaian kedua cawapres dalam isu pendidikan, hanya memperlihatkan gagasan lama yang sudah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya. Memperbaiki kualitas dana pendidikan dan upaya pendidikan yang akan merubah karakter anak bangsa denga slogan revolusi mental.

Dalam isu kesehatan, tugas Pemerintah yang termandatkan dalam UU No.32 th.2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia “ dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”, tidak sama sekali tersentuh dalam proses debat.

Yang muncul dalam dalam proses debat adalah, kedua cawapres menekankan kepada rakyat Indonesia, agar mengkonsumsi makanan yang bergizi dan selalu berolahraga, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Yang tidak ubahnya dengan nasihat-nasihat para bidan desa yang memberikan wejangan kepada masyarakat.

Gagasan Pemerintah untuk memastikan perlindungan wilayah-wilayah kelola pangan rakyat yang sehat, menjadi kabur dan belum menjadi prioritas yang menarik untuk dimunculkan.
Untuk isu ketenaga kerjaan, kedua cawapres berupaya untuk memberikan penanggulangan soal lapangan pekerjaan yang diyakini akan menurunkan angka pengangguran. Dengan mendistribusikan kartu pra kerja [subsidi tunjangan] dan memaksimalkan UMKM, sepertinya langkah yang dianggap paling oftimal. Hal tersebut juga mengaburkan persoalan-persoalan pengangguran yang muncul di desa-desa akibat penguasaan tanah pertanian oleh aktifitas pembangunan industry ekstraktif yang semakin meluas.

Dalam memahami kebudayaan masyarakat Indonesia, kedua cawapres juga tidak memahaminya secara utuh. Cawapres yang berdebat belum mampu memahami, bahwa seluruh kebudayaan yang lahir dari masyarakat Indonesia adalah, kebudayaan yang diproduksi oleh adanya aktifitas kolaburasi manusia dengan sumber-sumber alam yang tersedia.

Dengan masifnya pembangunan industry berbasis sumber daya alam yang eksploitatif, secara langsung menghilangkan sumber-sumber alam yang menjadi factor penting dalam komponen kebudayaan masyarakat Indonesia.

Sehingga bisa dipastikan, ketika factor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan kebudayaan itu hilang akibat aktifitas pembangunan industry ekstratif, maka kebudayaan yang dipaksakan untuk muncul dan menjadi agenda pemerintah, adalah kebudayaan baru dan asing. Yang tentu saja, bisa dipastikan, kebudayaan ini akan kental dan berbau politis yang akan dipergunakan sebagai pengalihan isu kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM yang tetap akan dilanggengkan oleh rezim berkuasa.


Jakarta (12/3/2019). Koalisi beberapa LSM di Kalimantan dan Sumatera mendesak APP untuk bertanggung jawab menyelesaikan ratusan konflik lahan akibat operasional APP dan perusahaan pemasoknya di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil asesment Koalisi LSM atas konflik lahan yang terjadi sepanjang tahun 1996 – 2017 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia di mana APP dan pemasoknya beroperasi. 

Di awal Februari tahun 2013, APP meluncurkan komitmen pengelolaan keberlanjutan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). APP menyatakan salah satunya melaksanakan FPIC (Padiatapa) dalam pengembangan semua konsesi baru dan semua kegiatan operasinya, penanganan yang bertanggung jawab untuk semua keluhan dan konflik dan resolusinya, dan menghormati HAM. 

“ Implementasi komitmen FCP untuk isu sosial masih sangat kami pertanyakan. Banyak konflik APP dan pemasoknya dengan masyarakat Riau yang terjadi di masa lalu namun tidak jelas penyelesaiannya” Isnadi Esman, Anggota Koalisi dari Riau menyampaikan. 

Rudiansyah, Koordinator Koalisi mengungkap bahwa sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 122 konflik tersebar di 5 Provinsi dimana APP beroperasi : Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jumlah ini berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah konsesi perusahaan. Konflik aktif yang pada asesmen ini dilakukan (Januari – November 2018??) terjadi di Riau (54 konflik), Jambi (33 konflik), Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing 17 konflik, dan Kalimantan Timur tercatat 1 kasus. Dari 38 pemasok APP, sebanyak 22 perusahaan berkonflik dengan masyarakat di sekitar konsesi APP. Secara berurutan konflik yang terjadi banyak melibatkan isu sengketa lahan masyarakat/adat, kekerasan/intimidasi/penggusuran, tata batas konsesi dan desa. Selebihnya menyangkut dampak kepada, mata pencaharian, Tanaman kehidupan, dan fee kerjasama dengan perusahaan. Selain konflik yang aktif terjadi, potensi konflik dapat terjadi di wilayah yang berbatasan dengan APP dan pemasoknya. “ Studi ini mengidentifikasi 602 potensi konflik terkait operasional APP di Indonesia dengan melibatkan luasan konsesi seluas 2,2 juta ha. 

Anggota Koalisi dari Sumatera Selatan, Dedi menambahkan, “ Hadirnya pabrik kertas PT. OKI Paper dan Paper di Sumatera Selatan semakin menambah panjang daftar konflik aktif dan potensi konflik sosial perusahaan HTI dengan masyarakat, lebih buruk lagi kehadiran PT. OKI pulp yang menyebabkan akses ke daerah gambut lebih terbuka dan kebutuhan bahan baku yang tinggi, turut meningkatkan resiko kebakaran di gambut”.

“ Jumlah konflik aktif yang terjadi dan belum terselesaikan, ditambah dengan besarnya potensi konflik muncul di masa mendatang, mestinya menjadi alarm bagi APP untuk secara serius menunjukkan komitmen pengelolaan berkelanjutan FCP terutama terkait isu sosial. Atau janganjangan FCP hanya menjadi alat brainwash APP agar nama dan produknya tetap aman dan diterima di pasar global” Rudiansyah menambahkan. 

 Atas dasar tersebut, Koalisi LSM mendesak : 
  1. APP harus menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen FCP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan dan lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik dilakukan, serta upaya terukur dalam penyelesaian dan pencegahan konflik lahan. 
  2. Pemerintah dalam hal ini KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APP dan pemasoknya di Indonesia. 
  3. Banyaknya konflik aktif yang tak terselesaikan dan potensi konflik yang saangat besar terjadi disekitar konsesi APP dan pemasoknya, maka kami mendesak KLHK untuk melakukan review izin-izin HTI yang sudah ada. 
  4. Pembeli, pendukung pendanaan dan Pasar Global untuk tidak membeli dari APP hingga persoalan konflik sosial dengan masyarakat diselesaikan. 


KOALISI LSM UNTUK MASYARAKAT 
  1. JIKALAHARI 
  2. Kaliptra Riau 
  3. JMGR 
  4. HaKI 
  5. WALHI JAMBI 
  6. WALHI SUMATERA SELATAN 
  7. WALHI KALIMANTAN TIMUR 
  8. LINKAR BORNEO Kalimantan Barat 
  9. JMGJ

Foto Bersama dengan para calon legislatif yang menyetujui deklarasi lingkungan bersama.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menggelar pertemuan bertajuk Temu Rakyat dan Konsolidasi Daerah Gerakan Politik Lingkungan Hidup. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari wilayah dampingan WALHI Jambi ini terpusat di gedung Aula Asrama Haji Jambi, Kamis (28/2/2019).
Sejalan dengan tema kegiatan, tujuan dari kegiatan ini pun memanfaatkan momentum tahun politik 2019, merangkum persoalan-persoalan yang telah dan sedang terjadi di tengah masyarakat, lalu didorong untuk refrensi serta komitmen para calon legeslatif di Provinsi Jambi, agar nanti ketika menjadi wakil rakyat akan benar-benar menyelesaikan persoalan kongkrit yang terjadi di masyarakat, seperti konflik sumber daya alam yang kian hari semakin bertambah.
Data WALHI Jambi merekam proses konflik yang berlarut di provinsi Jambi hingga saat ini menjadi PR terbesar pemerintah untuk menyelesaikan konflik di bidang sumber daya alam. Situasi pengelolaan sumber daya alam di Jambi 70 persen dikelola oleh korporasi. Akibatnya menimbulkan persoalan seperti agraria, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan bencana ekologis.

Rudiansyah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, saat memberikan kata sambutan
“Kita mengundang para calon legeslatif yang sudah kita seleksi secara keterlibatannya dalam pengrusakan lingkungan. Artinya, para caleg yang kita undang pada fakta yang kita lihat tidak pernah terlibat dalam perampasan tanah dan pelanggaran HAM,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Rudiansyah.
Selain melibatkan sebanyak 197 orang masyarakat dampingannya, Walhi Jambi juga mengundang para Calon Legeslatif di Provinsi Jambi untuk mendeklarasikan bersama komitmen para Caleg dalam mewujudkan keadilan ekologi di Provinsi Jambi. Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dan Manajer Departemen Penelitian Litbang Kompas, Toto Suryaningtias sebagai narasumber dalam acara tersebut.
“Gerakan politik lingkungan hidup adalah agenda politik strategis yang penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup selama ini disebabkan oleh kebijakan yang seringkali tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. WALHI melakukan konsolidasi ini agar kedepan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya itu dalam sambutannya.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, saat memberikan kata sambutan

Ia juga menyampaikan, dari tahun ke tahun data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan peningkatan peristiwa bencana. 90 persen bencana yang terjadi terkait dengan air dan cuaca. Seperti banjir dan longsor. Jika diperhatikan, daerah yang dulunya tidak pernah terjadi banjir dan longsor, sekarang kena banjir dan longsor.
WALHI selalu melihat bahwa proses politik adalah proses yang sangat penting. Di akhir tahun 2018 walhi sudah merumuskan agenda-agenda politik yang lebih luas, yang melahirkan beberapa platform politik. Salah satunya adalah mengembalikan lagi fungsi negara sebagai benteng hak asasi manusia.
Hardi Yudha, Dewan Daerah WALHI Jambi, saat memaparkan Geopolitik Lingkungan di Jambi

“Selama ini kita lihat negara hadir dengan bedil, negara hadir bersama korporasi menggusur dan mengusir rakyat. Ini lah yang ingin kita ubah kedepan,” ujarnya dengan nada tegas.
Hinga di penghujung diskusi, para calon legeslatif dan Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, yang mewakili masyarakat dampingan menandatangani Deklarasi Bersama Temu Rakyat dan Konsolidasi Gerakan Politik Lingkungan Hidup.
Berikut isi dari komitmen bersama.
Sumber : Nuansa Jambi

Foto Bersama Peserta KDLH WALHI Jambi 2019

Proses evaluasi merupakan hal yang penting dalam keberlanjutan organisasi untuk menjadi lebih baik. Hal terpenting di dalam sebuah proses perbaikan kinerja organisasi adalah menjadikan momentum yang akan datang untuk dijadikan sebuah transisi menuju pengembangan organisasi yang lebih baik bukan hanya secara kuantitas namun juga secara kualitas menjadi lebih baik.Dalam proses perkembangan organisasi ada dua hal yang harus selalu diperhatikan dalam setiap perencanaan maupun implementasi, yang pertama adalah perencanaan dan implementasi secara teknis, dan yang kedua adalah perencanaan dan implementasi secara politis. Dalam setiap proses kegiatan penting juga untuk melakukan keberlanjutan atau agenda kelanjutan, guna menciptakan konsistensi organisasi dalam sikap dan juga eksistensi organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

WALHI Jambi yang terdiri dari beberapa organisasi yang sampai saat ini terus melakukan proses evaluasi serta perbaikan organisasi dengan target yang lebih meluas, serta pergerakan dalam satu koridor WALHI dalam gerakan Wilayah Kelola Rakyat, terus mengupayakan dan memberikan kinerja yang maksimal di dalam setiap gerakan yang dilakukan, yang dinilai secara kuantitas dan yang lebih terpenting adalah secara kualitas.
 
Rudianysah Direktur Eksekuti Daerah WALHI Jambi, saat penyampaian hasil kerja ED di tahun 2018
Pada tanggal 2 - 3 Maret 2019 WALHI Jambi melaksanakan kegiatan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup tahun 2019. Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup atau yang biasa di sebut dengan KDLH adalah satu momentum di dalam proses evaluasi yang menunjang dalam perbaikan organisasi, selain itu juga KDLH merupakan salah satu forum tertinggi WALHI yang tercantum di dalam STATUTA WALHI guna sebagai pengambilan keputusan, perencanaan, maupun sikap organisasi yang diputuskan secara bersama dan dilakukan satu tahun sekali.

Suasana kegiatan KDLH WALHI Jambi 2019

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema memperluas pembangunan industri baik perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan HTI, bukan hanya menjadi isapan jempol belaka. Sebagai contoh misalnya, didalam dokumen RTRWP Jambi 2013-2033 Pemerintah Provinsi  Jambi telah mengalokasikan peruntukan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.8 Juta hektar.

Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi  dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa pada tahun 2018  saja, sudah ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian 1,368.000 Ha Izin Lokasi 248.000 Ha HGU. 962.000 Ha IUP  yang ada di Provinsi Jambi.

Suasana Kegiatan KDLH saat proses diskusi sidang komisi

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini di tandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Sebagian besar Pengusahaan pertambangan yang ada merupakan Pertambangan Batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan Bijih Besi dan Emas.

Dari kondisi diatas maka akan mengakibatkan Konflik dan Bencana alam yang terjadi di Propinsi Jambi Meningkat. Dari Data Base WALHI Jambi mencatatat ada 1.156 Bencana Ekologis, Konflik Agraria, dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Propinsi Jambi Selama tahun 2018. WALHI Jambi mencatat, ditahun 2018 didapatkan jumlah konflik agraria mencapai 156 konflik. Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. HTI/hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.

Ahmad. SH - Kepala Departemen Penguatan Organisasi WALHI Nasional

Dalam momentum KDLH yang dilakukan pada tahun 2019 ini, akan melakukan evaluasi kerja yang sudah di rencanakan pada keputusan KDLH 2018 dan penyampaian serta perkembangan kerja-kerja yang di sampaikan di KDLH tahun sebelumnya. Pelaksanaan KDLH ini juga merupakan sebuah wadah bagi komponen WALHI Jambi dalam merumuskan maupun menjawab permasalahan dan tantangan kerj-kerja yang dilakukan di tahun 2018 maupun kerja-kerja yang akan dilakukan di tahun 2019, guna menjawab mandate besar organisasi yaitu “Memperkuat Komunitas dan Memastikan Dukungan Para Pihak Menuju Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat di Provinsi Jambi”.


“Kembalikan Tanah Kami”
11 Februari 2019
Pada hitungan 12 tahun silam, tepatnya pada tahun 2007, PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS) mendapatkan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan No. 507 Tahun 2007 tertanggal 27 September 2007 seluas 1.000 ha di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, Jambi (SK No. 507 Tahun 2007) . Kemudian PT. BBS  mendapatkan izin lokasi di Kelurahan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 seluas 1.000 ha (SK No. 22 Tahun 2011).
Terhitung selama 12 tahun itu juga, persoalan konflik tanah yang muncul sampai saat ini belum terselesaikan. Ada 495 kepala keluarga yang kehilangan atas tanahnya seluas 1.373,4 hektar berasal dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo,  Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung , yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT. BBS.

Pada posisi konflik yang terjadi, sampai saat ini masih dalam proses pemantauan beberpa lembaga dilevel nasional, seperti KOMNAS HAM, MABES Polri, BPN Pusat, Kementrian Kehutanan dan lingkungan Hidup dan WALHI Nasional.
Sesuai arahan yang diberikan oleh lembaga nasional yang terlibat dalam proses pemantauan konflik ini, Pemerintah Daerah seperti Bupati Muaro Jambi dan instansi terkait lainnya, agar secepatnya menyelesaiakn konflik ini dan tidak sampai  berlarut-larut.
Di tahun 2015 lalu, setelah dilakukan pendudukan aksi di DPRD Provinsi Jambi, Komisi 3 saat itu memastikan akan secepatnya membentuk  tim pansus untuk mempercepat konflik yang ada. Namun sampai saat ini, tim pansus yang dijanjikan belum terealisasi.
Di tahun 20017, aksi dilakukan kembali oleh masyarakat, dengan lokasi aksi berada sekitaran kebun PT. BBS. Dari aksi yang dilakukan, kemudian muncul inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi untuk membentuk tim legal audit. Namun sampai saat ini, hasil tim yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang baik.

Seiring bertambahnya waktu, Kerugian masyarakat sampai pada tahun 2019  juga terus bertambah dan dari sekian banyak kerugian yang dialami masyarakat, dituangkan dalam tuntutan-tuntutan aksi sebagai berikut :
1. Untuk Tuntutan dari  Masyarakat Desa Sogo
Menuntut kemitraan diatas lahan 797 hektar , luasan ini sesuai dengan ground cek BPN Kabupaten Mauro Jambi, dengan menggunakan dasar Peta SK Bupati Tahun 2018 dan izin PT. BBS.
PT. BBS Harus mengembalikan hasil  selama masa produksi yang dalam hitungan masa panen mulai tahun 2013-2019

Permintaan masyarakat pola kemitraan 30-70 dengan rincian, 70% dilakukan tali asih [Berdasarkan NJOP] dan 30% bermitra tanpa beban hutang

2. Untuk  Tuntutan dari Masyarakat Desa  Seponjen :
Menuntut Kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 176,4 hektar kepada 28 KK

3. Untuk  Tuntutan Masyarakat Dusun Pulau Tigo/Desa Sponjen :
Menuntut Kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 300 hektar kepada 42 KK

4. Untuk Tuntutan Masyarakat Kelurahan Tanjung :
Menuntut kepada PT. BBS untuk mengembalikan lahan seluas 100 hektar kepada 25 KK



Kordinator  Umum Aksi

ANTONI
Hp : 085379308746

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.