Latest Post



Jambi, 9 April 2021. Peralihan tampuk kepemimpinan WALHI Jambi sudah dilakukan dan mengahasilkan pemimpinan baru untuk periode kepengurusan 2021-2025. Adalah Abdullah, pemimpin terpilih dari salah satu putra terbaik yang lahir dari proses kaderisasi WALHI Jambi.

Dalam menjalankan kerja-kerja selama kurun waktu 4 tahun kedepan [2021-2025], WALHI Jambi bersama kepemimpinan Abdullah, dipastikan akan menghadapi tantangan penyelamatan sumber daya alam yang sangat berat di Provinsi Jambi. Hal tersebut salah satunya dikuatkan dengan mandat-mandat penyelamatan sumber daya alam yang dimunculkan dalam proses laporan pertangungjawaban pada peralihan kepengurusan WALHI Jambi periode 2017-2021 menuju periode 2021-2025 lalu.

Dalam mandat yang dimunculkan, masih kuatnya keberpihakan Pemerintah kepada kelompok industry ekstraktif, dengan dibuktikan tidak seriusnya pemerintah daerah dalam upaya mendorong penyelesaian konflik sumber daya alam dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan di Provinsi  Jambi.

Keberpihakan tersebut muncul, disebabkan karena sampai saat ini, pemerintah daerah masih meletakan peningkatan ekonomi daerah pada aktifitas industry ekstraktif. Sehingga upaya penyelesaian konflik dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan, terus terabaikan sampai saat ini.

Dalam hal upaya penyelesain konflik sumber daya alam, setidaknya ada 16 desa dampingan yang dimandatkan oleh kepengurusan WALHI Jambi 2017-2021 kepada kepengurusan WALHI Jambi 2021-2025, untuk terus diperjuangkan. Dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang menjadi prioritas penyelesain konflik tersebut, berada di 11 desa yang berkonflik dengan perusahaan di kawasan hutan [HTI]  dan 5 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Salah satu upaya Untuk melakukan kerja-kerja mendorong penegakan hukum pada pelaku kejahatan sumber daya alam  di Provinsi Jambi, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah juga mendapatkan mandat dari kepengurusan sebelumnya untuk melanjutakan proses gugatan terhadap dua perusahaan HPH yang wilayah konsesinya terbakar pada tahun 2015 dan 2019 lalu.

Selain itu juga, WALHI Jambi pada kepemimpinan Abdullah akan terus melakukan upaya mendorong kebijakan terhadap 22 perusahaan [HTI, HPH dan perusahaan sawit], untuk serius melakukan restorasi gambut diwilayah konsesinya. 

Jika melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di Jambi saat ini secara utuh, tentu peristiwa-peristiwa diatas hanyalah bagian kecil yang muncul akibat  buruknya penguasaan dan tata kelola korporasi yang ada di Provinsi Jambi.

Namun pada era baru WALHI Jambi kedepannya, upaya memastikan keselamtan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup, tetap menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama komponen WALHI Jambi dan rakyat Jambi itu sendiri, tutur Abdullah.

Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai perjuangan WALHI, yang terus menyuarakan pentingnya untuk memperjuangkan keadilan antar generasi benar-benar terwujud, hingga penyelenggaran kehidupan di bumi ini berakhir pada waktu yang telah ditentukan, sambungnya.  selesai




Kontak Person :

Abdullah  Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0811-7454-744


 


Jambi, 26 Maret 2021. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2015-2019 lalu, terus terjadi secara berulang-ulang pada setiap tahunnya. Dalam catatan karhutla Monitoring Sistem [SiPongi] yang dirilis oleh Website KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada tahun 2015 seluas 115.634,34 hektar, tahun 2016 seluas 8.281,25 hektar, tahun 2017 seluas 109,17 hektar, tahun 2018 seluas 1.577,75 hektar dan tahun 2019 seluas 56.593,00 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Provinsi Jambi, terjadi dibanyak wilayah izin konsesi perusahaan diantaranya adalah, PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada [HPH] yang berada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini diperkuat oleh penyampaian Muhammad Isa, tim pemadam dari Manggala Agni BTNBS (Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang). Untuk di lokasi izin PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada, pada  tanggal 9 Oktober 2019 masih ada titik api yang diupayakan untuk dipadamkan.[1]

Peristiwa terjadinya kebakaran lahan diwilayah konsesi PT. Putra Duta Indahwood dan PT. Pesona Belantara Persada, juga dibenarkan oleh kepala Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, bernama Bapak Akmal.

Dari penyampaian yang diberikan oleh Bapak Akmal kepada tim WALHI Jambi, bahwa PT. Putra Duta Indahwood telah mengalami kebakaran lahan di tahun 2015 dan 2019. Disampaikan oleh Bapak Akmal juga, peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di PT. Putra Duta Indahwood pada tahun 2019, merupakan kebakaran yang sangat merugikan masyarakat Desa Pematang Raman.[2]

Hal tersebut dikarenakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT. Putra Duta Indahwood pada tahun 2019 lalu, mengakibatkan ikut terbakarnya lahan perkebunan sawit masyarakat Desa Pematang raman yang dimitrakan dengan PT. Bara Eka Prima seluas 400 hektar, dengan umur tanaman sawit 12 tahun.

Dari hasil analisis WALHI Jambi menggunakan data Karhutla yang bersumber dari Geoportal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesai, PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indahwood mengalami kebakaran lahan yang berulang. Penghitungan kebakaran yang terjadi, dihitung mulai pada periode tahun 2015 – 2019, dengan angka-angka luasan kebakaran sebagai berikut.[3]

Tabel angka luasan peristiwa Karhutla sepanjang 2015-2019 dikonsensi PT. PDI dan PT. PBP

 No

Nama Perusahaan

Luas Areal terbakar (Ha)

Total

2015

2016

2017

2018

2019

1

PT. Putra Duta Indah Wood

4.392,17

1.827,65

0

0

20.850,29

27.070,11

2

PT. Pesona Belantara Persada

6.122,56

1.673,48

0

606,22

20.693,46

29.095,72

Jumlah

10.514,73

3.501,13

0

606,22

41.543,77

56.165,83

 

Pada rekam jejak penegakan hukum karhutla tahun 2015 di Provinsi Jambi, kita disuguhkan dengan lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum pada kelompok perusahaan yang izinnya terbakar.

Situasi penegakan hukum karhutla pada tahun 2015 kemudian dilakukan juga ditahun 2019 lalu, dengan proses dan upaya yang tidak terlalu berbeda jauh dan dengan hasil penegakan hukum yang sama.

Melihat belum maksimalnya upaya Pemerintah dalam proses penegakan hukum bagi pelaku KARHUTLA, khususnya bagi pihak-pihak perusahaan, maka sudah seharusnyalah para pihak seperti NGO dan pihak lainnya untuk ikut mendorong penegakan hukum yang seharunya dilakukan.

Dan dengan melihat situasi tersebut diatas, maka WALHI selaku organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, akan melakukan upaya gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbukti terbakar diwilayah konsesinya. selesai

 

Kontak Person :

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi  0813- 6669-9091



[1] Artikel ini telah tayang di Tribunjambi.com dengan judul Muaro Jambi Masih Kebakaran, Petugas Kesulitan Padamkan Api di Konsesi PT PDI, https://jambi.tribunnews.com/2019/10/09/muaro-jambi-masih-kebakaran-petugas-kesulitan-padamkan-api-di-konsesi-pt-pdi.

[2] Informasi peristiwa kebakaran lahan dikonsesi PT. Putra Duta Indahwood yang merugikan masyarakat Desa Pematang Raman, disampaikan kepada tim WALHI Jambi pada kegiatan temu kampung 27 November 2020 dikantor Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh WALHI Jambi dalam rangka untuk memverifikasi data dan informasi terkait peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi diwilayah konsesi PT. Putra Duta Indahwood.

 




Jambi, 21 Desember 2020                                                                               

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dahsyat yang terjadi pada tahun 2015 lalu menjadi satu tonggak peristiwa yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2016  mengenai pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG), lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Dalam menyelenggarakan upaya memulihkan fungsi ekosistem gambut untuk mencegah berulangnya karhutla serta dampak asap, BRG mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasi restorasi ekosistem gambut seluas 2,6 juta hektar di 7 provinsi prioritas termasuk provinsi Jambi yang mempunyai catatan buruk peristiwa karhutla yang merugikan masyarakat dan negara.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada saat itu Ir. Irmansyah Rachman, memberikan pernyataan bahwa, dari luasan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80% diantaranya mengalami kerusakan akibat bencana asap tahun 2015. Peristiwa karhutla terus berulang di provinsi Jambi, bahkan di tahun 2019 luas area kebakaran mengalami peningkatan tajam dari 3 tahun sebelumnya.

Tabel luasan Karhutla Agustus-Oktober 2019 di Provinsi Jambi .

Luas Terbakar

 

Wilayah Gambut

Non Gambut

165.186,58 ha

114.900,2 ha

50.286.38 ha

 

Dari data luasan kebakaran yang berhasil dikonsolidasikan oleh WALHI dan diolah dengan menggunakan data yang bersumber dari satelit landsat 8 dan Sentinel 2 pada periode 1 Agus - 31 Okt 2019. Untuk membantu dalam menunjukkan indikasi area terbakar di olah metode Normalize Burn Ratio dan Hotspot overlay dengan angka luasan kebakaran 165.186,58 hektar dengan komposisi di wilayah gambut 114.900,2 hektar dan non gambut 50.286.38 hektar.

Sementara itu, upaya pemulihan gambut rusak akibat karhutla di provinsi Jambi, yang ditargetkan untuk dilakukan restorasi oleh BRG, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah 200.772 ha.

Tabel Target Luasan Restorasi di Provinsi Jambi Menurut Peta Indikatif

Luas Yang Akan direstorasi

Kawasan Lindung

Budidaya Tak Berizin

Budidaya Berizin

200. 772 ha

46.415 ha

25.885 ha

128.472 ha

 

Jika dilihat dari target wilayah yang akan direstorasi di atas, 63,9 % area berada di wilayah izin, baik itu izin perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI maupun HPH. “Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengenai pertanggungjawaban bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan harus benar-benar serius ditegakkan”, tegas Rudiansyah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi.

Dari hasil pemantauan lapangan, implementasi restorasi gambut di 8 perusahaan oleh Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi dan WALHI Jambi pada bulan Agustus-November tahun 2020, telah ditemukan fakta-fakta lapangan yang cukup mendasari kenapa peristiwa kebakaran hutan dan lahan terus berulang, khususnya di wilayah konsesi perusahaan.

Berdasarkan dokumen Rencana Tindak Tahunan (RTT) BRG tahun 2018, Rencana Kontijensi BRG 2017, analisa tingkat terjadinya karhutla, peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dan analisa spasial maupun interpretasi visual citra, tim pemantauan menentukan beberapa titik sampel yang menjadi panduan pemantauan restorasi gambut 8 perusahaan. Hasil yang dijumpai di lapangan diantaranya:

1. PT. Pesona Belantara Persada [HPH], dari 10 titik sampel sekat kanal yang telah ditentukan, tim lapangan mendapatkan hasil 10 titik sekat kanal dilapangan. Dengan kondisi berupa 5  titik yang ada sekat kanalnya  dalam kondisi rusak dan 5 titik yang tidak ada sekat kanalnya. Selain sekat kanal, tim juga memantau keberadaan sumur bor yang sebelumnya telah tercantum dalam dokumen perencanaan BRG, dari 5 titik sampel lokasi sumur bor, tim tidak menemukan infrastruktur sumur bor di area tersebut.

2. PT. Putra Duta Indah Wood [HPH], dari 10 titik sampel sekat kanal, tim dapat menemukan 3 sampel sekat kanal dilapngan (SK 3, SK 4, SK 5) dimana hanya 1 sekat kanal (SK 4)  yang ada sekat dengan kondisi rusak.

Untuk titik sampel sumur bor, tim memverifikasi keberadaan 4 titik sumur bor di lokasi perusahaan. Hasilnya, tak satupun su mur bor berhasil ditemui di area tersebut.

3. PT. Bahari Gembira Ria [perusahan perkebunan sawit], dari 8 sampel sekat kanal, tim hanya dapat memverifikasi 5 titik sekat kanal. Dari kelima titik tersebut, tim tidak melihat adanya sekat kanal yang dibangun. Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sumur bor pada PT BGR. 

4. PT. Sumber Nusa Pertiwi [perusahaan perkebunan sawit], dari 5 sampel titik sekat kanal, tim berhasil memverifikasi semua titik dengan hasil tidak ditemukannya infrastruktur sekat kanal pada kelima lokasi tersebut. Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sumur bor pada PT SNP.

5. PT. Wira Karya Sakti [Perusahaan HTI] distrik VII, dari 5 sampel titik sekat kanal, tim memverifikasi ke 5 lokasi tersebut dengan hasil tidak ditemukannya infrasturktur sekat kanal yang dibangun. Sama halnya dengan infrastruktur sumur bor. Dari 5 titik sampel, tim hanya dapat memverifikasi 3 titik dengan hasil tidak ditemukannya infrastruktur sumur bor di ketiga titik yang dikunjungi.

6. PT. Bahana Karya Semesta [perusahaan perkebunan sawit], Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sekat kanal maupun sumur bor di PT BKS, namun tim menemukan 1 titik lokasi sumur bor yang masih terawat.

7. PT. Primatama Kreasi Mas [perusahaan perkebunan kelapa sawit], Berdasarkan RTT dan rencana kontijensi BRG, tidak terdapat rencana pembangunan sekat kanal maupun sumur bor di PT PKM, namun tim menemukan 2 titik sekat kanal dengan kondisi, 1 sekat kanal yang tidak berfungsi dan 1 sekat kanal masih berfungsi. Untuk infrastruktur sumur bor, tim menemukan 2 titik lokasi infrastruktur sumur bor, dengan kondisi seluruhnya tidak terawat.

8. PT. Kaswari Unggul [perusahaan perkebunan sawit], dari 5 sampel titik sekat kanal, tim dapat memverifikasi 3 titik lokasi sekat kanal, dengan kondisi tidak terdapat bangunan sekat kanal pada 3 lokasi titik tersebut. Untuk sumur bor, dari 5 titik sampel, tim dapat memverifikasi 3 titik, dengan kondisi tidak terdapat bangunan sumur bor di lokasi.

Dari fakta-fakta temuan pemantauan lapangan di 8 perusahaan, dapat disimpulkan bahwa upaya restorasi gambut yang dilakukan masih lemah. “Seharusnya pihak perusahaan membuktikan keseriusan mereka dalam mendukung upaya restorasi gambut dengan membangun infrastruktur restorasi yang tepat dan sesuai sasaran di wilayah konsesinya,” ujar Feri Irawan, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi dan Direktur Perkumpulan Hijau

Sebagai penutup, Rudiansyah menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan penyelamatan gambut membutuhkan komitmen kuat serta pengawasan ketat para pihak agar tujuan utama pemulihan lahan gambut yang dapat mencegah laju perubahan iklim dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dan tepat sasaran, terutama bagi kemaslahatan masyarakat Jambi”.

 

Narahubung:

  1. Rudiansyah: Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, 0813 6669 9091
  2. Feri Irawan: Direktur Perkumpulan Hijau, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi, 0811 7489 87

 

 



Pada tanggal 4 November 2020, dua puluh empat (24) organisasi masyarakat adat dan HAM bersama Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di bawah prosedur peringatan dini dan tindakan segera yang dimiliki oleh Komite CERD.

 

Laporan ini berfokus pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang diundangkan pada tanggal 3 November oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. UU Cipta Kerja disahkan secara tergesa-gesa dan dapat dilihat sebagai sebuah peraturan yang regresif dan sangat diskriminatif. Undang-Undang ini menjadi salah satu perubahan legislasi yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan disahkan di tengah pandemi Covid-19 tanpa konsultasi dan partisipasi yang memadai dari masyarakat adat.

 

Amandemen menyeluruh terhadap hampir delapan puluh (80) undang-undang, membatalkan perlindungan yang sudah terbatas atas hak-hak masyarakat adat dan memberikan hak istimewa bagi pelaku bisnis, khususnya bagi perusahaan perkebunan dan industri ekstraktif. Pada saat yang sama, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat telah mandeg pembahasannya selama hampir satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berpihak pada kepentingan bisnis dibandingkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

 

Amandemen paling penting yang diusulkan dalam UU Cipta Kerja mencakup antara lain:

 

1.       Pengenalan kembali konsep kolonial terra nullius (‘tanah tak bertuan”) yang memungkinkan Negara Indonesia untuk menolak hak atas tanah masyarakat adat melalui definisi yang sewenang-wenang atas ‘tanah terlantar’ dan juga mendapatkan tanah tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan tanpa kompensasi yang adil.

2.       Kriminalisasi dan pemenjaraan atas praktik-praktik dalam masyarakat hukum adat dan pemberian sanksi yang lebih ringan bagi aktor-aktor korporasi yang menjadi sekedar sanksi administratif atas pelanggaran di bidang lingkungan dan kehutanan.

3.       Penghapusan persyaratan-persyaratan yang sebetulnya sudah lemah dalam implementasi, termasuk persyaratan penilaian dampak lingkungan, yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mendapatkan ijin yang diperlukan untuk melanjutkan kerja di tanah masyarakat adat.

 

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Komite CERD PBB untuk mendesak Indonesia agar mencabut UU Cipta Kerja dan memastikan penghormatan atas hak partisipasi masyarakat adat dalam proses-proses legislasi selanjutnya yang berdampak pada hak-hak masyarakat adat dengan memastikan bahwa produk undang-undang yang baru melindungi hak-hak substantif masyarakat secara penuh dan setara.

 

Juru Bicara

 

"Karena Undang-Undang ini mengenai investasi, ia sama sekali tidak melindungi tanah masyarakat adat. UU ini justru akan mempermudah perusahaan untuk merampas lahan”[1]. Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

“Melihat adanya potensi malapetaka diatas, kami meminta Presiden, DPR, dan DPD RI untuk sukarela membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja. Karena, selain cacat dalam proses pembentukannya, UU ini dinilai berisikan pasal-pasal bermasalah”[2]. Linda Rosalina, Campaigner di TuK Indonesia.

“Kami meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan seharusnya menetapkan dan memprioritaskan kebijakan penanganan ancaman Corona”[3]. Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif  Sawit Watch.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

 

Indonesia

 

Norman Jiwan: +62 813 1561 3536

Rukka Sombolinggi: +62 812 1060 7942 

Nikodemus Ale: +62 812 5686 5454

 

UK

 

Angus MacInnes: +44 752 681 9460

 

Daftar organisasi yang menyampaikan laporan:

 

1.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Kalimantan Barat (PW AMAN Kalbar)

3.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Daerah Bengkayang, Singkawang dan Sambas (AMAN BENGSIBAS)

4.       Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Wilayah Tano Batak (PW AMAN Tano Batak)

5.       Institut Dayakologi (ID)

6.       Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)

7.       Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH)

8.       Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

9.       Perkumpulan Nurani Perempuan (Women’s Conscience)

10.   Hutan Kita Institute (HaKI)

11.   Perkumpulan Sawit Watch

12.   Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)

13.   Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA)

14.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eksekutif Nasional/Friends of the Earth Indonesia)

15.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat (WALHI Kalbar)

16.   Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi (WALHI Jambi)

17.   Yayasan Padi Indonesia

18.   Bahtera Alam

19.   Akar Foundation

20.   Nagari Institute

21.   Link-AR Borneo

22.   Perkumpulan Pegiat JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation)

23.   Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

24.   The Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS)

25.   Forest Peoples Programme

 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.