Latest Post


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi mengindikasikan akan terjadi kerusakan lingkungan ekosistem pada pembangunan jalan maupun lokasi tempat pembangunan Ujung Jabung Jambi dan berkurangnya penghasilan nelayan. Dalam kajian Walhi Jambi, proyek pembangunan itu tidak strategis terhadap lingkungan, sehingga perlu kajian kembali oleh pemerintah untuk menentukan diteruskan atau dibatalkan pembangunannya.
Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, menjelaskan Pemerintah Provinsi Jambi masih mengarahkan pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.
"Pembangunan tersebut memiliki ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Jika dibangun perlunya kajian lingkungan dan lainya harus betul-betul diperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya. Mulai dari jalan menuju pelabuhan itu adalah kawasan yang rentan terhadap abrasi. Lalu pada eksploitasi lahan gambut dalam, pantai sungai di kawasan itu dan ekosistem lainnya. Sangat menjadi pengaruh besar terhadap lingkungan," ujarnya.
Menurutnya pasca pembangunan itu ada upaya mitigasi dan adaptasi pembangunan. Amdalnya harus memang diperhatikan, Walhi khawatir pembangunan yang malah menggangu ekosistem.
"Kajian yang harus speksifik yakni aspek sosial, lingkungan atau keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan apakah pelabuhan itu layak untuk dibangun, atau dengan adanya pembangunan akan menjadi bencana ekologis. Jangan sampai merusak abrasi pantai, rusaknya lingkungan partai cemara ada burung imigrasi yang nantinya bisa berkurang, dan aspek sosial di masyarakat yakni berkurangnya tangkapan ikan nelayan di kawasan itu. Jika pelabuhan itu tetap dibangun tanpa kajian lebih mendalam maka akan terjadi 60 persen kerusakan lingkungan," katanya kepada Gatra.com, Jumat (11/1).
Menurutnya, selama ini rencana pembangunan dilakukan secara tertutup tanpa mengajak partisipasi publik. Padahal menurutnya, masyarakat perlu diajak duduk bersama untuk pengkajian pembangunan tersebut.
"Kami tanyakan ke Kementerian LHK, dokumen Amdal Ujung Jabung juga belum dikerjakan," katanya.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Pemerintah Provinsi Jambi Johansyah, apa yang disampaikan oleh Walhi akan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
"Kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Walhi, dan akan kami rapatkan," katanya, Sabtu (12/1).
Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, pembangunan Ujung Jabung yang sempat terhenti itu kembali dilanjutkan. Tahun ini pemerintah provinsi menyelesaikan proses pembebasan lahan.
"Anggaran kita dari APBD Provinsi Jambi, anggaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp 25 miliar," ujar Sekda.
Jika pembebasan lahan jalur Muara Sabak kembali terkendala, pihaknya juga tengah menguji alternatif akses jalan lainnya yang di anggap lebih cepat, di antaranya melewati, Kumpeh, Suak Kandis, makam Orang Kayo Hitam, lalu Simpang menuju lalu menuju arah Ujung Jabung.
"Tapi nanti kita lihat, kalau tidak berbenturan dengan taman nasional berbak," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M Fauzi mengatakan masih terdapat 23 kilometer lahan yang belum terbuka menuju pelabuhan Ujung Jabung. Sehingga perlu ada kerjasama dengan TNI dan pemangku kepentingan lainnya.
"Masih ada 23 kilometer lagi yang belum pembebasan lahan maka kita kerjasama dengan TNI," katanya.
Sumber : gatra.com
Reporter: Ramadhani
Editor: Rosyid



A.PENDAHULUAN

1] ARAH RPJMD 2016-2021 PERDA NO 7 TAHUN 2016

Slogan “Sepucuk jambi Sembilan lurah” pada lambang Provinsi Jambi memiliki makna yang
mendalam bagi masyarakat Jambi. Hal itu kurang lebih bermakna satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan rakyat dan wilayah Jambi dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga melambangkan kebesaran dari sepucuk Jambi Sembilan Lurah dari sialang lantak besi sampai durian batakuk Rajo dan Tanjung Jabung.

Jika kita memeriksa dokumen RTRWP Jambi 2013-2033, secara administrasi Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 53.435,92 Km2, dengan memiliki  9 [Sembilan] Kabupaten dan 2[dua] Kota yang tersebar. Didalam dokumen tersebut juga dituliskan, bahwa secara luasan daratannya, Provinsi Jambi memiliki luas mencapai 5,1 Juta hektar.

Provinsi Jambi melalui agenda “Jambi Tuntas” sebagai judul besar dalam pelaksanaan visi dan misinya, menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Dengan memeriksa dokumen PERDA No 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang kini telah mengalami perubahan dan sebagai satu dokumen penerjemah Jambi Tuntas, pertumbuhan yang ditargetkan tersebut masih bersumber pada sektor penopang utamanya, yaitu pertambangan dan industri pengolahan juga perdagangan.

Dalam pemaparan yang disampaiakan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi RKPD Tahun 2018 lalu, secara materi terlihat tidak berbeda jauh dengan kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya, 2016 dan 2017, kebijakan pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2018 masih tertumpu pada 3 [tiga] isu strategis utama yang dimainkan. Tiga Isu strategis tersebut kemudian terbungkus dalam satu isu besar, yaitu isu daya saing. Isu besar daya saing, kemudian diterjemahkan dalam beberapa isu strategis yang dimunculkan. Diantaranya adalah, daya saing Infrastruktur, daya saing ekonomi dan daya saing Sumber Daya Manusia.

2] ARAH RPJMD 2016-2021 PERDA NO 3 TAHUN 2018 [PERUBAHAN]

Didalam dokumen RPJMD Provinsi 2016-2021 [perubahan], pembangunan masih diarahkan pada sinergisitas kebijakan nasional. Dengan satu tema besarnya adalah, Sumatra sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, dengan memprioritaskan permasalahan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dari penyampaian sosialisasi PERDA Provinsi Jambi No 3 Tahun 2018 tentang perubahan RPJMD 2016-2021yang disampaikan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi, bahwa Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi yang melanda dalam dua tahun terakhir yang bisa dicapai.

Dalam pemaparan yang disampaikan tersebut, tercatat dalam tahun 2017 lalu saja, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya bisa mencapai di angka 4,64 %. Dan dilanjutkan pada tahun 2018 iniProvinsi Jambi mengalami kenaikan sedikit pertumbuhan ekonominya, yakni hanya mencapai 5 %.


Faktor tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab utama dari perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, terkait pertumbuhan ekonomi  Provinsi Jambi yang semula ditargetkan 6,65% diturunkan menjadi 5,6 % ditahun 2019.

Sementara itu, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dalam kesempatannya dipertemuan tahunan Bank Indonesia, Selasa [18/12/2018] di Swiss Belhotel Jambi, menyatakan bahwa. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019 diperkirakan mencapai 5,1%.

Pertumbuhan tersebut dikatakan akan terjadi ketika sumber-sumber pertambangan dan penggalian sejalan dengan outlook positif [penguatan permintaan batu bara dan minyak bumi terus menaik].


B.  SITUASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI  JAMBI 2018

1] IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Jika dicermati sektor-sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, dari Pemerintah periode sebelumnya sampai saat ini, masih condong mengandalkan pada aktifitas  eksploitasi sumber daya alam sebagai basis dalam rangka penyediaan bahan baku.

Sehingga skenario kebijakan dalam perencanaan pembangunan yang disusun, juga tidak jauh berbeda, tetap bersandar pada sumber-sumber alam yang akan tereksploitasi, terutama sumber-sumber pertambangan, industri perkebunan monokultur dan HTI.

1.1 Kebijakan Pembangunan Industri Perkebunan Kelapa Sawit, HTI dan Pertambangan

Agenda kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam skema memperluas pembangunan industri baik perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan HTI, bukan hanya menjadi isapan jempol belaka. Sebagai contoh misalnya, didalam dokumen RTRWP Jambi 2013-2033 Pemerintah Provinsi  Jambi telah mengalokasikan peruntukan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.8 Juta hektar.

Dalam konsolidasi data yang dilakukan oleh WALHI Jambi dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, terungkap bahwa pada tahun 2018  saja, sudah ada 1,368.000 Hektar izin yang dikeluarkan kepada 186 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan rincian 1,368.000 Ha Izin Lokasi, 248.000 Ha HGU, 962.000 Ha IUP  yang ada di Provinsi Jambi.

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini di tandai dengan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagian besar Pengusahaan pertambangan yang ada merupakan Pertambangan Batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan Bijih Besi dan Emas.

Kondisi di Tahun 2017 Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi sebanyak 80 dalam tahap Eksplorasi dan 116 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Terkait dengan maraknya aktifitas pertambangan tanpa izin [PETI], informasi jumlah dan luasan aktifitas PETI masih belum dipastikan jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan selain spotnya banyak yang kecil-kecil, juga aktifitas PETI yang selalu berpindah-pindah.

Namun ditahun 2018, WALHI Jambi memastikan ada empat kabupaten wilayah kosentrasi aktifitas PETI yang berlangsung, empat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo.

Kabupaten Merangin seharusnya menjadi perhatian serius terkait PETI, pasalnya ada 5 kawasan yang jadi sorotan, diantaranya adalah Kecamatan Pangkalan Jambu 655 hekter luas area, Sungai Manau 260 Ha, Renah Pembarap 2 Ha, Tabir Lintas 125 Ha dan Tabir Barat 185 Ha. Luas area belum termasuk aktivitas peti di badan sungai.

Selain industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, penguasaan wilayah Jambi oleh Hutan Tanaman Industri [HTI], juga cukup mencengangkan. Informasi terakhir yang didapat dari pihak dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bahwa sampai tahun 2018 luas Hutan Tanaman Industri yang berada di Provinsi Jambi sudah mencapai 890.265 hektar, atau lebih dari seperlimanya luas wilayah kawasan hutan yang ada di Jambi.

1.2 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Merasa tidak ingin menjadi pihak yang lamban dalam merespon persoalan gambut, Pemerintah pusat membentuk Badan Restorasi Gambut [BRG] yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2016, dengan tujuan utama untuk mengatasi dan mencegah kebakaran di lahan gambut serta melakukan pemulihan lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015 dan sebelumnya.

Agenda pencegahan dan pemulihan wilayah gambut yang diimplementasikan oleh Badan Restorasi Gambut di Provinsi Jambi, kini menjadi satu perencanaan khusus dukungan dalam konteks pengurangan resiko bencana yang diadopsi dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.[1]
[1] Dokumen RPJMD 2016-2021 Perda No 3 Tahun 2018 [Perubahan], dengan mendukung agenda restorasi lahan gambut nasional sampai pada tahun 2020 dengan skema pemberdayaan masyarakat.


1.3 Perhutanan sosial dan TORA

Di Provinsi Jambi, respon cepat terkait Perhutanan Sosial ditindaklanjuti dengan pembentukan POKJA sebagai satu tim khusus untuk memaksimalkan capaian Perhutanan Sosial, yang secara administrasi dikeluarkan SK oleh Gubernur dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawabnya.

Untuk Provinsi Jambi sendiri, dari 12,7 Juta hektar pencanangan Perhutanan Sosial, ditargetkan mencapai  352.756 hektar [berdasarkan pendekatan peta PIAPS], dan melalui pendekatan peta arahan kawasan hutan tahun 2017, untuk TORA di Jambi KLHK menargetkan seluas 12.361 hektar.

1.3 Konflik Agraria

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan penyelesaian konflik agraria, belum mampu menemukan kerangka yang baik, yang tentu saja bisa berdampak bukan hanya mengurangi tapi yang terpenting adalah menyelesaikan konflik agraria yang terjadi.

Dalam konteks penanganannya, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih hanya
menggunakan pendektan Permendagri No. 42 Tahun 2015 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Dan secara teknis, kebijakan ini diimplementasikan dengan pembentukan tim terpadu dibeberapa kabupaten dan kota di wilayah Jambi yang sedang melakukan proses penanganan konflik agraria.

2] POTRET  FAKTUAL OLEH WALHI JAMBI TERHADAP  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
    PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI JAMBI

2.1 Konflik Agraria

WALHI Jambi mencatat, ditahun 2018 didapatkan jumlah konflik agraria mencapai 156 konflik. Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. HTI/hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.


Dari jumlah konflik agraria di Provinsi Jambi secara keseluruhan, ada 21 konflik yang menjadi prioritas penyelesaian yang didorong oleh WALHI Jambi. Dari 20 konflik tersebut, berada di 20 Desa dengan rincian sebagai berikut.

Ada 14 konflik HTI yang berada di tiga kabupaten, 3 desa di Kabupaten Muaro Jambi, 1 desa Kabupaten Tebo dan 10 Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada 4 konflik perkebunan kelapa sawit yang  berada di 3 desa Kabupaten Muaro Jambi, 1 desa di Kabupaten Batang Hari dan 1 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan ada 2 konflik UPHHK-RE yang berada di 2 desa Kabupaten Tebo.[2]
[2] Dokumen prioritas penyelesaian konflik diwilayah dampinag WALHI Jambi 2018

Melihat keterlibatan Pemerintah Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian konflik agraria, WALHI Jambi memandang pemerintah terindikasi masih melindungi investasi industri. Sehingga proses yang muncul, hanya dalam konteks pemenuhan administrasi perundang - undangannya saja, yaitu memenuhi peraturan Permendagri No. 42 Tahun 2015 terkait dengan Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.


2.2 Perhutanan sosial dan TORA

Dari data yang dihimpun oleh WALHI Jambi, Perhutanan Sosial yang ditargetkan di Provinsi Jambi seluas 352.756 hektar, baru terealisasi sampai di tahun 2018 seluas 54.710 hektar yang sudah dikeluarkan SK, dengan jumlah SK 324 dan menargetkan di tahun 2019 seluas 62.505 hektar.
 
Perlambatan tersebut ditenggarai oleh sikap pemerintah yang hanya mengacu wilayah Perhutanan Sosial harus berada di wilayah PIAPS. Sejatinya, dengan menggunakan skema Permen LHK No 83 Tahun 2016, paling sedikitnya akan mempermudah proses implementasi kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pengurangan wilayah izin di kawasan hutan pada kebijakan Permen LHK No 45 Tahun 2016.

Selain bisa menggunakan pendekatan Permen LHK untuk mempercepat skema Perhutanan Sosial di wilayah yang sudah dibebani izin, regulasi lainnya yang juga bisa ditempuh adalah, mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik di wilayah areal izin. Dalam hal ini, bisa menggunakan Permen LHK No 84 Tahun 2015 tentang “Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan”.

Terhadap agenda Perhutanan Sosial, WALHI Jambi bersama komponen, masih melakukan konsolidasi dan mendorong percepatannya. Sampai di akhir tahun 2018 ini, WALHI Jambi bersama komponen, baru berhasil mendorong implementasi Perhutanan sosial [Hutan Desa]  mencapai 73.858,23 hektar, dengan rincian masih tahap potensi 15.149,1 hektar, usulan 39.480,99 hektar dan yang sudah mendapat SK 19.228, 14 hektar.[3]
 [3] WALHI Jambi 2018

Pelambatan dari target Perhutanan Sosial di Jambi ditenggarai oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
 
  1. Adanya perlambatan yang dilakukan secara struktural dalam konteks hak kelola rakyat, karena POKJA yang dibentuk pemerintah hanya mendorong kemitraan 
  2. Dalam kasus lain usulan hutan desa yang masuk dalam skema Perhutanan Sosial yang tidak memenuhi prasyarat, dilakukan penghentian dan tidak dimunculkan upaya untuk memperjuangkannya secara bersama.
  3. POKJA hanya terfokus pada PIAPS
  4. Tidak ada upaya mendorong resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah potensi Perhutanan Sosial yang berkonflik.
 
2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Agenda Badan Restorasi Gambut sampai ditahun 2018, masih terkosentrasi pada subjek dan objek wilayah kelola rakyat. Dengan agenda-agenda penguatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan sekat kanal.
 
Seperti contoh misalnya, agenda pembangunan sekat kanal yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Betara Desa Serdang dan Desa Seri Terap, dibangun di wilayah kelola rakyat.[4]
[4] Laporan Hasil Kerja Pantau Gambut Jambi 2018

Terkosentrasinya agenda kerja BRG di wilayah kelola rakyat, tidak berbanding lurus dengan situasi yang harus direspon cepat oleh BRG di wilayah gambut yang sudah dibebani konsesi, baik perkebunan kelapa sawit, HTI maupun pertambangan.
 
Berdasarkan sumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 5 September 2015, ada 46 perusahaan baik  perkebunan kelapa sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengalami kebakaran di lahan konsesinya dengan jumlah titik api mencapai 1700 dan luasan kebakaran mencapai 135.000 hektar.
 
Dalam analisis WALHI Jambi, luasan gambut yang tersebar di Provinsi Jambi mencapai 716. 838 hektar, berada di 133 desa telah dibebani izin mencapai 70%, baik oleh industri perkebunan kelapa sawit dan juga HTI.

Dari 133 Desa yang berada di wilayah gambut, ada 84 desa berada di wilayah konsesi industri, 36 Desa ada disekitaran izin industri perkebunan kelapa sawit dan ada 48 Desa yang berada di wilayah konsesi HTI.[5]
[5] WALHI Jambi 2016

 
C.  GEOPOLITIK PROVINSI JAMBI DAN PLATFORM WALHI

1] GEOPOLITIK JAMBI

Wacana upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar lingkungan akan menjadi bagian dari upaya mitigasi, ternyata masih menjadi mimpi yang tak kunjung datang.

Faktor penentu dari penguasaan wilayah kelompok industri di Provinsi Jambi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, disebabkan wilayah konsesi berada di wilayah bukan peruntukannya.
 
Wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pemulihan karena mengalami kebakaran, seperti wilayah hidrologi gambut sungai Batanghari-sungai kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi, saat ini hampir secara keseluruhan tertutup izin perkebunan kelapa sawit.

Melihat dari arah dan implementasi pembangunan yang ada di Provinsi Jambi, terlihat jelas adanya kesamaan yang tidak berbeda jauh dengan isu strategis yang dibangun oleh Negara Indonesia dalam konsesus internasional [negeri yang di skemakan untuk menjadi wilayah penyedia bahan baku].

2] PLATFORM WALHI

Dalam platform WALHI, situasi seperti ini harus dihentikan, sistem dan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalisme dan rezim neo liberalisme harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokratis. Memberikan jalan serta pengakuan bagi inisiatif-inisiatif rakyat dalam pengelolaan kekayaan alam, membangun narasi ekonomi dan pembangunan baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan atas ruang hidup, kedaulatan ekonomi, kedaulatan dalam pengelolaan kekayaan alam.


 
D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Provinsi Jambi saat ini, masih dalam fase ketidakadilan. baik dalam konteks hak pengelolaan oleh rakyatnya maupun dalam konteks keberlanjutan lingkungannya. Ketimpangan penguasaan wilayah kelola yang saat ini masih didominasi penguasaannya oleh kelompok- kelompok industri berbanding lurus dengan laju kerusakan lingkungan sebagai efek sampingnya.

Munculnya konflik tanah, pelanggaran HAM, kerusakan di kawasan gambut maupun hutan dan bencana ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif, merupakan bagian yang tidak terhindarkan. Kebijakan pengeluaran izin industri berbasis sumberdaya alam, tidak diimbangi dengan perangkat mitigasi dan penegakan hukum dalam proses pemulihan lingkungan yang harus dilakukan.

Situasi tersebut diperburuk dengan situasi perlambatan peningkatan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi. Yang seharusnya mampu menuntun Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan arah pembangunan yang dilakukan, dari orientasi pembangunan industri penyedia bahan baku berbasis sumber daya alam, menjadi ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal.

Melihat situasi gambaran diatas, rekomendasi yang bisa lakukan adalah, mendorong Pemerintah Jambi untuk mereorganisasi kembali arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi, yang saat ini masih menggunakan cara-cara mengeksploitasi alam dalam rangka menyediakan bahan baku, diarahkan kepada konsep ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi local. [selesai]

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menilai, proses penegakan hukum terhadap illegal drilling, atau pengeboran minyak secara illegal di Provinsi Jambi tidak dilakukan secara menyeluruh.
Illegal Drilling berlangsung masif di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Poto/ist
Alhasil, terang Direktur WALHI Jambi Rudiansyah kepada reporterbrandanews.co.id, Sabtu (5/1-2019), sehingga kejahatan illegal drilling seperti yang terjadi di Kabupaten Batanghari berlangsung secara masif.
Misalnya, kata Rudiansyah, walaupun dilakukan tindakan tegas dalam proses hukum terkait kegiatan itu, dan selanjutnya terhenti sebentar tetapi selanjutnya pengeboran minyak illegal itu kembali berlangsung dengan jumlah yang lebih besar lagi.
Dengan demikian artinya, terang Direktur WALHI Jambi Rudiansyah, proses hukum dalam penanganan kasus illegal drilling itu tidak berlangsung secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan efef jera.
“WALHI melihat ada proses hukum yang dilakukan terkait kegiatan illegal drilling itu, tetapi karena proses hukumnya tidak menyeluruh sehingga kegiatan itu muncul lagi,” ujarnya.
Seperti contoh, kata Rudiansyah dalam keterangannya, seperti kegiatan illegal drilling yang terjadi di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.
“Kegiatan illegal drilling di daerah ini cukup parah, dan cukup masif, dan sekarang kegiatan serupa berlangsung di titik – titik lain di daerah itu,” ungkapnya.
Ini jelas sangat membahayakan, terang Rudiansyah, selain tidak saja berbahaya terhadap lingkungan, sosial, tetapi juga sangat membahayakan terhadap pelaku illegal drilling itu sendiri.
Dan karena itulah sehingga WALHI Jambi berharap, kata Rudiansyah, penindakan dalam proses hukum untuk menghentikan kegiatan illegal drilling harus dilakukan secara menyeluruh, dan ini harus melibatkan banyak pihak, selain Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pertamina, Polri, dan elemen masyarakat lainnya. (sal/wyu/pon)

sumber : brandanews


Sejak peristiwa penembakan Nduga pada awal Desember 2018, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan ‘operasi militer’ atas nama evakuasi korban dan pengejaran TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), yang dituduh sebagai pelaku penembakan.
Nduga tidak lagi aman. Aparat gabungan melakukan operasi dan menimbulkan ketakutan kekerasan sebagaimana terjadi sebelumnya di Mapenduma, Yigi dan Mbua, pada masa lalu. Kini, dilaporkan warga sipil dari 34 gereja dari Klasis Mbua, Klasis Mbulmu Yalma, Klasis Yigi Timur, Klasis Yigi Barat dan Klasis Mugi, mereka terpaksa keluar dari kampung dan melakukan perjalanan mengungsi ke hutan sekitar untuk menghindari terjadinya kebrutalan penembakan, kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Warga pengungsi yang hidup dalam keterbatasan dan ketakutan, terancam bahaya kelaparan, sangat memungkinkan kesulitan memenuhi pangan layak dan gangguan kesehatan.
Kami khawatir dengan keamanan dan keselamatan jiwa warga yang mengungsi. Sebagaimana dilaporkan ditemukannya korban jiwa  3 (tiga) orang warga sipil meninggal di Mbua dan Dal,  yakni : 1 orang siswa SMP, dan 1 orang siswa SMA yang berasal dari Gereja Imanuel serta 1 orang pemuda, serta 1 orang di daerah Mbulmu Yalma. Disekitar tempat korban ditemukan di Distrik Mbua, warga mengumpulkan granat tangan dan granat lontar buatan PT. Pindad, sehingga warga menduga korban meninggal oleh senjata yang digunakan aparat gabungan.
Kawasan hutan di daerah Nduga merupakan Taman Nasional Lorentz yang memiliki kurang lebih 1.200 spesies tumbuhan, 118 spesies mamalia, 66 species Amphibia, 403 spesies burung, 51 spesies kupu-kupu dan berbagai spesies mikroorganisme. Karena keistimewaan keanekargaman hayati yang terkandung didalamnya, maka Taman Nasional Lorentz ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh World Heritage Commite UNESCO.
Kami khawatir operasi militer yang berlangsung secara luas dikawasan hutan ini akan membawa dampak kerusakan dan terganggungnya habitat dan kerusakan ekosistem setempat, serta menghilangkan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat setempat.
Operasi militer dan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Nduga semakin memperpanjang catatan buruk pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua. Hal ini sangat jelas melanggar undang-undang Hak Asasi Manusia (1999) dan Deklarasi HAM (1948), yang mengatur tentang Hak untuk hidup, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, dan Hak atas kesejahteraan, serta Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Perjalanan panjang Papua hingga lahirnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua pun sampai saat ini belum menjawab harapan akan kesejahteraan Orang Asli Papua, meskipun begitu besar anggaran yang telah digeluncurkan ke Papua seperti tak pernah cukup. Otonomi khusus masih belum sepenuhnya memberikan ruang kepada Orang Asli Papua untuk menentukan dan membangun dirinya sendiri. Hari ini Orang Asli Papua hanya penonton di atas tanahnya sendiri, orang Papua masih tetap kelaparan dalam rumahnya sendiri, padahal Tanah Papua memiliki Kekayaan dan Sumber Daya Alam yang melimpah. Pada akhirnya Otsus hanyalah kata indah yang menjadi judul besar cerita panjang penderitaan, kemiskinan serta pelanggaran HAM yang tidak pernah berakhir.
Berdasarkan latar belakang tersebut, kami Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua, menyampaikan solidaritas dan duka cita mendalam terhadap korban warga sipil dan penyintas dipengungsian dan tempat hunian sementara.
  1. Kami menyatakan sikap mengecam keras atas berbagai aksi penembakan dan kekerasan yang mengorbankan dan mengtargetkan warga sipil sebagai sasaran kekerasan di Nduga.
  2. Kami meminta kepada Presiden selaku Panglima Tinggi Negara untuk menghentikanOperasi Militer yang telah mengorbankan warga sipil dan orang Nduga menjadi pengungsi di tanah sendiri, serta berpotensi merusak hutan dan lingkungan, maupun wilayah kelola sumber hidup Orang Asli Papua secara khusus mereka yang berdiam di Kabupaten Nduga.
  3. Kami mendukung pernyataan Gubernur Papua dan DPRD Provinsi Papua yang meminta pemerintah Indonesia menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga. Juga mendukung pernyataan Gubernur Papua untuk membentuk Tim Independen, terdiri dari pemerintah daerah, DPR Papua, MRP, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya, yang bertugas menyelidiki dan mengungkap peristiwa kekerasan di Nduga,
  4. Kami mendukung upaya penegakan hukum secara adil, bertanggung jawab dan memberikan perlindungan, pemulihan dan jaminan hidup aman bagi warga sipil dan saksi dalam kasus Nduga.
  5. Kami mendesak kepada Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidikan dengan melibatkan organisasi gereja dan organisasi masyarakat sipil di Papua untuk melakukan verifikasi dan mengungkap faktas atas kasus kekerasan yang terjadi di Nduga secara adil, bertanggung jawab dan transparan.
#SALAM ADIL DAN LESTARI !!!
#SaveNduga
Jayapura, 24 Desember 2018
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan di Tanah Papua
  1. WALHI ED Papua
  2. Yayasan PUSAKA
  3. YALI Papua
  4. PPMA
  5. LBH Papua
  6. YPMD Papua
  7. TIKI Papua
  8. YADUPA
  9. YPPWP
  10. YALHIMO Manokwari
  11. LP3BH Manolwari
  12. RUMSRAM
  13. LMA Swamemo Nabire
  14. Elsham Papua
  15. LEMASA
  16. LEMASKO
  17. YBAW Wamena
  18. Dewan Kepala-Kepala Suku Jove’mamba
  19. iWaTaLi Papua
  20. Papuan Voices
  21. SKPKC Fransiskan Papua
  22. KPKC GKI di Tanah Papua
  23. Perkumpulan Belantara Papua
  24. Komunitas Transparansi Pangguna Anggaran Papua Baru (KOTRAPENGARU)
  25. Yalhimo
  26. GSBI Papua BARAT
  27. Perkumpulan Bin Mdag Hom Bintuni
  28. Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) Papua
  29. JERAT Papua
  30. Filep Karma, Pembela HAM
  31. I Ngurah Suryawan, Akademisi Unipa
  32. Asep Komaruddin, aktifis.
  33. SOS untuk Tanah Papua
  34. Dewan Masyarakat Adat Momuna Kab. Yahukimo
  35. Koalisi Peduli HAM dan Lingkungan Hidup (KAPHLING) Papua
  36. Walhi Eksekutif Nasional, Jakarta
  37. Walhi Kalimantan Tengah
  38. Walhi Sulawesi Utara
  39. Walhi Sulawesi Selatan
  40. Walhi Sulawesi Tengah
  41. Walhi Bali
  42. Walhi Aceh
  43. Walhi Jawa Timur
  44. Walhi Bengkulu
  45. Walhi Jambi
  46. Walhi Kalteng
  47. Dr. Cahyo Pamungkas, S.E., M.Si, peneliti LIPI
  48. AJAR (Asia Justice and Rights)
  49. Protection International
Sumber : pusaka



Senin 3 Desember 2018, hujan turun dikota Jambi mengagetkan banyak semua pihak. Bagaimana tidak, selama hampir kurang lebih  90 menit hujan yang terjadi mengakibatkan dibeberapa titik wilayah kota Jambi terendam banjir.
Dari berbagai sumber yang didaptkan oleh WALHI Jambi, ketinggian banjir dibeberapa titik kota Jambi seperti Patimura, hampir mencapai pundak orang dewasa. 
Selain diwilayah Telanai yang terendam banjir, ada 7 wilayah dikota Jambi lainnya yang terdampak banjir pada tanggal 3 Desember 2018, diantaranya adalah, Kecamatan Jambi selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru, Alam Berajo, Pasar, Danau Teluk dan Pelayangan.


Diwilayah Patimura, perumahan kembar lestari, terpantau sampai pukul 07.00 WIB Pagi, banjir masih memutus akses keluar warga yang bermukim didalam perumahan.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir yang terjadi, hanya beberapa orang yang mengalami pingsan karena terlambat mendapatkan pertolongan untuk di ungsikan.
Banjir yang mencapai ketinggian pundak orang dewasa di daerah tersebut, juga mengakibatkan banyak kerugian harta benda, yang sampai saat ini belum diketemukan jumlah pastinya.

Peristiwa banjir di Kota Jambi pada penghujung tahun 2018 ini, sebelumnya juga terjadi dibeberapa Kabupaten di Provinsi Jambi. Di tanggal 3 Nopember 2018 sebelumnya, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang Desa Tanjung Muda, simpang tiga, koto teluk, maliki air, kampong dalam, kampong dilir, paling serumpu, tanjung, tanjung mudo, juga mengalami hal yang sama.
Peristiwa banjir mengakibatkan 10 ribu Jiwa lebih terdampak banjir, Ribuan rumah di 13 Desa. Ada 9.628 jiwa terdampak korban kebanjiran dari luapan sungai Batang Merao dan Sungai Batang Sangir, Ruas jalan Desa Tanjung muda sepanjang 250m terendam dan merendam rumah yang dihuni 430 Jiwa, merendam 5 bangunan sekolah Dasa.
Selain di Kota Sungai Penuh, banjir sebelumnya juga terjadi di Desa pagar pudding lama, Desa teluk melintang Kecamatan sumay, Kabupaten Tebo.
Banjir mengakibatkan 261 Rumah Warga terendam dan mengakibatkan kerugian harta benda lainnya.
Pendirian Tenda Pengungsi Banjir di Perumahan Kembar Lestari 2
Di Kecamatan koto baru ada 3 desa terkena dampak banjir, desa kampong tengah, limau manis, serimenanti yang mengakibatkan kerugian 300 KK terkena dampak 30 ha sawah terendam.
Kabupaten Bungo Kecamatan jujuhan, banjir mengakibatkan 914 KK terkena dampak. 319 hektar sawah terendam di 4 kecamatan [Kecamatan tanah sepenggal, tanah sepenggal lintas, bathin III dn Jujuhan Ilir dan 11 desa.
Jumlah 319 ha ini mencakup tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kacang tanah, kedelai. Ada 166,5 ha padi sawah, 50 ha padi gogo72 ha jagung,21,5 ha kedelai dan 9 ha kacang tanah. [tanaman yg terendam berumur 21-90 hari].
Peristiwa banjir khususnya di Kota Jambi, seharusnya menjadi peringatan dalam hal kesiriusan bersama terkait dengan penanggulangannya, khususnya Pemerintah Kota Jambi.
Tata ruang yang buruk dan tidak memperhatikan aspek lingkungan, disinyalir menjadi factor utama penyebab terjadinya banjir.
Wilayah-wilayah resapan air yang seharusnya menjadi wilayah konservasi yang harus dijaga, kini banyak beralih fungsi menjadi inprastruktur perbisnisan, hotel dan mol.
Penaatan aturan tata ruang kota yang tidak terdisiplinkan oleh Pemerintah Kota Jambi, menjadi momentum yang sangat empuk bagi pelaku-pelaku yang memiliki modal untuk membangun gedung-gedung bisnis diwilayah yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan lingkungan.
Situasi tersebut diperparah dengan tata kelola drainase yang terjadi di Kota Jambi. Upaya-upaya yang kongkrit dalam kontek normalisasi belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi, terhadap jalur drainase yang buruk.
Di tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar dari dana APBD, yang dipergunakan untuk mengantisipasi banjir, yakni dengan memperbaiki dan membangun drainase yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Jambi. 
Menurut Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi, “Selain Permasalahn sampah, kurangnya pengawasan terhadap pembangunan di Kota Jambi serta semakin menyempitnya drainase juga penyebab terjadinya banjir”.
Dalam setiap pembangunan seharusnya memperhatikan Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang system drainase perkotaan yang harus memiliki konsep berwawasan lingkungan, baik itu drainase ramah lingkungan dan perubahan iklim, serta pemisahan jaringan drainase dan jaringan pengumpulan limbah dan selain memperketat pengawasan pembangunan kota.
Harapan agar Pemerintah khususnya Kota Jambi terkait dengan upaya meminimalisir terjadinya banjir, tentu saja tidak akan difokuskan pada satu kebijakan.
Karena selain pemulihan fungsi drainase, tentu saja banyak pekerjaan berat lainnya yang masih menunggu didepan, khususnya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Jambi mampu melakukan penegakan hukum terkait dengan aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi zona hijau [serapan air], yang kini sudah menjadi bangunan-bangunan perbisnisan [hotel, Mall, dll].

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.