Latest Post


Laju pembangunan desa tak dapat dipisahkan akan kehadiran kaum perempuan. Mereka ikut andil berkontribusi di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang ekonomi. Para Kartini inilah yang menjalankan sebagian besar UMKM di Indonesia. Mereka, sembari mengurus keluarga masih mampu terlibat aktif dalam ekonomi produktif guna membangun ekonomi keluarga.

Tak hanya ikut serta berperan di bidang ekonomi, kaum perempuan juga sudah seharusnya mendapat ruang dalam wilayah politik. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Mereka pun harus memiliki akses untuk turut menentukan arah perubahan sosial. Aspirasi dan asa mereka perlu mewarnai dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di lingkungan desanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perempuan membutuhkan suatu wadah. Salah satu wadah yang bisa digunakan ialah melalui sebuah organisasi. Dengan adanya organisasi suara perempuan bisa terakomodasi dan tersampaikan. Masyarakat juga memiliki wadah untuk merencanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Selain itu, keinginan dan cita-cita masyarakat pun bisa lebih cepat terwujud melalui organisasi.

Mengingat pentingnya kehadiran organisasi bagi perempuan di desa, Eksekutif Daerah WALHI Jambi bersama Lembaga Tiga Beradik (LTB) mengadakan pelatihan manajemen organisasi bertajuk “Membangun dan Memperkuat Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Mempertahankan Ruang Kelola”.

Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober-30 Oktober 2018 dan bertempat di Hotel King Sarolangun. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan perempuan dari 13 desa di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, di mana setiap desa mengirim 4 orang perwakilan. Adapun narasumber kegiatan pelatihan, Sripurwani (Organisasi Penabulu), dan Misriadi, SP. MSc (Kepala KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun).

Eksekutif Daerah WALHI Jambi dan LTB sebagai pelaksana kegiatan mengatakan tujuan dari kegiatan pelatihan ialah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai manajemen dan struktur organisasi. Selain itu, peserta diharapkan akan memiliki kemampuan konsolidasi yang kuat dalam sebuah organisasi.

Senada dengan itu, Direktur ED WALHI Jambi, Rudiansyah berharap dengan adanya pelatihan ini peserta memiliki pengetahuan tentang fungsi dan pentingnya organisasi yang dibangun di dalam desa.
“Ketika pengetahuan peserta mengenai organisasi telah memadai, maka organisasi yang akan dibentuk di desa pun menjadi  organisasi yang solid dan produktif.” Ujarnya


Kegiatan pelatihan berlangsung santai tapi serius, dan diisi dengan diskusi interaktif serta sharing pengalaman. Peserta pun cukup antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini. Setelah pelatihan ini, peserta diharapakan dapat mengaplikasikan semua materi yang didapat selama pelatihan berlangsung, sehinga peran mereka dalam pembangunan desa semakin terlihat.

Dalam hal pembangunan desa, peran perempuan dan laki-laki adalah sama, seperti pada teori equilibrium bahwa tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.






Kopi D’Jangkat Sungai Tenang, dengan jenis Kopi Robusta yang telah beradaptasi di landscape bukit barisan selama lebih 100 tahun. D’Jangkat Sungai Tenang hadir dari 100% biji pilihan yang ditanam diketinggian 1000 mdpl,tercipta fine robusta dengan cita rasa khas penyangga Gunung Masurai Merangin-Jambi.

Diolah dengan ramah lingkungan dan dengan sentuhan tangan yang tanpa menghilangkan kearifan lokal dan budaya setempat. Robusta D’Jangkat sungai tenang memberi cita rasa komplek, unik dan berkarakter. Membuktikan bahwasanya “tiap butir kopi akan memberikan apresiasi lebih kepada setiap proses tahapan pengolahan yang terlewati. Hingga siap menciptakan secangkir kopi yang memberikan kepuasan dengan cita rasa yang berkualitas spesial “ hingga pada akhirnya membedakan dengan robusta pada umumnya.


Cerita panjang Kopi D’Jangkat, berangkat dari pendampingan beberapa kelompok tani ramah lingkungan di Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Sungai Tenang, oleh LTB Merangin. Hari ini Kopi D’Jangkat Sungai Tenang sudah dianugerahi  sebagi kopi robusta terbaik indonesia diajang  Specialty Coffe Association of Indonesia (SCAI) EXPO 2018, dengan perolehan nilai cita rasa 83,46. Anugrah ini tepatnya diperolah pada tanggal 19 – 21 oktober 2018 di Grand inna bali beach sanur Hotel, bali yang melibatkan banyak pihak, mulai dari petani kopi, komunitas kopi, hingga pembeli dari berbagai negara turut hadir dalam ivent tersebut.

Proses iven SCAI diawali dari seleksi seluruh sampel yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia, pada tahapan ini ada 108 sampel kopi yang diseleksi, diantaranya 13 sampel kopi robusta, selebihnya sampel kopi arabika. Dari 13 sampel kopi robusta, kemudian melalui proses seleksi oleh panitia, penilaian bentuk fisik dan cita rasa maka ditetapkan 6 sampel yang bisa terlibat dalam kompetisi, diantaranya  Single Origin Robusta D’Jangkat Sungai Tenang- Merangin, Kaba Washed-Rejang Lebong, Kaba Natural-Rejang Lebong, Manggarai Timur,  Blue Java Peaberry Barron dan Robusta Gunung Dempo.

Pada sesi lelang yang diikuti oleh berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, Kopi D’Jangkat dengan kualitas fine robusta menembus harga tertinggi Rp. 300.000 per kg. Sepertinya ini harga tertinggi robusta sejagad raya.




Jambi – Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2018, WALHI Jambi dan beberapa lembaga jaringan yang ada di Jambi, seperti ormas mahasiswa, kelompok seni, dan para petani dari 30 desa di 5 kabupaten, yakni Tebo, Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung Timur, dan Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi, tergabung dalam “Aliansi Petani Jambi Berdaulat”, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Senin (24/9/2018).

Beberapa organisasi yang di maksud adalah WALHI Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Tani Tebo (STT), Perkumpulan Hijau (PH), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Serikat Petani Batanghari (SPB), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Bersatu (STB) Tanjabbar, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), GRINDSICK, Beranda Perempuan, AGRA Jambi, INSPERA, BEM UNJA, FMN JAMBI, Mapala UIN Jambi, dan Mapala Caldera UNJA.

Terhitung 58 tahun silam, pemerintahan Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pilihan bulan dan tanggal itu disesuaikan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sebuah Undang-undang yang mengusung semangat tanah untuk rakyat, sekaligus diproyeksikan untuk menghapuskan sistem agraria kolonial.

Pada era rezim Orde Baru, UUPA hanya tinggal kebijakan secara tekstual, semangat tanah untuk rakyat kemudian berubah menjadi tanah untuk investor [industry ekstraktive], melalui kebijakan-kebijakan izin konsesi yang dikeluarkan.

Hingga kini, hampir semua kaum tani di Indonesia memiliki nasib yang sama, perampasan tanah untuk kepentingan investasi yang telah difasilitasi oleh Negara melalui skema-skema perizininan industry yang meluas. Situasi ini kemudian tidak hanya berdampak hilangnya akses tanah bagi petani, namun juga telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik serta rusaknya kesatuan ekosistem akibat praktek-praktek industry.

Dalam data sensus pertanian Indonesia di tahun 2013, menunjukan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 Juta, yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian, dibandingkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2003.

Di Jambi sendiri, penguasaan tanah oleh kelompok industri diwujudkan dengan merebaknya izin-izin konsesi industri, baik industry perkebunan kelapa sawit, Industri pertambangan, maupun Hutan tanaman industry [HTI]. Dimana 884 ribu hektar lebih lahan di Jambi sudah menjadi izin HTI [Hutan Tanaman Industri], untuk perkebunan sawit mencapai 1.2 juta hektar, dan izin pertambangan seluas 735 ribu hektar lebih.

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Provinsi Jambi oleh kelompok industry, selain menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan akibat efek sampingnya, secara bersamaan situasi harga-harga komoditi pertanian rakyat juga semakin turun. Sehingga hal tersebut semakin menambah daftar penderitaan petani semakin tinggi.

Namun secara spesifik, aksi masa dalam momentum hari tani di tahun 2018 ini menuntut agar secepatnya Pemerintah Provinsi Jambi membentuk POKJA yang langsung diketuai oleh Gubernur Jambi serta melibatkan Serikat Tani,NGO,Mahasiswa dan Petani dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di jambi (khusus dilokasi-lokasi yang berkonflik).

Tuntutan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk medesak Pemerintah Provinsi Jambi segera melaksanakan agenda penyelesaian konflik agraria, pemulihan harga-harga jual komoditi petani dan pemulihan kembali lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi yang dilakukan industry ekstraktif di Provinsi Jambi.

Dari upaya kita melakukan aksi damai hari ini yang melibatkan kurang lebih 500 masa, dilakukan mediasi dengan perkailan anggota DPRD Provinsi Jambi dan Dinas-dinas terkait. Maka pertemuan mediasi menghasilkan beberapa poin kesepakatan.

Kesepakata itu adalah, DPRD sepakat akan mbentuk tim penyelesaian konflik yang akan langsung eksekusi sampai ke lapangan, dan langsung di-SK-kan oleh Gubernur Jambi. Tim akan dibentuk dalam waktu satu minggu yang langsung di SK kan oleh Gubernur Jambi. Setelah tim terbentuk, maka DPRD Provinsi Jambi akan membuat dialog langsung tim penyelesaian dengan Gubernur Jambi.


Untuk Referensi

Irmansyah (Koordinator Umum Aksi): 0852 1082 8864
Abdulah (Koordinator Lapangan): 0852-6670-3201
Hajrin Febrianto (Koordinator media) : 0812 73909208




Sumber daya alam “diperebutkan” melalui kebijakan, dimana kebijakan yang seharusnya berorientasi pada rakyat, sebaliknya menjadi melayani kepentingan modal. Akibatnya kepentingan korporasi dalam proses-proses politik semakin tampak jelas dan apalagi dalam kondisi politik Indonesia yang berbiaya tinggi serta kesadaran politik rakyat yang rendah maka praktek korupsi sumber daya alam sepertinya semakin jamak terjadi.

Model pembangunan yang eksploitatif dan rakus lahan juga membuahkan konflik agraria seiring dengan ekspansi industri ekstraktif (HTI, Tambang, Perkebunan Kelapa Sawit, Food Estate, Infrastruktur, dll ). Eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan inilah yang melahirkan krisis lingkungan dimana kemampuan alam untuk memproduksi udara bersih, air bersih, pangan dan layanan lainnya terganggu, sementara itu disisi lainnya terjadi ketimpangan akses dan kontrol sebagian besar rakyat terhadap sumber-sumber penghidupan.

WALHI Jambi bersama dengan anggota lembaga WALHI Jambi yaitu Lembaga Tiga Beradik ( LTB ) mengadakan Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan di Bangko dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2018. Pelatihan ini dihadiri oleh peserta dari 13 Desa, yaitu 8 Desa dari Kabupaten Merangin dan 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun. Selain itu dalam pelatihan ini juga mengundang beberapa Narasumber yaitu Ahmad Farid selaku Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas dari WALHI Nasional dan juga turut mengundang Pelaku Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) yaitu Fitri Lidia selaku Owner Lapis Angso Duo

Di tatanan masyarakat yang ada di Desa dengan pola yang sangat mengantungkan hidup dengan sumberdaya alam di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan kebijakan yang Eksploitatif. Hal ini juga akan berdampak kepada tatanan Ekonomi yang di hadapkan dengan kondisi dimana kebutuhan yang harus terpenuhi dengan tidak di imbangi dengan pendapatan yang seimbang.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menyampaikan, "Menumbuhkan keterampilan di dalam komunitas, serta menciptakan peluang pasar untuk komoditi merupakan salah satu tujuan diadakannya pelatihan ini, dan juga diharapkan kedepan adanya pendapatan bagi masyarakat selain dari komoditi pertanian untuk di kelola oleh komunitas".

Masyarakat desa dengan kearifan lokal dapat mengelola sumberdaya alam yang ada hingga sampai kepada pemasaran produk yang di hasilkan dari pengelolaan SDA yang ada di dalam desa. Baik itu hasil hutan Bukan kayu, hasil pertanian dan hasil Perkebunan.

Melihat peluang pasar untuk komoditi hasil pertanian masyarakat yang ada di Merangin saat ini sangat berpotensi untuk di kembangkan. Ketika sumberdaya alam yang ada ini dapat di kelola oleh komunitas yang ada di desa maka akan berdampak kepada peningkatan Ekonomi masyarakat di Desa.

Pembentukan kelompok ekonomi produktif yang ada di desa untuk mengelola Sumberdaya alam yang ada di dalam desa dengan melihat potensi yang ada di masing-masing Desa. Dari kelompok yang sudah terbentuk ini belum maksimal untuk mengelola potensi yang ada di dalam desa.

Kelompok ekonomi produktif yang terbentuk di 8 Desa ini terdiri dari perempuan yang akan mengelola dan mengembangkan komoditi lokal yang tersedia dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu juga melibatkan perwakilan perempuan di 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun.

" Adanya strategi dalam dalam pengembangan produk komunitas dan pengembangan Pengemasan dari produk yang di hasilkan juga termasuk dalam tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelatihan ini" tutup Rudiansyah.

Kendala yang di hadapi oleh kelompok perempuan yang sudah terbentuk ini adalah bagaimana mengelola manajemen Organisasi dan Pengemasan produk yang di hasilkan oleh komunitas dan analisis pasar yang di tuju dari produk yang di hasilkan oleh komunitas.



Implementasi restorasi (pemulihan) gambut sudah berjalan hampir dua tahun. Meskipun begitu, titik api di lahan gambut seringkali muncul, terutama di provinsi-provinsi prioritas restorasi. Organisasi lingkungan, Walhi menilai, upaya restorasi gambut harus sejalan dengan ketegasan penegakan hukum bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2015, telah memberikan 163 sanksi administrasi, 12 sanksi perdata dan 35 pidana. Sanksi administrasi jadi andalan KLHK, karena dianggap memberikan efek jera dan mudah diterapkan tanpa melalui kejaksaan, hakim maupun kepolisian. 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, penegakan hukum seharusnya jadi bagian dari pemulihan restorasi gambut terlebih target restorasi gambut paling besar pada konsesi perusahaan. ”Sayangnya penegakan hukum kembali melemah,” katanya, dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini. 

Pada September 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengeluarkan peta indikatif restorasi gambut, dari 2,49 juta hektar areal kesatuan hidrologis gambut (KHG), 1,4 juta hektar di konsesi kehutanan dan perkebunan. 

Berdasarkan data WALHI Jambi, ada 46 perusahaan dengan lahan terbakar pada 2015, 16 di lahan gambut. Meski demikian, hanya lima perusahaan diproses hukum. 

Bahkan, katanya, penegakan hukum lebih dicondongkan kepada masyarakat adat/lokal dan petani yang mendapat stigma sebagai pembakar lahan. Padahal, aparat penegakan hukum selama ini masih lemah dalam pengawasan pada konsesi perusahaan. 

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan KLHK menyebutkan, luasan kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2018 sekitar 12.175 hektar, luasan lebih kecil dibandingkan 2015 mencapai lebih dua juta hektar.

Dia pun mengatakan, pada periode ini, kebakaran hutan dan lahan paling besar di luar konsesi, baik perkebunan maupun hutan. 

“Berdasarkan data Lapan dengan kepercayaan lebih 80%, periode ini ditemukan titik panas 1.639 titik,” katanya, dengan 1.308 titk berada lahan mineral, 213 titik di lahan gambut berfungsi lindung dan 118 titik lahan gambut budidaya. 

Hingga kini, katanya, ada 31 pemegang izin kehutanan hutan tanaman industri dan 39 pemegang hak guna usaha perkebunan menyelesaikan dokumen rencana pemulihan. Sedangkan, penataan restorasi sudah dikerjakan 80 perusahaan perkebunan dan 14 perusahaan HTI. 

“Masih kita pantau, evaluasi dan supervisi bersama. Kita nanti evaluasi bisa memenuhi (standar ketinggian muka air) 0,4 meter,” katanya. 

Moratorium sawit 

Yaya, panggilan akrabnya menyatakan, komitmen pemulihan gambut Presiden Joko Widodo ini, perlu diperkuat dengan menerbitkan moratorium sawit. Pengawasan, evaluasi dan audit perizinan jadi sangat krusial dalam upaya restorasi gambut karena luasan konsesi terbakar pada 2015. Belum lagi, keinginan perusahaan terus memperluas lahan, dengan begitu moratorium sawit mendesak demi perbaikan tata kelola kebun sawit. 

”Sebenarnya tak terjadi perubahan struktural signifikan dalam luasan konsesi perusahaan, dan tak terjadi juga paya perusahaan maupun pemerintah yang bisa memastikan tak akan terjadi lagi karhutla.” 

Walhi melihat, persoalan karhutla sebagai problem struktural warisan rezim masa lalu yang bukan hanya eksploitatif, juga sektoral. Dia berharap, pembenahan tata kelol harus melampaui dari sekat-sekat birokrasi yang sudah rusak akut. 

Berdasarkan Perpres Nomor 1/2016 tentang BRG, dia melihat BRG dan tim gambut daerah belum ada koordinasi dan belum terbangun sinergitas, padahal harapan ke daerah terlalu tinggi. 

”Daerah sendiri memiliki kepentingan politik elite daerah yang seringkali tak sama dengan nasional,” kata Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat. Jadi, katanya, komitmen perbaikan tata kelola gambut ini masih tersandera banyak kepentingan.

Keterbatasan kewenangan BRG dalam perpres ini juga dinilai jadi hambatan dalam kelancaran pencapaian target restorasi terutama kemampuan memaksa dan penegakan hukum korporasi. Secara politik, katanya, BRG tak memiliki kekuatan di lapangan, ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi. 

Padahal, katanya, sebagian besar dari target restorasi di konsesi perusahaan. Penegakan hukum, katanya , seolah jadi bagian terpisah dari restorasi gambut dan mandat perpres. Faktanya, pelanggaran investasi sebagian besar di lahan gambut. 

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, banyak titik-titik api berasal dari daerah prioritas gambut dan pada perusahaan yang dahulu mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Jika penegakan hukum tak tegas, titik api pasti masih terjadi,” katanya. 

Dia juga menilai aksi koreksi (corrective action) pemerintah tak kelihatan, salah satu, audit kepatuhan perizinan. 
 Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di Kalimantan Barat yang harus diantisipasi serius. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia


 Perkuat BRG 

Walhi pun merekomendasikan perbaikan Perpres No. 1/2016, agar memperkuat nomenklatur atau wewenang BRG hingga mampu menjalankan fungsi-fungsi penyelamatan dan perbaikan restorasi gambut. 

“Hingga BRG jadi simbol keseriusan dan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut di Indonesia.” 

Dia bilang, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat pada ekosistem rawa gambut bisa menjaga lahan dari karhutla. Warga, katanya, mampu mengelola lahan gambut dengan adil dan lestari, berbasiskan pengetahuan dan kearifan masyarakat adat/lokal. 

Nazir Foead, Kepada Badan Restorasi Gambut mengatakan, restorasi terkesan lambat karena mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kanal. 

“Jika memilih lelang lalu kontraktor mengerjakan, selesai. Tapi kan tidak begitu, masyarakat harus diajak jadi bagian dari restorasi,” katanya. 

Berdasarkan laporan Walhi provinsi prioritas restorasi masih terjadi kebakaran, misal, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi. Kata Nazir, hasil pekerjaan restorasi belum bisa nampak dalam waktu satu tahun. “Apalagi, lahan gambut kita sudah terlanjur rusak karena bekas terbakar.

Dia membenarkan, ada kebakaran di wilayah restorasi gambut karena permukaan kering. “Masih di permukaan, pemadaman lebih mudah karena api tak merambat ke bawah.” 

Nazir mengatakan, lahan gambut rusak bekas terbakar, kemampuan dalam menyimpan air jadi berkurang. Terlebih, saat kemarau, gambut perlahan mengering karena penguapan.

Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, menyebutkan, permasalahan mengukur dampak atau pengaruh restorasi ini cukup kompleks. “Kami dengan kelompok ahli sedang menyiapkan pengukuran jelas.” 

Pasca 2020, BRG akan menyelesaikan tugas dan memberikan laporan kepada Presiden dengan beberapa catatan masalah di lapangan, misal, perlu instrumen regulasi memperkuat, kelembagaan, dan apakah memerlukan unit kerja tersendiri atau tidak. “(Aspek itu) sudah jadi observasi kami,” katanya, seraya berharap, kerja-kerja BRG pasca 2020, dapat dikerjakan pemerintah daerah. 

Keterangan foto utama:Kebakaran gambut terjadi di kebun sawit di Dusun Benuang, Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Darussalam, Rokan Hilir. Di dusun ini sedikitnya 14 rumah dan sejumlah kendaraan roda dua hangus terbakar pada pekan lalu. Hingga Jumat lalu, api masih berkobar. Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia 
Kebakaran di Dusun Suka Damai, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir, Riau, tak hanya menghanguskan kebun, sawit warga, juga belasan rumah, sepeda motor dan mobil pick up, Jumat (17/8/18). Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia

Sumber : Mongabay

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.