Latest Post





Di Indonesia, seperti halnya di mayoritas negara berkembang lainnya, tingkat kesenjangan gender masih tinggi. Perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat system budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat Indonesiaantara lain keterbatasan pendidikan, hak atas informasi, ruang politik dan pengambilan ruang keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari rumah, komunitas hingga ranah publik yang lebih luas. Kesenjangan semakin kuat akibat relasi kuasa yang timpang dan menempatkan laki-laki memiliki kuasa yang lebih besar atas sumber daya alam seperti tanah, property dan sumber daya lainnya.

Berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan direduksi dan bahkan dihilangkan dalam kurun waktu yang panjang. Revolusi hijau telah menjauhkan perempuan dari kekayaan alamnya, berganti dengan pengetahuan “modern”. Hampir tidak ada yang membantah, bahwa ketika bicara kerusakan lingkungan hidup dan dampak pembangunan, perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak lebih besar, salah satunya disebabkan karena peran dan fungsi perempuan yang spesifik. Dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti CEDAW, telah mengakui hak perempuan atas sumber-sumber kehidupannya. Namun dalam implementasinya, hampir semuanya diabaikan oleh negara. Paradigma pengelolaan kekayaan alam kita menjauhkan perempuan, hampir di banyak kesempatan, perempuan ditinggalkan dalam rencana pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Salah satu dampak dari paradigma pembangunan yang patriarkal adalam kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan, termasuk di dalamnya pemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan, yang lahir dari ketimpangan atas penguasaan dan pengelolaan kekayaan hutan. 

Ibu Rohana dari Sarolangun, sedang menceritakan kondisi Desa-nya kepada peserta kegiatan

Padahal, hampir tidak ada yang mengingkari bahwa perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya mengelola sumber daya hutan. Filosofi bumi adalah ibu, hampir sebagian besar menjadi pegangan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, menandakan bahwa keterikatan perempuan atas hutan, tanah, air dan alamnya begitu besar. Bagi perempuan yang selama ini hidup di dalam atau sekitar hutan, hutan bukan sekedar pepohonan, tetapi hutan adalah sumber kehidupan, hutan sumber pangan dan sekaligus sumber obat-obatan yang selama ini menjadi tumpuan perempuan dalam hampir seluruh aspek kehidupannya.

Rudiansyah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menjelaskan," tujuan kegiatan ini adalah memperkuat nilai dan kerja-kerja keadilan gender dalam langgam gerakan advokasi WALHI serta mengkonsolidasikan gerakan perempuan pejuang lingkungan hidup dalam mendorong agenda yang berkeadilan gender".

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menegaskan bahwa keadilan gender menjadi bagian yang terintegrasi dalam perjuangan dan advokasi untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. WALHI sebagai bagian dari gerakan lingkungan hidup dan gerakan sosial di Indonesia menyadari begitu besarnya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memiliki peran yang strategis dalam keluarga, memperkuat komunitas, membangun dan memperkuat organisasi, serta mengambil bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa, dalam ranah politik salah satunya dengan tujuan agar kebijakan negara berpihak kepada lingkungan hidup dan perempuan, dari tingkat desa hingga kebijakan nasional.

"Dalam agenda kegiatan ini berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mendokumentasikan inisiatif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan hidup merupakan tujuan di adakannya kegiatan ini" terang Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi.

Untuk memperkuat kerja-kerja keadilan gender dan keadilan ekologis, WALHI menggagas temu nasional perempuan pejuang lingkungan hidup, yang diharapkan menjadi sebuah momentum dan wadah untuk merumuskan agenda politik perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, serta sekaligus mengkonsolidasikan aktivis WALHI yang selama ini bekerja mendorong keadilan gender dalam perjuangan WALHI bersama dengan komunitas pejuang lingkungan hidup di Indonesia.


Siaran Pers
JakartaJumat, 22 Maret 2019— Dua ratusan massa tani dari Jambi dan Sumatera Selatan datang ke Jakarta untuk menyatakan protes kepada Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil. Di damping WALHI, masyarakat  meminta Menteri fokus pada persoalan kerakyatan, khususnya reforma agraria, dibanding sibuk menutupi informasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa Sawit. Ditutup-tutupinya informasi ini menguatkan kecurigaan adanya kesengajaan menutupi praktik kotor perkebunan kelapa sawit, seperti konflik, penggunaan areal yang tidak seharusnya, pencemaran dan lainnya. Terlebih sebagian massa aksi merupakan masyarakt korban praktik buruk investasi kelapa sawit.
Ode Rahman, Kordinator Kampanye WALHI menyebutkan dengan menutup informasi HGU sebagai kebijakan Negara sama artinya dengan menghilangkan hak dasar dan konstitusional rakyat terhadap informasi publik.  “Menutupi informasi HGU  juga berimplikasi pada langgengnya konflik sektor perkebunan sawit. Bahkan rakyat akan mengalami kesulitan melakukan kontrol terhadap praktik buruk yang menjadi cerita gelap industri ini. Hal ini bisa kita lihat dari hadirnya ratusan orang dari Jambi dan Sumatera di Kementerian ATR/ BPN untuk menjelaskan persoalan apa yang dihadapinya,” tamba Ode.
Harusnya Menteri ATR/ Kepala BPN fokus pada perintah Presiden untuk mendorong akselerasi program Reforma Agraria yang mencakup proses penyelesaian konflik, mengakseleasi skema redistribusi dan pengakuan legalitas hak rakyat. Sofyan Djalil seharusnya sadar, menutupi informasi HGU malah menjauhkan akselerasi Kebijakan Reforma Agraria yang ditetapkan Presiden sebagai Proyek Strategis Nasional. Membuka informasi yang sangat dibutuhkan publik tersebut, malah sangat membantu rakyat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Jambi
WALHI Jambi sebagai pendamping masyarakat yang melakukan aksi di Jakarta secara aktif melakukan pendampingan dan dorongan penyelesaian konflik agraria di 7 desa yang berkonflik dengan industri perkebunan kelapa sawit; 14 desa yang berkonlik dengan perusahaan HTI Sinar Mas Group/APP (PT. WKS) dan perusahaan restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT. ABT). Beberapa konflik dan pelanggaran yang diminta masyarakat Jambi untuk diselesaikan oleh Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik Dusun Pulau Tigo, Desa Seponjen dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit.Korporasi ini tanpa legalitas hak atas tanah atau HGU yang jelas melakukan penggusuran rakyat. Selain itu, beberapa kali tercatat ditemukan titik api di konsesi korporasi ini;
  • Desa Pandan Sejahatera Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT.Indonusa Agromulia. Aktivitas korporasi ini bisa dilogikan dilakukan secara melawan hukum karena tidak didsarkan pada hak atas tanah melalui HGU dan diperparang dengan tidak adanya izin lingkungan. Selanjutnya, korporasi ini juga menguasai 21 hektar lahan masyarakat.
 Konflik dan Potret Persoalan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan
Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan seluas ± 1.313.094 Ha. Sebagian besar kondisi perkebunannya mengalami konflik dan berkontribusi pada kerusakan ekologis di Sumatera Selatan. Adapun beberapa catatan praktik buruk perkebunan kelapa sawit yang disuarakan oleh masyarakat yang melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN adalah:
  • Konflik masyarakat Desa Muara Megang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (LONSUM). Beberapa catatan praktik buruk korporasi ini adalah beraktivitas di kawasan hutan, beraktivitas tanpa HG, diduga melakukan manipulasi fakta terkait dengan proses ganti rugi kepada warga dan melakukan penggusuran terhadap warga yang menguasai tanahnya secara turun temurun;
  • Konflik masyarakat 5 Desa (Jerambah Rengas, Lebung Hitam, Tulung Seluang, Penanggoan Duren, dan Riding) dengan PT. Bintang Harapan Palma. Selain berkonflik dengan masyarakat, korporasi ini juga berdasarakan temuan WALHI dan masyarakat diduga melakukan aktivitas di ekosistem gambut, mencatut nama BRG guna melancarkan praktik kotornya dan diduga melakukan manipulasi kegiatan sosialisasi seolah menjadi kegiatan persetujuan ganti rugi lahan dengan melibatkan oknum POLRI dan TNI guna;
  • Konflik masyarakat Desa Lebak Belanti dengan PT. Waringin Agro Jaya. Aktivitas korporasi di ekosistem gambut dengan membuka kanal mengakibatkan 10 tahun lebih lahan pertanian warga disinggahi banjir tiap tahunnya. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan warga mengalami kerugia, terlebih korporasi sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap banjir yang dialami warga.
 Selain dari potret konflik dan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas, masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga menghadapi hambatan perlindungan wilayahnya karena lambatnya implementasi kebijakan TORA.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami WALHI bersama masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan menuntut Menteri ATR/ Kepala BPN untuk:
  1. Membuka informasi HGU Perkebunan kelapa sawit
  2. Fokus pada persoalan pokok pertanahan nasional, yaitu penyelesaian konflik guna mewujudkan reforma agraria;
  3. Mengimplementasi Kebijakan Moratorium kelapa Sawit dan penggunaan ekosistem gambut sebagaimana diperintahkan Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 dan ;
  4. Mengambil sikap tegas berpihak kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi perizinan terhadap HGU yang bermasalah dengan dengan masyarakata Jambi dan Sumatera Selatan;
  5. Melakukan penertiban terhadap aktivitas perkebuna kelapa sawit yang tidak mempunyai HGU di Jambi dan Sumatera Selatan;
  6. Melegalisasi asset rakyat dan meredistribusi lokasi sebagaimana disebut di atas kepada rakyat
Narahubung:
  • Ode Rahman (081356208763)
  • Abdul Jambi (085266703201)
  • Yogi Surya Prayoga Sumsel (
Catatan         :     Sebelum melakukan aksi di Kementerian ATR/ BPN masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan juga melakukan audiensi dan  laporan hukum ke KLHK terkait:
  1. temuan pelanggaran aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan;
  2. temuan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya;
  3. konflik tenurial dan hambatan pengajuan permohonan usulan perhutanan sosial yang belum ditindaklanjutj

Alat Peraga Kampanye di Jambi.  (GATRA/Ramadhani/far) 

Jambi, Gatra.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Rudiansyah menyebutkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara umum masih melakukan strategi kampanye tak ramah lingkungan.
Rudi menjelaskan, meski tren pemasangan APK pada batang pohon mengalami penurunan tetapi tren pemasangan menggunakan penyangga kayu meningkat. Ada aturan jelas dalam pemasangan APK tetapi kondisi di lapangan banyak ditemukan pemasangan APK yang melanggar ketentuan serta membahayakan.
"Kami melihat bawaslu masih diam mengenai soal ini. Pemerintah kota Jambi melalui dinas terkait juga harus melakukan penertiban terkait dengan pelanggaran APK yang tidak teratur," ujar Rudi kepada Gatra.com, Rabu (20/3).
Rudi menyebutkan, langkah tegas dengan penertiban akan mengurangi itu. Karena jika tidak, semakin bertambahnya APK menjelang hari H akan menambah semerawutnya wajah kota. "Masyarakat biasa tidak mungkin bisa menertibkannya, karena menjadi konflik politik. Bawaslu adalah lembaga yang memiliki kewenangan soal itu," kata Rudi.


Rudi menyayangkan masih melihat APK yang terpasang di batang pohon yang tidak ditindak bawaslu. "Artinya sudah jelas orientasi caleg yang memasang APK di pohon tidak dibenarkan. Dalam pencalonan saja sudah melakukan tidak benar, apalagi sudah jadi," ujar Rudi

Ketua Bawaslu Kota Jambi, Ari Juniarman membantah hal tersebut. Menurut Ari memang sebagian masyarakat belum mengetahui mana yang APK dan non APK. "Jadi kewenangan bawaslu hanya menertibkan APK yang melanggar, kalau non APK lebih pada kewenangan dispenda," kata Ari menjawab pesan singkat Gatra.com melalui WhatsApps.

Sumber : Gatra.com
Reporter Ramadhani

Editor: Rosyid

ilustrasi. detik.com
Debat Pilpres pada putaran ke tiga yang baru saja selesai diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 17 Maret 2019, yang menghadirkan masing-masing cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Tema yang diusung dalam debat yang dilakukan, berfokus pada isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan yang secara teknis dibagi dalam 6 segmen.

Sepanjang debat yang sudah dilakukan, dari segmen pertama sampai segmen terakhir, kedua cawapres belum mampu mengeluarkan satu gagasan yang mendasar dalam kerangka menjawab persoalan-persoalan isu yang dibahas, baik dalam tataran pencegahan maupun penanggulangannya. 

Seperti dalam penyampaian isu pendidikan, Ma’ruf Amin lebih banyak menyampaiakan terkait dengan upaya pemerintah dalam penataan dan pengawasan dana pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan Sandiaga Uno, lebih berfokus kepada bagaimana kurikulum pendidikan bisa mencetak karakter pada anak didik. Dari penyampaian kedua cawapres dalam isu pendidikan, hanya memperlihatkan gagasan lama yang sudah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya. Memperbaiki kualitas dana pendidikan dan upaya pendidikan yang akan merubah karakter anak bangsa denga slogan revolusi mental.

Dalam isu kesehatan, tugas Pemerintah yang termandatkan dalam UU No.32 th.2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia “ dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”, tidak sama sekali tersentuh dalam proses debat.

Yang muncul dalam dalam proses debat adalah, kedua cawapres menekankan kepada rakyat Indonesia, agar mengkonsumsi makanan yang bergizi dan selalu berolahraga, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Yang tidak ubahnya dengan nasihat-nasihat para bidan desa yang memberikan wejangan kepada masyarakat.

Gagasan Pemerintah untuk memastikan perlindungan wilayah-wilayah kelola pangan rakyat yang sehat, menjadi kabur dan belum menjadi prioritas yang menarik untuk dimunculkan.
Untuk isu ketenaga kerjaan, kedua cawapres berupaya untuk memberikan penanggulangan soal lapangan pekerjaan yang diyakini akan menurunkan angka pengangguran. Dengan mendistribusikan kartu pra kerja [subsidi tunjangan] dan memaksimalkan UMKM, sepertinya langkah yang dianggap paling oftimal. Hal tersebut juga mengaburkan persoalan-persoalan pengangguran yang muncul di desa-desa akibat penguasaan tanah pertanian oleh aktifitas pembangunan industry ekstraktif yang semakin meluas.

Dalam memahami kebudayaan masyarakat Indonesia, kedua cawapres juga tidak memahaminya secara utuh. Cawapres yang berdebat belum mampu memahami, bahwa seluruh kebudayaan yang lahir dari masyarakat Indonesia adalah, kebudayaan yang diproduksi oleh adanya aktifitas kolaburasi manusia dengan sumber-sumber alam yang tersedia.

Dengan masifnya pembangunan industry berbasis sumber daya alam yang eksploitatif, secara langsung menghilangkan sumber-sumber alam yang menjadi factor penting dalam komponen kebudayaan masyarakat Indonesia.

Sehingga bisa dipastikan, ketika factor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan kebudayaan itu hilang akibat aktifitas pembangunan industry ekstratif, maka kebudayaan yang dipaksakan untuk muncul dan menjadi agenda pemerintah, adalah kebudayaan baru dan asing. Yang tentu saja, bisa dipastikan, kebudayaan ini akan kental dan berbau politis yang akan dipergunakan sebagai pengalihan isu kebijakan eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM yang tetap akan dilanggengkan oleh rezim berkuasa.


Jakarta (12/3/2019). Koalisi beberapa LSM di Kalimantan dan Sumatera mendesak APP untuk bertanggung jawab menyelesaikan ratusan konflik lahan akibat operasional APP dan perusahaan pemasoknya di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil asesment Koalisi LSM atas konflik lahan yang terjadi sepanjang tahun 1996 – 2017 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia di mana APP dan pemasoknya beroperasi. 

Di awal Februari tahun 2013, APP meluncurkan komitmen pengelolaan keberlanjutan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). APP menyatakan salah satunya melaksanakan FPIC (Padiatapa) dalam pengembangan semua konsesi baru dan semua kegiatan operasinya, penanganan yang bertanggung jawab untuk semua keluhan dan konflik dan resolusinya, dan menghormati HAM. 

“ Implementasi komitmen FCP untuk isu sosial masih sangat kami pertanyakan. Banyak konflik APP dan pemasoknya dengan masyarakat Riau yang terjadi di masa lalu namun tidak jelas penyelesaiannya” Isnadi Esman, Anggota Koalisi dari Riau menyampaikan. 

Rudiansyah, Koordinator Koalisi mengungkap bahwa sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 122 konflik tersebar di 5 Provinsi dimana APP beroperasi : Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jumlah ini berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah konsesi perusahaan. Konflik aktif yang pada asesmen ini dilakukan (Januari – November 2018??) terjadi di Riau (54 konflik), Jambi (33 konflik), Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing 17 konflik, dan Kalimantan Timur tercatat 1 kasus. Dari 38 pemasok APP, sebanyak 22 perusahaan berkonflik dengan masyarakat di sekitar konsesi APP. Secara berurutan konflik yang terjadi banyak melibatkan isu sengketa lahan masyarakat/adat, kekerasan/intimidasi/penggusuran, tata batas konsesi dan desa. Selebihnya menyangkut dampak kepada, mata pencaharian, Tanaman kehidupan, dan fee kerjasama dengan perusahaan. Selain konflik yang aktif terjadi, potensi konflik dapat terjadi di wilayah yang berbatasan dengan APP dan pemasoknya. “ Studi ini mengidentifikasi 602 potensi konflik terkait operasional APP di Indonesia dengan melibatkan luasan konsesi seluas 2,2 juta ha. 

Anggota Koalisi dari Sumatera Selatan, Dedi menambahkan, “ Hadirnya pabrik kertas PT. OKI Paper dan Paper di Sumatera Selatan semakin menambah panjang daftar konflik aktif dan potensi konflik sosial perusahaan HTI dengan masyarakat, lebih buruk lagi kehadiran PT. OKI pulp yang menyebabkan akses ke daerah gambut lebih terbuka dan kebutuhan bahan baku yang tinggi, turut meningkatkan resiko kebakaran di gambut”.

“ Jumlah konflik aktif yang terjadi dan belum terselesaikan, ditambah dengan besarnya potensi konflik muncul di masa mendatang, mestinya menjadi alarm bagi APP untuk secara serius menunjukkan komitmen pengelolaan berkelanjutan FCP terutama terkait isu sosial. Atau janganjangan FCP hanya menjadi alat brainwash APP agar nama dan produknya tetap aman dan diterima di pasar global” Rudiansyah menambahkan. 

 Atas dasar tersebut, Koalisi LSM mendesak : 
  1. APP harus menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen FCP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan dan lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik dilakukan, serta upaya terukur dalam penyelesaian dan pencegahan konflik lahan. 
  2. Pemerintah dalam hal ini KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APP dan pemasoknya di Indonesia. 
  3. Banyaknya konflik aktif yang tak terselesaikan dan potensi konflik yang saangat besar terjadi disekitar konsesi APP dan pemasoknya, maka kami mendesak KLHK untuk melakukan review izin-izin HTI yang sudah ada. 
  4. Pembeli, pendukung pendanaan dan Pasar Global untuk tidak membeli dari APP hingga persoalan konflik sosial dengan masyarakat diselesaikan. 


KOALISI LSM UNTUK MASYARAKAT 
  1. JIKALAHARI 
  2. Kaliptra Riau 
  3. JMGR 
  4. HaKI 
  5. WALHI JAMBI 
  6. WALHI SUMATERA SELATAN 
  7. WALHI KALIMANTAN TIMUR 
  8. LINKAR BORNEO Kalimantan Barat 
  9. JMGJ

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.