Latest Post



Di Tahun 2019 ini, KLHK menetapkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi mencapai luasan 11.022 hektar.
Terkait dengan proses hukum pihak perusahaan yang mengalami kebakaran diwilayah konsesinya, kepala Kepolisian Daerah [Kapolda] Jambi Irjen Pol Muchlis AS, sampai saat ini baru memeriksa 4 [empat] perusahaan yang konsesinya terbakar di tahun 2019 ini.
Dari 4 [empat[ perusahaan yang mengalami kebakaran dilokasinya tersebut adalah, PT. Mega Anugrah Sawit [MAS] yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, PT. Alam Bukit Tiga Puluh [ABT] berada di Kabupaten Tebo, PT. REKI yang berada di Kabupaten Batanghari dan PT. Wira Karya Sakti [WKS/Sinar Mas Group] yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, pada tiap tahunnya selalu berulang dibeberapa wilayah konsesi perusahaan yang sama. Hal tersebut diakibatkan, belum tersentuhnya akar masalah yang menjadi penyebabnya. Penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang terbakar masih belum maksimal.

Berdasarkan dari data penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Jambi, pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 38 perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar. Sejumlah perusahaan tersebut, disinyalir tidak melakukan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016. Dengan melakukan skema pengeringan lahan dan menyebabkan terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan diwilayah konsesinya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami selaku Aliansi peduli KARHUTLA dan Kabut Asap jambi meminta untuk:
1.  Mendesak Gubernur jambi selaku Kepala daerah provinsi jambi untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan dalam upaya melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran, berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang harus memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mencegah adanya kebakaran hutan.
2.  Mendesak Gubernur Jambi untuk rekomendasi kepada pihak berwenang (yang memberi izin) untuk memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar.
3.   Mendesak Gubernur Jambi untuk serius menangani masalah KARHUTLA dalam hal penanganan pasca kebakaran (penyediaan fasilitas kesehatan, rumah aman dan lain sebagainya) di wilayah terdampak kabut asap.

“Pelaksanaan tuntutan di atas terhitung sejak hari ini hingga paling lambat 15 hari kedepan, Gubernur Provinsi Jambi wajib memproses tuntutan aksi dan menyampaikan hasilnya kepada Aliansi dalam pertemuan yang menghadirkan Perwakilan Aliansi, yang diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi Jambi.”



Selain mendesak Gubernur Jambi, kami Aliansi peduli KARHUTLA dan Kabut Asap jambi memandang dibutuhkannya upaya penegakan hukum secara cepat dan terbuka, dengan mengambil langkah-langkah berikut :
  1. Mendesak KAPOLDA Jambi agar ada tranparansi dalam proses penegakan hukum masalah KARHUTLA.
  2. Demi memaksimalkan upaya penegakan hukum, pihak kepolisian bisa menggunakan pendekatan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya.
  3. Menagih komitmen Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional KARHUTLA pada 06 Agustus 2019 di Istana Negara Republik Indonesia tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.


Massa aksi berjalan menuju Kantor Bupati Kabupaten Tebo

(Serikat Tani Tebo, Serikat Tani Sumay Mandiri, Petani Eco Pakai Desa Olak Kemang, Kelompok Tani Bersatu Jaya, kelompok Tani Sumber Makmur Bersama, Masyarakat Adat Talang Mamak, KPA Wilayah Jambi, Yayasan keadilan Rakyat, WALHI Jambi) 


Tebo, 16 September  2019, Kondisi penguasaan sumber daya alam dan hutan yang timpang, serta tidak adanya kepastian terhadap wilayah kelola rakyat menjadi titik awal munculnya konflik, maraknya pengelolaan kawasan hutan untuk dijadikan wilayah kelola dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup juga berawal dari pembiaran oleh pemerintah, ketika rencana  pengelolaan sumber daya alam dan hutan tidak melibatkan masyarakat yang ada dan hidup di wilayah yang akan dijadikan atau dibangun menjadi perkebunan baik itu HTI atau Sawit ,maka yang terjadi adalah penggusuran wilayah kelola, intimidasi terhadap petani dan penggarap, bahkan kriminalisasi terhadap petani.

Skema perhutanan sosial dan TORA yang diganang rezim ini masih belum bisa menjawab apa yang menjadi tujuan dari skema tersebut yaitu penyelesaian konflik agraria secara adil. Reforma agraria bukan hanya memberikan hak atas lahan, tetapi juga memberi kemudahan atas pasar dan keterampilan. Begitu juga dengan perhutanan sosial, termasuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dimana pemerintah menyediakan bantuan permodalan dan pendampingan.

Massa aksi berkumpul di depan kantor Bupati Tebo

Masyarakat yang hari ini mengelola dan menguasai kawasan hutan atau yang mengusahakan lahan  dan kebun yang berada dalam izin masih dibayang – bayangi teror dari mereka yang bekerja untuk perusahaan atau dari mereka yang mendapatakan izin pengelolaan kawasan tersebut, yang akan terjadi tentunya gesekan yang bisa saja berubah menjadi kerusuhan dan kekacauan terlebih lagi pemerintah tengah gencar untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Pertanahan.

Rancangan Undang-Undang Pertananahan (RUUP), saat ini sedang di bahas oleh DPR RI bersama Pemerintah, tanpa mempertimbangkan situasi sektor agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak. DPR dan Pemerintah bersikukuh mengesahkan RUUP di akhir September tahun ini, sedangkan periode DPR akan segera habis. Sementara  negara saat ini sedang mengalami 5 krisis pokok agraria yakni :
1. Ketimpangan struktur agraria yang tajam 
2. Maraknya konflik agraria struktural 
3. Kerusakan ekologis yang meluas 
4. Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian 
5. Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas. 

RUU Pertanahan seharusnya bisa menjawab 5 persoalan di atas  yang di picu masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP  yang ada, kami memandang bahwa RUUP telah gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU Pertanahan seharusnya  bisa menjadi  alat penyelesaian konflik sektor agraria bidang pertanahan, sebagaimana di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Tap MPR IX Tahun 2001  tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Massa aksi dihadang masuk Kantor Bupati Tebo

Forum Keluarga Besar Petani Tebo meminta  Bupati untuk segera : 
1. Membentuk TIM Gugus Tugas Reforma Agraria di kabupaten TEBO sebagai jalan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten TEBO. 
2. Segera menerbitkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan  Di Lokasi Prioritas Reforma Agraria  dan Rekomendasi Pengurangan izin perusahaan yang berkonflik di wilayah kelola rakyat
3. Menerbitkan rekomendasi pencabutan izin Perusahaan yang tidak aktif dan beroperasi di Kabupaten Tebo
4. Melakukan Evaluasi perizinan di sector Kehutanan dan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang terbakar dikabupaten Tebo
5. Membekukan dan mencabut izin perkebunan sawit yang lahannya terbakar 
6. Hentikan Kriminalisasi, intimidasi dan tindakan represif terhadap petani yang sedang memperjuangkan wilayah kelola rakyat
7. Stop Penggusuran lahan di wilayah Kelola Forum Keluarga Besar Petani Tebo
8. Segera Terbitkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di kabupaten Tebo
9. Memastikan point – point yang menjadi tuntutan Forum Keluarga Besar Petani Tebo dapat direalisasikan cepat, dan menjadikan Tebo sebagai contoh yang baik dalam penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

FORUM KELUARGA BESAR PETANI TEBO JUGA MENYAMPAIKAN PENOLAKAN TERHADAP RENCANA PEMERINTAH UNTUK MENGESAHKAN RANCANGAN UU PERTANAHAN , KARENA SELAIN AKAN MERUGIKAN KAUM TANI JUGA AKAN MENJADI PEMICU MUNCULNYA KONFLIK YANG LEBIH BESAR.
HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI….!!!!!

Narahubung :
Walhi  Jambi (Abdullah) : 0852-6670-3201
KPA (Fransdody ) : 0823-7142-5487
STSM (H.Sinaga) : 0812-7982-7585
STT (Martamis) : 0823-0736-6344 







Kerusakan gambut di Propinsi Jambi mengalami situasi yang sangat kritis, dampak tersebut telah terjadi bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, konflik dan bahkan hilangan keanekaragaman hayati di wilayah gambut.

Pada tanggal 28 Agustus 2019, WALHI Jambi mengadakan kegiatan FGD "Implementasi Restorasi Gambut di Provinsi Jambi'. Dalam kegiatan ini WALHI Jambi melibatkan dari unsur pemerintah yaitu; Badan Restorasi Gambut RI, TRGD Provinsi Jambi, DLH Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Dari unsur akademisi WALHI Jambi juga turut mengundang Dekan Fakultas Hukum UNJA (Dr. Helmi, S.H, M.H.), Dekan Fakultas Kehutanan UNJA (Dr. Bambang Irawan, SP., M.Sc.IPU), Dosen Fakultas Pertanian UNJA (Dr. Ir. Asmadi Saad, M, Si). Selain dari unsur Pemerintah dan akademisi, dari beberapa NGO tak luput di undang yang bergerak dan melakukan kerja-kerja di wilayah gambut seperti; Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Perkumpulan Hijau (PH), Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Beranda Perempuan, KKI WARSI, Yayasan Gita Buana, Mitra Aksi, Kemitraan Patnership, ZSL.

Dikutip dari pemberitaan Tribun Jambi.com. 15 Januari 2016. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi [Saat itu] memberikan statemen bahwa, dari luasan gambut di Provinsi Jambi yang berkisar 900 ribu hektar, 80 persen diantaranya terbakar pada peristiwa Karhutla 2015.


Selain peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015 lalu berdampak merugikan aspek kehidupan, ekonomi, social dan kesehatan. Namun disisi lain, peristiwa tersebut telah menjadi tonggak lahirnya satu kebijakan terkait upaya penyelamatan wilayah gambut oleh Pemerintah Indonesia.

Salah satu bentuk dari tonggak lahirnya kebijakan penyelamatan gambut tersebut adalah, Presiden Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut [BRG] yang dituangkan ke dalam Perpres No 1 Tahun 2016, yang ditandatanganinya kemudian pada 6 Januari 2016.

Badan Restorasi Gambut dipercaya penuh akan menjadi salah satu badan didalam Pemerintah, untuk memecah kebuntuan dari lemahnya Pemerintah dalam menangani kebakaran lahan dan hutan, khususnya diwilayah gambut. Badan Restorasi Gambut kini memasuki usianya yang ke 4 tahun dan Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi Prioritas Kerja yang sedang ditanganinya.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi mengatakan " Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat situasi dan kondisi kerusakan ekosistem gambut di Provinsi Jambi serta Melihat Capaian dan tantangan pelaksanaan Restorasi Gambut di Provinsi Jambi".

Dalam laporan rekap capaian restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG pada periode 2017-2018 di 7 [tujuh] Provinsi lalu, Provinsi Jambi menjadi salah satu capaian yang telah dilaporkan.

Dalam laporan rekap capaian restorasi gambut 2017-2018 yang dilakukan di Provinsi Jambi, BRG juga menggunakan dua skema pelaksanaan restorasi yang sama dengan 6 Provinsi Lainnya, difasilitasi dan dilaksanakan oleh BRG sendiri [APBN] dan difasilitasi, dilaksanakan oleh mitra.

Pelaksanaan restorasi baik itu yang difasilitasi oleh APBN maupun oleh mitra di Provinsi Jambi sepanjang 2017-2018, memiliki dampak luasan mencapai 67.670 hektar.

"Adanya informasi kondisi ekosistem gambut dan restorasi gambut di Provinsi Jambi dan juga adanya catatan dan rekomendasi pemulihan ekosistem gambut dalam pelaksanaan restorasi gambut di Propinsi Jambi." terang Rudiansyah.

Terhadap komitmen upaya restorasi diwilayah konsesi diperusahaan, yang tentu saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentu saja menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dipersoalkan terkait sejauh mana implementasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan.




(WALHI Sumbar – WALHI Jambi – Perkumpulan Qbar – PBHI Sumbar– SGF – KPA Winalsa – LKAAM Solok Selatan)

*Hulu DAS Indragiri dan Batanghari Dalam Ancaman Limbah B3 dan Industri Ekstraktif*

Padang, 7 Agustus 2019
Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri dan Batanghari terletak di 3 provinsi yakni, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah hulu, Provinsi Riau dan Jambi merupakan daerah tengah dan hilir yang bermuara di pantai timur pulau Sumatera. DAS Indragiri memiliki hulu di Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung sedangkan DAS Batanghari berhulu di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Kawasan hulu DAS Indragiri dan Batanghari ditopang oleh sumber air yang berasal dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi saat ini DAS Indragiri dan Batanghari dalam kategori kritis dan sangat memprihatinkan oleh ancaman Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan aktifitas industry ekstraktif yakni pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar serta aktifitas legal dan illegal logging.

Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumbar, Zulpriadi mengungkapkan bahwa penyebab kerusakan hulu DAS Indragiri dan Batanghari berasal dari massifnya perizinan industry ekstraktif yang berada di DAS, saat ini terdapat 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP)  dan 1 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK - HA). Aktifitas industry ekstraktif merupakan penyumbang terbesar kerusakan hulu DAS Indragiri dan Batanghari. Zulpriadi mencontohkan, PLTU Ombilin yang berada di Kota Sawahlunto melakukan penumpukan  abu hasil pembakaran batubara yang merupakan Limbah B3, penumpukan Limbah B3 yang telah menjadi “gunungan” dengan volume ratusan ribu ton dibiarkan menumpuk, ketika hujan turun limpasan air dari “gunungan” Limbah B3 PLTU Ombilin langsung masuk ke sungai Ombilin yang hanya berjarak kurang dari 10 meter dari bibir sungai, hal ini tentu sangat membahayakan ekosistem sungai Ombilin yang merupakan hulu DAS Indragiri. 

WALHI Jambi yang diwakili Staf Penguatan Data dan Informasi WALHI Jambi, Kartika Dewi TM menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, Provinsi Jambi memiliki persoalan dengan air. Sebab Sungai Batanghari yang ada di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, posisinya bukan lagi sebagai sumber air bersih, rumah habitat ikan tawar, dan jalur transportasi bagi masyarakat, kini justru menjadi sumber penyakit dan persoalan. Sungai Batanghari berada pada status prioritas I, yang artinya kondisi kritis. 
Berdasarkan analisis kualitas air sungai Batanghari tahun 2016 diketahui bahwa nilai Biological Oxygen Demand (BOD) 18,08 mg/L dan Chemical Oxygen Demand (COD) 35,2 mg/L hasil dari analisa ini telah melampaui baku mutu yang ditetapkan yaitu BOD 3 mg/L dan COD 25 mg/L, hasil tersebut menunjukkan sumber pencemar terindikasi dari limbah industri dan limbah domestik.
Dengan kata lain, penanganan permasalahan Sungai Batanghari merupakan hal yang harus segera dilakukan. Misi ini harus dijadikan gerakan kolektif dan ikhitiar bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi sudah saatnya melakukan penyelamatan DAS Batanghari  dengan memangkas segala akar permasalahan.  Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah ialah; mengevaluasi dan menghentikan perizinan industri di wilayah DAS yang tidak mengindahkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan kesungguhan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi yang ada. 
Permasalahan di Sungai Batanghari merupakan hal yang nyata, maka penangananya pun harus dengan aksi nyata.

Ketua SGF (Sumatera Green Forest) Jasman menuturkan, Hulu DAS Indragiri dan Batanghari merupakan  tempat habitat dan pergerakan satwa-satwa dilindungi seperti Harimau, Beruang, Tapir dan Burung Rangkong serta satwa dilindungi lainnya. Habitatnya meliputi TNKS, Cagar Alam Pangean 1 dan 2 hingga Tanam Nasional Rimbang Baling di Provinsi Riau. Rusaknya hulu DAS Indragiri dan Batanghari oleh aktifitas industry ektraktif berdampak serius pada satwa dilindungi tersebut. Akibat terganggunya habitat satwa dilindungi menimbulkan konflik dengan manusia, contohnya terjadi Konflik Harimau Sumatera masuk ke pemukiman penduduk dengan memangsa ternak di daerah Lubuk Gadang Utara, Lubuk Gadang Induk, Bidar Alam (kabupaten Solok Selatan) dan Sumpur Kudus (Kabupaten Sijunjung). Penangkapan Kulit Harimau di Bandara Minangkabau bulan lalu menunjukan keberadaan satwa endemis yang masuk Redlist IUCN tersebut dalam kondisi makin terancam.

Menurut Abdul Aziz, Ketua KPA Winalsa kerusakan hulu DAS Batanghari diwilayah Solok Selatan diakibatkan oleh IUP emas di aliran sungai, terdapat 8 IUP yang masih aktif. Saat ini yang menjadi sorotan kami adalah IUP PT. Bumi Indonesia Bersinar (BIB) yang memiliki konsesi seluas 1.790 hektar yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan dengan SK No 540.68-2014 tanggal 18 Maret 2014. IUP PT. BIB  membentang sepanjang 8,5 kilometer aliran sungai Batang Bangko, hal ini merupakan kemunduran penyelamatan DAS Batanghari dan tindakan gebabah yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan. Disamping itu, saat ini telah tampak kerusakan nyata tanpa ada rehabilitasi bekas tambang yang ditinggalkan oleh PT. Geomenix Sapex di aliran Sungai Batanghari yang berada di Nagari Lubuk Ulang Aling dan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Kec. Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan, dampak yang ditimbulkan adalah semakin kritisnya DAS Batanghari dengan berpotensi bencana banjir yang mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal sepanjang DAS Batanghari.

LKAAM Solok Selatan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan DAS Indragiri dan Batanghari, Atilla Majidi Datuak Sibungsu menyatakan bahwa Sebenarnya di Minangkabu sudah ada pola kerjasama dengan investor yang menanamkan modal yaitu "dipaduoan atau dipatigoan", artinya hutan adat atau tanah ulayat itu dianggap bagian dari saham komunal, bukan hanya diberikan uang “siriah pinang” diawal lalu sumberdaya alam dikuras dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dia menambahkan bahwa Pemkab Solok Selatan harus mengkaji ulang perusahaan tambang dan aktivitas PETI yang berpotensi merusak hulu DAS Batanghari. Kerusakan lingkungan dan dampak bencana akan mengancam lingkungan Solok Selatan dan daerah sehiliran DAS Batanghari. Kami juga mendorong Pemkab Solok Selatan juga arif dalam penyelamatan nilai sejarah dan budaya Minangkabau karena diduga wilayah hulu Batang Bangko dan sekitarnya adalah daerah pemukiman awal masyarakat Solok Selatan. Hal ini diperoleh tuturan dari perimba dan pencari batu Sungai Dareh (Kandi) bahwa banyak ditemukan sisa artefak kuno di lokasi tersebut. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Solok Selatan, jika tuturan itu benar tentu nilai sejarah dan kebudayaan jauh lebih berharga. Lalu, jika memang ada investasi mau masuk ke Solok Selatan hindari dulu investasi yang berpotensi merusak lingkungan, Ungkapnya mengakhiri.

First San Hendra Rivai selaku Direktur Perkumpulan Qbar mengungkapkan, kami dari Koalisi Selamatkan DAS Indragiri dan Batanghari menuntut, pertama, meminta Gubernur Sumatera Barat untuk segera mengimplementasikan Intruksi Presiden No 8 tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Sawit (Moratorium Kelapa Sawit), Kedua, meminta Gubernur Sumatera Barat melakukan Evaluasi menyeluruh perizinan tambang di Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelamatan DAS Indragiri dan Batanghari, Ketiga, Mendorong wilayah DAS Indragiri dan Batanghari sebagai situs Warisan Dunia (World Heritage) terkait peradaban Minangkabau dan Melayu yang menggunakan dua aliran sungai ini sebagai jalur penyebaran masyarakat dan budaya.

Contact Media:
Kartika, Staf Penguatan Data dan Informasi WALHI Jambi (085273075013)
Jasman, Ketua Sumatera Green Forest (082391040941)
First San Hendra Rivai, Direktur Perkumpulan Qbar (08117056290)
Zulpriadi, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI Sumbar (08117884394)
Atilla Majidi Datuak Sibungsu, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Solok Selatan (082284450000)
Abdul Aziz, Ketua Komunitas Pencinta Alam (KPA) Winalsa (081276803298)

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi saat pemaparan di Konferensi Pers

Dari Januari-Juli 2019 secara nasional tercatat 4.258 titik panas (2.087 diantaranya berada di kawasan konsesi dan KHG), Dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat ada 613 perusahaan yang beroperasi di KHG (453 konsesi HGU, 123 konsesi IUPHHK-HT, dan 37 konsesi IUPHHK-HA). Hampir mencapai setengah dari titik panas yang tercatat sepanjang tahun 2018 (sebanyak 8.617 titik panas)

Dalam kedaruratan lingkungan hidup yang mengancam hak lingkungan dan kesehatan masyarakat seperti saat ini, putusan MA terkait KARHUTLA justru tidak segera dilaksanakan dan sebaliknya justru presiden mengajukan PK. Ironisnya, pada tingkat daerah tidak jarang pemerintah daerah juga tidak memahami akar masalah yang terjadi, hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan beberapa pejabat negara di tingkat daerah. Seperti penyataan Gubernur Sumsel bahwa Karhutla akibat pantulan kaca, atau pernyataan Sekda Kalteng yang mengaitkan Karhutla dengan pemindahan ibu kota. Pada lain kesempatan Gubernur Kalteng menyampaikan hadiah 5 miliar untuk pawang hujan yang bisa 3 hari menurunkan hujan untuk memadamkan Karhutla.

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyampaikan : ”Investasi pada masa depan adalah dengan tidak mengambil tanah rakyat dan merusak lingkungan, pemerinah harus mengoreksi kesalahan masa lalu dengan mengembalikan tanah rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat dan lingkungan” . dalam catatan WALHI Riau, sepanjang 2019 tercatat lahan seluas 27.683 Ha terbakar di Riau.

Dimas Hartono Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah menambahkan, ”untuk hotspot periode 01 sampai 30 juli 2019 tercatat 1.992,- titik Hotspot. dan untuk kawasan prioritas restorasi gambut BRG (Badan restorasi gambut) ada sekitar : 1.317,- titik Hotspot, untuk luasan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya saja tercatat luas karhutla sebesar 3.681,- Hektar. Berdasar fakta ini, tidak ada lagi alasan Presiden untuk menunda putusan MA dengan mengajukan PK!”

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumsel, M Hairul Sobri menegaskan ”saatnya mengevaluasi pemberian izin konsesi, khususnya pada ekosistem gambut yang terbakar, jika dibiarkan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berbuntut pada konflik antara masyarakat dan perusahaan.” .Dalam catatan WALHI Sumsel sepanjang Juli 2019 saja tercatat 244 titik api yang berada di kawasan konsesi perkebunan dan kehutanan. 

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Rudiansyah juga Mengingatkan_”Penegakan Karhutla tidak akan efektif selama hany menyentuh pelaku Individu tanpa menindak korporasi yang konsesi lahannya terbakar”_

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo mengingatkan, ”pengakuan Wilayah Kelola Rakyat justru bisa menjadi kunci penyelematan lingkungan hidup, diantaranya pengakuan terhadap Wilayah Kelola Dayak Meratus, meski Karhutla terjadi di kawasan konsesi, seringkali masyarakat yang disalahkan, padahal Karhutla baru masif dan kabut asap terjadi sejak konsesi besar-besaran diizinkan masuk di Kalimantan”.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat Anton P. Wijaya, menggarisbawahi, ”bahwa persoalan Karhutla jangan hanya dilihat dari kuantitas titik api, tetapi jauh lebih penting soal kualitas kondisi terbakar dan letak kejadiannya. Sehingga, tidak tepat membandingkan pembukaan ladang petani pada skala minor di lahan mineral, dengan pembakaran lahan korporasi untuk land clearing dan apalagi di gambut. Skala ini yang harus menjadi fokus serius dari penegakan hukum”

Peta Lokasi Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2019


Melihat kondisi diatas, kami mendesak pemerintah untuk: 

Pertama, melakukan review izin konsesi, khususnya pada lahan konsesi yang terbakar, tindakan lebih jauh bisa dilakukan pada pencabutan izin konsesi pada lahan konsesi korporasi yang terbakar berulang. 

Kedua, Presiden harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait Karhutla. Upaya PK pemerintah saat ini menjadi tidak relevan dan melukai hati rakyat, di tengah fakta bahwa titik api dan kabut asap masih terus meningkat angkanya.

Ketiga, Presiden harus segera mengeluarkan Moratorium permanen hutan primer dan ekosistem gambut , yang selama beberapa pekan lalu menjadi wacana. Upaya moratorium ini harus juga mempertimbangkan wilayah kelola rakyat, yang selama ini bergenerasi-generasi hidup selaras dengan alam pada kawasan hutan dan ekosistem gambut.

Keempat, pemerintah harus segera memberikan pengakuan pada wilayah kelola rakyat , hal tersebt bisa dilakukan dengan segera mengeluarkan kebijakan yang mengakselerasi program perhutanan sosial dan TORA. Hingga saat ini kebijakan justru memberikan kemudahan banyak korporasi, seperti landswap pada ekosistem gambut, kebijakan kubah gambut, izin pinjam pakai kawasan hutan, dsb. Pada saat yang sama kebijakan Perhutanan Sosial di kawasan gambut, masih menjadi wacana.

kelima, Meminta adanya penghormatan, pengakuan dan perlindungan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola dan melindungi sumber kehidupannya termasuk dalam hal mengolah lahan pertanian turun temurun selama ini. Dalam upaya antisipasi Karhutla, negara harus berpihak pada masyarakat termasuk kearifan lokalnya yang juga dilindungi Undang-undang.

Masyarakat di akar rumput yang selama ini melakukan pembersihan lahan secara terkendali untuk mengusahakan pemenuhan pangannya melalui pertanian turun temurun dengan praktik kearifan lokalnya mesti dirangkul, bukan malah ditakuti dan dianggap ‘penjahat’, seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di.

Tantangan bersama lainnya atas risiko terjadinya karhutla terutama pada wilayah gambut adalah bagaimana memastikan agar jangan sampai ada rekayasa kebakaran yang dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan oknum atau kelompok tertentu, namun mengorbankan masyarakat setempat maupun masyarakat luas.


Narahubung : 

Kisworo (+62 813-4855-1100 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan

Anton P. wijaya (+62 811-574-476 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat

Dimas N. Hartono (+62 813-5270-4704 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah

Harusl Sobri (+62 812-7834-2402) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan

Rudiansyah (+62 813-6669-9091 ) Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi

Riko Kurniawan (+62 813-7130-2269 ) *Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau

Zenzi Suhadi (+62 812-8985-0005) Kepala Dept. Advokasi Eknas WALHI

Wahyu A. Perdana (082112395919) Manajer kampanye Pangan, Air, & Ekosistem Esensial Eknas WALHI

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.