Latest Post

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi menyebabkan berkurangnya Kawasan hutan serta Kawasan hidrologi Gambut. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hampir setiap tahun merupakan hal yang tidak bisa lagi di anggap enteng oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti kejadi di tahun 2019 yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Di Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat 11.736 hektare terimbas karhutla.

Sementara BMKG Jambi berdasarkan pantauan satelit Lapan, juga memantau ribuan titik panas, yang puncaknya terjadi pada September 2019 sebanyak 4.859 hotspot.

Walhi Jambi sendiri mencatat dampak lebih besar. Hingga 31 Oktober 2019, sekitar 165.186,58 hektare terbakar, sekitar 114.000 hektare di antaranya adalah lahan gambut, sekitar 30.000 hektare di lahan mineral, sedangkan sisanya berada di kawasan lain.

Data-data tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, bagaimana refleksinya terhadap potensi karhutla pada 2020, dan bagaimana pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan?

WALHI Jambi dengan tegas mengatakan dalam konteks Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi harus tegas dalam upaya mitigasi , Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan menindak tegas pelaku pembakaran bahkan perusahaan-perusahaan yang dimana lahannya terbakar harus bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah dan pihak perusahaan juga mesti bertanggung jawab secara materil kepada masyarakat, terutama yang menjadi korban karhutla, jika hal ini tidak dilakukan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pasti akan terjadi di setiap tahunnya.

Baca juga : MOJOK TRIBUN JAMBI Refleksi Karhutla 2019 & Penanggulangan Karhutla 2020, Apa yang Harus Dilakukan?


Alih fugsi lahan menjadi perkebunan skala besar ataupun Kawasan indsutri menyebabkan ancaman ketahanan pangan apalagi munculnya industri ekstra aktif di sekitar ateal pertanian. Mulai dar konflik hingga kriminalisasi dalam upaya penguasaan lahan pertanian.

WALHI Jambi sendiri melihat problem pembangunan industri di Jambi belakangan ini tidak memperhatikan keberlanjutan areal pangan petani. Contoh yang sering terjadi adalah nasib Petani di kampung-kampung seperti yang dialami petani di Desa Lubuk Mandarsyaah, Kabupaten Tebo yang berkonflik dengan perusahaan industri HTI (Hutan Tanaman Industri) group dari Sinar Mas.

Pada kondisi lain, terjadi juga kriminalisasi petani yang berujung pada proses hukum saat mempertahankan wilayah kedaualatan pangannya. Padahal menempatkan petani dalam kedaulatan pangan pemerintah punya perda No 5 tahun 2012 soal ketahanan pangan. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

WALHI Jambi sendiri menghitung luas areal pangan yang produktif di Provinsi Jambi tidak lebih dari 30 hektar, walaupun lebih dari 30 hektar dapat dipastikan mengalami keterancaman. Problem petani sangat luas disamping memastikan produktifitas dan harga berpihak, belum lagi keberpanjutan harus juga diperhatikan. Namun petani tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena keterbatasan informasi. Pemerintah juga harus memastikan akses tata kelola petani di wilayahnya tidak terganggu dengan aktivitas produksi industri


Dalam mencegah Karhutla di Provinsi Jambi kesiapan perusahaan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, karena sebagaimana diketahui, pemerintah sudah melakukan apel siaga karhutla dengan pemegang izin.

Pemerintah harus memastikan semua sarana dan prasarana tersedia, serta cepat tanggap terhadap perusahaan apabila terjadi karhutla di area konsesi dan di sekitar area konsesi. Selain itu juga pemerintah harus secara tegas kalau ini tidak dijalankan, pemegang izin wajib bertanggung jawab, baik terkena sanksi administrasi, perdata, hingga pidana yang dilakukan oleh pemerintah.

Rudiansyah Direktur Eksekutif WALHI Jambi menegaskan, "Kenapa kita perlu tegaskan ini dan kepastian pemerintah untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi, red) dan audit kepatutan terhadap perusahaan dalam kesiapan dan tanggung jawab terkait karhutla? Agar kasus kejadian karhutla yang sebelumnya tidak terulang-ulang lagi di lokasi yang sama atau justru terjadi di lokasi yang baru," tegasnya.


Kebakaran hutan dan lahan gambut di Jambi, sudah menjadi musim 10 tahun terakhir. Kabut asap pun jadi duka tahunan warga. Hutan dan lahan gambut makin rusak. Dalam prosesnya pengelolaan lahan oleh perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik, puncak di tahun 1997 terjadi kebakaran, gambut tidak lagi menjadi wilayah penyimpanan ini terjadi terus menerus sampai munculnya regulasi perbaikan.

Dari hasil pantauan WALHI Jambi melalui hotspot modis lapan, Provinsi Jambi sejak 1 Juli 2020 hingga 27 Juli 2020, ada 145 hotspot, dengan komposisi tingkat kepercayaan high ada 23 hotspot dan medium 122 hotspot. Terkait apakah hotspot atau titik panas itu menghasilkan karhutla atau tidak, menurutnya, ini memang perlu dicek langsung di lapangan.

Baca Juga : 145 Titik Api Terpantau, Wilayah Gambut di Jambi Rawan Karhutla


Jambi 16 Juli 2020 - Ditengah persoalan munculnya pandemic COVID 19 yang saat ini masih berpotensi banyak membunuh populasi manusia, ditengah semakin banyaknya konflik-konflik tanah yang diakibatkan oleh penguasaan sepihak oleh pihak industry ekstraktif [perusahaan sawit, HTI dan tambang], dan ditengah ancaman, banjir, kebakaran hutan dan lahan  atas dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan secara masif dan sistematik, muncul kebijakan Omnibus Law yang dianggap oleh Pemerintah sebagai kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. 

Setidaknya, ada 12 poin mengapa kebijakan Omnibus Law harus segera dibatalkan, yang secara keseluruhan berdampak buruk terhadap keselamatan rakyat. Yang pada prakteknya, menjurus pada skenario  pelanggaran nilai-nilai lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, Hak Asasi Manusia dan nilai kearifan lokal yang selama ini telah hidup dan tumbuh, baik diwilayah Indonesia secara keseluruhan, maupun Provinsi Jambi secara khsusus. 

  1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. 
  2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. 
  3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law. 
  4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi 
  5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat 
  6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat 
  7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan 
  8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing 
  9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja 
  10. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah 
  11. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual 
  12. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara Negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha 

 Provinsi Jambi yang menjadi salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, bukan hanya akan menerima dampak dari kebijakan Omnibus Law, tetapi secara politik tentu memiliki hak untuk menentukan sikap. Dalam catatan akhir tahun 2019 WALHI Jambi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi, setidaknya ada 156 konflik sumber daya alam yang diwariskan pada tahun 2018 dan  belum terselesaikan hingga tahun 2020. 


Dalam analisis pemetaan aktor keterlibatan konflik yang terjadi, WALHI Jambi masih melihat adanya aktor Perusahaan yang menjadi aktor utamanya. Baik itu konflik yang terjadi di sektor pertambangan, konflik kawasan hutan, maupun konflik diperkebunan. 

Dari situasi pengelolaan sumber daya alam yang tercatat oleh WALHI Jambi, yang berdampak langsung kepada keselamatan rakyat Jambi, sudah semestinya menjadi tanda-tanda bagi seluruh pihak yang memiliki kuasa atas kebijakan politik [DPRD dan Pemerintahan Jambi]. Dengan  menyegerakan untuk bersikap tegas dan bersama rakyat Jambi untuk menolak kebijakan Omnibus Law, agar keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Selesai 


Narahubung :  
Direktur Eksekutif WALHI Jambi   
Rudiansyah    
Hp [ 0813 6669 9091 ] 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.