Latest Post




Sumber daya alam “diperebutkan” melalui kebijakan, dimana kebijakan yang seharusnya berorientasi pada rakyat, sebaliknya menjadi melayani kepentingan modal. Akibatnya kepentingan korporasi dalam proses-proses politik semakin tampak jelas dan apalagi dalam kondisi politik Indonesia yang berbiaya tinggi serta kesadaran politik rakyat yang rendah maka praktek korupsi sumber daya alam sepertinya semakin jamak terjadi.

Model pembangunan yang eksploitatif dan rakus lahan juga membuahkan konflik agraria seiring dengan ekspansi industri ekstraktif (HTI, Tambang, Perkebunan Kelapa Sawit, Food Estate, Infrastruktur, dll ). Eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan inilah yang melahirkan krisis lingkungan dimana kemampuan alam untuk memproduksi udara bersih, air bersih, pangan dan layanan lainnya terganggu, sementara itu disisi lainnya terjadi ketimpangan akses dan kontrol sebagian besar rakyat terhadap sumber-sumber penghidupan.

WALHI Jambi bersama dengan anggota lembaga WALHI Jambi yaitu Lembaga Tiga Beradik ( LTB ) mengadakan Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan di Bangko dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2018. Pelatihan ini dihadiri oleh peserta dari 13 Desa, yaitu 8 Desa dari Kabupaten Merangin dan 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun. Selain itu dalam pelatihan ini juga mengundang beberapa Narasumber yaitu Ahmad Farid selaku Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas dari WALHI Nasional dan juga turut mengundang Pelaku Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) yaitu Fitri Lidia selaku Owner Lapis Angso Duo

Di tatanan masyarakat yang ada di Desa dengan pola yang sangat mengantungkan hidup dengan sumberdaya alam di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan kebijakan yang Eksploitatif. Hal ini juga akan berdampak kepada tatanan Ekonomi yang di hadapkan dengan kondisi dimana kebutuhan yang harus terpenuhi dengan tidak di imbangi dengan pendapatan yang seimbang.

Rudiansyah selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi menyampaikan, "Menumbuhkan keterampilan di dalam komunitas, serta menciptakan peluang pasar untuk komoditi merupakan salah satu tujuan diadakannya pelatihan ini, dan juga diharapkan kedepan adanya pendapatan bagi masyarakat selain dari komoditi pertanian untuk di kelola oleh komunitas".

Masyarakat desa dengan kearifan lokal dapat mengelola sumberdaya alam yang ada hingga sampai kepada pemasaran produk yang di hasilkan dari pengelolaan SDA yang ada di dalam desa. Baik itu hasil hutan Bukan kayu, hasil pertanian dan hasil Perkebunan.

Melihat peluang pasar untuk komoditi hasil pertanian masyarakat yang ada di Merangin saat ini sangat berpotensi untuk di kembangkan. Ketika sumberdaya alam yang ada ini dapat di kelola oleh komunitas yang ada di desa maka akan berdampak kepada peningkatan Ekonomi masyarakat di Desa.

Pembentukan kelompok ekonomi produktif yang ada di desa untuk mengelola Sumberdaya alam yang ada di dalam desa dengan melihat potensi yang ada di masing-masing Desa. Dari kelompok yang sudah terbentuk ini belum maksimal untuk mengelola potensi yang ada di dalam desa.

Kelompok ekonomi produktif yang terbentuk di 8 Desa ini terdiri dari perempuan yang akan mengelola dan mengembangkan komoditi lokal yang tersedia dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu juga melibatkan perwakilan perempuan di 5 Desa dari Kabupaten Sarolangun.

" Adanya strategi dalam dalam pengembangan produk komunitas dan pengembangan Pengemasan dari produk yang di hasilkan juga termasuk dalam tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelatihan ini" tutup Rudiansyah.

Kendala yang di hadapi oleh kelompok perempuan yang sudah terbentuk ini adalah bagaimana mengelola manajemen Organisasi dan Pengemasan produk yang di hasilkan oleh komunitas dan analisis pasar yang di tuju dari produk yang di hasilkan oleh komunitas.



Implementasi restorasi (pemulihan) gambut sudah berjalan hampir dua tahun. Meskipun begitu, titik api di lahan gambut seringkali muncul, terutama di provinsi-provinsi prioritas restorasi. Organisasi lingkungan, Walhi menilai, upaya restorasi gambut harus sejalan dengan ketegasan penegakan hukum bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2015, telah memberikan 163 sanksi administrasi, 12 sanksi perdata dan 35 pidana. Sanksi administrasi jadi andalan KLHK, karena dianggap memberikan efek jera dan mudah diterapkan tanpa melalui kejaksaan, hakim maupun kepolisian. 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, penegakan hukum seharusnya jadi bagian dari pemulihan restorasi gambut terlebih target restorasi gambut paling besar pada konsesi perusahaan. ”Sayangnya penegakan hukum kembali melemah,” katanya, dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini. 

Pada September 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengeluarkan peta indikatif restorasi gambut, dari 2,49 juta hektar areal kesatuan hidrologis gambut (KHG), 1,4 juta hektar di konsesi kehutanan dan perkebunan. 

Berdasarkan data WALHI Jambi, ada 46 perusahaan dengan lahan terbakar pada 2015, 16 di lahan gambut. Meski demikian, hanya lima perusahaan diproses hukum. 

Bahkan, katanya, penegakan hukum lebih dicondongkan kepada masyarakat adat/lokal dan petani yang mendapat stigma sebagai pembakar lahan. Padahal, aparat penegakan hukum selama ini masih lemah dalam pengawasan pada konsesi perusahaan. 

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan KLHK menyebutkan, luasan kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2018 sekitar 12.175 hektar, luasan lebih kecil dibandingkan 2015 mencapai lebih dua juta hektar.

Dia pun mengatakan, pada periode ini, kebakaran hutan dan lahan paling besar di luar konsesi, baik perkebunan maupun hutan. 

“Berdasarkan data Lapan dengan kepercayaan lebih 80%, periode ini ditemukan titik panas 1.639 titik,” katanya, dengan 1.308 titk berada lahan mineral, 213 titik di lahan gambut berfungsi lindung dan 118 titik lahan gambut budidaya. 

Hingga kini, katanya, ada 31 pemegang izin kehutanan hutan tanaman industri dan 39 pemegang hak guna usaha perkebunan menyelesaikan dokumen rencana pemulihan. Sedangkan, penataan restorasi sudah dikerjakan 80 perusahaan perkebunan dan 14 perusahaan HTI. 

“Masih kita pantau, evaluasi dan supervisi bersama. Kita nanti evaluasi bisa memenuhi (standar ketinggian muka air) 0,4 meter,” katanya. 

Moratorium sawit 

Yaya, panggilan akrabnya menyatakan, komitmen pemulihan gambut Presiden Joko Widodo ini, perlu diperkuat dengan menerbitkan moratorium sawit. Pengawasan, evaluasi dan audit perizinan jadi sangat krusial dalam upaya restorasi gambut karena luasan konsesi terbakar pada 2015. Belum lagi, keinginan perusahaan terus memperluas lahan, dengan begitu moratorium sawit mendesak demi perbaikan tata kelola kebun sawit. 

”Sebenarnya tak terjadi perubahan struktural signifikan dalam luasan konsesi perusahaan, dan tak terjadi juga paya perusahaan maupun pemerintah yang bisa memastikan tak akan terjadi lagi karhutla.” 

Walhi melihat, persoalan karhutla sebagai problem struktural warisan rezim masa lalu yang bukan hanya eksploitatif, juga sektoral. Dia berharap, pembenahan tata kelol harus melampaui dari sekat-sekat birokrasi yang sudah rusak akut. 

Berdasarkan Perpres Nomor 1/2016 tentang BRG, dia melihat BRG dan tim gambut daerah belum ada koordinasi dan belum terbangun sinergitas, padahal harapan ke daerah terlalu tinggi. 

”Daerah sendiri memiliki kepentingan politik elite daerah yang seringkali tak sama dengan nasional,” kata Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat. Jadi, katanya, komitmen perbaikan tata kelola gambut ini masih tersandera banyak kepentingan.

Keterbatasan kewenangan BRG dalam perpres ini juga dinilai jadi hambatan dalam kelancaran pencapaian target restorasi terutama kemampuan memaksa dan penegakan hukum korporasi. Secara politik, katanya, BRG tak memiliki kekuatan di lapangan, ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi. 

Padahal, katanya, sebagian besar dari target restorasi di konsesi perusahaan. Penegakan hukum, katanya , seolah jadi bagian terpisah dari restorasi gambut dan mandat perpres. Faktanya, pelanggaran investasi sebagian besar di lahan gambut. 

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, banyak titik-titik api berasal dari daerah prioritas gambut dan pada perusahaan yang dahulu mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Jika penegakan hukum tak tegas, titik api pasti masih terjadi,” katanya. 

Dia juga menilai aksi koreksi (corrective action) pemerintah tak kelihatan, salah satu, audit kepatuhan perizinan. 
 Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan di Kalimantan Barat yang harus diantisipasi serius. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia


 Perkuat BRG 

Walhi pun merekomendasikan perbaikan Perpres No. 1/2016, agar memperkuat nomenklatur atau wewenang BRG hingga mampu menjalankan fungsi-fungsi penyelamatan dan perbaikan restorasi gambut. 

“Hingga BRG jadi simbol keseriusan dan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut di Indonesia.” 

Dia bilang, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat pada ekosistem rawa gambut bisa menjaga lahan dari karhutla. Warga, katanya, mampu mengelola lahan gambut dengan adil dan lestari, berbasiskan pengetahuan dan kearifan masyarakat adat/lokal. 

Nazir Foead, Kepada Badan Restorasi Gambut mengatakan, restorasi terkesan lambat karena mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kanal. 

“Jika memilih lelang lalu kontraktor mengerjakan, selesai. Tapi kan tidak begitu, masyarakat harus diajak jadi bagian dari restorasi,” katanya. 

Berdasarkan laporan Walhi provinsi prioritas restorasi masih terjadi kebakaran, misal, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi. Kata Nazir, hasil pekerjaan restorasi belum bisa nampak dalam waktu satu tahun. “Apalagi, lahan gambut kita sudah terlanjur rusak karena bekas terbakar.

Dia membenarkan, ada kebakaran di wilayah restorasi gambut karena permukaan kering. “Masih di permukaan, pemadaman lebih mudah karena api tak merambat ke bawah.” 

Nazir mengatakan, lahan gambut rusak bekas terbakar, kemampuan dalam menyimpan air jadi berkurang. Terlebih, saat kemarau, gambut perlahan mengering karena penguapan.

Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, menyebutkan, permasalahan mengukur dampak atau pengaruh restorasi ini cukup kompleks. “Kami dengan kelompok ahli sedang menyiapkan pengukuran jelas.” 

Pasca 2020, BRG akan menyelesaikan tugas dan memberikan laporan kepada Presiden dengan beberapa catatan masalah di lapangan, misal, perlu instrumen regulasi memperkuat, kelembagaan, dan apakah memerlukan unit kerja tersendiri atau tidak. “(Aspek itu) sudah jadi observasi kami,” katanya, seraya berharap, kerja-kerja BRG pasca 2020, dapat dikerjakan pemerintah daerah. 

Keterangan foto utama:Kebakaran gambut terjadi di kebun sawit di Dusun Benuang, Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Darussalam, Rokan Hilir. Di dusun ini sedikitnya 14 rumah dan sejumlah kendaraan roda dua hangus terbakar pada pekan lalu. Hingga Jumat lalu, api masih berkobar. Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia 
Kebakaran di Dusun Suka Damai, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir, Riau, tak hanya menghanguskan kebun, sawit warga, juga belasan rumah, sepeda motor dan mobil pick up, Jumat (17/8/18). Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia

Sumber : Mongabay



Jambi, 6 Juni 2018. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi Masyarakat Adat di 6 desa di Kabupaten Kerinci karena bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia tersebut, Pjs. Bupati Kerinci, Bapak Ir. Agus Sunaryo, M.Si menyerahkan secara langsung 6 (enam) dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat kepada Para Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dari 6 wilayah desa tersebut.

Keenam wilayah kawasan Hutan Adat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci tersebut yakni : (1). Hutan Adat Bukit Kayu Sigi, Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci seluas 33,31 Ha, (2). Hutan Adat Bahung Batu, Desa Mukai Pintu Kecamatan Siulak Mukai seluas 280,02 Ha, (3). Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai seluas 599,61 Ha, (4). Hutan Adat Bukit Gedang, Desa Pendung Ilir, Kecamatan Air Hangat seluas103 Ha, (5). Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki, Desa Pungut Ilir, Kecamatan Air Hangat Timur seluas 71,08 Ha, (6). Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman seluas 180,63 Ha.

Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat ini berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kerinci pada Tanggal 4 Juni 2018, saat dilaksanakannya Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2018) serta Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni 2018). Bupati Kerinci dalam sambutannya mengatakan bahwa “dengan diserahkannya SK Hutan Adat ini diharapakan Hutan Adat yang berada di wilayah 6 (enam) desa dapat dikelola dengan baik dan lestari agar fungsi dan jasa ekologis dari keberadaan kawasan Hutan Adat dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan”. Sujardi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Biang Sari, Desa Pengasi Baru, mengatakan : “ Kami sangat bahagia dan mengucapkan rasa bersyukur yang mendalam karena telah diperolehnya SK Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru, karena dari sejak tahun 2015 Kami bersama Walestra telah melakukan proses pengusulan SKnya untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati”

Proses pengusulan SK penetapan Kawasan Hutan Adat di 6 lokasi kawasan Hutan Adat ini memerlukan waktu yang cukup lama, dimana proses pengusulannya ada yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, sehingga konsekuensinya perlu mensinkronisasikan dengan aturan dan kewenangan yang berlaku baik yang berada di level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Berdasarkan telaah tehnis yang dilakukan oleh instansi tehnis terkait dari provinsi dan Kabupaten Kerinci, serta telaah hukum dari Biro Hukum Setda Kabupaten Kerinci bahwa 6 (enam) kawasan Hutan Adat tersebut tidak masuk statusnya kedalam Kawasan Hutan, akan tetapi masuk kedalam kawasan Areal Pemanfaatan Lain (APL) maka 6 lokasi kawasan Hutan Adat tersebut dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci.

Perkumpulan Walestra selaku anggota lembaga WALHI Jambi dan juga sekaligus sebagai lembaga pendamping dalam proses pengusulan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa tersebut sangat mengapresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan Hutan Adat yang berada di 6 (enam) wilayah desa tersebut. Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Walestra mengucapkan : “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kerinci, beserta jajaran instansi terkait dengan telah diterbitkannya 6 (enam) Surat Keputusan (SK) Bupati Kerinci terkait Penetapan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa di Kabupaten Kerinci. Paska dikeluarkannya 6 (enam) SK Bupati terkait kawasan Hutan Adat ini, masih banyak pekerjaan berat yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara Perkumpulan Walestra, Pemerintahan Provinsi Jambi, dan Kabupaten Kerinci, yakni bagaimana memastikan dukungan keberlanjutan program agar ruang kelola Masyarakat Adat dapat terus dikelola secara lestari, serta dapat memberikan kontribusi perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di ruang kehidupan mereka”. Terangnya.



Kontak Untuk Wawancara :

Direktur Eksekutif Walestra, Riko Kurniawan
No HP/WA : 0852 268443086
Email : riko_jambak86@yahoo.com
Website : http://www.walestra.or.id/index.php?lang=en






Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni. Hal ini agar meningkatkan kesadaran kita semua atas pentingnya mengambil tindakan lingkungan yang positif, sebagai bagian dari upaya perlindungan alam dan planet bumi. Namun di tengah arus ekonomi global saat ini, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam kerab kali mengabaikan keberlangsungan ekosistem, terutama dilakukan oleh para pelaku bisnis industry ekstraktif seperti Sawit, HTI, dan Tambang, demi mendapatkan untung yang besar.
Satu per empat wilayah Provinsi Jambi dikuasai oleh pihak korporasi, di mana 600 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 800 ribu hektare lainnya untuk konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Seperti kita ketahui bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2015 lalu, sebagian besar titik api berasal dari wilayah konsesi dua bidang industry tersebut. Akibatnya, tidak hanya membuat jutaan masyarakat Indonesia terpapar asap dan anak-anak meninggal dunia, namun hal ini juga menganggu kualitas udara hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Belum lagi per tahun 2017, dalam catatan WALHI Jambi ada 39 desa yang berkonflik dengan perusahaan HTI dan 22 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jambi.

Tidak luput di sektor pertambangan Batubara, juga membawa dampak kesurasakan ekologis yang cukup signifikan di Jambi. Seperti yang dialami masyarakat Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sangat merasakan dampak buruk akibat aktivitas tambang batubara. Lokasi pertambangan yang berada tidak jauh dari daerah pemukiman mengakibatkan dinding rumah retak, krisis air bersih, kekeringan, dan banjir. Krisis air bersih tentunya juga sangat merugikan kaum peremuan yang lebih banyak memerlukan air dibanding laki-laki. Belum lagi 80 persen lokasi eks tambang batubara di Provinsi Jambi saat ini tidak dilakukan reklamasi atau pemulihan kembali bekas tambang.

Kerusakan sistem ekologis yang terjadi di Provinsi Jambi juga tidak terlepas dari lemahnya keberpihakan kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam, mengakibatkan rentetan bencana ekologis sepanjang tahun. Seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran air dan sungai, rusaknya daerah aliran sungai, perubahan fungsi kawasan dan hilangnya wilayah tangkapan air, dan konflik sumber daya alam.
Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mulai dari berpikir kritis, bertindak ramah terhadap lingkungan, serta bersama–sama mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dari ancaman penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada lingkungan. Terutama bagi pihak yang berperan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.
UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
SELAMAT HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
EKSEKUTIF DAERAH WALHI JAMBI, 5 JUNI 2018
#ADILDANLESTARI
#PULIHKANINDONESIA
#1001AKSIPEDULIBUMI


Hutan bukan hanya sekedar Anugerah Tuhan yang memiliki Nilai Ekosistem tinggi, tapi lebih daripada itu, Hutan menjadi sumber-sumber kehidupan bagi Makhluk Hidup yang berada didalam dan disekitarnya. Masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan Hutan dan memanfaatkan hasil Hutan sebagai tumpuan untuk menjawab kebutuhan Ekonomi berdasarkan pola pemanfaatan yang arif dan bijaksana. Selaras dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup, Pendidikan dan Kesehatan membuat kondisi Masyarakat semakin sulit. Semua masalah diatas belum ditambah dengan adanya Investasi yang mengancam Kelestarian Hutan dan Eksistensi Masyarakat itu sendiri.

Tetap dalam barisan WALHI untuk menyuarakan Lingkungan Hidup yang Adil dan Lestari!!! #wilayahkelolarakyat
#adildanlestari
#selamatkanjambi
#selamatkanindonesia 
#pulihkanindonesia

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.