Sabtu, 25 Maret 2017

Press Release, Solidaritas Rakyat Jambi Untuk Kendeng

Hentikan Pembangunan Pabrik Semen, Hormati Hak Warga Kendeng Atas Kelestarian Alam
 




Jambi, Jum'at, 24/03/2017, sejumlah individu dari kalangan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas) Mahasiswa, Ormas Tani, Kelompok Pecinta Alam, dan Organisasi Perempuan di Jambi menggelar aksi lilin dan do’a bersama di depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Patmi (48), perempuan tani yang meninggal dunia dalam aksi menolak keberadaan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Sejak sepuluh hari lalu, puluhan kaum tani asal Pegunungan Kendeng dan sejumlah aktivis menggelar aksi  mengecor kaki di depan istana negara, menuntut Presiden Jokowidodo bertindak tegas untuk menghentikan pembangunan sekaligus mencabut izin lingkungan pabrik semen milik PT. Semen Indonesia tersebut.

Jumat, 24 Maret 2017

Siaran Pers,Pernyataan Sikap Walhi

Image result for logo walhi
Perlawanan WALHI terhadap 

Jakarta (21/12), Gubernur Jawa Tengah harus patuhi isi Putusan Pengajuan Kembali (PK) Mahkamah Agung nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016, yang diajukan oleh Joko Prianto dkk dan WALHI. Putusan PK ini menyatakan bahwa; Pertama, mengadili dan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat. Kedua, menyatakan batal izin lingkungan PT Semen Indonesia. Ketiga, mewajibkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

WALHI yang merupakan salah satu penggugat dari kasus ini merasa berkepentingan terhadap kelangsungan perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada dalam wilayah izin PT Semen Indonesia tersebut. Sejak diputus oleh Mahkmah Agung tanggal 5 Oktober 2016, putusan Peninjauan kembali ini seakan tidak mampu merubah kebijakan, bahkan Gubernur Jawa Tengah sebagai penerbit izin lingkungan, terkesan dan seolah-olah menafsirkan sendiri putusan PK tersebut. Bahwa tafsir Gubernur cenderung keliru dan melampaui hukum (beyond of the law).

Kamis, 23 Maret 2017

Walhi sebut air Sungai Batanghari Jambi memprihatinkan

Kondsi Sungai Batanghari yang keruh dan mengandung merkuri
























Jambi - Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi menyebutkan saat ini kondisi air Sungai Batanghari memperihatinkan karena berbagai aktivitas industri yang tidak terkontrol.

"Persoalan yang ada di Sungai Batanghari cukup kompleks sehingga fakta menunjukan kondisi dan kualitas air mengalami perubahan yang signifikan dan kondisinya memprihatinkan," kata Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah di Jambi, Rabu.

Rabu, 22 Maret 2017

WALHI : Hutan di Jambi Dalam Kondisi Kritis

KBRN, Jambi : Kondisi hutan di Provinsi Jambi saat ini dalam kondisi kritis. Oleh sebab itu diperlukan perbaikan dalam proses kontrol dan pengawasan hutan di Provinsi Jambi agar penggundulan hutan atau deforestasi dan berkurangnya luasan tutupan hutan dapat terkendali dan tidak semakin meluas.
Hal itu disampaikan Direktur WALHI Jambi , Rudiansyah menyikapi Hari Hutan se Dunia yang diperingati setiap 21 Maret. 
“Dari data base WALHI Jambi tahun 2015, dari luasan hutan di provinsi Jambi yang luasannya mencapai 4, 9 juta hektar,  1,5 juta hektar diantaranya telah dikuasai oleh korporasi atau industri sektor kehutanan, dan sekitar 150 ribu hektar diantaranya dikuasai masyarakat dengan skema perhutanan social,” ujar Rudiansyah, Selasa (21/3/2017).
Selain itu, dari data mitra WALHI yang melakukan analisa tutupan luasan hutan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengurangan luasan tutupan hutan mencapai antara 500 hingga 800 ribu hektar, atau jika dirata-rata, dalam satu tahun terjadi pengurangan luasan tutupan hutan seluas 100 ribu hektar.
Penyebab berkurangnya luasan tutupan hutan terjadi karena tiga factor utama, yaitu adanya proses perijinan sector kehutanan yang sampai saat ini masih terjadi.
“Meski SK perizinan sector kehutanan sudah lama dikeluarkan, namun aktifitas pembukaan lahan atau landclearing baru dilakukan saat ini,” ungkap Rudiansyah.  Selain itu, adanya aktifitas illegal dan krisis ekologi juga menjadi penyebab deforestasi.
Menurut Rudiansyah, pemerintah selaku pemegang otoritas tinggi dalam prlindungan dan pengelolaan hutan, untuk meningkatkan control dan pengawasan hutan, yang saat ini masih lemah. (TW/AA) 
Sumber : www. RRI.co.id




Rabu, 15 Maret 2017

Larangan Bakar Hutan di Jambi Ancam Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional memiliki tradisi sendiri membakar hutan

VIVA.co.id – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang melarang aktivitas pembukaan lahan dengan acara membakar dinilai  mengabaikan sistem pertanian masyarakat tradisional.
“Beberapa masyarakat punya cara dan tradisi dalam membuka lahan. Namun tidak berimplikasi dalam kebakaran lahan yang besar,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Rudiansyah, Selasa, 14 Maret 2017.
Rudiansyah pun mencontohkan pola sekat batas lahan yang kerap diterapkan oleh masyarakat tradisional. Sistem itu terbukti selama beratus tahun tidak membuat hutan terbakar. (Baca: Belajar dari Mereka yang Membakar Hutan)
Salah satu lokasi kebakaran lahan pada Tahun 2015, PT. Ricky kurniawan kertapersada, Pada 26 Januari 2017 lalu, petinggi PT RKK Munadi yang menjabat kepala operasional divonis bebas di Pengadilan Negeri Sengeti, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi. .
Atas itu, menurut Rudiansyah, perda dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di daerah itu, sedianya hanya tepat disasarkan untuk korporasi atau perusahaan.