Rabu, 04 Mei 2016

MAKNA SENSUS EKONOMI 2016 DI JAMBI

Sumber Gambar www.bps.go.id
Dalam suasana “Sensus Ekonomi 2016”, saya mengotak-atik data-data lama. Selain ingin mengetahui perkembangan terkini, juga didasarkan rasa penasaran setelah beberapa waktu 2 bulan terakhir saya mobile ke berbagai daerah. Kekagetan saya juga didasarkan “semakin” terbukanya berbagai tempat yang sebelumnya disebutkan sebagai daerah penyangga berbagai taman nasional (Jambi mempunyai 4 taman nasional. Dari dataran tinggi yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, tataran rendah seperti Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Bukit 30 serta di areal Gambut yaitu Taman Nasional Berbak). Rasa penasaran juga ditambahnya semakin sering diberitakan daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir, namun sering kemudian dihinggapi banjir. Dalam “pengembaraan” menggali data-data, sumber kredibel merupakan salah satu syarat. Sumber Pemerintah salah rujukan yang menjadi tulisan ini dapat menggambarkan “kekuatan” dari data. Selain itu juga, berbagai riset ataupun hasil pemaparan dari organisasi yang peduli dengan sector SDA juga menjadi pembanding sekaligus “menjadi pengunci” data dari Pemerintah. Sehingga hasil yang diharapkan dapat memotret secara utuh tulisan ini. Setelah saya “mengembara” dari lapangan dan kemudian melanjutkan “mengembara” dari dunia data, Saya kemudian menemukan angka cukup mengerikan. Dengan jumlah penduduk Jambi 1,06 juta (1971), melonjak terus mencapai 2,02 juta jiwa (1990). Terus naik mencapai 2,4 juta jiwa (2000) dan mencapai 3,09 juta jiwa (2013) dan mencapai 3,3 juta jiwa (2015). BPS menyebutkan lonjakan penduduk hingga 3 x lipat selama 39 tahun. Angka laju penduduk selain asset pembangunan juga “berpotensi” menimbulkan morfologi penduduk yang justru menimbulkan ledakan. BKKBN sendiri sudah mengingatkan dengan angka pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49 %/tahun, maka penduduk Indonesia mencapai hampir setengah Milyar penduduk (2050). Tingkat pertumbuhan penduduk ternyata tidak diimbangi dengan hasil produksi pertanian. Dari hasil padi 607 ribu ton (1993) berkurang tinggal 541 ribu ha (2015). Angka terbalik juga terjadi dengan semakin berkurangnya luas sawah. 120 ribu ha (2003) menurun menjadi 113 ribu ha (2013). Angka ini belum ditambah 12 ribu ha yang dikonversi ke lahan tambang emas. Berkurangnya luas sawah disebabkan semakin bertambahnya luas kebun sawit yang sudah mencapai 657 ribu ha (2013). Walaupun BPN sendiri sudah mensinyalir mencapai 1,2 juta ha. namun baru 487 ribu ha yang sudah menjadi HGU. Sawit juga menggerus tanaman karet dari 450 ribu ha (2003) berkurang menjadi 384 ribu ha (2013). Angka ini belum seberapa ditambah dengan luas pertambangan batubara yang mencapai 1,09 juta ha. Ditambah dengan “kerumitan” kawasan hutan dengan luas 2,1 juta ha yang sulit diakses dan digunakan untuk pertanian. Sehingga praktis, areal pertambangan dan kawasan hutan yang tidak bisa dijadikan lahan pertanian akan mengurangi areal pertanian dari luas wilayah Jambi daratan 4,8 juta ha. Dengan kalkulasi sederhana 2,1 juta ha kawasan hutan ditambah 1,09 juta areal pertambangan batubara dan 1,2 juta ha sawit, praktis tinggal menyisakan 800 ribu ha yang dapat digunakan. Padahal dengan kalkulasi rumus konsumsi beras/orang = 0,5 kg/tahun atau (menurut Menteri Pertanian, 2010) konsumsi beras perkapita/ton = 140 kg, maka konsumsi beras yang harus dipenuhi dari Jambi 0,46 juta ton. Dengan kalkulasi penduduk Jambi 3,3 juta jiwa dengan kalkulasi areal untuk pertanian tinggal 800 ribu dan produksi padi cuma 541 ribu ton/tahun, maka ancaman terhadap pangan sudah didepan mata. Sehingga “kekayaan” sumber daya alam yang sering “disuarakan” pemangku kepentingan dengan menyebutkan potensi kekayaan Jambi tidak relevan untuk memenuhi pangan rakyat Jambi.

Sumber : http://musri-nauli.blogspot.co.id/2016/05/makna-sensus-ekonomi-2016-di-jambi.html

Senin, 04 April 2016

Walhi: Pengusutan Kasus Kebakaran Hutan di Jambi Mandek

TEMPO.COJambi - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Musri Nauli menilai upaya penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah itu mengecewakan. “Bisa dikatakan  jalan di tempat,” katanya kepada Tempo, Ahad, 3 April 2016
Menurut Musri, penanganan oleh Kepolisian Daerah Jambi sudah berjalan lebih dari enam bulan. Namun hingga saat ini belum satupun pemilik perusahaan yang diseret ke pengadilan. Bahkan dari 14 perusahaan yang dilaporkan oleh Walhi kepada Polda Jambi, karena membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, baru tiga yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. "Kami mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum, kenapa terkesan setengah hati," ujarnya.
Walhi: Pengusutan Kasus Kebakaran  Hutan di Jambi Mandek
Ilustrasi Kebakaran Hutan. (ilustrasi: kendra paramita, rizal zulfadli)
Hal senada dikemukakan oleh Manejer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia, Warsi, Rudi Syaf. Dia mengatakan, sebelumnya beberapa pihak terkait sudah menandatangani nota kesepahaman, yang intinya bersungguh-sungguh melakukan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.
Pihak-pihak yang menandatangani nota kesepahaman, antara lain, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan dan pengadilan. “Kami juga mempertanyakan keseriusan pihak-pihak tersebut, terutama penegak hukum,” ucapnya.
Rudi mengakui tidak mudah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk membawa para pelaku pembakaran hutan dan lahan ke raha pidana. Namun, tidak serta merta dijadikan dalih oleh penegak hukum untuk tidak menseriusinya.
Rudi mengatakan, selain secara pidana, pelaku pembakaran hutan dan lahan bisa diperkarakan secara perdata. Kejaksaan bisa bertindak sebagai pengacara negara sesuai ketentuan yang berlaku. “Bukti yang ditemukan di dalam areal perusahaan yang terjadi kebakaran, bisa dijadikan dasar menggugatnya secara perdata dengan meminta pertanggungjawabnnya berupa pembayaran denda," katanya
Beradasarkan perhitungan Institut Pertanian Bogor bersama Warsi, setiap hektare lahan yang terbakar menimbulkan kerugian materil mencapai Rp 707 juta. Sedangakn data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 mencapai lebih dari 100 ribu hektare. “Jadi, total kerugian secara materiil mencapai Rp 70,7 triliun,” ucap Rudi.
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi Yusuf menjelaskan hingga pekan lalu baru menerima tiga berkas perkara dengan tiga tersangka. Pembakaran melibatkan korporasi. Tiga berkas perkara itu dilimpahkan Kepolisian Daerah Jambi.
Yusuf menjelaskan, dari tiga berkas tersebut baru satu berkas yang dinyatakan lengkap alias P-21. "Dua berkas lainnya kita kembalikan untuk dilengkapi," tuturnya ketika dimintai konfirmasi olehTempo, Minggu, 3 April 2016.
Berkas perkara yang lengkap itu atas nama tersangka Dermawan Eka Setia Pulungan selaku Estate Manager PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi. Perusahaan itu membukan lahan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Muarojambi.
Adapun dua berkas lain atas nama Munadi sebagai Head of Operation PT Ricky Kurniawan Kertapersada, dan Iwan Worang yang menjabat Direktur Utama PT Dyera Hutan Lestari. "Kami berharap bisa secepatnya membawa kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan,” ucap Yusuf.
Juru bicara Poldan Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi menjelaskan tiga perusasahaan itu diduga membuka lahan dengan cara membakar sehingga berkonstribusi mengakibatkan kabut asap pada 2015 lalu. "Penyidik Polda sempat mengalami keterlambatan memproses kasus-kasus itu karena belum mendapat keterangan dari saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor," katanya.
SYAIPUL BAKHORI : https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/03/058759406/walhi-pengusutan-kasus-kebakaran-hutan-di-jambi-mandek

Kamis, 31 Maret 2016

Walhi Jambi Tantang Zumi Zola

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi meminta Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, agar segera menyelesaikan penambangan emas ilegal yang hingga kini masih terjadi di daerah hulu Sungai Batanghari.
Wah, Walhi Jambi Tantang Zumi Zola
Ilustrasi : TRIBUN JAMBI /HERUPITRA 
"Kita berharap Zumi Zola yang baru dilantik sebagai Gubernur segera menyelesaikan penambang emas tanpa izin (PETI) yang masih saja melakukan aksinya, terutama di hulu Sungai Batanghari," kata Direktur eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli di Jambi, Rabu (30/3) dilansir Antara.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi Zumi Zola Zulkifli yang menyatakan banjir bandang melanda Kabupaten Sarolangun, disebabkan adanya penambang emas tanpa izin.
Musri Nauli mengatakan, masalah penambangan emas ilegal itu merupakan persoalan pokok untuk segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Zumi Zola -Fachrori Umar.
Tidak bisa dihentikannya aksi penambang emas tanpa izin selama ini, menurut Nauli karena belum bersatu padunya berbagai pihak terkait di jajaran pemerintahan. Harus ada operasi besar-besaran pihak terkait dalam memberantas PETI.
"Jadi, semua pihak harus bersatu padu memberantas PETI, terutama bagaimana memutuskan pasokan BBM ke alat berat yang bergerak di sungai-sungai melakukan penggerukan," katanya menambahkan. (*/ang)
Sumber : http://jambi.tribunnews.com/2016/03/31/wah-walhi-jambi-tantang-zumi-zola

Rabu, 23 Maret 2016

IZIN LINGKUNGAN DIKELUARKAN, WALHI JAMBI TUNTUT KETEGASAN PTUN

Tidak ada harapan yang akan tercapai tanpa ada gerakan. Selasa, 22 Maret 2016, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi melakukan aksi di PTUN Jambi. Gerakan aksi Walhi untuk menuntut ketegasan PTUN Jambi dalam menanggapi tindakan Pemkot Jambi yang telah mengeluarkan dokumen izin lingkungan kepada PT. Damarindo Perkasa terkait pembangunan Lippo Plaza Jambi.
Orator Walhi Jambi menyampaikan bahwa Putusan yang sudah dikeluarkan tidak dihormati oleh  PT.Damarindo
Aksi Walhi kali ini adalah bentuk protes kepada PTUN Jambi agar meminta kepada para pihak dapat menghormati sampai menunggu putusan ini lebih mengikat. Dan meminta kepada PTUN Jambi agar dapat menegur instansi yang terkait dengan perkara ini untuk menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Dihadapan Ketua PTUN Jambi, Bertha Sitohang, massa aksi menyampaikan orasi yang berisikan ungkapan kekecewaan karena disaat proses banding masih berjalan tetapi dokumen izin lingkungan untuk PT. Damarindo Perkasa telah dikeluarkan, dan PT Damarindo Perkasa yang melanjutkan pembangunan Lippo Plaza Jambi adalah tindakan yang tidak menghormati hukum yang berlaku.

Perwakilan massa Aksi menyampaikan kekecewaan kepada PTUN yang sama sekali tidak punya wewenang untuk menegur PEMKOT JAMBI

Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan dari Walhi diterima di ruang sekretariat. Pada sesi hearing, aspirasi yang telah disampaikan langsung ditanggapi oleh Ketua Pengadilan TUN Jambi.
Beliau mengnyampaikan, pihak pengadilan hanya mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus secara administratif, sehingga pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran kepada Pemkot Jambi dan PT. Damarindo Perkasa atas tindakan yang telah mereka lakukan terkait dengan perkara yang masih berjalan. Dan meminta Walhi untuk menunggu hasil putusan banding dari PT TUN Medan yang prosesnya paling lambat 5 bulan.
Dalam pertemuan tersebut, Walhi terus mendesak pihak PTUN Jambi untuk mengambil sikap untuk melakukan tindakan kepada Pemkot Jambi dan PT. Damarindo, agar mereka dapat taat dengan perkara yang masih berjalan di tingkat banding. Tetapi pihak Pengadilan TUN Jambi tidak dapat memenuhi tuntutan yang Walhi mohonkan. Dengan berdalih pihak pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menegur lembaga eksekutif ketika, walaupun dengan secara nyata terdapat pelanggaran yang telah dilakukan oleh badan atau pejabat eksekutif tersebut.
Perwakilan dari WALHI Jambi saat diterima di ruang Sekrertariat PTUN Jambi


            Tidak mendapatkan tanggapan yang diharapkan dari PTUN Jambi menambah kekecewaan Walhi Jambi. Badan atau pejabat yang seharusnya menjunjung tinggi hukum tetapi malah diam dan tidak bertindak ketika adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar. 

Jumat, 12 Februari 2016

Tak Libatkan Warga, Proyek Restorasi Di Jambi Dilaporkan Ke Komnas HAM


JAKARTA - Warga Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo, Jambi, melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) proyek restorasi ekosistem ke Komnas HAM.
Perwakilan warga Desa Pemayungan, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi menyatakan penolakan proyek itu dikarenakan masyarakat tak pernah dilibatkan dalam perencanaan tersebut.