Kamis, 25 Agustus 2016

Kaburnya Hukum dalam Kasus Karhutla

WALHI mencatat pada tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan menimbulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemerdekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.
Per-Oktober 2015, POLRI menetapkan 247 tersangka. Sebanyak 230 tersangka perseorangan dan 17 korporasi, dari 262 laporan yang diterima. Sedangkan KLHK melakukan pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, pencabutan izin  perusahaan serta 10 kasus gugatan hukum.
Sementara, perusahaan yang teridikasi terlibat dalam kebakaran massif tahun 2015 mencapai 446 entitas perusahaan yang terdiri dari 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan HTI dan 60 perusahaan HPH.

Senin, 18 Juli 2016

Karhutla Prioritas Danrem

JAMBI, TRIBUN – Komandan Korem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Inf Reflizal beserta istri tiba di Jambi. Mereka disambut langsung oleh Brigjen TNI Makmur Umar dan unsur Forkompida, di Bandara Suthan Thaha, Sabtu (16/7).
Tarian sekapur sirih menyambut kedatangannya di VIP room bandara. Sesampainya di Makorem 042 Gapu, putra daerah Jambi itu disambut dengan atraksi barongsai dan tradisi pedang pora. Kolonel Reflizal resmi diterima di Makorem setelah menandatangani serah terima sebagai komandan. Serah terima jabatan (Sertijab) sendiri akan dilakukan pada senin mendatang di Mako Kodam II Sriwijaya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan tongkat Komandan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Reflizal mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi prioritas kerja untuk kedepan. Hal ini karena dampak dari kebakaran untuk lingkungan begitu buruk.
“Pertama kali harus kompak dengan gerakan organisasi yang telah dibentuk. Dalam hal ini sangat diperlukan kebersamaan untuk menuntaskan masalah tersebut,” katanya.
Ia meminta kesadaran masyarakat dan pihak perusahaan di jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya jelas buruk. “Ini sudah instruksi penting untuk karhutla ini. Lebih lanjut akan dilakukan secara teknis untuk satgas karhutla ini karena saya belum sertijab, yang jelas ini prioritas kita,” jelasnya:

Selasa, 28 Juni 2016

DIALOG PUBLIK PERUBAHAN IKLIM

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi) pada hari Jumat 24 Juni 2016  mengadakan Dialog Publik bersama penggiat lingkungan yang ada di Jambi,Kelompok Pecinta Alam,Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Non Pemerintah yang ada di Jambi,serta media  baik Lokal maupun Nasional.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman pada saat pemaparan Materi
Dialog Publik kali ini membahas bagaimana pasca COP 21 hasil dan laporan  dari COP 21 Paris di tingkatan provinsi dilaksanakan,sebagai Narasumber dari Pemerintahan Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas

Senin, 27 Juni 2016

Lingkungan Masih Diabaikan

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.

Jumat, 24 Juni 2016

WACANA KEADILAN IKLIM

Usai sudah pertemuan “Paris Agreement 2015” di Paris akhir tahun 2015. Delegasi berbagai Negara pulang dengan pikirannya masing-masing.

Negara utara[1] gembira setelah bisa memindahkan persoalan perubahan iklim (greenwash) ke Negara selatan. Sedangkan Negara selatan bergembira dan “membayangkan” proposal proyek “perubahan iklim (climate change).

Sebelumnya “perselisihan” antara Negara utara dengan Negara selatan, dimana Negara selatan “justru” menuntut Negara utara mengurangi pemakaian konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Negara utara bertanggungjawab terhadap penggunaan bahan bakar fosil, minyak, batubara dan gas alam untuk menghasilkan energy. Energi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi industry dan konsumsi yang massif.

Sedangkan Negara utara “menuntut” kepada Negara selatan untuk mengurangi deforestrasi dan menjaga “hutan dengan tutupan yang baik (forest cover)”, mengurangi pemakaian lahan untuk industry seperti sawit dan protect lahan gambut. Keduanya “berseteru” di forum “COP Paris 2015”.