Latest Post



Jambi, 6 Juni 2018. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi Masyarakat Adat di 6 desa di Kabupaten Kerinci karena bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Se Dunia tersebut, Pjs. Bupati Kerinci, Bapak Ir. Agus Sunaryo, M.Si menyerahkan secara langsung 6 (enam) dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat kepada Para Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dari 6 wilayah desa tersebut.

Keenam wilayah kawasan Hutan Adat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci tersebut yakni : (1). Hutan Adat Bukit Kayu Sigi, Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci seluas 33,31 Ha, (2). Hutan Adat Bahung Batu, Desa Mukai Pintu Kecamatan Siulak Mukai seluas 280,02 Ha, (3). Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat, Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai seluas 599,61 Ha, (4). Hutan Adat Bukit Gedang, Desa Pendung Ilir, Kecamatan Air Hangat seluas103 Ha, (5). Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki, Desa Pungut Ilir, Kecamatan Air Hangat Timur seluas 71,08 Ha, (6). Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru, Kecamatan Bukit Kerman seluas 180,63 Ha.

Penyerahan SK Penetapan Hutan Adat ini berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kerinci pada Tanggal 4 Juni 2018, saat dilaksanakannya Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni 2018) serta Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni 2018). Bupati Kerinci dalam sambutannya mengatakan bahwa “dengan diserahkannya SK Hutan Adat ini diharapakan Hutan Adat yang berada di wilayah 6 (enam) desa dapat dikelola dengan baik dan lestari agar fungsi dan jasa ekologis dari keberadaan kawasan Hutan Adat dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan”. Sujardi, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Biang Sari, Desa Pengasi Baru, mengatakan : “ Kami sangat bahagia dan mengucapkan rasa bersyukur yang mendalam karena telah diperolehnya SK Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru, karena dari sejak tahun 2015 Kami bersama Walestra telah melakukan proses pengusulan SKnya untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati”

Proses pengusulan SK penetapan Kawasan Hutan Adat di 6 lokasi kawasan Hutan Adat ini memerlukan waktu yang cukup lama, dimana proses pengusulannya ada yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, sehingga konsekuensinya perlu mensinkronisasikan dengan aturan dan kewenangan yang berlaku baik yang berada di level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Berdasarkan telaah tehnis yang dilakukan oleh instansi tehnis terkait dari provinsi dan Kabupaten Kerinci, serta telaah hukum dari Biro Hukum Setda Kabupaten Kerinci bahwa 6 (enam) kawasan Hutan Adat tersebut tidak masuk statusnya kedalam Kawasan Hutan, akan tetapi masuk kedalam kawasan Areal Pemanfaatan Lain (APL) maka 6 lokasi kawasan Hutan Adat tersebut dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kerinci.

Perkumpulan Walestra selaku anggota lembaga WALHI Jambi dan juga sekaligus sebagai lembaga pendamping dalam proses pengusulan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa tersebut sangat mengapresiasi atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan kawasan Hutan Adat yang berada di 6 (enam) wilayah desa tersebut. Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Walestra mengucapkan : “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kerinci, beserta jajaran instansi terkait dengan telah diterbitkannya 6 (enam) Surat Keputusan (SK) Bupati Kerinci terkait Penetapan kawasan Hutan Adat di 6 (enam) desa di Kabupaten Kerinci. Paska dikeluarkannya 6 (enam) SK Bupati terkait kawasan Hutan Adat ini, masih banyak pekerjaan berat yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara Perkumpulan Walestra, Pemerintahan Provinsi Jambi, dan Kabupaten Kerinci, yakni bagaimana memastikan dukungan keberlanjutan program agar ruang kelola Masyarakat Adat dapat terus dikelola secara lestari, serta dapat memberikan kontribusi perbaikan terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berada di ruang kehidupan mereka”. Terangnya.



Kontak Untuk Wawancara :

Direktur Eksekutif Walestra, Riko Kurniawan
No HP/WA : 0852 268443086
Email : riko_jambak86@yahoo.com
Website : http://www.walestra.or.id/index.php?lang=en






Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni. Hal ini agar meningkatkan kesadaran kita semua atas pentingnya mengambil tindakan lingkungan yang positif, sebagai bagian dari upaya perlindungan alam dan planet bumi. Namun di tengah arus ekonomi global saat ini, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam kerab kali mengabaikan keberlangsungan ekosistem, terutama dilakukan oleh para pelaku bisnis industry ekstraktif seperti Sawit, HTI, dan Tambang, demi mendapatkan untung yang besar.
Satu per empat wilayah Provinsi Jambi dikuasai oleh pihak korporasi, di mana 600 ribu hektare untuk perkebunan sawit dan 800 ribu hektare lainnya untuk konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Seperti kita ketahui bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2015 lalu, sebagian besar titik api berasal dari wilayah konsesi dua bidang industry tersebut. Akibatnya, tidak hanya membuat jutaan masyarakat Indonesia terpapar asap dan anak-anak meninggal dunia, namun hal ini juga menganggu kualitas udara hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Belum lagi per tahun 2017, dalam catatan WALHI Jambi ada 39 desa yang berkonflik dengan perusahaan HTI dan 22 desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jambi.

Tidak luput di sektor pertambangan Batubara, juga membawa dampak kesurasakan ekologis yang cukup signifikan di Jambi. Seperti yang dialami masyarakat Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sangat merasakan dampak buruk akibat aktivitas tambang batubara. Lokasi pertambangan yang berada tidak jauh dari daerah pemukiman mengakibatkan dinding rumah retak, krisis air bersih, kekeringan, dan banjir. Krisis air bersih tentunya juga sangat merugikan kaum peremuan yang lebih banyak memerlukan air dibanding laki-laki. Belum lagi 80 persen lokasi eks tambang batubara di Provinsi Jambi saat ini tidak dilakukan reklamasi atau pemulihan kembali bekas tambang.

Kerusakan sistem ekologis yang terjadi di Provinsi Jambi juga tidak terlepas dari lemahnya keberpihakan kebijakan pemerintah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam, mengakibatkan rentetan bencana ekologis sepanjang tahun. Seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran air dan sungai, rusaknya daerah aliran sungai, perubahan fungsi kawasan dan hilangnya wilayah tangkapan air, dan konflik sumber daya alam.
Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mulai dari berpikir kritis, bertindak ramah terhadap lingkungan, serta bersama–sama mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat dari ancaman penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada lingkungan. Terutama bagi pihak yang berperan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.
UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
SELAMAT HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
EKSEKUTIF DAERAH WALHI JAMBI, 5 JUNI 2018
#ADILDANLESTARI
#PULIHKANINDONESIA
#1001AKSIPEDULIBUMI


Hutan bukan hanya sekedar Anugerah Tuhan yang memiliki Nilai Ekosistem tinggi, tapi lebih daripada itu, Hutan menjadi sumber-sumber kehidupan bagi Makhluk Hidup yang berada didalam dan disekitarnya. Masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan Hutan dan memanfaatkan hasil Hutan sebagai tumpuan untuk menjawab kebutuhan Ekonomi berdasarkan pola pemanfaatan yang arif dan bijaksana. Selaras dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup, Pendidikan dan Kesehatan membuat kondisi Masyarakat semakin sulit. Semua masalah diatas belum ditambah dengan adanya Investasi yang mengancam Kelestarian Hutan dan Eksistensi Masyarakat itu sendiri.

Tetap dalam barisan WALHI untuk menyuarakan Lingkungan Hidup yang Adil dan Lestari!!! #wilayahkelolarakyat
#adildanlestari
#selamatkanjambi
#selamatkanindonesia 
#pulihkanindonesia


Aktifitas Pertambangan di Provinsi Jambi menjadi penyumbang terbesar kerusakan sistem ekologis dari wilayah hulu ke hilir, tercemarnya air sungai Batanghari menjadi salah satu dampak dari aktifitas pertambangan batu bara.
Perkiraan potensi kerugian mencapai 50,467 miliar lebih, padahal dari sektor tambang, royalty yang masuk ke Provinsi Jambi hanya mencapai 10 Miliar, belum lagi ditambah dengam kerusakan-kerusakan lain yang menghabiskan anggaram sebesar 300 Miliar

#stopbatubara
#stopenergikotor 
#selamatkanjambi 
#selamatkanindonesia


Jambi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, melakukan aksi kampanye penolakan terhadap tambang batubara. Aksi melibatkan komponen Eksekutif Daerah Walhi Jambi, dibuat menarik, dengan cara membentang poster dan menggunakan masker yang bertuliskan hastag #TOLAKBATUBARA. Sontak hal ini pun menyedot perhatian masyarakat, karena dilakukan di tempat yang menjadi icon Provinsi Jambi, tepatnya di Jembatan Gentala Arasy, Kota Jambi. Selasa sore (8/5/2018).

“Aksi poster ini juga salah satu bentuk responsif WALHI Jambi terhadap pertemuan Coal Trans, di Nusa Dua, Bali, yang diselenggarakan mulai dari tanggal 7 hingga 9 Mei 2018 ini. Coal Trans adalah pertemuan reguler para pebisnis batubara di seluruh dunia, yang bertujuan untuk terus melanggengkan penggunaan batubara di dunia. Pertemuan ini dinilai akan melahirkan upaya untuk terus melakukan eksploitasi terhadap sumber energy tak terbaharukan di Indonesia, yakni batubara,” kata Kepala Divisi Kampanye dan Penguatan Jaringan Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Abdullah kepada media ini, Selasa (8/5/2018).

Menurut Asosiasi Energi Internasional (IEA), Negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia bakal menggunakan Batubara sebagai Pembangkit Tenaga Listrik sebanyak tiga kali lipat dari jumlah penggunaan saat ini dalam 20 Tahun mendatang. Data yang berhasil dihimpun WALHI Jambi dari berbagai sumber, di Provinsi Jambi sendiri sudah dibuka sebanyak 449 izin usaha pertambangan dalam periode sampai tahun 2010, dengan luas 727.844 hektar, diantaranya 349.905 hektar atau 233 izin terletak di kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dan 105 izin usaha seluas 7.388 hektar telah mengantongi izin eksploitasi. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi menyebutkan, ada 386 perusahaan tambang batu bara yang tersebar di Provinsi Jambi, dan hanya 90 perusahaan yang memiliki izin lengkap.

Aktifitas pertambangan Provinsi Jambi menjadi penyumbang terbesar kerusakan sistem ekologis wilayah hilir maupun di wilayah pertambangan, tercemarnya air Sungai Batanghari, rawan bencana ekologis seperti tanah longsor, banjir dan sebagainya. Selain itu, menurut Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel untuk Perbaikan Tata Kelola Minerba di Provinsi Jambi sejak tahun 2010 hingga 2013, perkiraan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp 50,467 Miliar lebih. Padahal dari sektor tambang, royalty yang masuk ke Provinsi Jambi hanya mencapai M 10 Miliar. Hal ini tentu sangat jauh dari biaya kerugaian yang dtimbulkan, ditambah lagi dengan kerusakan jalan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 300 Miliar.

“Oleh karena itu, dalam aksi poster hari ini, kami dari WALHI Jambi juga menyampaikan beberapa tuntutan terkait pertambangan batubara di Provinsi Jambi,” tutup Abdullah.

Beberapa tutuntan tersebut yakni pertama mendesak pemerintah agar mereview perizinan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan tambang batubara yang terbukti melakukan pelanggaran yang beresiko tinggi bagi lingkungan hidup dan mengancam wilayah kelola rakyat. Kedua, penyelamatan hutan dan wilayah kelola rakyat sebagai sumber kehidupan dan ketahanan pangan melalui pengakuan hak masyarakat atas hutan dan tanah.

Ketiga, meminta pemerintah memastikan jaminan keberlanjutan dan keadilan bagi rakyat, serta perlindungan keselamatan kepada kelompok rentan dari dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh batubara antara lain masyarakat adat, petani, kaum miskin kota, perempuan dan anak.

Keempat, mendesak pemerintah melakukan tindakan konkrit untuk upaya pemulihan-pemulihan ekosistem yang telah rusak dengan tahapan dan indicator yang terukur, serta melibatkan partisipasi publik di dalamnya. Dan yang terkahir pemerintah harus berkomitmen untuk merumuskan kebijakan energi terbarukan sebagai upaya dari meninggalkan penggunaan energi kotor batubara menuju energi terbarukan dengan prinsip yang dapat diakses dan dikontrol oleh rakyat.

#TOLAKBATUBARA
#STOPBATUBARA
#MORATORIUMBATUBARA

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.