Kamis, 25 Agustus 2016

Kaburnya Hukum dalam Kasus Karhutla

WALHI mencatat pada tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan menimbulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemerdekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.
Per-Oktober 2015, POLRI menetapkan 247 tersangka. Sebanyak 230 tersangka perseorangan dan 17 korporasi, dari 262 laporan yang diterima. Sedangkan KLHK melakukan pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, pencabutan izin  perusahaan serta 10 kasus gugatan hukum.
Sementara, perusahaan yang teridikasi terlibat dalam kebakaran massif tahun 2015 mencapai 446 entitas perusahaan yang terdiri dari 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan HTI dan 60 perusahaan HPH.
Dalam pandangan WALHI, penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk dapat dilaksanakan pemerintah secara masive, untuk menjalankan kewajibannya memberikan rasa aman dan perlindungan  hak dan akses konstituennya terhadap lingkungan yang baik dan sehat.
Selain itu penegakan hukum diharapkan  dapat dijalankan dengan serius dan sistematis untuk dapat menemukan fakta fakta bagi pemerintah dan publik, agar dapat menemukan modus operandi dan solusi nyata bagi penghentian kejahatan lingkungan.
Hanya saja dalam prosesnya, penterjemahan intruksi Presiden dalam pelaksanaan penegakan hukum masih jauh dari dari fungsinya sebagai panglima pemenuhan rasa adil bagi rakyat, justru kemudian menjadi bagian yang digunakan oleh korporasi menjalankan skenario penggunaan api untuk menggusur hak dan akses rakyat terhadap ruang dan sumber dayanya, dan menyasar pelaku utamanya adalah masyarakat.
Di level daerah, Instruksi Presiden untuk mengurangi kebakaran dan kabut asap telah ditumpangi agenda korporasi, bekerjasama dengan aparatus daerah untuk membebaskan diri dari tuduhan sebagai penjahat lingkungan. Pemerintah menegasikan 60 persen penduduk Kalimantan Barat adalah petani dan Masyarakat Adat.
Kapolda Kalimantan Barat mengeluarkan maklumat pelarangan membakar bagi siapa saja tanpa terkecuali. Dan aparat TNI bersenjata lengkap melakukan patroli keliling kampung mencari dan menangkap masyarakat yang hendak membakar ladangnya.
Selain berhasil menegaskan posisi masyarakat sebagai pelaku utama penyebab kebakaran, praktik buruk korporasi akan terus dilanggengkan. Bukannya melakukan penegakan hukum kepada korporasi, Pemda lebih sibuk memfasilitasi dan meresmikan program desa siaga api yang diinisiasi oleh korporasi.
Direktur WALHI Kalimantan Timur, Fathur Raziqin mengatakan bahwa Konflik wilayah kelola rakyat (ladang) yang bersinggungan dengan konsesi dibiarkan berlarut-larut hingga kini, hanya karena perusahaan tersebut dikenakan sanksi lalu berusaha mengkriminalisasi masyarakat di sekitar konsesi sebagai upaya pengalihan tanggungjawab terjadinya kebakaran di wilayah konsesi.
Peristiwa Karhutla 2015 di Kaltim mengindikasikan lemahnya posisi pemerintah daerah dalam mengontrol aktivitas perusahaan. Tidak hanya penegakan hukum, kepatutan perusahaan pemegang konsesi juga seharunya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola perijinan. Sehingga moratorium yang sedang berjalan tidak sedang memberikan keistimewaan perusahaan untuk menghindarkan dari tanggunjawabnya. Dan membiarkan masyarakat berhadap-hadapan dengan perilaku buruk perusahaan.
Dari peran dan progres  hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hingga saat ini, WALHI Melihat tumpulnya fungsi hukum selain dipengaruhi oleh penyimpangan fungsi dan rendahnya kapasitas pada lembaga penegak hukum, juga dipengaruhi oleh terbentuknya celah penghentian proses pada tahapan proses hukum karena proses penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan terpisah pada lembaga yang berbeda.
“SP3 kasus tersangka 15 korporasi di Riau menunjukkan melemahnya komitmen negara melawan asap dan menjadi preseden yang buruk terhadap kinerja penegakan hukum untuk menuntaskan persoalan asap yang terjadi selama ini. SP3 kepada korporasi ini menunjukkan penegak hukum takluk kepada pemodal dan di mata publik sekali lagi terbukti bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Riko Kurniawan, Direktur WALHI Riau dalam siaran persnya, Rabu (24/8).
Lemahnya sistem, materi dan sumberdaya penegakan hukum di Indonesia terhadap white coral crime dalam kasus karhutla terlihat gamblang pada arah penegakan hukum yang menyasar masyarakat kecil dan pengaburan proses terhadap korporasi dalam bentuk SP3 kasus kasus pembakaran lahan oleh perusahaan.
Proses SP3 massal oleh Polda Riau terhadap korporasi bukan kali ini saja, tahun 2008 yang lalu, SP3 juga diterbitkan terhadap 14 perusahaan pelaku Illegal Loging di Riau, bahkan 3 dari 14 perusahaan tersebut tahun 2015 ini menjadi bagian dari 15 Perusahaan yang mendapat SP3 dalam kasus pembakaran hutan.
“Penegakan hukum kepada korporasi yang sengaja membakar ataupun lahannya terbakar di Kalimantan Barat belum dilakukan dengan serius. Selain persoalan rendahnya kapasitas penegak hukum dalam menemukan alat bukti yang selalu saja menjadi alasan penghentian penyidikan dan penyelidikan kasus karhutla, tidak adanya komitmen penegakkan hukum kepada korporasi adalah refleksi dari tidak adanya niat negara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit dan investasi skala besar berbasis hutan dan lahan,” demikian disampaikan Direktur WALHI Kalbar, Anton Priyani Widjaya.
Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan menyatakan lemahnya penegakan hukum terhdap korporasi, khususnya group-group besar.
“Dari data yang diolah WALHI Sumsel menunjukkan bahwa Aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun KLHK sampai saat ini hanya bertaring kepada masyarakat/Individu namun menjadi macan Ompong ketika berhadapan dengan Koorporasi (38 kasus ditangani Polda 26 kasus adalah kasus individu). Contoh kasus Pembakaran hutan seluas 280.999 Hektar yang melibatkan 4 korporasi besar milik Asia Pulp and Paper (APP) di kabupaten OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini tidak tersentuh hukum dan diberi sanksi, baik administrasi, pidana maupun perdata,” ungkapnya.
Menolak polusi asap kebakaran hutan dan lahan namun tak bernyali menegakan hukum lingkungan terhadap korporasi adalah bentuk kekerasan dan Kejahatan lingkungan sesungguhnya.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI bahwa komitmen Presiden untuk review perizinan, penegakan hukum, pemulihan dan pengakuan wilayah kelola rakyat tidak mampu diterjemahkan secara benar oleh Kementerian dan Lembaga Negara terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Dengan situasi seperti ini, kami mendesak Presiden memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam upaya menjerat kejahatan korporasi sesuai dengan komitmennya.
Dalam hampir dipastikan penegakan hukum pada kejahatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan gambut berwajah buram, jika upaya penegakan hukum hanya dilakukan secara normatif seperti selama ini. Sehingga diperlukan sebuah terobosan hukum yang dapat menjangkau kejahatan korporasi yang selama ini justru menunggangi kekuasaan atau pengurus negara, termasuk aparat penegak hukum dan pengadilan. KPK bisa mengambil peran ini dengan menarik korporasi sebagai pelaku dalam kasus-kasus korupsi di sektor SDA yang merugikan negara, rakyat dan lingkungan hidup.
“Hal yang lain, salah satu terobosan hukum antara lain melalui pengadilan lingkungan hidup, sebuah pengadilan yang khusus yang dibentuk dengan aparat penegak hukum dan peradilan yang memiliki perspektif lingkungan hidup dan kapasitas yang mumpuni dalam menangani tindak kejahatan korporasi, khususnya group-group perusahaan perkebunan baik sawit maupun HTI”, tutup Musri Nauli, Direktur WALHI Jambi.
Sumber : http://thetanjungpuratimes.com/2016/08/24/kaburnya-hukum-dalam-kasus-karhutla/
( Agustiandi/dd)

Senin, 18 Juli 2016

Karhutla Prioritas Danrem

JAMBI, TRIBUN – Komandan Korem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Inf Reflizal beserta istri tiba di Jambi. Mereka disambut langsung oleh Brigjen TNI Makmur Umar dan unsur Forkompida, di Bandara Suthan Thaha, Sabtu (16/7).
Tarian sekapur sirih menyambut kedatangannya di VIP room bandara. Sesampainya di Makorem 042 Gapu, putra daerah Jambi itu disambut dengan atraksi barongsai dan tradisi pedang pora. Kolonel Reflizal resmi diterima di Makorem setelah menandatangani serah terima sebagai komandan. Serah terima jabatan (Sertijab) sendiri akan dilakukan pada senin mendatang di Mako Kodam II Sriwijaya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan tongkat Komandan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Reflizal mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi prioritas kerja untuk kedepan. Hal ini karena dampak dari kebakaran untuk lingkungan begitu buruk.
“Pertama kali harus kompak dengan gerakan organisasi yang telah dibentuk. Dalam hal ini sangat diperlukan kebersamaan untuk menuntaskan masalah tersebut,” katanya.
Ia meminta kesadaran masyarakat dan pihak perusahaan di jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya jelas buruk. “Ini sudah instruksi penting untuk karhutla ini. Lebih lanjut akan dilakukan secara teknis untuk satgas karhutla ini karena saya belum sertijab, yang jelas ini prioritas kita,” jelasnya:
Sementara itu Makmur Umar yang menjabat menjadi Danrem Samarinda berpesan kepada kolonel reflizal untuk lebih baik lagi dalam memberdayakan satgas yang ada dengan lebih maksimal. “jaga kekompakan dan kebersamaan untuk masyarakat jambi,“ Ujar Makmur.
Ia mengatakan, masalah karhutla banyak oknum yang tak menyadari kebakaran hutan adalah merugikan orang banyak. “perlu disosialisasikan lebih lagi serta penegakan hukum yang lebih tegas, akan menimbulkan efek jera,” tandasnya.
Kolonel Reflizal diharapkan oleh gubernur Jambi, Zumi Zola, bisa lebih baik lagi dalam menghadapi karhutla. ”Ada beberapa hal yang akan dibahas bersama dalam menghadapi karhutla. Mudah- mudaha tongkat estapet bisa dilanjutkan dan lebih bai,.” Kata Zola.
“selain itu masalah PETI (penambangan emas tanpa izin) juga akan kita bahas. Karhutla dan PETI perlu langkah pencegahan. Kita akan rapatkan masalah ini dengan unsur Formkompinda. Jangan sampai karhutla tahun lalu terulang di tahun ini,” jelasnya. (adi)

Harus Beri Efek Jera

POTENSI kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun inicukup besar. Hal ini berkaca pada merebaknya hotspot (titik panas) di sejumlah wilayah di jambi. Bahkan berdasrkan data BPBD Provinsi Jambi, 74 hektare yang terbakar selama Juli Ini.
Terkait kondisi ini, dua organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, Walhi dan Warsi memiliki masukan untuk mengantisipasi maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berkaca dari tahun sebelumnya, terdapat beberapa poin yang harus diperbaiki pada tahun ini.

Dwi Nanto Menejer Advokasi dan Kampanye Walhi Jambi mengatakan, ada baiknya satgas Karhutla berkaca dari kelemahan yang terjadi pada tahun lalu. Untuk mengatasi hal itu mereka harus memiliki skenario baru untuk perubahan.
Sedikitnya ada dua poin yang harus diperbaiki untuk mencegah tidak terjadi seperti tahun lalu, yakni memperbaiki penegakan hukum lintas sektor termasuk keseriusan dalam penegakan hukum. Hal ini agar pelaku jera.
Pasca kebakaran 12 Juli 2016 (Lokasi PT.Bukit Bintang Sawit,Kecamatan Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi)


Selanjutnya adalah melibatkan masyarakat, dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka dan memberikan pelatihan- pelatihan , sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban. “satu dari poin tersebut dapat dijalankan, kemungkinan hal serupa dapat di antisipasi ujarnya, sabtu (16/7)
Hal senada juga disampaikan Koordinator Divisi Informasi Warsi, Sukmareni. Ia mengatakan meski menurut data BMKG kemarau di tahun ini tak separah yang terjadi di tahun sebelumnya, Satgas Karhutla harus lebih waspada. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dan difokuskan di kawasan- kawasan tertentu, terutama lahan gambut, yang banyak terdapat di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung.
Selain itu satgas juga dapat menyelipkan program sekat kanal terutama dikawasan gambut yang rawan air, melihat lahan gambut sifatnya mudah terbakardan awet jika terbakar, sehingga butuh pasokan air yang banyak. (usn)

Sumber : Tribun Jambi (Cetak 17 juli 2016)


Selasa, 28 Juni 2016

DIALOG PUBLIK PERUBAHAN IKLIM

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi) pada hari Jumat 24 Juni 2016  mengadakan Dialog Publik bersama penggiat lingkungan yang ada di Jambi,Kelompok Pecinta Alam,Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Non Pemerintah yang ada di Jambi,serta media  baik Lokal maupun Nasional.
Dialog Publik kali ini membahas bagaimana pasca COP 21 hasil dan laporan  dari COP 21 Paris di tingkatan provinsi dilaksanakan,sebagai Narasumber dari Pemerintahan Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,  dalam paparannya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahmana memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan arah kebijakan RPJM 2016 – 2021 yang dalam misi ke empat menyebutkan bagaimana peningkatan jumlah perizinan PHBM, bagaiamana peran pemerintah dalam memfasilitasi Agroforestry, Silvo fishery di areal kerja pemanfaatan kawasan hutan dan melakukan identifikasi calon lokasi PHBM, dengan prioritas daerah open acses.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman pada saat pemaparan Materi
Akademisi dari fakultas kehutanan Universitas Jambi Dr.Forst .Bambang Irawan memaparkan bagaimana perubahan Fungsi lahan yang ada berpengaruh terhadap perubahan iklim,selain itu perubahan fungsi lahan juga berpengaruh pada perubahan fungsi ekologi,ekonomi dan sosial.
Budiman dari perwakilan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan Gambut memaparkan bagaimana Industri perkebunan Sawit skala besar memberikan pengaruh dan dampak bagi perubahan dan pergeseran kalender musim yang ada di Desa.
Kebakaran hutan dan lahan Gambut karena turun nya muka air akibat pembukaan kanal oleh perusahaan sawit,dulu masyarakat juga membuka lahan dengan cara membakar,akan tetapi api tidak sampai merambat karena Gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pemabakaran juga di jaga,dan pola yang dipakai masyarakat pada saat melakukan pembakaran juga berbeda,hanya kayu dan dahan yang kering saja lah yang dibakar.
Pemaparan selanjutnya adalah bagaiamana Wacana Keadilan Iklim selama ini berkembang di Dunia,pasca paris agreement tentunya masih banyak pekerjaan yang akan dilakukan, Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Paparan dari Direktur Eksekutif Walhi Jambi ini menutup sesi pemaparan  dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sembari menunggu Bedug dan Adzan Maghrib pertanda buka puasa.

Senin, 27 Juni 2016

Lingkungan Masih Diabaikan

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.

Sumber : KOMPAS CETAK , Senin 27 Juni 2016.

Lingkungan Masih Diabaikan

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.