Senin, 18 Juli 2016

Karhutla Prioritas Danrem

JAMBI, TRIBUN – Komandan Korem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Inf Reflizal beserta istri tiba di Jambi. Mereka disambut langsung oleh Brigjen TNI Makmur Umar dan unsur Forkompida, di Bandara Suthan Thaha, Sabtu (16/7).
Tarian sekapur sirih menyambut kedatangannya di VIP room bandara. Sesampainya di Makorem 042 Gapu, putra daerah Jambi itu disambut dengan atraksi barongsai dan tradisi pedang pora. Kolonel Reflizal resmi diterima di Makorem setelah menandatangani serah terima sebagai komandan. Serah terima jabatan (Sertijab) sendiri akan dilakukan pada senin mendatang di Mako Kodam II Sriwijaya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan tongkat Komandan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Reflizal mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi prioritas kerja untuk kedepan. Hal ini karena dampak dari kebakaran untuk lingkungan begitu buruk.
“Pertama kali harus kompak dengan gerakan organisasi yang telah dibentuk. Dalam hal ini sangat diperlukan kebersamaan untuk menuntaskan masalah tersebut,” katanya.
Ia meminta kesadaran masyarakat dan pihak perusahaan di jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya jelas buruk. “Ini sudah instruksi penting untuk karhutla ini. Lebih lanjut akan dilakukan secara teknis untuk satgas karhutla ini karena saya belum sertijab, yang jelas ini prioritas kita,” jelasnya:
Sementara itu Makmur Umar yang menjabat menjadi Danrem Samarinda berpesan kepada kolonel reflizal untuk lebih baik lagi dalam memberdayakan satgas yang ada dengan lebih maksimal. “jaga kekompakan dan kebersamaan untuk masyarakat jambi,“ Ujar Makmur.
Ia mengatakan, masalah karhutla banyak oknum yang tak menyadari kebakaran hutan adalah merugikan orang banyak. “perlu disosialisasikan lebih lagi serta penegakan hukum yang lebih tegas, akan menimbulkan efek jera,” tandasnya.
Kolonel Reflizal diharapkan oleh gubernur Jambi, Zumi Zola, bisa lebih baik lagi dalam menghadapi karhutla. ”Ada beberapa hal yang akan dibahas bersama dalam menghadapi karhutla. Mudah- mudaha tongkat estapet bisa dilanjutkan dan lebih bai,.” Kata Zola.
“selain itu masalah PETI (penambangan emas tanpa izin) juga akan kita bahas. Karhutla dan PETI perlu langkah pencegahan. Kita akan rapatkan masalah ini dengan unsur Formkompinda. Jangan sampai karhutla tahun lalu terulang di tahun ini,” jelasnya. (adi)

Harus Beri Efek Jera

POTENSI kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun inicukup besar. Hal ini berkaca pada merebaknya hotspot (titik panas) di sejumlah wilayah di jambi. Bahkan berdasrkan data BPBD Provinsi Jambi, 74 hektare yang terbakar selama Juli Ini.
Terkait kondisi ini, dua organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan, Walhi dan Warsi memiliki masukan untuk mengantisipasi maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berkaca dari tahun sebelumnya, terdapat beberapa poin yang harus diperbaiki pada tahun ini.

Dwi Nanto Menejer Advokasi dan Kampanye Walhi Jambi mengatakan, ada baiknya satgas Karhutla berkaca dari kelemahan yang terjadi pada tahun lalu. Untuk mengatasi hal itu mereka harus memiliki skenario baru untuk perubahan.
Sedikitnya ada dua poin yang harus diperbaiki untuk mencegah tidak terjadi seperti tahun lalu, yakni memperbaiki penegakan hukum lintas sektor termasuk keseriusan dalam penegakan hukum. Hal ini agar pelaku jera.
Pasca kebakaran 12 Juli 2016 (Lokasi PT.Bukit Bintang Sawit,Kecamatan Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi)


Selanjutnya adalah melibatkan masyarakat, dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka dan memberikan pelatihan- pelatihan , sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban. “satu dari poin tersebut dapat dijalankan, kemungkinan hal serupa dapat di antisipasi ujarnya, sabtu (16/7)
Hal senada juga disampaikan Koordinator Divisi Informasi Warsi, Sukmareni. Ia mengatakan meski menurut data BMKG kemarau di tahun ini tak separah yang terjadi di tahun sebelumnya, Satgas Karhutla harus lebih waspada. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dan difokuskan di kawasan- kawasan tertentu, terutama lahan gambut, yang banyak terdapat di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung.
Selain itu satgas juga dapat menyelipkan program sekat kanal terutama dikawasan gambut yang rawan air, melihat lahan gambut sifatnya mudah terbakardan awet jika terbakar, sehingga butuh pasokan air yang banyak. (usn)

Sumber : Tribun Jambi (Cetak 17 juli 2016)


Selasa, 28 Juni 2016

DIALOG PUBLIK PERUBAHAN IKLIM

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi) pada hari Jumat 24 Juni 2016  mengadakan Dialog Publik bersama penggiat lingkungan yang ada di Jambi,Kelompok Pecinta Alam,Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Non Pemerintah yang ada di Jambi,serta media  baik Lokal maupun Nasional.
Dialog Publik kali ini membahas bagaimana pasca COP 21 hasil dan laporan  dari COP 21 Paris di tingkatan provinsi dilaksanakan,sebagai Narasumber dari Pemerintahan Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,  dalam paparannya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahmana memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan arah kebijakan RPJM 2016 – 2021 yang dalam misi ke empat menyebutkan bagaimana peningkatan jumlah perizinan PHBM, bagaiamana peran pemerintah dalam memfasilitasi Agroforestry, Silvo fishery di areal kerja pemanfaatan kawasan hutan dan melakukan identifikasi calon lokasi PHBM, dengan prioritas daerah open acses.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman pada saat pemaparan Materi
Akademisi dari fakultas kehutanan Universitas Jambi Dr.Forst .Bambang Irawan memaparkan bagaimana perubahan Fungsi lahan yang ada berpengaruh terhadap perubahan iklim,selain itu perubahan fungsi lahan juga berpengaruh pada perubahan fungsi ekologi,ekonomi dan sosial.
Budiman dari perwakilan masyarakat yang hidup dan mengelola lahan Gambut memaparkan bagaimana Industri perkebunan Sawit skala besar memberikan pengaruh dan dampak bagi perubahan dan pergeseran kalender musim yang ada di Desa.
Kebakaran hutan dan lahan Gambut karena turun nya muka air akibat pembukaan kanal oleh perusahaan sawit,dulu masyarakat juga membuka lahan dengan cara membakar,akan tetapi api tidak sampai merambat karena Gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pemabakaran juga di jaga,dan pola yang dipakai masyarakat pada saat melakukan pembakaran juga berbeda,hanya kayu dan dahan yang kering saja lah yang dibakar.
Pemaparan selanjutnya adalah bagaiamana Wacana Keadilan Iklim selama ini berkembang di Dunia,pasca paris agreement tentunya masih banyak pekerjaan yang akan dilakukan, Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Paparan dari Direktur Eksekutif Walhi Jambi ini menutup sesi pemaparan  dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sembari menunggu Bedug dan Adzan Maghrib pertanda buka puasa.

Senin, 27 Juni 2016

Lingkungan Masih Diabaikan

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.

Sumber : KOMPAS CETAK , Senin 27 Juni 2016.

Lingkungan Masih Diabaikan

Pemasukan dari Pertambangan Tak Sebanding dengan Kerugian

JAMBI, KOMPAS – Dari 196 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Provinsi Jambi, Hanya dua perusahaan yang memenuhi raktik menjaga keselamatan lingkungan. Integritas bisnis sektor pertambangan di wilayah ini dinilai sangat lemah.

            Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Abdul Salam Lubis, Sabtu (25/6), di Kota Jambi, mengatakan, hingga 2015 masih ada 408 izin usaha pertambangan beroperasi di Jambi. Aktivitas pertambangan yang dievaluasi  sarat praktik korupsi dan perusahan lingkungan, mendorong pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pada tahun ini tersisa 196 IUP.
            Namun, dari jumlah itu hanya dua IUP yang di nilai telah memenuhi standar minimum praktik pertambangan yang baik (good mining practices/GMP). “Artinya, hampir semua pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik sesuai aturan,” ujar Lubis.
            Para pemegang IUP Eksplrasi dibebankan 34 kewajiban, sedangkan untuk IUP Operasi 40 kewajiban. GMP adalah kegiatan usaha pertambangan yang sesuai kaidah pertambangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalamnya menyangkut kesalamatan operasional pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklaasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batu bara, serta pengelolaan sisa tambang.
            Banyak nya perusahaan yang mengabaikan prinsip keselamatan linngkungan mendorong Pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin baru. Hingga juni 2006, setidaknya 250 permohonan IUP baru yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Namun, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti proses perizinan bagi 16 IUP.

Tak Sebanding
            Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi Musri Nauli menilai, pemasukan Negara dari sektor pertambangan tidak sebanding dengan kerugian daerah atas kerusakan Ligkungan yang timbul. Dari sektor tambang, royalti hanya mencapai 10 miliar (2015), berbanding terbalik dengan kerusakan jalan-jalan Negara yang di perkirakan menghabiskan Rp. 300 miliar.
            Negara bahkan mengalami kerugian Rp. 50 miliar (2010-2013) dari potensi pajak yang hilang karena pelaku usaha tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pemegang izin tak menyiapkan dana reklamasi.
            Musri menyebutkan ada 14 perusahaan tambang beroperasi dalam kawasan hutan lindng seluas 63.000 hektar dan hutann konservasi 6.300 hektar. Kawasan itu padahal merupakan hulu-hulu daerah aliran sungai (DAS) yang apabila rusak akan memicu terjadinya longsor dan banjir. Dalam kawasan itu semestinya tidak dibenarkan berlangsung aktivitas tambang.

            Menurut Rivan Prahasya, Koordinator Program Transparency International Indonesia, tingginya kerusakan lingkungan dan prakti korupsi disebabkan lemahnya integritas bisnis sektor pertambangan.

Jumat, 24 Juni 2016

WACANA KEADILAN IKLIM

Usai sudah pertemuan “Paris Agreement 2015” di Paris akhir tahun 2015. Delegasi berbagai Negara pulang dengan pikirannya masing-masing.

Negara utara[1] gembira setelah bisa memindahkan persoalan perubahan iklim (greenwash) ke Negara selatan. Sedangkan Negara selatan bergembira dan “membayangkan” proposal proyek “perubahan iklim (climate change).

Sebelumnya “perselisihan” antara Negara utara dengan Negara selatan, dimana Negara selatan “justru” menuntut Negara utara mengurangi pemakaian konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Negara utara bertanggungjawab terhadap penggunaan bahan bakar fosil, minyak, batubara dan gas alam untuk menghasilkan energy. Energi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi industry dan konsumsi yang massif.

Sedangkan Negara utara “menuntut” kepada Negara selatan untuk mengurangi deforestrasi dan menjaga “hutan dengan tutupan yang baik (forest cover)”, mengurangi pemakaian lahan untuk industry seperti sawit dan protect lahan gambut. Keduanya “berseteru” di forum “COP Paris 2015”.

Negara utara maupun Negara selatan “bertahan” dengan konsep proposal dan saling menyalahkan. Sehingga “keengganan” keduanya kemudian membuat rincian sehingga bisa memastikan agar suhu bumi tidak mencapai 2 derajat celcius. Padahal menurut ahli  “memaksa” agar memangkas emisi karbon dioksida hingga 70% pada tahun 2050. Kesemuanya tertuang didalam dokumen resmi “Paris Agreement 2015”.

Namun proposal REDD ternyata tidak berjalan dengna baik. Australia yang mengucurkan dana hingga 30 juta Australia terhadap wilayah seluas 120.000 ha di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, telah membawa banyak persoalan bagi masyarakat di wilayah proyek. Proyek ini melibatkan 7 desa, 5 dusun dan 2 dukuh. Tidak adanya partisipasi public, perencanaan bersama yang tidak dilakukan hingga masyarakat yang dilibatkan sama sekali tidak mengetahui tentang mekanisme dan tanggungjawab menjaga kawasan didalam proyek REDD. Sehingga tidak salah kemudian program ini kemudian dinyatakan gagal total[2].

Program di Hutan Ulu Masen, Aceh tidak mengalami kemajuan.  Bahkan Gubernur Aceh justru memberikan izin kepada sawit di kawasan gambut Rawa Tripa di Aceh.

Dalam laporannya, Friends of Earth (FoE) memotret di proyek percontohan the N'hambita di Mozambik, the Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) di Indonesia dan penerapan REDD+ di Peru[3]. FoE menyatakan pelbagai proyek tersebut merupakan contoh nyata proyek global itu hanya memfasilitasi penggunaan energi fosil, daripada mencegahnya. Sehingga FoE kemudian menyatakan tema Perubahan iklim merupakan solusi palsu

Namun bukan melakukan koreksi terhadap kegagalan proyek REDD, para sponsor, donator kemudian mengagendakan dengan cara lain. Dari Hutan ke Bentang Alam[4]. Padahal 300 juta rakyat tergantung dari hutan baik masyarakat adat, peramu hutan, pencari damar atau pencari rotan[5]

Dari pendekatan ini, Walhi yang menjadi bagian dari gerakan melawan “perubahan iklim (climate change) dengan menawarkan paradigma yaitu “climate justite (CJ). Climate justite merupakan bentuk sikap yang mengatur kepada manusia di bumi satu harus saling berbagi untuk menjaga bumi. Menjadi ketidakadilan, Negara-negara maju terus mengkonsumsi emisi karbon dan kemudian tidak bersalah menyediakan dukungan pendanaan kepada Negara lain (greenwash). Padahal yang adil, dimana Negara maju bersedia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dan membebankan tanggung jawab Negara untuk “memperbaiki keadaan di Negara lain”.

Gerakan Climate Justice muncul dari pertemuan perjuangan sosial dan lingkungan. Gerakan yang berakar dari gerakan lingkungan pada tahun 2000-an paska konferensi tentang Iklim PBB tahun 2007[6]

Dalam berbagai sumber disebutkan Keadilan iklim didasarkan kepada pemahaman kepada tindakan mendesak yang diperlukan untuk mencegah perubahan iklim yang didasarkan kepada solusi yang dipimpin oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Message yang hendak disampaikan didalam term keadilan iklim kepada keadilan iklim didasarkan “bumi satu” tidak bisa menghentikan perubahan iklim apabila kita mengubah ekonomi berbasis korporasi-neo-lebaral namun kemudian berhenti kepada masyarakat yang berkelanjutan. Korporasi global harus dihentikan.

Dalam tafsiran yang lain, disebutkan keadilan iklim memberikan ruang terhadap akses terhadap hutan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hak atas kesehatan, ancaman pangan, hak terhadap air bersih, hak terhadap anak dan keuntungan ekonomi (economic benefit).

Dalam diskusi lebih lanjut selain memberikan hak-hak kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai penyerap karbon, maka harus dibicarakan tentang ganti ruti (kompensasi) yang membuat masyarakat menjadi dihargai.

Penghitungan terhadap kompensasi dilatarbelakangi dengan penghitungan yang adil, partisipasi dari berbagai pihak dan tentu saja mempertimbangkan keadilan.

Sebagai contoh. Penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon oleh perusahaan migas seperti Chevron, Exxon dan Shell maka perusahaan diminta pertanggungjawabkan untuk mengembalikan emisi karbon kepada masyarakat yang telah menjaga hutan. Perusahaan harus membayar kompensasi dan penghitungan dilakukan secara bersama-sama. Baik dari pendekatan scientif dengan penghitungan maupun dengan dampak yang ditimbulkan.

Pendekatan inilah yang kemudian mendasarkan kepada tanggungjawab negara-negara utara untuk membayar kompensasi kepada upaya perbaikan lingkungan sebagaimana telah menjadi pedoman didalam dokumen “The UN Guide principle Bisnis and human right”. Prinsip yang telah ditetapkan didalam pertemuan di Oslo

Keadilan iklim mencakup kepada fokus dan penyebab perubahan iklim. Kemudian  karena itu diperlukan perubahan sistemik.

Komitmen ini kemudian juga membicarakan tentang bagaimana mengatasi beban dari dampak perubahan iklim terhadap terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dari ranah inilah maka tercipta “keadilan iklim” dari bandul keseimbangan antara “penyebab” dan penyumbang emisi karbon dan dampak kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai penyerap emisi karbon.

Dari berbagai studi menunjukkan mekanisme internasional telah membuka ruang untuk menerima berbagai keluhan (Griven).

Hukum Eropa sudah membuka ruang melalui mekanisme “Euro Comission Human Right”, hukum bilateral antara negara, hukum regional seperti “Asean Haze Treaty art”, human right Asean. Ataupun dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme complaint terhadap negara asal perusahaan maupun menggunakan hukum nasional negara asal perusahaan.

Sedangkan di Indonesia, perangkat peraturan sudah disiapkan. Mekanisme melalui Komnas HAM, gugatan ke pengadilan (Court), protes kepada perusahaan dan memobilisasi petisi dari publik. Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari perlawanan dari masyarakat yang terkena dampak dan kerugian dari perubahan iklim.

Keadilan iklim merupakan “kesempatan” kepada partisipasi public dari dampak dan kerugian (lost dan damage) perubahan iklim.

Sudah saatnya partisipasi public meminta tanggungjawab Negara didalam melindungi keberadaan masyarakat. Perubahan iklim yang disebabkan oleh Negara-negara utara didalam menghasilkan emisi karbon harus diberi tanggungjawab sehingga terjadinya keadilan iklim.






[1] Negara utara sering dipadankan kepada Negara-negara maju yang mempunyai tingkat konsumsi yang menghasilkan emisi karbon. Sebagian juga menyebutkan sebagai Negara Annex I
[2] Temuan penelitian Erik Olbrei dan Stephen Howes di Australian National University dalam penelitian Kalimantan Forest Carbon Partnership. Bahkan senator dari Partai Hijau Australia Christine Milne didalam rapat dengar pendapat di senat Australia menyebutkan proyek REDD Australia di Indonesia telah gagal total, 21 Mei 2012
[3] FoE International dalam riset yang berjudul The Great REDD Gamble: Time to Ditch Risky REDD for Community-based Approaches that are Effective, Ethical and Equitable, 16 Oktober 2014
[4] Pada Bulan Juni 2012, Wakil Presiden Bank Dunia dan duta khusus untuk perubahan iklim, Rachel Kyte, telah menulis tentang “Pendekatan Bentang Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan” (Landscape Approaches to Sustainable Development) yang dilaporkan pada hari Pertanian dan Pembangunan Pedesaan saat Konferensi Rio+20 – konferensi yang sama yang menggantikan ‘Sustainable Development’ dengan ‘Green Economy’.
[5] REDD beralih dari hutan ke bentang alam: Serupa, namun lebih luas dan dengan risiko lebih besar untuk menyebabkan kerusakan, Walhi, Jakarta, 2016, Hal.
[6] Global Modernity and Social Contestation, Geoffrey Pleyers,