Latest Post


Menuju hari H peringatan momentum hari bumi, Ed WALHI Jambi bersama seluruh lembaga Komponen WALHI Jambi, melakukan serangkaian diskusi. Putaran diskusi pertama yang difasilitasi oleh INSPERA, sudah dimulai di Kantor WALHI Jambi, Senin (16/4/2018).

Pertemuan yang mengangkat tema "Ketimpangan Pengelolaan Sumber Daya Alam" ini, guna memersatukan cara pandang seluruh komponen WALHI Jambi terhadap euporia peringatan hari bumi.

Diskusi diawali pengantar oleh Ipang, dari INSPERA. Dia memaparkan bahwa ketika kita berbicara hari bumi maka kita harus menarik ke sejarah lahirnya peringatan hari bumi. Yang mana, pada tahun 70 an terjadi gerakan masif mengkampanyekan problem bumi di Amerika.

Melihat problem bumi memang harus terstruktural. Karena banyak esensi memperingati hari bumi di dunia saat ini yang melenceng dari esensi sesungguhnya. Jika berbicara problem bumi, maka yang utama perlu diselamatkan itu manusianya.

Hal ini lantas tidak semerta-merta dengan kita mematikan lampu selama beberapa jam atau menggunakan kaos bertuliskan selamatkan bumi, lalu kita seakan sudah melakukan upaya besar menyelamatkan bumi.

Sederhananya, problem utama bumi saat ini bukan pada pemborosan listrik yang dilakukan setiap orang. Melainkan pemborosan yang dilakukan untuk kerakusan segelintir orang, seperti monopoli lahan untuk perkebunan besar dan membangun pabrik-pabrik.

Ketimpangan pengelolaan lahan telah mengakibatkan banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan di muka bumi. Salah satu contohnya saja pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan yang mayoritas pelakunya adalah para pemegang izin konsesi, malah melahirkan kebijakan yang membuat semua orang harus bertanggung jawab.

Padahal, tradisi petani membuka lahan dengan merun (kearifan lokal menyiapkan lahan pertanian dengan cara membakar tumpukan sisa kayu), yang dilakukan secara turun temurun tidak pernah mengakibatkan kabut asap, sebelum tradisi monopoli lahan menggunakan izin konsesi masuk ke Indonesia.

Maka beberapa kesimpulan dari diskusi yang berlangsung selama 3 jam tersebut, bahwa yang harus kita lakukan bukan hanya mengikuti euporia peringatan hari bumi semata. Kita juga harus tahu problem apa yang menjadi penyumbang terbesar terhadap kerusakan bumi.

Harapannya, kegiatan hari bumi yang direncanakan memuncak pada 22 April 2018 nanti, bisa menjadi perhatian kita semua, bahwa bumi yang sekarang menjadi sandaran hidup kita semua sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali ancaman yang dengan sekajap dapat merusak sistem ekologis di muka bumi ini.

Forum Perempuan Peduli Hutan Adat dan Pelestarian Taman Nasional Kerinci-Seblat Terbentuk di Kabupaten Kerinci/ foto: Istimewa
Kerinci – Hutan penting artinya, baik sebagai sumber kehidupan, sumber penghidupan, serta sebagai sumber pengetahuan. Hal itu pula yang dirasakan para perempuan yang tinggal di bentang alam Kerinci-Seblat, di Kabupaten Kerinci, Jambi.
Menyadari begitu pentingnya keberadaan kawasan hutan bagi kehidupan kaum perempuan, Sabtu tanggal 31 Maret 2018 lalu, bertempat di Balai Desa Koto Tuo Kabupaten Kerinci, para perempuan yang berasal dari 14 (empat belas) desa di Kerinci, menyamakan persepsi dan menggabungkan daya upaya mereka dalam sebuah wadah komunikasi kaum perempuan.
Ini adalah wadah organisasi pertama kaum perempuan yang terbentuk di daerah itu. Mereka memberi nama organisasi ini  “Forum Perempuan Peduli Hutan Adat dan Pelestarian Taman Nasional Kerinci-Seblat”. Forum perempuan ini diketuai oleh Yen Ekawati.
Selain karena kaum perempuan yang ingin terlibat aktif dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang ada di ruang kehidupannya, mereka juga ingin terlibat aktif dalam mendukung pelestarian kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang berada di Kabupaten Kerinci. Dua poin itu menjadi misi dari lahirnya organisasi ini.
Forum Perempuan Peduli Hutan Adat dan Pelestarian Taman Nasional Kerinci-Seblat ini beranggotakan kaum perempuan yang berasal dari 14 desa penyangga Taman Nasional Kerinci-Seblat yang berada di Kabupaten Kerinci. Dalam pembentukannya, para perempuan ini difasilitasi oleh Perkumpulan Walestra, sebuah NGO lingkungan yang berkedudukan di Jambi.
 “Semoga dengan lahirnya Forum Perempuan Peduli Hutan Adat dan Pelestarian Taman Nasional Kerinci-Seblat di Kabupaten Kerinci, dapat menjadi wadah aspirasi dan perjuangan kaum perempuan di dalam merealisasikan kesetaraan hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Walestra.
Forum ini, lanjut dia, juga akan menjadi wadah bagi kaum perempuan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam. “Khususnya sumber daya hutan yang ada di ruang kehidupan mereka secara berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sumber : kajanglako.com


Tebo - Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, yang hingga saat ini masih berkonflik dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS), melakukan syukuran atas perjuangan dalam merebut wilayah kelola mereka. Acara tradisi masyarakat ini diselenggarakan di RT 06 Bukit Rinting, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada Minggu sore (1/4/2018).

Prosesi syukuran dilakukan dengan pemotongan seekor sapi, untuk dimasak oleh kaum perempuan, dan selanjutnya daging sapi yang sudah direndang dimakan secara bersama orang satu kampung, serta berdoa bersama supaya dipermudahkan segala proses perjuangan kedepan. Masyarakat setempat menyebutnya tradisi ini adalah bayar nazar nazar.

Sebab pada masa-masa memperjuangkan hak atas tanah, tahun 2013 beberapa orang masyarakat berziarah ke makam Pademan (makam keramat) di desa tersebut. Dengan tujuan meminta dukungan dengan para leluhur nenek moyang, atas apa yang mereka perjuangkan. Maka terucaplah oleh seorang warga, bahwa jika nanti perjuangan hak atas tanah berhasil akan melakukan pemotongan seekor sapi di makam Pademan.


"Nah sudah beberapa tahun silam nazar itu terucap, dan hingga saat ini belum pernah ada masyarakat di sini yang diusir dari tanah yang diduduki. Maka hari ini dirasa adalah waktu yang tepat untuk membayar nazar itu (menepati janji dengan leluhur)," kata Jais, salah satu masyarakat yang ikut berziarah ke makam Pademan waktu itu.

Perjuangan masyarakat meduduki lahan di Bukit Rinting, Desa Lubuk Mandarsyah ini sedang tahap proses menuju pengakuan dari semua pihak, terutama pengakuan dari pemerintah. Pasca dihilangkan secara paksa nyawa salah satu aktivis dan petani yang juga anggota Serikat Tani Tebo (Indra Pelani), proses penyelesaian konflik yang terjadi menjadi tertunda dan belum dilanjutkan hingga terbangun kesepakatan antar pihak.

Acara syukuran yang dilakukan bukan saja untuk membayar nazar, namun juga mempererat kekompakan, serta berdoa agar proses-proses selanjutnya dilancarkan dan bisa meraih kemenangan sejati dalam merebut hak atas tanah.



Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Pada Peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018

Jakarta- Setiap tahun, di berbagai belahan dunia memperingati hari perempuan internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, demikian juga halnya di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil turut mengambil bagian dalam peringatan hari perempuan internasional ini.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan “pada peringatan hari perempuan internasional tahun ini, WALHI menggalang kekuatan untuk menyuarakan perlawanan perempuan terhadap industri ekstraktive tambang, khususnya batubara dan PLTU batubara. Selain di Jakarta, berbagai aksi dan aktivitas Perempuan Bergerak Melawan Industri Ekstraktive Batubara, dilakukan di berbagai wilayah yang saat ini tengah menghadapi ancaman industri keruk yang rakus tanah dan air, serta merampas ruang dan kedaulatan perempuan, antara lain di Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah”.

Pilihan pembangunan yang berwatak patriarkal diwakili oleh industry tambang dan industry ekstraktif lainnya yang memiliki karakter eksploitatif terhadap sumber-sumber kehidupan, marjinalisasi fungsi alam dan ekosistem bagi kehidupan bersama, mengorbankan kepentingan kehidupan perempuan, meluluhlantahkan sumber-sumber kehidupan, menghancurkan kearifan tradisi dan budaya, menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan system yang meminggirkan perempuan, dan kerap kali menggunakan kekuasaan yang berbasis pada kekerasan, dan berujung pada konflik sumber daya alam.  Dari periode ke periode pemerintahan, watak dan pilihan pembangunan ekonomi ini tidak pernah berubah, tegas Khalisah Khalid. 

Selain dampak buruk batubara dan PLTU batubara yang dialami oleh semua orang, ada dampak spesifik atau khusus yang dialami oleh perempuan. Kesehatan reproduksi perempuan yang hidup di sekitar wilayah tambang batu bara terancam akibat tercemarnya sumber air dari limbah tambang, kita tahu kebutuhan spesifik perempuan terhadap air lebih besar dari laki-laki. Ketika bicara soal industry tambang, urusannya direduksi seolah-olah hanya terkait dengan pembebasan lahan, kompensasi dan ganti rugi, padahal di ruang itulah perempuan banyak tidak memiliki kontrol terhadap tanahnya.

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia lain yang dialami oleh perempuan namun sering kali tidak terlihat adalah ketika industri ekstraktive mengabaikan nilai pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam kekayaan alamnya, sekaligus menegasikan esensi posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan kekayaan alamnya, termasuk di dalamnya peran sebagai penjaga pangan dan dan pengetahuan pengobatan. Semua pengetahuan dan pengalaman tersebut dihilangkan secara struktural oleh pertambangan dengan sokongan penuh pengurus negara. Kemandirian perempuan untuk mendapatkan sumber ekonomi keluarga turut dihancurkan. Ketika perempuan tidak memilki wilayah kelolanya, dan akhirnya memilih migrasi dengan bekerja di kota atau di luar negeri, ancaman kekerasan baru terus mengintai, karena keabsenan negara melindungi hak asasi perempuan.

Meskipun berbagai lapis kekarasan dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, pada sisi yang lain kita juga menjadi saksi sejarah bahwa begitu besar peran dan inisiatif perempuan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempertahankan tanah dan airnya, menyelamatkan ibu bumi dari ancaman industri ekstraktive yang rakus.

Karenanya, pada peringatan hari perempuan internasional ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan desakan kepada pemerintahan Jokowi – JK untuk 
(1) mengoreksi secara mendasar kebijakan ekonomi yang bertumpu pada industri ekstraktive yang telah merampas sumber-sumber kehidupan perempuan, yang berujung pada pemiskinan struktural terhadap perempuan, 
(2) Melakukan pemulihan atas hak-hak sosial, budaya dan ekologis yang selama ini telah dihancurkan oleh pembangunan atas nama pertumbuhan ekonomi,  
(3) Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap inisiatif perempuan dan komunitasnya dalam melindungi lingkungan hidup dan mengelola sumber-sumber agrarianya yang kini semakin terancam oleh industri tambang, 
(4) Menghentikan berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta melindungi perempuan pembela lingkungan hidup dan pejuang agraria dari serangan kekuatan korporasi. 
(5) Melibatkan partisipasi perempuan secara bermakna dalam pengambilan kebijakan/keputusan dari tingkat desa hingga nasional, 
(6) Mengakui dan memajukan pengetahuan dan pengalaman perempuan didalam mengelola lingkungan hidup dan sumber-sumber agraria. WALHI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dan mendukung gerakan perempuan yang saat ini tengah berjuang mempertahankan tanah dan airnya dari industri ekstraktive. (selesai)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.