Selasa, 08 November 2016

Tuh Kan Manager PT ATGA Divonis Bebas

JAMBI – Vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Muarasabak terhadap Darmawan Eka Setia Pulungan, Manager PT ATGA, terdakwa dugaan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menimbulkan reaksi kecewa.
Seperti diungkapkan Musri Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Jambi kepada Jambi Independent, kemarin (7/11). Menurut dia, ada dua hal pokok yang bisa menyebabkan terdakwa bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum.
Pertama, dakwaan JPU lemah atau pembuktian ketika persidangan yang lemah. “Saya kecewa dengan putusan tersebut. Sebenarnya sejak awal kasus bergulir, kita bisa mendukung penyidik,” ujarnya.
Namun, setelah kasus ini bergulir hingga persidangan, masyarakat tidak dilibatkan. Bahkan, ia menilai prosesnya tertutup. “Kita punya bukti yang bisa mendukung penyidik waktu itu. Minimal menghadirkan saksi. Namun setelah kasus ini berjalan, kita tidak dilibatkan,” tegasnya.
Jokowi Saat cek kebakaran 2015 / Sumber photo IndoCropCircles
Untuk diketahui, Darmawan dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Muarasabak 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara. Oleh majelis hakim, terdakwa divonis bebas pada Rabu 26 Oktober lalu.
Kasi Penerangan dan Hukum (Pemkum) Kejaksaan Tinggi Jambi Dedy Susanto mengatakan, JPU jaksa penuntut umum Kejari Muarasabak sudah menyatakan kasasi pada 1 November 2016.
“Menyatakan kasasi. Berarti ada waktu tujuh hari bagi JPU untuk menyiapkan memori kasasi,” jelas Dedy ketika dihubungi, kemarin (7/11).
Sebelumnya, dalam kasus karhutla yang melibatkan Darmawan ini, telah dibacakan JPU Kejari beberapa waktu lalu.
Tuntutannya 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan. Namun, di persidangan akhirnya majelis hakim yang dipimpin I Wayan Sukradana memvonis terdakwa bebas.(ira)
Sumber Berita : http://jambiindependent.com/read/2016/11/08/10113/tuh-kan-manager-pt-atga-divonis-bebas/

Senin, 17 Oktober 2016

MENEPUK AIR DIDULANG. TERPERCIK MUKA SENDIRI



Kebakaran tahun 2015 memasuki tahun kelam. Selama tiga bulan ditutupi asap. Hingga Oktober 2015, berdasarkan citra satelit, WALHI mencatat terdapat sebaran kebakaran 52.985 hektar di Sumatera dan 138.008 di Kalimantan . Total 191.993 hektar. Indeks mutu lingkungan hidup kemudian tinggal 27% . Instrumen untuk mengukur mutu lingkungan Hidup dilihat dari “daya dukung” dan “daya tampung”, Instrumen Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, penggunaan “scientific” dan pengetahuan local masyarakat memandang lingkungan hidup.

Kebakaran kemudian menyebabkan asap pekat. Menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO2, N2O, dan CH4 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. NASA memperkirakan 600 juta ton gas rumah kaca telah dilepas akibat kebakaran hutan di Indonesia tahun ini. Jumlah itu kurang lebih setara dengan emisi tahunan gas yang dilepas Jerman.

25,6 juta orang terpapar asap dan mengakibatkan 324.152 jiwa yang menderita ISPA dan pernafasan lain akibat asap . Indeks standar pencemaran udara (ISPU) melampaui batas berbahaya. Bahkan hingga enam kali lipat seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 12 orang anak-anak meninggal dunia akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan. 4 balita di Kalteng, 3 orang di Jambi, 1 orang di Kalbar, 3 di Riau dan 1 orang di Sumsel.

Kualitas udara yang sangat berbahaya juga mengakibatkan anak-anak terpaksa diliburkan dari sekolah. Di Riau, 1,6 juta anak-anak sekolah diliburkan. Di Jambi sudah dua bulan diliburkan. Bahkan di Sumsel, pemerintah baru meliburkan sekolah walaupun status ISPU sudah sangat berbahaya. Penerbangan terganggu di Kalbar dan Sumsel. Bahkan lumpuh di Riau, Jambi dan Kalteng.

Kebakaran terbesar dan terluas terjadi pada tahun 1982-1983 yang mencapai 3,2 juta hektare. Kemudian disusul pada 1997 seluas 1,3 juta hektare. The Singapore Center for Remote Sensing menyebutkan 1,5 juta hektar . Kebakaran tahun 1997 diperparah dengan El Nino, gejala kekeringan yang meliputi 17 Propinsi di Indonesia.

Tahun 2015, Walhi sendiri mencatat, hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168 titik api.

Kelima daerah kemudian menyatakan “darurat asap” sehingga diperlukan upaya Negara untuk memadamkan api selama tiga bula lebih.

Namun dalam penegakkan hukum, aparat penegak hukum kesulitan untuk “menjerat” pelaku tindak pidana yang dianggap bertanggungjawab terhadap kebakaran tahun 2015.

Ketika kebakaran semakin massif, medio Oktober 2015, Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan 12 perusahaan yang kemudian dijadikan tersangka .

Proses penegakkan hukum terhadap perusahaan penyebab kebakaran tahun 2015 yang berlarut-larut, lambat kemudian sepi dari pemberitaan.

Titik api di areal konsensi terutama yang berada di kedalaman gambut diatas tiga meter inilah yang sulit dipadamkan sehingga kebakaran tahun 2015 adalah kebakaran paling massif .

Walhi sendiri mencatat, hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168 titik api.

Daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1),

Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).


Tabel Jumlah Perusahaan yang mengalami Kebakaran 2015 : WALHI 2015


Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781. Adapun estimasi luas daerah terbakar di Indonesia ialah Sumatera seluas 832.999 hektar, yang terdiri dari 267.974 hektar lahan gambut dan 565.025 hektar non-gambut, kemudian Kalimantan dengan luas 806.817 hektar. Jumlah tersebut terdiri dari 319.386 hektar lahan gambut dan 487.431 hektar lahan non-gambut. Untuk Papua, lahan yang terbakar seluas 353.191 hektar. Luas tersebut terdiri dari 31.214 hektar lahan gambut dan 321.977 hektar lahan non-gambut, kemudian Sulawesi seluas 30.912 hektar yang merupakan lahan non-gambut. Bali dan Nusa Tenggara mencapai 30.162 hektar, yang terdiri dari lahan non-gambut. Selanjutnya, untuk Pulau Jawa, lahan yang terbakar seluas 18.768 hektar yang terdiri dari lahan non-gambut.  Di Maluku, lahan terbakar mencapai 17.063 hektar, yang juga terdiri dari lahan non-gambut. Selain dari data yang diperoleh menggunakan satelit, hasil tersebut juga diperoleh dengan membandingkan data dari peta lahan gambut Kementerian Pertanian .  Bandingkan data NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api,  dan 2014 ada 2.014.
Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi tahun 2015

Daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1),  Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).

Namun yang paling menyedihkan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan “petani” yang membakar lahan bertentangan dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh berbagai kalangan . Menempatkan pelaku “petani” sebagai penyumbang asap sama sekali kurang didukung dengan fakta-fakta berbagai sumber yang menyebutkan titik api berasal dari perusahaan “pemegang izin”. Baik pemegang izin kehutanan maupun “pemegang izin” perkebunan. Selain itu juga menempatkan “petani” merupakan sebuah pemahaman yang keliru apabila pernyataan kemudian disandarkan kepada pasal 69 UU Lingkungan Hidup.

Di satu sisi, cara mengelola tanah oleh masyarakat telah dikenal ratusan tahun yang lalu . Cara pengatura tentang wilayah yang dikenal seperti “peumoan, pematang,”, tradisi membersihkan lahan seperti pelarian, beselang maupun tata cara membuka lahan seperti melaras, menebang, mereda, melarat, membakar dan memerun”maupun teknik mengelola wilayah “peumoan” seperti “mengorot, ngaur, ngiri, menampi sudah dikenal masyarakat .

Bahkan dalam tradisi “merun”, dikenal mantra
hantu tanah, jumblang tanah, Betak biuto, Tembu Beriang, Dibatasi lahan kayu, lahan rempai,
Keluarlah dari sini.
Kalau dak mau keluar, lukah dak kami pampah. Mati dak kami bangun.
Kami membakar yang layu yang rengah.
Jin Api. Jin Angin bakarlah yang layu yang rengah.

Dengan pembacaan mantra, maka api tidak menjalar dan dapat dikendalikan hingga masa menugal.

Dialog Publik : “WALHI Memanggil”. Jakarta, 13 Oktober 2016
Selain itu masyarakat mampu mengidentifikasi lahan gambut dengan kedalaman yang ditandai dengan “akar bekait, pohon jernang dan pakis”. Lahan yang tidak boleh dibuka berdasarkan hukum adat. Cara ini sudah dikenal ratusan tahun yang lalu.  Di Marga Kumpeh Ilir, tradisi ini telah dikenal sejak abad XVIII .

Tuduhan terhadap petani penyebab kebakaran 2015 selain menyakitkan juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Lahan gambut dengan kedalaman diatas tiga meter yang dilindungi masyarakat dan tidak boleh dibuka kemudian diberikan konsensi kepada perusahaan. Lahan yang telah diberikan kemudian dihancurkan dengna dibangun kanal-kanal sehingga menjadi penyumbang kebakaran sejak tahun 2010.

Sehingga tidak salah kemudian, tuduhan kepada petani yang membakar lahan sebagai penyebab kebakaran tahun 2015 bak kata pepatah “Menepuk air didulang. Terpercik muka sendiri.




Kamis, 25 Agustus 2016

Kaburnya Hukum dalam Kasus Karhutla

WALHI mencatat pada tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan menimbulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemerdekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.
Per-Oktober 2015, POLRI menetapkan 247 tersangka. Sebanyak 230 tersangka perseorangan dan 17 korporasi, dari 262 laporan yang diterima. Sedangkan KLHK melakukan pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, pencabutan izin  perusahaan serta 10 kasus gugatan hukum.
Sementara, perusahaan yang teridikasi terlibat dalam kebakaran massif tahun 2015 mencapai 446 entitas perusahaan yang terdiri dari 308 perusahaan sawit, 71 perusahaan HTI dan 60 perusahaan HPH.

Senin, 18 Juli 2016

Karhutla Prioritas Danrem

JAMBI, TRIBUN – Komandan Korem 042 Garuda Putih yang baru, Kolonel Inf Reflizal beserta istri tiba di Jambi. Mereka disambut langsung oleh Brigjen TNI Makmur Umar dan unsur Forkompida, di Bandara Suthan Thaha, Sabtu (16/7).
Tarian sekapur sirih menyambut kedatangannya di VIP room bandara. Sesampainya di Makorem 042 Gapu, putra daerah Jambi itu disambut dengan atraksi barongsai dan tradisi pedang pora. Kolonel Reflizal resmi diterima di Makorem setelah menandatangani serah terima sebagai komandan. Serah terima jabatan (Sertijab) sendiri akan dilakukan pada senin mendatang di Mako Kodam II Sriwijaya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan tongkat Komandan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Reflizal mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi prioritas kerja untuk kedepan. Hal ini karena dampak dari kebakaran untuk lingkungan begitu buruk.
“Pertama kali harus kompak dengan gerakan organisasi yang telah dibentuk. Dalam hal ini sangat diperlukan kebersamaan untuk menuntaskan masalah tersebut,” katanya.
Ia meminta kesadaran masyarakat dan pihak perusahaan di jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya jelas buruk. “Ini sudah instruksi penting untuk karhutla ini. Lebih lanjut akan dilakukan secara teknis untuk satgas karhutla ini karena saya belum sertijab, yang jelas ini prioritas kita,” jelasnya:

Selasa, 28 Juni 2016

DIALOG PUBLIK PERUBAHAN IKLIM

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi) pada hari Jumat 24 Juni 2016  mengadakan Dialog Publik bersama penggiat lingkungan yang ada di Jambi,Kelompok Pecinta Alam,Organisasi Mahasiswa, dan Organisasi Non Pemerintah yang ada di Jambi,serta media  baik Lokal maupun Nasional.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman pada saat pemaparan Materi
Dialog Publik kali ini membahas bagaimana pasca COP 21 hasil dan laporan  dari COP 21 Paris di tingkatan provinsi dilaksanakan,sebagai Narasumber dari Pemerintahan Provinsi Jambi adalah Kepala Dinas