Sabtu, 21 Mei 2016

PENOLAKAN TAMBANG EMAS DI MERANGIN




PT. ANTAM[1] mendapatkan izin konsensi tambang berdasarkan  SKMenhut_IKE_541-2011 “Tantang izin Pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Eksplorasi bahan galian emas dan Mineral pengikutnya pada kawasan hutan produksi terbatas atas nama PT. Aneka Tambang  (ANTAM) Tbk. Di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi seluas ± 4.754 Ha,  SKMenhut_IKE_488-2012 Tentang “Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan EKplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya atas Nama PT. Aneka Tambang Persero. Tbk pada kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi seluas ± 3.877 Ha, SK Bupati Merangin  No. 184/ESDM/2010 “Tentang persetujuan izin usaha pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang. Tbk. Seluas 9.690 Ha, SK Bupati Merangin No. 185/ESDM/2010 “Tantang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan Eksplorasi menuju izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Aneka Tambang. Tbk. 7.633 Ha

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Nomor 11 tahun 2012-20132 bahwa lokasi kegiatan penambangan Emas PT. ANTAM seluas 17 323 Ha, berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan prosiksi terbatas. IUP PT. ANTAM tumpang tindih dengan PIPPIB revisi VII seluas 6.303,3 dan harus dikeluarkan dari kajian AMDAL. Sehingga luasan yang masuk ke dalam kajian AMDAL seluas 11.019,7 Ha.

Di dalam dokumen ANDAL, Kesempatan Kerja dan Berusaha. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Merangin tahun 2014 sebesar 2,33 % (laki-laki 2,95% dan perempuan 2,32%). Tingkat partisipasi angkatan kerja  tahun 2014 sebesar 63,60 %. Maka jumlah tEnaga kerja yang akan diserap ± 133 orang untuk tahap kontruksi dan ± 425 pada masa produksi PT. ANTAM[2].


I.                    HASIL ANALISIS

Izin PT. ANTAM mengakibatkan konsesi hutan desa Muaro Madras seluas 5.330 Ha. Yang masuk ke dalam konsesi Eksplorasi PT. ANTAM seluas 5.185 Ha. Selain itu juga
Konsesi hutan Desa Talang Tembago seluas 2.707 Ha. Yang masuk ke dalam Konsesi Eksplorasi PT ANTAM seluas 898 Ha. Padahal Status kawasan hutan desa adalah HPT (hutan produksi terbatas). Dengan tutupan hutan Primer yang masih sangat rapat. Selama ini Hutan desa sangat berpotensi untuk dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan dan lahan pertanian masyarakat.

Peta 1. Tumpang tindih izin PT. ANTAM dengan Hutan Desa





Di dalam Dokumen ANDAL, 5 sungai besar disebutkan. Namun yang menjadi perhatian adalah, AMDAL sama sekali tidak mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas PT. ANTAM.

AMDAL hanya memperlihatkan nama sungai-sungai di daerah Merangin. Namun tidak memperhatikan akibat di daerah kabupaten Sarolangun.

Padahal dari hasil analisis overlay yang dilakukan oleh Walhi Jambi, perkantoran terletak di kabupaten Merangin, namun seluruh aktivitas baik dengan cara membuka tutupan hutan yang masih baik maupun aktivitas kegiatan PT. ANTAM mengakibatkan sungai-sungai besar di Kabupaten Sarolangun.
Jadi ada 5 sungai besar dan ada 95 Anak sungai yang akan terdampak dari izin Eksplorasi PT. ANTAM Persero. Tbk. Dalam dokumen ANDAL hanya ada 6 sungai yang akan di konservasi sedangkan sungai lainya dan desa yang terdampak tidak masuk ke dalam perencanaan Konservasi DAS.

Konferensi Pers Terkait Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PT.ANTAM


Terhadap 5 sungai Besar dan 95 anak sungai sama sekali tidak diperhitungkan didalam dokumen AMDAL PT. ANTAM sehingga sama sekali tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, maka selain mengancam 5 sungai besar dan 95 anak sungai Besar tidak menjadi bahan pertimbangan didalam analisis PT. ANTAM.

Dengan adanya pembukaan di huluan sungai dan aktifitas tambang yang mengunakan bahan kimia berbahaya dan  masuk ke dalam konsesi PT. ANTAM maka akan berdampak pada kerusakan air yang ada di daerah hilir lebih tepatnya di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

Padahal sepanjang jalur sungai yang terkena dampak PT. ANTAM akan mengakibatkan Jenis ikan yang ada di sepanjang aliran sungai Mempenau, sungai Ampar, Sungai Batang Asai, dan sungai Sako Merah.


Peta 2.  DAS akibat aktivitas PT. ANTAM



Pembukaaan hutan primer dengan tutupan masih baik (cover forest) kemudian akan Rencana pembukaan akses jalan dari Undergrone Mine ke desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun sepanjang 22 Km (data peta ANDAL yang dilakukan penghitungan ulang dan didalam Dokumen ANDAL hanya di sebutkan 8 Km) dengan lebar jalan 18 Meter, di perkirkan ± 82 Ha Hutan Primer yang harus di buka untuk pembuatan Jalan.
Rencana pembukaan jalan dari Undergrone Mine ke Desa Batu Empang membelah kawasan KPH Limau Sarolangun dan Usulan Hutan Desa Batu Empang
Dengan adanya bukaan untuk pembuatan jalan dan memotong 15 anak sungai bedampak pada pengurangan Debit Air sungai batng tangkui yang di gunakan oleh masyarakat di 11 desa untuk PLTMH.

Perencanaan jalan yang akan dibuat sepanjang 22 Km berada pingiran Sungai Badan Sungai Batang Tangkui dengan memotong 15 anak sungai yang jatuh ke batang tangkui.
Dengan adanya pembukaan jalan maka ada potensi untuk terjadinya pembukaan lahan baru oleh pendatang ataupun masyarakat local.
Rencana jalan yang akan di buat di dalam kawasan hutan produksi terbatas (hutan Primer) dengan Grade (kelerengan) 25%-40%. sedangkan di ANDAL  hanya di jelaskan pembukaan jalan Mengunakan Mak Grade 12%.

Dengan adanya bukaan di huluan sungai batang asai maka akan berpotensi bencana air bah yang mengancam 20 desa di Kecamatan Batang Asai.

Selain itu juga, dampak dari pembukaan lahan yang ada di huluan sungai akan berdampak Sungai batang asai kecil terhadap Padi sawah seluas ±117 Ha dan Padi ladang dan jagung seluas ± 4 Ha. Sungai Batang tangkui  Padi sawah seluas ± 58 Ha. Sungai Mempenau talang tembago terhadap Holtikultura, Sawah ± 155 Ha.

Dengan Adanya aktifitas Perusahaan di huluan sungai maka akan mengakibatkan dampak negative di masyarakat. Penyakit yang akan muncul ketika aktifitas perusahaan  ini berjalan adalah ISPA, diare, alergi kulit, Minamata ( sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa ,darah tinggi, asma, paru-paru, jantung dan kolestrol.

Sehingga klaim PT. ANTAM akan merekrut tenaga kerja diserap ± 133 orang untuk tahap kontruksi dan ± 425[3] pada masa produksi PT. ANTAM tidak seimbang dengan kerugian yang akan diderita oleh 16 ribu jiwa.  

Dengan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka terhadap aktivitas PT. ANTAM haruslah ditolak.



[1] ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronike, emas, perak, bauksit dan batubara.
Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan.
[2] Jika di hitung berdasarkan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk 68,89 % sekitar 240.949 jiwa.
Usia rata-rata penduduk pada usia angkatan kerja 60 % di perkirakan untuk jumlah penduduk  sekitar 11.975 jiwa dan pada wilayah setudi jumlah angkatan kerja hanya 124 jiwa

[3] Jika di hitung berdasarkan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk 68,89 % sekitar 240.949 jiwa.

Rabu, 11 Mei 2016

Izin ANTAM Tumpang Tindih Dengan Hutan Desa

Hari ini, Rabu (11/05) pukul 9.30 berlangsung pembahasan dokumen ANDAL dan RKL-RPL, PT. ANTAM (persero) di kantor BLHD Provinsi Jambi.
Banyak pejabat teras dari Merangin yang diundang dalam pertemuan ini seperti Ass II, Kepala Bappeda, Kepala ESDM, Kepala Disbunhut, Kepala BLHD, Kepala BKPM, Kepala Kantor pertanahan, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Dua Camat terkait, serta Tiga Kepala desa.
Menurut Edi S Latif, Pertemuan pembahasan tentang ANDAL PT.ANTAM hingga makan siang masih terus berlangsung, dan pembahasan sudah mengarah pada soal bagi hasil.
“Kalau dilihat semua sepertinya sudah mulai setuju dan pembicaraan lebih mengarah kepada bagi hasil, bukan membahas persoalan dampak sosial dan lingkungan” katanya saat dikonfirmasi.
Musri Nauli, Direktur Eksekutif Walhi Jambi juga memberikan pandangannya. Menurut Nauli, izin ANTAM diwilayah ini terjadi tumpang tindih dengan izin hutan desa (HD) yang ada diwilayah itu.
Suasana pembahasan dokumen ANDAL PT ANTAM di BLHD Jambi (11/5) djambi.co
“Kami pernah cek peta izin ANTAM dan izin Hutan Desa yang ada diwilayah tersebut sepertinya terjadi over lapping. Menyikapi hal itu masyarakat dulu sudah kirim surat ke Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak mengeluarkan izin pinjam pakainya” tutup Nauli saat dikonfirmasi djambi.co siang ini (red)
Sumber : djambi.co/2016/05/11/walhi-izin-antam-tumpang-tindih-dengan-hutan-desa/

Walhi Ragukan Langkah Pemprov Berantas PETI, Kalau Tidak Dengan Cara Ini

Dompeng penambang PETI yang dibakar aparat
Dompeng penambang PETI yang dibakar aparat dok/metrojambi
Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli menyebutkan, untuk menghentikan aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tidaklah semudah yang dibayangkan.

Bahkan, ia ragu dengan keputusan Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang menyatakan siap beraksi untuk bersama berkomitmen menghentikan aktivitas PETI.

"Kalau hanya akan menghentikan begitu saja saya rasa tidak akan bisa. Ada satu hal yang hanya bisa menghentikannya," kata Musri, saat metrojambi.com mengkonfirmasi.

Disebutkan Musri, langkah jitu yang hanya bisa menghentikan PETI adalah dengan menghentikan pasokan atau penyuplai BBM ke PETI.
"Kalau tidak menghentikan penyuplai BBM, bagaimana pun tidak akan bisa dihentikan," katanya.

Catatan Walhi, Di Merangin Lahan PETI Bertambah 12 Ribu Hektare per Tahun

Al Haris kaget saat melihat aktivitas PETI yang nyaris mengeruk badan jalan di Desa Rantau Ngarau, Tabir Ulu
Al Haris kaget saat melihat aktivitas PETI yang nyaris mengeruk badan jalan di Desa Rantau Ngarau, Tabir Ulu Riki Saputra
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), seperti bukan berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Musri Nauli mengatakan, gara-gara aktivitas PETI, di Kabupaten Merangin saja, lahan untuk penambangan PETI meluas hingga 12 ribu hektare.

Bahkan, lahan yang dipakai tersebut, adalah lahan pertanian yang sejak dahulu digunakan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam.

"Di Merangin itu, dari data yang kita rangkum, pertahunnya lahan PETI bertambah hingga 12 ribu hektare. Itu semua lahan pertanian. Bayangkan kalau tidak dihentikan," kata Musri.

Bahkan menurutnya, lahan yang bertambah akibat PETI itu bukan hanya di Merangin saja, namun wilayah lainnya, hanya saja dia mengatakan, baru mendapatkan data di Kabupaten Merangin.

"Yang jelas secara keseluruhan terus bertambah, tapi kita belum data semuanya, tapi kalau di merangin itulah, 12 ribu hektare pertahun," pungkasnya.

Sumber  : http://metrojambi.com

Rabu, 04 Mei 2016

MAKNA SENSUS EKONOMI 2016 DI JAMBI

Sumber Gambar www.bps.go.id
Dalam suasana “Sensus Ekonomi 2016”, saya mengotak-atik data-data lama. Selain ingin mengetahui perkembangan terkini, juga didasarkan rasa penasaran setelah beberapa waktu 2 bulan terakhir saya mobile ke berbagai daerah. Kekagetan saya juga didasarkan “semakin” terbukanya berbagai tempat yang sebelumnya disebutkan sebagai daerah penyangga berbagai taman nasional (Jambi mempunyai 4 taman nasional. Dari dataran tinggi yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, tataran rendah seperti Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Bukit 30 serta di areal Gambut yaitu Taman Nasional Berbak). Rasa penasaran juga ditambahnya semakin sering diberitakan daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir, namun sering kemudian dihinggapi banjir. Dalam “pengembaraan” menggali data-data, sumber kredibel merupakan salah satu syarat. Sumber Pemerintah salah rujukan yang menjadi tulisan ini dapat menggambarkan “kekuatan” dari data. Selain itu juga, berbagai riset ataupun hasil pemaparan dari organisasi yang peduli dengan sector SDA juga menjadi pembanding sekaligus “menjadi pengunci” data dari Pemerintah. Sehingga hasil yang diharapkan dapat memotret secara utuh tulisan ini. Setelah saya “mengembara” dari lapangan dan kemudian melanjutkan “mengembara” dari dunia data, Saya kemudian menemukan angka cukup mengerikan. Dengan jumlah penduduk Jambi 1,06 juta (1971), melonjak terus mencapai 2,02 juta jiwa (1990). Terus naik mencapai 2,4 juta jiwa (2000) dan mencapai 3,09 juta jiwa (2013) dan mencapai 3,3 juta jiwa (2015). BPS menyebutkan lonjakan penduduk hingga 3 x lipat selama 39 tahun. Angka laju penduduk selain asset pembangunan juga “berpotensi” menimbulkan morfologi penduduk yang justru menimbulkan ledakan. BKKBN sendiri sudah mengingatkan dengan angka pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49 %/tahun, maka penduduk Indonesia mencapai hampir setengah Milyar penduduk (2050). Tingkat pertumbuhan penduduk ternyata tidak diimbangi dengan hasil produksi pertanian. Dari hasil padi 607 ribu ton (1993) berkurang tinggal 541 ribu ha (2015). Angka terbalik juga terjadi dengan semakin berkurangnya luas sawah. 120 ribu ha (2003) menurun menjadi 113 ribu ha (2013). Angka ini belum ditambah 12 ribu ha yang dikonversi ke lahan tambang emas. Berkurangnya luas sawah disebabkan semakin bertambahnya luas kebun sawit yang sudah mencapai 657 ribu ha (2013). Walaupun BPN sendiri sudah mensinyalir mencapai 1,2 juta ha. namun baru 487 ribu ha yang sudah menjadi HGU. Sawit juga menggerus tanaman karet dari 450 ribu ha (2003) berkurang menjadi 384 ribu ha (2013). Angka ini belum seberapa ditambah dengan luas pertambangan batubara yang mencapai 1,09 juta ha. Ditambah dengan “kerumitan” kawasan hutan dengan luas 2,1 juta ha yang sulit diakses dan digunakan untuk pertanian. Sehingga praktis, areal pertambangan dan kawasan hutan yang tidak bisa dijadikan lahan pertanian akan mengurangi areal pertanian dari luas wilayah Jambi daratan 4,8 juta ha. Dengan kalkulasi sederhana 2,1 juta ha kawasan hutan ditambah 1,09 juta areal pertambangan batubara dan 1,2 juta ha sawit, praktis tinggal menyisakan 800 ribu ha yang dapat digunakan. Padahal dengan kalkulasi rumus konsumsi beras/orang = 0,5 kg/tahun atau (menurut Menteri Pertanian, 2010) konsumsi beras perkapita/ton = 140 kg, maka konsumsi beras yang harus dipenuhi dari Jambi 0,46 juta ton. Dengan kalkulasi penduduk Jambi 3,3 juta jiwa dengan kalkulasi areal untuk pertanian tinggal 800 ribu dan produksi padi cuma 541 ribu ton/tahun, maka ancaman terhadap pangan sudah didepan mata. Sehingga “kekayaan” sumber daya alam yang sering “disuarakan” pemangku kepentingan dengan menyebutkan potensi kekayaan Jambi tidak relevan untuk memenuhi pangan rakyat Jambi.

Sumber : http://musri-nauli.blogspot.co.id/2016/05/makna-sensus-ekonomi-2016-di-jambi.html

Senin, 04 April 2016

Walhi: Pengusutan Kasus Kebakaran Hutan di Jambi Mandek

TEMPO.COJambi - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Musri Nauli menilai upaya penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah itu mengecewakan. “Bisa dikatakan  jalan di tempat,” katanya kepada Tempo, Ahad, 3 April 2016
Menurut Musri, penanganan oleh Kepolisian Daerah Jambi sudah berjalan lebih dari enam bulan. Namun hingga saat ini belum satupun pemilik perusahaan yang diseret ke pengadilan. Bahkan dari 14 perusahaan yang dilaporkan oleh Walhi kepada Polda Jambi, karena membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, baru tiga yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. "Kami mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum, kenapa terkesan setengah hati," ujarnya.
Walhi: Pengusutan Kasus Kebakaran  Hutan di Jambi Mandek
Ilustrasi Kebakaran Hutan. (ilustrasi: kendra paramita, rizal zulfadli)
Hal senada dikemukakan oleh Manejer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia, Warsi, Rudi Syaf. Dia mengatakan, sebelumnya beberapa pihak terkait sudah menandatangani nota kesepahaman, yang intinya bersungguh-sungguh melakukan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.
Pihak-pihak yang menandatangani nota kesepahaman, antara lain, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan dan pengadilan. “Kami juga mempertanyakan keseriusan pihak-pihak tersebut, terutama penegak hukum,” ucapnya.
Rudi mengakui tidak mudah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk membawa para pelaku pembakaran hutan dan lahan ke raha pidana. Namun, tidak serta merta dijadikan dalih oleh penegak hukum untuk tidak menseriusinya.
Rudi mengatakan, selain secara pidana, pelaku pembakaran hutan dan lahan bisa diperkarakan secara perdata. Kejaksaan bisa bertindak sebagai pengacara negara sesuai ketentuan yang berlaku. “Bukti yang ditemukan di dalam areal perusahaan yang terjadi kebakaran, bisa dijadikan dasar menggugatnya secara perdata dengan meminta pertanggungjawabnnya berupa pembayaran denda," katanya
Beradasarkan perhitungan Institut Pertanian Bogor bersama Warsi, setiap hektare lahan yang terbakar menimbulkan kerugian materil mencapai Rp 707 juta. Sedangakn data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 mencapai lebih dari 100 ribu hektare. “Jadi, total kerugian secara materiil mencapai Rp 70,7 triliun,” ucap Rudi.
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi Yusuf menjelaskan hingga pekan lalu baru menerima tiga berkas perkara dengan tiga tersangka. Pembakaran melibatkan korporasi. Tiga berkas perkara itu dilimpahkan Kepolisian Daerah Jambi.
Yusuf menjelaskan, dari tiga berkas tersebut baru satu berkas yang dinyatakan lengkap alias P-21. "Dua berkas lainnya kita kembalikan untuk dilengkapi," tuturnya ketika dimintai konfirmasi olehTempo, Minggu, 3 April 2016.
Berkas perkara yang lengkap itu atas nama tersangka Dermawan Eka Setia Pulungan selaku Estate Manager PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi. Perusahaan itu membukan lahan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Muarojambi.
Adapun dua berkas lain atas nama Munadi sebagai Head of Operation PT Ricky Kurniawan Kertapersada, dan Iwan Worang yang menjabat Direktur Utama PT Dyera Hutan Lestari. "Kami berharap bisa secepatnya membawa kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan,” ucap Yusuf.
Juru bicara Poldan Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi menjelaskan tiga perusasahaan itu diduga membuka lahan dengan cara membakar sehingga berkonstribusi mengakibatkan kabut asap pada 2015 lalu. "Penyidik Polda sempat mengalami keterlambatan memproses kasus-kasus itu karena belum mendapat keterangan dari saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor," katanya.
SYAIPUL BAKHORI : https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/03/058759406/walhi-pengusutan-kasus-kebakaran-hutan-di-jambi-mandek